RENCANA STRATEGIS REVISI
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI2015 2019
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 1
-1-
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.04.2.22.09.18.1344 TAHUN 2018 TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap
Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra)
untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai amanat tersebut, Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) diwajibkan menyusun Renstra berdasarkan
tugas dan fungsi BPOM. Dengan adanya perubahan organisasi BPOM
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 dan Peraturan
BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM
serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM maka dilakukan Revisi
Renstra BPOM yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019.
Rencana strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal
dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara
ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar
mampu memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Selain itu
penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan,
sasaran dan program, disusun berdasarkan analisis terhadap
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 20192
-2- permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan peluang serta
tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan.
Untuk menindaklanjuti amanat tersebut di atas dan dalam rangka
mendukung pencapaian program-program prioritas BPOM, Biro Hukum dan
Organisasi menyusun revisi renstra Biro Hukum dan Organisasi yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan.
Biro Hukum dan Organisasi yang secara struktural berada di bawah
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi
hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan Revisi Renstra Biro Hukum dan Organisasi ini
berpedoman pada Revisi Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 dan
Revisi Renstra BPOM Tahun 2015-2019. Revisi Renstra Biro Hukum dan
Organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Biro Hukum dan
Organisasi dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.1.1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas
Obat dan Makanan; 2. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BPOM. 3. Peraturan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM. 4. Peraturan POM Nomor … Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis
BPOM Tahun 2015-2019.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 3
-2- permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan peluang serta
tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan.
Untuk menindaklanjuti amanat tersebut di atas dan dalam rangka
mendukung pencapaian program-program prioritas BPOM, Biro Hukum dan
Organisasi menyusun revisi renstra Biro Hukum dan Organisasi yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan.
Biro Hukum dan Organisasi yang secara struktural berada di bawah
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi
hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan Revisi Renstra Biro Hukum dan Organisasi ini
berpedoman pada Revisi Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 dan
Revisi Renstra BPOM Tahun 2015-2019. Revisi Renstra Biro Hukum dan
Organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Biro Hukum dan
Organisasi dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.1.1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas
Obat dan Makanan; 2. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BPOM. 3. Peraturan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM. 4. Peraturan POM Nomor … Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis
BPOM Tahun 2015-2019.
-3- 1.1.2. Tugas dan Fungsi Biro Hukum dan Organisasi
Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BPOM, terjadi perubahan nomenklatur dari Biro
Hukum dan Hubungan Masyarakat menjadi Biro Hukum dan Organisasi.
Perubahannya meliputi penambahan dan fungsi penataan organisasi dan
tata laksana yang semula berada pada Biro Perencanaan dan Keuangan
dan penambahan fungsi ketatausahan serta pengurangan fungsi hubungan
masyarakat dan pengaduan masyarakat yang dipindahkan ke Biro
Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.
Biro Hukum dan Organisasi merupakan unit organisasi setingkat
Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Utama. Biro Hukum dan
Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta
pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi, yaitu:
a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
serta rumusan perjanjian;
b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumentasi, analisis, dan
evaluasi hukum;
c. Pelaksanaan advokasi hukum;
d. Penataan organisasi dan tata laksana;
e. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Dari fungsi Biro Hukum dan Organisasi secara garis besar terdapat 4
(empat) inti kegiatan Biro Hukum dan Organisasi, yaitu:
1. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, rumusan
perjanjian, analisis dan evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum
bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif,
obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan,
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 20194
-4- penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan
Makanan;
2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum, penanganan
perkara hukum/kasus hukum, pendampingan hukum dalam pemberian
keterangan saksi/ahli dan pendampingan pejabat/pegawai di
lingkungan BPOM dalam perkara hukum/kasus hukum, serta
pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum;
3. Penataan organisasi dan tata laksana melalui evaluasi dan penataan
organisasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis,
standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;
4. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dengan demikian, Biro Hukum dan Organisasi merupakan salah satu
unit organisasi yang berperan strategis dalam menunjang pelaksanaan
pengawasan Obat dan Makanan sehingga diharapkan dapat menjalankan
tugasnya secara lebih profesional dan proaktif.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 5
-4- penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan
Makanan;
2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum, penanganan
perkara hukum/kasus hukum, pendampingan hukum dalam pemberian
keterangan saksi/ahli dan pendampingan pejabat/pegawai di
lingkungan BPOM dalam perkara hukum/kasus hukum, serta
pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum;
3. Penataan organisasi dan tata laksana melalui evaluasi dan penataan
organisasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis,
standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;
4. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dengan demikian, Biro Hukum dan Organisasi merupakan salah satu
unit organisasi yang berperan strategis dalam menunjang pelaksanaan
pengawasan Obat dan Makanan sehingga diharapkan dapat menjalankan
tugasnya secara lebih profesional dan proaktif.
-5-
1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Manusia 1.1.3.1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan
Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja BPOM, sebagaimana gambar 1.
Sekretariat Utama
Biro Perencanaandan Keuangan
Biro Hukum danOrganisasi
BiroKerja Sama
BiroUmum dan Sumber
Daya Manusia
BiroHubungan Masyarakat dan
Dukungan Strategis Pimpinan
SubbagianAdvokasiHukum III
SubbagianAdvokasiHukum II
SubbagianAdvokasiHukum I
SubbagianDokumentasidan Informasi
Hukum
SubbagianPeraturan
Perundang-undangan II
SubbagianPeraturan
Perundang-undangan I
BagianAdvokasiHukum
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
SubbagianOrganisasi
SubbagianTata Laksana
SubbagianTata Usaha
BagianPeraturan
Perundang-undangan
Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 20196
-6- 1.1.3.2. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Hukum dan Organisasi
didukung oleh 23 pegawai, dengan profil pegawai berdasarkan tingkat
golongan seperti pada tabel 1.
Tabel 1. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Golongan Tahun 2018
No. Nama Bagian Golongan Jumlah
I II III IV
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 1 1
1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan 8 1 9
2. Bagian Advokasi Hukum 5 2 7
3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2 2 4
4. Subbagian Tata Usaha 2 - 2
Total 17 6 23
Dari tabel 1. dapat diketahui bahwa pegawai Biro Hukum dan
Organisasi sebagian besar adalah Golongan III yaitu sebanyak 17 orang
(73,91%).
Tabel 2. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2018
No. Nama Bagian Tingkat Pendidikan
Jumlah D3 S1 Profesi S2
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 1 1
1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan 8 1 9
2. Bagian Advokasi Hukum 5 - 2 7
3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2 - 2 4
4. Subbagian Tata Usaha 1 1 - - 2
Total 1 16 1 5 23
Persentase 4% 70% 4% 22% 100%
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 7
-6- 1.1.3.2. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Hukum dan Organisasi
didukung oleh 23 pegawai, dengan profil pegawai berdasarkan tingkat
golongan seperti pada tabel 1.
Tabel 1. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Golongan Tahun 2018
No. Nama Bagian Golongan Jumlah
I II III IV
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 1 1
1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan 8 1 9
2. Bagian Advokasi Hukum 5 2 7
3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2 2 4
4. Subbagian Tata Usaha 2 - 2
Total 17 6 23
Dari tabel 1. dapat diketahui bahwa pegawai Biro Hukum dan
Organisasi sebagian besar adalah Golongan III yaitu sebanyak 17 orang
(73,91%).
Tabel 2. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2018
No. Nama Bagian Tingkat Pendidikan
Jumlah D3 S1 Profesi S2
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 1 1
1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan 8 1 9
2. Bagian Advokasi Hukum 5 - 2 7
3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2 - 2 4
4. Subbagian Tata Usaha 1 1 - - 2
Total 1 16 1 5 23
Persentase 4% 70% 4% 22% 100%
-7-
Gambar 2. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2018
Dari gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar
pegawai sejumlah 16 orang pegawai (70%) berpendidikan sarjana di bidang
hukum, ekonomi, sosial, dan teknik.
Di bawah ini terlihat komposisi Biro Hukum dan Organisasi
berdasarkan usia pada tahun 2018 sebagian besar merupakan pegawai
dengan usia produktif, dengan komposisi paling banyak pegawai dengan
usia produktif 25-34 tahun sebanyak 9 (39,1%) orang, pegawai dengan usia
35-39 tahun sebanyak 4 (17,4%) orang serta pegawai dengan usia 40-49
tahun sebanyak 6 (26,1%) orang dan >50 tahun sebanyak 4 (17,4%)) orang.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 20198
-8-
Gambar 3. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi Berdasarkan Usia
Tahun 2018
Dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis
merupakan tantangan bagi Biro Hukum dan Organisasi untuk dapat
melakukan kualitas kelembagaan dan memprediksi kebutuhan SDM dalam
rangka menghadapi dinamika lingkungan strategis tersebut. Adapun
proyeksi kebutuhan SDM Biro Hukum dan Organisasi untuk mendukung
tugas dan fungsinya berdasarkan analisis beban kerja sesuai tabel 3.
