Slide 1
PARADIGMA BARU PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH SEKTOR PERHUBUNGANUU NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIANUU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARANUU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGANTERKAIT
BIRO HUKUM & KSLNDEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DEPARTEMEN PERHUBUNGANPERKERETAAPIANUU NO. 23 TAHUN 2007 TENTANGPerkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari prasarana kereta api, sarana kereta api, sumber daya manusia, norma, kriteria, persyaratan dan prosedur, untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Norma : Aturan
Kriteria : Standar
Persyaratan dan Prosedur : Juknis
Pasal 1BABUU NO 13/1992UU NO 23/2007IKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMIIASAS DAN TUJUANASAS DAN TUJUANIIIPEMBINAANTATANAN PERKERETAAPIANIVPENYELENGGARAANPEMBINAANVPRASARANA DAN SARANAPENYELENGGARAANVIJARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN KERETA APIPRASARANA PERKERETAAPIAN VIIANGKUTANPERPOTONGAN DAN PERSINGGUNGAN JALUR KA DENGAN BANGUNAN LAIN VIIIPENYIDIKANSARANA KERETA APIIXKETENTUAN PIDANARANCANG BANGUN DAN REKAYASA PERKERETAAPIANXKETENTUAN LAINLAINLALU LINTAS KERETA APIXIKETENTUAN PERALIHANANGKUTANXIIKETENTUAN PENUTUPASURANSI DAN GANTI RUGIPENYEMPURNAAN UU PERKERETAAPIANBABUU NO 13/1992UU NO 23/2007XIIIPERAN SERTA MASYARAKATXIVPEMERIKSAAN DAN PENELITIAN KECELAKAAN KERETA APIXVLARANGANXVIPENYIDIKANXVIIKETENTUAN PIDANAXVIIIKETENTUAN PERALIHANXIXKETENTUAN PENUTUP46 pasal218 pasalOTONOMITRANSPARANSIAKUNTABILITASKEJELASAN PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH SECARA PROPORSIONAL.KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIKPERTANGGUNGAN JAWAB PELAKSANAAN TUGAS APARATURPERAN SERTA SWASTAPENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN SUDAH TIDAK TEPAT SECARA MONOPOLI, KE DEPAN DIARAHKAN KEPADA ERA MULTI OPERATORSECARA UMUM PARADIGMA PENYEMPURNAAN UU KAEFISIENSIKESELAMATANOPTIMALISASI SISTEM PERKERETAAPIAN ANGKUTAN MASALSAFETY AUDITKEMAJUAN TEKNOLOGIPENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGIPERKEMBANGAN ANGKUTAN MULTIMODAPENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN MEMPERHATIKAN ANGKUTAN MULTIMODALanjutan .PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN,SERTA HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA (KONSUMEN) DAN PERAN SERTA SEKTOR SWASTA DALAM PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN KADEMOKRASIMengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasaBesarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat pengoperasian kereta apiPenyelenggara WajibPenyelenggara BerhakMenuntut ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian terhadap prasarana, sarana perkeretaapian dan orang yang dipekerjakan ASURANSI DAN GANTI RUGI(Pasal 166 171)Memberi masukan kepada Pemerintah, penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan KA ;
Mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum ;
Memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk dan pelayanan perkeretaapian.Masyarakat WajibMasyarakat BerhakIkut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian ; PERAN SERTA MASYARAKAT(Pasal 172 174)PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN KECELAKAAN KERETA APIPelaksanaan pemeriksaan penelitian kecelakaan KAdilakukan oleh suatu Badan yang dibentuk dan ditugaskan Pemerintah Hasil pemeriksaan penelitian Penyebab kecelakaan KA yg dibuat dlm bentuk rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah, penyelenggaraprasarana, sarana KA serta dapat diumumkan kepada publik (Pasal 175 177)Penyelenggara prasarana, sarana KA wajib membiayai pemeriksaan penelitian penyebab kecelakaan KA
