t r s...t r s { .(%,-$.$1 8080 $1$5$1 3(1'$3$7$1 '$1 %(/$1-$ '$(5$+ 7$+81 $1$5$1 %$% , 3(1'$+8/8$1 /DWDU %HODNDQJ .HELMDNDQ 8PXP $3%' .8$ DGDODK GRNXPHQ \DQJ PHPXDW

$Page 1: t r s...t r s { .(%,-$.$1 8080 $1**$5$1 3(1'$3$7$1 '$1 %(/$1-$ '$(5$+ 7$+81 $1**$5$1 %$% , 3(1'$+8/8$1 /DWDU %HODNDQJ .HELMDNDQ 8PXP $3%' .8$ DGDODK GRNXPHQ \DQJ PHPXDW$
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAITAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2018

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIDENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 050 / 3$G/BAPPEDANOMOR : IT*/ 0<c /P B -D P R D /2 0 18TANGGAL : 08 NOVEMBER 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Yang b e rta n d a tan g an di baw ah ini:1. a. N am a

J a b a ta n A lam at K antor

b. N am a J a b a ta n A lam at K antor

YUDAS SABAGGALET.B upati K epulauan M entawai Jl. Raya T uapeja t KM 5 T uapejat KORTANIUS SABELEAKE.Wakil B upati K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 5 T uapejat

B ertindak se laku d an a ta s n am a Pem erin tah K abupaten K epulauan M entawai, se lan ju tn y a d iseb u t sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nam aJ a b a ta n A lam at K antor

b. Nam a J a b a ta n A lam at K antor

c. N am a J a b a ta n A lam at K antor

YOSEP, A.Md.K etua DPRD K abupaten K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 4 T uapejat JAKOP SAGURUK, S.E.Wakil K etua DPRD K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 4 T uapejat NIKANOR SAGURUK, S.T h., M.Si.Wakil K etua DPRD K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 4 T uapejat

Sebagai P im pinan DPRD bertindak se laku dan a ta s nam a Dewan Perw akilan R akyat D aerah (DPRD) K abupaten K epulauan Mentawai, se lan ju tn y a d ise b u t sebagai PIHAK KEDUA.

D engan ini m en y a tak an bahw a dalam rangka p e n y u su n an Anggaran P en d ap atan d an B elanja D aerah (APBD) d iperlukan K ebijakan U m um APBD yang d isepaka ti b e rsam a a n ta ra DPRD dengan Pem erin tah D aerah u n tu k se lan ju tnya d ijad ikan sebagai d a sa r p e n y u su n an Prioritas dan Plafon A nggaran S em en ta ra APBD T ahun A nggaran 2019.

B erd asark an ha l te rse b u t di a ta s , p a ra p ihak sep ak a t te rh ad ap Kebijakan U m um APBD K abupaten K epulauan M entawai yang m eliputi a su m si- a su m si d a sa r da lam p e n y u su n an R ancangan A nggaran P endapatan dan B elanja D aerah (RAPBD) T ahun A nggaran 2019. Kebijakan pendapa tan , belan ja d an pem biayaan d aerah m enjadi d a sa r dalam p en y u su n an Prioritas dan Plafon A nggaran S em en ta ra d an RAPBD T ahun A nggaran 2019.

Secara lengkap K ebijakan U m um APBD K abupaten K epulauan M entawai T ahun A nggaran 2019 d isu su n dalam lam piran yang m enjadi sa tu k esa tu an yang tidak te rp isa h k an dengan Nota K esepakatan ini.

D em ikian Nota K esepakatan ini d ib u a t u n tu k d ijad ikan d a sa r dalam p e n y u su n an P rio ritas d an Plafon A nggaran S em en tara (PPAS) T ahun A nggaran 2019.

Tuapejat,o8 November 2018

PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

selaku ,PIHAK PERTAMA

PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI selaku,

PIHAK KEDUA

WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENDAHULUAN

1

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat

kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, maka

pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai memperhatikan dan

mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan propinsi.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah salah

satunya diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan

disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2019.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “expectation gap”

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di masa datang

dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari


2

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan

yang tidak diatasi, sehingga rumusan permasalahan pembangunan

daerah akan menjadi agenda utama untuk ditangani melalui program

dan kegiatan selama satu tahun mendatang.

