Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 470/Kpts. – Dinsos.1/2019
TANGGAL : Oktober 2019
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS
1. PELAYANAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
a. Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pendirian dan Perpanjangan Izin
Operasioanal Organisasi Sosial (Yayasan/Panti/PSAA).
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial ;
b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan;
d. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 16 tahun
2001 tentang Yayasan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor129/HUK/2008
tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
h. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/2010
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan
Kementerian Sosial RI;
i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;
j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;
k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan
Kementerian Sosial RI;
l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011
tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
2. Persyaratan a. Memiliki akte pendirian LKS/Orsos berupa akte notaris
yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan
HAM;
b. Memiliki program dan kegiatan pelayanan di bidang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
c. Memiliki alamat sekretariat LKS/Orsos yang jelas dan
tetap;
d. Memiliki ijin domisili LKS/Orsos yang diterbitkan oleh
Pemerintah Desa/Kelurahan setempat ;
e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f. Memiliki rekening Bank atas nama LKS/Orsos.
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 2
3. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
pelayanan
Prosedur :
a. Instansi/Dinas Sosial secara aktif menyebarluaskan
pedoman pendaftaran LKS/Orsos;
b. LKS/Orsos mendapatkan pedoman dan formulir
pendaftaran LKS/Orsos di Kantor/Instansi/Dinas Sosial
Kabupaten;
c. LKS/Orsos mempersiapkan kelengkapan persyaratan
pendaftaran sebagaimana tercantum dalam pedoman
pendaftaran;
d. LKS/Orsos mengisi formulir pendaftaran dengan
lengkap dan benar;
e. LKS/Orsos mengirim/mengembalikan formulir yang
telah diisi kepada instansi/Dinas Sosial Kabupaten;
f. Instansi Dinas Sosial Kabupaten memasukan data
kedalam Sistem Komunikasi Sosial (Siskomsos) sesuai
dengan formulir pendaftaran yang telah diterima dari
LKS/Orsos;
g. Instansi Dinas Sosial Kabupaten menerbitkan tanda
daftar dan nomor register LKS/Orsos bagi LKS/Orsos
yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran;
h. Instansi Dinas Sosial Kabupaten mengirim tanda daftar
LKS/Orsos ke alamat LKS/Orsos yang bersangkutan;
i. LKS/Orsos memperoleh tanda daftar dan nomor
register LKS/ORSOS.
Kelengkapan yang perlu dilampirkan pada waktu
Pendaftaran :
a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS/Orsos;
b. Akteu notaris yang telah disyahkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM;
c. Surat Keterangan Domisili Sekretariat LKS/Orsos dari
kelurahan/desa setempat minimal selama 3 (tiga) tahun;
d. NPWP milik LKS/Orsos;
e. Program dan kegiatan pelayanan di bidang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
f. Rekomendasi dari instansi/Dinas Sosial Kabupaten bagi
LKS /Orsos yang mengajukan ke tingkat provinsi;
g. Rekomendasi dari LKKS Kabupaten;
h. Struktur Organisasi LKS/Orsos dan susunan
kepengurusan LKS/Orsos beserta fotocopy KTP
Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
i. Daftar penerima manfaat ;
j. Foto Sekretariat dan Kegiatan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
4 (empat) hari kerja.
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pendirian dan
Perpanjangan Izin Operasional Organisasi Sosial
(Yayasan/Panti/PSAA).
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
Blanko persyaratan, komputer, printer serta koneksi
internet.
8. Kompetensi Petugas meliputi yaitu 1 orang kepala dinas, 1 orang Kepala
Bidang, 1 orang kepala seksi, 1 orang Pekerja Sosial.
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 3
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang
Pemberdayaan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian
pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
a. Ketepatan waktu pelayanan;
b. Kenyaman saat pelayanan;
c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa.
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-
jawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
b. Rekomendasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
b. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial ;
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 4
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541)
h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;
i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan
Kementerian Sosial RI;
j. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
k. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;
l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017
tentang RS-RTLH ( Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak
Layak Huni);
2. Persyaratan a. Permohonan tertulis belanja bantuan sosial bagi
individu/keluarga atau masyarakat sekurang-kurangnya
memuat informasi:
1) Maksud dan tujuan;
2) Jumlah belanja bantuan sosial yang dimohonkan;
3) Identitas lengkap:
a) Nama:
b) Tempat/tanggal lahir;
c) Alamat;
d) Nomor KTP;
e) Pekerjaan;
f) Status;
g) Nomor rekening.
b. Salinan photo copy rekening dikecualikan bagi korban
bencana;
c. Salinan photo copy KTP dan KK;
d. Surat Keterangan Miskin (SKTM) dari Desa/Kelurahan
dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT);
e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa/Kel
(SPPT) ;
f. Surat Keterangan Belum Pernah Medapat Bantuan
Sosial RS-RTLH dari Desa/Kel.
g. Rencana Anggaran Biaya.
3. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
pelayanan
a. Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa
uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
b. Bupati menetapkan Daftar Penerima Belanja Bantuan
Sosial beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa
dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.
c. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekurang – kurangnya mengatur:
1) Penerima belanja bantuan sosial;
2) Jumlah belanja bantuan sosial;
3) Alamat penerima belanja bantuan sosial;
4) Peruntukan belanja bantuan sosial yang akan
dipakai;
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 5
5) Kewajiban Penerima belanja bantuan sosial.
d. Keputusan Bupati tentang daftar penerima belanja
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat oleh SKPD teknis sesuai dengan kewenangan;
e. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Belanja
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan kecuali
belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
(karena Bencana dan atau kerusuhan)
f. Penyerahan belanja bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
didasarkan pada permintaan tertulis dari individu
dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang serta
mendapat persetujuan Bupati berupa Keputusan Bupati
setelah diverifikasi oleh SKPD Teknis.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni
(RUTILAHU)
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
Blanko persyaratan, blangko verifikasi, komputer, dan
printer
8. Kompetensi Petugas meliputi yaitu 1 orang kepala dinas, 1 orang Kepala
Bidang, 1 orang kepala seksi, 1 orang Pelaksana
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang
Pemberdayaan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian
pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
a. Ketepatan waktu pelayanan;
b. Kenyaman saat pelayanan;
c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-
jawabkan secara yuridis formal.
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 6
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
c. Rekomendasi Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
b. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial ;
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019
tentang Bantuan Sosial
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;
g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
h. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan
2. Persyaratan a. Masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
(DTPFMOTM), Penerima PKH.
b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK);
c. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas)
tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih
produktif;
d. Belum pernah mendapat bantuan KUBE;
e. Diperioritaskan bagi yang telah memiliki embrio usaha;
f. Mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial
Kabupaten/Kota setempat, jumlah anggota terdiri dari
5 sampai dengan 15 orang.
3. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
pelayanan
Bansos KUBE diberikan dalam bentuk non-tunai melalui
transfer ke rekening kelompok. Dengan tahapan sbb :
a. Perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan
sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial
Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa/Lurah;
b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan
validasi calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
(DTPFMOTM);
c. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan proposal
kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 7
Fakir Miskin Wilayah I dengan tembusan disampaikan
ke Kepala Dinas Sosial Provinsi;
d. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I
melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal
Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
e. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I
menetapkan lokasi dan penerima KUBE
f. Hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE
disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menandatangani
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
KUBE.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
4 (empat) hari kerja.
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama
(KUBE)
7. Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas
Blanko persyaratan, blangko verifikasi, komputer, dan
printer
8. Kompetensi Petugas meliputi yaitu 1 orang kepala dinas, 1 orang Kepala
Bidang, 1 orang kepala seksi, 1 orang Pekerja Sosial.
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang
Pemberdayaan Sosial.
11. Jumlah pelaksana Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian
pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
a. Ketepatan waktu pelayanan;
b. Kenyaman saat pelayanan;
c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-
jawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 8
d. Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial ;
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 terntang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas
Permenkeun Nomor 254/PMK.05/2015 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/Lembaga;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;
g. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;
h. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Program Keluarga Harapan;
2. Persyaratan a. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah
Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima
Manfaat (KPM), yaitu penduduk dengan kondisi sosial
ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.
b. Untuk setiap KPM, memuat informasi sebagai berikut:
1. Nama Kepala Keluarga.
2. Nama Pasangan Kepala Keluarga.
3. Nama Anggota Keluarga lainnya.
4. Alamat Tinggal Keluarga.
5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ( jika ada).
6. Kode Unik Keluarga.
c. Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non
Tunai 2017 ditetapkan oleh Menteri Sosial;
d. Akun Elektronik Bantuan Pangan diutamakan atas
nama Perempuan dalam Keluarga;
e. Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
f. Kepesertaan dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
g. Kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Anak
Anggota Keluarga,
3. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
pelayanan
a. Persiapan ;
1) Koordinasi di tingkat kabupaten/kota dilakukan
secara berjenjang dengan kecamatan dan desa
mulai dari pendanaan, pengecekan keberadaan
KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan
hingga penanganan pengaduan
2) Penyerahan data penerima manfaat;
3) Persiapan E-warong;
b. Edukasi dan Sosialisasi ;
Sasaran pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi adalah :
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 9
1) Pemerintah Daerah, termasuk Tikor Rastra Daerah
dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi dan Kota;
2) Kecamatan;
3) Kelurahan;
4) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK);
5) Ketua atau pengurus RT/RW;
6) KPM;
7) E-warong (warung, toko kelontong, koperasi,
RPK, e-warung KUBE, dll);
8) Masyarakat umum.
9) Media sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Program
BantuanPangan Non Tunai adalah :
a) Pertemuan/rapat koordinasi, seminar,
lokakarya, dan diskusi.
b) Komunikasi tatap muka/kelompok.
c) Media cetak (poster, selebaran, surat kabar, dll).
d) Media elektronik (radio, televisi lokal, dll).
e) Media sosial (website resmi K/L, Twitter,
FB, blog, microsite).
f) Petugas Kelurahan dan/atau RT/RW.
g) Siaran Pers (di beberapa kota terpilih yang
memiliki potensi menjadi berita nasional).
c. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima
Kartu Kombo
1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening
Penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh Bank
Penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan
oleh Pemberi Bantuan Sosial berdasarkan Data
Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
2) Data Penerima Bantuan Sosial merupakan data
yang terintegrasi dari berbagai program Bantuan
Sosial, yang proses pengintegrasiannya dilakukan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.
3) Pemberi Bantuan Sosial mengirimkan
pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial
untuk melakukan registrasi dan menghadiri
sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan
oleh Pemberi Bantuan Sosial dan Bank Penyalur.
4) Bank Penyalur dan Pemberi Bantuan Sosial
berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau
instansi vertikal terkait untuk memastikan
keberadaan Penerima Bantuan Sosial.
5) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial telah memiliki
rekening untuk salah satu program Bantuan Sosial,
maka rekening tersebut harus digunakan untuk
menerima program Bantuan Sosial lainnya.
d. Penyaluran ;
1) Proses penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai
dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan
tanpa pengenaan biaya.
2) Proses penyaluran dilakukan dengan
memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari
rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur
kepada rekening Penerima Bantuan Sosial.
3) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi
Bantuan Sosial pada Bank Penyalur kepada rekening
Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30
(tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 10
Kas Negara/Kas Daerah kerekening Pemberi
Bantuan Sosial di Bank Penyalur.
4) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa
menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan
Sosial dilaksanakan untuk pertama kali setelah
Penerima Bantuan Sosial mendapatkan
pemberitahuan dari Bank Penyalur.
5) Pemberitahuan sekurang – kurangnya meliputi
informasi tentang :
a) Pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial;
b) Personal Identification Number (PIN) untuk
penggunaan rekening;
c) Jumlah dana Bantuan Sosial;
d) Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian
barang/jasa menggunakan dana dari rekening
Penerima Bantuan Sosial; dan
e) Informasi mengenai tabungan dan penarikan
dana Bantuan Sosial dalam rekening enerima
Bantuan Sosial.
e. Pemanfaatan
1) Pembelian bahan pangan oleh KPM di E-warong
2) Sebagai bukti transaksi bantuan Pangan ;
f. Perubahan Kondisi KPM di Tahun Berjalan
1) Pemegang Akun Elektronik Bantuan Pangan
Meninggal;
2) KPM Pindah;
3) Berpisahnya Kepala Keluarga dengan Pasangan
Kepala Keluarga.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
Proses pendampingan dilaksanakan sampai dengan KPM
menerima bantuan
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT)
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
Infocus, komputer/laptop, printer, ATK, Jaringan Internet
8. Kompetensi Petugas meliputi yaitu 1 orang kepala dinas, 1 orang Kepala
Bidang, 1 orang kepala seksi, 1 Orang pelaksana, 1 orang
Koordinator Teknis (Korteks),
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang
Pemberdayaan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 5 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian
pelayanan
dilaksanakan sesuai
a. Ketepatan waktu pelayanan;
b. Kenyaman saat pelayanan;
c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 11
dengan standar
pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-
jawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
2. BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
a. Rekomendasi Pengangkatan Anak
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
c. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai
Masalah;
e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979
mengenai pengangkatan Anak;
f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention On The Right Of The Child
(Konvensi Tentang Hak - Hak Anak);
g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40 / HUK / KEP /
IX / 1980 tentang Organisasi Sosial;
h. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 58 / HUK / 1985
tentang TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan
Anak Antar Warga Negara Asing (Inter Country
Adoption);
i. Permensos Nomor 110/HUK/Th.2009 tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak;
j. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Persyaratan a. Persyaratan Pengangkatan Anak
1) Surat Keterangan Calon Orang Tua Angkat
(COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah;
2) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari
Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit
Pemerintah;
3) Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi
COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan
Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
4) Copy Akta Kelahiran COTA;
5) Copy Akta Kelahiran CAA;
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 12
6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
setempat;
7) Kartu Keluarga dan KTP COTA;
8) Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA;
9) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja
COTA;
10) Akta Kelahiran Calon Anak Angkat;
11) Foto calon orang tua angkat dan calon anak
angkat;
12) Pas Foto 4 x 6 latar belakang merah, untuk orang
tua angkat (2 lembar);
13) Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah
dari CAA (bermaterai);
14) Surat keterangan persetujuan dari orang tua atau
kerabat COTA (bermaterai);
15) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
a) Pengangkatan anak demi perlindungan dan
kepentingan terbaik bagi anak (bermaterai);
b) COTA akan memperlakukan anak angkat dan
anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan
hak – hak dan kebutuhan anak (bermaterai);
c) COTA akan memberitahu kepada anak
mengenai asal usulnya dengan memperhatikan
kesiapan anak.
16) Surat pernyataan COTA yang menyatakan bahwa
seluruh dokumen yang diajukan syah dan sesuai
akta yang sebenarnya (bermaterai).
b. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat
1) Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun
berdasarkan bukti identitas diri yang sah (akta
kelahiran, atau bukti lainnya);
2) Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang
dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta
Perkawinan;
3) Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai
seorang anak;
4) Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan
oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit
Pemerintah;
5) Se-Agama dengan anak yang diangkat;
6) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan
surat keterangan dari tempatnya bekerja;
7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang
dikeluarkan dari kepolisian setempat;
8) Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan
keterangan dari Dokter Pemerintah;
9) Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan
keterangan Psikolog/Psikiater/Dokter,
10) Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan
kesanggupan calon orang tua angkat untuk :
a) Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan
sosial anak secara wajar,
b) Tidak melantarkan anak,
c) Tidak memperlakukan anak secara semena –
mena,
d) Memperlakukan anak angkat sama dengan
anak kandung.
11) Telah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan.
Berdasarkan Surat Keputusan dari Instansi Sosial
Kabupaten/Kota tentang izin pengasuhan anak;
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 13
12) Bagi Orang Tua WNI yang tinggal diluar Negeri
mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon
orang tua tersebut harus berada di Indonesia
selama proses pengangkatan anak tersebut
berlangsung.