LARANGANSegala sesuatu yg mengganggu/membahayakan keselamatan perjalanan KAMembangun gedung, membuat tembokpagar, tanggul, menanam pohon yg tinggi,Menempatkan barang pd jalur KAMenghilangkan, merusak prasarana dan Sarana KAMelaksanakan pengujian yg tidak sesuai dgn tata cara pengujianMelaksanakan pengujian & pengoperasian tetapi belum memiliki sertifikat keahlian/kecakapanBerada di area yg bukan utk penumpangspt : di atap KA, lokomotif, kabin masinisMenjual karcis KA diluar tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara KA
(Pasal 178 185)DALAM UU 23 TAHUN 2007 TIDAK MENGAMANATKAN UNTUK MEMBENTUK
LEMBAGA ORGANISASI BARU DALAM
MENUNJANG OPERASIONAL PERKERETAAPIAN
UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008
TENTANG
PELAYARAN
PELAYARAN ADALAH SUATU KESATUAN SISTEM YANG TERDIRI ATAS ANGKUTAN DI PERAIRAN, KEPELABUHANAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN SERTA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM(BAB I pasal 1.1)RUANG LINGKUP UU NO 17 TAHUN 2008SEMUA KEGIATAN DI PERAIRAN, KEPELABUHANAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN PELAYARAN SERTA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM DI PERAIRAN INDONESIASEMUA KAPAL ASING YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIASEMUA KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG BERADA DI LUAR PERAIRAN INDONESIA (BAB III pasal 4)
PELAYARAN DIKUASAI OLEH NEGARA DAN PEMBINAANNYA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH, MELIPUTI : PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN(BAB IV pasal 5)BABUU NO 21/1992UU NO 17/2008IKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMIIASAS DAN TUJUANASAS DAN TUJUANIIIRUANG LINGKUP BERLAKUNYA UURUANG LINGKUP BERLAKUNYA UUIVPEMBINAANPEMBINAANVKENAVIGASIANANGKUTAN DI PERAIRANVIKEPELABUHANANHIPOTEK DAN PIUTANG PELAYARAN YANG DIDAHULUKANVIIPERKAPALANKEPELABUHANANVIIIPENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANPENCEMARAN OLEH KAPALKESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARANIXANGKUTANKELAIKLAUTAN KAPALXKECELAKAAN KAPALPENCARIAN DAN PERTOLONGANKENAVIGASIANPENYEMPURNAAN UU PELAYARANBABUU NO 13/1992UU NO 23/2007XISUMBER DAYA MANUSIASYAHBANDARXIIPENYIDIKANPERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIMXIIIKETENTUAN PIDANAKECELAKAAN KAPAL SERTA PENCARIAN DAN PERTOLONGANXIVKETENTUAN PERALIHANSUMBER DAYA MANUSIAXVPENUTUPSISTEM INFORMASI PELAYARANXVIPERAN SERTA MASYARAKATXVIIPENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD)XVIIIPENYIDIKANXIXKETENTUAN PIDANAXXKETENTUAN PERALIHANXXIKETENTUAN PENUTUP355 pasal132 pasalMENEGASKAN ASAS CABOTAGEKapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu dan wajib memiliki izin usaha.ANGKUTAN PERAIRAN UNTUK DAERAH MASIH TERTINGGAL DAN/ ATAU WILAYAH TERPENCILWajib dilaksanakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dan dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasanKEAGENANKAPAL ASINGPerusahaan angkutan laut asing wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umumPARADIGMA BARU TERKAIT DENGANANGKUTAN DI PERAIRANPEMBERDAYAAN INDUSTRI ANGKUTAN PERAIRAN NASIONAL Wajib dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberi fasilitas pembiayaan dan perpajakan, memfasilitasi kontrak jangka panjang atara pemilik barang dan pemilik kapal, memberikan jaminan ketersediaan BBM.HIPOTEK DAN PIUTANG PELAYARAN YANG DIDAHULUKANKapal Indonesia dapat dijadikan sebagai agunan utang dilakukan berdasarkan