LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2011-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 78 ayat (4) huruf c mengamanatkan penyusunan atau penyesuaian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
b. bahwa rencana tata ruang Kabupaten Tangerang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, lingkungan regional, dan global, sehingga berdampak pada penurunan kualitas ruang di Kabupaten Tangerang;
c. bahwa penataan ruang dilakukan sesuai kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup azas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan, serta keterkaitan antarwilayah;
d. bahwa ...
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);
5. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4010);
7. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4169);
8. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);
9. Undang...
-3-
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 132);
11. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4851);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982
tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3226);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 127);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4624);
18. Peraturan...
-4-
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5070);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5160);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008
tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 02
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Dalam Penataan Ruang Wilayah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011–2031.
BAB...
-5-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan banjir, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
17. Kawasan...
-6-
17. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
18. Reklamasi adalah penimbunan dan pengeringan wilayah perairan.
19. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
24. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh Pemerintah.
25. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
26. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
28. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Kawasan...
29. Kawasan Perkotaan Baru Pantura adalah pengembangan lahan reklamasi dan kawasan daratan pantai secara terpadu di wilayah pantai Utara Kabupaten Tangerang.
-7-
30. Kawasan peruntukkan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi ketahanan pangan nasional, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan penyediaan lapangan kerja, kawasan ini meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan peranian tanaman tahunan, atau perkebunan, perikanan, dan , kawasan pertanian lahan kering, kawasan peranian tanaman tahunan, atau perkebunan, perikanan, dan peternakan.
31. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba system persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
32. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
33. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Ruang Terbuka Hijau publik yang selanjutnya disebut RTH publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
36. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi terbuka atau perseorangan yang pemamfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
38. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
39. Pusat...
39. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan pusat kegiatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
-8-
40. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan pusat kegiatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
42. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
43. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan pusat kegiatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
44. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagilalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
46. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
47. Jalan arteri primer merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna dengan peranan pelayanan bagi pergerakan orang dan distribusi barang jasa untuk skala wilayah pada tataran nasional, regional maupun lokal dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat–pusat kegiatan.
48. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
49. Jalan kolektor primer merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.
50. Jalan lokal primer merupakan jalan tingkat lokal dalam skala wilayah yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah dan frekuensi ulang alik yang tinggi.
51. Jalan...
51. Jalan lokal sekunder merupakan jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder dengan kawasan setempat atau perumahan. Jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sempuluh) kilometer/jam. Lebar badan jalan lokal sekunder tidak kurang dari 5 (lima)
-9-
meter. Kendaraan angkutan barang dan bus tidak di izinkan melalui jalan ini.
52. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar bebas hambatan.
53. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
54. Kolam tandon air adalah tempat penampungan air, dalam kondisi cukup jernih dan mempunyai suhu antara 20ºC–30ºC.
55. Tempat Penampungan sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (transfer depo).
56. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
57. Right of Way yang selanjutnya disingkat ROW adalah ruang milik jalan yaitu sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
58. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
59. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
61. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur–unsur pengendalian yang disusun untuk setiap setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
62. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.
63. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.
64. Koefisien...
64. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
65. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan,
-10-
dihitung dari batas terluar saluran air kotor.sampai batas luar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
66. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad–hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
67. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
BAB II
RUANG LINGKUP WILAYAH DAN MUATAN RTRW
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah
Pasal 2
(1) Kabupaten secara geografis terletak pada koordinat 106°20’–106°44’ Bujur Timur dan 5°58’–6°21’ Lintang Selatan, dengan luas daratan kurang lebih 95.961 (sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar, ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) hektar, dengan garis pantai kurang lebih 51(lima puluh satu) kilometer.
(2) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 28 (dua puluh delapan) kelurahan dan 246 (dua ratus empat puluh enam) desa meliputi:
a. Kecamatan Balaraja;
b. Kecamatan Teluknaga;
c. Kecamatan Curug;
d. Kecamatan Kronjo;
e. Kecamatan Tigaraksa;
f. Kecamatan Mauk;
g. Kecamatan Cikupa;
h. Kecamatan Sepatan;
i. Kecamatan Mekar Baru;
j. Kecamatan...
j. Kecamatan Gunung Kaler;
k. Kecamatan Kresek;
l. Kecamatan Kemiri;
m. Kecamatan Sukamulya;
n. Kecamatan Sindang Jaya;
o. Kecamatan Jayanti;
-11-
p. Kecamatan Cisoka;
q. Kecamatan Solear;
r. Kecamatan Jambe;
s. Kecamatan Cisauk;
t. Kecamatan Pagedangan;
u. Kecamatan Legok;
v. Kecamatan Panongan;
w. Kecamatan Pasar Kemis;
x. Kecamatan Rajeg;
y. Kecamatan Sepatan Timur;
z. Kecamatan Pakuhaji;
aa. Kecamatan Sukadiri;
bb. Kecamatan Kosambi; dan
cc. Kecamatan Kelapa Dua.
(3) Batas wilayah Kabupaten meliputi:
a. sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa,
b. sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak; dan
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.
Pasal 3
RTRW Kabupaten disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten
Pasal 4
RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat; dan
e. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Bagian...
Bagian Kedua
Muatan RTRW
Pasal 5
RTRW Kabupaten memuat:
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
-12-
c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 6
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 7
(1) Untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
(2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;
b. pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanankawasan sekitarnya di seluruh wilayah Kabupaten;
c. pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan;
d. pengembangan pertanian berkelanjutan; dan
e. peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.
Bagian...
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 8
(1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun strategi penataan
-13-
ruang wilayah Kabupaten.
(2) Strategi pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mempersiapkan ruang kawasan industri dibagian tengah Kabupaten dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan;
b. meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung kawasan industri; dan
c. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.
(3) Strategi pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan industri dan pertanian;
b. mewujudkan pusat–pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
c. mengembangkan fungsi pusat–pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten sesuai dengan hirarkinya;
d. meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap kecamatan melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan dan/atau pengembangan kawasan permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
e. menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten; dan
f. meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa.
(4) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. melaksanakan reklamasi sepanjang pantai Utara Kabupaten dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya; dan
b. membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai Utara dengan wilayah daratan Kabupaten.
(5) Strategi...
(5) Strategi pengembangan pertanian berkelanjutan, kawasan minapolitan dan kawasan agropolitan di bagian Utara wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
a. menetapkan kawasan pertanian yang berkelanjutan untuk menunjang keberadaan kawasan permukiman dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten;
b. menetapkan kawasan minapolitan di wilayah bagian utara Kabupaten;
c. menetapkan kawasan agropolitan di wilayah bagian tengah Kabupaten;
-14-
dan
d. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.
(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus kawasan pertahanan dan keamanan negara;
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan kemanan negara dengan kawasan budi daya terbangun; dan
d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
a. ystem pusat pelayanan; dan
b. ystem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.
(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Bagian...
Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 10
(1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.
-15-
(2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pusat–pusat perkotaan; dan
b. fungsi pusat pelayanan.
(3) Sistem perkotaan dan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 11
(1) Pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pusat–pusat pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi meliputi :
1. PKWp perkotaan Kecamatan Balaraja;
2. PKWp perkotaan Kecamatan Teluknaga;
3. PKL perkotaan Kecamatan Kronjo; dan
4. PKL perkotaan Kecamatan Tigaraksa.
b. pusat–pusat pelayanan yang dipromosikan menjadi PKL meliputi :
1. PKLp perkotaan Kecamatan Curug;
2. PKLp perkotaan Kecamatan Mauk;
3. PKLp perkotaan Kecamatan Kosambi;
4. PKLp perkotaan Kecamatan Sepatan;
5. PKLp perkotaan Kecamatan Pasar Kemis;
6. PKLp perkotaan Kecamatan Cikupa; dan
7. PKLp perkotaan Kecamatan Kelapa Dua.
c. pusat – pusat pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
1. PPK perkotaan Kecamatan Mekar Baru;
2. PPK perkotaan Kecamatan Gunung Kaler;
3. PPK perkotaan Kecamatan Kresek;
4. PPK perkotaan Kecamatan Kemiri;
5. PPK perkotaan Kecamatan Sukamulya;
6. PPK perkotaan Kecamatan Sindang Jaya;
7. PPK...
7. PPK perkotaan Kecamatan Jayanti;
8. PPK perkotaan Kecamatan Cisoka;
9. PPK perkotaan Kecamatan Solear;
10. PPK perkotaan Kecamatan Jambe;
11. PPK perkotaan Kecamatan Cisauk;
12. PPK perkotaan Kecamatan Pagedangan;
13. PPK perkotaan Kecamatan Legok;
14. PPK perkotaan Kecamatan Panongan;
-16-
15. PPK perkotaan Kecamatan Rajeg;
16. PPK perkotaan Kecamatan Sepatan Timur;
17. PPK perkotaan Kecamatan Pakuhaji; dan
18. PPK perkotaan Kecamatan Sukadiri.
(2) Fungsi dari setiap pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
a. PKWp Perkotaan Kecamatan Balaraja berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
b. PKWp Perkotaan Kecamatan Teluknaga berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, perikanan, dan kawasan lindung;
c. PKL Perkotaan Kecamatan Tigaraksa berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
d. PKL Perkotaan Kecamatan Kronjo berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, perikanan,dan kawasan lindung;
e. PKLp Perkotaan Kecamatan Mauk berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, kawasan lindung, perikanan, dan pertahanan dan keamanan;
f. PKLp Perkotaan Kecamatan Kosambi berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, industri, permukiman kepadatan rendah dan sedang, kawasan lindung, dan perikanan;
g. PKLp Perkotaan Kecamatan Pasar Kemis berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan sedang, dan pertanian;
h. PKLp Perkotaan Kecamatan Cikupa berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi dan sedang, dan pertahanan dan keamanan;
i. PKLp Perkotaan Kecamatan Sepatan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, industri, dan permukiman kepadatan sedang;
k. PKLp...
