KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAITAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2018
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIDENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 050 / 3$G/BAPPEDANOMOR : IT*/ 0<c /P B -D P R D /2 0 18TANGGAL : 08 NOVEMBER 2018
TENTANG
KEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Yang b e rta n d a tan g an di baw ah ini:1. a. N am a
J a b a ta n A lam at K antor
b. N am a J a b a ta n A lam at K antor
YUDAS SABAGGALET.B upati K epulauan M entawai Jl. Raya T uapeja t KM 5 T uapejat KORTANIUS SABELEAKE.Wakil B upati K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 5 T uapejat
B ertindak se laku d an a ta s n am a Pem erin tah K abupaten K epulauan M entawai, se lan ju tn y a d iseb u t sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nam aJ a b a ta n A lam at K antor
b. Nam a J a b a ta n A lam at K antor
c. N am a J a b a ta n A lam at K antor
YOSEP, A.Md.K etua DPRD K abupaten K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 4 T uapejat JAKOP SAGURUK, S.E.Wakil K etua DPRD K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 4 T uapejat NIKANOR SAGURUK, S.T h., M.Si.Wakil K etua DPRD K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 4 T uapejat
Sebagai P im pinan DPRD bertindak se laku dan a ta s nam a Dewan Perw akilan R akyat D aerah (DPRD) K abupaten K epulauan Mentawai, se lan ju tn y a d ise b u t sebagai PIHAK KEDUA.
D engan ini m en y a tak an bahw a dalam rangka p e n y u su n an Anggaran P en d ap atan d an B elanja D aerah (APBD) d iperlukan K ebijakan U m um APBD yang d isepaka ti b e rsam a a n ta ra DPRD dengan Pem erin tah D aerah u n tu k se lan ju tnya d ijad ikan sebagai d a sa r p e n y u su n an Prioritas dan Plafon A nggaran S em en ta ra APBD T ahun A nggaran 2019.
B erd asark an ha l te rse b u t di a ta s , p a ra p ihak sep ak a t te rh ad ap Kebijakan U m um APBD K abupaten K epulauan M entawai yang m eliputi a su m si- a su m si d a sa r da lam p e n y u su n an R ancangan A nggaran P endapatan dan B elanja D aerah (RAPBD) T ahun A nggaran 2019. Kebijakan pendapa tan , belan ja d an pem biayaan d aerah m enjadi d a sa r dalam p en y u su n an Prioritas dan Plafon A nggaran S em en ta ra d an RAPBD T ahun A nggaran 2019.
Secara lengkap K ebijakan U m um APBD K abupaten K epulauan M entawai T ahun A nggaran 2019 d isu su n dalam lam piran yang m enjadi sa tu k esa tu an yang tidak te rp isa h k an dengan Nota K esepakatan ini.
D em ikian Nota K esepakatan ini d ib u a t u n tu k d ijad ikan d a sa r dalam p e n y u su n an P rio ritas d an Plafon A nggaran S em en tara (PPAS) T ahun A nggaran 2019.
Tuapejat,o8 November 2018
PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
selaku ,PIHAK PERTAMA
PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI selaku,
PIHAK KEDUA
WAKIL KETUA
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENDAHULUAN
1
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat
kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, maka
pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai memperhatikan dan
mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan propinsi.
Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah salah
satunya diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan
disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar
dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2019.
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “expectation gap”
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di masa datang
dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi
permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENDAHULUAN
2
kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan
yang tidak diatasi, sehingga rumusan permasalahan pembangunan
daerah akan menjadi agenda utama untuk ditangani melalui program
dan kegiatan selama satu tahun mendatang.
Penentuan prioritas penanganan pembangunan daerah tidak lepas
dari respon terhadap kondisi permasalahan dan tantangan
pembangunan yang telah dilaksanakan, hal ini menjadi isu strategis
pembangunan daerah tahun 2019 , antara lain:
1. Masih rendahnya kualitas lingkungan (Proporsi RT dengan Air
Minum Layak sebesar 40,48 persen dan Proporsi RT dengan
Sanitasi Layak sebesar 21,82 persen).
