5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 1/28
30 LEMBARAN DAERAH
M e i PROPINSI JAWA TIMUR No.
2002 SERI E
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL
DI PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah da
pendayagunaan sumberdaya alam telah diwujud
dengan pelimpahan kewenangan pengelo
pertambangan umum kepada Pemerintah Propinsi se
dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peratu
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dae
Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerin
Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Und
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentu
ketentuan Pokok Pertambangan serta Keputusan Men
Energi Dan Sumber Daya Mineral No
1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Te
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bid
Pertambangan Umum;
b. bahwa pembangunan pertambangan umum
sumberdaya mineral yang berkelanjutan dan berwawa
Lingkungan adalah suatu proses yang terencana
terarah dalam melaksanakan pembangunan bid
pertambangan umum dan sumberdaya. mineral den
memperhatikan keseimbangan antara optimali
manfaat, masyarakat dan daya tarik investasi s
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 2/28
manfaat, masyarakat dan daya tarik investasi s
mengindahkan prinsip-prinsip konservasi dan pele
fungsi lingkungan karena sifat sumberdaya minera
tidak terbarukan, yang harus dikelola secara
transparan, berwawasan lingkungan dan berkeadila
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a
perlu mengatur tugas pemerintahan di pertambangan umum bahan galian golongan strateg
vital dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tirnur.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 t
Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-u
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Peru
dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 d
Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 t
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lem
Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lem
Negara Nomor 2831) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pe
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomo
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 22, Tam
Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana t
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nom
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nom
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980
Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran
Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 3/28
Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidu
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambaha
Lernbaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentan
Kewenangan Pemerintab dau Kewenangan Propin
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 200
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);10. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Ketentua
Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Bat
Bara ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentan
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan da
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peratura
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Preside
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 199
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkunga
Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomo
1165 K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif lura
iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Umum dalam
rangka Kuasa Pertambangan;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nom1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegaha
Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkunga
pada kegiatan Usaha Pertambangan Umum ;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahu
2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang waj
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampa
Lingkungan (AMDAL);
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MinerNomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Tekn
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidan
Pertambangan Umum;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timu
Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Nege
Sipil di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat
Jawa Timur;
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 4/28
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3
2000 tentang Dinas Energi dan Sumber Daya
Propinsi Jawa Timur.
Dengan persetujuan,DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
GALIAN STRATEGIS DAN VITAL Dl PR
JAWA TIMUR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah
Jawa Timur;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sedisingkat DPRD, adalah DPRD Propinsi Jawa Ti
3. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;
4. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota di
Jawa Timur;
5. Dinas, adalah Dinas Energi dan Sumber Daya
Propinsi Jawa Timur;
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang seca
membidangi pertambangan umum ;7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau mo
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
yang tidak melakukan usaha yang meliputi
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainny
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama d
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisas
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 5/28
8. Usaha Pertambangan, adalah usaha pertambangan ba
galian strategis dan vital diluar minyak dan gas bumi se
radioaktif;
9. Golongan Bahan Galian Strategis, adalah minyak bu
bitumen cair, lilin bumi, gas alam. bitumen padat as
antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radiu
thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya, nikobalt, timah ;
10. Golongan Bahan Galian Vital, adalah besi, mang
molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauk
tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air rak
intan, arsen, antimon, bismut, yatrium, rhutenium, ceri
dan logam-logam langka lainnya, berillium, korund
zirkon, kristal kwarsa. kriolit, fluorspar, barit, yodi
brom, khlor, belerang;
11. Leges, adalah biaya administrasi sebagai penggantian
pemberian izin ;
12. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat
adalah wewenang yang diberikan kepada bad
perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan
13. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK, ada
perjanjian antara Pemerintah Repubiik Indonesia den
Perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PM
atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) unmengusahakan pertambangan bahan galian di luar min
bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara ;
14. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batub
yang selanjutnya disingkat PKP2B, adalah perjan
antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusah
Kontraktor Asing (PMA) maupun Nasional (PMD
untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan ba
galian batubara;15. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan y
selanjutnya disingkal SKPP, adalah Kuasa Pertamban
yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walik
sesuai kewenangannya kepada Instansi Pemerintah y
meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum
eksplorasi;
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 6/28
Pasai 3
(1) Gubemur dapat menetapkan suatu wilayah terbuka
tertutup untuk kegiatan pertambangan den
memperhatikan pertimbangan teknis untuk kepentin
Regional dan Nasional;
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
BAB III
USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 4
(1) Pada wilayah pertambangan balian galian strategis vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d
dilakukan kegiatan usaha pertambangan ;
(2) Usaha pertambangaa bahan galian strategis dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan set
mendapat izin dari Gubernur.
BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Bentuk Izin
Pasal 5
Bentuk izin pertambangan bahaa galian strategis dan
terdiri atas :a. KP;
b. KK; •
c. PKP2B;
d. SKPP.
Pasal 6
(3) KP PKP2B b i di k d d i P
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 7/28
(3) KP PKP2B b i di k d d i P
a. Penyelidikan umum ;
b. Eksplorasi;
c. Eksploitasi;
d. Pengolahan dan Pemumian ;
e. Pengangkutan dan Penjualan.
(2) SKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
dimanfaatkan untuk kegiatan :
a. Penyelidikan Umum ;
b. Eksplorasi.
Pasal 7
(1) KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
diberikan kepada :
a. Badan Usaha Milik Negara ;b. Badan Usaha Milik Daerah ;
c. Badan Usaha;
d. Badan yang didirikan sesuai dengan Peratu
Perundangan Republik Indonesia;
e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia d
bertempat tinggal di Indonesia;
(2) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal
huruf b dan c diberikan kepada Badan yang berstaPMA/PMDN ;
(3) SKPP sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 5 huruf
diberikan kepada lnstansi Pemerintah.
Pasa! 8
(1) Dalam KP, KK, PKP2B dan SKPP memuat persyarat
ketentuan administrasi dan teknis serta kewajiban yaharus dilaksanakan oleh pemegang izin ;
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia
lebih lanjut oleh Gubernur.
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 8/28
Pasal 9
(1) KP, KK dan SKPP diberikan untuk satu jenis bah
galian;
(2) Pada suatu wilayah usaha pertambangan umum dap
diberikan KP, KK dan PKP2B untuk bahan galian l
yang keterdapatannya berbeda, setelah mendap
persetujuan dari pemegang izin terdahulu.
Pasal 10
(1) KP, KK, PKP2B dan SKPP untuk kegiatan Penyelidik
Umum diberikan jangka waktu paling lama 1 (sa
tahun;
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dap
diperpanjang sebanyak I (satu) kali untuk jangka wak
paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan ya
bersangkutan;
(3) KP, KK, PKP2B dan SKPP untuk kegiatan Eksplor
diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun ;
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) da
diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya unt
jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan y
bersangkutan, dan yang harus diajukan sebelu
berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan ;
(5) Dalam hal pemegang KP, KK dan PKP2B Eksplor
telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkdengan Eksplotasi maka Gubernur dapat memberik
perpanjangan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun l
untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambang
atas permintaan yang bersangkutan ;
(6) KP, KK dan PKP2B Eksploitasi diberikan untuk jang
waktu paiing lama 30 (tiga puluh) tahun ;
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 9/28
p g ( g p ) ;
(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapa
diperpanjarsg sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk
jangka waktu paling iama 10 (sepuiuh) tahun at
permintaan yang bersangkutan, dan harus diajukan
sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
Bagiaa Kedua
Luas Wilayah KP, KK, PKP2B dan SKPP
Pasal 11
(1) Wilayah KP, KK, PKP2B dan SKPP diberikan dalam
proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah dan luasnya
ditetapkan di dalam izin ;
(2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Izin Penyelidikan Umum tidak melebihi 5.000 (lim
ribu) hektar;
b. Izin Eksplorasi tidak melebihi 2.000 (dua ribu
hektar;
c. Izin Eksploitasi tidak melebihi 1.000 (seribu) hektar ;
(3) Untuk mendapat izin yang luas wilayahnya melebihsebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon izin haru
terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Gubernur atau
Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 12