j. PKLp Perkotaan Kecamatan Kelapa Dua berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi dan sedang, dan pertahanan dan keamanan;
k. PKLp Perkotaan Kecamatan Curug berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
l. PPK Perkotaan Kecamatan Mekar Baru berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, pertanian, perikanan, dan permukiman kepadatan sedang;
-17-
m. PPK Perkotaan Kecamatan Gunung Kaler berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, dan permukiman kepadatan sedang;
n. PPK Perkotaan Kecamatan Kresek berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, dan permukiman kepadatan sedang;
o. PPK Perkotaan Kecamatan Kemiri berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, dan permukiman kepadatan sedang;
p. PPK Perkotaan Kecamatan Sukamulya berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman kepadatan sedang, dan pertanian;
q. PPK Perkotaan Kecamatan Sindang Jaya berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang, industri, dan pertanian;
r. PPK Perkotaan Kecamatan Jayanti berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan sedang, perikanan, dan pertanian;
s. PPK Perkotaan Kecamatan Cisoka berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perikanan, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
t. PPK Perkotaan Kecamatan Solear berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perikanan, dan permukiman kepadatan sedang;
u. PPK Perkotaan Jambe berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, perikanan, dan permukiman kepadatan sedang;
v. PPK Perkotaan Kecamatan Cisauk berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
w. PPK Perkotaan Kecamatan Pagedangan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
x. PPK Perkotaan Kecamatan Legok berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, dan permukiman kepadatan sedang;
y. PPK Perkotaan Kecamatan Panongan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman kepadatan sedang, dan industri;
z. PPK...
z. PPK Perkotaan Kecamatan Rajeg berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman kepadatan sedang, dan pertanian;
aa. PPK Perkotaan Kecamatan Sepatan Timur berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, dan permukiman kepadatan sedang;
bb. PPK Perkotaan Kecamatan Pakuhaji berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perikanan, pertanian, industri, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, dan kawasan lindung; dan
cc. PPK Perkotaan Kecamatan Sukadiri berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, dan permukiman kepadatan sedang.
(3) Seluruh kecamatan di Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten.
-18-
Pasal 12
(1) Sistem perdesaan wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan wilayah yang kegiatannya didominasi oleh kegiatan pertanian dan kepadatan hunian rendah;
(2) Sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk PPL yang dihubungkan dengan sistem jaringan jalan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan perdesaan meliputi :
a. PPL Desa Buaran jati di Kecamatan Sukadiri;
b. PPL Desa Gandaria di Kecamatan Mekar Baru;
c. PPL Desa Laksana di Kecamatan Pakuhaji; dan
d. PPL Desa Rancabango di Kecamatan Rajeg.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten
Pasal 13
Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.
Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama
Pasal 14
(1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa sistem jaringan transportasi.
(2) sistem...
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan perkeretaapian;
c. sistem jaringan transportasi laut; dan
d. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 15
Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
a. jaringan jalan;
b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
-19-
c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
d. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
Pasal 16
Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. jaringan jalan tol;
b. jaringan jalan arteri primer;
c. jaringan jalan kolektor primer;
d. jaringan jalan lokal;
e. rencana peningkatan jaringan jalan kolektor dan jembatan; dan
f. rencana pembangunan jaringan jalan dan jembatan.
Pasal 17
(1) Jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
a. jalan tol Tangerang–Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti;
b. rencana ruas jalan tol Sepatan Timur–Pakuhaji–Teluknaga–Kosambi–Bandara Soekarno Hatta melalui Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol JORR II;
c. rencana ruas jalan tol Balaraja–Serpong melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan;
d. rencana ruas jalan tol Lingkar Utara mulai dari Cikupa–Rajeg–Mauk - tol JORR II melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk;
e. rencana...
e. rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak di pintu tol Balaraja Timur berada di Kecamatan Balaraja; dan
f. rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak di pintu tol Cikupa berada di Kecamatan Cikupa.
(2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi ruas Jalan Raya Serang yang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti dengan panjang jalan kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilometer.
(3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
a. rencana pengembangan ruas jalan Kronjo–Mauk–Teluknaga–Bandara Soekarno-Hatta yang melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer.
-20-
b. ruas jalan Tigaraksa–Cisoka–Cikuya–Cikasungka yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak, melewati kecamatan Tigaraksa, Cisoka dan kecamatan Solear, dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer;
c. ruas jalan Malang Nengah – Ranca Kelapa – Kutruk – Tigaraksa yang menghubungkan Kecamatan Legok dengan pusat pemerintahan Kabupaten, melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa, dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) kilometer;
d. ruas jalan Cisauk–Jaha yang merupakan akses dari Cisauk menuju Legok, melewati Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok, dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) kilometer; dan
e. ruas jalan Cisauk–Kranggan, berada di Kecamatan Cisauk, dengan panjang kurang lebih 5 (lima) kilometer;
f. ruas jalan Bitung–Curug–Legok melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) kilometer;
g. ruas jalan Karawaci–Legok–Parung panjang melewati Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) kilometer.
(4) Jaringan jalan lokal di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dirumuskan dalam Tabel Jaringan Jalan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal...
Pasal 18
Rencana peningkatan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
a. ruas jalan Bojong–Pemda yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa dengan ROW 40 (empat puluh) meter dan panjang lebih kurang 6 kilometer;
b. ruas jalan Cikupa–Pasar Kemis melewati Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 30 meter dan panjang kurang lebih 7,1 (tujuh koma satu) kilometer;
c. ruas jalan Jatiuwung–Pasar Kemis berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
d. ruas jalan Sepatan–Mauk melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 12 (dua belas) kilometer;
e. ruas jalan Cadas–Sepatan melewati Kecamatan Sepatan, dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 6 (enam) kilometer;
-21-
f. ruas jalan Kronjo–Pejamuran melewati berada di Kecamatan Kronjo dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 2,4 (dua koma empat) kilometer;
g. ruas jalan Pejamuran–Ceplak melewati Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 meter dan panjang kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) kilometer;
h. ruas jalan Balaraja–Ceplak melewati Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 meter dan panjang kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) kilometer;
i. ruas jalan Kutruk–Jambe melewati Kecamatan Jambe dengan ROW 30 meter dan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilometer;
j. ruas jalan Kresek–Jenggot melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 13,6 (tiga belas koma enam) kilometer;
k. ruas jalan Kresek–Pejamuran melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 9 (sembilan) kilometer;
l. ruas jalan Ceplak–Kresek melewati Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6 (enam) kilometer;
m. ruas jalan Sempur–Saradan–Patrasana melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Kresek dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,6(tujuh koma enam) kilometer;
n. ruas jalan Jayanti–Megu melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,7 (tujuh koma tujuh) kilometer;
o. ruas...
o. ruas jalan Cisoka–Megu berada di Kecamatan Cisoka dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2,5(dua koma lima) kilometer;
p. ruas jalan Cangkudu–Cisoka melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
q. ruas jalan Cikuya–Stasiun Kereta Api Cikuya berada di Kecamatan Solear dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 1,2 (satu koma dua) kilometer;
r. ruas jalan Cikasungka–Singaraja berada di Kecamatan Solear dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2 (dua) kilometer;
s. ruas jalan Tigaraksa–Cikuya melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 9,9 (sembilan koma sembilan) kilometer;
t. ruas jalan Cibadak–Tigaraksa melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) kilometer;
u. ruas jalan Tigaraksa–Jambe melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7 (tujuh) kilometer;
v. ruas jalan Jambe–Batok berada di Kecamatan Jambe dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) kilometer;
-22-
w. ruas jalan Kutruk–Tapos melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilometer;
x. ruas jalan Serdang Kulon–Serdang Wetan melewati Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilometer;
y. ruas jalan Pasar Korelet–Serdang Kulon berada di Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2 (dua) kilometer;
z. ruas jalan Cikupa–Serdang Kulon melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 8,7 (delapan koma tujuh) kilometer;
aa. ruas jalan Curug–Peusar melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,3 (tujuh koma tiga) kilometer;
bb. ruas jalan Curug–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) kilometer;
cc. ruas jalan Jatake (Batas Kota Tangerang)–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
dd. ruas...
