SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2019
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2019-2023
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
i
KATA PENGANTAR
Dengan berkat rahmat Allah SWT, dokumen Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 telah disusun sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau merupakan
dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan
sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
menginterprestasikan visi dan misi Bupati Pulang Pisau yaitu terwujudnya
penyelenggaraan good and clean governance serta dapat memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2019-2023 dibuat sebagai pedoman dalam menjalankan program dan
kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023, kami ucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan data/informasi dalam
penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2019-2023 dan Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini masih
jauh dari sempurna, untuk itu kami harapkan saran-saran yang membangun
dari berbagai pihak dalam penyempurnaan dokumen ini dan semoga dokumen
ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Pulang Pisau, Maret 2019 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,
Ir. SARIPUDIN
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620304 199403 1 00
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v Bab I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5 1.4 Sistematika Penulisan 5
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 8 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 8
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah 25 2.3 Kinerja Pelayanan SOPD 30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah
30
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 32 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Sekretariat Daerah
32 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
33 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah
36 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 40
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN 41 4.1 Tujuan 41
4.2 Sasaran 42 Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 44
5.1 Strategi 44 5.2 Arah kebijakan 44
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 47
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48
Bab VIII PENUTUP 50
LAMPIRAN 1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
iii
3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau
4. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023
5. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018
26
Tabel 2.2 Data Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Menurut Status, Pangkat, dan Golongan Tahun 2018
27
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Status dan Tingkat Pendidikan Tahun 2018
28
Tabel 2.4 Daftar Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
29
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
32
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
Daerah
42
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
45
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
49
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
v
DAFTAR GAMBAR
1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Di Daerah 2
R E N S T R A S E T D A K A B U P A T E N P U L A N G P I S A U
2019 – 2023
6
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
1
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5
(lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 yang memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah. Pedoman Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah
RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023. Dalam pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian
atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.
Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah
RPJMD ditetapkan. Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan Renstra
di Kabupaten Pulang Pisau berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor
Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-
2023.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang telah disusun
selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
Renja Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Renstra dan pagu
indikatif, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) SKPD. RKA menjadi muara dari dokumen perencanaan
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
2
dan penganggaran, yang selanjutnya menjadi dasar ditetapkannya
dokumen pelaksanaan anggaran yang disingkat dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keterkaitan antar dokumen perencanaan
di daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah
Sumber : www.bappenas.go.id
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu
Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang
menjalankan tugas sebagai unsur staf pendukung Kepala Daerah.
Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan,
koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung
lainnya. Sesuai amanat pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 peran Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam
penyusunan kebijakan dan melakukan koordinasi administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Hal
ini menuntut kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan
http://www.bappenas.go.id/
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
3
tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh
perangkat daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
4
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 –
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
5
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019–2023;
15. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 031);
16. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2019
tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 tahun ke depan dengan
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023.
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-
2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019–2023.
2. Memberikan instrumen pegukuran kinerja pelayanan SOPD.
3. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 5
tahun ke depan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan naskah Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau 2019–2023 adalah sebagai berikut :
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
6
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Sekretariat Daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH
3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Sekretariat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Stategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat
Daerah
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam lima tahun
mendatang.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
7
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN
Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat
Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang,
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
BAB VIII : PENUTUP
R E N S T R A S E T D A K A B U P A T E N P U L A N G P I S A U
2019 – 2023
8
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
8
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH
Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan
pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah
menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan
Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat
Daerah;
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada
Instansi Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
mengacu pada Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau, terdiri atas:
1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2) Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
3) Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan/Desa.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
9
b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan,
terdiri dari :
1) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan;
2) Sub Bagian Bina Spiritual dan Keagamaan; dan
3) Sub Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
c. Bagian Hukum, terdiri dari :
1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi;
3) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
2) Sub Bagian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan; dan
3) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan.
b. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
1) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian dan Pengembangan
Teknologi;
2) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Sumber Daya
Alam; dan
3) Sub Bagian Produksi Daerah, Energi dan Sumber Daya
Mineral.
c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
1) Sub Bagian Pelayanan Pengadaan;
2) Sub Bagian Fasilitasi Kelompok Kerja; dan
3) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
a. Bagian Organisasi, terdiri dari :
1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2) Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian; dan
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
10
3) Sub Bagian Tata Laksana.
b. Bagian Umum, terdiri dari :
1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2) Sub Bagian Protokol dan Hubungan Kerjasama; dan
3) Sub Bagian Perlengkapan.
c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
1) Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan;
2) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
3) Sub Bagian Verifikasi Keuangan.
5. Kelompok Jabatan
Kelompok jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada lampiran 2.1 Bagan
Susunan Organisasi Sekretariat Kabupaten Pulang Pisau.