3. System, Mekanisme
dan Prosedur
Pelayanan
a. Pemohon mengajukan surat permohonan tertulis
kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Sosial Kab Ciamis
dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan;
b. Kepala Dinas memerintahkan Seksi Perlindungan dan
Jaminan Sosial untuk mempelajari surat permohonan
agar disesuaikan dengan persyaratan yang telah
ditentukan;
c. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan
untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk
diberuikan izin atau tidak;
d. Apabila tidak memenuhi syarat maka disampaikan
surat pemberitahuan. Apabila memenuhi syarat, Kepala
Seksi Perlindungan Sosial menyusun konsep
permohonan dan menyerahkannya kepada Kepala
Dinas untuk ditandatangani;
e. Konsep surat rekomendasi disampaikan kepada Kepala
Dinas melalui Kepala Bidang, Sekdin untuk
ditandatangani;
f. Pemohon menerima surat rekomendasi yang telah di
tandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
Pelayanan diselesaikan dalam waktu paling lama 5 hari
kerja.
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan Anak
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
Blanko persyaratan, komputer, printer serta koneksi
internet
8. Kompetensi Petugas meliputi yaitu 1 orang kepala dinas, 1 orang
Kepala Bidang, 1 orang kepala seksi, 1 orang Pekerja Sosial.
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Bantuan
Dan Perlindungan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian
pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
a. Ketepatan waktu pelayanan;
b. Kenyaman saat pelayanan;
c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 14
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
b. Rekomendasi Pengasuhan Anak
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
c. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai
Masalah;
e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979
mengenai pengangkatan Anak;
f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention On The Right Of The Child
(Konvensi Tentang Hak - Hak Anak);
h. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40 / HUK / KEP /
IX / 1980 tentang Organisasi Sosial;
i. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 58 / HUK / 1985
tentang TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan
Anak Antar Warga Negara Asing (Inter Country
Adoption);
j. Permensos Nomor 110/HUK/Th.2009 tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak;
2. Persyaratan Persyaratan bagi Lembaga :
a. Berbadan Hukum Negara Republik Indonesia;
b. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat
pernyataan;
c. Mendapat rekomendasi dari instansi Dinas Sosial
setempat;
d. Tidak melakukan diskriminasi dalam melindungi hak
anak, tidak membedakan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum
anak, usia anak dan kondisi fisik/mental anak;
e. Dalam hal LKSA yang bedasarkan agama, maka LKSA
terebut harus berdasarkan agama yang sama dengan
agama yang dianut anak ;
f. Mampu untuk membiayai kehidupan anak dan
meningkatkan kesejahteraannya;
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 15
g. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial profesional
3. System, Mekanisme
dan Prosedur
Pelayanan
a. Pemohon mengajukan surat permohonan tertulis
kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Sosial Kab Ciamis
dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan;
b. Kepala Dinas memerintahkan Seksi Perlindungan dan
Jaminan Sosial untuk mempelajari surat permohonan
agar disesuaikan dengan persyaratan yang telah
ditentukan;
c. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan
untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk
diberikan izin atau tidak;
d. Apabila tidak memenuhi syarat maka disampaikan surat
pemberitahuan. Apabila memenuhi syarat , Kepala Seksi
Perlindungan Sosial menyusun konsep permohonan
dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk
ditandatangani;
e. Konsep surat rekomendasi disampaikan kepada Kepala
Dinas melalui Kepala Bidang, Sekretaris Dinas untuk
ditandatangani;
f. Pemohon menerima surat rekomendasi yang telah di
tandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
Pelayanan diselesaikan dalam waktu paling lama 5 hari
kerja.
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi Pengasuhan Anak
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
Blanko persyaratan, komputer, printer serta koneksi
internet
8. Kompetensi Petugas meliputi 1 orang kepala dinas, 1 orang sekretaris
Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Seksi, 1 orang
peksos.
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Bantuan
Dan Perlindungan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah meliputi 5 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
a. Ketepatan waktu pelayanan;
b. Kenyaman saat pelayanan;
c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa.
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 16
d. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
c. Rekomendasi Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi ABH
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang RI No. 11 th. 2009 tentang
kesejahteraan sosial
b. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
c. Undang – Undang No.35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak
d. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai
Masalah;
f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Diversi
g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention On The Right Of The Child
(Konvensi Tentang Hak - Hak Anak);
h. Permensos No. 09 tahun 2015 tentang Pedoman
Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial
2. Persyaratan a. Form Penerimaan, Form Asessmet, Laporan Sosial;
b. Buku Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
c. Alat tulis kantor
3. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
pelayanan
a. Pelapor memberikan laporan terkait ABH/ AMPK ke
pihak Dinas Sosial;
b. Petugas menerima laporan dan menugaskan sakti
peksos untuk melakukan pendampingan;
c. Sakti Peksos menyiapkan persyaratan administratif:
melakukan identifikasi dan registrasi, melakukan
penelusuran dan penelaahan masalah (assessment);
d. Pekerja sosial melakukan rujukan kepada lembaga
terkait dengan diketahui dinas sosial;
e. Pekerja sosial melaporkan hasil pendampingan kepada
kasi bidang terkait.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
5 hari kerja
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi
ABH (Administrasi dan Jasa)
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
Blanko persyaratan, komputer, printer serta koneksi
internet
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 17
8. Kompetensi Petugas meliputi : 1 Orang Kepala Dinas, 1 Orang Kepala
Bidang, 1 Orang Kepala Seksi, 1 Orang Peksos
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Bantuan
Dan Perlindungan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas terdiri dari 4 Orang.