Tabel 3. Kebutuhan SDM Biro Hukum dan Organisasi sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2018
KETERANGAN
Bagian Peraturan
Perundang-undangan
Bagian Advokasi Hukum
Bagian Organisasi
Subbagian Tata
Usaha
Total
Kebutuhan SDM 17 11 9 11 47 SDM yang tersedia 5 3 1 1 10 SDM pensiun, pindah, dan lain-lain
0 2 0 0 2
Kekurangan SDM 12 8 8 10 38
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 9
-8-
Gambar 3. Profil Pegawai Biro Hukum dan Organisasi Berdasarkan Usia
Tahun 2018
Dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis
merupakan tantangan bagi Biro Hukum dan Organisasi untuk dapat
melakukan kualitas kelembagaan dan memprediksi kebutuhan SDM dalam
rangka menghadapi dinamika lingkungan strategis tersebut. Adapun
proyeksi kebutuhan SDM Biro Hukum dan Organisasi untuk mendukung
tugas dan fungsinya berdasarkan analisis beban kerja sesuai tabel 3.
Tabel 3. Kebutuhan SDM Biro Hukum dan Organisasi sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2018
KETERANGAN
Bagian Peraturan
Perundang-undangan
Bagian Advokasi Hukum
Bagian Organisasi
Subbagian Tata
Usaha
Total
Kebutuhan SDM 17 11 9 11 47 SDM yang tersedia 5 3 1 1 10 SDM pensiun, pindah, dan lain-lain
0 2 0 0 2
Kekurangan SDM 12 8 8 10 38
-9- Selain fungsional umum, saat ini Biro Hukum dan Organisasi
memiliki calon pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama sebanyak 3 (tiga) orang yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan perancang peraturan perundang-undangan di
Kementerian Hukum dan HAM, dan sedang dalam proses pengajuan
sebagai Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama.
Selain jabatan fungsional di atas, Biro Hukum dan Organisasi
membutuhkan Jabatan Fungsional Arsiparis, Analis Kebijakan, dan
Pranata Komputer serta berbagai jabatan pelaksana untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut saat ini Biro Hukum dan
Organisasi dalam pelaksanaan kegiatan dibantu oleh 18 (delapan belas)
pegawai Non ASN atau 43% dari jumlah pegawai Biro Hukum dan
Organisasi. Perbandingan kebutuhan jabatan dengan yang ada saat ini
ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan antara Jabatan yang dibutuhkan dengan yang ada saat ini Tahun 2018
No Jabatan Jumlah pegawai Saat Ini
Kebutuhan SDM
berdasarkan ABK
Kekurangan
Jabatan
1 Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Pertama 3 6 3
2 Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Muda 0 7 7
3 Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Madya 0 1 1
4 Pengelola Layanan Advokasi Hukum 2 11 9
5 Analis Penyusunan Standar 2 0 0
6 Analis Kebijakan Ahli Muda 0 1 1
7 Analis Kebijakan Ahli Pertama 0 2 2
8 Analis Kelembagaan/Organisasi 0 2 2
9 Analis Tata Laksana 1 2 1
10 Pengadministrasi Keuangan 2 4 2
11 Pengadministrasi Umum 0 5 4
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201910
-10-
No Jabatan Jumlah pegawai Saat Ini
Kebutuhan SDM
berdasarkan ABK
Kekurangan
Jabatan
12 Arsiparis Pertama 0 2 2
13 Pranata Komputer Ahli Pertama 0 1 1
14 Caraka 0 2 2
15 Pengelola Barang Milik Negara 0 1 1
Jumlah 10 47 38
Pada tahun 2018, BPOM melakukan rekrutmen sejumlah 1.078
pegawai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan formasi pegawai untuk
Biro Hukum dan Organisasi sejumlah 6 (enam) pegawai CASN, dengan
rincian 2 (dua) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, 1
(satu) Arsiparis Terampil/Pelaksana, 1 (satu) Pengelola Barang Milik Negara
(BMN), dan 2 (dua) Analisis Kelembagaan sehingga dapat memenuhi
kebutuhan SDM berdasarkan ABK di Biro Hukum dan Organisasi.
1.1.4. Capaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2017 Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan renstra
2015-2019, pada tahun 2015 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel 5:
Tabel 5. Capaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2017
Sasaran Strategis/
Sasaran Kegiatan Indikator
2015 2016 2017
Target Realisasi Capaian Kategori Target Realisasi Capaian Kategori Target Realisasi Capaian Kategori
Meningkatnya kuantitas dan Kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan
Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan
20 23 115% Memuaskan 25 27 108% Memuaskan 25 30 120% Memuaskan
Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun
150 274 182.66% Tidak dapat disimpulkan
200 224 112% Memuaskan 200 377
188.5% Tidak dapat disimpulkan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan
Jumlah Layanan Advokasi Hukum yang diberikan
150 380 253.33% Tidak dapat disimpulkan
220 275 125% Memuaskan 220 291 132.27% Tidak dapat disimpulkan
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 11
-11- Sasaran
Strategis/ Sasaran Kegiatan
Indikator 2015 2016 2017
Target Realisasi Capaian Kategori Target Realisasi Capaian Kategori Target Realisasi Capaian Kategori
BPOM
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk
hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan.
Indikator sasaran kegiatan ini ada 2 (dua), yaitu:
1. Jumlah dokumen peraturan Kepala BPOM yang diundangkan.
Realisasi indikator pada tahun 2017 sebesar 30 peraturan atau telah
melampaui dari target 25 peraturan yang ditetapkan, dengan pencapaian
120% (kategori memuaskan). Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan
dengan capaian pada indikator tahun 2016 yaitu 108% dan tahun 2015
yaitu 115%. Pencapaian indikator sasaran kegiatan ini adalah
menunjukkan hasil “memuaskan”.
2. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun.
Realisasi indikator pada tahun 2017 sebesar 377 rancangan atau
telah melampui dari target sebesar 200 rancangan, dengan pencapaian
188.5% (kategori tidak dapat disimpulkan). Capaian ini lebih tinggi jika
dibandingkan dengan capaian pada indikator tahun 2016 yaitu 112%
(kategori memuaskan) dan tahun 2015 yaitu 182.66% (kategori tidak dapat
disimpulkan). Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan permintaan
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dari unit kerja
antara lain rancangan keputusan, rancangan MoU atau perjanjian
kerjasama yang melebihi target. Pencapaian sasaran kegiatan ini
menunjukkan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” untuk itu diperlukan reviu
target dan definisi operasional pada tahun 2018 untuk perbaikan di tahun
2019.
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan
BPOM. Indikator sasaran kegiatan ini adalah Jumlah Layanan Bantuan
Hukum yang diberikan. Realisasi indikator ini pada tahun 2017 sebesar 291
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201912
-12- layanan atau telah melampaui dari target 220 layanan, dengan pencapaian
132.27% (kategori tidak dapat disimpulkan). Capaian ini lebih tinggi jika
dibandingkan dengan capaian pada indikator tahun 2016 yaitu 125%
(kategori memuaskan) dan tahun 2015 yaitu 253.33% (kategori tidak dapat
disimpulkan). Hal ini terjadi karena adanya peningkatan permintaan
layanan advokasi hukum dalam menangani berbagai perkara hukum/kasus
hukum di bidang obat dan makanan yang dihadapi BPOM sebagai
konsekuensi dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan.
Pencapaian sasaran kegiatan ini adalah “Tidak Dapat Disimpulkan” namun
pada tahun 2018 dilakukan reviu target dan definisi operasional.
Tabel 6. Capaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2017
Sasaran Strategis/
Sasaran Kegiatan Indikator
2015 2016 2017
Target Realisasi Capaian Kategori Target Realisasi Capaian Kategori Target Realisasi Capaian Kategori
Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi
Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
1 1 100% Baik 1 1 100% Baik 1 1 100% Baik
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Kajian Organisasi, Tata Laksana, dan
Reformasi Birokrasi. Indikator sasaran kegiatan ini adalah jumlah kajian
organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi. Realisasi indikator ini
sebesar 1 kajian sesuai target yang ditetapkan yaitu 1 kajian, dengan
pencapaian 100% (kategori baik). Capaian ini sama dengan capaian pada
tahun 2016 yaitu 100% (kategori baik) dan tahun 2015 yaitu 100%
(kategori baik). Pencapaian sasaran kegiatan ini adalah “Baik” karena dapat
memenuhi 100% target indikator yaitu tersusunnya 1 (satu) kajian tentang
penataan dan penguatan organisasi berupa Rancangan Peraturan Presiden
tentang BPOM.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 13
-13-
1.2. Potensi dan Permasalahan Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun
eksternal BPOM, potensi dan permasalahan yang dihadapi Biro Hukum dan
Organisasi tidak terlepas dari potensi dan permasalahan BPOM yang
semakin kompleks. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Biro
Hukum dan Organisasi perlu melakukan analisis terhadap faktor
lingkungan termasuk isu-isu yang dapat mempengaruhi tujuan dan
sasaran kinerja.
