PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI · PDF fileKorporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ... c. dalam hal Transaksi yang ditolak atau diputuskan

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA

Jllr. H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id

NomorSifatLampiranPerihal

S- 66 /1.02.3/PPATK/03j15SANGATSEGERA

Penolakan atau Pemutusan Hubungan Usaha dengan Orang atauKorporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris danOrganisasi Teroris

Kepada Yth.:Seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)di-

T em p a t,-

1. Dasar:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pendanaan Terorisme;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Penucian Uang (UUTPPU);

c. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara PelaksanaanKewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan

d. Peraturan Kepala PPATKNomor PER-02/ 1.02/PPATK/02/ 15 tentang KategoriPengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 380 tanggal 13 Maret2015).

2. Dengan ini diberitahukan kepada PJK, bahwa:

a. Pasal 5 huruf e dan huruf f Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02/ 1.02/PPATK/02/ 15 menyatakan, bahwa kategori Pengguna Jasa yangberpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorismeberdasarkan faktor profil, adalah orang atau entitas yang namanya tercantumdalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan olehpemerintah, dan orang atau entitas yang namanya tercantum dalam sanctionlist yang dikeluarkan oleh organisasi internasional;

b. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala PPATKNomor PER-02/ 1.02/PPATK/02/ 15menyatakan, bahwa PJK dapat menolak atau memutuskan hubungan usahadengan calon Pengguna Jasa dan/ atau Pengguna Jasa yang berpotensimelakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan

c. Tindakan menolak atau memutuskan hubungan usaha dengan calon PenggunaJasa darr/atau Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidanapencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana tersebut di atasbertujuan untuk mencegah atau membatasi teroris atau organisasi terorisuntuk memperoleh akses pendanaan dari PJK (restriction or cutting access tofund).

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA

J1 Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id

3. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka menindaklanjutipenyampaian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) olehLembaga Pengawas dan Pengatur, dengan ini kami meminta kepada seluruh PJKuntuk:

a. melakukan klasifikasi tingkat risiko atas profil calon Pengguna J asa, PenggunaJasa, dan Zatau Beneficial Owner (vide Pasal 9 Peraturan Kepala PPATKNomorPER-02/ 1.02/PPATK/02/ 15);

b. dalam hal profil calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan Zatau BeneficialOwner termasuk dalam kategori orang atau entitas yang namanya tercantumdalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan olehpemerintah, dan orang atau entitas yang namanya tercantum dalam sanctionlist yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, maka PJK dapat menolakatau memutuskan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa dan/ atauPengguna Jasa tersebut (videPasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala PPATKNomorPER-02/ 1.02/PPATK/02/ 15); dan

c. dalam hal Transaksi yang ditolak atau diputuskan hubungan usahanyamemenuhi unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan, PJK wajib melaporkan Transaksi tersebutkepada PPATK(vide Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kepala PPATKNomor PER-02/ 1.02/PPATK/02/ 15).

4. Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, ataskerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan Kepada:1. Yth. Gubernur Bank Indonesia;2. Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;3. Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;4. Yth. Deputi Kelembagaan dan Pembiayaan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Republik Indonesia; dan5. Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia.