Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 1
Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id
PREDIKSI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER III
TAHUN 2016/2017
MATA KULIAH HUKUM ADAT
Disusun oleh
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
NPM. 151000126
KELAS D
Muh_Nur_Jamal
D070AF70
081223956738
16jamal
muh.jamal08
muh.nurjamaluddin
UNIVERSITY
KADER HmI KOMHUK
UNPAS-BANDUNG
KETUPLAK LK I/2016-II
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 2
Silakan follow ya
muhnurjamaluddin.blogspot.co.id
mnurjamaluddin.blogspot.co.id
creativityjamal.blogspot.co.id
SAAT INI
Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja,
RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,
Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
ASAL
Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,
Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Muhammad Nur Jamaluddin
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 3
Renungan
Ya Tuhan, saya lupa
Saya benar-benar lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya
Ingat:
Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?
Ya Tuhan, karena saya lupa
Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku
Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone
Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini
Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini
Ingat:
Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?
Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?
Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik
Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang
lainnya
Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini
Ingat:
Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?
Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?
Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia
Dan juga kebahagiaan di akhirat
Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan
Ingat:
Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu
Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 4
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
FAKULTAS HUKUM
Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261
UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2016/2017
MATA KULIAH : HUKUM ADAT
HARI, TANGGAL : JUMAT, 20 JANUARI 2017
KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G-H/III
WAKTU : 90 MENIT
DOSEN : TIM DOSEN
SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK
SOAL
1. Soalnya, yaitu:
a. Jelaskan yang Saudara ketahui tentang Hukum Tanah Adat, mengapa Hukum Tanah penting
bagi masyarakat dan bagaimana pembagiannya menurut literatur yang berlaku?
Jawaban:
Tanah hukum adat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu
kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada masyarakat hukum adat sebagai unsur
pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.
Kemudian tanah memengaruhi dan mempunyai hubungan yang sangat penting bagi manusia
/ masyarakat, karena:
1) Sifatnya yang tetap, artinya tanah dapat dijadikan sebagai proses kelangsungan kehidupan
bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara.
2) Fakta, artinya bahwa tanah itu dapat digunakan sebagai tempat tinggal, mencari nafkah,
persekutuan hukum, adanya kekuatan magis para leluhur yang perlu dipertahankan, dan
digunakan sebagai kuburan/aben/kremasi.
Selanjutnya pembagian hukum adat terdiri atas:
1) Lingkungan tanah sendiri, yaitu lingkungan tanah yang dimiliki oleh satu masyarakat
hukum adat. Misalnya masyarakat adat tunggal desa di Jawa.
2) Lingkungan tanah bersama, yaitu lingkungan tanah adat yang dikuasai oleh beberapa
masyarakat hukum adat yang setingkat. Dengan alternatif sebagai berikut:
a) Beberapa masyarakat hukum adat tunggal. Misalnya beberapa belah di Gayo.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 5
b) Beberapa masyarakat hukum adat atasan. Misalnya, luhat di Padang Lawas.
c) Beberapa masyarakat adat bawahan. Misalnya, huta-huta di Angkola.
b. Jelaskan tentang hak ulayat dan ciri-cirinya dalam hukum tanah!
Jawaban:
Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki persekutuan untuk menguasai dan mengelola tanah
yang ada di lingkungan wilayahnya. Kemudian menurut Ter Haar, bahwa sebagai suatu
totalitas, maka masyarakat hukum adat menerapkan hak ulayat dengan cara menikmati atau
memungut hasil tanah, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Sebagai badan penguasa, maka
masyarakat hukum adat membatasi kebebasan warga masyarakat untuk memungut hasil-hasil
tersebut. Hak ulayat dan hak-hak warga masyarakat secara pribadi, mempunyai hubungan
timbal balik yang bertujuan untuk mempertahankan keserasian sesuai dengan kepentingan
masyarakat dan warga-warganya. Selanjutnya ciri-cirinya, yaitu:
1) Prioritas untuk persekutuan hukum dan anggotanya.
2) Orang asing/luar dapat ikut mengolah atau mengelola dengan izin kepada kepala adat
masyarakat retribusi atau rekognisi.