Penentuan prioritas penanganan pembangunan daerah tidak lepas

dari respon terhadap kondisi permasalahan dan tantangan

pembangunan yang telah dilaksanakan, hal ini menjadi isu strategis

pembangunan daerah tahun 2019 , antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas lingkungan (Proporsi RT dengan Air

Minum Layak sebesar 40,48 persen dan Proporsi RT dengan

Sanitasi Layak sebesar 21,82 persen).

2. Masih rendahnya konektivitas antar wilayah (Jalan Mantap baru

5,5 km).

3. Belum meningkatnya secara signifikan rata lama sekolah (6 tahun).

4. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian

Bayi (AKB).

5. Rendahnya pengembangan dan penataan kepariwisataan.

6. Masih tingginya persentase penduduk miskin.

7. Masih rendahnya pemenuhan gizi Ibu dan Anak.

8. Masih Rendahnya Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat.

9. Masih Rendahnya Pengolahan Hasil-Hasil Pertanian.

10. Rendahnya Inovasi dan Pelayanan Publik.

Searah dengan isu strategis permasalahan pembangunan yang

utama, juga memperhatikan target pencapaian pembangunan nasional

terhadap kualitas lingkungan, maka tema pembangunan yang termuat


3

dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 adalah

“Menuju Universal Akses 100 0 100”. Artinya akses air minum

terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100 persen, kawasan kumuh itu

hilang hingga 0 persen, sanitasi lingkungan terpenuhi dengan 100

persen.

Prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 untuk perencanaan

pembangunan dalam RKPD Tahun 2019 dikerucutkan menjadi 8

prioritas pembangunan antara lain:

1. Penyediaan air baku dan air bersih

Penyediaan air baku dan air bersih merupakan wujud pencapaian

sasaran RPJMD dalam rangka optimalisasi pendayagunaan sumber

daya air yang masuk dalam dasa cita Mentawai Mantap.

Pembangunan embung menjadi prioritas pada 4 lokasi prioritas

antara lain Tuapejat, Muara Sikabaluan, Muara Siberut, KM 37.

Selain itu, pembangunan berbasis masyarakat (Pamsimas) akan

dialokasikan melalui APBD.

2. Peningkatan akses sanitasi layak

Pembangunan MCK rumah tangga diprioritaskan di Kecamatan

Siberut Barat Daya Desa Pasakiat Taileleu dan Kecamatan Pagai

Utara Desa Silabu. Pembangunan akses jalan menuju lokasi TPA

Berkat dan pembangunan TPS 3 R di Kecamatan Sipora Utara.

3. Penanggulangan kemiskinan dan penuntasan sebagai daerah

tertinggal


4

Penanggulangan kemiskinan akan didorong melalui program

multisektor, memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi

masyarakat miskin, bantuan stimulus perumahan bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR), serta kebijakan pembangunan yang

pro poor.

4. Peningkatan konektivitas wilayah

Prioritas pembangunan infrastruktur melalui Trans Mentawai

dengan tahapan multi years dengan rata-rata alokasi anggaran 100

miliar rupiah. Panjang jalan Trans Mentawai yang belum terbangun

sepanjang 199,96 km menjadi prioritas pembangunan infrastruktur

hingga tahun 2022. Selain Trans Mentawai, pembangunan jalan

lingkungan antar desa dan antar dusun juga dianggarkan melalui

percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan untuk 24 desa.

Selain infrastruktur jalan, moda transportasi antar pulau akan

diperlancar dengan pengadaan 1 unit kapal besi antar pulau.

5. Peningkatan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan

pengolahan hasil pertanian

Pengembangan kawasan pertanian, peternakan dan perkebunan

terpadu, pengembangan industri sagu, industri bambu, budidaya

kepiting, budidaya ikan kerapu akan menjadi fokus pembangunan

dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui menyediakan

sarana dan prasarana ekonomi masyarakat terutama dalam

pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan perkebunan.


