7/25/2019 UTS Kapita Selekta
1/43
A. HUKUM KONTRAK
Pengertian Kontrak
Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para
pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian
(agreement). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di
mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu.
Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain
yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau affair exists, atau akan melakukansuatu perbuatan tertentu. rang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang
diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu
menimbulkan utang yang harus dipenuhi.
!enurut Sudikno !ertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji.
"alaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak
untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar,
tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. #erlainan dengan itu, di
dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak $ommon law,
kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu se$ara
tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar,
pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan.
#ab %% #uku %%% &itab 'ndang'ndang ukum Perdata (&'Perdata) %ndonesia
menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. al tersebut se$ara jelas
terlihat dalam judul #ab %% #uku %%% &'Perdata, yakni *Perikatan yang +ahir
dari &ontrak atau Persetujuan.
Pasal -- &'Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang
terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang
lain. /efinisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai
alasan tersebut di bawah ini.
1
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
2/43
/ikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya menga$u kepada
perjanjian sepihak saja. al ini terlihat dari rumusan kalimat *yang terjadi antara
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.
!engingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan dirubah
menjadi0 atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.
/ikatakan terlalu luas, karena rumusan0suatu perbuatan hukumdapat men$akup
perbuatan hukum (zaakwaarneming) dan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad).Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul
karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni
adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi
kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan
atau timbul dari perjanjian. Perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau
perkawinan pun berdasarkan rumusan perjanjian dalam Pasal -- &'Perdata
tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian.
J. Satrio juga membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. /alam arti luas,
suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai
yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di
dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lainlain. /alam arti sempit,
perjanjian hanya ditujukan kepada hubunganhubungan hukum dalam lapangan
hubungan perkawinan saja sebagaimana diatur dalam #uku %%% &'Perdata.
'ntuk memperbaiki kelemahan definisi di atas, Pasal 1.2-.% &itab 'ndang
'ndang ukum Perdata #elanda (#" #aru) mendefinisikan perjanjian sebagai
suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya kepada satu orang atau lebih di mana keduanya saling mengikatkan
dirinya.
#erdasarkan &etentuan 'mum ukum &ontrak #elanda, pengertian kontrak
adalah suatu perbuatan hukum (juridical act), yang dibuat dengan formalitas yang
memungkinkan, dan diijinkan oleh hukum yang berwenangdan dibuat
bersesuaian dan harus ada ungkapan niat dari satu atau dua pihak se$ara bersama
sama yang saling bergantung satu sama lain(interdependent). &ontrak ini
2
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
3/43
bertujuan untuk men$iptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak dan juga
untuk pihak lain.
&ontrak merupakan golongan dari 3perbuatan hukum4, perbuatan hukum yang
dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan
adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa
beberapa perbuatan hukum adalah kontrak.
5iri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan
bersama (mutual consent) para pihak. &esepakatan bersama ini bukan hanya
merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai
suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. /i samping itu, sangat mungkin
untuk suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.
'ntuk menyesuaikan rumusan kalimat bahwa suatu kesepakatan haruslah
interdependent. Satu pihak akan setuju karena atau jika pihak lain setuju pula.
6anpa adanya ketergantungan (interdependent) maka tidak ada kesepakatan
(consent)7 $ontohnya ketika dalam rapat pemilihan badan direksi suatu
perusahaan, pemilihan ini dipilih dengan persetujuan se$ara umum, hal ini bukan
merupakan kontrak karena tidak ada mutual interdependence.
8iat para pihak harus bertujuan untuk men$iptakan adanya akibat hukum.
6erdapat banyak perjanjian yang menimbulkan kewajiban sosial atau kewajiban
moral, tetapi tidak mempunyai akibat hukum. 5ontohnya, janji untuk pergi ke
bioskop tidak menimbulkan akibat hukum, walaupun ada beberapa yang dapat
menimbulkan akibat hukum dalam situasi khusus tertentu. !aksud para pihak
untuk mengadakan hubungan hukum sangatlah menentukan dalam kasus ini.
Pada akhirnya, akibat hukum harus dihasilkan untuk kepentingan satu pihak dan
pihak lainnya, atau, untuk kepentingan kedua belah pihak. /alam Peraturan
'mum ukum &ontrak #elanda menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak
hanya dapat untuk mengadakan perikatan terhadap satu sama lain.
/i dalam sistem common lawada pembedaan antara contractdan agreement.
Semua kontrak adalah agreement, tetapi tidak semua agreementsadalah kontrak.
Ameri$an 9estatement of 5ontra$t (se$ond) mendefinisikan kontrak sebagai 3a
3
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
4/43
promise or set of promises for the breach of which the law give a remedy or the
performance of which the law in some way recognized a duty.4
Salah satu kelemahan dari pengertian kontrak yang disebutkan dalamAmerican
Restatementadalah tidak adanya elemen persetujuan (bargain) dalam kontrak.
6idak adanya indikasi yang dibuat dalam definisi tersebut di atas adalah
merupakan suatu $iri khas perjanjian dua belah pihak (twosided affair), sesuatu
yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam satu sisi merupakan pengganti
untuk sesuatu yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam sisi yang lain.
&emudian, berdasarkan pengertian di atas, bahwa kontrak se$ara sederhana dapat
menjadi 3suatu janji4. al ini berarti untuk melihat fakta yang se$ara umum
merupakan beberapa tindakan atau janji yang diberikan sebagai pengganti untuk
janji yang lain sebelum janji itu menjadi sebuah kontrak. /i samping itu, kontrak
juga dapat merupakan4 serangkaian janji4. al ini tidak memberikan indikasi
bahwa beberapa janji biasanya diberikan sebagai pengganti untuk janji yang
lainnya. Akan tetapi hal tersebut bisa saja salah untuk mengasumsikan bahwa
semua kontrak adalah persetujuan asli di mana di satu sisi suatu hal yang
ditawarkan untuk suatu hal lain yang memiliki nilai sama dengan yang lainnya.
:aktanya, seperti yang kita lihat, ada beberapa kasus di mana sebuah janji
diperlakukan sebagai pemikiran kontraktual yang tidak ada persetujuan (bargain)
yang nyata.
#eberapa pengertian kontrak yang lain masih memiliki arti yang sama, tetapi ada
satu pengertian yang tepat dan ringkas yang diungkapkan oleh Pollo$k yang
mendefinisikan kontrak sebagai 3suatu janji di mana hukum dapat diberlakukan
baginya4 (promises which the law will enforce).