(1) Jumlah luas wilayah yang meliputi izin Penyelidikan
Umum, izin Eksplorasi serta izin Eksploitasi dapadiberikan kepada satu badan atau perorangan tidak
melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu
hektar, 10.000 (sepuluh ribu) faektar dan 5.000 (lima rib.u
hektar;
(2) Untuk mendapat jumlah iuas wilayah beberapa izin yan
melebihi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemohon izin harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 10/28
pemohon izin harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
Bagian Ketiga
Pengesahan dan Rekomendasi Perizinan
Pasal 13
(1) KP, KK, PKP2B dan SKPP dilaksanakan berdasark
pedoman yang ditetapkan Pemerintah ;
(2) KP dan SKPP dinyatakan sah setelah ditandatangani o
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk ;
(3) KK dan PKP2B ditandatangani oleh Gubernur d
Pemohon, setelah mendapat Rekomendasi DPRD ;
(4) Tata cara pengajuan permohonan KP, KK, PKP2B d
SKPP diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Pasal 14
(1) Gubernur memberikan Izin Penyelidikan Umum, I
Eksplorasi dan atau Izin Eksploitasi dan atau I
Pengolahan dan Pemurnian dan atau Izin Pengangku
dan Penjualan setelah mendapat pertimbangan Bup
Walikota dimana usaha pertambangan itu berada ;
(2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mer
yang akan mendapat kerugian karena adanya pember
izin dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walik
dimana usaha pertambangan itu berada paling lam
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesud
dikeluarkannya surat permintaan pertimbangan tnenge
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3) Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu ber
dapat menyampaikan keberatan kepada Gubernur dalwaktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita ac
yang memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut;
(4) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) da
diterima oleh Gubernur, apabila usaha pertambang
tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat/pendud
setempat;
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 11/28
(5) Jika dalam vvaktu paling iambat 4 (empat) bulan
tanggal dikirimnya permintaan pendapat sebaga
dimaksud pada ayat (I) dan (3), Gubernur tidak me
pernyataan keberatan sebagaimana . dimaksud
ayat (2), maka Bupati/Walikota yang bersan
dianggap telah menyatakan tidak adanya keberata
permintaan izin.
Pasal 15
(1) Penerbitan Izin di bidang pertambangan bahan
strategis dan vital oleh Bupati/Walikota pada ka
kawasan tertentu terlebih dahulu menda
Rekomendasi Teknik dari Gubernur ;
(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dite
lebih lanjut oleh Gubemur.
Bagian Keempat
Jasa Pertambangan
Pasal 16
(1) Pemegang KP, KK, PKP2B dalam melaks
usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan ;
(2) Dalam hal pemegang KP, KK, PKP2B menggunak
pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usa
maka perusahaan jasa penambangan tersebut
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlak
Bagian KelimaHak dan Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 17
(1) Pemegang izin Penyelidikan Umum yang mene
suatu bahan galian dalam wilayah izinnya, me
prioritas pertama untuk memperoleh izin Eksplora
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 12/28
p p p p
(2) Pemberian KP, KK dan PK.P2B Eksplorasi yang
membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan g
yang disebutkan dalam izinnya mendapat pri
pertama untuk memperoleh Izin Eksploitasi atas b
galian tersebut;
(3) Apabila pemegang Izin Eksplorasi dan atau Eksploitasi menemukan bahan galian yang
disebutkan dalam izinnya maka kepadanya dibe
prioritas pertama untuk memperoleh Izin Eksploras
atau Izin Eksploitasi atas bahan galian tersebut.
