PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR: PER- 07 j 1.03jPPATKj07 j 14
TENTANG
STANDARLAYANANINFORMASI PUBLIK
PADAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa untuk membuat dan mengembangkan sistem
penyediaan layanan Informasi secara cepat, mudah,
dan wajar, perlu ditetapkan pengaturan mengenai
standar layanan Informasi publik pada Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
b. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan belum memiliki pengaturan mengenai
standar layanan Informasi publik pad a Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan tentang Standar
Layanan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);~, i
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi .Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 1);
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Nomor: PER-Keuangan
01/ 1.02/PPATK/01/ 10 Keterbukaantentang
Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan Nomor: PER-
07/ 1.01/PPATK/08/ 12 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 817);/',\ 2
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6ANKEPALA
JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id .
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURANKEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISIS
TRANSAKSI KEUANGANTENTANG STANDAR LAYANAN
INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN.
BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disingkat
PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan Zatau dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/ atau diterima oleh PPATK dalam penyelenggaraan negara
dan berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK, selanjutnya disebut
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, darr/ atau pelayanan Informasi di PPATK.
5. Pemohon Informasi Publik adalah orang perseorangan atau korporasi
yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
~\
1
3
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JLIr.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id
6. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara darr/ atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara danzatau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan
masyarakat, darr/ atau luar negeri.
Pasal2
Peraturan ini bertujuan untuk:
a. memberikan standar bagi PPATKdalam melaksanakan pelayanan Informasi
Publik;
b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan PPATK untuk
menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
c. menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk memperoleh akses Informasi
Publik; dan
d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
Keterbukaan Informasi Publik.
BABII
STANDARLAYANANINFORMASIPUBLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal3
(1)Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara:
a. melihat dan mengetahui Informasi; dan
b. mendapatkan salinan Informasi Publik;
;<,\
4
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6ANKEPALA
J1 Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
(2)Hak memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui:
a. pengumuman Informasi Publik; dan
b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.
Pasal4
(1)Informasi Publik di PPATKmeliputi:
a. Informasi yang terbuka; dan
b. Informasi yang dikecualikan.
(2)Informasi yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
c. Informasi yang diumumkan secara serta merta.
(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Informasi sangat rahasia;
b. Informasi rahasia; dan
c. Informasi terbatas.
(4)Ketentuan mengenai klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala PPATKmengenai
klasifikasi Informasi pada PPATK.
Pasal5
(1)Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf a meliputi:
a. Informasi bulanan;
b. laporan semesteran; dan
c. laporan tahunan.
(2)Informasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa berisi data
statistik mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK.
(3)Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi
hasil pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di PPATK dan laporan
realisasi anggaran.
<\ L5
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
[l, Ir.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
(4)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi
laporan keuangan dan laporan kinerja PPATK.
Pasa16
Informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf b, meliputi:
a. profil PPATKyang meliputi visi, misi, dan struktur organisasi;
b. daftar seluruh Informasi Publik terbuka yang berada di bawah penguasaan
PPATK;
c. Surat Edaran PPATKyang tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
d. pengumuman pengadaan barang dan jasa;
e. pengumuman penerimaan pegawai PPATK;
f. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;
g. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik; darr/atau
h. Informasi setiap saat lain yang ditetapkan oleh Pemilik Informasi atas
persetujuan Pimpinan PPATK.
Pasa17
(1) Dalam hal PPATKmemiliki Informasi yang dapat mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum, PPATKmengumumkan Informasi yang
diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2)huruf c.
(2)Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
tanpa penundaan.
Bagian Kedua
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
Pasal8
(1) Informasi Publik yang disampaikan melalui pengumuman meliputi:
a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
c. Informasi yang secara serta merta.
1·L
6
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
J11r. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
(2)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan
diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan
papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
(3)Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/ atau bahasa asing
yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan
penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
(4)Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan
kemampuan berbeda untuk memperoleh Informasi.
Bagian Ketiga
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Pasal9
Seluruh Informasi Publik dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik
melalui prosedur permohonan Informasi Publik, kecuali Informasi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
Pasal 10
(1)Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat
dilakukan secara:
a. tertulis; atau
b. tidak tertulis.
(2)Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara tertulis, Pemohon
Informasi Publik:
a. mengisi formulir permohonan Informasi Publik; dan
b. membayar biaya salinan dan/ atau pengiriman Informasi Publik apabila
dibutuhkan.
(3)Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara tidak tertulis,
PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir
permohonan Informasi Publik.