Substansi dari definisidefinisi kontrak di atas adalah adanya mutual
agreementatau persetujuan (assent) para pihak yang men$iptakan kewajiban yang
dilaksanakan atau kewajiban yang memiliki kekuatan hukum.
a) Syarat-syarat dan unsur-unsur dari kontrak menurut Hukum positif
ndonesia ada!a" #
4
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
5/43
Pasal -2; &'Perdata menentukan adanya < (empat) syarat sahnya
suatu perjanjian, yaitu0
$. A%AN&A KATA S'PAKAT
Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat
terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Pada dasarnya kata
sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di
dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau
kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.
!ariam /arus #adrul=aman melukiskan pengertian sepakat
sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (overeenstemende
wilsverklaring) anta pihakpihak. Pernyataan pihak yang menawarkan
dinamakan tawaran (offerte). /an pernyataan pihak yang menerima
penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). /engan demikian dapat
dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat
penting untuk menentukan lahirnya perjanjian. /i samping itu, kata
sepakat dapat diungkapkan dalam berbagai $ara, yaitu0
-. Se$ara lisan2. 6ertulis
. /engan tanda
. /engan diamdiam
Suatu perjanjian dapat mengandung $a$at kehendak atau kata
sepakat dianggap tidak ada jika terjadi halhal yang disebut di bawah ini0
a. Paksaan (dwang)
Setiap tindakan yang tidak adil atau an$aman yang menghalangi
kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. /i dalam
5
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
6/43
hal ini, setiap perbuatan atau an$aman melanggar undangundang jika
perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu
pihak dengan membuat suatu an$aman, yaitu setiap an$aman yang
bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak, kewenangan
ataupun hak istimewanya. Paksaan dapat berupa kejahatan atau an$aman
kejahatan, hukuman penjara atau an$aman hukuman penjara, penyitaan
dan kepemilikan yang tidak sah, atau an$aman penyitaan atau kepemilikan
suatu benda atau tanah yang dilakukan se$ara tidak sah, dan tindakan
tindakan lain yang melanggar undangundang, seperti tekanan ekonomi,
penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut,
dan lainlain.
!enurut Sudargo, paksaan (duress) adalah setiap tindakan
intimidasi mental. 5ontohnya adalah an$aman kejahatan fisik dan hal ini
dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Akan tetapi jika an$aman kejahatan
fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum
maka dalam hal ini an$aman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan
dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga
bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh
terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.
b. Penipuan (Bedrog)
Penipuan (fraud) adalah tindakan tipu muslihat. !enurut Pasal
-2? &'Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan
alasan pembatalan perjanjian. /alam hal ada penipuan, pihak yang ditipu,
memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi
kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu
yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya
tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. /alam hal penipuan
gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada
pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang
bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (samenweefsel
6
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
7/43
vanverdichtselen), serangkaian $erita yang tidak benar, dan setiap
tindakan@sikap yang bersifat menipu.
/engan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat
yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian
tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat
mereka menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah itu sendiri
bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini harus disertai dengan tindakan
yang menipu. 6indakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas
nama pihak dalam kontrak, seseorang yang melakukan tindakan tersebut
haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu, dan tindakan itu
harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat $ontohnya,
merubah nomor seri pada sebuah mesin (kelalaian untuk
menginformasikan pelanggan atas adanya $a$at tersembunyi pada suatu
benda bukan merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud
jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka). Selain itu tindakan tersebut
haruslah berjalan se$ara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan
membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan./ari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri
dari < (empat) unsur yaitu0
(-) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, ke$uali untuk kasus
kelalaian dalam menginformasikan $a$at tersembunyi pada suatu
benda7
(2) sebelum perjanjian tersebut dibuat7
() dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani
perjanjian7
(
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
8/43
/alam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki
persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam
perjanjian. Ada 2 (dua) ma$am kekeliruan, yang pertama yaitu error in
persona"yaitu kekeliruan pada orangnya, $ontohnya, sebuah perjanjian
yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut
dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama
yang sama. Bang kedua adalah error in substantiayaitu kekeliruan yang
berkaitan dengan karakteristik suatu benda, $ontohnya seseorang yang
membeli lukisan #asuki Abdullah tetapi kemudian setelah sampai di
rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang dibelinya tadi adalah
lukisan tiruan dari lukisan #asuki Abdullah.
/i dalam kasus yang lain, agar suatu perjanjian dapat dibatalkan,
tahu kurang lebih harus mengetahui bahwa rekannya telah membuat
perjanjian atas dasar kekeliruan dalam hal mengidentifikasi subjek atau
orangnya.
d. Penya!a"gunaan Keadaan (misbruik van omstandigheiden)
Penyalahgunaan &eadaan (#ndue influence) merupakan suatu
konsep yang berasal dari nilainilai yang terdapat di pengadilan. &onsep
ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang
telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang
lemah. Penyalahgunaan &eadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu
perbuatan atau membuat perjanjian dengan $ara di bawah paksaan atau
pengaruh terror yang ekstrim atau an$aman, atau paksaan penahananjangka pendek. Ada pihak yang menyatakan bahwa Penyalahgunaan
&eadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus,
atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana kehendak seseorang
tersebut memiliki kewenangan yang berlebihan, dan pihak lain
dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tak ingin dilakukan, atau
akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan merasa bebas.
8
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
9/43
Se$ara umum ada dua ma$am penyalahgunaan keadaan yaitu0
Pertama di mana seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya
yang digunakan se$ara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya
mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak
ingin menyetujuinya. &edua, di mana seseorang menggunakan wewenang
kedudukan dan keper$ayaannya yang digunakan se$ara tidak adil untuk
membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi.
!enurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjianperjanjian
yang mengandung $a$at seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja,
pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung
$a$at tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan
dengan ini, -2- &'Perdata menyatakan bahwa jika di dalam suatu
perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di
dalam perjanjian itu terdapat $a$at pada kesepakatan antar para pihak dan
karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan.
Persyaratan adanya kata sepakat dalam perjanjian tersebut di dalam
sistem hokum $ommon %awdikenal dengan istilah agreementatau assent.