2. Masih rendahnya konektivitas antar wilayah (Jalan Mantap baru
5,5 km).
3. Belum meningkatnya secara signifikan rata lama sekolah (6 tahun).
4. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian
Bayi (AKB).
5. Rendahnya pengembangan dan penataan kepariwisataan.
6. Masih tingginya persentase penduduk miskin.
7. Masih rendahnya pemenuhan gizi Ibu dan Anak.
8. Masih Rendahnya Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat.
9. Masih Rendahnya Pengolahan Hasil-Hasil Pertanian.
10. Rendahnya Inovasi dan Pelayanan Publik.
Searah dengan isu strategis permasalahan pembangunan yang
utama, juga memperhatikan target pencapaian pembangunan nasional
terhadap kualitas lingkungan, maka tema pembangunan yang termuat
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENDAHULUAN
3
dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 adalah
“Menuju Universal Akses 100 0 100”. Artinya akses air minum
terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100 persen, kawasan kumuh itu
hilang hingga 0 persen, sanitasi lingkungan terpenuhi dengan 100
persen.
Prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 untuk perencanaan
pembangunan dalam RKPD Tahun 2019 dikerucutkan menjadi 8
prioritas pembangunan antara lain:
1. Penyediaan air baku dan air bersih
Penyediaan air baku dan air bersih merupakan wujud pencapaian
sasaran RPJMD dalam rangka optimalisasi pendayagunaan sumber
daya air yang masuk dalam dasa cita Mentawai Mantap.
Pembangunan embung menjadi prioritas pada 4 lokasi prioritas
antara lain Tuapejat, Muara Sikabaluan, Muara Siberut, KM 37.
Selain itu, pembangunan berbasis masyarakat (Pamsimas) akan
dialokasikan melalui APBD.
2. Peningkatan akses sanitasi layak
Pembangunan MCK rumah tangga diprioritaskan di Kecamatan
Siberut Barat Daya Desa Pasakiat Taileleu dan Kecamatan Pagai
Utara Desa Silabu. Pembangunan akses jalan menuju lokasi TPA
Berkat dan pembangunan TPS 3 R di Kecamatan Sipora Utara.
3. Penanggulangan kemiskinan dan penuntasan sebagai daerah
tertinggal
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENDAHULUAN
4
Penanggulangan kemiskinan akan didorong melalui program
multisektor, memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi
masyarakat miskin, bantuan stimulus perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR), serta kebijakan pembangunan yang
pro poor.
4. Peningkatan konektivitas wilayah
Prioritas pembangunan infrastruktur melalui Trans Mentawai
dengan tahapan multi years dengan rata-rata alokasi anggaran 100
miliar rupiah. Panjang jalan Trans Mentawai yang belum terbangun
sepanjang 199,96 km menjadi prioritas pembangunan infrastruktur
hingga tahun 2022. Selain Trans Mentawai, pembangunan jalan
lingkungan antar desa dan antar dusun juga dianggarkan melalui
percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan untuk 24 desa.
Selain infrastruktur jalan, moda transportasi antar pulau akan
diperlancar dengan pengadaan 1 unit kapal besi antar pulau.
5. Peningkatan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan
pengolahan hasil pertanian
Pengembangan kawasan pertanian, peternakan dan perkebunan
terpadu, pengembangan industri sagu, industri bambu, budidaya
kepiting, budidaya ikan kerapu akan menjadi fokus pembangunan
dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui menyediakan
sarana dan prasarana ekonomi masyarakat terutama dalam
pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan perkebunan.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENDAHULUAN
5
6. Pengembangan Kawasan Perdesaan
Pengembangan kawasan pertanian terpadu menjadi prioritas
pengembangan ekonomi masyarakat. Kawasan pangan (Saibi,
Sotboyak, Saureinu, Sagitsi, Nemnemleleu, Saumanganya, Makalo,
Malakopa). Kawasan holtikultura (SP II dan Goisooinan), kawasan
perkebunan kelapa (Sagulubbeg, Pasakiat Taileleu, Taraet). Selain
itu juga pengembangan perikanan budidaya melalui pengadaan
KJA di Sikakap, pengolahan ikan di Dusun Bose, budidaya kepiting
di Katurei. Pengembangan industri sagu di Muntei, industri kelapa
di Taraet dan industri bambu di Madobag.