5

6. Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pengembangan kawasan pertanian terpadu menjadi prioritas

pengembangan ekonomi masyarakat. Kawasan pangan (Saibi,

Sotboyak, Saureinu, Sagitsi, Nemnemleleu, Saumanganya, Makalo,

Malakopa). Kawasan holtikultura (SP II dan Goisooinan), kawasan

perkebunan kelapa (Sagulubbeg, Pasakiat Taileleu, Taraet). Selain

itu juga pengembangan perikanan budidaya melalui pengadaan

KJA di Sikakap, pengolahan ikan di Dusun Bose, budidaya kepiting

di Katurei. Pengembangan industri sagu di Muntei, industri kelapa

di Taraet dan industri bambu di Madobag.

7. Pengembangan dan penataan kepariwisataan

Pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui dua

pendekatan, yaitu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

dan pembangunan pariwisata berbasis investor. Pembangunan

pariwisata berbasis investor didorong melalui Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Pariwisata di Kecamatan Siberut Barat Daya seluas

2.600 ha, sedangkan pengembangan pariwisata daerah melalui

pengembangan destinasi wisata Madobag, Muntei, Mapadegat, dan

Katiet.

8. Inovasi dan pelayanan publik

Inovasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi jawaban

dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang

berbelit-belit, mahal dan memakan waktu yang lama akan ditinggal

oleh era perubahan digital. Penyusunan inovasi pelayanan publik


6

tentunya diawali dengan menyusun regulasi pelakasanaan inovasi

pelayanan publik.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Adapun maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya

dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran

kebijakan pembangunan pada RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tahun 2019.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 adalah:

1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan pada tahun 2019 agar berdayaguna dan berhasil

guna.

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka

pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.

3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam

memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan

dan akuntabel.

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Kepulauan

Mentawai Tahun 2019.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 sebagai berikut:


7

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;


8

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun

2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah.

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

9

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah

Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2017

menunjukkan kemajuan yang signifikan. Capaian tersebut dapat

dilihat dari target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD

untuk tahun 2017. Persentase penduduk miskin Kepulauan Mentawai

sudah berkurang dari 15,12 persen di tahun 2016 turun menjadi 14,67

persen tahun 2017, begitu juga dengan garis kemiskinan Kepulauan

Mentawai naik dari Rp.263.793 tahun 2016 menjadi Rp.280.695 tahun

2017. Begitu juga dalam tata kelola pemerintahan, capaian yang

diperoleh tahun 2017 antara lain penilaian akuntabilitas kinerja

pemeriantah daerah memperoleh nilai B, begitu juga dalam

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan

BPK, pemerintah daerah mendapat opini WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian).

Berbagai capaian tersebut menjadi stimulus dan membangkitkan

rasa optimistis dalam menghadapai tahun 2019 yang tentunya dengan

tantangan perkembangan dan kondisi ekonomi yang berbeda.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai

Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar

perencanaan pembangunan, sehingga untuk membuat kebijakan

pelaksanaan pembangunan tahun 2019 agar terukur dan dapat

dicapai perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan


10

daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap

indikator makro pembangunan.

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu

indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di

suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai

dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk

melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan

perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat

menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola

sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat

tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia

dan teknologi didaerah/wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah

tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan

perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga

dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun

mendatang.

Perkiraan kondisi ekonomi daerah masih relatif kondusif seiring

dengan perkembangan laju pertumbuhan nasional dan Propinsi

Sumatera Barat yang mengalami kenaikan tren positif. Tren kenaikan

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai

tampak pada kurun waktu 2015-2017, yaitu 5.15 persen pada tahun

2015 naik menjadi 5,42 persen pada tahun 2017.


11

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2017

Ket: * = angka sementara ** = angka sangat sementara Sumber: Badan Pusat Statistik, (diolah)

Pencapaian ini masih berada dibawah pencapaian laju

pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan positif

dengan tren kenaikan ini didorong oleh kontribusi sektoral pertanian

yang masih mendominasi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai

sekitar 50 persen, begitu juga pertumbuhan sektor lain seperti sektor

perdagangan dan konstruksi yang masing-masing lebih dari 10 persen.

