PROGRAM/KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DIY
KHUSUS URUSAN KEHUTANAN
TAHUN 2016
Disampaikan dalam :
Rapat Koordinasi Teknis
Bidang Kehutanan
15 Juni 2015
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kondisi Umum Kehutanan DIY
1. Hutan Negara seluas 18.715,064 Ha atau 5,87 % dari luas wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari :
Hutan produksi 13.411,700 Ha,
Hutan lindung 2.312,800 Ha,
Hutan konservasi 2.990,564 ha meliputi :
(TNGM 1.728,906, Tahura Bunder 634,100 Ha, Cagar alam
11,4375 Ha, Taman Wisata Alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa
615,600 Ha).
2. Hutan Rakyat seluas 76.012.41 ha atau 23,91% dari luas wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Total luas hutan sebesar 94.727,47 ha (29,78 %), dibanding luas
wilayah DIY dan menurut UU No.41/1999 . idealnya luas kawasan
hutan mencapai 30 %. luas wilayah DAS atau Pulau dengan persebaran
proporsional.
KULONPROGO: 1. Jati 2. Mahoni 3. Sengon 4. Rimba
Lainnya
BANTUL: 1. Jati 2. Pinus 3. Mahoni 4. Rimba
Lainnya
GUNUNGKIDUL: 1. Jati 2. Kayu Putih 3. Mahoni 4. Rimba Lainnya
SLEMAN: 1. Mahoni 2. Sengon 3. Rimba
lainnya
Gambaran Umum Hutan di DIY :
Tahun 2014 : Luas hutan negara :18.715,064 ha
Luas hutan rakyat : 76.012,41 ha
Total luas hutan : 94.727,47 ha (29,78 %)
SEBARAN TANAMAN KEHUTANAN DI DIY
gd
No Jenis tanaman/
Peruntukan Hutan
Lindung (ha)
Hutan Produksi
(ha)
Total (ha)
1 Jati 979,00 5.182,00 6.161,00
2 Kayu putih 303,75 4.205,0 4.508,75
3 Rimba 763,90 730,30 1.494,20
4 Campuran 43,25 578,55 621,80
5 Hutan pendidikan Wanagama
599,70 599,70
6 Hutan penelitian Playen 100,60 100,60
7 Hutan Kemasyarakatan 222,90 1.061,55 1.284,45
8 Hutan Desa (Proses) 627,00 627,0
9 Hutan Tanaman Rakyat 327,00 327,0
Jumlah 2.312,80 13.411,70 15,724,50
KAWASAN HUTAN NEGARA WILAYAH KELOLA BALAI KPH YOGYAKARTA
sesuai SK Menhut No 721/MENHUT-II/2011
Kawasan
dikelola
Dishutbun
dan sebagai
KPH wilayah
tertentu
Dengan izin
Menhut/
Pemda
dikelola
masyarakat
Permasalahan dan hambatan Yang Dihadapi Antara Lain :
1. Luas hutan negara 5,87% dan hutan rakyat 22,02% dari luas wilayah daratan D.I. Yogyakarta yang masih belum memenuhi persyaratan minimal ekosistem hutan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa luas kawasan hutan apabila dibandingkan dengan luas wilayahnya, minimal 30% dari luas wilayah yang ada.
2. Hutan negara dikelilingi oleh masyarakat kurang mampu dengan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang, sehingga masih terjadi fenomena tumpangsari abadi, okupansi kawasan, perencekan kayu bakar dan hijauan makanan ternak (HMT) di hutan negara serta pencurian kayu masih terjadi.
3. Masih dijumpai adanya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang memerlukan penanganan, tindak lanjut dan upaya rehabilitasi sehingga hutan dapat berfungsi dengan optimal dan keseimbangan ekosistem terjaga.
4. SDM dan kelembagaan petani hutan masih belum sepenuhnya tertata dalam melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi sosial ekonomi dan ekologi, karena pola/skema pemberdayaan masyarakat belum dapat dikembangkan optimal (hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dll) dan dukungan pemasaran hasil hutan rakyat terkendala masalah rantai pemasaran.