7. Pengembangan dan penataan kepariwisataan
Pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui dua
pendekatan, yaitu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
dan pembangunan pariwisata berbasis investor. Pembangunan
pariwisata berbasis investor didorong melalui Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Pariwisata di Kecamatan Siberut Barat Daya seluas
2.600 ha, sedangkan pengembangan pariwisata daerah melalui
pengembangan destinasi wisata Madobag, Muntei, Mapadegat, dan
Katiet.
8. Inovasi dan pelayanan publik
Inovasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi jawaban
dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang
berbelit-belit, mahal dan memakan waktu yang lama akan ditinggal
oleh era perubahan digital. Penyusunan inovasi pelayanan publik
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENDAHULUAN
6
tentunya diawali dengan menyusun regulasi pelakasanaan inovasi
pelayanan publik.
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Adapun maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya
dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran
kebijakan pembangunan pada RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2019.
Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 adalah:
1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan pada tahun 2019 agar berdayaguna dan berhasil
guna.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam
memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan
dan akuntabel.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2019.
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 sebagai berikut:
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENDAHULUAN
7
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENDAHULUAN
8
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
9
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah
Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2017
menunjukkan kemajuan yang signifikan. Capaian tersebut dapat
dilihat dari target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD
untuk tahun 2017. Persentase penduduk miskin Kepulauan Mentawai
sudah berkurang dari 15,12 persen di tahun 2016 turun menjadi 14,67
persen tahun 2017, begitu juga dengan garis kemiskinan Kepulauan
Mentawai naik dari Rp.263.793 tahun 2016 menjadi Rp.280.695 tahun
2017. Begitu juga dalam tata kelola pemerintahan, capaian yang
diperoleh tahun 2017 antara lain penilaian akuntabilitas kinerja
pemeriantah daerah memperoleh nilai B, begitu juga dalam
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan
BPK, pemerintah daerah mendapat opini WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian).
Berbagai capaian tersebut menjadi stimulus dan membangkitkan
rasa optimistis dalam menghadapai tahun 2019 yang tentunya dengan
tantangan perkembangan dan kondisi ekonomi yang berbeda.
2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai
Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar
perencanaan pembangunan, sehingga untuk membuat kebijakan
pelaksanaan pembangunan tahun 2019 agar terukur dan dapat
dicapai perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
10
daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap
indikator makro pembangunan.
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai
dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk
melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan
perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat
menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola
sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat
tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia
dan teknologi didaerah/wilayah tersebut.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah
tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan
perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga
dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun
mendatang.
Perkiraan kondisi ekonomi daerah masih relatif kondusif seiring
dengan perkembangan laju pertumbuhan nasional dan Propinsi
Sumatera Barat yang mengalami kenaikan tren positif. Tren kenaikan
laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai
tampak pada kurun waktu 2015-2017, yaitu 5.15 persen pada tahun
2015 naik menjadi 5,42 persen pada tahun 2017.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
11
Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2017
Ket: * = angka sementara ** = angka sangat sementara Sumber: Badan Pusat Statistik, (diolah)
Pencapaian ini masih berada dibawah pencapaian laju
pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan positif
dengan tren kenaikan ini didorong oleh kontribusi sektoral pertanian
yang masih mendominasi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
sekitar 50 persen, begitu juga pertumbuhan sektor lain seperti sektor
perdagangan dan konstruksi yang masing-masing lebih dari 10 persen.