2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR SEKRETARIAT DAERAH
1. SEKRETARIS DAERAH
a. Tugas :
Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin Sekretariat
Daerah, membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan
tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada
seluruh perangkat daerah serta mengusulkan pejabat di
lingkungan pemerintah kabupaten Pulang Pisau.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah
menyelenggarakan fungsi :
1) penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
11
2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaankebijakan
pemerintahan daerah;
4) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan
prasarana pemerintah kabupaten; dan
6) pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
a. Tugas :
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian pemerintahan,
kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, hukum serta
Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan pembidangan tugas
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang
pemerintahan, kesejahteraan sosial dan penyusunan
peraturan perundang-undangan;
2) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program
Perangkat Daerah Kabupatensesuai dengan pembidangan
tugas Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
3) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat
Daerah Kabupaten sesuai dengan pembidangan tugas Asisten
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
4) pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan,
kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-
undangan; dan
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
12
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :
1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan
3. Bagian Hukum.
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
a. Tugas :
Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan tugas
dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber
daya di sub bagian pemerintahan umum, aparatur pemerintahan
dan otonomi daerah, serta pemerintahan kelurahan/desa.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
administrasi pemerintahan umum;
2) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan
umum, kependudukan, administrasi aparatur pemerintahan
daerah dan otonomi daerah, dan pemerintahan
Kelurahan/Desa;
3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi
pemerintahan umum;
4) pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang
administrasi pemerintahan umum; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
13
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian
Pemerintahan dibantu oleh :
1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
3. Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan / Desa.
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEMASYARAKATAN
a. Tugas :
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi
dan pelaporan di bidang keagamaan, kepemudaan, olahraga,
pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
keluarga berencana, kebudayaan dan pariwisata, serta kesehatan,
sosial, tenaga kerja dan transmigrasidan melaksanakan tata
usaha bagian.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan menyelenggarakan
fungsi :
1) perumusan kebijakan di bidang agama, kepemudaan,
olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan,
pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;
2) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama,
kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana,
kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan
transmigrasi;
3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di bidang agama,
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
14
kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana,
kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan
transmigrasi;
4) pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelolaan
keuangan di bidang agama, kepemudaan, olahraga,
pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial,
kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terdiri dari :
1. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan;
2. Sub Bagian Bina Spiritual dan Keagamaan; dan
3. Sub Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
KEPALA BAGIAN HUKUM
a. Tugas :
Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber
daya di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan
peraturan perundang–undangan, bantuan hukum, dokumentasi
dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Hukum
menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan
telaahan hukum;
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
15
2) pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum
kabupaten baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun
penetapan (beschikking);
3) pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan
hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah
provinsi;
4) pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
serta penyuluhan hukum; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Hukum
terdiri dari :
1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
a. Tugas :
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi,
pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perekonomian, infrastruktur dan
sumber daya serta pembinaan dan pengendalian administrasi
pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang
perekonomian, infra struktur dan sumber daya serta
administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang
dan jasa pemerintah daerah;
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
16
2) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program
Perangkat Daerah Kabupatensesuai dengan pembidangan
tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat
Daerah Kabupatensesuai dengan pembidangan tugas Asisten
Perekonomian dan Pembangunan;
4) pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi
perekonomian, administrasi infrastruktur dan sumber daya
serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan dibantu oleh :
1. Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
3. Bagian Layanan Pengadaan.
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
a. Tugas :
Kepala Bagian Administrasi Administrasi Pembangunan
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan
dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi, menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah dan sumberdaya di bidang administrasi
pembangunan.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
1) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
administrasi pembangunan;
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
17
2) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, monitoring
dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;
3) pelaksanaan rencana program dan menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;
4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan
pembangunan dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
Daerah;
5) pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi
pembangunan;
6) pelaksanaan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBD
dan APBN;
7) pelaksanaan pengkajian dan kebijakan dalam rangka tertib
administrasi pelaksanaan pembangunan; dan
8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
2. Sub Bagian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan; dan
3. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan.
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
a. Tugas :
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan usaha
peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kelautan serta
pengembangan pembangunan industri dan perdagangan, koperasi,
usaha mikro kecil, energi dan sumber daya mineral, pembangunan
lingkungan hidup dan kehutanan, kebijakan transportasi, logistik
dan pariwisata, lembaga ekonomi, serta penanaman modal dan
BUMD.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
18
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Perekonomian
dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika, Persandian, Pertanahan, Lingkungan Hidup,
Kehutanan serta energi dan sumber daya mineral;
2) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program
kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika, Persandian, Pertanahan, Lingkungan Hidup,
Kehutanan serta energi dan sumber daya mineral;
3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika, Persandian, Pertanahan, Lingkungan Hidup,
Kehutanan serta energi dan sumber daya mineral;
4) pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang
infrastruktur dan sumber daya; dan
5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
1. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian dan Pengembangan
Teknologi;
2. Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Sumber Daya
Alam; dan
3. Sub Bagian Produksi Daerah, Energi dan Sumber Daya Mineral.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
19
KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
a. Tugas :
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan, petunjuk
pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan
pengadaan barang dan jasa, memberikan pelayanan administratif,
mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan pengembangan sistem
pengadaan barang secara terpadu, administrasi pengadaan,
melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasaserta layanan
pengadaan barang dan jasaPemerintah Kabupaten secara
elektronikyang pembiayaannya sebagian atas seluruhnya
bersumber dari anggaran sebagian atau seluruhnya bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan
ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan pengkajian dan kebijakan dalam rangka tertib
administrasi pelaksanaan pengadaan, fasilitasi kelompok kerja,
dan pengelolaan dokumen pengadaan;
2) pelaksanaan koordinasi administrasi dan pelaksanaan
pengadaan, fasilitasi kelompok kerja, pengelolaan dokumen
pengadaan, penyusunan dan perubahan, monitoring dan
evaluasi rencana umum pengadaan, serta koordinasi
penyusunan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
spesifikasi teknis pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK);
3) penyusunan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada Bupati dan memberikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada
Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA);
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
20
4) pembinaan dan sosialisasi kebijakan pengadaan, fasilitasi
kelompok kerja, dan pengelolaan dokumen pengadaan;
5) penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan umum
pengadaan serta penganggaranya,fasilitasi kelompok kerja, dan
pengelolaan dokumen pengadaan serta penyusnan rencana
pemilihan penyedia barang dan jasa;
6) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan
kabupaten;
7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan
jasadi lingkungan kabupaten; dan
8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
1. Sub Bagian Pelayanan Pengadaan;
2. Sub Bagian Fasilitasi Kelompok Kerja; dan
3. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen.