3) Warga persekutuan hukum dapat mengambil manfaat dari wilayah ulayat untuk keperluan
somah (keluarga).
4) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam wiliyah
ulayat.
5) Hak ulayat tidak dapat dipindahtangkan untuk selamanya.
6) Hak ulayat meliputi tanah yang sudah digarap oleh perorangan.
c. Jelaskan mengenai hak perorangan dalam hukum tanah!
Jawaban:
Hak perorangan adalah hak yang dimiliki setiap warga persekutuan meliputi:
1) Hak untuk membuka hutan.
2) Hak pakai.
3) Hak wenang pakai.
4) Hak wenang beli.
5) Hak keuntungan jabatan.
6) Hak milik/yasan.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 6
d. Paparkan oleh Saudara apa perbedaan antara transaksi langsung, transaksi tidak langsung dan
hukum perutangan dalam hukum tanah?
Jawaban:
Transaksi langsung yaitu objeknya tanah, dapat dilakukan secara sepihak/primer contohnya
membuka hutan maupun dua pihak/sekunder misalnya waris, tukar, wakaf, jual, dan lain-lain,
sedangkan transaksi tidak langsung yaitu transaksi yang berhubungan dengan tanah namun
objeknya bukan tanah seperti bagi hasil, sewa tanah, pinjam dengan jaminan tanah,
numpang/magersari, dan lain sebagianya, kemudian hukum perutangan yaitu sekumpulan
peraturan tentang hukum adat yang mengatur tentang hak-hak atas benda selain tanah,
perpindahan dari hak tersebut serta hukum mengenai jasa.
2. Soalnya, yaitu:
a. Jelaskan mengenai hukum perutangan!
Jawaban:
Hukum perutangan yaitu sekumpulan peraturan tentang hukum adat yang mengatur tentang
hak-hak atas benda selain tanah, perpindahan dari hak tersebut serta hukum mengenai jasa.
b. Jelaskan objek hukum perutangan!
Jawaban:
1) Rumah yang sifatnya permanen, semi permanen, tidak permanen/dapat dijaminkan.
2) Tanaman yang sifatnya berumur panjang, berumur pendek/dapat dijaminkan.
3) Binatang yang sifatnya dapat dititipkan, ngadaduhkeun, ngabuarakeun/bagi hasil.
4) Tolong menolong yang bersifat mekanis, organisatoris, ada pamrih, dan gotong royong
yang berisfat ikhlas/tanpa pamrih.
5) Panjer yaitu pemberian sebagai bukti serius untuk melaksanakan perjanjian.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 7
3. Soalnya, yaitu:
a. Paparkan oleh Saudara perbedaan subjek hukum menurut Hukum Barat, Undang-undang
Perkawinan dan Hukum Adat?
Jawaban:
Menurut hukum barat bahwa subjek hukum dalam hal orang untuk pria sudah berusia 18 tahun
dan untuk wanita sudah berusia 15 tahun, sedangkan menurut undang-undang perkawinan
subjek hukum dalam hal orang untuk pria sudah berumur 19 tahun dan untuk wanita sudah
berumur 16 tahun, kemudian menurut hukum adat bahwa subjek hukum dalam hal orang itu
baik pria maupun wanita tidak mengenal usia ataupun umur yang penting sudah kuat
gawe/mampu bekerja, cakap mengurus harta benda, mandiri dan atau sudah menikah.
b. Jelaskan oleh Saudara tentang materi hukum keluarga adat!
Jawaban:
1) Proses hubungan anak dengan orang tua saat anak dilahirkan, terbagi menjadi dua, pertama
anak sah yang merupakan anak yang dilahirkan dari orang tua tersebut. Kedua, yaitu anak
diluar kawin meliputi diasingkan atau di hukum, dihindari/diatasi melalui kawin paksa,
kawin darurat, dan dianggap biasa.