1.2.1. Penataan Peraturan Perundang-undangan Dalam era perdagangan bebas dunia saat ini, ditunjang dengan
perkembangan teknologi produksi dan sistem transportasi, potensi risiko
peredaran komoditas obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan
persyaratan juga semakin meningkat. Untuk melindungi masyarakat dari
peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,
khasiat/manfaat, dan mutu tersebut, perlu memperkuat sistem
pengawasan obat dan makanan.
Salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan
makanan adalah memperkuat infrastruktur pengawasan obat dan
makanan, antara lain dengan melakukan penyiapan penguatan
legislasi/Undang-Undang yang dapat melegitimasi kewenangan BPOM serta
pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang
pengawasan obat dan makanan.
Dalam pelaksanaan penguatan legislasi dan regulasi terkait
pengawasan obat dan makanan, Biro Hukum dan Organisasi bekerja sama
dengan unit kerja di lingkungan BPOM baik dalam tahap perencanaan
maupun dalam pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dengan pemangku kepentingan terkait hingga peraturan dapat
ditetapkan dan diundangkan serta penyebarluasannya.
Dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan BPOM juga
harus memperhatikan pembagian tugas dan kewenangan antara
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201914
-14-
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai tugas yang bersifat
konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan dari undang-undang
tersebut di tingkat daerah, BPOM sebagai pemerintah pusat yang menjadi
penjuru pengawasan di bidang obat dan makanan perlu turut serta dalam
penyiapan dan pengawalan ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK). NSPK yang merupakan peraturan perundang-undangan ini
nantinya harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dalam
penyusunan regulasi baik berupa Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten
maupun Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
Peraturan tersebut di atas harus disikapi dengan cepat karena akan
mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM. sehingga pencapaian
kinerja (tujuan dan sasaran strategis) organisasi BPOM tidak optimal.
1.2.2. Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Hukum dan Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Lembaga Pemerintah
Nonkementerian (LPNK) yang merupakan Badan tata usaha negara
didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang
melegitimasi kewenangan Badan tersebut. Penerbitan regulasi/kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan LPNK seperti halnya BPOM berada dalam batas-
batas yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang memberikan
wewenang-wewenang tersebut. Kewenangan tata usaha negara BPOM tidak
hanya terkait dengan tugas pengawasan obat dan makanan saja tetapi
wewenang lain yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut, seperti
wewenang di bidang manajemen sumber daya manusia, pengadaan
barang/jasa pemerintah, dan sebagainya.
Pelaksanaan kebijakan hukum, penegakan hukum dan wewenang-
wewenang lainnya tersebut diimplementasikan dalam tindakan-tindakan
aparat sipil negara BPOM dalam melakukan pengawasan obat dan
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 15
-14-
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai tugas yang bersifat
konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan dari undang-undang
tersebut di tingkat daerah, BPOM sebagai pemerintah pusat yang menjadi
penjuru pengawasan di bidang obat dan makanan perlu turut serta dalam
penyiapan dan pengawalan ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK). NSPK yang merupakan peraturan perundang-undangan ini
nantinya harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dalam
penyusunan regulasi baik berupa Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten
maupun Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
Peraturan tersebut di atas harus disikapi dengan cepat karena akan
mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM. sehingga pencapaian
kinerja (tujuan dan sasaran strategis) organisasi BPOM tidak optimal.
1.2.2. Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Hukum dan Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Lembaga Pemerintah
Nonkementerian (LPNK) yang merupakan Badan tata usaha negara
didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang
melegitimasi kewenangan Badan tersebut. Penerbitan regulasi/kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan LPNK seperti halnya BPOM berada dalam batas-
batas yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang memberikan
wewenang-wewenang tersebut. Kewenangan tata usaha negara BPOM tidak
hanya terkait dengan tugas pengawasan obat dan makanan saja tetapi
wewenang lain yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut, seperti
wewenang di bidang manajemen sumber daya manusia, pengadaan
barang/jasa pemerintah, dan sebagainya.
Pelaksanaan kebijakan hukum, penegakan hukum dan wewenang-
wewenang lainnya tersebut diimplementasikan dalam tindakan-tindakan
aparat sipil negara BPOM dalam melakukan pengawasan obat dan
-15-
makanan. Tindakan aparat sipil negara yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan akan turut menghambat tujuan dan
pencapaian target BPOM. Ketidakcermatan dan penyimpangan hukum
aparat sipil negara BPOM dalam pelaksanaan tugasnya berpotensi
menimbulkan koreksi masyarakat terhadap kinerja BPOM yang pada
akhirnya apabila tidak diantisipasi dan ditangani akan turut menghambat
tercapainya tujuan dan target organisasi. Koreksi tersebut secara formal
dilakukan melalui upaya hukum, baik somasi, gugatan perdata/niaga,
gugatan tata usaha negara, praperadilan, laporan kepada pihak Kepolisian
dan Kejaksaan, serta upaya hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan
hukum BPOM merupakan tugas dan fungsi unit kerja BPOM yang
membidangi urusan legal/hukum. Unit kerja yang memiliki tugas
mendukung pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum dalam struktur
BPOM adalah Biro Hukum dan Organisasi. Biro Hukum dan Organisasi
dalam hal ini Bagian Advokasi Hukum dituntut memiliki peran yang kuat
dalam mendukung pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum
dengan memberikan advokasi bantuan hukum berupa pertimbangan
hukum dalam pengambilan kebijakan-kebijakan hukum BPOM,
penanganan kasus/perkara hukum terkait pelaksanaan kebijakan hukum
dan penegakan hukum di lingkungan BPOM.
Layanan advokasi hukum yang diberikan tidak terbatas pada
pendampingan hukum dan penanganan kasus/perkara hukum yang terjadi
akibat pelaksanaan tugas BPOM serta pelaksanaan tugas lainnya, tetapi
juga layanan advokasi hukum dalam memberikan pemahaman
menyeluruh terkait peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan
obat dan makanan di lingkungan BPOM, melalui penyuluhan hukum yang
meliputi juga pembahasan kasus/perkara hukum yang dapat menjadi
lesson learnt dalam pelaksanaan kebijakan hukum dan penegakan hukum
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201916
-16-
BPOM, sehingga pelaksanaan pengawasan obat dan makanan selalu dalam
koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.
1.2.3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan berdampak
langsung terhadap ketahanan nasional dan merupakan upaya melawan
kejahatan kemanusiaan, yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan,
aspek sosial/kemanusiaan, aspek ekonomi, serta aspek keamanan dan
ketertiban masyarakat yang bersifat multisektor dan multilevel
pemerintahan baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Mempertimbangkan strategisnya pengawasan Obat dan Makanan
dalam sistem pembangunan nasional serta guna meningkatkan efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan, telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor
3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan
Makanan, yang menginstruksikan K/L/D untuk mengambil langkah-
langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk
melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan
Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini,
Kepala BPOM diinstruksikan untuk mengoordinasikan pelaksanaan
pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Peran BPOM
sebagai koordinator membutuhkan penguatan kelembagaan.
Penguatan kelembagaan BPOM dilakukan di antaranya melalui
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat
dan Makanan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan
susunan organisasi BPOM. Perpres tentang BPOM difokuskan pada
penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan Deputi Bidang
Penindakan serta peningkatan unit pengawas intern setingkat Inspektorat
Utama. Tindaklanjut dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 telah diundangkan
Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 17
-16-
BPOM, sehingga pelaksanaan pengawasan obat dan makanan selalu dalam
koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.
1.2.3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan berdampak
langsung terhadap ketahanan nasional dan merupakan upaya melawan
kejahatan kemanusiaan, yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan,
aspek sosial/kemanusiaan, aspek ekonomi, serta aspek keamanan dan
ketertiban masyarakat yang bersifat multisektor dan multilevel
pemerintahan baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Mempertimbangkan strategisnya pengawasan Obat dan Makanan
dalam sistem pembangunan nasional serta guna meningkatkan efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan, telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor
3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan
Makanan, yang menginstruksikan K/L/D untuk mengambil langkah-
langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk
melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan
Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini,
Kepala BPOM diinstruksikan untuk mengoordinasikan pelaksanaan
pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Peran BPOM
sebagai koordinator membutuhkan penguatan kelembagaan.