4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
a. Tugas :
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan
evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat
daerah, keprotokolan, kerjasama serta dukungan
penyelenggaraan pemeritahan daerah oleh sekretariat daerah.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum
menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang
hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian,
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
21
keuangan, administrasi aset, bidang umum, pengamanan dan
pemeliharaan aset;
2) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program
Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan pembidangan
tugas Asisten Administrasi Umum;
3) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat
Daerah Kabupaten sesuai dengan pembidangan tugas Asisten
Administrasi Umum;
4) pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan
masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan,
administrasi aset, bidang umum, pengamanan dan
pemeliharaan aset; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Administrasi Umum
dibantu oleh:
1. Bagian Organisasi;
2. Bagian Umum; dan
3. Bagian Keuangan.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
a. Tugas :
Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan
koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan analisis
organisasi,peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi
kelembagaan, melaksanakan penyusunan analisis jabatan,
formasijabatan, standar kompetensi jabatan, fasilitasi,
evaluasipelaksanaan analisis jabatan Kabupaten dan Kecamatan,
pengembangan kinerja,akuntabilitas kinerja, evaluasi
pengembangan kinerja, pengelolaan administrasi kepegawaian
Sekretariat Daerah, tata laksana pemerintahandan pelayanan
publik serta tata usaha bagian.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
22
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Organisasi
menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
organisasi, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan
publik serta peningkatan kinerja organisasi;
2) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang
kelembagaan,ketatalaksanaan, analisis jabatan dan
kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja
organisasi;
3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian,
pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
4) pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber
daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis
jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan
kinerja organisasi; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Organisasi,
terdiri dari:
1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Tata Laksana.
KEPALA BAGIAN UMUM
a. Tugas :
Kepala Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan
koordinasi dan petunjuk pelaksanaan urusan rumah tangga,
pengelolaan kendaraan dinas dan pelaksanaan tata usaha
bagian,menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk
pelaksanaan kebijakan pelayanan keprotokolan pimpinan, tata
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
23
acara, pelayanan tamu dan urusan undangan,belanja barang dan
jasa serta menyiapkan bahan penyusunan program pelaksanaan
administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, pada pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
pelaporan dan pengendalian barang daerahpada
bagiandilingkungan Sekretariat Daerah.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi:
1) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
rumah tangga, dan aset Sekretariat Daerah, arsip, ekspedisi
serta administrasi kerja sama;
2) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang rumah tangga,
dan aset Sekretariat Daerah, arsip, ekspedisi serta kerja sama,
serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian kerjasama;
3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di bidang rumah tangga dan
aset Sekretariat Daerah, arsip, ekspedisi serta pengumpulan
dan penyaringan informasi, media, dokumentasi dan protokol;
4) pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber
daya di bidang kerjasama;
5) pelaksanaan pemrosesan administrasi perijinan perjalanan
dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah
daerah, pimpinan serta anggota DPRD;
6) pelaksanaan Juru Bicara Bupati dan Pemerintah Kabupaten;
7) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
hubungan masyarakat dan protokol;
8) pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber
daya dibidang rumah tangga dan aset Sekretariat Daerah,
arsip, ekspedisi serta sandi telekomunikasi; dan
9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
24
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum terdiri
dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Kerjasama; dan
3. Sub Bagian Perlengkapan.
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
a. Tugas :
Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan
koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan
keuangan bagiankeuangan, kepala daerah/wakil kepala daerah,
belanja pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah
dan tunjangan pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah;
2) pelaksanaan pembelian dan pengadaan alat tulis kantor untuk
kebutuhan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah,
Asisten Sekretaris Daerah dan barang cetakan serta barang
tertentu yang sifatnya mendesak untuk pimpinan;
3) pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran belanja alat
tulis kantor untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah,
Asisten Sekretaris Daerah, barang cetakan serta barang
tertentu yang sifatnya mendesak untuk keperluan pimpinan
dan kebutuhan lainnya;
4) pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran biaya
perjalanan dinas;
5) pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian
pembayaran pegawai dilingkungan Setda yang pensiun;
6) pelaksanaan penyusunan laporan periodik pengeluaran uang;
7) Pengkajian terhadap kebenaran penagihan dan penertiban
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU); dan
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
25
8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Keuangan,
terdiri dari:
1. Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan;
2. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
3. Sub Bagian Verifikasi Keuangan.
2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH
2.2.1 KEPEGAWAIAN
1. Komposisi Pegawai
Secara keseluruhan jumlah personil di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2018 adalah sebanyak
112 (seratus dua belas) orang. Tabel 2.1 berikut ini menggambarkan
komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau :
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
26
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2018
NO UNIT KERJA PNS HONORER
DAERAH JUMLAH
1 Sekretaris Daerah - - -
2 Asisten I, II dan III 3 - 3
3 Staf Ahli Bupati 3 - 3
4 Bagian Pemerintahan 5 1 6
5
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan
6 3 9
6 Bagian Hukum 5 1 6
7 Bagian Administrasi Pembangunan 6 2 8
8
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam
5 3 8
9
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa
4 2 6
10 Bagian Organisasi 6 3 9
11 Bagian Umum 16 28 44
12 Bagian Keuangan 8 2 10
J U M L A H 68 45 112
Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Komposisi pegawai selain yang tersebut di atas dapat dilihat dari :
a. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan
Sekretariat Daerah menurut status, pangkat dan golongan
Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan
tingkat eselon ditunjukan pada tabel 2.2 sebagai berikut :
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
27
Tabel 2.2
Data Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Menurut Status, Pangkat, dan Golongan Tahun 2018
Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
b. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah digambarkan secara lengkap
sebagaimana ditunjukan Tabel 2.3 berikut dibawah ini :
STATUS KEPEGAWAIAN GOL/
RUANG
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SETDA
SE
KD
A
ASIS
TE
N/ST
AF A
HLI
PE
ME
RIN
TA
HA
N
KE
SR
A D
AN
KE
MA
SY
AR
AK
AT
AN
HU
KU
M
AD
MIN
IST
RA
SI
PE
MB
AN
GU
NA
N
PE
RE
KO
NO
MIA
N D
AN
SU
MB
ER
DA
YA
ALA
M
LA
YA
NA
N P
EN
GA
DA
AN
OR
GA
NIS
ASI
UM
UM
KE
UA
NG
AN
TO
TA
L
PNS
- Pembina Utama Madya IV/d - - - - - - - - - - - 0
- Pembina Utama Muda IV/c - 6 - - - - - - - - - 6
- Pembina Tingkat I IV/b - - 1 1 1 1 - - - - - 4
- Pembina IV/a - - - - - - 1 - 1 1 - 3
- Penata Tingkat I III/d - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 7
- Penata III/c - - 1 2 2 2 1 2 1 - 1 12
- Penata Muda Tingkat I III/b - - 2 - - 1 - 1 1 4 2 11
- Penata Muda III/a - - - 1 - 1 1 - 2 5 2 12
- Pengatur Tingkat I II/d - - - - - - - - - - 1 1
- Pengatur II/c - - - - - - - - - 4 1 5
- Pengatur Muda Tingkat I II/b - - - - - - 1 - - 2 - 3
- Pengatur Muda II/a - - - - - 1 - - - - - 1
- Juru Tingkat I I/d - - - - - - - - - - - 0
- Juru I/c - - - 1 1 - - - - - - 2
- Juru Muda Tingkat I I/b - - - - - - - - - - - 0
- Juru Muda I/a - - - - - - - - - - - 0
Honorer Daerah - - - 1 3 1 2 3 2 3 28 2 45
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
28
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Status dan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2018
NO STATUS
KEPEGAWAIAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SETDA
SE
KD
A
ASIS
TE
N/ST
AF A
HLI
PE
ME
RIN
TA
HA
N
KE
SE
JA
HT
ER
AA
N
RA
KY
AT
DA
N
KE
MA
SY
AR
AK
AT
AN
HU
KU
M
AD
M.
PE
MB
AN
GU
NA
N
PE
RE
KO
NO
MIA
N D
AN
SD
A
LA
YA
NA
N P
EN
GA
DA
AN
OR
GA
NIS
ASI
UM
UM
KE
UA
NG
AN
TO
TA
L
1 PNS
- Strata 3 - - - - 1 - - - - - - 1
- Strata 2 - 4 3 1 2 3 - - 2 1 1 17
- Strata 1/ D IV - 3 2 3 1 2 4 4 4 8 4 34
- Diploma III - - - 1 - - - - - 2 2 5
- SMA/Sederajat - - - - - 1 1 - - 5 1 8
- SMP/Sederajat - - - 1 1 - - - - - - 2
- SD/Sederajat - - - - - - - - - - - 0
JUMLAH 0 7 5 6 5 6 5 4 6 16 8 68
2 Honorer Daerah
- Strata 2 - - - - - - - - - - - -
- Strata 1 - - - 2 1 2 1 - 2 5 - 13
- Diploma III/IV - - - - - - - - - - - -
- SMA/Sederajat - - 1 1 - - 2 2 1 23 2 32
- SMP/Sederajat - - - - - - - - - - - 0
- SD/Sederajat - - - - - - - - - - - 0
JUMLAH 0 0 0 3 1 2 3 2 3 28 2 45
Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
29
2.2.2 SARANA PENDUKUNG
Sarana pendukung berupa aset yang dimiliki Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau baik berupa perlengkapan dan peralatan kantor
maupun Kendaraan Dinas dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :
Tabel 2.4 Daftar Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
No Jenis/Nama Barang Satuan
(Luas/Unit)
Harga Ket.