Se$tion 2American Restatement(second) menyatakan bahwa hal yang
penting dalam suatu transaksi adalah bahwa masingmasing pihak
menyatakan persetujuannya sesuai dengan pernyataan pihak lawannya.
. K'*AKAPAN UNTUK M'M+UAT P'RKATAN
Pasal -2C &'Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah
$akap untuk membuat perjanjian, ke$uali apabila menurut undangundang
dinyatakan tidak $akap. &emudian Pasal -; menyatakan bahwa ada
beberapa orang yang tidak $akap untuk membuat perjanjian, yakni0
-. rang yang belum dewasa (persons under 2- years of age)
2. !ereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele
or $onserDatorship)7 dan
. Perempuan yang sudah menikah
9
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
10/43
#erdasarkan pasal ; &'Perdata, seseorang dianggap dewasa
jika dia telah berusia 2- tahun atau kurang dari 2- tahun tetapi telah
menikah. &emudian berdasarkan pasal ; 'ndang'ndang
8o -@-C< menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa
anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia -?
tahun.
#erkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal - ayat (2)
'' 8o. - 6ahun -C< menentukan bahwa masingmasing pihak (suami
atau isteri) berhak melakukan perbuatan hokum.
,. SUATU HA T'RT'NTU
Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal
tertentu (een bepaald onderwerp), suatu hal tertentu adalah hal bisa
ditentukan jenisnya (determinable).Pasal - &'Perdata menentukan
bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak)yang
paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki
objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu
(certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan
kewajiban kedua belah pihak. #arang yang dimaksudkan dalam perjanjian
paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).
%stilah barang yang dimaksud di sini yang dalam bahasa #elanda
disebut sebagaizaak.&aakdalam bahasa #elanda tidak hanya berartibarang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni
pokok persoalan. leh karena itu, objek perjanjian itu tidak hanya berupa
benda, tetapi juga bisa berupa jasa.
Se$ara umum, suatu hal tertentu dalam kontrak dapat berupa hak,
jasa, benda atau sesuatu, baik yang sudah ada ataupun belum ada, asalkan
dapat ditentukan jenisnya (determinable). Perjanjian untuk menjual sebuah
lukisan yang belum dilukis adalah sah. Akan tetapi, suatu kontrak dapat
10
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
11/43
menjadi batal ketika batas waktu suatu kontrak telah habis dan kontrak
tersebut belum terpenuhi.
J. Satrio menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan suatu
hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi (performance). %si
prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan
jenisnya (determinable).
&'Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak
harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Sebagai
$ontohnya perjanjian untuk 3panen tembakau dari suatu ladang dalam
tahun berikutnya4 adalah sah.
American Restatement $ontract(second) se$tion menyatakan
bahwa pokok perjanjian (term) menyatakan bahwa walaupun suatu
pernyataan dimaksudkan untuk dianggap sebagai penawaran, hal ini belum
dapat diterima langsung menjadi perjanjian, bila pokok perjanjian itu tidak
tentu.
'lack %aw !ictionarymendefinisikan term sebagai persyartan,
kewajiban, hak, harga, dan lainlain yang ditetapkan dalam perjanjian dan
dokumen.American Restatement $ontract(second) ection ub
*menjelaskan bahwa bila pokok perjanjian itu men$akup dasar untuk
menyatakan adanya wan prestasi dan untuk memberikan ganti rugi yang
layak.
. KAUSA HUKUM &AN/ HAA
Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa
hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau
bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian
tersebut menjadi batal. Sebagai $ontohnya, perjanjian untuk membunuh
11
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
12/43
seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak
sah.
!enurut Pasal -> Jo - &'Perdata menyatakan bahwa
suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undangundang, jika
kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan
undangundang yang berlaku. 'ntuk menentukan apakah suatu kausa
perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal
yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya
bisa berbedabeda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau
antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian
orang terhadap kesusilaan dapat pula berubahubah sesuai dengan
perkembangan jaman.
&ausa hukum dalam perjanjian yang terlarang jika bertentangan
dengan ketertiban umum. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai
halhal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan
negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah
ketatanegaraan. /i dalam konteks ukum Perdata internasional (P%),
ketertiban umum dapFat dimaknai sebagai sendisendi atau asasasas
hukum suatu negara.
&ausa hukum yang halal di dalam sistem $ommon %awdikenal
dengan istilah legalityyang dikaitkan denganpublic policy. Suatu kontrak
dapat menjadi tidak (illegal) jika bertentangan denganpublic policy.
"alaupun, sampai sekarang belum ada definisipublic policyyang diterima
se$ara luas, pengadilan memutuskan bahwa suatu kontrak bertentangan
denganpublic policyjika berdampak negatif pada masyarakat atau
mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (public+s safety and
welfare)
12
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
13/43
Syarat sahnya kontrak di atas berkenaan baik mengenai subjek
maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan
dengan subjek perjanjian dan pembatalan untuk kedua syarat tersebut
adalah dapat dibatalkan (voidable). Sedangkan persyaratan ketiga dan
keempat berkenaan dengan objek perjanjian dan pembatalan untuk kedua
syarat tersebut di atas adalah batal demi hukum (null and void).
/apat dibatalkan (voidable) berarti bahwa selama perjanjian
tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang
maka perjanjian tersebut masih tetap sah, sedangkan batal demi hukum
(null and void) berarti bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat telah
tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak
pernah ada sebelumnya.
Ana!isis ter"adap perkem0angan dunia 0isnis saat ini terkait dengan situasi
dan kondisi praktek perdagangan kontemporer saat ini #
Se$ara umum, lingkungan dunia bisnis saat ini berada dalam masa transisi
dari era reDolusi industri menuju era reDolusi informasi dan komunikasi.
%nformasi dan komunikasi makin berkembang pesat menyebabkan perubahan
lingkungan yang $epat, dinamik dan kompleks. Perubahan tersebut tidak hanya
bersifat eDolusioner namun juga bersifat reDolusioner. Sistem transaksi
perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang
berbasis non kertas (digital). &ehadiran teknologi informasi sekarang ini
sedikitnya membawa dua implikasi. %mplikasi itu berdampak di sektor ekonomi
dan sektor hukum. /i sektor ekonomi kehadiran internet $enderung membawa
iklim yang makin transparan, efektif, dan efisien.
/i lain pihak, kehadiran internet pada sektor hukum memun$ulkan
berbagai persoalan hukum yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut
adalah berkaitan dengan hukum kontrak. Sampai saat ini diakui bahwa aturan
hukum kontrak konDensional belum mampu menjangkau sepenuhnya se$ara
elektronik.