2) Proses hubungan anak dengan kerabat, meliputi:
a) Patrilineal, artinya hubungan anak dengan kerabat lebih erat pada kerabat yang
merupakan keturunan Bapak/Ayah. Contohnya di Batak, Bali, Tapanuli, Lampung, dan
lainnya.
b) Matrilineal, artinya hubungan anak dengan kerabat lebih erat pada kerabat yang
merupakan keturunan Ibu. Contohnya di Minangkabau, Kerinci (Jambi), Semendo
(Sumetera Selatan), dan sebagainya.
c) Parental, artinya hubungan anak dengan kerabat sederajat atau menganggap sama pada
kerabat yang merupakan keturunan Ibu dan Bapak/Ayah. Contohnya di Melayu, Bugis,
Jawa, Kalimantan (Dayak), dan lain-lain.
3) Proses pemeliharaan anak yatim piatu, yaitu:
a) Patrilineal, artinya jika bapaknya meninggal dunia, ibunya meneruskan memelihara
anak-anaknya dalam lingkungan keluarga bapaknya. Jika janda itu ingin pulang ke
lingkungan sendiri atau pun ingin kawin lagi, maka ia dapat meninggalkan keluarga
almarhum suaminya, tetapi anak-anaknya tetap tinggal dalam kekuasaan keluarga
almarhum suaminya. Contohnya di Batak, Bali, Tapanuli, Lampung, dan lainnya.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 8
b) Matrilineal, artinya jika bapaknya meninggal dunia, maka ibunya meneruskan
kekuasannya terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa itu. Jika ibunya yang
meninggal dunia, maka anak-anak dimaksud tetap berada pada kerabat ibunya serta
dipelihara seterusnya oleh keluarga pihak ibunya yang bersangkutan, sedangkan
hubungan antara bapak dan keluarga ibu anak-anaknya dapat terus dipelihara oleh si
bapak. Contohnya di Minangkabau, Kerinci (Jambi), Semendo (Sumetera Selatan), dan
sebagainya.
c) Parental, artinya jika kedua orang tua itu meninggal dunia, maka kekuasaan orang tua
terhadap anak-anak yang ditinggalkan selanjutnya berada pada pihak bapak, jika
keluarga tersebut keluarga patrilineal, dan berada pada pihak ibu jika keluarga tersebut
keluarga matrilineal. Contohnya di Melayu, Bugis, Jawa, Kalimantan (Dayak), dan
lain-lain.
4) Proses pengangkatan anak, terbagi menjadi dua yaitu secara kontan kongkret yang
menimbulkan akibat hukum anak putus hubungan dengan orang tua kandung dan menjadi
ahli waris dari orang tua angkat saja. Adapun secara tidak kontan kongkret yang
menimbulkan akibat hukum anak tidak putus hubungan dengan orang tua kandung dan
menjadi ahli waris dari keduannya. Motivasi dalam pengangkatan anak pada masyarakat
parental, yaitu:
a) Sebagai pemancing keturunan.
b) Membantu anak yang tidak mampu.
c) Mengatasi rasa sepi.
d) Belum memiliki anak dengan jenis kelamin yang diinginkan.
e) Untuk menyembuhkan anak yang sering sakit.
4. Soalnya, yaitu:
a. Jelaskan oleh Saudara mengenai pemahaman perkawinan menurut versi hukum adat!
Jawaban:
Perkawinan menurut versi hukum adat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan pria
dengan wanita guna menjalankan kehidupan bersama dalam kesatuan rumah tangga sebagai
suami istri. Dalam hukum adat perkawinan merupakan peristiwa penting diikuti oleh yang
masih hidup dan yang sudah meninggal.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 9
b. Paparkan oleh Saudara mengenai asas, sistem perkawinan, bentuk perkawinan, cara-cara
perkawinan dan harta perkawinan adat!
Jawaban:
Asas perkawinan dalam hukum adat adalah asas poligami, yang berarti seorang pria boleh
mempunyai lebih dari satu istri. Kemudian sistem perkawinan dalam perkawinan adat, yaitu:
1) Endogami, artinya seseorang diperbolehkan/diharuskan menikah/kawin dengan seseorang
dari suku keluarganya sendiri. Contoh di Toraja.
2) Eksogami, artinya seseorang diharuskan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku
keluarganya. Contohnya di Alas, Gayo, Batak, Minang, Buru, Seram, dan lain-lain.