Penguatan kelembagaan BPOM dilakukan di antaranya melalui
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat
dan Makanan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan
susunan organisasi BPOM. Perpres tentang BPOM difokuskan pada
penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan Deputi Bidang
Penindakan serta peningkatan unit pengawas intern setingkat Inspektorat
Utama. Tindaklanjut dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 telah diundangkan
Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
-17-
BPOM, Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, serta Peraturan BPOM Nomor
12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan BPOM. Untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan di daerah, perlu penguatan UPT BPOM di seluruh provinsi serta
pembentukan kabupaten/kota tertentu secara bertahap sesuai kebutuhan
organisasi.
1.2.4. Penataan dan Penguatan Tata Laksana Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan
dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan
publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality
Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui
jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan
perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara
berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM
berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang
berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus
meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh
pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik dalam pemerintah yang bersih.
Seluruh unit kerja di lingkungan BPOM wajib menerapkan QMS ISO
9001:2015 BPOM. Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan
kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO
9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek
pengendalian risiko serta integrasi dengan Standar Akreditasi Laboratorium
Pengujian/Kalibrasi ISO 17025:2017 dalam hal meminimalisir sistem
dokumentasi mutu.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201918
-18-
Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015
mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan
manfaat positif bagi BPOM dalam hal:
a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui
pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai
organisasi penyelenggara pelayanan publik.
b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan
berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.
Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan permasalahan di atas
maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:
1. Penguatan dasar hukum pengawasan obat dan makanan melalui
pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat
dan Makanan.
2. Penguatan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-
undangan.
Untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan
diperlukan adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan
perundang-undangan. Sistem pengendalian meliputi beberapa aspek
pengendalian proses maupun pengendalian dokumen serta batas
waktu yang harus dilaksanakan antara Direktorat Standardisasi
dikoordinasikan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan adanya sistem
pengendalian yang berjalan optimal diharapkan dapat terbentuk
peraturan perundang-undangan yang harmonis, serta dapat berlaku
efektif dalam pengawasan obat dan makanan.
3. Penguatan advokasi hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.
Sebagai Badan Publik, setiap kebijakan yang dilakukan BPOM
berdampak pada masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan tugas di
bidang pengawasan obat dan makanan berpotensi menimbulkan
koreksi dari masyarakat. Koreksi tersebut dapat berupa gugatan
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 19
-18-
Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015
mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan
manfaat positif bagi BPOM dalam hal:
a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui
pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai
organisasi penyelenggara pelayanan publik.
b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan
berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.
Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan permasalahan di atas
maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:
1. Penguatan dasar hukum pengawasan obat dan makanan melalui
pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat
dan Makanan.
2. Penguatan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-
undangan.
Untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan
diperlukan adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan
perundang-undangan. Sistem pengendalian meliputi beberapa aspek
pengendalian proses maupun pengendalian dokumen serta batas
waktu yang harus dilaksanakan antara Direktorat Standardisasi
dikoordinasikan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan adanya sistem
pengendalian yang berjalan optimal diharapkan dapat terbentuk
peraturan perundang-undangan yang harmonis, serta dapat berlaku
efektif dalam pengawasan obat dan makanan.
3. Penguatan advokasi hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.
Sebagai Badan Publik, setiap kebijakan yang dilakukan BPOM
berdampak pada masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan tugas di
bidang pengawasan obat dan makanan berpotensi menimbulkan
koreksi dari masyarakat. Koreksi tersebut dapat berupa gugatan
-19-
hukum, laporan pidana, dan tuntutan Hukum lainnya. Biro Hukum
dan Organisasi sebagai unit kerja yang membidangi hukum dituntut
perannya dalam mendukung agar setiap kebijakan hukum BPOM
selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Mengingat luasnya wilayah kerja dan sektor yang menjadi
tanggung jawab BPOM dalam melaksanakan tugasnya, dibutuhkan
kuantitas dan kualitas SDM yang memadai dalam menangani
kasus/perkara hukum yang timbul.
4. Penataan dan penguatan kelembagaan BPOM.
Penataan dan penguatan kelembagaan baik terhadap dimensi
struktur organisasi dan proses organisasi untuk mewujudkan
organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.
5. Penataan dan penguatan tata laksana melalui penerapan sistem
manajemen mutu ISO 9001:2015 yang diintegrasikan dengan
penerapan ISO 17025:2017 untuk Laboratorium Pengujian/Kalibrasi.
6. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan Indeks
Reformasi Birokrasi BPOM.
7. Penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar
kearsipan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Biro
Hukum dan Organisasi.
Analisis Lingkungan Strategis Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal
dapat dilihat dalam gambar 6 berikut:
Tabel 7. Rangkuman Analisis SWOT KEKUATAN KELEMAHAN
1. Kualitas SDM Biro Hukum dan Organisasi yang memadai
2. Penerapan sistem manajemen mutu telah diimplementasi dengan baik
3. Pedoman kerja yang jelas
1. Jumlah pegawai belum memadai 2. Sarana dan Prasarana yang belum
memadai 3. Beberapa ASN belum memenuhi
standar kompetensi
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201920
-20-
4. Adanya Komitmen Pimpinan dan staf
4. Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tersedia
PELUANG TANTANGAN
1. Tingginya kebutuhan Unit Kerja lain terhadap Biro Hukum dan Organisasi untuk mendukung tugas dan fungsinya
2. Semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BPOM
3. Rekomendasi Kepala Daerah terkait peningkatan klasifikasi dan/atau pembentukan UPT BPOM di daerah
4. Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundangan-undangan di BPOM semakin banyak untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan praturan perundang-undangan
1. Semakin meningkatnya ekspetasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Semakin meningkatnya kebutuhan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan
3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat
Tabel 8. Matriks Identifikasi Pemangku Kepentingan Biro Hukum dan Organisasi
No Pemangku Kepentingan Ekspektasi
1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
BPOM dapat menyusun rancangan undang-undangan tentang pengawasan di bidang obat dan makanan yang sesuai dengan harapan masyarakat BPOM dapat melaksanakan program dengan baik sesuai target yang ditetapkan dan anggaran yang diberikan
2 Kementerian PANRB
1. BPOM dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan RB.
2. BPOM dapat melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permen PANRB.
3. BPOM dapat menyusun proses bisnis dan SOP sesuai dengan Permen PANRB.
4. BPOM dapat melakukan penilaian kinerja unit penyelenggaran pelayanan publik sesuai dengan Permen PANRB.
3 Kementerian Kesehatan
BPOM dapat memberikan masukan dan/atau menyusun peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan
4 Kementerian Hukum dan HAM
BPOM dapat menyusun Rncangan Undang-undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 21
-20-
4. Adanya Komitmen Pimpinan dan staf
4. Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tersedia
PELUANG TANTANGAN
1. Tingginya kebutuhan Unit Kerja lain terhadap Biro Hukum dan Organisasi untuk mendukung tugas dan fungsinya
2. Semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BPOM
3. Rekomendasi Kepala Daerah terkait peningkatan klasifikasi dan/atau pembentukan UPT BPOM di daerah
4. Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundangan-undangan di BPOM semakin banyak untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan praturan perundang-undangan
1. Semakin meningkatnya ekspetasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Semakin meningkatnya kebutuhan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan
3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat
Tabel 8. Matriks Identifikasi Pemangku Kepentingan Biro Hukum dan Organisasi
No Pemangku Kepentingan Ekspektasi
1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
BPOM dapat menyusun rancangan undang-undangan tentang pengawasan di bidang obat dan makanan yang sesuai dengan harapan masyarakat BPOM dapat melaksanakan program dengan baik sesuai target yang ditetapkan dan anggaran yang diberikan
2 Kementerian PANRB
1. BPOM dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan RB.
2. BPOM dapat melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permen PANRB.
3. BPOM dapat menyusun proses bisnis dan SOP sesuai dengan Permen PANRB.
4. BPOM dapat melakukan penilaian kinerja unit penyelenggaran pelayanan publik sesuai dengan Permen PANRB.
3 Kementerian Kesehatan
BPOM dapat memberikan masukan dan/atau menyusun peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan
4 Kementerian Hukum dan HAM
BPOM dapat menyusun Rncangan Undang-undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-21-
No Pemangku Kepentingan Ekspektasi
5 Sekretariat Kabinet
BPOM dapat menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6 Badan Pembinaan Hukum dan Nasional
BPOM dapat menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7 Kejaksaan BPOM dapat melakukan penanganan perkara/kasus hukum dan pendampingan saksi/ahli terkait obat dan makanan
8 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
BPOM dapat menyusun perencanaan strategis dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bappenas.
9 Kepolisian RI BPOM dapat melakukan penanganan perkara/kasus hukum dan permohonan saksi/ahli terkait obat dan makanan
10 Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM
Biro Hukum dan Organisasi dapat melakukan koordinasi penyusunan perundang-undangan, advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana.