1 Tanah Perkampungan 19.71 146,600,000.00
2 Tanah Untuk Bangunan Gedung 129,615.00 5,761,639,500.00
3 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 90,371.00 3,300,670,330.00
4 Alat Angkutan Darat Bermotor 318 17,381,945,200.00
5 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 8 11,500,000.00
6 Alat Angkut Apung Bermotor 2 348,000,000.00
7 Alat Bengkel Bermesin 9 29,148,100.00
8 Alat Bengkel Tak Bermesin 2 2,335,000.00
9 Alat Ukur 13 78,306,100.00
10 Alat Pengolahan 2 9,900,000.00
11 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan
5 5,970,000.00
12 Alat Kantor 1,535 2,504,524,271.00
13 Alat Rumah Tangga 11,911 13,977,084,932.46
14 Peralatan Komputer 631 3,628,341,390.00
15 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 631 1,542,940,460.00
16 Alat Studio 274 1,221,522,456.00
17 Alat Komunikasi 161 657,786,603.00
18 Peralatan Pemancar 101 161,344,000.00
19 Alat Kedokteran 5 11,586,000.00
20 Alat Kesehatan 6 52,032,500.00
21 Unit-Unit Laboratorium 30 51,615,500.00
22 Alat Peraga/Praktek Sekolah 403 75,375,940.00
23 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 6 10,030,000.00
24 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 2 30,750,000.00
25 Senjata Api 128 9,216,000.00
26 Alat Keamanan dan Perlindungan 22 76,464,000.00
27 Bangunan Gedung Tempat Kerja 10,106.58 36,388,239,496.00
28 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 3,458.00 18,793,866,750.00
29 Bangunan Bersejarah 549,665,600.00
30 Tugu Peringatan 1,803,336,000.00
31 Tugu Titik Kontrol/Pasti 74,045,000.00
32 Rambu-Rambu 148,728,000.00
33 Jembatan 16,400,000.00
34 Instalasi Air Minum/Air Bersih 79,720,000.00
35 Instalasi Pembangkit Listrik 0.00 656,030,000.00
36 Instalasi Gardu Listrik 912,150,663.00
37 Instalasi Pertahanan 169,600,000.00
38 Jaringan Air Minum 0.33 39,800,000.00
39 Jaringan Listrik 0.00 3,569,315,029.00
40 Jaringan Telepon 0.00 38,950,000.00
41 Buku 7,282 376,745,500.00
42 Terbitan 6 240,000.00
43 Barang-Barang Perpustakaan 2 57,650,000.00
44 Tanaman 2 31,986,250.00
Total Harga Aset 114.793.096.570,46
Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
30
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai staf pendukung Kepala
Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan
fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya yang
tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun
2014-2018 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau menurut indikator kinerja pelayanan
SOPD dan/atau indikator lainnya yang disajikan pada tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
(terlampir) dan Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (terlampir).
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra di
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dalam konsep New Public
Management (NPM) pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip yang
utama dalam pelayanan masyarakat. Birokrasi pemerintah sebagai
pemberi pelayanan kepada masyarakat idealnya dituntut untuk lebih
mengedepankan aspek hasil, dibandingkan dengan sekedar kontrol
terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang
telah ada. Dari hasil telaahan terhadap kualitas pelayanan kepada
masyarakat dan hasil analisis terhadap pembelanjaan anggaran, dapat
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan SOPD pada lima tahun. Peluang dan tantangan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi
selalu muncul, sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah
1. Belum maksimalnya sistem akuntabilitas kinerja bagi aparatur
Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, atas
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
29
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas yang berjalan
dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dirasa masih
belum maksimal. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, efektifiktas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau perlu merencanakan pembangunan
pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan reformasi birokrasi
seperti halnya menyusun sebuah Standard Operational Procedure
(SOP) dan Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
2. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan
Profesionalitas
Ketersediaan SDM yang mumpuni dan berkualitas sesuai
dengan bidang akan menghasilkan rumusan kebijakan Bupati yang
berkualitas sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing bagian
yang ada. Demikian juga halnya dengan pendidikan, pengetahuan,
keterampilan serta mutu SDM yang baik akan menghasilkan layanan
yang baik dan berkualitas kepada instansi pemerintah, pimpinan
daerah maupun masyarakat.
3. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan
publik
Masih banyak aparatur pemerintah yang belum menyadari akan
tuntutan reformasi birokrasi saat ini. Masyarakat telah menuntut
keterbukaan informasi dalam pelayanan masyarakat. Untuk lebih
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifiktas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau perlu
merencakanan pembangunan pelayanan yang disertai reformasi
birokrasi seperti halnya menyusun sebuah Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
30
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing dan
pembinaan pegawai dalam rangka reformasi birokrasi.
4. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra
Sekretariat Daerah, RKA & RAPBD.
5. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara
fluktuatif dan cepat.
2.4.2 Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah
1. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis.
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang
telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan penetapan indikator
kinerja dan capaian analisis kinerja.
2. Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau dengan KPK pada Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi
Komitmen bersama atau MoU antara Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau dengan KPK adalah bagian dari upaya KPK mencegah
tindakan korupsi di instansi pemerintah daerah. Dalam hal ini
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau berupaya untuk
mendukung melalui optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa
berbasis elektronik, serta menjamin kemandirian Unit Layanan
Pengadaan (ULP).