Pasal 18
(1) KP dapat dipindahtangankan kepada badan/orang
dengan izin Gubernur;
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Gubernur, apabila pihak yang akan menerima
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-u
Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya
(3) Apabila perorangan yang memegang KP meningga
para ahli warisnya tidak memenuhi syarat sebagai
dimaksud dalam ayat (2), maka KP tersebut
dipindahtangankan kepada badan atau orang lain
telah memenuhi syarat-syarat,
Pasa! 19
(1) Pemegang KP, KK, PKP2B dan SKPP
melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Izin peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Pemegang SKPP sebagaimana dimaksud pada ay
dapat diberikan keringanan-keringanan ter
kewajiban-kewajiban yang ditentukan da!am Und
Undang Pokok Pertambangan dan Pera
Pelaksanaannya, apabila diperlukan dan
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 13/28
y , p p
Pasal 20
(1) Pemegang Izin Penyelidikan Umum diwaj
menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidika
kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk s
berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
(2) Pemegang Izin Penyelidikan Umum diwajibkan
menyampaikan laporan mengenai hasil se
penyelidikannya kepada Gubernur atau Pejabat
ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakh
jangka waktu izin.
Pasal 21
(1) Pemegang Izin Eksplorasi diwajibkan menyamplaporan triwulan dan tahunan mengenai
penyelidikannya kepada Gubernur atau Pejabat
ditunjuk;
(2) Pemegang Izin Eksplorasi diwajibkan pula menyamp
laporan mengenai hasil seluruh eksplorasinya k
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lamb
(satu) bulan sebelum berakhimya jangka waktu izin.
Pasal 22
(1) Sebelum memulai usahanya, pemegang Izin Eksp
terlebih dahulu harus melaporkan rencana kegiat
kepada Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk ;
(2) Pemegang Izin Eksploitasi diwajibkan menyamp
laporan triwulan dan tahunan mengenai perkemb
kegiatan yang telah dilakukannya kepada Gubernur
Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 23
Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud d
Pasal 19, 20 dan 21 ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernu
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 14/28
, p j
Pasal 24
(I) Pembelian izin Penyelidikan Umum, Eksplora
Eksplotasi dikenakan uang leges sebesar :
a. atas pemberian izin Penyelidikan Umum :
1. Luas wilayah sampai dengan 250 (dua ratus li
puluh) hektar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu j
rupiah);2. Luas wilayah di atas 250 (dua ratus lima pul
hektar sampai dengan 500 (lima rasus) hek
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Luas wilayah di atas 500 (lima ratus) hek
sampai dengan 1000 (seribu) hektar sebe
Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Luas wilayah di atas 1000 (seribu) hektar sam
dengan 2000 (dua ribu) hektar sebe
Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. Luas wilayah di atas 2000 (dua ribu) hektar sam
dengan 3000 (tiga ribu) hektar sebe
Rp. 16.000,000,- (enam belas juta rupiah);
6. Luas wilayah di atas 3000 (tiga ribu) hektar sam
dengan 5000 hektar sebesar Rp. 35.000.000,- (t
puluh lima juta rupiah);
7. Luas wilayah di atas 5000 hektar sebe
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
b. atas pemberian izin Eksplorasi :
1. Luas wilayah sampai dengan 100 (seratus) hek
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Luas wilayah di atas 100 (seratus) hektar sam
dengan 200 (dua ratus) hektar sebe
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Luas wilayah di atas 200 (dua ratus) hektar samdengan 300 (tiga ratus) hektar sebe
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Luas wilayah di atas 300 (tiga ratus) hektar sam
dengan 500 (lima ratus) hektar sebe
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 15/28
5. Luas wilayah di atas 500 (lima ratus)
sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh
sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ra
rupiah);
6. Luas wilayah di atas 750 (tujuh ratus lim
hektar sampai dengan 1.000 (seribu) hektar
Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Luas wilayah di atas 1000 (seribu) hektar
dengan 1.500 (seribu lima ratus) hektar
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Luas wilayah di atas 1.500 (seribu lim
hektar sampai dengan 5.000 (dua ribu)
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ru
9. Luas wilayah di atas 2.000 (dua ribuj
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lirupiah).