11 Konsultan/Pihak Ketiga
1. Memperoleh input bahan/informasi/data yang lengkap terkait kegiatan yang dikerjakan.
2. Biro Hukum dan Organisasi dapat bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan jasa konsultansi dan lainnya.
Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut di atas, Biro Hukum dan
Organisasi perlu menerapkan manajemen risiko dan peningkatan
berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201922
-22-
“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1. Visi Biro Hukum dan Organisasi merupakan unit organisasi pendukung dalam
sistem pengawasan obat dan makanan di bidang penyusunan peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan
penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, visi Biro Hukum dan Organisasi
sesuai dengan visi BPOM berdasarkan Renstra periode tahun 2015-2019
yaitu:
Dengan visi tersebut, diharapkan Biro Hukum dan Organisasi dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target Renstra
BPOM 2015-2019.
Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara
akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan
yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata Aman dan Daya Saing
adalah sebagai berikut:
Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan
Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko
yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/
dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada
manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat
dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan
mutunya terjamin.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 23
-22-
“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1. Visi Biro Hukum dan Organisasi merupakan unit organisasi pendukung dalam
sistem pengawasan obat dan makanan di bidang penyusunan peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan
penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, visi Biro Hukum dan Organisasi
sesuai dengan visi BPOM berdasarkan Renstra periode tahun 2015-2019
yaitu:
Dengan visi tersebut, diharapkan Biro Hukum dan Organisasi dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target Renstra
BPOM 2015-2019.
Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara
akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan
yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata Aman dan Daya Saing
adalah sebagai berikut:
Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan
Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko
yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/
dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada
manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat
dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan
mutunya terjamin.
-23-
Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang
telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun
internasional, sehingga produk lokal unggul dalam
menghadapi pesaing di masa depan.
2.2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Biro
Hukum dan Organisasi, sebagai berikut: 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan
komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian
produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi,
sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan
penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu
memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu,
diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.
Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu
disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.
Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan
semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka
perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu
pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan
analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang
dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.
Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan
meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi
dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.
BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis BPOM,
antara lain pada pengawasan sarana dan produk, BPOM secara
proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201924
-24-
importir bahan baku dan produsen. Di dalam mendukung
pelaksanaan misi ini, Biro Perencanaan dan Keuangan harus dapat
memperkuat pelaksanaan manajemen risiko pada semua proses bisnis
BPOM, mulai dari tahap identifikasi, analisis risiko, perencanaan
risiko, penanganan risiko, sampai pada pemantauan risiko.
2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat
dan Makanan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog”
control menjadi pro-active control dengan mendorong pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
(SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis
dalam dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha harus
bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat
dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang
diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan
bermutu.
Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan
mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang
aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Dengan pembinaan
secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai
kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan Obat
dan Makanan.
Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di
dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat
dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup
siginifikan. Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki
kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61 persen,
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 25
-24-
importir bahan baku dan produsen. Di dalam mendukung
pelaksanaan misi ini, Biro Perencanaan dan Keuangan harus dapat
memperkuat pelaksanaan manajemen risiko pada semua proses bisnis
BPOM, mulai dari tahap identifikasi, analisis risiko, perencanaan
risiko, penanganan risiko, sampai pada pemantauan risiko.
2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat
dan Makanan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog”
control menjadi pro-active control dengan mendorong pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
(SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis
dalam dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha harus
bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat
dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang
diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan
bermutu.
Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan
mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang
aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Dengan pembinaan
secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai
kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan Obat
dan Makanan.
Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di
dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat
dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup
siginifikan. Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki
kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61 persen,
-25-
sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 10,05 persen1. Hal ini
tentunya merupakan suatu potensi yang besar untuk industri
tersebut berkembang lebih pesat.
Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar
dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor
bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar
negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang.
Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional,
kosmetik, suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing.
Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung
dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu
diberikan oleh BPOM. Sehingga BPOM berkomitmen untuk
mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang
sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai
salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat
diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan
yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan
komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan
berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan
Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada
masyarakat serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya
sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk
Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat
berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan
dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah,
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201926
-26-
khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam
menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai
pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di
bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik
karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini
tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas
pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan
kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat
berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 7 dapat dilihat
hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam
pengawasan Obat dan Makanan.
Gambar 8. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 27
-26-
khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam
menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai
pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di
bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik
karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini
tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas
pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan
kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat
berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 7 dapat dilihat
hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam
pengawasan Obat dan Makanan.
Gambar 8. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
-27-
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber
daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang
kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal
penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait
dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang
kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan
kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya
tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya
sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya,
pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat
penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk
pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat
teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi
pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan
(empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/
organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan
fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang
sesuai dengan nilai organisasi.
Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan
dengan tugas dan fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market
yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat
BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu
produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar
aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM
mampu melindungi masyarakat dengan optimal.
Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja
dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip
organisasi pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu,
maka BPOM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201928
-28-
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar
informasi (knowledge sharing).
2.3. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan
harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam
melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-
kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota
organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah:
1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,
ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan
internasional.
4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang
baik.
5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
2.4. Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan
potensi dan permasalahan Biro Hukum dan Organisasi, tujuan
pembangunan tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Biro Hukum dan
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 29
-28-
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar
informasi (knowledge sharing).
2.3. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan
harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam
melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-
kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota
organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah:
1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,
ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan
internasional.
4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang
baik.
5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
2.4. Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan
potensi dan permasalahan Biro Hukum dan Organisasi, tujuan
pembangunan tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Biro Hukum dan
-29-
Organisasi sejalan dengan tujuan Sekretariat Utama yaitu: “Terwujudnya
dukungan manajemen pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien,
dan akuntabel.”
Berdasarkan tujuan Sekretariat Utama, ditetapkan tujuan Biro Hukum dan
Organisasi tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya penataan peraturan
perundang-undangan, layanan advokasi hukum yang terselesaikan, dan
penguatan organisasi dan tata laksana”.
2.5. Sasaran Strategis Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi serta tujuan
yang ingin dicapai Biro Hukum dan Organisasi, dengan mempertimbangkan
tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki.
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Peta Strategi Level 2 Biro Hukum
dan Organisasi yang diturunkan dari Peta Strategi level 1 dan Level 0, yaitu:
Gambar 8. Peta Strategi Level 0 BPOM
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201930
-30-
Gambar 9. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama
Gambar 10. Peta Strategi Level 2 Biro Hukum dan Organisasi
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 31
-30-
Gambar 9. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama
Gambar 10. Peta Strategi Level 2 Biro Hukum dan Organisasi
-31-
Sasaran Strategis Biro Hukum dan Organisasi yaitu:
1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan
Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019.
Biro Hukum dan Organisasi bertanggungjawab terhadap pencapaian
nilai RB BPOM yang terkait Penataan peraturan perundang-undagan,
penataan organisasi dan penataan tata laksana. Untuk mengukur
capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:
a) Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan dengan
target tahun 2019 adalah 3.
b) Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi, dengan target
2019 adalah 4,30.
c) Nilai RB BPOM penataan tata laksana, dengan target 2019 adalah
4,30
2. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan
manajemen Biro Hukum dan Organisasi.
Dalam sebuah organisasi, kepuasan pelanggan merupakan hal yang
sangat penting tidak hanya untuk pelanggan eksternal tetapi juga
untuk pelanggan internal. Pelayanan terhadap pelanggan internal
menjadi sangat penting karena menentukan kinerja organisasi dan
kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan internal
akan menjadi salah satu dasar dalam pencapaian tujuan organisasi.
Jika pelayanan terhadap pelanggan internal terhambat maka akan
menghambat kinerja organisasi, demikian pula sebaliknya. Untuk itu
Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi yang mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta
pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana. Biro Hukum
dan Organisasi berupaya memberikan layanan dukungan manajamen
seoptimal mungkin untuk mampu memberikan kepuasan bagi
pelanggan internalnya untuk mampu berkinerja secara optimal.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201932
-32-
Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya
adalah Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan
manajemen Biro Hukum dan Organisasi, dengan target 2019 adalah
61.
3. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan
Organisasi
Dalam mendukung RB BPOM, Biro Hukum dan Organisasi memiliki
peran dan tanggungjawab terhadap 3 (tiga) area perubahan RB dari 8
(delapan) area perubahan RB, antara lain area perubahan Penataan
Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi
dan Penataan Tatalaksana.
Untuk mengukur pencapaian aksi sesuai dengan roadmap BPOM
Tahun 2015-2019 bidang Peraturan Perundang-Undangan,
Organisasi dan Tata Laksana.
Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya
adalah Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro
Hukum dan Organisasi, dengan target tahun 2019 adalah 100%
4. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran
Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya
tujuan BPOM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik salah
satunya dapat tergambar melalui terbentuknya organisasi yang tepat
fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran melalui penguatan
kelembagaan/organisasi dan tata laksana.
Penguatan kelembagaan/organisasi merupakan hal mendasar untuk
mendukung pencapaian tujuan BPOM. Penataan dan penguatan
organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.
Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sistem dan prosedur kerja.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 33
-32-
Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya
adalah Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan
manajemen Biro Hukum dan Organisasi, dengan target 2019 adalah
61.
3. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan
Organisasi
Dalam mendukung RB BPOM, Biro Hukum dan Organisasi memiliki
peran dan tanggungjawab terhadap 3 (tiga) area perubahan RB dari 8
(delapan) area perubahan RB, antara lain area perubahan Penataan
Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi
dan Penataan Tatalaksana.
Untuk mengukur pencapaian aksi sesuai dengan roadmap BPOM
Tahun 2015-2019 bidang Peraturan Perundang-Undangan,
Organisasi dan Tata Laksana.
Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya
adalah Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro
Hukum dan Organisasi, dengan target tahun 2019 adalah 100%
4. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran
Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya
tujuan BPOM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik salah
satunya dapat tergambar melalui terbentuknya organisasi yang tepat
fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran melalui penguatan
kelembagaan/organisasi dan tata laksana.
Penguatan kelembagaan/organisasi merupakan hal mendasar untuk
mendukung pencapaian tujuan BPOM. Penataan dan penguatan
organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.
Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sistem dan prosedur kerja.
-33-
Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya
adalah ratio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan
tata laksana terhadap total rekomendasi, dengan target 2019 adalah
100%.
5. Tersedianya peraturan perundangan-undangan dan advokasi hukum
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh
BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup
pengawasan pre-market dan post-market. Salah satu subsistem itu
adalah standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar,
regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan
Makanan. Biro Hukum dan Organisasi dalam hal ini perlu mengawal
pemenuhan regulasi/standar sesuai dengan rencana pelaksanaan
dalam kerangka regulasi. Peran Biro Hukum dan Organisasi sangat
strategis untuk menjaga harmonisasi setiap peraturan perundang-
undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan sehingga tidak
berbenturan dan duplikasi serta mendorong rancangan
standar/regulasi menjadi produk hukum yang siap diundangkan.
Biro Hukum dan Organisasi perlu memperkuat fungsinya dalam
menilai dampak peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan bagi masyarakat.
Dalam mendukung pelaksanaan pengambilan kebijakan hukum dan
penegakan hukum, Biro Hukum dan Organisasi berperan dalam hal
pemberian advokasi hukum, termasuk menangani perkara hukum
yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.
Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya
adalah:
a) Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun, dengan
target tahun 2019 adalah 100%
b) Persentase advokasi hukum yang diselesaikan, dengan target
tahun 2019 adalah 100%
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201934
-34-
6. Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi BPOM sesuai road map
RB BPOM 2015-2019
Biro Hukum dan Organisasi memiliki tanggungjawab terhadap
pemenuhan RB, dalam hal ini adalah terkait pemenuhan
akuntabilitas kinerja tingkat entitas Unit Organisasi sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pemenuhan RB Biro Hukum dan Organisasi tersebut diharapkan
mampu meningkatkan manajemen kinerja yang akan berdampak
pada peningkatan kualitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi.
Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya
adalah Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi, dengan target 2019
adalah 70.
Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah
sebagai berikut:
Tabel 9 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator
Visi Misi Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
Obat dan
Makanan
Aman
Meningkatk
an
Kesehatan
Masyarakat
1. Meningkatkan
sistem
pengawasan
Obat dan
Makanan
berbasis risiko
untuk
Terwujudnya
penataan
peraturan
perundang-
undangan,
layanan
advokasi
Meningkatnya
capaian RB BPOM di
lingkup Biro Hukum
dan Organisasi sesuai
roadmap RB BPOM
2015-2019
1. Nilai RB BPOM penataan
peraturan perundang-
undangan
2. Nilai RB BPOM penataan
dan penguatan organisasi
3. Nilai RB BPOM penataan
tata laksana
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 35
-35-
Visi Misi Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator
dan Daya
Saing
Bangsa
melindungi
masyarakat
2. Mendorong
kapasitas dan
komitmen
pelaku usaha
dalam
memberikan
jaminan
keamanan Obat
dan Makanan
serta
memperkuat
kemitraan
dengan
pemangku
kepentingan
3. Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
BPOM
hukum yang
terselesaikan,
dan penguatan
tata laksana
organisasi
Meningkatnya
kepuasan internal
BPOM terhadap
layanan dukungan
manajemen Biro
Hukum dan
Organisasi
4. Indeks kepuasan internal
BPOM terhadap layanan
dukungan manajemen Biro
Hukum dan Organisasi
Terlaksananya
rencana aksi RB
BPOM di lingkup Biro
Hukum dan
Organisasi
5. Persentase realisasi
rencana aksi RB BPOM di
lingkup Biro Hukum dan
Organisasi
Organisasi yang tepat
fungsi, tepat proses,
dan tepat ukuran
6. Rasio tindak lanjut
rekomendasi hasil evaluasi
organisasi dan tata
laksanan terhadap total
rekomendasi
Tersedianya
peraturan
Perundangan-
undangan
7. Persentase peraturan
perundang-undangan yang
disusun
8. Persentase advokasi
hukum yang diselesaikan
Terwujudnya RB Biro
Hukum dan
Organisasi BPOM
sesuai road map RB
BPOM 2015-2019
9. Nilai AKIP Biro Hukum
dan Organisasi
Kesembilan indikator pada tabel 9 ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201936
-36-
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan
gizi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode
2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus
pengawasan Obat dan Makanan.
Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:
1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif
melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil
pengawasan;
2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitas industri obat dan Makanan
dalam rangka peningkatan daya saing;
3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam
pengawasan obat dan makanan.
4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan
Makanan;
Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan
strategi sebagai berikut:
1) Penguatan Regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan
Makanan.
2) Penguatan Kelembagaan BPOM.
3) Revitalisasi Pelayanan Publik BPOM.
4) Revitalisasi Sistem Manajemen Informasi Obat dan Makanan.
5) Revitalisasi Pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan
Obat dan Makanan.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 37
-36-
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan
gizi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode
2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus
pengawasan Obat dan Makanan.
Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:
1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif
melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil
pengawasan;
2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitas industri obat dan Makanan
dalam rangka peningkatan daya saing;
3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam
pengawasan obat dan makanan.
4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan
Makanan;
Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan
strategi sebagai berikut:
1) Penguatan Regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan
Makanan.
2) Penguatan Kelembagaan BPOM.
3) Revitalisasi Pelayanan Publik BPOM.
4) Revitalisasi Sistem Manajemen Informasi Obat dan Makanan.
5) Revitalisasi Pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan
Obat dan Makanan.
-37-
6) Koordinasi dan Sinergisme Lintas Sektor dalam Sistem Pengawasan
Terpadu.
7) Revitalisasi Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan.
8) Revitalisasi Komunikasi Publik.
1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA
Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka
arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretaris
Utama (Settama) tahun 2015-2019 adalah:
1. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif
melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil
pengawasan;
2. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam
pengawasan obat dan makanan;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Settama meliputi:
1. Penguatan regulasi dan kelembagaan secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
3. Penguatan implementasi RB dan SAKIP.
4. Peningkatan pelayanan publik.
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasaranan penunjang maupun utama
dalam mendukung penguatan pengawasan obat dan makanan.
6. Penguatan dukungan penegakan hukum.
7. Penguatan jejaring nasional dan internasional.
8. Peningkatan partisipasi masyarakat.
Penguatan komunikasi publik
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201938
-38-
1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Renstra BPOM dan Settama
periode 2015-2019, maka Biro Hukum dan Organisasi menetapkan arah
kebijakan yaitu:
1. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif
melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil
pengawasan;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Biro Hukum dan
Organisasi meliputi:
1. Penguatan regulasi dan kelembagaan secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
3. Penguatan implementasi RB dan SAKIP.
4. Penguatan dukungan penegakan hukum.
Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi dari Settama,
melaksanakan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program generik
Settama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan
Biro Hukum dan Organisasi yaitu Koordinasi penyusunan peraturan
perundang-undangan, advokasi hukum dan organisasi dan tata laksana.
1.4. KERANGKA REGULASI Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi di Settama
memerlukan dukungan regulasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi
hukum dan organisasi dan tata laksana.
Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan Biro Hukum dan Organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Regulasi tentang Regulatory Impact Analysis (RIA) terhadap rancangan
kebijakan/ regulasi atau terhadap regulasi yang sudah berlaku.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 39
-38-
1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Renstra BPOM dan Settama
periode 2015-2019, maka Biro Hukum dan Organisasi menetapkan arah
kebijakan yaitu:
1. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif
melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil
pengawasan;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Biro Hukum dan
Organisasi meliputi:
1. Penguatan regulasi dan kelembagaan secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
3. Penguatan implementasi RB dan SAKIP.
4. Penguatan dukungan penegakan hukum.
Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi dari Settama,
melaksanakan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program generik
Settama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan
Biro Hukum dan Organisasi yaitu Koordinasi penyusunan peraturan
perundang-undangan, advokasi hukum dan organisasi dan tata laksana.
1.4. KERANGKA REGULASI Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi di Settama
memerlukan dukungan regulasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi
hukum dan organisasi dan tata laksana.
Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan Biro Hukum dan Organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Regulasi tentang Regulatory Impact Analysis (RIA) terhadap rancangan
kebijakan/ regulasi atau terhadap regulasi yang sudah berlaku.
-39-
2. Regulasi tentang Pedoman Penanganan Kasus/Perkara Hukum di
lingkungan Badan POM
3. Kebijakan tentang Penunjukan Tim Ahli Dalam Perkara Hukum di
Bidang Obat dan Makanan.
4. Reviu regulasi tentang organisasi dan tata laksana
1.5. KERANGKA KELEMBAGAAN Aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh
Biro Hukum dan Organisasi agar lebih efisien dan efektif adalah:
1. Penyempurnaan struktur organisasi pada unit organisasi induk BPOM
untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis eksternal dan
internal organisasi.
2. Penguatan kelembagaan UPT Balai POM melalui peningkatan klasifikasi
menjadi Balai Besar POM sesuai Kerangka Kelembagaan Subbidang
Kesehatan dan Gizi Masyarakat berdasarkan Buku II Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
3. Pembentukan Loka POM di Kabupaten/Kota tertentu secara bertahap
sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan rekomendasi Kepala Daerah
serta kriteria klasifikasi yang mempengaruhi beban kerja tugas dan
fungsi UPT BPOM.
4. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan BPOM dalam
penyelenggaraan pelayanan di bidang peraturan perundang-undangan,
advokasi hukum dan organisasi dan tata laksana.
5. Pemantapan pengelolaan SDM ASN di lingkungan Biro Hukum dan
Organisasi mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisa
jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan
profesionalisme ASN dan penilaian kinerja individu ASN.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201940
-40-
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
a. Target Kinerja
Sesuai Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Hukum dan Organisasi yang
telah ditetapkan maka target kinerja indikator masing-masing sasaran
strategis (Program) pada tabel 11 adalah sebagai berikut:
Tabel 11 Sasaran Strategis, Sasaran Program,
Indikator dan Target Kinerja (OTK Lama)
Unit Kerja
Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan
Indikator Target Kinerja
2015 2016 2017
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Meningkatnya kuantitas dan Kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan
1. Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan
20 peraturan
25 peraturan
25 peraturan
2. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun
150 rancangan
200 rancangan
200 rancangan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan
150 layanan
220 layanan
220 layanan
Biro Perencanaan dan Keuangan
Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi
Jumlah kajian organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi
1 kajian 1 kajian 1 kajian
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 41
-40-
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
a. Target Kinerja
Sesuai Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Hukum dan Organisasi yang
telah ditetapkan maka target kinerja indikator masing-masing sasaran
strategis (Program) pada tabel 11 adalah sebagai berikut:
Tabel 11 Sasaran Strategis, Sasaran Program,
Indikator dan Target Kinerja (OTK Lama)
Unit Kerja
Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan
Indikator Target Kinerja
2015 2016 2017
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Meningkatnya kuantitas dan Kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan
1. Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan
20 peraturan
25 peraturan
25 peraturan
2. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun
150 rancangan
200 rancangan
200 rancangan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan
150 layanan
220 layanan
220 layanan
Biro Perencanaan dan Keuangan
Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi
Jumlah kajian organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi
1 kajian 1 kajian 1 kajian
-41-
Tabel 12. Sasaran Strategis Indikator dan Target Kinerja (OTK Baru)
Sasaran Strategis
Indikator Target Kinerja 2018 2019
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019
Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan
2,85 3
Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi 4,15 4,30
Nilai RB BPOM penataan tata laksana 4,00 4,30
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi
Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi
60 61
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi
Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi
100 100
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran
Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi
100 100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum
Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun
100 100
Persentase advokasi hukum yang diselesaikan
100 100
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015- 2019
Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi
68 70
Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, Biro Hukum dan
Organisasi perlu menjabarkan strategi dan kegiatan strategis tersebut
dalam kegiatan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang berdaya
ungkit terhadap pencapaian kinerja. Intervensi ini dapat berupa
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201942
-42-
serangkaian kegiatan namun tidak terbatas pada (i) koordinasi penyusunan
peraturan perundang-undangan, (ii) koordinasi penanganan perkara, (iii)
koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (v)
bimbingan, asistensi, ataupun pendampingan bidang hukum, (vi) evaluasi
organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, (vii) peningkatan
kompetensi pegawai Biro Hukum dan Organisasi maupun unit kerja di
lingkungan BPOM.
Indikator yang ditetapkan Biro Hukum dan Organisasi adalah
indikator yang berorientasi outcome. Kualitas regulasi yang telah ditetapkan
BPOM tetap menjadi perhatian pada setiap dokumen yang disusun.
Mengingat dalam setiap tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan memerlukan pembahasan baik dari internal maupun eksternal
organisasi sehingga diharapkan dokumen yang disusun sesuai kaidah yang
berlaku.
b. Kerangka Pendanaan
Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan Biro Hukum dan Organisasi periode 2015-
2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 13. Kegiatan dan Alokasi Anggaran
Kegiatan
Alokasi Anggaran (Milyar) Ket 2015 2016 2017 2018 2019
Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
9,5 15,00 20,58 - -
Biro Hukum dan Hubungan Mayarakat
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 43
-42-
serangkaian kegiatan namun tidak terbatas pada (i) koordinasi penyusunan
peraturan perundang-undangan, (ii) koordinasi penanganan perkara, (iii)
koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (v)
bimbingan, asistensi, ataupun pendampingan bidang hukum, (vi) evaluasi
organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, (vii) peningkatan
kompetensi pegawai Biro Hukum dan Organisasi maupun unit kerja di
lingkungan BPOM.
Indikator yang ditetapkan Biro Hukum dan Organisasi adalah
indikator yang berorientasi outcome. Kualitas regulasi yang telah ditetapkan
BPOM tetap menjadi perhatian pada setiap dokumen yang disusun.
Mengingat dalam setiap tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan memerlukan pembahasan baik dari internal maupun eksternal
organisasi sehingga diharapkan dokumen yang disusun sesuai kaidah yang
berlaku.
b. Kerangka Pendanaan
Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan Biro Hukum dan Organisasi periode 2015-
2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 13. Kegiatan dan Alokasi Anggaran
Kegiatan
Alokasi Anggaran (Milyar) Ket 2015 2016 2017 2018 2019
Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
9,5 15,00 20,58 - -
Biro Hukum dan Hubungan Mayarakat
-43-
Kegiatan
Alokasi Anggaran (Milyar) Ket 2015 2016 2017 2018 2019
Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan
4,77 5,75 5,54 - - Biro Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi Kegiatan Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana
- - - 15,2 12,6 Biro Hukum dan Organisasi
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201944
-44-
BAB V
PENUTUP
Renstra Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019 digunakan sebagai
acuan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi kedepan dan
merupakan penjabaran Renstra Settama 2015-2019. Dokumen ini memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Biro Hukum dan
Organisasi yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan
strategi Settama dan BPOM. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode
2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,
ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua
pimpinan dan staf Biro Hukum dan Organisasi. Selain itu, untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaan periode 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan
evaluasi.
Evaluasi Renstra Biro Hukum dan Organisasi merupakan bagian yang
penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam
penyusunan laporan kinerja tahunan Sektama. Biro Hukum dan Organisasi
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam Renstra Biro
Hukum dan Organisasi. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat
mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan
dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa
yang akan datang.
Renstra Biro Hukum dan Organisasi ini terbuka untuk
disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Renstra adalah suatu
proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap
lingkungan strategis yang senantiasa berubah.
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 45
-44-
BAB V
PENUTUP
Renstra Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019 digunakan sebagai
acuan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi kedepan dan
merupakan penjabaran Renstra Settama 2015-2019. Dokumen ini memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Biro Hukum dan
Organisasi yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan
strategi Settama dan BPOM. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode
2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,
ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua
pimpinan dan staf Biro Hukum dan Organisasi. Selain itu, untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaan periode 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan
evaluasi.
