PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
POKOK
BAHASAN 4
:
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
SUB POKOK
BAHASAN 4.4
: PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
TUJUAN : Setelah pembahasan sub pokok bahasan
ini, peserta dapat:
1.menjelaskan pengertian dan
cakupan kegiatan penatausahaan
keuangan desa dengan benar;
2. terampil dalam pencatatan buku kas
umum dengan benar;
3. terampil dalam pencatatan buku kas
pembantu pajak dengan benar;
4. terampil dalam pencatatan buku
bank dengan benar.
WAKTU : 5 Jam Pelajaran @ 45 menit = 225 menit.
Company name CURAH PENDAPAT
Apa yang anda ketahui tentang
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?
Company name
Apa yang anda ketahui tentang
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?
Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik
penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran
www.bpkp.go.id
KETENTUAN POKOK PENATAUSAHAAN
Transaksi/
Kegiatan
Ketentuan Pokok
Rekening
Desa
1. Rekening Desa dibuka oleh Pemerintah Desa di bank
Pemerintah atau bank Pemerintah Daerah atas nama
Pemerintah Desa.
2. Spesimen (nama, ttd & Paraf) atas nama Kepala Desa dan
Bendahara Desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan.
Penerimaan Penerimaan dapat dilakukan dengan cara:
1. Disetorkan oleh bendahara desa
2. Disetor langsung oleh Pihak III kepada Bank yang sudah
ditunjuk
3. Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan
kepada Bendahara Desa atau disetor langsung ke Bank.
Penerimaan oleh bendahara desa harus disetor ke kas desa
paling lambat tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda
setoran
www.bpkp.go.id
KETENTUAN POKOK PENATAUSAHAAN
Transaksi/
Kegiatan
Ketentuan Pokok
Pungutan Pungutan dapat dibuktikan dengan:
1. Karcis pungutan yang disahkan oleh Kepala Desa
2. Surat tanda bukti pembayaran oleh Pihak III
3. Bukti pembayaran lainnya yang sah
Pengeluaran 1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus
disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa
atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
2. Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP)
CURAH PENDAPAT
Apa saja cakupan kegiatan/prosedur
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?
cakupan kegiatan/prosedur
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?
1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
A. PROSEDUR PENERIMAAN
MELALUI BENDAHARA
1. Pihak ketiga/penyetor mengisi
Surat Tanda Setoran (STS)/tanda
bukti lain.
2. Bendahara Desa menerima uang
dan mencocokan dengan STS
dan tanda bukti lainya.
3. Bendahara Desa mencatat
semua penerimaan
4. Bendahara Desa menyetor
penerimaan ke rekening kas
desa
5. Bukti setoran dan bukti
penerimaan lainnya harus
diarsipkan secara tertib.
B. PROSEDUR PENERIMAAN MELALUI
BANK
1. Penunjukan Bank yang ditetapkan
sebagai rekening kas desa.
2. Pihak ketiga/penyetor mengisi
STS/tanda bukti lain.
3. Dokumen yg digunakan oleh bank
meliputi: a. STS/Slip setoran. b.
Bukti penerimaan lain yg syah
4. Pihak ketiga/penyetor
menyampaikan bukti
penyetoran/slip setoran bank
kepada bendahara ds.
5. Bendahara desa mencatat di Buku
Kas Umum dan Buku Pembantu
bank berdasarkan bukti
penyetoran/slip setoran bank
cakupan kegiatan/prosedur
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?
1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
C. PROSEDUR PENERIMAAN MELALUI
PETUGAS PEMUNGUT
a. Kepala Desa menetapkan Petugas
Pemungut;
b. penyetor mengisi STS/tanda bukti
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Petugas Pemungut menerima uang
sesuai yang tercantum dalam STS/tanda
bukti lainnya;
d. Petugas Pemungut dapat menyetorkan
penerimaan melalui Bendahara Desa
atau bank;
e. Petugas Pemungut menyampaikan
pemberitahuan penyetoran kepada
Kepala Desa; dan
f. Bendahara Desa mencatat semua
penerimaan yang disetor melalui bank.
cakupan kegiatan/prosedur
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?
2. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
A. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana
Anggaran Biaya.
2. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di
sahkan oleh Kepala Desa.
3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
4. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala
Desa.
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tidak boleh dilakukan
sebelum barang dan atau jasa diterima.
cakupan kegiatan/prosedur
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?
2. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
A. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
6. Pengajuan SPP, terdiri atas:
a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c) Surat Pertanggungjawaban (SPJ)/bukti transaksi.
7. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban
untuk:
a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana
kegiatan;
b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;
c) menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d) mengembalikan atau menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.
8. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa
dapat menyetujui permintaan pembayaran dan memerintahkan Bendahara
Desa untuk melakukan pembayaran.
cakupan kegiatan/prosedur
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?
2. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).
Terhadap pembayaran yang telah dilakukan, Bendahara
Desa wajib melakukan pengadministrasian/pencatatan
pengeluaran.
www.bpkp.go.id 14
BUKU
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
Permendagri 37/2007
– Buku kas umum;
– Buku kas pembantu
perincian obyek
penerimaan;
– Buku kas pembantu
perincian obyek
pengeluaran;
– Buku kas harian
pembantu;
– Buku Bank
– Buku Bantu Pajak
Permendagri
113/2014
– Buku kas umum;
– Buku Bank
– Buku Kas Pembantu
Pajak
No. Tgl. KODE
REKENING URAIAN
PENERIMAAN
(Rp.)
PENGELUARAN
(Rp.) NO BUKTI
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
SALDO
1 2 3 4 5 6
7 8 9
100 100
50 50 50
10 60 40
10 50
JUMLAH Rp. Rp.
BUKU KAS UMUM
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN .......................
……………., tanggal ………………… BENDAHARA DESA,
………………………..
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
………………………………
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ..............
No.
URUT TANGGAL URAIAN
PEMOTONGAN
(Rp.)
PENYETORAN
(Rp.)
SALDO
(Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
………………………………
……………., tanggal …………………
BENDAHARA DESA,
………………………..
BUKU BANK DESA………………. Desa : Bulan :
Kecamatan : Bank Cab. :
Rek. No. :
NO
Tanggal Keterangan Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
Transaksi Transaksi Transaksi Setoran Bunga Bank Penarikan Pajak Biaya Adm
Saldo awal/transksi sampai dg bl lalu
Total Transaksi bulan ini
Total Transaksi kumulatif
Tanggal, …………………….......………
diketahui oleh: Dibuat oleh:
(Kepala Desa) (Bendahara)
BUKTI TRANSAKSI
NO : 05/v/PD/2015
KODE REK : 2 X X X X
Sudah Terima Dari : Penanggungjawab Operasinal Kegiatan (PjOK) Desa : Langsep Bidang Program : Operasional Pemerintahan Desa
Jumlah Uang : Rp. 150.000,-
Terbilang : SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
Untuk Pembayaran : Pembelian konsumsi rapat Aparat Desa. 27 bungkus nasi goreng x Rp. 5.000,- = Rp. 135.000,- 1 Kardus Air mineral Rp. 15.000,-
Klengkeng, 5 Maret 20.... Penerima
ttd (nama terang)
Lunas dibayar : 06 April 20....
PERPAJAKAN
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Jadi wajib pajak terdiri dari dua golongan besar yaitu orang pribadi atau badan dan pemotong atau pemungut pajak.
PERPAJAKAN
Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan
pemungut pajak penghasilan (PPh) atas pengeluaran
yang sudah jelas /pasti sebagai penghasilan oleh
penerimanya. Misal pengeluaran untuk gaji, upah,
honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga,
dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas
modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh
atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh,
ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).
PERPAJAKAN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual – namanya Pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli – namanya pajak masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh persen).
Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh Bendahara dalam buku pembantu kas pajak.