13
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
14/43
/engan demikian perlu ada perubahan pola berpikir yang $ukup mendasar
mengenai platform hukum keperdataan %ndonesia di masa depan, dengan tidak
lagi bertitik tolak dari asumsi bahwa hukum perdata nasional %ndonesia harus
berakar pada tradisi $ivil %aw (Eropa &ontinental) atau merubah haluan ke arah
tradisi $ommon %aw atau tradisitradisi hukum lain. #angsa dan negara %ndonesia
adalah sesuatu yang *besar, baik dari segi geografis, kependudukan,
keanekaragaman kultural dan subkultural7 $ukup besar untuk membangun tradisi
hukum %ndonesia yang men$erminkan pandangan hidup bangsa.
Perubahan polapikir ini dapat mulai dibina melalui pembangunan hukum
di bidangbidang hukum yang $ukup terbuka untuk meresepsi ,better rules-dan
,best practices- yang berkembang di berbagai tradisi hukum, namun dengan
tetap mempertahankan $itahukum khas bangsa %ndonesia.
/itinjau dari perspektif urgensi dan prioritas, tampaknya pembaruan
ukum Perjanjian perlu diwujudkan terlebih dahulu. &edudukan serta
keterlibatan subyeksubyek hukum perdata %ndonesia dalam transaksitransaksi
perdagangan modern, baik di tingkat nasional maupun internasional perlu
didukung oleh asasasas hukum perjanjian modern yang berkembang di berbagai
penjuru dunia. &e$endrungan di banyak negara, baik di 8egaranegara maju
maupun di negaranegara berkembang, untuk melakukan reformasi di bidang
hukum perjanjian perlu dijadikan $ontoh bagi %ndonesia untuk memulai
moderinsasi hukum perjanjian nasional. Sedikit atau banyak hal itu akan
memperkuat kedudukan transaksional %ndonesia dalam kan$ah perdagangan yang
semakin mengaburkan batasbatas teritorial negara.
0) *onto" %raft Kontrak +isnis (di!ampirkan)
SURAT P'R1AN1AN K'R1ASAMA
Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini0
-. 8ama 0 TU+A/US H'N%RA2AN3 S.Pd
8o. &6P 0 ;-21?C;;
6empat 6anggal +ahir 0 Bogyakarta, ;C /esember -CC
14
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
15/43
Alamat 0 Jalan 6imoho no. ># Gedongkuning
Bogyakarta
#ertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini
disebut PHAK P'RTAMA7
. 8ama 0 A+%UAH RAU43 S. *om
8o. &6P@%dentitas 0 ;
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
16/43
2. !odal Pihak Pertama tersebut diserahkan kepada Pihak &edua setelah
akad ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, melalui transfer ke nomor
rekening ;21.?C-; #ank #5A 5abang Sleman an. Abdullah 9auf.
Pasa!
K'UNTUN/AN
-. &euntungan usaha adalah keuntungan bersih (ett /rofit), berupa
keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha ($ash /rofit).
2. Prosentase keuntungan usaha untuk Pihak Pertama adalah sebesar ;H
dari 8ett Profit.
. Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama maksimal tanggal >tiap bulannya.
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
17/43
-. Pihak kedua memberikan sertifikat hak milik berupa Sebidang tanah ak
!ilik yang terletak di /esa Suromadu 96.>@%%%, &e$amatan 5ondong
5atur /epok Sleman Bogyakarta, seluas -;.;;; !I (sepuluh ribu meterpersegi).
2. Pihak pertama wajib mengembalikan sertifikat yang menjadi jaminan
sebagaimana disebutkan ayat (-) kepada Pihak &edua setelah Pihak
pertama mengembalikan modal usaha.
Pasa! 8
SAKS-SAKS
&edua orang saksi yang menyaksikan dan ikut menandatangani surat
perjanjian kontrak ini adalah0
-. 8ama 0 S'&A9" bin S'!%69'mur 0 > tahun
Pekerjaan 0 6ani
Alamat 0 /esa 9andu 96.;-@%%, 5angkringan, Sleman, Bogyakarta
Selanjutnya disebut sebagai Saksi %
2. 8ama 0 "%9A86 bin S'JA6!%&
'mur 0
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
18/43
Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada Pihak &edua
sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (-) pada tanggal -2 !aret tahun 2;->.
Apabila sampai pada tanggal tersebut modal usaha belum dikembalikan, makaPihak Pertama dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar 9p.-;.;;;.;;;,
(sepuluh juta rupiah) per hari dan &ontrak dianggap berakhir setelah semua
kewajiban Pihak Pertama dibayarkan.
Pasa! $$
PNAT&
-. Selama masa &ontrak, Pihak Pertama maupun Pihak &edua tidak dapat
merubah atau membatalkan atau memutus kontrak ini se$ara sepihak,
ke$uali ada kesepakatan bersama yang diatur dalam addendum &ontrak.
2. Penarikan uang pokok inDestasi baik sebagian atau seluruhnya sebelum
habis masa berlaku &ontrak ini, maka Pihak Pertama mengenakan biayaPenalty yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belak pihak.
Pasa! $
AH 2ARS
-. Apabila Pihak Pertama sebagai pengelola inDestasi dalam masa &ontrak
mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa
melanjutkan atau mengelola 'saha ini, maka segala urusan yang mengikat
dalam &ontrak ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa yang
ditunjuk (se$ara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris Pihak
Pertama.2. Apabila Pihak &edua dalam masa kontrak mengalami halangan tetap atau
meninggal dunia, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini,
Pihak &edua menunjuk %stri Pihak &edua untuk melanjutkan kontrak ini
kepada dan apabila berhalangan tetap atau meninggal dunia maka akan
dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk (se$ara tertulis)
berdasarkan kesepakatan ahli waris Pihak &edua.
Pasa! $,
AN-AN
#ahwa halhal yang tidak dan@atau belum $ukup diatur dalam &ontrak ini akan
diputuskan bersama oleh Para Pihak se$ara !usyawarah serta denganberpedoman pada ketentuanketentuan dan jiwa dari perikatan@&ontrak ini, dan
dituangkan se$ara tertulis dalam Addendum &ontrak yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari &ontrak ini atau menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.