Sektor primer menjadi sektor utama membangun ekonomi

masyarakat, ini terlihat dari PDRB menurut lapangan usaha

Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana kontribusi sektor pertanian

lebih dari 50 persen ditiap tahunnya. Sektor industri sebagai sektor

yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga

kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari

setiap input atau bahan dasar yang diolah masih belum memberikan

6,03

5,58

5,024,7

5,025,1

6,31

6,02

5,85

5,46

5,26

6,18

5,37

5,77

5,58

5,15 5,25

5,42

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

2012 2013 2014 2015 2016* 2017**

Nasional Sumatera Barat Kepulauan Mentawai


12

kontribusi yang signifikan dalam membangun ekonomi masyarakat di

Kepulauan Mentawai, dimana kontribusi sektoralnya sebesar 3,07

persen.

Tabel 2.1 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Lapangan Usaha, 2015-2016

Lapangan Usaha 2015 Distribusi

(%)

2016 Distribusi (%) Berlaku

(miliar Rp) Konstan

(miliar Rp) Berlaku

(miliar Rp) Konstan

(miliar Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pertanian 1.705.122 1.218.327 50,33 1.871.278 1.272.047 50,28

Pertambangan dan Penggalian 64.259 42.454 1,90 66.890 44.676 1,80

Industri Pengolahan 103.884 87.690 3,07 113.415 92.802 3,05 Pengadaan Listrik dan Gas 885 572 0,03 1.049 631 0,03

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

113 87 0,00 129 94 0,00

Konstruksi 387.274 291.960 11,43 428.585 311.705 11,52 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

399.251 309.335 11,78 445.928 328.012 11,98

Transportasi dan Pergudangan 353.119 243.348 10,42 378.902 249.959 10,18

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 22.901 15.332 0,68 27.919 17.265 0,75

Informasi dan Komunikasi 25.302 24.543 0,75 28.289 26.788 0,76 Jasa Keuangan dan Asuransi 4.528 3.121 0,13 4.699 3.335 0,13

Real Estate 30.524 23.354 0,90 33.269 24.528 0,89 Jasa Perusahaan 1.532 1.194 0,05 1.712 1.259 0,05 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

212.549 165.892 6,27 231.751 173.731 6,23

Jasa Pendidikan 33.191 23.531 0,98 37.910 25.478 1,02 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19.044 14.632 0,56 20.732 15.303 0,56

Jasa Lainnya 24.726 17.775 0,73 29.043 19.963 0,78

Jumlah 3.387.942 2.483.154 3.721.507 2.607.575 Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2017 2.1.1.2 Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan

yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu

wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu

wilayah/daerah.


13

Pendapatan perkapita masyarakat Mentawai kurun waktu 2012-

2017 menunjukkan tren kenaikan, dilihat dari Gambar 2.2 pendapatan

perkapita masyarakat Kepulauan Mentawai Tahun 2012 sebesar 30.12

juta rupiah/kapita hingga tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi

sebesar 48,01 juta rupiah. Pencapaian ini menjadi pertanda bahwa

semakin membaiknya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.2 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai

Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2017

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2017

2.1.1.3 Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai

barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga

barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya

harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata

uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa

35,11

38,25

41,8143,6

47,96

51,86

26,3

29,00

32,634,41

37,65

41,17

30,12

32,37

35,83

39,68

43,50

48,01

26

31

36

41

46

51

2012 2013 2014 2015 2016* 2017**

Nasional Sumatera Barat Kepulauan Mentawai


14

4,3

8,388,36

3,35 3,02

4,16

10,87

11,9

1,08

5,024,90

5,927,18

6,71

4,67

0,8

2,8

4,8

6,8

8,8

10,8

12,8

2012 2013 2014 2015 2016

Nasional Sumatera Barat Kab. Kepulauan Mentawai

yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu

memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.