Evaluasi Renstra Biro Hukum dan Organisasi merupakan bagian yang
penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam
penyusunan laporan kinerja tahunan Sektama. Biro Hukum dan Organisasi
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam Renstra Biro
Hukum dan Organisasi. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat
mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan
dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa
yang akan datang.
Renstra Biro Hukum dan Organisasi ini terbuka untuk
disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Renstra adalah suatu
proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap
lingkungan strategis yang senantiasa berubah.
2015 2016 2017 2018 2019SK1 Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup
Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019
IKSK1.1 Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan 2,09 2,71 2,85 3
IKSK1.2 Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi 3,84 4,01 4,15 4,30
IKSK1.3 Nilai RB BPOM Penataan tata laksana 3,84 3,92 4,00 4,30
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataaan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BASELINE TAHUN
DEFINISI
CARA MENGHITUNG
Nilai Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian PANRB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataaan Peraturan Perundang-undangan.
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian PANRB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataan tata laksana.
Nilai Maximize Biro Hukum dan Organisasi
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataan dan penguatan organisasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataan tata laksana yang dilakukan oleh Kementerian PANRB
Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi bidang Penataan dan penguatan organisasi
Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi bidang Penataan tata laksana
Nilai Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian PANRB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penataan dan penguatan organisasi.
SUMBER DATA
Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi bidang penguatan peraturan perundang-undangan
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201946
2015 2016 2017 2018 2019SK2 Meningkatnya kepuasan internal BPOM
terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi
IKSK2 Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi 60 61
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
a. Kepuasan Internal BPOM terhadap dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja di lingkungan BPOM terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasib. Layanan Dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi meliputi koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana c. Pengguna layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi meliputi Unit Kerja Pusat dan Unit
SUMBER DATA
Hasil pengisian kuesioner survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi yang diisi oleh responden
CARA MENGHITUNGa. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasib. Responden merupakan pegawai ASN BPOM yang terlibat/menerima langsung dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasic. Capaian diperoleh dari hasil survei terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi, menggunakan kuesioner dengan metode skala 1-4, dimana:Nilai 1 : Tidak baikNilai 2 : Kurang baikNilai 3 : Baik Nilai 4 : Sangat Baik
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BASELINE TAHUN
DEFINISI
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai Maximize Biro Hukum dan Organisasi
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 47
2015 2016 2017 2018 2019SK2 Meningkatnya kepuasan internal BPOM
terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi
IKSK2 Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi 60 61
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
a. Kepuasan Internal BPOM terhadap dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja di lingkungan BPOM terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasib. Layanan Dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi meliputi koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana c. Pengguna layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi meliputi Unit Kerja Pusat dan Unit
SUMBER DATA
Hasil pengisian kuesioner survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi yang diisi oleh responden
CARA MENGHITUNGa. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasib. Responden merupakan pegawai ASN BPOM yang terlibat/menerima langsung dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasic. Capaian diperoleh dari hasil survei terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi, menggunakan kuesioner dengan metode skala 1-4, dimana:Nilai 1 : Tidak baikNilai 2 : Kurang baikNilai 3 : Baik Nilai 4 : Sangat Baik
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BASELINE TAHUN
DEFINISI
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai Maximize Biro Hukum dan Organisasi
2015 2016 2017 2018 2019SK3 Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di
lingkup Biro Hukum dan OrganisasiIKSK3 Persentase realisasi rencana aksi Reformasi
Birokrasi BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi 100 100
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
Realisasi rencana aksi area perubahan Reformasi Birokrasi bidang penguatan kelembagaan, penataan dan penguatan tata laksana, dan penguatan peraturan perundang-undangan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi BPOM
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BASELINE TAHUN
DEFINISI
Persentase Maximize Biro Hukum dan Organisasi
SUMBER DATA
Laporan Triwulanan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi bidang penguatan kelembagaan, penataan dan penguatan tata laksana, dan penguatan peraturan perundang-undangan
CARA MENGHITUNG
Keterangan:RA = Realisasi Rencana Aksi RM = Rencana Aksi sesuai Road Map RB BPOM1 = Bidang Penguatan Kelembagaan2 = Bidang Penguatan Tata Laksana3 = Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅+
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 +
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅 x𝑅00
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201948
2015 2016 2017 2018 2019SK4 Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses,
dan tepat ukuran IKSK4 Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi 100 100
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
1. Rekomendasi evaluasi yang diberikan terhadap BPOM oleh instansi yang berkaitan dengan program:a. Penataan dan penguatan organisasi; danb. Penataan tata laksana.2. Instansi yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada Kemen PANRB, BPK, KPK, lembaga sertifikasi ISO 9001 2001:2015.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BASELINE TAHUN
DEFINISI
Persentase Maximize Biro Hukum dan Organisasi
SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi program penataan dan penguatan organisasi serta program penataan tata laksana
CARA MENGHITUNGRasio tindak lanjut:
Keterangan:RO = Rekomendasi Penataan dan Penguatan Organisasi RTL = Rekomendasi Penataan Tata Laksana
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇 𝐿𝐿𝐽𝐽𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇 𝐿𝐿𝐽𝐽𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐿𝐿
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐿𝐿2 x100
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 49
2015 2016 2017 2018 2019SK4 Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses,
dan tepat ukuran IKSK4 Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi 100 100
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
1. Rekomendasi evaluasi yang diberikan terhadap BPOM oleh instansi yang berkaitan dengan program:a. Penataan dan penguatan organisasi; danb. Penataan tata laksana.2. Instansi yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada Kemen PANRB, BPK, KPK, lembaga sertifikasi ISO 9001 2001:2015.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BASELINE TAHUN
DEFINISI
Persentase Maximize Biro Hukum dan Organisasi
SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi program penataan dan penguatan organisasi serta program penataan tata laksana
CARA MENGHITUNGRasio tindak lanjut:
Keterangan:RO = Rekomendasi Penataan dan Penguatan Organisasi RTL = Rekomendasi Penataan Tata Laksana
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇 𝐿𝐿𝐽𝐽𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇 𝐿𝐿𝐽𝐽𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐿𝐿
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐿𝐿2 x100
2015 2016 2017 2018 2019SK5 Tersedianya peraturan perundang-undangan
dan Advokasi hukum IKSK1 Persentase peraturan perundang-undangan
yang disusun 100 100 100
IKSK2 Persentase advokasi hukum yang diselesaikan 100 100 100
Permintaan Advokasi Hukum terkait dengan Pemberian Pertimbangan Hukum, Penanganan Perkara/Kasus Hukum, Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli, Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SUMBER DATA
Laporan Triwulanan monitoring dan evaluasi
CARA MENGHITUNG
Seluruh rancangan peraturan perundang-undangan meliputi RUU, RPP, RPerpres, RPermen, RPerBPOM, RKeputusan, Nota Kesepakatan/Janjian Kerja Sama.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BASELINE TAHUN
DEFINISI
Persentase Maximize Biro Hukum dan Organisasi
Formula=
Keterangan:LA = Layanan Advokasi yang diberikanPA = Target dalam 1 Tahun
Formula=
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑦𝑦𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑑𝑑𝑦𝑦 x100
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿 x100
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201950
2015 2016 2017 2018 2019SK6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Biro Hukum
dan Organisasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019
IKSK6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Hukum dan Organisasi 66 68 70
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai Maximize Biro Hukor
SUMBER DATA
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Biro Hukum dan Organisasi oleh Inspektorat I
CARA MENGHITUNG
Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 1002. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 903. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 804. B (baik), dengan skor > 60 - 705. CC (cukup/memadai), dengan skor > 50 - 606. C (kurang), dengan skor > 30 - 507. D (sangat kurang) dengan skor 0 - 30
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BASELINE TAHUN
DEFINISI
Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%)3. Pelaporan Kinerja (15%)4. Evaluasi Internal Kinerja (15%)5. Pencapaian Kinerja (20%)
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201946
Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018-2019 (OTK Baru)
Program/Kegiatan Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Target
Alokasi (dalam Miliar
rupiah) Unit
Organisasi Pelaksana
2018 2019 2018 2019
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM
Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 2019 47
Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2017 (OTK Lama)
Program/Kegiatan Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (dalam Miliar rupiah)
Unit Organi
sasi Pelaks
ana 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Badan Pengawas Obat dan Makanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM
SP 1
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Produk Hukum dalam rangka Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan
REVISI RENSTRA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015 - 201948
Regu
lato
ry Im
pact
Ana
lysis
ANAK
LAM
PIRA
N 2.
MAT
RIKS
KER
ANGK
A RE
GULA
SI B
IRO
HUKU
M D
AN O
RGAN
ISAS
I 201
5-20
19