Sektor primer menjadi sektor utama membangun ekonomi
masyarakat, ini terlihat dari PDRB menurut lapangan usaha
Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana kontribusi sektor pertanian
lebih dari 50 persen ditiap tahunnya. Sektor industri sebagai sektor
yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga
kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari
setiap input atau bahan dasar yang diolah masih belum memberikan
6,03
5,58
5,024,7
5,025,1
6,31
6,02
5,85
5,46
5,26
6,18
5,37
5,77
5,58
5,15 5,25
5,42
4,6
4,8
5
5,2
5,4
5,6
5,8
6
6,2
6,4
2012 2013 2014 2015 2016* 2017**
Nasional Sumatera Barat Kepulauan Mentawai
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
12
kontribusi yang signifikan dalam membangun ekonomi masyarakat di
Kepulauan Mentawai, dimana kontribusi sektoralnya sebesar 3,07
persen.
Tabel 2.1 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Lapangan Usaha, 2015-2016
Lapangan Usaha 2015 Distribusi
(%)
2016 Distribusi (%) Berlaku
(miliar Rp) Konstan
(miliar Rp) Berlaku
(miliar Rp) Konstan
(miliar Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian 1.705.122 1.218.327 50,33 1.871.278 1.272.047 50,28
Pertambangan dan Penggalian 64.259 42.454 1,90 66.890 44.676 1,80
Industri Pengolahan 103.884 87.690 3,07 113.415 92.802 3,05 Pengadaan Listrik dan Gas 885 572 0,03 1.049 631 0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
113 87 0,00 129 94 0,00
Konstruksi 387.274 291.960 11,43 428.585 311.705 11,52 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
399.251 309.335 11,78 445.928 328.012 11,98
Transportasi dan Pergudangan 353.119 243.348 10,42 378.902 249.959 10,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 22.901 15.332 0,68 27.919 17.265 0,75
Informasi dan Komunikasi 25.302 24.543 0,75 28.289 26.788 0,76 Jasa Keuangan dan Asuransi 4.528 3.121 0,13 4.699 3.335 0,13
Real Estate 30.524 23.354 0,90 33.269 24.528 0,89 Jasa Perusahaan 1.532 1.194 0,05 1.712 1.259 0,05 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
212.549 165.892 6,27 231.751 173.731 6,23
Jasa Pendidikan 33.191 23.531 0,98 37.910 25.478 1,02 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19.044 14.632 0,56 20.732 15.303 0,56
Jasa Lainnya 24.726 17.775 0,73 29.043 19.963 0,78
Jumlah 3.387.942 2.483.154 3.721.507 2.607.575 Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2017 2.1.1.2 Pendapatan Per Kapita
PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan
yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu
wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator
yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu
wilayah/daerah.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
13
Pendapatan perkapita masyarakat Mentawai kurun waktu 2012-
2017 menunjukkan tren kenaikan, dilihat dari Gambar 2.2 pendapatan
perkapita masyarakat Kepulauan Mentawai Tahun 2012 sebesar 30.12
juta rupiah/kapita hingga tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi
sebesar 48,01 juta rupiah. Pencapaian ini menjadi pertanda bahwa
semakin membaiknya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Kepulauan Mentawai.
Gambar 2.2 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2017
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2017
2.1.1.3 Inflasi
Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai
barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga
barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya
harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata
uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa
35,11
38,25
41,8143,6
47,96
51,86
26,3
29,00
32,634,41
37,65
41,17
30,12
32,37
35,83
39,68
43,50
48,01
26
31
36
41
46
51
2012 2013 2014 2015 2016* 2017**
Nasional Sumatera Barat Kepulauan Mentawai
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
14
4,3
8,388,36
3,35 3,02
4,16
10,87
11,9
1,08
5,024,90
5,927,18
6,71
4,67
0,8
2,8
4,8
6,8
8,8
10,8
12,8
2012 2013 2014 2015 2016
Nasional Sumatera Barat Kab. Kepulauan Mentawai
yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu
memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.
Gambar 2.3 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016
Kondisi perkembangan inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai
hingga tahun 2017 diproyeksikan mengalami penurunan hingga tahun
2016 inflasi Kepulauan Mentawai mencapai 4,5 persen. Inflasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada di atas pencapaian
inflasi Propinsi Sumatera Barat. Masih tingginya inflasi Kepulauan
Mentawai salah satunya dikarenakan oleh biaya distribusi barang dan
jasa yang tinggi, namun inflasi Kepulauan Mentawai masih dikatakan
normal karena masih berada kurang dari 10 persen.
2.1.1.4 Inflasi
Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk
dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan,
diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
15
sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin
karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.
Gambar 2.4 Persentase Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2013-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan
Mentawai masih jauh berada diatas tingkat kemiskinan nasional dan
Propinsi Sumatera Barat. Gambar 2.4 menunjukkan perkembangan
persentase kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun
waktu 2013-2017 menunjukkan tren penurunan, hal ini juga sejalan
dengan tren penurunan persentase kemiskinan Propinsi Sumatera
Barat dan secara nasional. Namun penurunan persentase kemiskinan
ini belum cukup signifikan, bahkan ada kenaikan di tahun 2014-2015
yaitu 14,96 persen di tahun 2014 meningkat menjadi 15,52 persen di
tahun 2015 dan di akhir tahun 2017 turun menjadi 14,67 persen.
16,1214,96
15,52 15,12 14,67
11,4710,9 11,13
10,710,12
7,566,89 6,71
7,146,72
6
8
10
12
14
16
18
2013 2014 2015 2016 2017
Kepulauan Mentawai Nasional Sumatera Barat
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
16
2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh
kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional,
dimana kondisi tersebut harus bersinergi, linier, dan berintergrasi.
Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan
masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam
pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat
investasi pelaku usaha melalui penciptaan peluang-peluang usaha di
berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang
dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan
memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan
meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator
membaiknya kinerja ekonomi daerah.
Pengalokasian anggaran dipastikan akan mendukung tercapainya
tujuan pembangunan daerah di tahun rencana, dengan menggunakan
prinsip penganggaran berbasis hasil (money follow program priority),
sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Perekonomian Indonesia pada 2019 tetap berdaya tahan di tengah
kondisi perekonomian global yang masih labil dan penuh
ketidakpastian. Perkembangan tersebut dipengaruhi struktur
permintaan domestik yang dominan serta ditopang respons kebijakan
fiskal dan moneter nasional yang memadai. Kombinasi kedua hal
tersebut pada gilirannya mampu memitigasi risiko dampak
pertumbuhan ekonomi dunia yang belum stabil, harga komoditas
global yang masih rendah, dan ketidakpastian pasar keuangan dunia
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
17
yang tetap tinggi. Kondisi politik dalam negeri juga menjadi salah satu
indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan akan mendorong
konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 9,2-11,1 persen pada tahun 2019.
Tantangan bagi perekonomian Indonesia dapat dimulai dari
pertumbuhan ekonomi yang berisiko kembali melemah dipicu prospek
ekspor yang belum kuat. Risiko tersebut cukup relevan mengingat
pertumbuhan ekonomi dunia belum stabil, sehingga dapat
menurunkan permintaan terhadap produk ekspor Indonesia,
khususnya ekspor nonkomoditas. Ekspor semakin rentan melemah
karena harga komoditas yang turun dapat menekan terms of trade
Indonesia. Di tengah komposisi ekspor Indonesia banyak disumbang
komoditas primer, penurunan terms of trade Indonesia dapat
menurunkan kinerja ekspor Indonesia semakin dalam. Tantangan
perekonomian menjadi semakin kompleks karena bisa merambat
mengganggu stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan.
Prospek perekonomian domestik yang berisiko menurun bisa
mengganggu prospek penanaman modal di Indonesia, termasuk aliran
modal jenis investasi portofolio. Resiko penurunan investasi portofolio
semakin besar dan disertai volatilitas yang meningkat bila terjadi
ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk dampak dari
ketidakpastian kenaikan Fed Funds Rate (FFR) dan risiko geopolitik.