!.\
7
PUSAT PElAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
[l Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
(4)Formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan
Informasi Publik di registrasi;
b. nama;
c. alamat;
d. pekerjaan;
e. nomor telepon atau email;
f. rincian Informasi yang dibutuhkan;
g. tujuan penggunaan Informasi;
h. cara memperoleh Informasi; dan
1. cara mendapatkan salinan Informasi.
(5)Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(6)Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.
Pasal 11
(1)Dalam hal Pemohon Informasi Publik belum memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), PPID memberikan
informasi kepada Pemohon Informasi Publik untuk melengkapi
permohonan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak informasi diterima oleh Pemohon Informasi Publik.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon
Informasi Publik belum melengkapi permohonan Informasi Publik, PPID
mengembalikan permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi
Publik.
Pasal 12
(1)PPID wajib mengoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik
dalam register permohonan.
A\
I
8
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
(2)Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang
kurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
b. tanggal permohonan Informasi Publik;
c. nama Pemohon Informasi Publik;
d. alamat;
e. pekerjaan;
f. nomor kontak;
g. Informasi Publik yang diminta;
h. tujuan penggunaan Informasi Publik;
1. status Informasi Publik;
J. format Informasi Publik yang dikuasai;
k. jenis permohonan Informasi Publik;
1. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan
Publik lain bila Informasi Publik yang diminta berada di bawah
kewenangan Badan Publik lain;
m. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;
n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian Informasi; dan
o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang
diminta.
(3)Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.
Pasal 13
(1)Permohonan Informasi Publik dilakukan melalui:
a. tatap muka;
b. surat elektronik;
c. telepon;
d. surat;
e. faksimili; atau
f. media permohonan Informasi Publik lain.
(2)PPID wajib memastikan formulir permohonan Informasi Publik yang telah
diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi
Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik. LI"(\ 9
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
J1 Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
(3)Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui tatap muka
atau surat elektronik, PPID wajib memastikan diberikannya nomor
pendaftaran pada saat permohonan Informasi Publik diterima.
(4)Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui telepon, surat,
faksimili atau media permohonan Informasi Publik lain yang tidak
memungkinkan untuk diberikannya nomor pendaftaran secara langsung,
PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon
Informasi Publik.
(5)Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan
dengan pengiriman Informasi Publik.
(6)PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan Informasi yang telah
diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi
Publik.
Pasal 14
(1)Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan
mengetahui Informasi Publik, PPIDwajib:
a. memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat
Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk
membaca dari/ atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon; dan
b. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta
formulirnya bila dikehendaki oleh Pemohon Informasi Publik.
(2)Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi, PPID
wajib:
a. mengoordinasikan dan memastikan Pemohon Informasi Publik memiliki
akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang
memadai untuk membaca dan Zatau memeriksa Informasi Publik yang
dimohon;
b. mengoordinasikan dan memastikan Pemohon Informasi Publik
mendapatkan salinan Informasi yang dibutuhkan; dan
c. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta
formulirnya bila dikehendaki oleh Pemohon Informasi Publik.
{.
10
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
Pasal 15
(1)Dalam hal Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan terhadap
Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),
PPIDwajib menolak permohonan Informasi Publik.
(2) Penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan secara tertulis kepada Pemohon Informasi Publik.
(3) Bentuk penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. pemberitahuan tertulis; dan
b. Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.
(4) Surat Keputusan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang
kurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran;
b. nama;
c. alamat;
d. pekerjaan;
e. nomor teleponj email;
f.. Informasi yang dibutuhkan;
g. keputusan pengecualian dan penolakan Informasi;
h. alasan pengecualian; dan
1. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul dalam hal Informasi dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi.
Pasal16
(1)PPIDwajib memberikan pemberitahuan tertulis berupa jawaban atas setiap
permohonan Informasi Publik.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya
atau tidak;
b. memberitahukan Badan Publik lain yang menguasai Informasi yang
diminta dalam hal Informasi terse but tidak berada di bawah
penguasaannya;
c. menenma atau menolak permohonan Informasi Publik berikut
alasannya;
d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;~ ..\ 11
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6ANKEPALA
JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang
dimohon;
f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang
dimohon;
g. penjelasan atas penghitamanypengaburan Informasi yang dimohon bila
ada; dan
h. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum
dikuasai atau belum didokumentasikan.
(3)Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Informasi
Publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan Informasi Publik diterima oleh PPID.