dd. ruas jalan Binong–Bencongan melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) kilometer;
ee. ruas jalan Bencongan–Kelapa Dua berada di Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
ff. ruas jalan Curug–Carangpulang melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6,2 (enam koma dua) kilometer;
gg. ruas jalan Pagedangan–Legok melewati Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 5 (lima) kilometer;
hh. ruas jalan Pagedangan–Lengkong Kulon–Cihuni berada di Kecamatan Pagedangan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6 (enam) kilometer;
ii. ruas jalan Cisauk–Rumpin melewati Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 5 (lima) kilometer;
jj. ruas jalan Jambu–Patramanggala melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,1 (tujuh koma satu) kilometer;
kk. ruas jalan Rajeg–Mauk melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 8,1 (delapan koma satu) kilometer;
ll. ruas jalan Pasar Kemis–Rajeg melewati Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6,7 (enam koma tujuh) kilometer;
-23-
mm. ruas jalan Gintung–Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
nn. ruas jalan Cituis–Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2,3 (dua koma tiga) kilometer;
oo. ruas jalan Gardu–Tanah Merah melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,8 (tujuh koma delapan) kilometer;
pp. ruas jalan Sepatan–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4,1 (empat koma satu) kilometer;
qq. ruas jalan Bayur Sangego–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
rr. ruas jalan Kedaung Barat–Kali Baru (Kohod) melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 8,2 (delapan koma dua) kilometer;
ss. ruas...
ss. ruas jalan Bojong Renged–Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) kilometer;
tt. ruas jalan Teluknaga–Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) kilometer;
uu. ruas jalan Pangkalan–Tanjung Burung berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 5 (lima) kilometer;
vv. ruas jalan Rawarengas–Kosambi berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 8,5 (delapan koma lima) kilometer;
ww. ruas jalan Jatimulya–Dadap berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3,6 (tiga koma enam) kilometer;
xx. ruas jalan Merak–Buniayu berada di Kecamatan Sukamulya ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3,3 (tiga koma tiga) kilometer;
yy. ruas jalan Buniayu–Jambu melewati Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3,8 (tiga koma delapan) kilometer;
zz. ruas jalan Daon–Jambu berada di Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
aaa. ruas jalan Kukun–Daon berada di Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4,7 (empat koma tujuh) kilometer;
bbb.ruas jalan Kukun–Cadas melewati Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,8 (tujuh koma delapan) kilometer;
-24-
ccc. ruas jalan Muncul–Suradita berada di Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2 (dua) kilometer; dan
ddd.rencana peningkatan jembatan yaitu jembatan Kelapa Dua mulai dari batas Kota Tangerang ke arah rumah sakit Siloam Gleaneagles di Kecamatan Kelapa Dua dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter.
Pasal 19
Rencana pembangunan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi:
a. ruas jalan pesisir pantai dari Kohod–Tanjung Burung–Tanjung Pasir–Muara–Lemo–Salembaran Jaya–Kosambi Barat–Kosambi Timur–Dadap, melewati Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga dan kecamatan Kosambi dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 20(dua puluh) kilometer;
b. ruas...
b. ruas jalan pesisir pantai dari Jenggot–Muncung–Kronjo–Pagedangan Ilir–Lontar –Karanganyar–Patra Manggala–Mauk Barat–Mauk Timur–Ketapang melewati kecamatan Mekar baru, Kronjo, Kemiri dan kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan dan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer
c. ruas jalan poros tengah yang meliputi ruas jalan Cikupa–Sindangjaya–Rajeg–Mauk–Kawasan Reklamasi, melewati KecamatanCikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer;
d. ruas jalan sejajar dengan jalan tol dari Desa Bunder, Kecamatan Cikupa – Desa Cibadak Kecamatan Balaraja, melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Balaraja dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
e. ruas jalan Cadas–Kukun–Benda–Buniayu–Jengkol, melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) kilometer;
f. ruas jalan Peusar–Budimulya–Bojong–Jalan Raya Serang, melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
g. ruas jalan Desa Margasari–Desa Mekar Bakti melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan, dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
h. ruas jalan Sampora–Pakulonan melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 36 (tiga puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) kilometer;
i. ruas jalan yang menghubungkan wilayah daratan Kabupaten dengan rencana pengembangan Kawasan Reklamasi di pantai utara melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter;
j. Ruas jalan Ruas jalan Balaraja – Kelapa dua, yang merupakan bagian dari ruas MRT (Mass Rapid Transport) Balaraja – Cikarang melewati Kecamatan
-25-
Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;
k. jembatan yang menghubungkan kecamatan Pagedangan dan Serpong (Kota Tangerang Selatan) di Kecamatan Pagedangan, dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter;
l. jembatan yang menghubungkan kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Panongan di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
m. jembatan yang menghubungkan kecamatan Sepatan Timur dan Kota Tangerang di Kecamatan Sepatan Timur dengan panjang jembatan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) meter;
n. jembatan...
n. jembatan Sukadiri di Kecamatan Sukadiri dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
o. Jembatan Dadap I di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter; dan
p. Jembatan Dadap II di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter.
q. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Teluk Naga dan Pakuhaji dengan panjang jembatan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) meter.
Pasal 20
Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) meliputi:
1. Kali Deres–Kronjo/Kresek;
2. Balaraja–Tomang;
3. Balaraja–Bekasi;
4. Balaraja–Tanjung Priuk;
5. Balaraja–Kampung Rambutan;
6. Balaraja–Kali Deres;
7. Citra Raya–Blok M;
8. Citra Raya–Mangga Dua;
9. Citra Raya–Ratu Plaza;
10. Merak–Balaraja–Bandung;
11. Merak –Balaraja–Cirebon;
12. Kali Deres–Balaraja–Labuan;
13. Kali Deres–Balaraja–Rangkas Bitung;
14. Kali Deres–Tigaraksa–Tenjo;
15. Kalideres–Tigaraksa;
16. Kali Deres–Balaraja–Merak;
17. Rangkas Bitung–Balaraja–Bandung;
-26-
18. Cimone–Curug–Parung Panjang;
19. Rangkas Bitung–Balaraja–Cikarang; dan
20. Rangkas Bitung–Balaraja–Tanjung Priuk.
b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi:
1. Pasar Baru–Mauk-Kronjo;
2. Pasar Baru–Sepatan–Keramat;
3. Terminal Poris Plawad–Sewan– Kampung Melayu -Cituis;
4. Terminal Kali Deres–Pasar Kemis;
5. Kotabumi–Kali Deres;
6. Terminal Cimone–Tigaraksa–Cisoka;
7. Terminal Cimone–Balaraja–Kronjo;
8. Terminal...
8. Terminal Cimone–Parung Panjang;
9. Terminal Poris Plawad–Bonang;
10. Terminal Poris Plawad–Medang Lestari;
11. Terminal Poris Plawad–Pos Legok;
12. Terminal Cimone–Lippo–Binong Permai;
13. Terminal Cimone–Lippo–Curug;
14. Terminal PDAM–Perum II, III dan IV–Cikupa;
15. Terminal Pakupatan–Balaraja;
16. Balaraja–Cikande–Kragilan;
17. Terminal Cimone–Tigaraksa;
18. Terminal Poris Plawad–Lippo–Perum II; dan
19. Dadap–Cikokol.
Pasal 21
(1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
a. terminal penumpang;
b. terminal barang; dan
c. jembatan timbang.
(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. optimalisasi terminal penumpang tipe B di Kecamatan Balaraja;
b. pembangunan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Teluknaga;
c. optimalisasi dan peningkatan sub terminal Cisoka menjadi terminal tipe C dan pembangunan terminal penumpang tipe C di kecamatan lainnya; dan
d. pembangunan terminal penumpang terpadu tipe B di Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Cisauk.
e. Pembangunan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Curug.
(3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan terminal barang dry port di Kecamatan Jambe.
-27-
(4) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Legok, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kosambi.
Pasal 22
Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan pengembangan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:
a. sistem penyeberangan di Desa Cituis, Kecamatan Pakuhaji ke Kepulauan Seribu; dan
b. sistem penyeberangan di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga ke Kepulauan Seribu.
Pasal...
Pasal 23
Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan perkeretaapian umum yang melayani angkutan penumpang dan barang meliputi:
a. pengembangan sistem rel ganda (double track) yang akan melewati Kecamatan Cisauk–Kecamatan Pagedangan–Kecamatan Legok–Kecamatan Panongan–Kecamatan Jambe–Kecamatan Cisoka; dan
b. pengembangan Stasiun Kereta Api Daru di Kecamatan Jambe.
Pasal 24
(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi :
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. rencana pembangunan terminal pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berada di kawasan reklamasi Pantura; dan
b. rencana pembangunan pelabuhan khusus batu bara di Kecamatan Kronjo.
(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
Pasal 25
(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terdiri atas bandar udara dan ruang udara.
(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil dan pusat pelatihan penerbangan.
(3) Bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil ditetapkan di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta sebagai bandar udara
-28-
pengumpul skala primer yang terletak di Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga.
(4) Bandar udara yang berfungsi sebagai pusat pelatihan penerbangan ditetapkan di Bandar Udara Budiarto sebagai bandar udara pengumpan yang terletak di Kecamatan Legok.
(5) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:
a. KKOP Bandara Soekarno–Hatta meliputi :
1. Kecamatan Teluknaga;
2. Kecamatan Kosambi;
3. Kecamatan Sepatan;
4. Kecamatan...
4. Kecamatan Sepatan Timur; dan
5. Kecamatan Pasar Kemis;
b. KKOP Bandara Budiarto meliputi :
1. Kecamatan Curug;
2. Kecamatan Panongan;
3. Kecamatan Legok;
4. Kecamatan Pagedangan; dan
5. Kecamatan Kelapa Dua.
Paragraf 2
Sistem Prasarana Lainnya
Pasal 26
Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
a. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
Pasal 27
(1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
a. rencana pengembangan jaringan listrik, dan
b. rencana pengembangan jaringan gas.