Begitu juga situasi politik dalam negeri yang akan memulai persiapan
Pemilu Tahun 2018 dan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif
Tahun 2019 memberikan dampak pada situasi ekonomi nasional dan
perilaku konsumsi masyarakat. Tantangan perekonomian daerah
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
18
selain dengan situasi ekonomi global dan nasional tahun 2018 dan
2019 antara lain:
1. Potensi pertanian dan perikanan Kepulauan Mentawai yang
merupakan sektor penggerak perekonomian sangat melimpah tetapi
belum memiliki nilai tambah. Hal ini dikarenakan belum
optimalnya pengolahan pertanian di sektor on farm dan off farm.
Begitu juga belum didukung oleh sarana dan prasarana ekonomi
masyarakat yang memadai.
2. Potensi pariwisata Kepulauan Mentawai cukup menarik baik dari
pariwisata alam maupun budaya. Ketertarikan wisatawan asing
dan domestik merupakan peluang pergerakan perekonomian,
namun belum optimal dalam pengembangan, penataan dan
pengelolaan pariwisata oleh pemerintah daerah.
3. Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu dari 3
kabupaten di Sumatera Barat yang dikategorikan dalam daerah
tertinggal.
4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Ukuran kualitas manusia dapat digambarkan dari kualitas pada
pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Indikator ini dirangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih dibawah pencapaian
Propinsi Sumatera Barat yaitu pada angka 59,25 persen.
Pencapaian ini adalah yang terendah di antara 19 kabupaten/kota
di Sumatera Barat.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
19
5. Masih rendahnya inovasi dan pelayanan publik
Era digitalisasi tidak dapat dibendung lagi sebagai sebuah revolusi
pemerintahan yang semakin efektif, efisien akuntabel dan
transparan. Era ini akan mendisrupsi birokrasi yang berbelit-belit,
biaya mahal dan terindikasi KKN. Pemerintah daerah harus
menangkap ini menjadi sebuah tantangan dalam menyusun
rencana aksi berupa inovasi pelayanan pemerintahan agar semakin
dekat dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
20
BAB III
ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.1 Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya akan didukung oleh
permintaan domestik dan investasi ditengah pemerintah sedang
giatnya dalam membangun infrastruktur dan berbagai kemudahan
berinvestasi. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan
akan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2018 sebagai wujud perbaikan
ekonomi masyarakat dan terjaganya stabilitas ekonomi nasional.
Asumsi makro di tingkat nasional yang menjadi tolok ukur daerah
dalam memproyeksikan indikator perekonomian di daerah adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia, 2019
Indikator 2018 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2 5,3
Inflasi (%) 2,5-4,5 2,5-3,5
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) 4,8-5,6 5,3
Nilai Tukar (Rp/US$) 13.400 14.400-14.700
Tingkat pengangguran 5,13 4,8-5,2
Tingkat kemiskinan 9,5 8,5-9,5
Gini ratio 0,389 0,38-0,39 Sumber: Kementerian Keuangan RI
Selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Kondisi
perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2018
diproyeksikan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
21
searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa asumsi
makro sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan
daerah, antara lain:
Tabel 3.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019
Indikator 2018 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.48 5.5
PDRB berdasarkan ADHB (juta rupiah) 4.365.231,2 4.583.492,7
PDRB berdasarkan ADHK (juta rupiah) 2.871.226,7 2.986.075,7
Pendapatan Per Kapita (juta rupiah) 46,8 47,21
Inflasi (%) 6,0 5,67
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 12.110 11.730
Tingkat Pengangguran 1,0 0,70
3.2 Asumsi-Asumsi Lainnya
Beberapa asumsi lain yang digunakan sebagai indikator penentu
arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
antara lain:
1. Kebijakan anggaran money follow program priority dilakukan secara
tepat dan konsisten.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar
masyarakat.
