KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Pangkalan Bun, Februari 2014 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BUN dan Kementerian/Lembaga Disampaikan oleh : Tim Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Pangkalan Bun
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Pangkalan Bun, Februari 2014
Peraturan Menteri Keuangan RINomor : 210/PMK.05/2013
TentangPedoman Rekonsiliasi
dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BUN dan Kementerian/Lembaga
Disampaikan oleh :Tim Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal
KPPN Pangkalan Bun
REKONSILIASI
REKONSILIASI
Pengecualian Hanya terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada Pihak Ketiga dan SPM Pengembalian
Pengenaan Sanksi Administratif
Terlambat/Tidak Terlambat/Tidak Melakukan RekonsiliasiMelakukan Rekonsiliasi
Pengembalian SPM yang Telah Diajukan
KPPN Memberikan SP2S kepada UAKPA
Tidak Membebaskan dari Kewajiban untuk Melakukan Rekonsiliasi baik pada Tingkat KPPN, Kanwil atau pun Pusat
Dalam Hal Melaksanakan Rekonsiliasi setelah Mendapat SP2S, Lalu Diterbitkan SP3S yang Bersamaan dengan BAR
SP3S Disampaikan oleh KPPN kepada KPA dengan Maksud Mencabut Sanksi Administratif pada SP2S yang Sebelumnya
Reformat Hasil Proses Rekonsiliasi
Cukup Sekian,Terima Kasih!!!
Related Documents