(2) Pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penambahan kapasitas jaringan listrik sesuai dengan arah pengembangan wilayah dan kegiatan;
b. pengembangan jaringan SUTET 500 (lima ratus) kilovolt yang melintasi Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Jayanti,
-29-
Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek;
c. pembangunan jaringan baru SUTET 500 (lima ratus) kilovolt yang melintasi Kecamatan Kresek, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur;
d. pengembangan jaringan SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang melintasi Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Kresek, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Kelapa Dua serta Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan–Kecamatan Bojonegara Kota Cilegon yang melintasi wilayah Kabupaten;
e. pengembangan...
e. pengembangan PLTU Lontar dengan kapasitas 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) megawatt di Kecamatan Kemiri; dan
f. pengembangan gardu induk 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang berada di Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Kresek.
(3) Rencana pengembangan jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan jaringan pipa gas untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga melintasi Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Cisoka;
b. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di ruas jalan utama yang memiliki kepadatan tinggi khususnya untuk angkutan penumpang umum meliputi:
1. ruas jalan Kronjo–Mauk–Teluknaga–Bandara Soekarno-Hatta; 2. ruas jalan Malangnengah–Ranca Kelapa–Kutruk–Tigaraksa; 3. ruas jalan Cisauk–Jaha; 4. ruas jalan Cisauk–Kranggan; 5. ruas jalan Cikupa–Mauk; 6. ruas jalan Karawaci–Legok–Parungpanjang; 7. ruas jalan Cadas–Kukun–Benda–Buniayu–Jengkol; dan 8. ruas jalan Tigaraksa–Cisoka–Cikuya–Cikasungka.
c. pengembangan jaringan gas Serpong–Merak melintasi Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti;
d. rencana pembangunan jalur pipa transmisi gas melintasi Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Jayanti; dan
e. pengembangan jaringan gas Avtur dari pantai Utara melintasi Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi ke Bandara Soekarno-Hatta.
(4) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a digambarkan dalam Peta Rencana Sistem jaringan
-30-
energi/kelistrikan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 28
(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
a. telepon kabel; dan
b. nirkabel.
(2) Telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan telepon kabel yang dikelola oleh PT. Telkom.
(3) Nirkabel...
(3) Nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan telepon seluler yang dikelola oleh swasta.
(4) Rencana pengembangan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan jaringan primer melintasi ruas jalan Tangerang-Merak dan jaringan sekunder tersebar di seluruh kecamatan; dan
b. pengembangan jaringan telekomunikasi pada pusat–pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, permukiman serta kegiatan lainnya.
(5) Rencana pengembangan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh kecamatan; dan
b. penetapan zona, jumlah dan lokasi menara telekomunikasi bersama diatur dengan peraturan Bupati.
(6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf b digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan telekomunikasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 29
Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
a. jaringan sumber daya air lintas provinsi dan lintas Kabupaten/kota yang berada pada wilayah Kabupaten;
b. wilayah sungai Kabupaten;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku untuk air minum;
e. jaringan air ke kelompok pengguna; dan
f. sistem pengendalian banjir.
Pasal 30
(1) Jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi :
-31-
a. Sungai Cisadane; dan
b. Sungai Cidurian;
(2) Jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/kota yang berada pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a meliputi :
a. Sungai Cicayur;
b. Sungai Cirarab;
c. Sungai Cisabi; dan
d. Kali Perancis.
(3) Wilayah...
(3) Wilayah sungai Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b meliputi :
a. wilayah sungai yang meliputi :
1. Sungai Ciapus;
2. Sungai Ciasin;
3. Sungai Cibarebeg;
4. Sungai Cibiuk/Cilaku;
5. Sungai Cibolang;
6. Sungai Cibugel;
7. Sungai Cicalengka;
8. Sungai Ciconteng;
9. Sungai Cigarukgak;
10. Sungai Cimauk;
11. Sungai Cijantra;
12. Sungai Cikakalen;
13. Sungai Cikolear;
14. Sungai Cileuleus;
15. Sungai Cilongo;
16. Sungai Cilongok;
17. Sungai Cilowong;
18. Sungai Cimaneuh;
19. Sungai Cimanceuri;
20. Sungai Cimatuk;
21. Sungai Ciodeng;
22. Sungai Cipasilian;
23. Sungai Cipayaeun;
24. Sungai Cirajeun;
25. Sungai Cirangon;
26. Sungai Cirumpak;
27. Sungai Cisauk;
28. Sungai Ciselatip;
29. Sungai Cisoge;
30. Sungai Cituis;
-32-
31. Kali Ketapang;
32. Kali Kramat;
33. Kali Apung;
34. Kali Asin; dan
35. Sungai Tahang.
b. Danau...
b. Danau atau situ yang meliputi :
1. Situ Pondok di Kecamatan Sindang Jaya;
2. Situ Cilongok di Kecamatan Pasar Kemis;
3. Situ Pasirgadung di Kecamatan Cikupa;
4. Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua;
5. Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan;
6. Situ Jengkol di Kecamatan Solear;
7. Rawa Ranca Ilat di Kecamatan Kronjo;
8. Rawa Waluh di Kecamatan Kronjo;
9. Rawa Garukgak di Kecamatan Kresek;
10. Rawa Patrasana di Kecamatan Kresek;
11. Rawa Gabus di Kecamatan Kresek;
12. Rawa Genggong di Kecamatan Kresek;
13. Rawa Setingin di Kecamatan Kemiri;
14. Rawa Gede di Kecamatan Sukadiri;
15. Rawa Kepuh di Kecamatan Pakuhaji;
16. Rawa Gelam di Kecamatan Pasar Kemis;
17. Rawa Warung Rebo di Kecamatan Sindang Jaya; dan
18. Rawa Jambu di Kecamatan Rajeg.
(4) Rencana pengembangan sumber daya air dilakukan melalui :
a. peningkatan fungsi sungai baik lintas provinsi, lintas kabupaten/kota maupun yang berada dalam wilayah Kabupaten; dan,
b. peningkatan fungsi situ sebagai cadangan air baku.
(5) pendayagunaan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat meliputi :
a. untuk sungai Cisadane, Sungai Cidurian dan Sungai Cimanceuri melayani kecamatan-kecamatan yang terbagi atas zona-zona pelayanan.
b. untuk sungai-sungai lainnya melayani daerah sekitarnya saja.
Pasal 31
Wilayah sungai Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b termasuk dalam Wilayah Sungai Cidanau-Citarum yang meliputi :
a. DAS Cisadane;
b. DAS Ciliwung;
-33-
c. DAS Citarum;
d. DAS Cidanau;
e. DAS Ciujung; dan
f. DAS Cidurian.
Pasal...
Pasal 32
(1) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
a. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi :
1. Daerah Irigasi Cisadane dengan luas kurang lebih 22.392 (dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar; dan
2. Daerah Irigasi Cidurian dengan luas kurang lebih 10.272 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar;
b. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas kurang lebih 3.483 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga) hektar, meliputi :
1. Daerah Irigasi Cibarengkok;
2. Daerah Irigasi Cihuni;
3. Daerah Irigasi Cikolear;
4. Daerah Irigasi Jeletreng;
5. Daerah Irigasi Kadu Agung;
6. Daerah Irigasi Kalibaru;
7. Daerah Irigasi Kelapa Dua;
8. Daerah Irigasi Kutruk;
9. Daerah Irigasi Pasir Gadung;
10. Daerah Irigasi Pasir Nangka;
11. Daerah Irigasi Pete;
12. Daerah Irigasi Ranca Buaya;
13. Daerah Irigasi Rawa Pondok;
14. Daerah Irigasi Susukan;
15. Daerah Irigasi Babakan Asem;
16. Daerah Irigasi Cibarengkok II;
17. Daerah Irigasi Cilongok;
18. Daerah Irigasi Cipojok/Cipeucang
19. Daerah Irigasi Cijantra;
20. Daerah Irigasi Cisauk; dan
21. Daerah Irigasi Cogreg.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan melalui:
a. optimalisasi penggunaan air irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
b. perbaikan saluran irigasi; dan
-34-
c. perbaikan bangunan air.
(3) Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf c digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan irigasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal...
Pasal 33
(1) Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa sumber–sumber air untuk keperluan domestik atau rumah tangga, industri, dan lain–lain meliputi:
a. sungai yang ada dalam wilayah Kabupaten meliputi :
1. Sungai Cisadane;
2. Sungai Cidurian;
3. Sungai Cimanceuri;
4. Sungai Cirarab; dan
5. Sungai kecil lainnya.
b. air tanah dangkal.
(2) Rencana pengembangan Jaringan irigasi meliputi :
a. pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku untuk air minum; dan
b. pengendalian penggunaan air tanah dangkal.