c. atas pemberian Izin Eksplotasi :
1. Luas wilayah sampai dengan 25 (dua pulu
hektar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ru
2. Luas wilayah di atas 25 (dua puluh lima
sampai dengan 50 (lima puluh) hektar
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);3. Luas wiiayah di atas 50 (lima puluh) hekta
dengan 100 (seratus) hektar
Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Luas wilayah di atas 100 (seratus) hektar
dengan 150 (seratus lima puluh) hektar
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Luas wilayah di atas 150 (seratus lima
hektar sampai dengan 200 (dua ratus)sebesar Rp. 8.000.000,- (deiapan juta rupia
6. Luas wilayah di atas 250 (dua ratus lima
hektar sampai dengan 350 (tiga ratus lim
hektar sebesar Rp. 3 4.000.000,- (empat b
rupiah);
7. Luas wiiayah di atas 350 (tiga ratus lim
hektar sampai dengan 500 (iima ralus
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 16/28
hektar sampai dengan 500 (iima ralus
8. Luas wilayah di atas 500 (lirna ratus) hekt
sampai dengan 1.000 (seribu) hektar, sebes
Rp. 25,000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
9. Luas wilayah di atas 1.000 (seribu) hektar sebes
Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh iima juta);
d. atas pemberian izin Pengolahan dan Pemurni
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
e. atas pemberian izin Pengangkutan dan Penjual
sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ri
rupiah);
(2) Diluar uang leges sebagaimana dimaksud pada ayat (
pemegang izin wajib membayar kewajiban keuang
lainya sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku.
Bagian KeenamBerakhirnya KP, KK, PKP2B dan SKPP
Pasal 25
Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian iz
yang bersangkutan tidak diajukan permintaan izin lain at
permintaan perpanjangan sebagatmana dimaksud dala
Pasal 8, maka berakhirlah izin tersebut dan segala kegiat
pertambangan harus dihentikan.
Pasal 26
(1) Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari jangka waktu Iz
Eksploitasi, Gubernur atau Pejabat yang ditunju
mengadakan pengawasan khusus;
(2) Selama jangka waktu dimaksud ayat (I ), pemegang Iz
Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk yadiberikan oleh Gubernur afau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 27
Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Gubern
dapat membatalkas Izin Eksploitasi dalam hal-hal tersebut
bawah ini :
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 17/28
a. Jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi beium di
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemb
izin ;
b. Jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai d
jangka waktu ! (satu) tahun sesudah pemberian izin :
c. Atas permintaan pemiiik 'tanah atau pihak ketiga
merasa dirugikan, jika pekerjaannya dimulai seb
dibayar scjumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jam
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
d. Jika ternyata pemegang izin tanpa pemberitahuan k
Gubernur telah meninggalkan usaha pertambangannya
dari 6 (enam) bulan ;
e. Jika pemegang izin tidak menyetorkan jaminan reklama
f. Jika pemegang izin tidak melakukan kegiatan pengel
dan pemantauan lingkungan.
Pasal 28
(1) Pemegang KP, KK, PKP2B dan SKPP
mengembalikan izinnya dengan menyamp
pernyataan tertulis kepada Gubernur atau Pejabat
ditunjuk disertai dengan alasan yang cukup ;
(2) Pengembalian KP dan SKPP dinyatakan sah s
mendapat persetujuan Gubernur atau Pejabat
ditunjuk ;
(3) Pengembalian KK, PKP2B dinyatakan sah se
mendapatkan persetujuan Gubernur dan dilap
kepada DPRD.