peraturan perundangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan usahanya. MARITIME LIENS AND MORTGAGES CONVENTION 1993PENAHANAN KAPAL DALAM PERKARA PERDATA BERUPA KLAIM-PELAYARANPerintah penahanan kapal oleh pengadilan dalam perkara perdata berupa klaim-pelayaran dilakukan tanpa melalui proses gugatan. ARREST OF SHIP CONVENTION, 1999ANGKUTAN MULTIMODAAngkutan di perairan dapat merupakan bagian dari angkutan multimoda yang dilaksanakan oleh Badan Usaha multimoda yang bertanggung jawab (liability) terhadap barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima barang.PARADIGMA BARU TERKAIT DENGANANGKUTAN DI PERAIRAN20MENGHILANGKAN MONOPOLI PENYELENGGARAAN PELABUHAN, SEHINGGA TERJADI PERSAINGAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI SECARA SISTEM.TERJADINYA EFISIENSI PENYELENGGARAAN PELABUHAN SECARA NASIONAL.PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA INVESTOR UNTUK MENANAMKAN MODAL DI BIDANG KEPELABUHANAN.PEMISAHAN YANG JELAS ANTARA FUNGSI REGULATOR DAN FUNGSI OPERATOR DI PELABUHAN.PARADIGMA BARU TERKAITKEPELABUHANANKEBIJAKAN PENGEMBANGAN PELABUHAN MASA DEPANMEMPERSEMPIT KESENJANGAN EKONOMI ANTAR KAWASAN DI INDONESIA MENGEMBANGKAN PELABUHAN STRATEGIS MENINGKATKAN DAYA SAING PELABUHAN NASIONAL (POTENSI INTERNASIONAL HUB- PORT)MENINGKATKAN EFISIENSI & PROFESIONALISME PENGELOLAAN PELABUHANMENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH22SIMPUL DALAM JARINGAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN HIERARKI;TEMPAT KEGIATAN ALIH MODA TRANSPORTASIPINTU GERBANG KEGIATAN PEREKONOMIAN;PELABUHAN LAUT;- PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU-PEMERINTAHAN-PENGUSAHAANJENIS PELABUHANPASAL 70PELABUHANPENGUMPANPELABUHAN UTAMAPELABUHANPENGUMPULPERANPASAL 68 :
FUNGSIPASAL 69
HIRARKIPASAL 70PERAN, FUNGSI, JENIS DAN HIERARKI PELABUHAN23OTORITASPELABUHAN/UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
PENGATURAN, PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEG. KEPELABUHANANINSTANSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN- KEIMIGRA- SIANKEPABEAN-ANKARANTI-NABADAN USAHA PELABUHAN/UNIT PENYELENGGARA PELABUHANPENGUSAHAANPELABUHANSYAHBANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARANORGANISASI DI PELABUHAN BERDASARKAN UU NO. 17/2008PSL 80 PSL 80PSL 80PSL 90Ayat (4)Ayat (3)Ayat (5)PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM(pasal 226)pembuangan limbah di perairan & penutuhan kapal
PEMERINTAHpencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapalpencegahan dan penanggulangan pencemaran darikegiatan kepelabuhananDilakukanSistem Informasi Pelayaran:PengumpulanPengolahanPenganalisisanPenyimpananPenyajianPenyebarandata dan informasi pelayaranMendukung operasional pelayaranMeningkatkan pelayanan kepada publikMendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaranDiselenggarakan oleh Pemerintah & PEMDASistem Informasi Angkutan di Perairan;Sistem Informasi Kepelabuhanan;Sistem Informasi Keselamatan dan Keamanan;Sistem Informasi Perlindungan Lingkungan Maritim, SISTEM INFORMASI PELAYARAN26PERAN SERTA MASYARAKAT(pasal 274 - 275)Menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan pelayaran
PemerintahPeran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraanMempertimbangkanMasyarakatMasukan, pendapat, dan pertimbangan yang disampaikan oleh masyarakatBertanggungjawabUU 17 TAHUN 200 MENGAMANATKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA /ORGANISASI BARU
PENGATURAN DAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEG. KEPELABUHANAN;
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN;
KARANTINA.
