1Batam, Februari 2017
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
SosialisasiPMK Nomor 230/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
2
LATAR BELAKANG
Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu aksi dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
Pelaksanaan inisiatif strategis dalam Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yakni implementasi sistem pembayaran secara elektronik dengan saluran pembayaran yang modern, antara lain pendebetan rekening Bendahara secara elektronik.
Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah.
Penyesuaian persyaratan pengangkatan Bendahara dengan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.
1
2
3
4
3
Menambah saluran pendebitan rekening bagi Bendahara yang semula hanya melalui cek/bilyet giro, ditambah dengan internet banking dan kartu debit.
Menyesuaikan pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan Bendahara.
Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah, sehingga jabatan Bendahara bukan merupakan tugas tambahan.
1
2
3
TUJUAN PENYUSUNAN PMK
4
SUBSTANSI PENGATURAN
5
Bendahara Penerimaan berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan atau unit teknis yang memiliki fungsi penerimaan Negara pada Satker.
Bendahara Pengeluaran dan BPP berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan pada Satker
1
2
Kedudukan Bendahara Dalam Struktur Organisasi Suatu Instansi Pemerintah
Belum Diatur
Semula
Menjadi
6
Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, atau anggota POLRI yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada pada Satuan Kerja Pengelola APBN, harus memiliki Sertifikat Bendahara.Ketentuan mengenai Sertifikat Bendahara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Syarat Pengangkatan Bendahara
Setiap orang yang akan diangkat sebagai Bendahara harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diperoleh melalui proses Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan
Semula
Menjadi
Dalam hal proses sertifikasi belum dapat dilaksanakan, persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah: - Pegawai Negeri;- Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan- Golongan minimal II/b atau sederajat.
7
Cek/Bilyet Giro
1. Cek/Bilyet Giro; 2. Internet Banking; atau 3. Kartu Debit.
Sarana Pembayaran/Pendebitan Rekening Bendahara
Semula
Menjadi
8
Kewenangan Pendebitan Rekening
Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Penerimaan:1
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; dan
Bendahara Penerimaan
Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):2
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pemegang Komitmen atas nama KPA; dan
Bendahara Pengeluaran/BPP
Penyediaan Internet Banking dan Kartu Debit serta Konsekuensi Biaya
Biaya yang timbul akibat penggunaan internet banking dan kartu debit dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan.
Layanan internet banking dan kartu debit disediakan oleh Bank Umum.
2
1
Biaya langsung didebit dari rekening yang bersangkutan.
Biaya ditagihkan tersendiri.
atau
9
10
Daftar Bank Umum Mitra Kerja Kementerian Keuangan Dalam Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga
11
PEMBAYARANSECARA KONVENSIONAL
(Cek/Bilyet Giro)
12
MEKANISME PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL
SPBy
CEKTarik Tunai
Bayar Tunai
BilyetGiro
Transfer ke Rekening Penerima
13
KELEBIHAN DAN KELEMAHANPEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL
Kelebihan:
Bendahara telah terbiasa menatausahakan bukti fisik pembayaran (hardcopy)
Tidak terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi
Pembayaran terhambat jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat
Terdapat risiko keamanan, misal: uang hilang, dicuri atau dirampok
Peluang terjadinya moral hazard lebih besar
Kelemahan:
1
2
1
2
3
Diperlukan penatausahaan bukti fisik pembayaran4
14
PENDEBITAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING
FITUR MINIMAL INTERNET BANKING YANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA
Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo Rekening
Mencetak rekening koran.
Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima:- Pada bank yang sama- Antar bank melalui SKN atau RTGS- Antar bank melalui jaringan online
Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2
1
2
3
4
Pembayaran langganan daya dan jasa: air, listrik, telepon5
15
16
REGISTRASI INTERNET BANKING
Mengisi formulir pendaftaran ke Bank Umum tempat rekening dibuka dengan melengkapi data-data antara lain:
a. Data pemohon (KPA/Kepala Satker), antara lain: nama, alamat, nomor telepon seluler dan alamat email.
b. Data rekening yang akan didaftarkan, antara lain: nomor rekening, nama rekening, dan jenis rekening.