Pemotongan / Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemotongan / Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemotongan / Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemotongan / Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh.22 harus dipungut oleh bendahara desa terhadap belanja barang diatas 2.000.000 rupiah (DPP+PPn) & bukan bagian yg terpecah-pecah pada saat; Barang/jasa telah diterima; Pada saat pembayaran telah dilakukan oleh
bendahara terlebih dahulu sebelum penyerahan barang/jasa;
Pada saat bendahara telah mencatat sebagai piutang/utang;
Pada saat pembayaran termin;
Berapa Persen PPh.22 Yg Harus Dipungut? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No:175/PMK.011/2013 Pasal 2 Ayat (1) huruf b (Untuk Penjual yg
ber-NPWP) PPh 22 dipungut = 1,5 % x Harga Pembelian
tidak termasuk PPN Pasal 2 Ayat (3) (Untuk Penjual yg tidak ber-
NPWP) PPh 22 dipungut = 3% x Harga Pembelian
tidak termasuk PPN
Pos² Penting Dalam APBDes Yg Berpotensi Wajib Dilakukan Pemungutan PPh.22 Oleh Bendahara Desa Belanja Bahan/Material Kode Rek.21202 Belanja Pakaian Dinas & Atributnya Perangkat Desa & Bpd,
Serta Pakaian Khusus Belanja Modal Pengadaan ◦ Alat² Angkutan Darat, ◦ Alat² Pengolahan Pertanian & Peternakan ◦ Peralatan & Perlengkapan Kantor ◦ Komputer, Alat² Studio, Alat² Komunikasi, Alat² Ukur, Mebeulair,
Peralatan Dapur
Pemungutan PPh.22 Tidak Dilakukan Apabila penjual mampu memberikan fotocopy Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yg telah dilegalisir oleh KPP Pratama Setempat.
JASA BOGA ATAU KATERING
merupakan jasa penyediaan makanan dan
minuman yang dilengkapi dengan peralatan
dan perlengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan
di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
Dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan
dan petugasnya. (PMK-18/PMK.010/2015 TGL
2/2/2015)
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Jenis Barang Yg Tidak Dikenai PPN • Barang Hasil Pertambangan Atau Hasil Pengeboran
Yang Diambil Dari Sumbernya Contoh : Asbes, Batu Kapur, Marmer, Pasir & Kerikil,
Pasir Kuarsa, Tanah Liat Dll Sebagaimana Contoh Penjelasan Pasal Tsb
• Barang Kebutuhan Pokok Yg Sangat Dibutuhkan Oleh Rakyat Banyak
Contoh : Beras, Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam, Daging Segar, Telur, Susu, Buah²An Segar Yg Dipetik, Sayur²An Segar Yg Dipetik.
• Makanan & Minuman Yg Disajikan Dihotel, Restoran, Rumah Makan, Warung, Jasa Boga/Katering
• Uang, Emas Batangan, Dan Surat Berharga
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Jenis Jasa Yg Tidak Dikenai PPN : • Jasa Pelayanan Kesehatan Medis • Jasa Pelayanan Sosial • Jasa Pengiriman Surat Dg Perangko • Jasa Keuangan • Jasa Asuransi Tidak Termasuk Jasa Penunjang (Agen, Penilai, & Konsultan) • Jasa Keagamaan • Jasa Pendidikan • Jasa Kesenian & Hiburan • Jasa Penyiaran Yg Tidak Bersifat Iklan • Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air (Tidak Termasuk Plat Hitam) • Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri Yg Menjadi Bagian Tidak Terpisahkan
Dari Jasa Angkutan Udara Luar Negeri • Jasa Tenaga Kerja (Tidak Termasuk Jika Penyedia Ikut Bertanggung Jawab
Atas Hasil Kerja Tenaga Kerja Tersebut) • Jasa Perhotelan • Jasa Yg Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan
Pemerintahan Secara Umum • Jasa Penyediaan Tempat Parkir • Jasa Pengiriman Uang Dg Wesel Pos • Jasa Boga Atau Katering
KAPAN BENDAHARA DESA HARUS MEMUNGUT PPN
Terhadap belanja barang/jasa diatas Rp 1.000.000,- {satu juta rupiah (DPP+PPN)} & bukan bagian yg terpecah-pecah pada saat pembayaran, dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan.