3. Menjaga kondusifitas ekonomi masyarakat, terutama dalam
penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2019, serta tahapan pelaksanaannya di
tahun 2018.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
22
4. Alokasi belanja bersifat mengikat yang dibutuhkan secara menerus
dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setuap bulan dalam satu tahun seperti belanja pegawai,
belanja barang dan jasa.
5. Alokasi belanja bersifat wajib dalam rangka terjaminnya
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain
pendidikan, kesehatan, dan kewajiban lainnya.
6. Alokasi belanja yang memenuhi kriteria keadaan darurat, tidak
dapat diprediksi dan tidak diharapkan berulang.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
23
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyusunan anggaran tahun 2019 disusun secara rasional
dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas
pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak melampaui
kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah
diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai,
sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang
dapat dibelanjakan. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang
peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan
daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting
kebijakan fiskal daerah.
4.1 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan
kapasitas fiskal daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang
lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui
desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-
undangan.
Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari
sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure)
agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk
mendesain dan melaksanakan program/kegiatan yang bersifat
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
24
stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan
aspirasi dan karakteristik masyarakat.
Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi
penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi penerimaan pajak
dan retribusi daerah, peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib
pajak melalui perbaikan regulasi, administrasi serta akuntabilitas dan
dukungan fiskal dari provinsi dan pusat serta swasta. Upaya
peningkatan pendapatan daerah harus mengedepankan pertimbangan
aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
Adapun Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2020
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Tahun Berjalan
2018
Proyeksi /Target pada Tahun 2019*
Proyeksi /Target pada Tahun 2020*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1 Pendapatan asli daerah 42.690,104 52.842,958 59.851,330 48.163,321 61.054,34
1.1.1 Pajak daerah 2.522,887 3.920 3.750 2.647,32 3.825,38
1.1.2 Retribusi daerah 4.475,774 7.525,976 11.407,239 10.515,99 11.636,52
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
16.458,524 19.215 20.000 15.000 20.402,00
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
19.233,155 22.181,981 24.694,090 20.000 25.190,44
1.2 Dana perimbangan 787.055,445 753.360,204 798.255,970 919.729,62 814.300,91
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
27.452,345 21.246,752 16.592,928 16.592,92 16.926,45
1.2.2 Dana alokasi umum 597.919,262 597.919,262 610.939,918 610.939,91 623.219,81
1.2.3 Dana alokasi khusus 161.683,838 134.194,190 170.723,124 292.196,77 174.154,66
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
80.313,148 115.491,602 91.599,499 76.204,001 93.440,65
1.3.1 Hibah 20.000 - 15.489,800 - 15.801,14
1.3.2 Dana darurat - - - - -
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
25
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Tahun Berjalan
2018
Proyeksi /Target pada Tahun 2019*
Proyeksi /Target pada Tahun 2020*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
27.038,837 27.059,251 30.842,803 30.842,80 31.462,74
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 46.812,952 - - -
1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya
- - - - -
1.3.6 Dana Alokasi Desa 33.274,311 41.619,399 45.266,896 45.361,19 46.176,76
JUMLAH PENDAPATAN 910.058,937 921.694,764 949.706,800 1.044.096,9 968.795,91
Ket: * = angka masih sementara Sumber: Badan Keuangan Daerah 4.1.2 Kebijakan Belanja Daerah
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja
daerah Tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan
dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2019 sejalan
dengan prinsip pengelolaan keuangan nasional, pemerintah daerah
merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip money follow function,
karena manfaatnya tidak jelas, menjadi money follow program priority
dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan
serta situasi dan kondisi masyarakat, artinya program dan kegiatan
strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan
anggaran.
Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja
pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja
bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
26
peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan
riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Oleh karena
itu, kebijakan belanja daerah diarahkan pada:
1. Pengelolaan keuangan daerah tentunya harus dikelola dengan
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien,
ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperkatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk
masyarakat.
2. Pengalokasian belanja daerah memegang prinsip money follow
program priority bukan money follow function dan berorientasi hasil,
sehingga dalam pelaksanaannya dapat langsung dirasakan oleh
masyarakat.