Gambar 2.3 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai


Kondisi perkembangan inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai

hingga tahun 2017 diproyeksikan mengalami penurunan hingga tahun

2016 inflasi Kepulauan Mentawai mencapai 4,5 persen. Inflasi

Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada di atas pencapaian

inflasi Propinsi Sumatera Barat. Masih tingginya inflasi Kepulauan

Mentawai salah satunya dikarenakan oleh biaya distribusi barang dan

jasa yang tinggi, namun inflasi Kepulauan Mentawai masih dikatakan

normal karena masih berada kurang dari 10 persen.

2.1.1.4 Inflasi

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk

dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan,

diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan


15

sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin

karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2.4 Persentase Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan

Mentawai masih jauh berada diatas tingkat kemiskinan nasional dan

Propinsi Sumatera Barat. Gambar 2.4 menunjukkan perkembangan

persentase kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun

waktu 2013-2017 menunjukkan tren penurunan, hal ini juga sejalan

dengan tren penurunan persentase kemiskinan Propinsi Sumatera

Barat dan secara nasional. Namun penurunan persentase kemiskinan

ini belum cukup signifikan, bahkan ada kenaikan di tahun 2014-2015

yaitu 14,96 persen di tahun 2014 meningkat menjadi 15,52 persen di

tahun 2015 dan di akhir tahun 2017 turun menjadi 14,67 persen.

16,1214,96

15,52 15,12 14,67

11,4710,9 11,13

10,710,12

7,566,89 6,71

7,146,72

6

8

10

12

14

16

18

2013 2014 2015 2016 2017

Kepulauan Mentawai Nasional Sumatera Barat


16

2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh

kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional,

dimana kondisi tersebut harus bersinergi, linier, dan berintergrasi.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan

masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam

pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat

investasi pelaku usaha melalui penciptaan peluang-peluang usaha di

berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang

dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan

memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan

meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator

membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Pengalokasian anggaran dipastikan akan mendukung tercapainya

tujuan pembangunan daerah di tahun rencana, dengan menggunakan

prinsip penganggaran berbasis hasil (money follow program priority),

sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Perekonomian Indonesia pada 2019 tetap berdaya tahan di tengah

kondisi perekonomian global yang masih labil dan penuh

ketidakpastian. Perkembangan tersebut dipengaruhi struktur

permintaan domestik yang dominan serta ditopang respons kebijakan

fiskal dan moneter nasional yang memadai. Kombinasi kedua hal

tersebut pada gilirannya mampu memitigasi risiko dampak

pertumbuhan ekonomi dunia yang belum stabil, harga komoditas

global yang masih rendah, dan ketidakpastian pasar keuangan dunia


17

yang tetap tinggi. Kondisi politik dalam negeri juga menjadi salah satu

indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan akan mendorong

konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 9,2-11,1 persen pada tahun 2019.

Tantangan bagi perekonomian Indonesia dapat dimulai dari

pertumbuhan ekonomi yang berisiko kembali melemah dipicu prospek

ekspor yang belum kuat. Risiko tersebut cukup relevan mengingat

pertumbuhan ekonomi dunia belum stabil, sehingga dapat

menurunkan permintaan terhadap produk ekspor Indonesia,

khususnya ekspor nonkomoditas. Ekspor semakin rentan melemah

karena harga komoditas yang turun dapat menekan terms of trade

Indonesia. Di tengah komposisi ekspor Indonesia banyak disumbang

komoditas primer, penurunan terms of trade Indonesia dapat

menurunkan kinerja ekspor Indonesia semakin dalam. Tantangan

perekonomian menjadi semakin kompleks karena bisa merambat

mengganggu stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Prospek perekonomian domestik yang berisiko menurun bisa

mengganggu prospek penanaman modal di Indonesia, termasuk aliran

modal jenis investasi portofolio. Resiko penurunan investasi portofolio

semakin besar dan disertai volatilitas yang meningkat bila terjadi

ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk dampak dari

ketidakpastian kenaikan Fed Funds Rate (FFR) dan risiko geopolitik.