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
a. Ketepatan waktu pelayanan;
b. Kenyaman saat pelayanan;
c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan
dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan
perubahan atas peraturan pelaksana.
d. Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial ;
b. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penangggulangan Bencana (lembaran negara RI Tahun
2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4723)
c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/2010
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan
Kementerian Sosial RI;
f. Keputusan Bersama Menteri Sosial RI dan Menteri
Perhubungan Nomor : HUK3-3/6/258-
KM463/M/PHG/74 tentang Tata Cara Pemulangan
Korban Laut/Sungai;
g. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan
Sosial Nomor : 66/BJS-BS.08.04/IV/2010 tentang
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 18
Penyempurnaan Pedoman Standarisasi bantuan Sosial
Korban Bencana Sosial;
h. Keputusan Bupati Ciamis Nomor; 900/Kpts.584-
HUK/2016 Tanggal 29 september 2016 tentang Belanja
Daerah Tahun 2017.
2. Persyaratan a. Adanya laporan kejadian bencana dari kepala desa yang
diketahui camat setempat;
b. Laporan tersebut dilengkapi dengan KTP, KK dan
dokumentasi kejadian;
c. Buku Register;
d. Alat tulis kantor
3. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
pelayanan
a. Kepala Desa/ Perangkat desa membuat laporan
kejadian bencana yang diketahui camat setempat
kepada Dinas Sosial atau kepada Bupati dengan
tembusan Dinas Sosial;
b. Isi laporan memuat tentang ;
❖ Jenis bencana;
❖ Jumlah jiwa yang terkena bencana;
❖ Jenis kerusakan;
❖ Taksiran kerugian;
❖ Foto copy KTP;
❖ Foto copy KK;
❖ Foto/dokumentasi yang tertimpa bencana.
c. Petugas Dinas Sosial menerima laporan tersebut serta
memverifikasi laporan dan kelengkapannya;
d. Mencatat atau meregister laporan kejadian bencana;
e. Verifikasi ke lapangan atas laporan kejadian bencana;
f. Dinas Sosial mengeluarkan barang dari gudang logistik
berupa bantuan Paket lauk pauk, Peralatan evakuasi
dan Peralatan keluarga.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
1 hari sejak laporan diterima
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Bantuan berupa Paket lauk pauk, Peralatan evakuasi dan
Peralatan keluarga
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
a. Paket bantuan sembako berupa lauk pauk, peralatan
evakuasi dan peralatan keluarga dengan sumber dana
dari APBD II, APBD I, APBN (PSKBA dan PSKBS)
b. Kendaraan Rescue dan Dunlap (Dapur Umum
Lapangan) beserta kelengkapan kebencanaan lainnya;
c. Petugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
8. Kompetensi Petugas meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris
Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Seksi, 1 orang
pelaksana dan 50 orang TAGANA.
9. Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Bantuan
Dan Perlindungan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas/Pelaksana terdiri dari 55 Orang.
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 19
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
Jika prosedur tidak dilaksanakan maka bantuan tidak akan
diberikan.
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas Taruna Siaga Bencana yang siap siaga dan
terampil dalam penanganan bencana;
b. Sarana dan prasarana kebencanaan yang ada bisa
digunakan dalam rangka pelayanan dan penanganan
bencana dilapangan;
c. Stok logistik kebencana selalu tersedia.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
e. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan daerah;
b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial ;
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
d. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin;
e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 terntang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas
Permenkeun Nomor 254/PMK.05/2015 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/Lembaga;
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;
h. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedo
Pera Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan;
2. Persyaratan Keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data
terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki
komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan
sosial.
Kriteria komponen :
a. Komponen kesehatan meliputi :
1) Ibu hamil/menyusui
2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 20
b. Komponen pendidikan :
1) Anak SD/MI atau sederajat;
2) Anak SMP/MTs atau sederajat;
3) Anak SMA/MA atau sederajat;
4) Anak usia enam sampai dengan 21 tahun yang
belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
c. Komponen Kesejahteraan sosial :
1) Lanjut usia mulai dari 60 tahun
2) Penyandang disabilitas berat.
3. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
pelayanan
a. Perencanaan
b. Penetapan calon peserta PKH
c. Persiapan daerah
d. Pertemuan awal dan validasi
e. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH
f. Penyaluran bantuan
g. Pendampingan
h. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)
i. Verifikasi komitmen
j. Pemutakhiran data
k. Transformasi kepesertaan
l. Pengaduan
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
1. Untuk proses pencairan dri final closing 1 s/d 2 bulan
2. Untuk proses verifikasi kepeserta 1 s/d 2 bulan
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
Infocus, komputer/laptop, printer, ATK, alat peraga dan
modul P2K2, Buku Besar/Induk Peserta
8. Kompetensi Petugas meliputi yaitu 1 orang kepala dinas, 1 orang Kepala
Bidang, 1 orang kepala seksi, Operator PKH dan
Pendamping PKH
9. Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Bantuan Dan
Perlindungan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 188 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
a. Ketepatan waktu pelayanan;
b. Kenyaman saat pelayanan;
c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 21
d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-
jawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
d. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
e. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
3. UPTD SOSIAL BINA KARYA DAN JAMKESDA
a. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistim Jaminan Sosial Nasional;
b. Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
c. Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ;
d. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran (PBI);
e. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
h. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas
Sosial;
i. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
2. Persyaratan a. Surat Pernyataan Tidak Mampu
b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan
Kecamatan
c. Fotocopy KTP
d. Fotocopy KK/ Kartu Keluarga
3. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
pelayanan
a. Membuat Surat Pernyataan tidak mampu yang
ditandantangani di atas materai Rp. 6000,- kemudian
ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel RT dan RW;
b. Datang ke Kantor Kepala Desa / Balai Desa dan
menyerahkan surat pengantar tadi, maka Kantor Kepala
Desa akan mengeluarkan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) yang ditandatangani Kepala Desa dan
dibubuhi cap/stempel Desa;
c. Setelah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di
keluarkan Kantor Kepala Desa lalu dibawa ke Kantor
Kecamatan untuk ditandatangani oleh pihak Kecamatan
dalam hal ini ditandantangani Camat;
d. Setelah dari Kecamatan lalu Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) di bawa ke UPTD Bina Karya dan
Jamkesda Kabupaten Ciamis untuk ditindaklanjuti dan
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 22
dibuatkan Surat Rekomendasi untuk dipergunakan ke
BPJS;
e. Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi selanjutnya di
bawa ke BPJS;
f. UPTD Bina Karya dan Jamkesda menyerahkan berkas
Rekomendasi ke LTPKD untuk ditindaklanjuti sebagai
bahan peserta Jaminan Sosial Ciamis Waluya.