Pasa! $
STATUS HUKUM
18
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
19/43
#ahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan &ontrak ini dengan segala
akibatnya, maka Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili)
yang umum dan tetap di &antor &epaniteraan Pengadilan 8egeri
/emikian &ontrak ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal seperti
tersebut pada bagian awal &ontrak ini. Segera, setelah &ontrak ini dibuat, Para
Pihak dan %stri Pihak &edua, lalu menandatangani &ontrak ini diatas materai,
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari
pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan se$ara hukum.
/ibuat di 0 Sleman
Pada tanggal 0 -2 !aret 2;- &'Pdt yang mengemukakan bahwa0
Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai
sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri
maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk
suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak
atau peristiwa tersebut.
20
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
21/43
'ntuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga
peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak
penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya.
/i samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal
tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat,
Asas ini dikenal dengan istilahActor Secuitor orum !ei.
. Penye!esaian Sengketa +isnis Me!a!ui 1a!ur Non itigasi
a. %i !uar em0aga Peradi!an
$) em0aga Ar0itrase se0agai A!ternatif
+embaga ini sering pula disebut lembaga perwasitan. Para
anggota dari lembaga arbitrase terdiri dari berbagai keahlian,
antara lain, ahli dalam perdagangan, industri, perbankan, dan
hukum.
#iasanya dalam standar kontrak di$antumkan suatu klausul
bahwa apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan
penafsiran tentang isi perjanjian, akan diselesaikan oleh lembaga
arbitrase (badan perwasitan).
al ini berarti sejak para pihak menyetujui dan menandatangani
kontrak tersebut, sudah menyatakan diri bahwa perselisihan yang
mungkin akan terjadi diselesaikan oleh lembaga arbitrase.
6etapi, dapat pula terjadi bahwa dalam suatu kontrak tidak ada
klausul tersebut, tetapi jika dikehendaki oleh para pihak apabila
ada perselisihan masih dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase,
yakni berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tetapi harus
dibuat se$ara tertulis.
21
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
22/43
Adapun tugas lembaga arbitrase adalah menyelesaikan
persengketaan yang diserahkan kepadanya berdasarkan suatu
perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang
bersengketa.
) +adan ar0itrase Nasiona! ndonesia
tujuan dibentuknya #A8% adalah menyelesaikan sengketa
perdata yang $epat dan adil. /alam hal ini, peraturan prosedur
#A8% menentukan bahwa jika suatu putusan telah dijatuhkan,
namun para pihak tidak memenuhinya, ketua #A8% dapat
memohon kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum
mana putusan #A8% telah ditetapkan agar putusan #A8% dapat
dijalankan.
0. em0aga Mediasi
'ntuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi
!ahkamah Agung 9epublik %ndonesia telah menerbitkan Peraturan
!ahkamah Agung 9epublik %ndonesia (Perma) 8omor 2 6ahun
2;; tentang Prosedur !ediasi di Pengadilan tanggal -- September
2;;. Adapun latar belakang diterbitkannya peraturan !ahkamah
Agung ini dijelaskan dalam pertimbangan (konsiderans) pada butir
b bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih $epat dan
murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang
bersengketa untuk memperoleh keadilan itu atau penyelesaian yang
memuaskan atas sengketa yang dihadapi.
Jauh sebelum diterbitkannya peraturan !ahkamah Agung ini,
!ahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran 8omor -
6ahun 2;;2 tentang Pemberdayaan Pengadilan 6ingkat Pertama
!enerapkan +embaga /amai. 8amun, surat Edaran tersebut oleh
!A dianggap belum lengkap sehingga perlu disempurnakan.
22
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
23/43
;. Konsi!iasi
Adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih
untuk men$apai persetujuan dan penyelesaian. 8amun, undang
undang nomor ; tahun -CCC tidak memberikan suatu rumusan
yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan
itu dapat ditemukan dalam pasal - angka -; dan alinea C penjelasan
umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk
menyelesaikan sengketa.
Penyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan
kewenangan untuk menyampaikan pendapat se$ara terbuka dantidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator
tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan
atas nama para pihak sehingga keputusan akhir
merupakanmakalahadedidiikirawan proses konsiliasi yang diambil
sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam
bentuk kesepakatan di anatar mereka.
d. Negoisasi8egoisasi merupakan komunikasi dua arah yang diran$ang untuk
men$apai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki
berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. 8egoisasi
merupakan sarana bagi pihakpihak yang mengalami sengketa untuk
mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga
penengah, yang tidak berwenang mengambil keputusan mediasi
maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).
0) *onto" /ugatan 2anprestasi me!a!ui proses #
($) itigasi
&epada Bth
23
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
24/43
&etua Pengadilan 8egeri 5ila$ap
Jl. Jend. Suprapto 8o. 1
5ila$ap Jawa 6engah
/engan hormat,
%eni Martin3 S.H.3 AdDokat Penasehat ukum pada A%R a< Offi;e,
berkantor di Jalan Pasir 6ukul, Jatinangor &ab. Sumedang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT. PNAN/ S'RUMPUNberkedudukan dan
beralamat di Jalan 9aya &elapa /ua &m. >>, Jakarta 6imur, dalam kedudukannya
selaku Penggugatberdasarkan Surat &uasa &husus tanggal 2 ktober 2;->
(asli terlampir) dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Penggugat tersebut,dengan ini hendak membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perdata,
perihal 0 "anprestasi (%ngkar Janji) terhadap 0
PT. AN*AN/ KUNN/ /RAHA3beralamat di Jalan Jl. 9.E. !artadinata
8o. -;, 6ambakreja, 5ila$ap Selatan, &abupaten 5ila$ap, Jawa 6engah, untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7
#erdasarkan halhal sebagai berikut 0
-. #ahwa antara Penggugat selaku pembeli dan 6ergugat selaku pemilik@
penjual #atubara, telah sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian &erjasama Jual #eli Pasir #esi, sebagaimana
ternyata dari Surat Perjanjian Jual #eli Pasir #esi, 8o. ;2?.;;;.;;;, (0iga milyar
lima ratus dua puluh delapan juta Rupiah), dengan perin$ian sebagai
berikut 0
.-. Sebesar Rp. $.96:.:::.:::3-(atu milyar sembilan ratus enam
puluh juta Rupiah), untuk pembayaran 0
24
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
25/43
a. 6ermin % (Pembayaran Slot Jetty) sebesar 9p. -.;?;.;;;.;;;,
(atu milyar delapan puluh juta Rupiah), sesuai dengan &witansi
(9e$eipt) 8omor 0 ;-;@&6P#@%@2;-;, tanggal ;> April 2;-;7b. 6ermin %% (Pembayaran uang muka) sebesar 9p. ??;.;;;.;;;,
(!elapan ratus delapan puluh juta Rupiah), sesuai dengan
&witansi (9e$eipt) 8omor 0 ;2;@&6P#@%@2;-;, tanggal ;1 April
2;-;7
'ang sebesar Rp. $.96:.:::.:::3-(atu milyar sembilan ratus
enam puluh juta Rupiah) tersebut, telah Pengugat bayarkan pada
tanggal ; April 2;-;, kepada dan telah diterima oleh 6ergugat
dengan $ara ditransfer melalui #ank Jateng dengan #ilyet Giro 8o.