Begitu juga situasi politik dalam negeri yang akan memulai persiapan

Pemilu Tahun 2018 dan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif

Tahun 2019 memberikan dampak pada situasi ekonomi nasional dan

perilaku konsumsi masyarakat. Tantangan perekonomian daerah


18

selain dengan situasi ekonomi global dan nasional tahun 2018 dan

2019 antara lain:

1. Potensi pertanian dan perikanan Kepulauan Mentawai yang

merupakan sektor penggerak perekonomian sangat melimpah tetapi

belum memiliki nilai tambah. Hal ini dikarenakan belum

optimalnya pengolahan pertanian di sektor on farm dan off farm.

Begitu juga belum didukung oleh sarana dan prasarana ekonomi

masyarakat yang memadai.

2. Potensi pariwisata Kepulauan Mentawai cukup menarik baik dari

pariwisata alam maupun budaya. Ketertarikan wisatawan asing

dan domestik merupakan peluang pergerakan perekonomian,

namun belum optimal dalam pengembangan, penataan dan

pengelolaan pariwisata oleh pemerintah daerah.

3. Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu dari 3

kabupaten di Sumatera Barat yang dikategorikan dalam daerah

tertinggal.

4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Ukuran kualitas manusia dapat digambarkan dari kualitas pada

pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Indikator ini dirangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih dibawah pencapaian

Propinsi Sumatera Barat yaitu pada angka 59,25 persen.

Pencapaian ini adalah yang terendah di antara 19 kabupaten/kota

di Sumatera Barat.


19

5. Masih rendahnya inovasi dan pelayanan publik

Era digitalisasi tidak dapat dibendung lagi sebagai sebuah revolusi

pemerintahan yang semakin efektif, efisien akuntabel dan

transparan. Era ini akan mendisrupsi birokrasi yang berbelit-belit,

biaya mahal dan terindikasi KKN. Pemerintah daerah harus

menangkap ini menjadi sebuah tantangan dalam menyusun

rencana aksi berupa inovasi pelayanan pemerintahan agar semakin

dekat dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

20

BAB III

ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya akan didukung oleh

permintaan domestik dan investasi ditengah pemerintah sedang

giatnya dalam membangun infrastruktur dan berbagai kemudahan

berinvestasi. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan

akan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2018 sebagai wujud perbaikan

ekonomi masyarakat dan terjaganya stabilitas ekonomi nasional.

Asumsi makro di tingkat nasional yang menjadi tolok ukur daerah

dalam memproyeksikan indikator perekonomian di daerah adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia, 2019

Indikator 2018 2019

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2 5,3

Inflasi (%) 2,5-4,5 2,5-3,5

Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) 4,8-5,6 5,3

Nilai Tukar (Rp/US$) 13.400 14.400-14.700

Tingkat pengangguran 5,13 4,8-5,2

Tingkat kemiskinan 9,5 8,5-9,5

Gini ratio 0,389 0,38-0,39 Sumber: Kementerian Keuangan RI

Selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Kondisi

perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2018

diproyeksikan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

21

searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa asumsi

makro sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan

daerah, antara lain:

Tabel 3.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019

Indikator 2018 2019

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.48 5.5

PDRB berdasarkan ADHB (juta rupiah) 4.365.231,2 4.583.492,7

PDRB berdasarkan ADHK (juta rupiah) 2.871.226,7 2.986.075,7

Pendapatan Per Kapita (juta rupiah) 46,8 47,21

Inflasi (%) 6,0 5,67

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 12.110 11.730

Tingkat Pengangguran 1,0 0,70

3.2 Asumsi-Asumsi Lainnya

Beberapa asumsi lain yang digunakan sebagai indikator penentu

arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

antara lain:

1. Kebijakan anggaran money follow program priority dilakukan secara

tepat dan konsisten.

2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang

bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar

masyarakat.

3. Menjaga kondusifitas ekonomi masyarakat, terutama dalam

penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden Tahun 2019, serta tahapan pelaksanaannya di

tahun 2018.

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

22

4. Alokasi belanja bersifat mengikat yang dibutuhkan secara menerus

dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk

keperluan setuap bulan dalam satu tahun seperti belanja pegawai,

belanja barang dan jasa.