(4)Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi
Publik yang dimohon dan/ atau belum memutuskan memberikan Informasi
Publik yang dimohon, PPID memberitahukan perpanjangan waktu
pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
(5)Perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta penyampaian
Informasi Publik yang dimohon dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan tidak dapat diperpanjang lagi.
(6)Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 17
(1)PPATK dapat mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi
Publik.
(2)Kepala PPATK menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi
Publik yang terdiri atas:
a. biaya penyalinan Informasi Publik;
b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan
c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya
terdapat Informasi pihak ketiga.
(3)Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah
Lsetempat.
f 12
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6ANKEPALA
JLIr.H.Djuanda No.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id
(4) Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 18
(1)Tata cara pembayaran biaya perolehan salinan Informasi Publik dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. dibayarkan secara langsung; atau
b. dibayarkan melalui rekening resmi PPATK berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dalam hal pembayaran secara langsung, PPID wajib memberikan tanda
bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan Informasi secara
terinci kepada Pemohon Informasi Publik.
(4)PPID wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan
salin an Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informasi
Publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
Bagian Keempat
Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Pasal19
(1)PPID wajib membuat maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan
Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan
publik.
(2)Maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. rmcian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan
Informasi Publik; danb. pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik sesuai dengan standar pelayanan Informasi
IPublik.
1·13
----------- - - ---
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6ANKEPALA
J1 Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
Pasa120
Alur kerja pelayanan Informasi Publik tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BABIII
TATACARAPENGELOLAANKEBERATAN
Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan
Pasa121
(1)Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. penolakan atas permohonan Informasi yang dikecualikan;
b. tidak disediakannya Informasi berkala;
c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam
Peraturan ini.
(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada Atasan PPIDme1alui PPID.
(3)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
Pasa122
(1)PPIDwajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan
nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
(2)PPID dapat menggunakan saran a komunikasi yang efektif dalam menerima
keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
14
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
Bagian Kedua
Registrasi Keberatan
Pasal23
(1)Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan.
(2)Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang
kurangnya memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
c. tujuan penggunaan Informasi Publik;
d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan;
e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan
bila ada;
f. alas an pengajuan keberatan;
g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;
h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
1. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan; dan
J. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.
(3)PPIDwajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
(4)Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal24
(1)PPIDwajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.
(2)Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang
kurangnya memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. tanggal diterimanya keberatan;
c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/ atau kuasanya yang
1mengajukan keberatan;~,
15
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
[l Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
e. Informasi Publik yang diminta;
f. tujuan penggunaan Informasi Publik;
g. alasan pengajuan keberatan;
h. keputusan Atasan PPID;
1. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
J. nama dan posisi atasan PPID; dan
k. tanggapan Pemohon Informasi Publik.
(3)Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
pada Lampiran VIyang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal25
(1)Atasan PPIDwajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis
yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register
keberatan.
(2)Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang
kurangnya memuat:
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. tanggapan /jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;
d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau
seluruh Informasi Publik;
e. setiap orang yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
f. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada
huruf d.
(3)PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.
1?
16
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
Pasa126
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang
menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada
Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya keputusan atasan PPID.
Pasal27
Alur kerja pengelolaan keberatan tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BABIV
LAPORAN
Pasal28
(1) PPID wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
(2)Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik pada PPATK;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, an tara lain:
1. saran a dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki
beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik
beserta kualifikasinya; dan
3. anggaran pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya.
c. rincian pelayanan Informasi Publik yang meliputi:
1. jumlah permohonan Informasi Publik;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik;
{, 1
17
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
[I Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian
atau seluruhnya; dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya olehPPATK;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat
yang berwenang;
4. hasil mediasi dan/ atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat
yang berwenang dan pelaksanaannya oleh PPATK;
5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh PPATK.
e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi
Publik; dan
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan Informasi.
(4)PPIDmembuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1)dalam bentuk:
a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi
Publik; dan
b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan
Informasi Publik.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
Pasal29
Alur kerja pembuatan laporan layanan Informasi Publik tercantum dalam
Lampiran VIIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
mi.
f,\
18
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: contact-usrsippatk.go.id, Website: www.ppatkgo.id
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasa130
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Juli 2014
1/ {r KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
Y ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, l.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
19
LAMPIRAN I
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- 07 j 1.03jPPATKj07 j 14
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANJl.Ir.H.Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia
Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id
FORMULIRPERMOHONANINFORMASINo. Pendaftaran (diisi petuqas]": ..