Pasal 34
(1) Sistem jaringan air ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:
a. kelompok Bina Tani Maju;
b. kelompok Rakomas;
c. kelompok Paku Jajar;
d. kelompok Mekar Tani Murni;
e. kelompok Karisma;
f. kelompok Kadu Sarima;
g. kelompok Sri Asih; dan
h. kelompok Cikambunda.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan air ke kelompok pengguna dilakukan melalui :
a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan air ke kelompok pengguna; dan
b. alih teknologi penggunaan air
Pasal 35
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:
-35-
a. rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
b. normalisasi Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, dan Sungai Cimanceuri berupa pengerukan, pelurusan, penyayatan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai;
c. operasi...
c. operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien;
d. memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase khususnya di lokasi banjir;
e. penerapan manajemen daerah pengaliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk badan pengelola; dan
f. pembangunan kolam tandon air direncanakan di wilayah kecamatan rawan banjir meliputi :
1. Kecamatan Kemiri;
2. Kecamatan Kronjo;
3. Kecamatan Sepatan;
4. Kecamatan Sepatan Timur;
5. Kecamatan Pakuhaji;
6. Kecamatan Mauk;
7. Kecamatan Rajeg;
8. Kecamatan Balaraja;
9. Kecamatan Tigaraksa;
10. Kecamatan Jambe;
11. Kecamatan Teluknaga;
12. Kecamatan Pasar Kemis;
13. Kecamatan Kresek;
14. Kecamatan Cisoka;
15. Kecamatan Solear; dan
16. Kecamatan Jayanti.
Pasal 36
Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
a. sistem jaringan persampahan;
b. sistem penyediaan air minum;
c. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana;
d. sistem air limbah;
e. sistem jaringan drainase; dan
f. Sistem Pemadam Kebakaran
Pasal 37
-36-
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi: a. menyiapkan pengelolaan dan pengumpulan sampah yang terhierarki
dengan baik; b. pengadaan dan pengelolaan alat angkut sampah; c. menyiapkan TPS yang memiliki kemampuan untuk mengatasi produksi
sampah perkotaan; d. peningkatan kapasitas TPST Jatiwaringin di Kecamatan Mauk;
e. pembangunan...
e. pembangunan TPS secara parsial yang tersebar pada setiap kecamatan; f. mewajibkan setiap pengelola kawasan permukiman, komersial, dan
industri, menyediakan fasilitas pemilahan sampah; g. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam
penyelenggaraan sistem persampahan; dan h. peningkatan tempat pembuangan akhir sampah dari sistem terbuka
(open dumping) ke sistem teknologi ramah lingkungan. (2) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Persampahan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 38
(1) Rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dengan pengembangan zona air minum melalui: a. zona Cibaja Utara melayani Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja,
Kecamatan Jayanti, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Panongan dan Kecamatan Jambe sumbernya diambil dari Sungai Cisadane;
b. zona Cibaja Selatan melayani Kecamatan Cisoka, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Panongan dan Kecamatan Jambe sumbernya diambil dari Sungai Cidurian dan Sungai Cimanceuri;
c. zona Cipacul melayani Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok sumbernya diambil dari Sungai Cisadane;
d. zona Sepatan Plus melayani Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg sumbernya diambil dari Sungai Cisadane;
e. zona Pakumas melayani Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Sukadiri sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan Sungai Cimanceuri;
f. zona Bojong Renged melayani Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi sumbernya diambil dari Sungai Cisadane; dan
g. zona Kejori melayani Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Kemiri sumbernya diambil dari Sungai Cidurian.
(2) Pengembangan perpipaan jaringan air minum meliputi: a. Kecamatan Pasar Kemis; b. Kecamatan Kelapa Dua; c. Kecamatan Tigaraksa; dan d. Kecamatan Cisauk.
(3) Pengembangan pipa air minum ke Kecamatan Solear dan Kecamatan Cisoka yang bersumber dari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
(4) Pengembangan air minum yang dikelola oleh swasta meliputi:
-37-
a. Kecamatan Cikupa; b. Kecamatan Pasar Kemis; c. Kecamatan Sindang Jaya; d. Kecamatan Balaraja; dan e. Kecamatan Jayanti.
(5) Pengembangan...
(5) Pengembangan sistem air minum meliputi: a. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam
penyelenggaraan sistem air minum. b. peningkatan kerja sama dengan daerah sekitarnya terkait rencana
pengembangan pelayanan maupun sumber air bakunya (6) Rencana sistem Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 39
(1) Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c berupa jalur dan ruang evakuasi untuk bencana tsunami berupa escape way dan melting point meliputi:
a. jalan lingkungan dari Desa Kronjo menuju kantor Kecamatan Kronjo;
b. jalan lingkungan dari Desa Lontar – Pagedangan Udik – Klebet menuju
kantor Kecamatan Kemiri;
c. jalan lingkungan dari Desa Ketapang – Mauk Barat menuju kantor
Kecamatan Mauk; dan
d. pemasangan rambu–rambu petunjuk arah evakuasi di tempat–tempat
yang mudah dilihat.
(2) Rencana sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 40
(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi: a. sistem pembuangan air limbah setempat: dan b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
(2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual dengan tanki septik tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
(3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara komunal meluputi: a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Lebak Wangi di Kecamatan
Sepatan Timur; b. pembangunan IPLT baru di Desa Suradita Kecamatan Cisauk; dan c. pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan perumahan
skala besar.
-38-
(4) Rencana sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana sistem Jaringan air limbah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal...
Pasal 41 (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e
meliputi : a. saluran primer Sungai Cisadane; b. saluran primer Sungai Cidurian; dan c. saluran primer Sungai Cimanceuri.
(2) Rencana pengembangan drainase meliputi : a. normalisasi saluran-saluran; b. perbaikan bangunan air; c. penghijauan bantaran sungai yang menjadi saluran pembuang; dan d. peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan drainase.
(3) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan drainase Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 42
(1) Sistem Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf f meliputi :
a. penambahan jumlah personil pemadam kebakaran dan peningkatan kualitas personil;
b. penambahan kendaran pemadam kebakaran;
c. penambahan dan perbaikan pos pemadam kebakaran;
d. peningkatan teknologi penanganan kebakaran khususnya penyediaan perlatan yang lebih modern; dan
e. pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kebakaran khususnya dilingkungannya sendiri.
(2) Rencana pengembangan pos pemadam kebakaran direncanakan 10 (sepuluh) unit yang tersebar pada :
a. Kecamatan Legok;
b. Kecamatan Tigaraksa;
c. Kecamatan Panongan;
d. Kecamatan Curug;
e. Kecamatan Kelapa Dua;
f. Kecamatan Cikupa;
g. Kecamatan Balaraja;
h. Kecamatan Pasar Kemis;
i. Kecamatan Sepatan; dan
j. Kecamatan Kosambi.
-39-
(3) Rencana sistem pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Pemadam Kebakaran Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
BAB...
BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43
(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budi daya.
(2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(3) Rencana kawasan lindung wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 44
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan cagar budaya; dan
e. kawasan rawan bencana alam.
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 45
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan hutan bakau di wilayah pantai Utara Kabupaten, seluas kurang lebih 1.576 (seribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar tersebar di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi.
-40-
Paragraf...
Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahannya
Pasal 46
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan kawasan resapan air meliputi:
a. Kecamatan Solear;
b. Kecamatan Cisoka;
c. Kecamatan Tigaraksa;
d. Kecamatan Panongan;
e. Kecamatan Jambe;
f. Kecamatan Legok;
g. Kecamatan Kelapa Dua; dan
h. Kecamatan Cisauk.
Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 47
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas: a. sempadan pantai; b. sempadan sungai; c. kawasan sekitar danau atau situ; dan d. RTH kawasan perkotaan.
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di pesisir pantai Utara Kabupaten sepanjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) kilometer mencakup luas areal kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) hektar meliputi : a. Kecamatan Kosambi; b. Kecamatan Teluknaga; c. Kecamatan Pakuhaji; d. Kecamatan Sukadiri; e. Kecamatan Mauk; f. Kecamatan Kemiri; dan g. Kecamatan Kronjo.
(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. sungai besar yang meliputi:
1. Sungai Cisadane; 2. Sungai Cidurian; dan
-41-
3. Sungai Cimanceuri.
b. sungai...
b. sungai kecil yang meliputi : 1. Sungai Ciapus; 2. Sungai Ciasin; 3. Sungai Cibarebeg; 4. Sungai Cibiuk/Cilaku; 5. Sungai Cibolang; 6. Sungai Cibugel; 7. Sungai Cicalengka; 8. Sungai Cicayur; 9. Sungai Ciconteng;
10. Sungai Cigarukgak; 11. Sungai Cimauk; 12. Sungai Cijantra; 13. Sungai Cikakalen; 14. Sungai Cikolear; 15. Sungai Cileuleus; 16. Sungai Cilongo; 17. Sungai Cilongok; 18. Sungai Cilowong; 19. Sungai Cimaneuh; 20. Sungai Cimanceuri; 21. Sungai Cimatuk; 22. Sungai Cipasilian; 23. Sungai Cipayaeun; 24. Sungai Cirajeun; 25. Sungai Cirangon; 26. Sungai Cirarab; 27. Sungai Cirumpak; 28. Sungai Cisauk; 29. Sungai Cisabi 30. Sungai Ciselatip; 31. Sungai Cisoge; 32. Sungai Cituis; 33. Kali Ketapang; 34. Kali Perancis 35. Kali Kramat; 36. Kali Apung; 37. Kali Asin; dan 38. Sungai Tahang.