3) Eleutherogami, artinya tidak mengenal larangan atau keharusan seperti dalam endogami
dan eksogami.
Selanjutnya bentuk-bentuk perkawinan dalam hukum adat, diantaranya:
1) Jujur, yaitu bentuk perkawinan yang mewajibkan pada pihak laik-laki untuk memberikan
sesuatu pemberian yang disebut jujur kepada keluarga perempuan sebagai lambang
adanya hubungan kekeluargaan perempuan dengan orang tua dan kerabatnya. Contohnya
di Batak.
2) Semendo, yaitu bentuk perkawinan yang mendatangkan laki-laki/pria ke dalam
lingkungan kerabat perempuan untuk dinikahkan dengan catatan setelah menikah laki-laki
kembali ke kerabatnya sendiri, meliputi semendo bertandang, semendo menetap, dan
semendo bebas. Contohnya di Minangkabau.
3) Bebas, bentuk perkawinan yang tidak membebani kewajiban-kewajiban kepada pihak
tertentu. Contohnya di Jawa Barat.
Adapun cara perkawinan dalam hukum adat, meliputi:
1) Perkawinan pinangan/wajar/biasa, terjadi melalui proses perkenalan, pendekatan,
pertunangan, lamaran, kemudian perkawinan.
2) Perkawinan lari bersama (tidak termasuk delik adat kecuali di Makassar). Hal ini terjadi
dalam rangka untuk menghindari biaya perkawinan, atau karena ada pihak yang tidak
setuju.
3) Kawin culik (kawin bawa lari), termasuk delik adat karena dalam perkawinan ini ada
pihak pasangan yang tidak menyukai pasangannya.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 10
Berikutnya yang termasuk harta perkawinan adat, yaitu:
1) Harta asal/harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing baik suami
maupun istri kedalam perkawinannya.
2) Harta pencaharian masing-masing sebelum kawin yaitu harta hasil pencaharian yang
didapatkan sebelum perkawinan dilakukan.
3) Harta hadiah perkawinan merupakan harta yang dihadiahkan kepada suami atau istri saat
perkawinan.
4) Harta gono-gini/harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan,
tanpa dipersoalkan asalnya baik yang di peroleh dari istri maupun dari suami, semuanya
merupakan harta milik bersama suami-istri.
5. Soalnya, yaitu:
a. Jelaskan oleh Saudara mengenai waris, kemudian apa perbedaan pemahaman tentang hukum
waris menurut versi Hukum Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat?
Jawaban:
Waris merupakan proses penerusan kekayaan materiil dan immateriil dari satu generai ke
generasi berikutnya. Menurut hukum barat dalam KUHPerdata waris baru terjadi apabila ada
yang meninggal, ada harta yang dapat diwariskan, dan ada ahli waris yang berhak. Kemudian
menurut hukum Islam bahwa kematian merupakan penentu pembagian waris, dan mengenai
pembagiannya telah diatur dalam Qs. An-Nisa ayat 11,12 juga dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Selanjutnya menurut hukum adat bahwa kematian bukan penentu pembagian waris
tetapi kematian merupakan puncak dalam pembagian hukum waris, hukum waris dalam
hukum adat tidak harus pada saat ada kematian dan pada prinsipnya ahli waris hanya untuk
mereka yang masih keturunan sedarah.
b. Jelaskan mengenai sistem waris adat, ahli waris adat, prinsip waris dan harta yang diwariskan
dalam hukum adat!
Jawaban:
Sistem waris adat terdiri atas:
1) Sistem individual, artinya harta peninggalan dapat dibahikan kepada setiap ahli waris,
misalnya di Jawa.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 11
2) Sistem kolektif, artinya harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang
bersama-sama merupakan semacan badan hukum, yang berarti harta tersebut tidak boleh
dibagikan kepemilikannya, contohnya di Ambon, Minangkabau dan Minahasa.
3) Sistem mayorat, artinya harta peninggalan diwariskan seluruhnya atau sebagain besar
kepada salah seorang anak saja, meliputi mayorat laki-laki yang terjadi di Bali dan
Lampung serta mayorat perempuan yang terjadi di Semendo, Dayak Tanan dan Sandak.