NamaAlamatPekerjaanNomor TeleponjE-mailRincian Informasi yang dibutuhkan(tambahkan kertas bila perlu)
Tujuan Penggunaan Informasi
Cara Memperoleh Informasi** :1. Melihatj membacaj mendengarkanj Mencatat***2. Mendapatkan salin an informasi (hardcopy j softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** :1. Mengambil Langsung2. Kurir3. Pos4. Faksimili5. E-mail
Jakarta, (tanggaljbulanjtahun)
Petugas Pelayanan Informasi(Penerima Permohonan)
Pemohon Informasi
( )Nama dan Tanda Tangan
( )Nama dan Tanda Tangan
Keterangan:* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik** Pilih salah satu dengan memberi tanda (>I)*** Coret yang tidak perlu
Di Balik Formulir Permohonan InformasiDicetak informasi beriku t:
Hak-hak Pemohon InformasiBerdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada diPPATKkecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohoninformasi dapat: menghambat proses penegakan hukum; menganggu kepentinganperlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persainganusaha tidak sehat; membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;mengungkap kekayaan alam Indonesia; merugikan ketahanan ekonomi nasional;merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap isi akta otentik yangbersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; mengungkaprahasia pribadi; memorandum atau surat-suat antar PPATKatau intra PPATKyang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atauPengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang, (b) PPATKjuga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasaiatau didokumentasikan.
II. PASTIKANANDAMENDAPATTANDABUKTIPERMOHONANINFORMASIBERUPANOMOR PENDAFTARANKE PETUGAS INFORMASIjPPID. Bila tanda buktipermohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasialasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterimaatau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerjasejak diterimanya permohonan informasi oleh PPATK. PPATK dapatmemperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalamhal: informasi yang diminta belum dikuasaij didokumentasikanj belum dapatdiputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikanatau tidak.
IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan suratkeputusan Pimpinan PPATKadalah (diisi sesuai dengan Keputusan Kepala PPATK)
V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPATK(misal: menolakpermintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohoninformasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolakj ditemukannyaalas an keberatan lainnya. Atasan PPIDwajib memberikan tanggapan tertulis ataskeberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari kerja sejak diterimajdicatatnya pengajuan keberatan dalam registerkeberatan.
VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, makapemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasanPPIDoleh Pemohon Informasi Publik.
! KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
\ . ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, L
LAMPIRAN II
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- j l.03jPPATKj07 j 14
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
FORMAT REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Selum Di
Penguasaan Soft Hard Melihat / Meminta Pemberiandokumen tahuan Biaya Cara
copy copy Mengetahui Salinan InformasiYa Tidak tasikan
KETERANGANNomorTanggalNama
diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publikdiisi ten tang tanggal permohonan diterimadiisi ten tang nama pemohon L
Al
Alarnat
Nomor KontakPekerjaanInformasi YangDimintaTujuan Penggunaan InformasiStatus Informasi
Format Informasi Yang DikuasaiJenis PermohonanKeputusanAlasan PenolakanHari dan Tanggal
Biaya dan Cara Pembayaran
diisi tentang alarnat lengkap dan jelas Pemohon Informasi Publik untuk memudahkan pengiriman InformasiPublikdiisi tentang nomor kontak (nomor teleponjfaksimilijtelepon selulerj email Pemohon Informasi Publik)diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publikdiisi tentang detail informasi yang diterimadiisi ten tang tujuanj alasan permohonan dan penggunaan informasidiisi dengan memberikan tanda (,f). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan badan publik lain yangmenguasai bila diketahui, sesuai dengan isian formulir di pemberitahuan tertulisdiisi dengan memberikan tanda (,f)diisi dengan memberikan tanda (,f)diisi sesuai dengan isi keputusan dalarn pemberitahuan tertulisdiisi tentang alas an penolakan oleh atasan PPIDa. hari dan tanggal penyarnpaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktupemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak.Dengan kata lain, dalarn hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sarnadengan penolakan
b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publikdiisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan
f. KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN /
\ ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, Iv
- . -- ----- -----------------------------------------------------------------
LAMPIRAN III
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- 07 j 1.03jPPATKj07 j 14
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANJl.Ir.H.Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia
Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id
Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal .... bulan .... tahun .... dengan nomorpendaftaran* .... , Kami menyampaikan kepada Saudara Zi:Nama .Alamat .No. Telp/Email .
Pemberitahuan sebagai berikut:A. Informasi Dapat Diberikan
No. Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan
1. Penguasaan Informasi Publik ** D Kami
D Badan Publik lain, yaitu ....................