Pasal 29
(1) Dengan berakhirnya KP, KK, PKP2B dan SKPP
karena pembatalan, pengembalian dan berakhirnyamaka :
a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pem
KP, KK, PKP2B dan SKPP harus diseles
menurut peraturan perundang-undangan yang ber
b. Wilayah izin kembali kepada kekuasaan Peme
Propinsi;
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 18/28
c. Segala sesuatu yang digunakan untuk peng
bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan
pertambangan menjadi hak Pemerintah Propin
diberikan ganti rugi;
d. Pemegang KP, KK, PKP2B dan SKPP
menyerahkan semua dokumen hasil pene
survey, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galpeta wilayah untuk kepentingan Pemerintah
kepada Gubernur;
(2) Gubernur menetapkan waktu yang diberikan
pemegang KP untuk memindahkan/mengangku
sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali b
yang disebutkan pada ayat (1) huruf c dan un
PKP2B sebagaimana ditentukan dalam perjanjian
(3) Barang atau bangunan yang tidak dipindahkan/
sesuai dengan batas waktu yang teiah di
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 menjad
Pemerintah Propinsi;
(4) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) apabila K
PKP2B dibatalkan demi kepentingan Negara, ma
diberi kompensasi sesuai dengan peraturan pe
undangan yang berlaku.
Pasai 30
(I) Paling lambat jangka waktu 3 (tiga) bulan
Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam
sesudah Izin, Eksplorasi berakhir atau 1 (satu) ta
Eksploitasi berakhir, Gubernur atau Pejabat yang
menetapkan jangka waktu dimana kepada Pemegyang bersangkutan diberikan kesempatan terakh
mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi
yang masih terdapat dalam bekas wilayah izinnya
benda-benda dan bangunan-bangunan yang
dipergunakan untuk kepentingan umum pada m
yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesua
belum diangkat keluar seteiah melampaui jangk
tersebut, menjadi milik Pemerintah Propinsi;
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 19/28
, j p ;
(2) Dalam hal Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tida
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (
maka paling lambat dalam jangka vvaktu 6 (enam) bula
sesudah Izin Penyeiidikan Umum berakhir, atau 1 (satu
tahun Izin Eksplorasi berakhir, atau 2 (dua) tahun Izi
Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangka
keluar dari bekas wilayah izin yang bcrsangkutan menjadmilik Pemerintah Propinsi karena hukum, dan berad
dibawah pengawasan Gubernur atau Pejabat yan
ditunjuk;
(3) Dalam hal hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (
tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tida
diangkat keluar dari bekas wiiayah izin yan
bersangkutan, maka oleh Gubernur atau Pejabat yan
ditunjuk dapat memberikan izin khusus untumemindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain ;
(4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah izin, baik karen
pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang izi
harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamana
terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan
keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayaka
keamanan umum;
(5) Gubernur atau Pejabai yang ditunjuk dapat menetapka
pengaturan keamanan bangunan dan pengendalia
keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati ole
pemegang izin sebeium meninggalkan bekas wilayah izi
usaha pertambangannya.
BAB V
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN REKLAMASI
Pasal 31
(1) Setiap pemegang izin wajib melakukan pengelolaan da
pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan beka
tambang yang dilaksanakan sesuai UKL dan UPL ata
AMDAL yang telah disetujui;
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 20/28
(2) Di dalam pelaksanaan UKL dan UPL atau AM
pemegang izin dapat melakukan konsultasi de
instansi teknis terkait;
(3) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan se
kegiatan pertambangan berjalan dan harus dipertang jawabkan pada akhir kegiatan pertambangan.
Pasal 32
(1) Pemegang izin eksploitasi wajib menyetorkan
Jaminan Reklamasi;
(2) Tata cara dan penyetoran Dana Jaminan Rekl
sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubenu
Pasal 33
(1) Pemegang izin sesuai dengan tahapan dan skala usa
harus membantu program pengembangan masyaraka
pengembangan wilayah;
(2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melak
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksprogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d
prinsip salng membutuhkan dan saling menguntungk
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34
(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksa
pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambbahan galian strategis dan vital;
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan penyelidikan u
eksplorasi, eksploitasi, pengelolahan dan pemurnian
pengangkutan dan penjualan, yang mencakup
teknis, produksi, keselamatan dan kesehatan kerja
lingkungan ;
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 21/28
(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha
pertambangan umum dilakukan selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah izin diterbitkan.