KEPABEANAN;
KEIMIGRASIAN
SYAHBANDAR
INSTANSI SESUAI PERUNDANG UNDANGAN
PENYELENGGARA PELABUHAN
OTORITAS PELABUHAN (komersil)
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN (non komersil)
28
Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang undangan di laut dan pantaiPRESIDENBertanggungjawabMENTERITeknisa. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; danf. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di lautTugasFungsiPENJAGA LAUT & PANTAI(SEA & COAST GUARD)
UU NO. 1 TAHUN 2009TENTANGPENERBANGAN
Adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. (Pasal 1)PENERBANGAN
RUANG LINGKUP UU NO 1 TAHUN 2009Semua kegiatan penggunaan wilayah udara, navigasi penerbangan, pesawat udara, bandar udara, pangkalan udara, angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lain yang terkait termasuk kelestarian lingkungan di wilayah NKRISemua pesawat udara asing yang melakukan kegiatan dari dan/atau ke wilayah NKRI; danSemua pesawat udara Indonesia yang berada di luar wilayah NKRI321BABUU NO 15/1992UU NO 1/2009IKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMIIASAS DAN TUJUANASAS DAN TUJUANIIIKEDAULATAN ATAS WILAYAH UDARARUANG LINGKUP BERLAKUNYA UUIVPEMBINAANKEDAULATAN ATAS WILAYAH UDARAVPENDAFTARAN & KEBANGSAAN PESAWAT UDARA SERTA PENGGUNAANNYA SBG JAMINANPEMBINAAN
VIPENGGUNAAN PESAWAT UDARARANCANG BANGUN DAN PRODUKSI PESUDVIIKEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGANPENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN PESAWAT UDARAVIIIBANDAR UDARAKELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARAIXPENCARIAN & PERTOLONGAN KECELAKAAN SERTA PENELITIAN SEBAB KECELAKAAN PESAWAT UDARAKEPENTINGAN INTERNASIONALATAS OBJEK PESAWAT UDARAXANGKUTAN UDARAANGKUTAN UDARAPENYEMPURNAAN UU PENERBANGANBABUU NO 13/1992UU NO 23/2007XIDAMPAK LINGKUNGANKEBANDARUDARAANXIIPENYIDIKANNAVIGASI PENERBANGANXIIIKETENTUAN PIDANAKESELAMATAN PENERBANGANXIVKETENTUAN PERALIHANKEAMANAN PENERBANGANXVPENUTUPPENCARIAN DAN PERTOLONGANKECELAKAAN PESAWAT UDARAXVIINVESTIGASI DAN PENYELIDIKAN LANJUTAN KECELAKAAN PESUDXVIIPEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGANXVIIISISTEM INFORMASI PENERBANGANXIXSUMBER DAYA MANUSIAXXPERAN SERTA MASYARAKATXXIPENYIDIKANXXIIKETENTUAN PIDANAXXIIIKETENTUAN PERALIHANXXIVKETENTUAN PENUTUP466 pasal76 pasalPARADIGMA BARUUU NO.1 TAHUN 2009 Memberikan kesempatan yg lebih luas kepada swasta untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan udara dan bandar udara Mengakomodasi otonomi daerah secara proporsional
Menghapus monopoli
Menciptakan kompetisi yang sehat dalam penyelenggaraan angkutan udara sehingga terjadi peningkatan efisiensi nasionalMenampung perkembangan angkutan multimoda dan teknologi serta perkembangan ketentuan Internasional12345PENGUASAAN NEGARA ATAS PENERBANGANNegara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia (pasal 5)Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya serta lingkungan udara. (pasal 6)Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, meliputi : Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan. (pasal 10)123
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENERBANGANPemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara yang beroperasi di ruang udara yang dilayani (pasal 271) Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional dan pengawasan keselamatan penerbangan nasional. (pasal 308 & 312)Pemerintah bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan penerbangan. (pasal 318)Menteri bertanggung jawab terhadap keamanan penerbangan nasional dan pengawasan terhadap keamanan penerbangan nasional (pasal 323 & 331)1234UU 1 TAHUN 2009 MENGAMANATKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA /ORGANISASI BARU4. Komite Nasional Investigasi dan Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara3. Komite Nasional Keamanan Penerbangan2. Otoritas Bandar UdaraBadan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan a. Sertifikasi Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara b. Pelayanan Navigasi PenerbanganBADAN LAYANAN UMUM(BLU)PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGANSERTIFIKASI KELAIKAN UDARA & PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA Sertifikasi meliputi :pesawat udara (pesud), mesin dan baling-baling pesud;Pendaftaran Pesud.Kelaikan udara;Operator & pengoperasian pesudOrganisasi perawatan pesudLisensi personil pesawat udara