3. Banyak Peraturan Daerah yang diterbitkan
Melalui Perda yang diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau berusaha menciptakan keteraturan hukum yang sesuai dengan
kearifan lokal daerahnya. Disamping itu pembuatan Perda
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
31
diharapkan mampu menciptakan keefektifan kinerja pelayanan
pemerintah daerah.
4. Amanat Undang-undang tentang pengelolaan e-government kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau menerapkan
teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan dengan
tujuan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas kinerja pelayanan dan program pemerintah.
R E N S T R A S E T D A K A B U P A T E N P U L A N G P I S A U
2019 – 2023
32
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
32
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berkaitan dengan
pelayanan kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat
Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan
kebutuhan teknis operasional.
Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi
permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah untuk penentuan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tergambar pada Tabel
3.1 Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
berikut ini :
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
No
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
I Kinerja belum
optimal
1. Belum optimalnya
koordinasi dengan perangkat
daerah.
• Koordinasi langsung
kepada pimpinan tidak
dilakukan secara berjenjang.
• Tumpang tindih
pelaksanaan kegiatan.
2. Belum efektifnya tatakelola
pemerintahan. • Kurangnya sosialisasi dan
informasi yang diterima
Camat/Lurah/Kades.
• Kurang tegasnya peraturan
perundangan yang
mengatur tata batas
wilayah.
• Kurangnya SDM dalam
penyusunan LPPD dan
LKPJ.
3. Kurangnya pengetahuan
OPD dalam memahami produk hukum daerah yang
menunjang pelayanan
publik.
• Minimnya pendanaan
dalam sosialisasi produk hukum daerah.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
33
4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam kegiatan
sosial dan keagamaan
masyarakat.
• Minimnya anggaran kegiatan.
5. Belum optimalnya
pengelolaan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik yang memenuhi
standar pelayanan publik.
• Minimnya anggaran
kegiatan.
• Sarana dan prasaranan
SPSE yang kurang
representatif.
• Kurangnya SDM yang terampil/ahli IT.
6. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil
pengendalian bidang
perekonomian dan sumber daya alam.
• Kurangnya SDM dalam melakukan pendataan
potensi daerah dan
penerima manfaat rastra.
• Minimnya anggaran kegiatan.
7. Belum optimalnya pelayanan
Pengadaan barang/jasa. • Sarana dan prasarana
belum memadai.
• Tim Pokja Pemilihan
dibentuk secara adhoc, aktif di Instansi induk dan jarang berada di tempat
pelayanan.
8. Belum optimalnya tata
laksana perangkat daerah. • OPD terlambat
menyampaikan LAKIP.
• Kurangnya pengetahuan dan skill SDM dalam
menyusun dokumen
Tupoksi dan Anjab.
9. Belum optimalnya pelayanan
administrasi perkantoran dan kedinasan KDH/WKDH.
• Minimnya anggaran
kegiatan.
• Kurangnya SDM.
10. Pelaporan kinerja keuangan
perangkat daerah yang masih belum tepat waktu.
• Bagian menyampaikan SPJ
agak lambat.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
3.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023
Visi Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2019-2023 adalah:
“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif,
Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”
Untuk mewujudkan visi tersebut ada 7 (tujuh) misi yang akan
ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu
2019-2023, misi tersebut adalah sebagai berikut:
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
34
1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasara Wilayah, Tata Ruang
dan Permukiman.
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi
Kerakyatan.
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan
profesional (Good and Clean Governance).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan
perempuan dalam pembangunan.
Dari visi dan misi tersebut, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran
sebagai berikut:
Misi 6 “Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa
dan profesional (Good and Clean Governance)”
Sebagai upaya untuk mencapai Misi 6 yakni Mewujudkan aparatur
pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean
Governance), maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
a. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa dan
profesional (Good and Clean Governance), dengan sasaran
pembangunan:
1) Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa dan
profesional (Good and Clean Governance).
Misi 4 “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”
Sebagai upaya untuk mencapai Misi 2 maka tujuan pembangunan
ditetapkan sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan Sasaran
Pembangunan:
1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
35
Misi 1 “Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasara Wilayah, Tata
Ruang dan Permukiman”
Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 maka tujuan pembangunan
ditetapkan sebagai berikut:
a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana, dengan Sasaran
Pembangunan:
1) Meningkatnya Sarana dan Prasarana.
Misi 3 “Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan “
Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 maka tujuan pembangunan
ditetapkan sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan
Sasaran Pembangunan:
1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
Misi 5 “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program
Ekonomi Kerakyatan“ dan Misi 7 “Pemberdayaan organisasi
keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam
pembangunan”
Sebagai upaya untuk mencapai Misi 5 dan 7, maka tujuan
pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Ekonomi
Kerakyatan dan Pemberdayaan Organisasi Keagamaan dan Sosial
Budaya dalam Pembangunan, dengan Sasaran Pembangunan:
1) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Program
Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Organisasi Keagamaan
dan Sosial Budaya dalam Pembangunan.
Dari visi dan misi tersebut dan isu-isu strategis, maka dapat
dirumuskan faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai tujuan
dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau,
sebagai berikut :
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
36
a. Faktor Penghambat :
1. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra
Sekretariat Daerah, RKA & RAPBD.
2. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara
fluktuatif dan cepat.
3. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan
Profesionalitas.
b. Faktor Pendorong :
1. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja.
2. Amanat Undang-undang tentang pengelolaan e-government
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau dengan KPK pada Program Pemberantasan Korupsi
terintegrasi.
3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.3.1 Telaah Renstra Sekretariat Negara 2015-2019
Untuk mendukung sinkronisasi dokumen dengan lembaga yang
memiliki skala lebih besar, maka dilakukan telaah terhadap Renstra
Kementerian Sekretariat Negara Periode 2015-2019. Berdasarkan hasil
telaah diketahui bahwasannya arah kebijakan pada kementerian
sekretariat Negara adalah :
1. Meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup
peningkatan:
a. Kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta
pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
b. Kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil
Presiden;
c. Kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan
analisis perundang-undangan;
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
37
d. Kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa
dan tanda kehormatan;
e. Kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara,
Pejabat pemerintahan, TNI, dan POLRI;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat
Negara tertentu.
3. Meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam
pengambilan kebijakan dan perundang-undangan, mencakup
peningkatan :
a. Kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan
kebijakan dan analisis perundang-undangan
b. Hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan
pembangunan
c. Kualitas penanganan pengaduan masyarakat
d. Meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur
3.3.2 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2016-2021
Telaah pada Renstra Provinsi dilakukan untuk mengakomodir
berbagai agenda pembangunan yang memerlukan keterlibatan
pemerintah kabupaten/kota. Selain itu untuk melihat beberapa hal yang
mungkin akan menghambat pembangunan di kabupaten atau kota yang
berhubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat daerah. Berdasarkan
hasil telaah bahwasannya tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum, pelayanan,
informasi dan komunikasi kepada masyarakat;
3. Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat
daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur;
4. Peningkatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam
peneyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis kinerja;
5. Meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
38
Tengah bidang pembangunan, pemberdayaan ekonomi, keagamaan,
kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan;
6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan
Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mempunyai
beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu:
1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi
dan Kabupaten / Kota;
2. Meningkatnya Kapasitas Perpustakaan Khusus Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
6. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Meningkatnya Motivasi sumber daya aparatur;
8. Meningkatnya Penyelesaian produk hukum Provinsi Kalimantan
Tengah;
9. Meningkatnya pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum;
10. Meningkatnya pola pengembangan potensi ekonomi Provinsi
Kalimantan Tengah dan kerjasama luar negeri bidang ekonomi;
11. Meningkatnya Perluasan Pangsa Pasar Industri dan Pariwisata;
12. Meningkatnya Pengendalian terhadap Penggunaan Anggaran;
13. Meningkatnya tertib pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan
Tata Ruang;
14. Meningkatnya koordinasi pelayanan kehidupan beragama;
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
39
15. Terwujudnya tapal batas Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalam
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.
3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS
Penyelenggraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya
pelaksanaan koordinasi dengan konteks pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. Tata ruang tersebut tentu
berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang
harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta
keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta
terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya
pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.
Definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dirumuskan
sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan
hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan
dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam
menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif
terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan dalam
kebijakan, rencana dan program.
Penerapan KLHS dalam penataan ruang bermanfaat untuk
meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan
lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui
pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis
dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta
memperkuat pendekatan kesatuan.
Berdasarkan hasil analisis RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2019–
2023 disandingkan dengan KLHS menunjukkan bahwa terdapat 8
(delapan) isu, antara lain :
1. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah.
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
40
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Peningkatan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada
pengembangan koperasi, UMKM dan sektor pariwisata.
5. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
7. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
8. Peningkatan kemandirian ekonomi daerah.
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai fasilitator dan
koordinator dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
berupaya melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya dalam
rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
Berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau maka dapat diuraikan berbagai isu-isu
strategis sebagai berikut :
1. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah;
2. Belum efektifnya tatakelola pemerintahan;
3. Belum optimalnya peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan
masyarakat;
4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam kegiatan sosial dan
keagamaan masyarakat;
5. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
yang memenuhi standar pelayanan publik;
6. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil pengendalian bidang
perekonomian dan sumber daya alam;
7. Belum optimalnya pelayanan Pengadaan barang/jasa;
8. Belum optimalnya tata laksana perangkat daerah;
9. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan
kedinasan KDH/WKDH;
10. Pelaporan kinerja keuangan perangkat daerah yang masih belum
tepat waktu.
R E N S T R A S E T D A K A B U P A T E N P U L A N G P I S A U
2019 – 2023
41
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
41
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH
4.1 TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati seperti yang
dikemukakan pada bab sebelumnya, maka visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Formulasi tujuan strategis ini bertujuan agar Sekretariat Daerah
dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi
misi Bupati untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan
dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.
Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan
Sekretariat Daerah untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati yang
telah dicapai. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilannya didalam
mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan
akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan strategis
dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa dan
profesional (Good and Clean Governance).
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Ekonomi
Kerakyatan dan Pemberdayaan Organisasi Keagamaan dan Sosial
Budaya dalam Pembangunan.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
42
4.2 SASARAN
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas
dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta
profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk
mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu
tahunan maka Sekretariat Daerah menjabarkannya dalam 5 (lima)
sasaran yang mencakup :
1. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa dan
profesional (Good and Clean Governance).