BAB VII .
PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 35
(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi
atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang KP, KK,
PKP2B dan SKPP;
(2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaporkan
pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umumsetiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 19
ayat (1) atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat izin,
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan
denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
Pasal 37
Apabila pelanggaran dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (3)
mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
hidup dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan
Perundang-undangan lainnya.
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 22/28
BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 38
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Pasal 39
(1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
Pasal38 adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang retribusi daerah ;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retribusi daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumenlain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah;
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 23/28
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j . menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Izin pertambangan yang telah diterbitkan oieh Pemerintah
sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap
berlaku sampai habis masa berlakunya.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Gubernur.
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 24/28
Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerin
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa
dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya
padatanggal 30 Mei
GUBERNUR JAWA TI
ttd.
IMAM UTOMO. S
Diundangkan di Surabaya
Padatanggal 30 Mei 2002
SERKRETARIS DAERAH
PROPINSIJAWA TIMUR
ttd.
Drs. SOENARJO, MSi
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002 NOM
TAHUN 2002 SERI E.
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 25/28
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN STRATEGIS
DAN VITAL Dl PROPINSl JAVVA TMUR
I. PENJELASAN UMUM
Potensi bahan galian Jawa Timur mempunyai peranan yang penting d
perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang Pembangunan Dae
maupun Nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya pe
dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkung
hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan te
terpelihara. Pengelolaan pertambangan di Jawa Timur dilakukan melalui up
penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha, pengendalian dan pengavvas
Kegiatan serta pengembangan sentra-sentra pertambangan baru deng
mengikutsertakan masyarakat dan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup, seba
upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industri manufak
dan konstruksi.
Pengelolaan pertambangan umum selama ini bersifat sentralistik d
berorientasi pada perolehan devisa .sehingga mengakibatkan peranan Daekurang berkembang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19
tentang Pemerintahan Daerah, rnaka Daerah diberi kewenangan untuk mengel
sumberdaya mineral yang tersedia di wilayahnya termasuk pengawasan d
pengendalian. Kemandirian daerah ini akan terwujud dengan melaksanak
pengawasan langsung terutama yang bersifat represif baik yang dilakuk
Pemerintah Pusat terhadap Daerah maupun oleh Pemerintah Propinsi kep
Kabupaten/Kota, sehingga Daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih be
dalam pengelolaan sumberdaya mineral. Berkenaan dengan kewenangan terse
di atas, maka masih sangat diperlukan pengaturan sumberdaya mineral dengkegiatan inventarisasi dan fasilitasi yang meliputi kegiatan pengumpulan d
maupun informasi geologi, sumberdaya mineral, pertambangan umum d
kerentanan gerakan tanah. Data tersebut dapat berupa data sekunder maupun d
primer dalam bentuk kegiatan survey dan pemetaan geologi sebagai perencanaan
a. Pengembangan wilayah dan tata ruang daerah ;
b. Pengembangan pertambangan.
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 26/28
Sedangkan fasilitasi pertambangan umum merupakan upaya yang dilaksan
melalui kegiatan penelitian, pelatihan dan pelayanan jasa teknologi u
mendukung pengusahaan pertambangan umum yang mampu bersaing di p
bebas.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 T
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Da
Otonom, maka untuk mempersiapkan peranan daerah, Departemen Energi
Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Tuga
bidang Pertambangan Umum, yang digunakan sebagai acuan dalam penyus
Peraturan Daerah ini khususnya untuk golongan bahan galian stra
(golongan A) dan golongan bahan galian vital (golongan B). Sedangkan u
bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A dan golongan B, telah d
tersendiri pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa T
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL
Pasal 1 angka 1 sampai
dengan 7
dengan 8
angka 9 sampaidengan 31
Pasal 2 huruf a
Pasal 2 huruf b
Pasal 3 ayat(l)
Pasal 3 ayat(2)
Pasal 4 sampai dengan 15
Cukupjelas.