Kriteria :a. mengutamakan keselamatan penerbangan;b. tidak berorientasi kepada keuntungan (nirlaba)c. secara financial dapat mandiri;d. biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi & peningkatan operasional (cost recovery)BERTANGGUNGJAWAB KEPADA MENTERINoPELAYANAN JASA NAVIGASIJENIS PELAYANAN1. Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan air traffic controlflight information serviceair traffic advisoryalerting service2.Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan aeronautical fixed servicesaeronautical mobile servicesaeronautical radio navigation service3.Pelayanan InformasiAeronautikaaeronautical information publicationnotice to airmenaeronautical information circularsbuletin yang berisi informasi yang diperlukan sebelum penerbangan.4.Pelayanan Informasi Meteorologi PenerbanganMenyediakan informasi cuaca di bandar udara dan sepanjang jalur penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu untuk keselamatan, kelancaran dan efisiensi penerbangan.5.Pelayanan Informasi PencarianDan PertolonganMenyediakan interkoneksi dan berkoordinasi dengan badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan.PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGANOTORITAS BANDAR UDARADALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA BERKOORDINASI DENGAN PEMDADAPAT DIBENTUK UNTUK 1 (SATU) ATAU BEBERAPA BANDARA TERDEKATtugas dan tanggung jawab :a. menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan di bandar udara;b. memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran dan kenyamanan di bandar udarac. menjamin terpeliharanya pelestarian lingkungan bandar udara;d. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang dianggap tidak dapat diselesaikan oleh instansi lainnya;e. melaporkan kepada pimpinan tertingginya dalam hal pejabat instansi di bandar udara, melalaikan tugas dan tanggung jawabnya;f. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Menterig.pengawasan dan pengendalian program pengamanan bandar udara;h.wajib menanggulangi tindakan melawan hukum dan dibuat dalam bentuk program penanggulangan keadaan daruratBERTANGGUNGJAWAB KEPADA MENTERIKOMITE NASIONAL KEAMANAN PENERBANGANMengkoordinasikan pelakasanaan :a.peraturan keamanan penerbanganb.sasaran keamanan penerbangan;c.personel keamanan penerbangan;d.pembagian tanggung jawab keamanan penerbangan;e.perlindungan bandar udara, pesawat udara dan fasilitas navigasi penerbanganf.pengenalian dan penjaminan keamanan terhadap orang dan barang di pesawat udarag.penaggulangan tindakan melawan hukumh.penyesuaian sistem sistem keamanan terhadap tingkat ancaman keamanan;i.pengawasan keamanan penerbangan
BERTUGASBERTANGGUNGJAWAB KEPADA MENTERIKOMITE NASIONAL INVESTIGASI & PENYELIDIKAN LANJUTAN KECELAKAAN PESAWAT UDARAMERUPAKAN INSTITUSI YANG INDEPENDEN & BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDENwajib melaporkan segala perkembangan dan hasil investigasinya kepada Menteri dan Menteri harus menyampaikan kepada laporan hasil investigasi pesawat tertentu kepada pihak terkaitmelakukan investigasi, penelitian, penyelidikan lanjutan, laporan akhir dan memberikan rekomendasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang samaBERTUGASMemberikan kesempatan yg lebih luas kepada swasta / investor untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasiMengakomodasi otonomi daerah secara proporsionalMenghapus monopoliPemisahan yang jelas antara fungsi regulator dan fungsi operator Menampung perkembangan angkutan multimoda dan teknologi serta perkembangan ketentuan Internasional1KESIMPULANPartisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan,serta hak-hak dan kewajiban pengguna jasa (konsumen)23456PARADIGMA BARU KEBIJAKAN TRANSPORTASI :Pembentukan lembaga baru untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah di bidang transportasi7
Sekian &Terima Kasih