• Berdasarkan Undang Undang No.43 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat (1) : PPN dipungut = 10% x DPP
• DPP adalah Dasar Pengenaan Pajak yg meliputi
▫ Harga Jual
▫ Penggantian
▫ Nilai Impor / Ekspor
▫ Nilai Lain
BERAPA PERSEN PPN YG HARUS DIPUNGUT?
Company name
KERJA KELOMPOK
Bagi peserta dalam beberapa kelompok
berdasarkan asal desa.
Berdasarkan lembar kasus, masing-masing
kelompok mendiskusikan:
1 Penghitungan pajak
2 Pengisian Buku Kas Umum
3 Pengisian Buku Kas Pembantu Pajak
4 Pengisian Buku Bank Desa
Company name
DISKUSI PLENO
Masing-masing kelompok
menukarkan hasil kerjanya
dengan kelompok lain, dan
cermati serta berikan hasil
koreksi atau catatan anda
PENCATATAN PENATAUSAHAAN
(A) Dalam pencatatan penatausahan harus memperhatikan:
1. tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus
sesuai dengan kode rekening;
2. tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus
mendapatkan pengesahan Kepala Desa;
3. tanda bukti-bukti penerimaan/pengeluaran harus di
tanda tangani Bendahara Desa;
4. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran tidak
terdapat cacat, angka dan huruf harus sama dan tidak
ada tanda penghapusan atau di tipex;
5. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran di catat
pada Buku Kas Umum;
6. setiap pengeluaran telah dianggarkan serta tersedia
dana;
PENCATATAN PENATAUSAHAAN
(A) Dalam pencatatan penatausahan harus memperhatikan:
7. buku yang dipergunakan harus bersih/rapi dan tidak
cacat;
8. pada setiap halaman Buku Kas Umum diberi nomor urut
dan di paraf oleh Bendahara Desa;
9. halaman terakhir dipergunakan untuk catatan pemeriksa;
10. penulisan dalam Buku Kas Umum dilakukan dengan tinta
hitam atau biru dan pada Buku Kas Umum tidak boleh
ada ruangan yang kosong atau tidak terisi;
11. Buku Kas Umum hanya dibuat 1 (satu) buku; dan
12. penutupan Buku Kas Umum dilakukan setiap 1 (satu)
bulan sekali dan pada setiap penutupan Buku Kas Umum
harus ditandatangani oleh Bendahara Desa dan diketahui
oleh Kepala Desa.
PENCATATAN PENATAUSAHAAN
(B) Buku Kas Umum dapat dibuat dalam bentuk buku atau
lembaran yang dibuat per bulan.
(C) Semua transaksi yang melalui bank baik penerimaan
mapun pengeluaran harus dicatat dalam Buku Bantu
Bank.
(D) Pembukuan antara Buku Kas Umum dengan Buku Bantu
Bank dapat dilakukan secara langsung, yaitu:
1. Penyetoran/pengambilan uang dari Kas ke Bank atau
sebaliknya merupakan Penggeseran Uang; dan
2. Penerimaan/pengeluaran uang melalui Bank yang
merubah keadaan uang, maka dibukukan langsung
dalam Buku Kas Umum dan Buku Bantu Bank.
PENCATATAN PENATAUSAHAAN
E. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya harus mencatat setiap
pemotongan dan penyetoran dalam Buku Kas Pembantu
Pajak.
F. Dalam pencatatan pemotongan dan penyetoran pajak
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya pada Buku Kas
Pembantu Pajak harus mencantumkan kode rekening
penerimaan atau pengeluaran yang terkena pajak.