g.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
Penyelesaian Rekomendasi ke Panti 45 menit
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi untuk pengurusan asuransi ke BPJS (untuk
BPJS Mandiri Kelas III Langsung Aktif).
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
e. Buku Register
f. List kendali/lembar verifikasi
c. Dokumen/foto
d. Komputer dan Printer
e. Alat Tulis Kantor
9. Kompetensi Petugas meliputi : 1 orang Kepala UPTD , 1 orang Kepala
Sub Bagian Tata usaha , 2 orang pelaksana
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui UPTD Sosial Bina
Karya Dan Jamkesda
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Pelaksana sebanyak 4 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
a. Keterbukaan;
b. Kehati-hatian;
c. Akuntabilitas;
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 23
4. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
a. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial ;
b. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penangggulangan Bencana (lembaran negara RI Tahun
2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4723);
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/2010
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan
Kementerian Sosial RI;
f. Keputusan Bersama menteri sosial RI dan Menteri
Perhubungan Nomor : HUK3-3/6/258-
KM463/M/PHG/74 tentang Tata Cara Pemulangan
Korban Laut/Sungai;
g. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan
Sosial Nomor : 66/BJS-BS.08.04/IV/2010 tentang
Penyempurnaan Pedoman Standarisasi bantuan Sosial
Korban Bencana Sosial;
h. Keputusan Bupati Ciamis Nomor; 900/Kpts.584-
HUK/2016 Tanggal 29 september 2016 tentang Belanja
Daerah Tahun 2017.
2. Persyaratan a. Surat Keterangan dari Kepolisian
b. Buku Register
c. List kendali/Verifikasi
3. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
pelayanan
a. Orang Terlantar datang ke Dinas Sosial dengan
membawa Surat keterangan dari kepolisian;
b. Petugas Dinas Sosial melakukan registrasi dan verifikasi
terhadap kelengkapan persyaratan/dokumen;
c. Petugas mewawancarai tentang kronologis kerjadian
termasuk menanyakan daerah yang dituju;
d. Petugas memberikan bantuan berupa biaya/uang
transport dan uang makan untuk diperjalanan.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
1 – 2 jam (tergantung kelengkapan dokumen)
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Bantuan Transport
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
a. Buku Register
b. List kendali/lembar verifikasi
c. Dokumen/foto
d. Komputer dan Printer
e. Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Petugas meliputi : 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala
Seksi dan 1 orang pelaksana
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 24
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas terdiri dari 3 Orang.
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada
pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan, dapat
dipertanggungjawabkan dan suasana nyaman dalam
beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh.
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
b. Rekomendasi dan pendampingan Pekerja Sosial bagi Penyandang Disabilitas ke Balai
Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (BRSPC)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang RI No.11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas;
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan
sosial penyandang cacat;
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian
Sosial RI
2. Persyaratan a. Surat Permohonan dari penyandang disabilitas/aparat
desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
b. Surat keterangan dokter ;
c. Usia produktif 15-35 tahun;
d. Keterangan kelakuan baik dan tidak mampu;
e. Belum menikah;
f. Pernyataan orang tua/wali.
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 25
3. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
pelayanan
a. Petugas Desa/Kelurahan/pelapor membuat surat
permohonan kepada Dinas Sosial tentang permintaan
rehabilitasi;
b. Mencatat dalam buku register;
c. Petugas Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial atau
Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan
verifikasi lapangan;
d. Sakti Peksos menyiapkan persyaratan administratif
meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan
penelaahan masalah (assessment);
e. Membuat Rekomendasi;
f. Mengirimkan ke lembaga rehabilitasi yang dituju.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
Penyelesaian Rekomendasi ke Panti 30 menit
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan Pendampingan
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
Komputer, printer, jaringan internet, Form Penerimaan,
Form Asessmet, Laporan Sosial, Form Rujukan dan Alat
tulis kantor lainnya.
8. Kompetensi Petugas meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris
Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Seksi, 1 orang
peksos profesional
9. Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas sebanyak 5 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada
pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan, dapat
dipertanggungjawabkan dan suasana nyaman dalam
beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh.
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan
secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 26
c. Pengiriman dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental
(Gangguan Psikotik) ke RSJ dan Panti Sosial Bina Laras.
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang RI No.11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas;
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan
sosial penyandang cacat;
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan
Kementerian Sosial RI.
2. Persyaratan a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat
desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
b. Surat keterangan dokter spesialis jiwa;
c. Surat Permohonan dari Balai ;
d. Kartu Keluarga;
e. KTP;
f. Pernyataan orang tua/wali.