5. Alokasi belanja bersifat wajib dalam rangka terjaminnya

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain

pendidikan, kesehatan, dan kewajiban lainnya.

6. Alokasi belanja yang memenuhi kriteria keadaan darurat, tidak

dapat diprediksi dan tidak diharapkan berulang.

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

23

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan anggaran tahun 2019 disusun secara rasional

dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas

pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak melampaui

kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah

diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai,

sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang

dapat dibelanjakan. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang

peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan

daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting

kebijakan fiskal daerah.

4.1 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan

kapasitas fiskal daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang

lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui

desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-

undangan.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari

sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure)

agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk

mendesain dan melaksanakan program/kegiatan yang bersifat


24

stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan

aspirasi dan karakteristik masyarakat.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi

penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi penerimaan pajak

dan retribusi daerah, peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib

pajak melalui perbaikan regulasi, administrasi serta akuntabilitas dan

dukungan fiskal dari provinsi dan pusat serta swasta. Upaya

peningkatan pendapatan daerah harus mengedepankan pertimbangan

aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Adapun Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2020

No Uraian

Jumlah (Juta Rupiah)

Realisasi Tahun 2016


Tahun Berjalan

2018

Proyeksi /Target pada Tahun 2019*


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.1 Pendapatan asli daerah 42.690,104 52.842,958 59.851,330 48.163,321 61.054,34

1.1.1 Pajak daerah 2.522,887 3.920 3.750 2.647,32 3.825,38

1.1.2 Retribusi daerah 4.475,774 7.525,976 11.407,239 10.515,99 11.636,52

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

16.458,524 19.215 20.000 15.000 20.402,00

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

19.233,155 22.181,981 24.694,090 20.000 25.190,44

1.2 Dana perimbangan 787.055,445 753.360,204 798.255,970 919.729,62 814.300,91

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

27.452,345 21.246,752 16.592,928 16.592,92 16.926,45

1.2.2 Dana alokasi umum 597.919,262 597.919,262 610.939,918 610.939,91 623.219,81

1.2.3 Dana alokasi khusus 161.683,838 134.194,190 170.723,124 292.196,77 174.154,66

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

80.313,148 115.491,602 91.599,499 76.204,001 93.440,65

1.3.1 Hibah 20.000 - 15.489,800 - 15.801,14

1.3.2 Dana darurat - - - - -


25

No Uraian




Tahun Berjalan

2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

27.038,837 27.059,251 30.842,803 30.842,80 31.462,74

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 46.812,952 - - -

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

- - - - -

1.3.6 Dana Alokasi Desa 33.274,311 41.619,399 45.266,896 45.361,19 46.176,76

JUMLAH PENDAPATAN 910.058,937 921.694,764 949.706,800 1.044.096,9 968.795,91

Ket: * = angka masih sementara Sumber: Badan Keuangan Daerah 4.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja

daerah Tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan

dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2019 sejalan

dengan prinsip pengelolaan keuangan nasional, pemerintah daerah

merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip money follow function,

karena manfaatnya tidak jelas, menjadi money follow program priority

dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan

serta situasi dan kondisi masyarakat, artinya program dan kegiatan

strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan

anggaran.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja

pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja

bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan


26

peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan

riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Oleh karena

itu, kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

1. Pengelolaan keuangan daerah tentunya harus dikelola dengan

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien,

ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperkatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk

masyarakat.

2. Pengalokasian belanja daerah memegang prinsip money follow

program priority bukan money follow function dan berorientasi hasil,

sehingga dalam pelaksanaannya dapat langsung dirasakan oleh

masyarakat.

3. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan

pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.

4. Belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja yang wajib untuk

dibayarkan, seperti belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah,

beanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan serta belanja

barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun berkenaan.

5. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program

infrastruktur daerah, bidang pendidikan, kesehatan,

pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan

SDM guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan


27

ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan

secara berkelanjutan.