(Sesuai persyaratan yang berlaku pada masing-masing Bank Umum)
Catatan: Dalam rangka memperlancar proses regitrasi dan penggunaan internet banking, Bank Umum diminta memberikan edukasi kepada Bendahara/PPK Satker yang menjadi mitra kerja/nasabahnya
17
Registrasi Internet Banking
18
Registrasi Internet Banking
Approval Transaksi oleh
KPA/PPK
Penerima Pembayaran
Rekam Transaksi oleh
BP/BPP
Rekening Bendahara
Pengeluaran/ BPP
MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN INTERNET BANKING
19
SPBy oleh PPK
1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Maker.
2. Merekam transaksi sesuai jenis pembayaran yang akan dilaksanakan.
3. Memberitahukan kepada KPA/PPK atas transaksi yang telah direkam untuk memperoleh persetujuan (approval).
1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Approver/Checker.
2. Mengambil kode konfirmasi untuk dimasukkan ke token.
3. Memperoleh kode otentifikasi dari token untuk meng-approve transaksi
4. Memasukkan kode otentifikasi ke internet banking.
5. Transaksi berhasil.
20
Approval Transaksi
Kas Negara
Pembuatan Kode Billing
Rek. Bend. Penerimaan/ Pengeluaran/
BPP
MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN INTERNET BANKING
Rekam Transaksi
21
KELEBIHAN DAN KONSEKUENSI PENDEBITAN REKENING MELALUI
INTERNET BANKINGKelebihan:
Tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai
Transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat
Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi
Terdapat risiko mengalami cyber crime, misal: rekening diretas (hacked) atau penyalahgunaan password
Konsekuensi/Kewajiban:
1
2
1
2
Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi3
Bukti transaksi tersimpan dalam sistem internet banking4
Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)5
22
PENGGUNAANKARTU DEBIT
23
FITUR MINIMAL KARTU DEBITYANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA
Transfer ke rekening penerima:- Pada bank yang sama- Antar bank melalui SKN atau RTGS- Antar bank melalui jaringan online
Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2
1
2
3Pembayaran belanja APBN baik melalui ATM maupun EDC yang telah memperoleh persetujuan PPK
Catatan: Kartu Debit hanya diperuntukkan bagi rekening Bendahara Pengeluaran/BPP
24
Rek. Bend.Pengeluaran
/ BPP
SPPR olehKPA/PPK
ATM olehBP/BPP
Brankas
MEKANISME PENARIKAN UANG TUNAIDENGAN KARTU DEBIT
SPPR: Surat Perintah Pendebitan Rekening
25
SPBy dan SPPR oleh KPA/PPK
ATM/EDColeh BP/BPP
Penerima Pembayaran
MEKANISME PENDEBITAN REKENING DENGAN KARTU DEBIT
Rek. Bend.Pengeluaran
/BPP
26
Pembuatan Kode Billing
ATM/EDC oleh
BP/BPP
MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN KARTU DEBIT
Kas Negara
Rek. Bend.Pengeluaran
/ BPP
SPPR olehKPA/PPK
27
KELEBIHAN DAN KONSEKUENSIPENDEBITAN REKENING MELALUI KARTU DEBIT
Kelebihan:
Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)
Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi
Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi
Terdapat peluang penyalahgunaan password, dan penarikan uang tunai atau pembayaran sebelum terbitnya SPPR
Konsekuensi/Kewajiban:
1
2
1
2
Meminimalisasi pembayaran secara tunai3
28
Jumlah Rekening Bendahara Satker di KPPN Batam
No Nama Bank Jenis Rekening JumlahBPN BPG BPP
1 BRI 7 73 4 842 BNI 4 27 0 313 MANDIRI 1 23 3 274 BANK RIAU 1 0 0 1
JUMLAH 13 123 7 143
TERIMA KASIH
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal PerbendaharaanDirektorat Pengelolaan Kas Negara
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Lantai III,Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
(021) 345-9619, (021) 344-9230 Ext 5421, 5422Faksimile : (021) 345-9619e-mail: [email protected]
29