3. System, Mekanisme
dan Prosedur
Pelayanan
a. Petugas Desa/Kelurahan/pelapor membuat surat
permohonan kepada Dinas Sosial tentang permintaan
rehabilitasi;
b. Mencatat dalam buku register;
c. Petugas Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial atau
Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan
verifikasi lapangan;
d. Sakti Peksos menyiapkan persyaratan administratif
meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan
penelaahan masalah (assessment);
e. Membuat Rekomendasi;
f. Mengirimkan ke lembaga rehabilitasi yang dituju.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
Penyelesaian Rekomendasi ke Panti 30 menit
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan Pendampingan
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
a. Buku Register
b. List kendali/lembar verifikasi
c. Dokumen/foto
d. Komputer dan Printer
e. Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Petugas meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris
Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Seksi, 1
orang peksos profesional
9. Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 27
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas sebanyak 5 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada
pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan, dapat
dipertanggungjawabkan dan suasana nyaman dalam
beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh.
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas
untuk keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
d. Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Lansia Terlantar ke Balai
Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistim Jaminan Sosial Nasional;
b. Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
c. Undang – Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Lanjut
Usia;
d. Undang – Undang No. 4 Tahun 1965 Tentang
Bantuan Penghidupan Kepada Lanjut Usia / Jompo
Terlantar;
e. Undang – Undang No. 13 Thn.1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar;
f. PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
g. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan;
h. Undang – Undang No. 4 Tahun 1965 Tentang
Bantuan Penghidupan Kepada Lanjut Usia / Jompo
Terlantar;
i. Undang – Undang No.13 Thn.1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar;
j. PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan
UpayaPeningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
k. Kepres No. 52 Tahun 2004 ttg Komisi (KOMNAS)
Lanjut Usia;
l. Permendagri No.60/2008 tentang Pedoman
Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Penanganan Lansia di Daerah;
m. Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan
Lanjut Usia Tahun 2009 – 2014.
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 28
2. Persyaratan a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat
desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
b. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat /
kelurahan;
c. Surat keterangan dokter ;
d. Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;
e. Kartu Keluarga/KTP;
f. Ada pihak yang bertanggung jawab.
3. System, Mekanisme
dan Prosedur
Pelayanan
a. Petugas Desa/Kelurahan membuat surat permohonan
kepada Dinas Sosial tentang permintaan rehabilitasi;
b. Mencatat dalam buku register;
c. Petugas Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial atau
Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan
verifikasi lapangan;
d. Sakti Peksos menyiapkan persyaratan administratif
meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan
penelaahan masalah (assessment);
e. Membuat Rekomendasi;
f. Mengirimkan ke panti yang dituju.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
Penyelesaian Rekomendasi ke Panti 30 menit
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan pendampingan
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
a. Buku Register
b. List kendali/lembar verifikasi
c. Dokumen/foto
d. Komputer dan Printer
e. Alat Tulis Kantor
f. Kendaraan dinas
8. Kompetensi Petugas meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris
Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Seksi, 1
orang peksos profesional
9. Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas sebanyak 5 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada
pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan, dapat
dipertanggungjawabkan dan suasana nyaman dalam
beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh.
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas
untuk keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 29
d. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta
evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan
dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan
perubahan atas peraturan pelaksana.
e. Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Tuna Susila ke Balai Rehabilitasi
Sosial Karya Wanita
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang
Kesejahteraan Anak;
c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;
d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
2. Persyaratan a. Surat permohonan dari keluarga/aparat
desa/kelurahan untuk direhabilitasi
b. Usia 18 – 35 tahun
c. Surat keterangan dokter
d. Kartu Keluarga / KTP
e. Ada pihak yang bertanggung jawab
3. System, Mekanisme
dan Prosedur
Pelayanan
a. Petugas Desa/Kelurahan/pelapor membuat surat
permohonan kepada Dinas Sosial tentang permintaan
rehabilitasi;
b. Mencatat dalam buku register;
c. Petugas Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial atau
Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan
verifikasi lapangan;
d. Sakti Peksos menyiapkan persyaratan administratif
meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan
penelaahan masalah (assessment);
e. Membuat Rekomendasi;
f. Mengirimkan ke lembaga rehabilitasi yang dituju.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
Penyelesaian Rekomendasi ke Panti 30 menit
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan Pendampingan (Administrasi dan Jasa)
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
a. Buku Register
b. List kendali/lembar verifikasi
c. Dokumen/foto
d. Komputer dan Printer
e. Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Petugas pelaksana meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang
Sekretaris Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala
Seksi, 1 orang peksos profesional
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 30
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas sebanyak 5 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada
pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan, dapat
dipertanggungjawabkan dan suasana nyaman dalam
beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh.
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas
untuk keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
f. Rekomendasi dan Fasilitasi Korban Napza ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang RI No.11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
b. Undang – Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak perubahan atas UU No. 23 Tahun
2002;
c. Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia;
d. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Right of the Child
(Konvensi tentang hak-hak Anak);
e. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;
f. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010 tentang
Program Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Persyaratan Tidak dipungut biaya
3. System, Mekanisme
dan Prosedur
Pelayanan
a. Petugas Desa/Kelurahan/pelapor membuat surat
permohonan kepada Dinas Sosial tentang permintaan
rehabilitasi;
b. Mencatat dalam buku register;
c. Petugas Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial atau
Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan
verifikasi lapangan;
d. Sakti Peksos menyiapkan persyaratan administratif
meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan
penelaahan masalah (assessment);
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 31
e. Membuat Rekomendasi;
f. Mengirimkan ke lembaga rehabilitasi yang dituju.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
Penyelesaian Rekomendasi ke Panti 30 menit
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan Pendampinan (Administrasi dan Jasa)
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
a. Buku Register
b. List kendali/lembar verifikasi
c. Dokumen/foto
d. Komputer dan Printer
e. Alat Tulis Kantor
8. Kompetensi Petugas melipputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang
Sekretaris Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala
Seksi, 1 orang peksos profesional
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas sebanyak 5 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada
pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan, dapat
dipertanggungjawabkan dan suasana nyaman dalam
beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh.