Optimalisasi Pengelolaan Hutan Lestari (Aspek Lingkungan, Sosial, Ekonomi)
Kelola Kawasan, kelola usaha, kelola kelembagaan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Peningkatan Daya Dukung Ekosistem DAS
Di dalam maupun diluar kawasan hutan negara
Isu strategis Sektor
Kehutanan Produksi Komoditas Perkebunan Belum Optimal
Komoditas utama : tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, teh, tembakau, Cengkih.
Rendahnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perkebunan
Isu strategis Sektor
Perkebunan
Isu Strategis : Sektor Kehutanan dan Perkebunan
KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN dalam mendukung Renaisans Ekonomi
Pengembangan Agribisnis
Perkebunan
Pemanfaatan Potensi SDH
Pembinaan & Penertiban Industri
Hasil Hutan
Penataan Kawasan hutan
Produktifitas perkebunan meningkat
Hutan berfungsi secara : EKOLOGIS, EKONOMIS, SOSIAL
NTP Petani terus meningkat; Ketahanan Pangan tercapai
Pengurangan Angka Kemiskinan
Perluasan Lapangan Kerja
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi DIY
Program
Rehabilitasi HUTAN & LAHAN
Perlindungan Konservasi SDH
Peningkatan Produksi
Perkebunan
Renaisans YOGYAKARTA
RPJMD DIY
2012-2017
PROGRAM STRATEGIS
Pengembangan TAHURA BUNDER yang
didukung dengan kegiatan :
Optimalisasi Pembangunan dan Pengelolaan
Tahura (Pembangunan Paleoekosistem)
Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK)
Penyusunan Regulasi Operasionalisasi Tahura
PROGRAM UNGGULAN :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih
Optimalisasi Tegakan Kayu Putih
Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih
1. Pengolahan Minyak Kayu Putih didukung 4 Unit Pabrik Minyak
Kayu Putih, dengan kegiatan :
4. Pembangunan
“ Wana Wisata Budaya Mataram“
Di Wilayah Dlingo, Bantul. Dengan kegiatan sebagai
berikut :
Penyusunan Master Plan
Penyusunan DED
Pembangunan Sarana Kebutuhan Dasar
Penataan Areal Parkir
Penataan Kawasan Wisata dan Tempat
Bersejarah Sekitar Hutan
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4(2016) 5
1 Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan berkelanjutan
Peningkatan Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
Peningkatan produksi Hasil Hutan
3,52% 4,70% 5,59% 6,48% 7,32%
2 Terwujudnya daya dukung kawasan hutan untuk keseimbangan lingkungan
Peningkatan luasan kawasan hutan
Persentase Luas Hutan
27,34 27,5 27,63 27,77 27,85
3 Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan berkelanjutan
Nilai tambah dan daya saing produk perkebunan meningkat
NTP sektor perkebunan
n/a n/a n/a 116 117
123,84 125,86 128 n/a n/a
4 Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan berkelanjutan
Produksi hasil perkebunan meningkat
Produksi perkebunan
n/a n/a n/a 80.125 ton 80.152 ton
84.600
ton
86.300
ton
88.000
ton
n/a
n/a
Usulan Program /Kegiatan APBD DIY TA 2016 :
No Program Jumlah
Kegiatan
Jumlah Anggaran
(Rp)
1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 7 5.260.441.375
2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4 7.233.359.680
3 Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
5 2.165.977.090
4 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil
Hutan
2 233.291.500
5 Penataan Kawasan Hutan 7 1.803.000.610
Kebutuhan Anggaran 16.696.070.255
Usulan Anggaran Dishutbun DIY dari APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016
No Program Jumlah Sub kegiatan
Jumlah Anggaran (Rp)
Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan
1 Fasilitasi Peningkatan industri Kehutanan 5 79.552.000
2 Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan
2 84.799.000
Bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
3 Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan
3 233.662.000
4 Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS 2 108.846.100
5 Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 2 65.769.000
Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
6 Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial 3 70.906.000
Bidang Planologi dan Tata Lingkungan
7 Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan 2 408.881.000
8 Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan 1 77.869.000
No Program Jumlah Sub kegiatan
Jumlah Anggaran (Rp)
Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9 Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan 7 447.418.000
Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
10 Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial
5 204.981.700
Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
11 Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan 3 777.207.200
Dukungan Manjemen
12 Administrasi Perkantoran 1 186.431.300
Total Anggaran APBN Dana Dekonsentrasi 36 2.746.322.300
Lanjutan Usulan Anggaran ……………………..