Yang termasuk bahan radioaktif adalah uran
adalah radium, thorium dan bahan galian radio
lainnya.
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan sungai yang melintasi
wilayah Kabupaten/Kota adalah sungai
dikelola khusus dan mempunyai dampak pe
terhadap lingkungan yang bersifat Regional ma
Nasional.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Daerah Gub
menentukan lokasi-lokasi yang diperbolehkan/luntuk ditambang (wilayah terbuka). Untuk lo
lokasi yang dipandang rawan terhadap penamba
(wilayah teitutup) seperti daerah resapan
kawasan kars, cagar budaya, hutan lindung
sebagainya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubem
Cukupjelas.
Cukupjelas.
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 27/28
Pasal 15 ayat (1)
Pasal
Pasai
Pasa!
ayat (2)
16ayat(l)
16 ayat(2)
17 ayat (1)
Pasai 17 ayat (2)
Pasa! 17ayat(3)
Pasal 18 sampai dengan 25
Maksud diberikan Rekomendasi Teknik ole
Gubernur adalah :
- Dalam rangka perlindungan ;
- Kepentingan Regional dan Nasional ;
- Kawasan kars;
- Kawasan hutan, diberikan Rekomendasi ole
Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.
Kawasan-kawasan dan bahan galian tertentu adala
kawasan-kawasan dan bahan galian yang apabi
dilakukan eksploitasi pada kawasan tersebut da
bahan galian dimaksud, akan dapat memberika
dampak lingkungan secara Regional sehingg
diperlukan kehati-hatian dalam pemberian izin.
Kawasan kars, kawasan resapan air dan kawasa
hutan merupakan kawasan yang sang
berpengaruh dalam penyediaan air bawah tana
sedangkan bahan galian yodium yang bersifat ca
perlakuannya sama dengan perlakuan terhada
pengambilan air bawah tanah dan dala
eksploitasi pasir laut dapat memberikan pengaru
pada sektor lainnya (perikanan, perhubungan da
lain-lain).
Cukup jelas.
Jasa pertambangan adalah jasa untuk melakuka
kegiatari yang berhubungan dengan kegiatapertambangan pada wilayah KP, KK dan PKP2B
Cukupjelas.
Prioritas pertama untuk mendapatkan izin eksplora
diberikan kepada pemegang izin penyelidikan umu
yang menemukan bahan galian lain di wilaya
izinnya (jasa temuan).
Yang dimaksud membuktikan hasil ba
eksplorasinya adalah apabila laporan has
eksplorasinya dilakukan sesuai dengan rencankerjanya dan aturan/ketentuan yang berlaku.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
5/6/2018 Perda Jatim 4-2002 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perda-jatim-4-2002 28/28
Pasal 26 ayat (1)
ayat (2)
Pasal27huruf adanb
hurufc
huruf d sampai
dengan f
Pasal 28 ayat (1) sampai
dengan 32
Pasal32ayat(l)dan(2)
Pasal33ayat(l)
Pasal 33 ayat (2)
Pasal 34 sampai dengan 42
Pengawasan Khusus adalah pelaksanaan pengaw
secara rutin dan terencana. sehingga apabila jan
waktu izin berakhir semua kewajiban
dikenakan kepada pemegang izin sudah d
diselesaikan dan dilaksanakan (kewajiban reklam
pelaporan dan lain-lain).
Cukup jelas.
Cukupjelas.
Pemilik tanah atau pihak ketiga adalah pihak
mempunyai hak atas tanah atau hak pengelolaan
tanah. Misalnya : perorangan/swasta, Ins
Pemerintah, dan lain-lain.
Cukup jelas.
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Pngembangan wilayah adalah penataan ruang b
areal pertambangan untuk mempersiapkan
fungsi lahan.
Cukupjelas.
Cukupjelas.