J6.;;-2, tanggal ;1 April 2;-;7
.2. Sebesar Rp. $.568.:::.:::3-(atu milyar lima ratus enam puluh
delapan juta Rupiah), untuk pembayaran uang !uka ke2 (dua),
sesuai dengan &witansi (9e$eipt) 8omor 0 ;;@&6P#@%@2;-;,
tanggal ;? April 2;-;, yang telah Pengugat bayarkan pada tanggal -2
April 2;-;, kepada dan telah diterima oleh 6ergugat, dengan $ara
ditransfer melalui #ank Jateng dengan #ilyet Giro 8o. J6.;;-2> 7
. #ahwa oleh karena 6ergugat tidak dapat melaksanakan (merealisasikan)
pengiriman batubara kepada Penggugat, maka Penggugat dan
6ergugat telah saling sepakat untuk menyelesaikan (mengakhiri)
*Per=an=ian tersebut, dengan membuat dan menandatangani A&6A
&ESA8GG'PA8 PE8GE!#A+%A8 /A8A 8omor 0 C, tanggal -> Juli
2;-;, yang dibuat dihadapan 9S%9S%6A, S.., 8otaris di &ota 5ila$ap,
selanjutnya disebut *Akta Kesanggupan 7
1. #ahwa oleh karena *Akta Kesanggupan tersebut telah dibuat sesuai
dengan ketentuan Pasal -2; &'Perdata, maka menurut hukum *Akta
Kesanggupan tersebut berlaku SA dan !E8G%&A6 sebagai undang
undang terhadap Penggugat dan 6ergugat, hal mana sesuai dengan
ketentuan Pasal -? &' Perdata, yang menyatakan 0
,emua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang
undang bagi mereka yang membuatnya-.
25
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
26/43
,uatu /erjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak" atau karena alas analasan yang oleh undangundang
dinyatakan cukup untuk itu-.,uatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik-.
. #ahwa pada Pasal - *Akta Kesanggupan, telah dengan tegas diatur
bahwa 0
-/ihak /ertama (i.c. 0ergugat) menyanggupi dan berkewajiban
mengembalikan sejumlah dana yang akan disebut dibawah ini kepada
/ihak 1edua (i.c /enggugat) yaitu sebesar Rp. .2*3.444.444" (0iga
milyar lima ratus dua puluh delapan juta Rupiah)" dalam jangka waktu
sampai akhir !esember *454 (duaribu sepuluh" berikut mengganti nilai
kerugian sesebar 5 6 7 (satu setengah persen) setiap bulan terhitung
semenjak bulan 8ei sampai dengan !esember *454 (duaribu sepuluh) 9
#ahwa selanjutnya dalam Pasal 2 *Akta Kesanggupan telah dinyatakan
dengan tegas, bahwa 0
,/ara pihak sepakat untuk menjamin pelunasan sebagaimana yang telah
disebutkan pada pasal 5 tersebut diatas dengan ini /ihak /ertama (i.c.
0ergugat) memberikan jaminan kepada /ihak 1edua (i.c. /enggugat)
yaitu seluruh assetaset /ihak pertama (i.c. 0ergugat) baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak dan yang telah ada maupun yang akan ada-9
?. #ahwa dengan demikian seluruh kewajiban yang harus dikembalikan@
dibayar lunas oleh 6ergugat kepada Penggugat sampai dengan akhir/esember 2;-; adalah sebagai berikut 0 &erugian, dari bulan !ei s@d. /esember 2;-; 0 ? bulan K -L H K 9p. .>2?.;;;.;;;,
M 9p. 2?.;;;.;;;,
Jumlah M Rp. ,.95$.,6:.:::3-
(6erbilang 0 0iga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus
enam puluh Rupiah) 7
C. #ahwa dengan demikian jumlah kewajiban (Pokok N &erugian) yangharus dikembalikan@dibayar lunas oleh 6ergugat kepada Penggugat
adalah sebesar 9p. .C>-.1;.;;;, (0iga milyar sembilan ratus lima
puluh satu juta tiga ratus enam puluh Rupiah). Jumlah tersebut belum
termasuk kerugiankerugian lainnya terhitung sejak Januari 2;-- sampai
dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan 8egeri 5ila$ap, yaitu pada
bulan Januari 2;-2 7
-;. #ahwa ternyata setelah jangka waktu pengembalian dana berakhir pada
akhir /esember 2;-; (vide "asal # Bukti "$%), 6ergugat tidak mau
melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk mengembalikan@
membayar lunas uang sebesar 9p. .C>-.1;.;;;, (0iga milyar sembilan
26
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
27/43
ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh Rupiah) tersebut,
walaupun Penggugat se$ara lisan telah berulang kali melakukan
penagihan dan tegoran@peringatan kepada 6ergugat agar dapat segera
melaksanakan kewajibannya tersebut 7
--. #ahwa 6ergugat juga tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya
kepada Penggugat meskipun Penggugat telah memberikan Somasi
(6egoran) kepada 6ergugat, masingmasing melalui Surat tertanggal -2
/esember 2;-- dan Surat tertanggal 2; /esember 2;-- 7
-2. #ahwa sikap dan tindakan 6ergugat yang tidak mau melaksanakan
kewajibannya mengembalikan@membayar lunas uang sebesar 9p.