(4) Kawasan sekitar danau atau situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan sempadan danau atau situ dengan luas lebih kurang 880 (delapan ratus delapan puluh) hektar meliputi : a. Situ Pondok di Kecamatan Sindangjaya; b. Situ Cilongok di Kecamatan Pasarkemis; c. Situ Pasirgadung di Kecamatan Cikupa; d. Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua;
-42-
e. Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan; f. Situ Jengkol di Kecamatan Solear; g. Rawa Ranca Ilat di Kecamatan Kronjo;
h. rawa...
h. Rawa Waluh di Kecamatan Kronjo; i. Rawa Garukgak di Kecamatan Kresek; j. Rawa Patrasana di Kecamatan Kresek; k. Rawa Gabus di Kecamatan Kresek; l. Rawa Genggong di Kecamatan Kresek; m. Rawa Setingin di Kecamatan Kemiri; n. Rawa Gede di Kecamatan Sukadiri; o. Rawa Kepuh di Kecamatan Pakuhaji; p. Rawa Gelam di Kecamatan Pasar Kemis; q. Rawa Warung Rebo di Kecamatan Sindang Jaya; dan r. Rawa Jambu di Kecamatan Rajeg.
(5) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari kawasan perkotaan yang direncanakan seluas kurang lebih 17.266 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh enam ribu) hektar, terdiri atas RTH publik 20 (dua puluh) persen dan RTH privat 10 (sepuluh) persen yang tersebar di seluruh kecamatan.
(6) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direncanakan seluas kurang lebih 11.511 (sebelas ribu lima ratus sebelas) hektar meliputi: a. hutan kota di Kecamatan Tigaraksa; b. taman lingkungan tersebar di seluruh kecamatan; c. tempat pemakaman umum tersebar di seluruh kecamatan; dan d. sempadan sungai, sempadan danau, sempadan jalan, sempadan SUTET
dan SUTT, serta sempadan jalur pipa gas. (7) Rencana RTH Publik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dirumuskan dalam tabel Rencana RTH Publik Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(8) Rencana RTH Publik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta Rencana RTH Publik Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 48
Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d berupa situs–situs sejarah meliputi:
a. situs Makam Gajah Barong, Situs Makam Nyi Mas Gamparan, Situs Makam Buyut Siyam, Situs Makam Syech Mubarak, Situs Makam Buyut Sandi, Situs Makam Buyut Mali, Situs Makam Nyi Saritinem, Situs Makam Ki Mas Laeng, Situs Makam Raden Mas Kuncung, dan Situs Makam Wali Ahmad di Kecamatan Tigaraksa;
b. sisa fosil-fosil Elephant Maximus, Situs Bangunan Pekong Soekong, dan Situs Makam Dewi Neng di Kecamatan Mauk;
-43-
c. situs Sumur Tujuh dan Situs Makam Nyi Mas Aulia di Kecamatan Cikupa;
d. situs...
d. situs Sumur Tua dan Situs Rawa Kidang di Kecamatan Sukadiri; e. situs Makam Panjang Syech Daud dan Situs Makam Wali Riman di
Kecamatan Pakuhaji; f. situs Penggilingan Tebu di Kecamatan Teluknaga; g. situs makam Jaga Laut di Kecamatan Kronjo; h. situs Makam Solear di Kecamatan Solear; i. situs Makam Panjang Dadap di Kecamatan Kosambi; j. situs Makam Buyut Mijah, Situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), Situs
Makam Kepuh, dan Situs Makam Buyut Resem di Kecamatan Sepatan; k. situs Makam Mede, Situs Makam Tubagus Taram, Situs Makam Ki Buyut
Golokgog di Kecamatan Cisauk; dan l. klenteng di Kecamatan Sukamulya.
Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 49
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas : a. kawasan rawan banjir; dan b. kawasan rawan gempa dan tsunami.
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Kecamatan Kemiri; b. Kecamatan Kronjo; c. Kecamatan Sepatan; d. Kecamatan Sepatan Timur; e. Kecamatan Pakuhaji; f. Kecamatan Mauk; g. Kecamatan Rajeg; h. Kecamatan Balaraja; i. Kecamatan Tigaraksa; j. Kecamatan Jambe; k. Kecamatan Teluknaga; l. Kecamatan Pasar Kemis; m. Kecamatan Kresek; n. Kecamatan Cisoka; o. Kecamatan Solear; dan p. Kecamatan Jayanti.
(3) Kawasan rawan gempa dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pesisir pantai dan pulau-pulau yang merupakan kawasan reklamasi pantai meliputi : a. pantai di Kecamatan Kronjo; b. pantai di Kecamatan Kemiri; dan c. pantai di Kecamatan Mauk.
-44-
Bagian...
Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 50
Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi:
a. kawasan peruntukan pertanian;
b. kawasan peruntukan perikanan;
c. kawasan peruntukan industri;
d. kawasan peruntukan pariwisata;
e. kawasan peruntukan permukiman; dan
f. kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 51
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
a. kawasan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan peternakan; dan
c. kawasan agropolitan.
(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pertanian lahan basah; dan
b. pertanian lahan kering.
(3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 29.295 (dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar meliputi :
a. Kecamatan Sindang Jaya;
b. Kecamatan Sepatan;
c. Kecamatan Sepatan Timur;
d. Kecamatan Pakuhaji;
e. Kecamatan Teluknaga;
f. Kecamatan Kronjo;
g. Kecamatan Mekar Baru;
h. Kecamatan Sukamulya;
i. Kecamatan Gunung Kaler;
j. Kecamatan Kresek;
k. Kecamatan Mauk;
l. Kecamatan Rajeg;
m. Kecamatan Kemiri; dan
n. Kecamatan Sukadiri.
-45-
(4) Kawasan...
(4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 2.833 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi :
a. kecamatan Jambe;
b. Kecamatan Panongan;
c. Kecamatan Solear;
d. Kecamatan Cisoka; dan
e. Kecamatan Jayanti.
(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Kecamatan Legok;
b. Kecamatan Panongan;
c. Kecamatan Pagedangan;
d. Kecamatan Curug;
e. Kecamatan Cikupa;
f. Kecamatan Tigaraksa;
g. Kecamatan Kemiri;
h. Kecamatan Pasar Kemis;
i. Kecamatan Rajeg;
j. Kecamatan Teluknaga;
k. Kecamatan Cisauk;
l. Kecamatan Jambe;
m. Kecamatan Cisoka;
n. Kecamatan Mauk; dan
o. Kecamatan Gunung Kaler.
(6) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 3.638 (tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar, meliputi :
a. Kecamatan Sepatan; dan
b. Kecamatan Sepatan Timur.
(7) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
(8) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Pertanian Pangan berkelanjutan.
Paragraf...
-46-
Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 52
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf b meliputi: a. kawasan perikanan tangkap; b. kawasan perikanan budi daya; c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan d. rencana pengembangan kawasan minapolitan.
(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi prasarana dan sarana perikanan tangkap yang terdiri atas: a. lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) tipe C meliputi :
1. PPI Kronjo di Desa Kronjo Kecamatan Kronjo; dan 2. PPI Cituis di Desa Suryabahari Kecamatan Pakuhaji;
b. lokasi PPI Tipe D meliputi : 1. PPI Benyawakan di Desa Lontar Kecamatan Kemiri; 2. PPI Ketapang di Desa Ketapang Kecamatan Mauk; 3. PPI Tanjung Pasir di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga; dan 4. PPI Dadap di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi.
(3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perikanan budi daya air tawar berupa kolam yang tersebar di wilayah
Kabupaten; dan b. perikanan budi daya air payau berupa tambak dengan luas lahan
kurang lebih 1.567 (seribu lima ratus enam puluh tujuh) hektar di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Kosambi.
(4) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pengolahan komoditas ikan asin di Desa Suryabahari, Kecamatan
Pakuhaji; dan, b. pemasaran berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di :
1. Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga; 2. Desa Dadap Kecamatan Kosambi; 3. Desa Suryabaharii Kecamatan Pakuhaji; 4. Desa Ketapang dan Desa Mauk Barat Kecamatan Mauk; 5. Desa Lontar Kecamatan Kemiri; dan 6. Desa Kronjo Kecamatan Kronjo.
(5) Rencana pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Kronjo seluas lebih kurang 880 (delapan ratus delapan puluh) hektar.
Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 53
Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
a. industri...
-47-
a. industri besar dengan luas kurang lebih 8.407 ( delapan ribu empat ratus
tujuh) hektar berada di : 1. Kecamatan Pasar Kemis; 2. Kecamatan Cikupa; 3. Kecamatan Jambe; 4. Kecamatan Tigaraksa; 5. Kecamatan Sepatan; dan 6. Kecamatan Balaraja.
b. industri sedang dengan luas kurang lebih 3.586 (tiga puluh ribu lima ratus delapan enam) hektar berada di :
1. Kecamatan Curug; 2. Kecamatan Kosambi; 3. Kecamatan Pakuhaji; 4. Kecamatan Jayanti; 5. Kecamatan Sepatan; 6. Kecamatan Kelapa Dua; 7. Kecamatan Pagedangan; 8. Kecamatan Mekar Baru; 9. Kecamatan Sindang Jaya; 10. Kecamatan Legok; 11. Kecamatan Cisauk; 12. Kecamatan Kronjo; dan 13. Kecamatan Panongan
c. industri kecil dan/atau industri rumah tangga tersebar di : 1. Kecamatan Pasar Kemis; 2. Kecamatan Curug; dan 3. Kecamatan Cisoka.
Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 54
(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi: a. pariwisata alam; b. pariwisata budaya; dan c. pariwisata buatan.