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana.
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Ekonomi
Kerakyatan dan Pemberdayaan Organisasi Keagamaan dan Sosial
Budaya dalam Pembangunan.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/
SASARAN PADA TAHUN KE
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mewujudkan
Aparatur
Pemerintah
yang bersih,
berwibawa dan
profesional
(Good and Clean
Governance)
Terwujudnya
Aparatur
Pemerintah yang
bersih, berwibawa
dan profesional
(Good and Clean
Governance)
- Persentase
koordinasi
kelembagaan
100 100 100 100 100
- Jumlah Produk
hukum yang
diterbitkan
475 497 506 517 543
- Realisasi
program dan
kegiatan
99 99 99 99 99
- Jumlah tender 175 185 200 250 275
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
43
- Jumlah wajib
lapor LHKPN
85 85 85 85 85
- Persentase
pengembangan
SJDI Hukum
65 70 75 80 85
2 Meningkatkan
Kualitas
Sumber Daya
Manusia
Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Manusia
- Penilaian LAKIP B A A A A
3 Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
- Persentase
sarana dan
prasarana yang
disediakan sesuai
pengadaan yang
dianggarkan
95 98 100 100 100
4 Meningkatkan
Kualitas
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan
- Jumlah daerah
yang dapat
dikembangkan
8 8 8 8 8
5 Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
melalui Program
Ekonomi
Kerakyatan dan
Pemberdayaan
Organisasi
Keagamaan dan
Sosial Budaya
dalam
Pembangunan
Meningkatnya
Kesejahteraan
Masyarakat melalui
Program Ekonomi
Kerakyatan dan
Pemberdayaan
Organisasi
Keagamaan dan
Sosial Budaya
dalam
Pembangunan
- Persentase
pembinaan
kelembagaan
Sosial dan
keagamaan
95 98 100 100 100
- Jumlah
penerima
bantuan sosial
200 250 300 350 400
R E N S T R A S E T D A K A B U P A T E N P U L A N G P I S A U
2019 – 2023
44
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
44
5.1 STRATEGI
Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran
proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi
memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Strategi juga menjadi salah satu rujukan
penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Strategi yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :
1. Meningkatkan koordinasi kelembagaan.
2. Mengkaji dan menyusun peraturan perudangan yang belum ada
disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah serta kearifan
lokal.
3. Penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan prioritas
kebutuhan.
4. Penyusunan laporan kinerja berbasis akrual.
5. Meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan publik.
6. Meningkatkan kualitas SDM.
7. Inventarisasi sarana dan prasarana.
8. Menjalin kerjasama dengan steakholder.
9. Meningkatkan peran serta masyarakat.
5.2 ARAH KEBIJAKAN
Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam memenuhi
tujuan, sasaran dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan intensitas rapat-rapat koordinasi dalam segala
aspek bidang.
2. Menyusun peraturan yang belum ada yang sesuai dengan kebutuhan
dan potensi daerah serta kearifan lokal.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
45
3. Menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan prioritas
kebutuhan.
4. Menyusun laporan kinerja berbasis akrual.
5. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
6. Pelaporan LHKPN secara elektronik.
7. Peningkatan/pengembangan SJDI Hukum.
8. Pelatihan dan Pendidikan bagi SDM Aparatur.
9. Peningkatan disiplin Aparatur.
10. Pengadaan sarana dan prasarana.
11. Inventarisasi potensi daerah.
12. Membuat MoU dengan steakholder.
13. Pembinaan masyarakat mandiri sejahtera dengan kegiatan
keagamaan dan sosial budaya.
14. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
Dalam rangka melihat keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dapat
digambarkan melalui Tabel 5.1 berikut ini :
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”
MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional
(Good and Clean Governance)
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan Aparatur
Pemerintah yang
bersih, berwibawa dan profesional
(Good and Clean Governance), dengan sasaran
pembangunan
Terwujudnya Aparatur
Pemerintah yang
bersih, berwibawa dan profesional
(Good and Clean Governance)
• Meningkatkan koordinasi
kelembagaan.
• Mengkaji dan
menyusun peraturan perudangan yang
belum ada disesuaikan
dengan kebutuhan dan potensi daerah serta
kearifan local.
• Penyusunan perencanaan
pembangunan sesuai
dengan prioritas
kebutuhan.
• Menyelenggarakan intensitas rapat-rapat
koordinasi dalam segala
aspek bidang.
• Menyusun peraturan yang belum ada yang sesuai
dengan kebutuhan dan
potensi daerah serta kearifan local.
• Menyusun perencanaan
pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan.
• Menyusun laporan kinerja
berbasis akrual.
R E N S T R A S E T D A K A B. PULANG PISAU
2019 – 2023
46
• Penyusunan laporan
kinerja berbasis akrual.
• Meningkatkan keterbukaan informasi
pelayanan public.
• Pengadaan barang dan jasa
secara elektronik.
• Pelaporan LHKPN secara elektronik.
• Peningkatan/pengembangan
SJDI Hukum.
MISI 4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia, dengan Sasaran
Pembangunan
Meningkatnya
kualitas sumber
daya man