.C>-.1;.;;;, (0iga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga
ratus enam puluh Rupiah) kepada Penggugat tersebut, maka se$ara danmenurut hukum merupakan perbuatan %ngkar Janji ("anprestasi)7
-. #ahwa dengan demikian tindakan 6ergugat yang tidak mau
melaksanakan kewajibannya, walaupun telah dilakukan Somasi (6egoran)
oleh kuasa hukum Penggugat tersebut, hal mana membuktikan bahwa
6ergugat telah lalai atau wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat,
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal -2? &' Perdata, yang
berbunyi sebagai berikut 0
,i berutang adalah lalai" apabila ia dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai" atau demi perikatannya
sendiri" ialah jika ini menetapkan" bahwa si berutang harus dianggaplalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan-7
-
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
28/43
#ahwa akibat perbuatan %ngkar Janji (wanprestasi) yang telah
dilakukan oleh 6ergugat tersebut, menyebabkan kredibilitas dan
keper$ayaan para relasi@ teman bisnis Penggugat, menjadi
turun@berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara
dan patut ditetapkan sebesar Rp. 5.:::.:::.:::3- (ua puluh lima
milyar !upiah)
#ahwa dengan demikian seluruh kergian yang Penggugat derita akibat
perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh 6ergugat
tersebut, adalah sebesar 0 9p. .C>-.1;.;;;, N 9p. 2>.>2.2;; (!ua
puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus dua
puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) tersebut, menurut hukum Penggugat
berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2H (dua persen) setiap
bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada &epaniteraan
Pengadilan 8egeri #anjarbaru sampai dengan dibayar se$ara tunai dan
sekaligus lunas 7
#ahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak siasia
(illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari
6ergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung,6ergugat akan memindahtangankan@ mengalihkan harta kekayaannya
guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian,
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *Akta Kesanggupan, maka
Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan 8egeri
#anjarbaru agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita
Jaminan (5onserDatoir #eslag) terhadap harta kekayaan (asetaset)
6ergugat, yang akan penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri7
->. #ahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas buktibukti
otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapatdisangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu $ukup alasan
menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat
dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun
kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) 7
-1. #ahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat@alinea ke2 Akta
Kesanggupan (vide Bukti "$%), Para Pihak, i.$. Penggugat dan 6ergugat
telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang sah dan
umum, pada &antor &epanitera Pengadilan 8egeri di &ota #anjarbaru 7
28
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
29/43
!aka oleh karena itu, se$ara dan menurut "ukum Pengadi!an Negeri
+an=ar0aru 0er
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
30/43
() Permo"onan Ar0itrase
&epada0
&etua #adan Arbitrase 8asional %ndonesia
!enara -, +t. 2?, Suite 0 2?;>
Jl. Jend. Sudirman &aD. >
Jakarta -2-C;
P'RHA# P'RMOHONAN AR+TRAS'
/engan ini kami (Pemo"on) menyampaikan permohonan penyelesaian
persengketaan kepada #adan Arbitrase 8asional %ndonesia (+AN) dengan isi
permohonan sebagai berikut0
$. Pemohon menghadapi permasalahan perdata komersial di bidang bisnis di
%ndonesia dengan pihak tersebut di bawah ini (Termo"on) 0
%ata Termo"on (indi>idu)
8ama 0 Agus Suprigiantoro
&ewarganegaraan 0 %ndonesia
Alamat 0 Jalan #gus 9angin 8o.2< #andung
Alamat lain (jika ada) 0
8o. 6elp. 9umah 0 (;22) 2>;1>?
tahun 2;;> tentang pengelolaan keuangan daerah yang kesemuanya itu
berada pada pengawasan dan pengendalian serta tanggung jawab
pengguna anggaran.Pejabat pengguan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang
sebagaimana diatur pada pasal -; PP >? tahun 2;;> antara lain 0
-. !enyusun 9en$ana &egiatan Anggaran (9&A) S&P/
2. !enyusun /okumen Pelaksanaan Anggaran (/PA) S&P/
. !elaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja
. !elaksakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
1. !elaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
38
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
39/43
. !engadakan ikatan@perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan
?. Pengelolaan 'tang dan piutang yang menjadi tanggung jawab S&P/yang dipimpinnya
C. mengelola barang milik daerah @ kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab S&P/ yang dipimpinnya
-;. !enyusun dan menyampaikan laporan keuangan S&P/ yang
dipimpinnya
--. !engawasi pelaksanaan anggaran S&P/ yang dipimpinnya
-2. !elaksanakan tugastugas pengguan anggaran@barang lainya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah
-. #ertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daearah
melalui sekertaris daerah.
Selain apa yang telah dijelaskan di atas berdasarkan Perpres 8o >?
tahun 2;-; tentang pengadaan barang @ jasa pemerintah bahwa Pengguna
Anggaran harus menunjuk dan menetapkan 0
-. Pejabat Pembuat &omitmen
2. Panitia Pengadaan #arang Jasa
&edua hal tersebut adalah sebagai peren$ana, pelaksana, pengawasan dan
pengendali proses pengadaan barang jasa @ pelaksana program dan
kegiatan yang harus melibatkan pihak ketiga.
0. Upaya yang "arus di!akukan o!e" Pengguna Anggaran 0a" tentang
pengelolaan keuangan /aerah yang kesemuanya itu se$ara hiera$hi berada
39
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
40/43
dibawah pengawasan dan pengendalian serta tanggung jawabnya pengguna
anggaran selaku pimpinan S&P/ yang dipimpinnya.
#agaimana dengan bantuan keuangan dari pusat ke /aerah, setiap
bantuan keuangan Pusat ke /aerah tentunya harus disertai dengan petunjuk
pelaksanaannya biasanya mensyaratkan kepada kepala daerah untuk
menunjuk dan menetapkan &PA sesuai leading sektor sasaran S&P/nya,
sedangkan teknis pengelolaan dan tanggung jawabnya tidak berbeda sebagai
mana tata kelola keuangan daerah, apa bila bantuan keuangan tersebut
menyangkut masalah Pengadaan #arang dan Jasa maka Pengguna Anggaran
harus membentuk PP& (Pejabat Pembuat &omitmen) sebagai mana di atur
pada Perpes 8o. >< 6ahun 2;-; tentang Pengadaan barang Jasa Pemerintahpasal ? ayat -, sedangkan PP& mempunyai tugas berdasarkan pasal -- ayat
- sebagai berikut 0
a. !enetapkan 9en$ana Pelaksanaan Pengelola #arang@Jasa
meliputi
-. Spesifikasi teknis barang@Jasa
2. arga perkiraan sendiri (PS)
. 9an$angan &ontrak
b. !enerbitkan surat penunjukan pengelola barang@jasa
$. !enandatangani kontrak
d. !elaksanakan &ontrak dengan pengelola barang@jasa
e. !engendalikan pelaksanaan kontrakf. !elaporkan pelaksanaan@penyelesaian pengadaan barang@jasa
kepada PA@&PA
g. !enjelaskan hasil pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran
hambatan pelaksanaan kepada PA@&PA setiap triwulan
h. !enyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan
pengadaan barang@jasa.