2. Bentuk fisik yang tersedia ** D softcopy (termasuk rekaman)
D hardcopy/ salinan tertulis
3. Biaya yang dibutuhkan *** D Penyalinan Rp. .... x ... (jumlah lembaran) =
Rp. .......
D Pengiriman
D Lain-lain
Jumlah
4. Waktu penyediaan ..... hari
5. Penjelasan penghitamanypengaburan Informasi yang dimohon****(tambahkan kertas bilaperlu)...............................................................................................................................................................................................................................................................................
B. Informasi tidak dapat diberikan karenao Informasi yang diminta belum dikuasaio Informasi yang diminta belum didokumentasikanPenyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu
*****
............ (tempat), (tanggal/bulan/tahun)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
/.\
( )Nama dan tanda Tangan
Keterangan:* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.** Pilih salah satu dengan memberi tanda (").*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/ atau biaya pengiriman (khusus kurir
dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasanpenghitamannya.Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yangdiminta.
****
*****
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, ~
~~
M~DYUSUF
LAMPIRANIVPERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGANNOMOR: PER- j 1.03 j PPATKj07 j 14
TENTANGSTANDARLAYANANINFORMASI PUBLIK
PADAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
ALURKERJA LAYANANINFORMASI PUBLIK
Uraian Prosedur
PeIaksana
Sekretariat1-_..!iS!Se:!!k~re!e.t~an!!2i·s!....P~P~I~D~_--lBidang Pengolah
Data danPetugasInformasi
PemohonInformasi Klasifikasi
Informasi
PPlDNO
1. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasipublik yang ditujukan kepada PPlD Pembantu dengan cara mengisiIPorrrl111ir ~ Tnform .. si
2. Petugas Informasi meminta Pemohon Informasi j Kuasa Pemohonuntuk melengkapi persyaratan permohonan yang telah ditentukansesuai dengan Standar Pelayanan di PPlD PPATK
3. Apabila persyaratan telah dipenuhi maka Petugas Informasimemberi nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasisebagai tanda bukti permohonan informasi dan mencatat padaBuku Register Permohonan Informasi Publik. Petugas Informasimeneruskan permohonan ke Sekretariat untuk di tindaklanjuti.
4. Sekretariat atau tata usaha PPID memverifikasi kesesuaian materipermohonan kepada pihak pemohon. Bagi materi permohonan yangdiminta terdapat di dalam Daftar Informasi Publik, Sekretariatlangsung memberikan informasi sesuai dengan isi materi yangdipermohonkan. Sedangkan materi permohonan yangmembutuhkan waktu dalam hal pemenuhan informasi yang diminta, belum didokumentasikan danjatau memerlukan ujikonsekuensi karena informasi yang di minta secara spesifik tidakterkategorikan di dalam Daftar Informasi Publik danjatau dalam halapabila ditemukan adanya pengecualian atas sebagian informasiterhadap keseluruhan informasi publik yang di minta makadilanjutkan ke Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi PPlDPPATK. PPlD melakukan koordinasi dengan Direktorat terkait dansaling berkoordinasi.
f~\
--------------------------------~ r~
o
BidangPelayanan dan Persyaratan j
PerlengkapanDokumentasiInformasi
Pelaksana1---_-"S"'e""kr"'e"'t'Tan~·s'-'P'-'P'--'I"'D"----_-lBidang PengolahPetugas Sekretariat Data danInformasi
BidangPelayanan danDokumentasi
Persyaratan IPerlengkapan
NO UraianProsedur PemohonInformasi
PPIDKlasifikasiInformasi Informasi
I
I
I
I
I
I
I
I,I
I
I
I
I,I,I
I
I
I
I
I
I;I,I
I
I
I
I
I,,,,,,I
I
I
I
I
I,I
I
I ....JI
I
I
I
I
I
I
I
I
~I
I
I
I
iI
I" _"
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi melakukanklasifikasistatus materi permohonan informasiberdasarkan DaftarInformasiPublikyang di kuasai.a. Apabilamateri informasiyang di minta oleh pemohon termasuk
kategori informasi yang dikecualikan dan/atau ditemukannyamateri permohonan danIatau adanya pengecualian atassebagian informasi dari keseluruhan informasi publik yang diminta, maka dilakukan Uji Konsekuensi. Jika, hasil dariklasifikasidan uji konsekuensi menyatakan bahwa materi yangdi minta merupakan informasi yang dikecualikan, maka dikembalikanke Sekretariat untuk disampaikan kembali kepadanemohon.