(2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan pariwisata Pantai Tanjung Pasir di Kecamatan Teluknaga; dan b. kawasana pariwisata Pantai Mutiara di Kecamatan Teluknaga; c. kawasan pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk; d. kawasan pariwisata Pantai Dadap di Kecamatan Kosambi; e. kawasan pariwisata Pulau Cangkir di Kecamatan Kronjo; f. kawasan pariwisata Pantai Karang Serang di Kecamatan Sukadiri; g. kawasan pariwisata situ/danau di Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa
Dua;
h. kawasan...
-48-
h. kawasan pariwisata Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan; i. kawasan pariwisata Situ Pondok di Kecamatan Pasar Kemis; j. kawasan pariwisata Situ Garukgak di Kecamatan Kresek; k. kawasan pariwisata Situ Patrasana di Kecamatan Kresek; dan l. kawasan pariwisata Danau Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua.
(3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. rumah asli peninggalan Raden Aria Wangsakara, situs makam Raden
Aria Wangsakara, situs makam Buyut Onang, situs makam Ki Muttaqin, situs makam Ki Yunus, dan situs makam Ki Musa di Kecamatan Pagedangan;
b. rumah kebaya tempo dulu, situs makam Nyi Mas Melati, dan situs makam Pangeran Jayakarta di Kecamatan Sukamulya;
c. situs makam Gajah Barong, situs makam Nyi Mas Gamparan, situs makam Buyut Siyam, situs makam Syech Mubarak, situs makam Buyut Sandi, situs makam Buyut Mali, situs makam Nyi Saritinem, situs makam Ki Mas Laeng, situs makam Raden Mas Kuncung, dan situs makam Wali Ahmad di Kecamatan Tigaraksa;
d. sisa fosil-fosil Elephant Maximus, situs bangunan Pekong Soekong, dan situs makam Dewi Neng di Kecamatan Mauk;
e. situs Sumur Tujuh dan situs makam Nyi Mas Aulia di Kecamatan Cikupa;
f. situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang di Kecamatan Sukadiri; g. situs makam Panjang Syech Daud dan situs makam Wali Riman di
Kecamatan Pakuhaji; h. situs Penggilingan Tebu di Kecamatan Teluknaga; i. situs makam Jaga Laut di Kecamatan Kronjo; j. situs makam Solear di Kecamatan Solear; k. situs makam Panjang Dadap di Kecamatan Kosambi; l. situs makam Buyut Mijah, situs makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng),
situs makam Kepuh, dan situs makam Buyut Resem di Kecamatan Sepatan; dan
m. situs makam Mede, situs makam Tubagus Taram, situs makam Ki Buyut Golokgog di Kecamatan Cisauk.
(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. wisata edukasi terletak di Tanjung Pasir Resort; b. penangkaran buaya di Kecamatan Teluknaga, c. Bumi Perkemahan Kitri Bhakti di Desa Sukabakti Kecamatan Curug;
dan d. wisata olahraga berada di Desa Sampora, Kecamatan Pagedangan dan
Kelurahan Bojongnangka, Kecamatan Kelapa Dua.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 55
Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
a. permukiman...
-49-
a. permukiman perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi dan kepadatan
penduduk sedang dengan luas kurang lebih 27.937 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi : 1. Kecamatan Pagedangan: 2. Kecamatan Cisauk; 3. Kecamatan Legok; 4. Kecamatan Kelapa Dua; 5. Kecamatan Curug; 6. Kecamatan Cikupa; 7. Kecamatan Pasar Kemis; 8. Kecamatan Balaraja; 9. Kecamatan Sukamulya; 10. Kecamatan Tigaraksa; 11. Kecamatan Panongan; 12. Kecamatan Jambe; 13. Kecamatan Cisoka; 14. Kecamatan Solear; 15. Kecamatan Jayanti; 16. Kecamatan Teluknaga; 17. Kecamatan Sepatan; 18. Kecamatan Sepatan Timur; 19. Kecamatan Kosambi; dan 20. Kecamatan Sindang Jaya.
b. permukiman perdesaan dengan kepadatan penduduk rendah luas kurang lebih 16.631 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar, meliputi : 1. Kecamatan Kronjo; 2. Kecamatan Mekar Baru; 3. Kecamatan Gunung Kaler; 4. Kecamatan Kresek; 5. Kecamatan Mauk; 6. Kecamatan Kemiri; 7. Kecamatan Rajeg; 8. Kecamatan Pakuhaji; dan 9. Kecamatan Sukadiri.
Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 56
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi: a. Kawasan reklamasi; b. kawasan pertahanan dan keamanan negara; c. pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan; d. kompleks sekolah pelayaran e. rencana pengembangan tempat pemakaman umum; f. rencana pembangunan stadion olahraga; g. rencana pembangunan rumah sakit tipe B; dan h. rencana kawasan industri maritim.
(2) kawasan...
-50-
(2) Kawasan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan sebagai kawasan permukiman perkotaan, kawasan pelabuhan terpadu dan kawasan industri di bagian perairan laut wilayah Utara, dengan luas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) hektar, berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari garis pantai ke arah laut, meliputi : a. Kecamatan Kosambi; b. Kecamatan Teluknaga; c. Kecamatan Pakuhaji; d. Kecamatan Sukadiri; e. Kecamatan Mauk; f. Kecamatan Kemiri; dan g. Kecamatan Kronjo.
(3) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Komplek Datasemen Arhanud Rudal 003 Falatehan seluas lebih kurang
42 (empat puluh dua) hektardi Kecamatan Cikupa; b. Makorem 052 Jayakarta seluas lebih kurang 2.700 (dua ribu tujuh
ratus) meter persegi .di Kecamatan Kelapa Dua; c. Radar TNI AU seluas lebih kurang 42 (empat puluh dua) hektar di
Kecamatan Mauk; d. Polres Metropolitan Tigaraksa seluas lebih kurang 9.300 (sembilan ribu
tiga ratus) meter persegi di Kecamatan Tigaraksa; e. Pos Angkatan Laut tipe C di Kecamatan Kronjo; f. Polsek tersebar di seluruh kecamatan; dan g. Koramil tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
(4) Pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Jambe.
(5) Kompleks sekolah pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri.
(6) Rencana pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. TPU zona besar berada di :
1. Kecamatan Cisauk; 2. Kecamatan Sukamulya; 3. Kecamatan Legok; 4. Kecamatan Pagedangan; 5. Kecamatan Rajeg; dan 6. Kecamatan Teluknaga;
b. TPU zona swasta berada di : 1. Kecamatan Tigaraksa; 2. Kecamatan Teluknaga; 3. Kecamatan Jambe; dan 4. Kecamatan Kosambi.
c. TPU zona kecamatan di setiap wilayah kecamatan. (7) Rencana pembangunan stadion olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f berada di : a. Kecamatan Pagedangan; dan b. Kecamatan Kelapa Dua.
(8) Rencana...
-51-
(8) Rencana pembangunan rumah sakit tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di : a. Kecamatan Balaraja; dan b. Kecamatan Teluknaga.
(9) Rencana kawasan industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji.
BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 57
(1) Kabupaten ditetapkan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).
(2) Kawasan strategis Provinsi Banten meliputi: a. kawasan penyangga bandara dari sudut kepentingan daya dukung
lingkungan berada di : 1. Kecamatan Kosambi; dan 2. Kecamatan Teluknaga;
b. PKWp perkotaan Kecamatan Balaraja dan PKWp perkotaan Kecamatan Teluknaga dari sudut kepentingan ekonomi; dan
c. kawasan PLTU Lontar dari sudut kepentingan teknologi tinggi. (3) Kawasan strategis Kabupaten meliputi:
a. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi ditetapkan di kawasan penyangga Bandara Soekarno-Hatta berada di : 1. Kecamatan Kosambi; dan 2. Kecamatan Teluknaga.
b. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup terdiri atas : 1. PKL perkotaan Kecamatan Kronjo; 2. PKLp perkotaan Kecamatan Mauk; 3. KLp perkotaan Kecamatan Kosambi; 4. PKLp perkotaan Kecamatan Pasar Kemis; 5. PKLp perkotaan Kecamatan Sepatan; 6. PKLp perkotaan Kecamatan Cikupa; 7. PKLp perkotaan Kecamatan Kelapa Dua; 8. PKLp perkotaan Kecamatan Curug; 9. dry port di Kecamatan Jambe;
10. wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta di Kecamatan Kosambi; 11. PLTU Lontar di Kecamatan Kemiri; dan 12. kawasan reklamasi di pantai Utara Kabupaten;
c. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan hidup terdiri atas : 1. PKWp perkotaan Kecamatan Balaraja; dan 2. PKWp perkotaan Kecamatan Teluknaga.
d. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial budaya ditetapkan di PKL perkotaan Kecamatan Tigaraksa.
(4) Rencana...
-52-
(4) Rencana kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(5) Rencana kawasan strategis Kabupaten dirumuskan pada tabel Kawasan Strategis Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(6) Kawasan strategis Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten.
BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58
(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten.
(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas: a. indikasi program utama; b. indikasi sumber pembiayaan; c. instansi pelaksana kegiatan; dan d. indikasi waktu pelaksanaan.