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan
pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.
4. Belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja yang wajib untuk
dibayarkan, seperti belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah,
beanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan serta belanja
barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun berkenaan.
5. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program
infrastruktur daerah, bidang pendidikan, kesehatan,
pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan
SDM guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
27
ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan
secara berkelanjutan.
Adapun realisasi dan proyeksi/target belanja daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2020
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Tahun Berjalan
2018
Proyeksi /Target pada Tahun 2019*
Proyeksi /Target pada Tahun 2020*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1 Belanja Tidak Langsung
375.666,563 366.932,677 359.087,573 380.266,08 344.831,80
2.1.1 Belanja pegawai 247.268,458 248.366,475 238.899,106 260.077,62 229.414,81
2.1.2 Belanja bunga - - - - -
2.1.3 Belanja subsidi - - 4.000 4.000 3.841,20
2.1.4 Belanja hibah 30.089,995 8.070,400 5.324,600 5.324,60 5.113,21
2.1.5 Belanja bantuan sosial 291 312 648 648 622,27
2.1.6
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*
1.365,530 1.149,597 700,482 700,482 672,67
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*
96.650,980 104.034,204 108.515,385 108.515,385 104.207,32
2.1.8 Belanja tidak terduga - 1.000 1.000 1.000 960,30
A JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
375.666,563 366.932,677 359.087,573 380.266,08 344.831,80
2.2 Belanja Langsung 615.159,489 870.367,436 691.301,841 667.281,48 663.857,16
2.2.1 Belanja pegawai 102.675,940 132.749,612 102.613,841 99.048,379 98.540,07
2.2.2 Belanja barang dan jasa
234.630,525 299.669,427 245.328,010 140.278,36 235.588,49
2.2.3 Belanja modal 277.853,023 437.948,396 343.359,974 427.954,74 329.728,58
B JUMLAH BELANJA LANGSUNG
615.159,489 870.367,436 691.301,841 667.281,48 663.857,16
C TOTAL JUMLAH BELANJA
990.826,053 1.237.300,113 1.050.389,414 1.047.547,57 1.008.688,95
Ket: * = angka masih sementara Sumber: Badan Keuangan Daerah
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
28
4.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja
daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus
ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan
daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi
keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran
daerah. Oleh karena itu, pembiayaan daerah terdiri penerimaan daerah
dan pengeluaran daerah.
Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada optimalisasi
anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan
daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah yang
mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan disiplin anggaran
agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas.
Tabel 4.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2020
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Tahun Berjalan
2018
Proyeksi /Target pada Tahun 2019*
Proyeksi /Target pada Tahun 2020*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 Pembiayaan
3.1 Penerimaan Pembiayaan 188.430,038 345.350,855 117.482,614 115.550,62 -
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
188.430,038 345.350,855 117.482,614 9.085,781 -
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3.1.3 Hail Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- - - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 106.464,84 -
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
29
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Tahun Berjalan
2018
Proyeksi /Target pada Tahun 2019*
Proyeksi /Target pada Tahun 2020*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- - - - -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - -
3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
- - - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
188.430,038 345.350,855 117.482,614 115.550,62 -
3.2 Pengeluaran Pembiayaan - - 112.100 -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
4.000 4.000 16.800 16.800 16.800
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - - - -
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -
3.2.5 Pembayaran Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran Sebelumnya
- 29.745,505 - 95.300 -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
- 29.745,505 16.800 112.100 -
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 188.430,038 315.605,35 100.682,61 3.450,62 (16.800)
Ket: * = angka masih sementara Sumber: Badan Keuangan Daerah
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENUTUP
30
BAB V PENUTUP
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran
2019.
Tuapejat, November 2018
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
YOSEP, A.Md KETUA
PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
YUDAS SABAGGALET BUPATI
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai
Jl. Raya-Tuapejat KM. 4 Telp. (0759)320050, 320053, 320211 Fax. (0759) 320211Mentawai-Sumatera Barat
E-mail: [email protected]