b. Apabilainformasiyang di minta oleh pemohon berupa salinandan termasuk kategoriinformasipublikdarr/atau ditemukannyamateri permohonan darr/atau adanya pengecualian atassebagian informasi dari keseluruhan informasi publik yang diminta, maka dilakukan Uji Konsekuensi. Jika, hasil dariklasifikasidan uji konsekuensi menyatakan bahwa materi yangdi minta merupakan informasiyang terbuka, maka permohonandi teruskan ke BidangPelayanandan DokumentasiInformasi
/Tertutup
Terbuka
6. BidangPelayanan dan Dokumentasi Informasimenyiapkan materijawabandan mempersiapkanmateri informasipublikyang di minta
7. Berdasarkan bahan dari Bidang Pelayanan dan DokumentasiInformasi,Sekretariat menyusun Pemberitahuan Tertulis apabilainformasi yang di minta merupakan materi permohonan yangmembutuhkan waktu dalam hal pemenuhan informasi yang diminta, belum didokumentasikan, terkategori terbuka ataupenolakanatas sebagian atau keseluruhan permohonan informasiserta di periksa dan ditandatangani olehKetuaPPIDPembantu
a. Apabila Pemberitahuan Tertulis PPID memutuskan untukmemberikansebagian atau seluruh informasipublik dalam halpermohonan di terima maka PPID memberikan akses bagipemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan ditempat yang memadai untuk membaca danIatau memeriksainformasipublik
b. Apabilainformasiyang di minta barupa salinan informasipublikmaka Sekretariat menginformasikanperihal perkiraan biayapenggandaanatau perekaman (hard copy atau soft copy) sesuaidengan standar yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasalayanan penggandaan atau perekaman. Sekretariat PPIDberkewajibanmenginformasikantata cara pembayaran salinaninformasi sebelum pemohon informasi mengakses informasipublik
f.\
8. SekretariatmemberikanTanda Bukti Penyerahan InformasiPublikkepadaPemohonInformasiPublik I
Uraian Prosedur
Pelaksana
Persyaratan /Perlengkapan
PemohonInformasi
I-_-,=S",e~kr~e~t~an~'s~P,-,P,--,I",D"----_-1Bidang PengolahPetugas Sekretariat Data danInformasi Klasifikasi
Informasi
NO
9. Pemohon Informasi menerima pemberitahuana. Apabila pemohon menganggap informasi yang di peroleh tidak
sesuai dengan yang diharapkan, maka pemohon dapatmengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu melaluiPPID Pembantu sehingga terjadi sengketa informasi
b. Apabila informasi yang di sampaikan oleh Sekretariat telahsesuai dengan harapan pemohon, maka pelayanan informasiselesai
Si?:;dak
...Ia,.. .
BidangPelayanan danDokumentasi
PPID
Informasi
~\
KEPALAPUSATPELAPORANDAN JANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,t..
LAMPlRAN V
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- 07 j 1.03jPPATKj07 j 14
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
FORMAT PERNYATAAN KEBERATAN
ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN]l.Ir.H.Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia
Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826Email: Contact [email protected] Website: www.ppatk.go.id
A. INFORMASIPENGAJU KEBERATANNomor Registrasi KeberatanNomor Pendaftaran Permohonan InformasiTujuan Penggunaan Informasi
_______ (diisi petugas)*
Identitas PemohonNamaAlamatPekerjaanNomor Telepon
Identitas Kuasa Pemohon **NamaAlamatNomor Telepon
B. ALASANPENGAJUAN KEBERATAN***D a. Permohonan Informasi di tolak.
D b. Informasi berkala tidak disediakan
D c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
D d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
D e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
D f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
D g. Informasi disampaikan melebihijangka waktu yang ditentukan
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)
D. HARI/TANGGAL TANGGAPANATAS KEBERATANAKANDIBERIKAN: {tanggal}, {bulan},{tahun} [diisi olehpetugasf***
f~\
Demikian keberatan mi saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkanterimakasih .
.......................... (tempat), [tanggalJ, [bulan], [tahun] *****
Mengetahui, ******Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)
Pengaju Keberatan
( )Nama dan Tanda Tangan
( )Nama dan Tanda Tangan
KETERANGAN* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan
keberatanIdentitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan SuratKuasa.Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yangdiajukanDiisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikTanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatandinyatakan lengkap sesuai dengan
**
***
****
*****
;." KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN J\ ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 4
LAMPIRANVI
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- j l.03jPPATKj07 j 14
TENTANG
STANDAR LAYANANINFORMASI PUBLIK
PADA PUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
FORMAT REGISTRASI KEBERATAN
e* r- g*
Keterangan
No.