Kemudian pada prinsipnya ahli waris ada hanya untuk mereka yang masih keturunan sedarah,
meliputi anak, cucu, saudara kandung, orang tua, dan keponakan. Selanjutnya harta yang
diwariskan dalam hukum adat, meliputi:
1) Harta yang dapat langsung dibagi, artinya harta waris yang langsung dibagikan kepada
yang berhak menerimanya.
2) Harta yang pembagiannya ditunda sementara, artinya harta waris yang belum bisa
langsung dibagikan karena misalnya ada anak yang belum mampu mengelola.
3) Harta yang sama sekali tidak dapat dibagikan, artinya harta tersebut tidak dapat dibagikan
karena merupakan kramat, kasepuhan, tanah bengkok, dan atau tanah kasikepan.
c. Jelaskan oleh Saudara mengapa pada dasarnya dalam hukum adat Istri bukan ahli waris dari
Suaminya?
Jawaban:
Istri bukan ahli waris dari suaminya karena pada prinsip hukum adat, ahli waris hanya untuk
mereka yang masih keturunan sedarah seperti anak, cucu, saudara kandung, orang tua dan
keponakan.
6. Soalnya, yaitu:
a. Jelaskan oleh Saudara pengertian mengenai delict adat (delik adat) dan bagaimana lahirnya
delik adat?
Jawaban:
Menurut Ter Haar delik adat adalah tiap-tiap gangguan keseimbangan terhadap benda materiil
dan immateriil pada kekayaan seseorang atau masyarakat yang mengakibatkan timbulnya
reaksi adat. Kemudian menurut Van Vollenhoven delik adat adalah perbuatan yang tidak
boleh dilakukan.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 12
Selanjutnya lahirnya delik adat dengan proses:
1. Menurut teori keputusan delik adat lahir bersamaan dengan dikeluarkannya
keputusan/sanksi oleh petugas hukum terhadap suatu pelanggaran.
2. Menurut Van Vollenhoven delik adat lahir bersamaan dengan terjadinya pelanggaran
terhadap larangan suatu perbuatan.
b. Siapa saja yang menjadi petugas hukum dalam lingkungan masyarakat adat!
Jawaban:
Yang menjadi petugas hukum dalam lingkungan masyarakat adat, yaitu:
1) Hakim adat sebagaimana terdapat dalam undang-undang darurat No. 1 Tahun 1951.
2) Kepala adat.
3) Kepala desa.
4) Tokoh agama.
5) Tokoh masyarakat.
c. Jelaskan mengenai lapangan berlakunya delik adat!
Jawaban:
Lapangan berlakunya delik adat terdiri atas:
1) Murni delik adat, misalnya pelanggaran, sistem perkawinan, panjer, dan sebagainya.
2) Gabungan delik adat dengan KUHPidana dan atau KUHPerdata.
d. Jelaskan macam-macam rekasi adat/sanksi adat!
Jawaban:
Macam-macam rekasi adat/sanksi adat, yaitu:
1) Ganti rugi immateriil, misalnya berupa permohanan maaf.
2) Ganti rugi materiil, misalnya pembayaran berupa uang.
3) Pembayaran uang adat.
4) Selamatan dengan memotong hewan, misalnya qurban.
5) Permintaan maaf.
6) Hukuman badan sampai dengan hukuman mati.
7) Pengasingan seumur hidup.
Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017
Mata Kuliah Hukum Adat
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 13
e. Bagaimana kedudukan hukum adat dewasa ini?
Jawaban:
Dapat dilihat eksistensi hukum adat dewasa ini melalui dasar yuridis hukum adat yang
terdapat dalam:
1) Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi “Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip negara kesatuan Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
2) Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi “Identitas
budaya dan hak masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban”.
3) Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang
berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
4) Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
yang berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga
memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”.
5) Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria yang
berbunyi “Hukum agraria atas bumi, air dan ruang angkasa berdasarkan hukum adat”.
6) Pasal 6 ayat (1)Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang
berbunyi “Penegakan hak asasi manusia memperhatikan masyarakat hukum adat”.