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas
untuk keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
g. Rekomendasi dan Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar ke Balai
Rehabilitasi
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 32
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum a. Undang – Undang RI No.11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
b. Undang – Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak perubahan atas Undang – Undang
No. 23 Tahun 2002;
c. Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia;
d. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Right of the Child
(Konvensi tentang hak-hak Anak);
e. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;
f. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010
tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Persyaratan a. Form Berita Acara Penyerahan Anak
b. Form Penerimaan
c. Form Asessment
d. Laporan sosial
e. Form Rujukan
3. System, Mekanisme
dan Prosedur
Pelayanan
a. Pelapor menyerahkan Anak Terlantar/Anak Jalanan
kepada pekerja sosial;
b. Pekerja sosial menerima laporan dan melakukan
register kasus;
c. Pekerja sosial melakukan asesmen terhadap klien;
d. Pekerja sosial membuat laporan sosial dan melakukan
rujukan (jika diperlukan) dengan diketahui oleh Dinas
Sosial;
e. Pekerja sosial melaporkan hasil penanganan kasus
kepada Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
75 menit untuk proses penjajagan awal
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan pendampingan (Administrasi dan Jasa)
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
Sarana yang diperlukan adalah Formulir permohonan,
komputer, printer dan jaringan internet, Kendaraan.
8. Kompetensi dan
Jumlah Pelaksana
Petugas meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris
Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Seksi, 1
orang peksos profesional
9. Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas sebanyak 5 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada
pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan, dapat
dipertanggungjawabkan dan suasana nyaman dalam
beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh.
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 33
dengan standar
pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas
untuk keamanan dan keselamatan antara lain :
a. Petugas pelayanan informasi;
b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
d. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS,
AGUS KURNIA KOSASIH
Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau Barang
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 34
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum g. Undang – Undang RI No.11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
h. Undang – Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak perubahan atas Undang – Undang
No. 23 Tahun 2002;
i. Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia;
j. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Right of the Child
(Konvensi tentang hak-hak Anak);
k. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;
l. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010
tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Persyaratan 1. Mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran
dasar, diserta anggaran rumah tangga yang memuat al
:
a. Azas, sifat dan tujuan organisasi
b. Lingkup kegiatan
c. Susunan Organisasi
d. Sumber-sumber keuangan
2. Sekurang-kurang telah berstatus terdaftar pada instansi
sosial setempat;
3. Telah melaksanakan kegiatan bidangusaha
kesejahteraan sosial minimal 1(satu) tahun;
4. Mempunyai kepantiaan yang meliputi :
a. Susunan pengurus/kepanitiaan
b. Alamat kepanitiaan
c. Program kepantiaan
3. System, Mekanisme
dan Prosedur
Pelayanan
1. Cara pengumpulan sumbangan : Mengadakan
pertunjukan, bazar, penjulana barang secara
lelang, penjualan kartu undangan menghadiri
suatu pertunjukan, les derma, penjulana
kupon/stiker, pengiriman blangko pos
wesel/surat sumbangan, permintaan langsung
dan membuat dompet sumbanga;
2. Untuk mendapatkan izin pengumpulan
sumbangan sosial uang/barang dari Menteri
Sosial, meliputi :
a. Seluruh wilayah RI;
b. Lebih dari satu wilayah provinsi
c. Satu provinsi tapi pemohon
berkedudukan di provinsi lain,
dilengkapi dengan : Rekomendasi
Gubernur tempat pemohon dan
tempat pengumpulan sumbangan,
Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi
pemohon berkedudukan.
3. Untuk Izin dari Gubernur, meliputi :
a. Seluruh wilayah provinsi ybs;
b. Lebih dari satu wilayah Kab/Kota dalam
provinsi ybs, dilengkapi dengan
Rekomendasi dari Bupati/Walikota
tempat pemohon;
c. Rekomendasi dari Dinas/Badan/Kantor
Sosial Kab/Kota tempat pemohon.
Untuk izin dari
Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 35
4. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pelayanan
75 menit untuk proses penjajagan awal
5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan pendampingan (Administrasi dan Jasa)
7. Sarana, Prasarana,
dana atau Fasilitas
Pelayanan
Sarana yang diperlukan adalah Formulir permohonan,
komputer, printer dan jaringan internet, Kendaraan.
8. Kompetensi dan
Jumlah Pelaksana
Petugas meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris
Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Seksi, 1
orang peksos profesional
9. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :
e. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
f. Datang langsung ke Dinas Sosial;
g. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang
disediakan;
h. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas sebanyak 5 orang
12. Jaminan Pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan
Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada
pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan, dapat
dipertanggungjawabkan dan suasana nyaman dalam
beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh.
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk
keamanan dan keselamatan antara lain :
e. Petugas pelayanan informasi;
f. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka
pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;
g. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;
h. Dokumen yang diterbitkan bisa
dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
c. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi
internal yang dilaksanakan secara berkala;
d. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksana.
a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS,
AGUS KURNIA KOSASIH