Pekerjaan
f ..\
diisi tentang nomor registrasi keberatan.
diisi tentang tanggal keberatan diterima.
diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan danj ataukuasanyadiisi ten tang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
diisi tentang nomor kontak (nomor teleponjfaksimilijtelepon selulerjemail PemohonInformasi Publik.diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
Tgl
Nama
Alamat
Nomor Kontak
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi
Informasi Yang diminta
Tujuan Penggunaan Informasi
Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat(1)UUKIP)
Keputusan atasan PPID
Hari dan Tanggal Pemberian tanggapanatas KeberatanNama dan Posisi Atasan PPID
Tanggapan Pemohon Informasi Publik
diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam halkeberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolomini tidak perlu diisi.diisi dengan informasi yang diminta.
diisi ten tang tujuarr/ alasan permohonan dan penggunaan informasi.
diisi dengan memberikan tanda (~) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukankeberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1)Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik(UUKIP):a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang TahunKeterbukaan Informasi Publik
b. Tidak disediakannya informasi berkalac. Tidak ditanggapinya permintaan informasid. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang dimintae. Tidak dipenuhinya permintaan informasif. Pengenaan biaya yang tidak wajarg. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang
Undang Keterbukaan Informasi Publikdiisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.
diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengankewenangan Pejabat yang ditunjukdiisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.
KEPALAPUSATPELAPORANDANA. j\ ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,t;
~:;:YUSUF
LAMPlRANVIIPERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANNOMOR : PER- / 1.03/PPATK/07 /14
TENTANGSTANDAR LAYANANINFORMASI PUBLIK
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
ALUR KERJA PENGELOLAAN KEBERATAN
PelaksanaSekretaris PPID Bidang Bidang Komisi
NO Uraian Prosedur Pemohon Pelayanan dan PenyelesaianPPID
AtasanInformasi
InformasiPetugas
Sekretariat Dokumentasi Sengketa PPIDInformasi Informasi Informasi
Pusat
1. Pemohon Informasi yang merasa tidak puas ataspemberian informasi mengajukan keberatan yang Iditujukan kepada Atasan PPIDdengan mengisiFormulir Keberatan
2. Petugas Informasi meminta Pemohon Informasi / 6Kuasa Pemohon untuk melengkapi persyaratanKeberatan yang telah ditentukan sesuai denganStandar Pelayanan di PPID
3. Apabila persyaratan telah dipenuhi maka PetugasInformasi memberi nomor pendaftaran padaformulir keberatan sebagai tanda bukti keberatandan mencatat pada Buku Register Keberatan.Petugas Informasi meneruskan Keberatanpemohon ke Sekretariat untuk di tindaklanjuti.
4. Sekretariat mempelajari alasan keberatan daripemohon. Apabila alasan keberatan sesuaidengan mekanisme sebagaimana yang di aturdalam Undang-undang, maka keberatan pemohon ..........-- ----- ------ - - - --- -- --- --- - -- -- ---- ------- -- - -- ------- - - - - -- --- - - - - ---- --- ~........:di teruskan kepada Atasan PPIDPembantu. Tidak
Namun, apabila keberatan pemohon tidak sesuai Va
mekanisme sebagaimana yang di atur dalamUndang-undang, maka keberatan pemohondikembalikan kepada pemohon informasi.Tembusan surat dikirimkan ke Komisi InformasiPusat untuk diketahui serta untuk salingberkoordinasi.