Adapun realisasi dan proyeksi/target belanja daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2020

No Uraian




Tahun Berjalan

2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.1 Belanja Tidak Langsung

375.666,563 366.932,677 359.087,573 380.266,08 344.831,80

2.1.1 Belanja pegawai 247.268,458 248.366,475 238.899,106 260.077,62 229.414,81

2.1.2 Belanja bunga - - - - -

2.1.3 Belanja subsidi - - 4.000 4.000 3.841,20

2.1.4 Belanja hibah 30.089,995 8.070,400 5.324,600 5.324,60 5.113,21

2.1.5 Belanja bantuan sosial 291 312 648 648 622,27

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

1.365,530 1.149,597 700,482 700,482 672,67

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

96.650,980 104.034,204 108.515,385 108.515,385 104.207,32

2.1.8 Belanja tidak terduga - 1.000 1.000 1.000 960,30

A JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

375.666,563 366.932,677 359.087,573 380.266,08 344.831,80

2.2 Belanja Langsung 615.159,489 870.367,436 691.301,841 667.281,48 663.857,16

2.2.1 Belanja pegawai 102.675,940 132.749,612 102.613,841 99.048,379 98.540,07

2.2.2 Belanja barang dan jasa

234.630,525 299.669,427 245.328,010 140.278,36 235.588,49

2.2.3 Belanja modal 277.853,023 437.948,396 343.359,974 427.954,74 329.728,58

B JUMLAH BELANJA LANGSUNG

615.159,489 870.367,436 691.301,841 667.281,48 663.857,16

C TOTAL JUMLAH BELANJA

990.826,053 1.237.300,113 1.050.389,414 1.047.547,57 1.008.688,95

Ket: * = angka masih sementara Sumber: Badan Keuangan Daerah


28

4.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan

belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja

daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus

ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan

daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi

keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran

daerah. Oleh karena itu, pembiayaan daerah terdiri penerimaan daerah

dan pengeluaran daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada optimalisasi

anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan

daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah yang

mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan disiplin anggaran

agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas.

Tabel 4.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2020

No Uraian




Tahun Berjalan

2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 Pembiayaan

3.1 Penerimaan Pembiayaan 188.430,038 345.350,855 117.482,614 115.550,62 -

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

188.430,038 345.350,855 117.482,614 9.085,781 -

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -

3.1.3 Hail Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- - - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 106.464,84 -


29

No Uraian




Tahun Berjalan

2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- - - - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - -

3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

- - - - -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

188.430,038 345.350,855 117.482,614 115.550,62 -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan - - 112.100 -

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - -

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

4.000 4.000 16.800 16.800 16.800

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - - - -

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -

3.2.5 Pembayaran Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran Sebelumnya

- 29.745,505 - 95.300 -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

- 29.745,505 16.800 112.100 -

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 188.430,038 315.605,35 100.682,61 3.450,62 (16.800)

Ket: * = angka masih sementara Sumber: Badan Keuangan Daerah

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019 PENUTUP

30

BAB V PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) dan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran

2019.

Tuapejat, November 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

YOSEP, A.Md KETUA

PEMERINTAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET BUPATI

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai

Jl. Raya-Tuapejat KM. 4 Telp. (0759)320050, 320053, 320211 Fax. (0759) 320211Mentawai-Sumatera Barat

E-mail: [email protected]

t r s...t r s { .(%,-$.$1 8080 $1**$5$1 3(1'$3$7$1 '$1 %(/$1-$ '$(5$+ 7$+81 $1**$5$1 %$% , 3(1'$+8/8$1 /DWDU %HODNDQJ .HELMDNDQ 8PXP $3%' .8$ DGDODK GRNXPHQ \DQJ PHPXDW

Documents

t r s...t r s { .(%,-$.$1 8080 $1$5$1 3(1'$3$7$1 '$1 %(/$1-$ '$(5$+ 7$+81 $1$5$1 %$% , 3(1'$+8/8$1 /DWDU %HODNDQJ .HELMDNDQ 8PXP $3%' .8$ DGDODK GRNXPHQ \DQJ PHPXDW