'ntuk membuktikan fungsi pengawasan pengendalian sebagai mana
tersebut di atas harus di lengkapi fakta administrasi sesuai tahapan hierar$hi
sebagai mana yang telah dijelaskan mengenai struktur pengelolaan
keuangan negara @daerah antara lain melaksanakan Derifikasi adminitrasi,
prosedur, dan eDaluasi se$ara lengkap dan utuh, mengingat proses ini tidak
menutup kemungkinan terhadap permasalahan ukum, baik ukum
Adminitrasi, Perdata maupun Pidana.
%. P'M+AHASAN
#erdasarkan kajian dari aspek yuridis sebagaimana tersebut di atas
tentang kedudukan hukum dari seorang pengguna anggaran, terdapat
beberapa aspek hukum yang harus menjadi perhatian dan kehatihatian dalam
40
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
41/43
rangka pelaksanaannya sebagai pengguna anggaran tentunya tidak lepas dari
aturan yang menjadi tanggung jawabnya, walaupun pada prinsipnya telah
terdapat perlimpahan kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan
Pemegang &ekuasaan Pengelola &euangan 8egara@/aerah dan keputusan PA
tentang penunjukan dan penetapan PP& dan PP6&.
Perlu untuk di ketahui bahwa Pengelola &euangan 8egara@/aerah yang
mengakibatkan pembayaran yang bersumber dari AP#8 maupun AP#/
berakibat terhadap beberapa perbuatan ukum pengguna anggaran yang
menimbulkan akibat hukum baik Pidana, Perdata maupun ukum
Administrasi 8egara.
$. Per0uatan Hukum yang 0eraki0at Pidana
Pengelolaan keungan negara@daerah merupakan penata usahaan@tindakan
administrasi yang berakibat terhadap pembebanan pada negara@daerah yang
mengakibatkan pengeluaran keuangan negara dalam rangka membiayai
program dan kegiatan tertentu yang di muali dari proses peren$anaan,
pelaksanaan, eDaluasi dan monitoring yang harus dipertanggung jawabkan.
Pada proses pelaksanaan anggaran sebagaimana telah di uraikan sangat
dimungkinkana ada indikasi pidananya apabila memperhatikan pada ''
8o.2; tahun 2;;- tentang perubahan atas '' 8o.- tahun -CC tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain 0
- Apabila terjadi penyelewengan keuangan negara yang mengakibatkan
kerugian negara.
- Apabila terjadi mark uppada proses pengadaan barang jasa, atau hal lain
yang pada prinsipnya menimbulkan kerugian keuangan negara.
. Per0uatan Hukum Keperdataan
%ndikasi keperdataan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan
negara@daerah merupakan kegiatan pemerintahan yang mengakibatkanpengeluaran pembiayaan keuangan negara dalam rangka mengadakan
penyajian kerjasama dengan pihak ke tiga untuk mengerjakan suatu pekerjaan
tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban pada para pihak yang
mengikatkan diri antara lain pemerintah dan pihak ketiga penyedia
barang@jasa, hal ini bisa terjadi persoalanpersoalan hukum se$ara
keperdataan misalnya 0
-. 6erjadi wanprestasi
2. Pekerjaan tidak tepat waktu
. Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
41
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
42/43
Sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian negara
yang pada ahirnya akan terjadi tuntutan keperdataan.
,. Per0uatan Hukum Administrasi Negara
Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara@ /aerah merupakan salah satu
dari perbuatan pemerintah ( bestuur handeling) yang harus dijalankan atas
perintah undangundang( #eDoogheid 8orm) tentunya atas dasar hal tersebut
di atas terkait dengan penentuan pejabat, tugas dan wewenang serta tanggung
jawabnya telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan.
Pengelolaan keuangan negara@daerah merupakan rangkaian perbuatan
perangkat administrasi yang tentunya harus mematuhu persyaratan dan
prosedur serta fakta administrasi sebagai bukti danmenilai apakah
pelaksanaan anggaran tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana
yang telah ditentukan.
Perbuatanperbuatan birokrasi dalam rangka melaksanakan kegiatannya
sangat dimungkinkan akan terjadi kerugian negara namun persoalannya
perbuatan dimaksud apakah unsur kesengajaan atau kekeliruan, hal ini pada
prinsipnya adalah pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditentukan dan
berindikasi terhadap pidana, dan apabila tidak terjadi kerugian terhadap
negara kiranya dapat di asumsikan sebagai kesalahan administrasi yang
berindikasi terhadap sanksi administratif dan perbaikan dokumen
administrasi.
'. K'SMPUAN
/ari uraian tersebut diatas kiranya dapat disimpulkan 0
-. Apabila memperhatikan '' 8o.2; tahun 2;;- tentang perubahan atas
'' 8o. - tahun -CC tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
sangat dimungkinkan bahwa kerugian negara yang diakibatkan dari
pengelolaan dan pelaksanaan anggaran baik AP#8 maupun AP#/
merupaka rangkaian tindakan se$ara sistemik.
2. Perlu diperhatiakn pula bahwa pengelolaan keuangan negara se$ara
terstruktur telah melalui proses pelimpahan kewenangannya sebagaimana
yang di atur pada undang '' 8o.- tahun 2;;< tentang perbendaharaan
negara dan PP 8o.>? tahun 2;;> tentang pengelolaan keuangan daerah
dan perpres 8o.>< tahun 2;-; tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah tentunya harus pula diperhatikan tentang tugas,wewenang
dan tanggung jawabnya masingmasing.
. #ahwa pengelolaan &euangan merupakan tindakan andministrasi yang
terstruktur dan sistemik ( PA,&PA,PP6& dan #endahara serta PP& dan
panitia pengadaan barang jasa yang dibentuk oleh PP&).
42
7/25/2019 UTS Kapita Selekta
43/43