/0-,\
PelaksanaSekretaris PPID Bidang Bidang Komisi
NO Uraian Prosedur Pemohon Pelayanan dan Penyelesaian AtasanInformasi Petugas Sekretariat Dokumentasi Sengketa PPID PPID Informasi
Informasi Informasi InformasiPusat
5. Atasan PPIDmempelajari substansi dan sifatinformasiyang di minta dan alasan keberatanpemohon.Atasan PPID dapat meminta masukandari BidangPenyelesaian Sengketa Informasiterhadap dasar hukum keberatan maupun '1.-kebijakan yang akan dihasilkan. Berdasarkan haltersebut di atas, Atasan PPID memberikantanggapan dalam bentuk Keputusan Tertulis yangditujukan kepada pemohon informasi dengantembusan pada Ketua Kelompok PPID
6. Ketua PPIDmemerintahkan Bidang Pelayanandan Dokumentasi Informasi menjalankanKeputusan Tertulis Atasan PPIDyangmemerintahkan PPIDuntuk memberikansebagian atau seluruh informasi publik dalam halkeberatan di terima
7. BidangPenyelesaian Sengketa Informasimenyusun pertimbangan hukum atas Keputusan ________________ f·······;Tertulis Atasan PPID yang memerintahkan PPID _------
.......... =
untuk memberikan sebagian atau seluruhinformasipublik dalam hal keberatan di tolak
8. BidangPelayanan dan Dokumentasi Informasimempersiapkan materi informasi publikberdasarkan Keputusan Tertulis Atasan PPIDyangmemerintahkan PPIDuntuk memberikansebagian atau seluruh informasi publik dalam halkeberatan di terima
9. Sekretariat menginformasikan kepada pemohoninformasimengenai pelaksanaan dari Keputusan /
Tertulis dari Atasan PPIDa. ApabilaKeputusan Tertulis Atasan PPID
memerintahkan PPIDuntuk memberikansebagian atau seluruh informasi publik dalamhal keberatan di terima maka PPIDmemberikan akses bagi pemohon untuk
,melihat informasi publik yang dibutuhkan ditempat yang memadai untuk membacadanjatau memeriksa informasi publik
~ 4
PelaksanaSekretaris PPID Bidang Bidang Komisi
NO Uraian Prosedur Pemohon Pelayanan dan PenyelesaianPPID
Atasan InformasiInformasi
PetugasSekretariat Dokumentasi Sengketa PPID
Informasi Informasi InformasiPusat
b. Apabila informasi yang di minta barupasalinan informasi publik maka pemohoninformasi publik dikenakan biayapenggandaan atau perekaman (hard copy atausoft copy) sesuai dengan standar yangdiberlakukan oleh pihak PPIDPembantu.Sekretariat PPIDPembantu menginformasikantata cara pembayaran salinan informasisebelum pemohon informasi mengaksesinformasi nublik
10 Sekretariat memberikan Tanda Bukti PenyerahanInformasi Publik kepada Pengguna InformasiPublik
11 Pemohon Informasi menerima pemberitahuan ~
a. Apabila pemohon menganggap KeputusanTertulis dari Atasan PPID tidak sesuai denganyang diharapkan, maka pemohon dapat TIdak
mengajukan permohonan penyelesaiansengketa informasi pada Komisi Informasi
b. Apabila Keputusan Tertulis dari Atasan PPIDPembantu yang di sampaikan oleh Sekretariat Ya
telah sesuai dengan harapan pemohon, maka~~:~~I:~~~~~pelayanan informasi selesai
r~KEPALAPUSATPELAPORANDAN Iv\ ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,
LAMPlRANVIIIPERATURAN
KEPALAPUSATPELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGANNOMOR: PER- j 1.03jPPATKj07 j 14
TENTANGSTANDARLAYANANINFORMASIPUBLIK
PADAPUSATPELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
ALURKERJA PEMBUATANLAPORANLAYANANINFORMASIPUBLIK
Uraian Prosedur
Pelaksana
PPIDSekretariatPPID
Masing-masingBidang di PPID
KomisiInformasi
Pusat
1. Masing-masing Bidang di PPID yakni Bidang Pelayanan dan IDokumentasi Informasi, Bidang Pengolah data dan KlasifikasiInformasi, Bidang Sengketa Informasi melakukan pelaporan secaraberkala kegiatan masing-masing Bidang kepada Sekretaris PPID L__ --,
~.________,
c•• %
NO
2. Sekretaris melalui Skeretariat PPID membuat Laporan PelayananInformasi Publik berdasarkan hasil monitoring, evaluasi danpelaporan kegiatan pelayanan informasi berdasarkan masukandari masing-masing Bidang di dalam PPID untuk disampaikankeoada Ketua PPID
3. Ketua Kelompok PPID memeriksa dan mempelajari LaporanPelayanan Informasi Publik PPID Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan :a. Apabila ada koreksi, dikembalikan kepada Sekretaris PPID
untuk diperbaikib. Apabila tidak ada koreksi, disahkan oleh Ketua Kelompok PPID
dengan diketahui oleh Atasan PPID dan Deputi Pemberantasan.
4. Atasan PPID menandatangani dokumen pelaporan untukdisampaikan kepada Deputi Pemberantasan atau Kepala PPATKdengan tembusan ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat
DeputiPemberantasan
AtasanPPID
Ya
A KEPALAPUSATPELAPORANDAN /, ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,Iv