(3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
(4) Indikasi sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: a. dana Pemerintah; b. dana pemerintah provinsi; c. dana pemerintah Kabupaten; d. dana swasta; e. dana masyarakat; dan f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
terdiri dari: a. Pemerintah; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah Kabupaten; d. swasta; dan e. masyarakat.
(6) Waktu...
-53-
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan meliputi: a. tahap pertama, tahun 2011-2015, diprioritaskan pada peningkatan
fungsi dan pengembangan; b. tahap kedua, tahun 2016-2020, diprioritaskan pada pemantapan; c. tahap ketiga, tahun 2021-2025, diprioritaskan pada peningkatan
berkelanjutan; dan d. tahap keempat, tahun 2026-2031, diprioritaskan pada pemantapan.
(7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Pasal 59
(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten pada tahap
pertama diprioritaskan pada : a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat
pelayanan perkotaan dan perdesaan; b. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi
meliputi : 1. sistem jaringan jalan; 2. sistem lalau lintas dan angkutan jalan; 3. sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 4. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; 5. sistem jaringan perkeratapian; 6. tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran; 7. tatanan kebandarudaraan; dan 8. ruang udara untuk penerbangan.
c. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi: 1. pembangkit listrik; 2. saluran udara tegangan tinggi; 3. pengembangan gardu induk; 4. sistem jaringan gas; dan 5. stasiun pengisian bahan bakar gas.
d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi : 1. kabel; dan 2. nirkabel.
e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi : 1. wilayah sungai; 2. jaringan irigasi; 3. jaringan air baku untuk air minum; 4. jaringan air ke kelompok pengguna; dan 5. sistem pengendalian banjir.
f. pengembangan...
-54-
f. pengembangan dan peningkatan sistem prasarana wilayah yang meliputi : 1. sistem jaringan persampahan; 2. sistem penyediaan air minum; 3. jalur dan ruang evakuasi bencana; 4. sistem jaringan air limbah; 5. sistem jaringan drainase; dan 6. sistem pemadam kebakaran.
(2) indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten pada tahap kedua diprioritaskan pada : a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat
pelayanan perkotaan dan perdesaan; b. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi
meliputi : 1. sistem jaringan jalan; 2. sistem lalau lintas dan angkutan jalan; 3. sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 4. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; 5. sistem jaringan perkeratapian; 6. tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran; 7. tatanan kebandarudaraan; dan 8. ruang udara untuk penerbangan.
c. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi: 1. pembangkit listrik; 2. saluran udara tegangan tinggi; 3. pengembangan gardu induk; 4. sistem jaringan gas; dan 5. stasiun pengisian bahan bakar gas.
d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi : 1. kabel; dan 2. nirkabel.
e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi : 1. wilayah sungai; 2. jaringan irigasi; 3. jaringan air baku untuk air minum; 4. jaringan air ke kelompok pengguna; dan 5. sistem pengendalian banjir.
f. pengembangan dan peningkatan sistem prasarana wilayah yang meliputi : 1. sistem jaringan persampahan; 2. sistem penyediaan air minum; 3. jalur dan ruang evakuasi bencana; 4. sistem jaringan air limbah; 5. sistem jaringan drainase; dan 6. sistem pemadam kebakaran.
(3) indikasi...
-55-
(3) indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten pada tahap ketiga diprioritaskan pada : a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat
pelayanan perkotaan dan perdesaan; b. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi
meliputi : 1. sistem jaringan jalan; 2. sistem lalau lintas dan angkutan jalan; 3. sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 4. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; 5. sistem jaringan perkeratapian; 6. tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran; 7. tatanan kebandarudaraan; dan 8. ruang udara untuk penerbangan.
c. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi: 1. pembangkit listrik; 2. saluran udara tegangan tinggi; 3. pengembangan gardu induk; 4. sistem jaringan gas; dan 5. stasiun pengisian bahan bakar gas.
d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi : 1. kabel; dan 2. nirkabel.
e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi : 1. wilayah sungai; 2. jaringan irigasi; 3. jaringan air baku untuk air minum; 4. jaringan air ke kelompok pengguna; dan 5. sistem pengendalian banjir.
f. pengembangan dan peningkatan sistem prasarana wilayah yang meliputi : 1. sistem jaringan persampahan; 2. sistem penyediaan air minum; 3. jalur dan ruang evakuasi bencana; 4. sistem jaringan air limbah; 5. sistem jaringan drainase; dan 6. sistem pemadam kebakaran.
(4) indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten pada tahap keempat diprioritaskan pada : a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat
pelayanan perkotaan dan perdesaan; b. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi
meliputi : 1. sistem jaringan jalan; 2. sistem lalu lintas dan angkutan jalan; 3. sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
4. sistem...
-56-
4. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; 5. sistem jaringan perkeratapian; 6. tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran; 7. tatanan kebandarudaraan; dan 8. ruang udara untuk penerbangan.
c. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi: 1. pembangkit listrik; 2. saluran udara tegangan tinggi; 3. pengembangan gardu induk; 4. sistem jaringan gas; dan 5. stasiun pengisian bahan bakar gas.
d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi : 1. kabel; dan 2. nirkabel.
e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi : 1. wilayah sungai; 2. jaringan irigasi; 3. jaringan air baku untuk air minum; 4. jaringan air ke kelompok pengguna; dan 5. sistem pengendalian banjir.
f. pengembangan dan peningkatan sistem prasarana wilayah yang meliputi : 1. sistem jaringan persampahan; 2. sistem penyediaan air minum; 3. jalur dan ruang evakuasi bencana; 4. sistem jaringan air limbah; 5. sistem jaringan drainase; 6. sistem pemadam kebakaran.
Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Pasal 60
(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten pada tahap
pertama diprioritaskan pada : a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan
lindung yang meliputi : 1. hutan lindung; 2. kawasan resapan air; 3. kawasan sempadan pantai; 4. kawasan sempadan sungai; 5. kawasan sekitar danau atau situ; 6. RTH kawasan perkotaan; 7. kawasan cagar budaya; dan 8. kawasan rawan bencana alam.
b. pengembangan...
-57-
b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertanian yang meliputi : 1. pengembangan pertanian tanaman pangan; 2. pengembangan peternakan; dan 3. pengembangan kawasan agropolitan.
c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi : 1. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan; 2. pengembangan budi daya perikanan; dan 3. pengembangan kawasan minapolitan
d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan industri; e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata; f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan permukiman; g. pengembangan fungsi kawasan reklamasi; h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan
keamanan negara; i. pengembangan dan peningkatan kompleks sekolah pelayaran; j. pembangunan dan pengembangan pusat rehabilitasi/lembaga
pemasyarakatan; k. pengembangan dan peningkatan TPU; l. pembangunan dan pengembangan stadion olahraga; m. pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B; dan n. pengembangan kawasan maritim.
(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten pada tahap kedua diprioritaskan pada : a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan
lindung yang meliputi : 1. hutan lindung; 2. kawasan resapan air; 3. kawasan sempadan pantai; 4. kawasan sempadan sungai; 5. kawasan sekitar danau atau situ; 6. RTH kawasan perkotaan; 7. kawasan cagar budaya; dan 8. kawasan rawan bencana alam.
b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertanian yang meliputi : 1. pengembangan pertanian tanaman pangan; 2. pengembangan peternakan; dan 3. pengembangan kawasan agropolitan.
c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi : 1. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan; 2. pengembangan budi daya perikanan; dan 3. pengembangan kawasan minapolitan.
d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan industri; e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata; f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan permukiman; g. pengembangan fungsi kawasan reklamasi; h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan
keamanan negara;
i. pengembangan...
-58-
i. pengembangan dan peningkatan kompleks sekolah pelayaran; j. pembangunan dan pengembangan pusat rehabilitasi / lembaga
pemasyarakatan; k. pengembangan dan peningkatan TPU; l. pembangunan dan pengembangan stadion olahraga; m. pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B; dan n. pengembangan kawasan maritim.
(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten pada tahap ketiga diprioritaskan pada : a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan
lindung yang meliputi : 1. hutan lindung; 2. kawasan resapan air; 3. kawasan sempadan pantai; 4. kawasan sempadan sungai; 5. kawasan sekitar danau atau situ; 6. RTH kawasan perkotaan; 7. kawasan cagar budaya; dan 8. kawasan rawan bencana alam.
b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertanian yang meliputi : 1. pengembangan pertanian tanaman pangan; 2. pengembangan peternakan; dan 3. pengembangan kawasan agropolitan.
c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi : 1. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan; 2. pengembangan budi daya perikanan; dan 3. pengembangan kawasan minapolitan.
d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan industri; e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata; f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan permukiman; g. pengembangan fungsi kawasan reklamasi; h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan
keamanan negara; i. pengembangan dan peningkatan pos pemadam kebakaran; j. pengembangan dan peningkatan kompleks sekolah pelayaran; k. pembangunan dan pengembangan pusat rehabilitasi / lembaga
pemasyarakatan; l. pengembangan dan peningkatan TPU; m. pembangunan dan pengembangan stadion olahraga; n. pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B; dan o. pengembangan kawasan maritim.
(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten pada tahap keempat diprioritaskan pada : a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan
lindung yang meliputi : 1. hutan lindung; 2. kawasan resapan air; 3. kawasan sempadan pantai;
4. kawasan...
-59-
4. kawasan sempadan sungai; 5. RTH kawasan perkotaan; 6. kawasan cagar budaya; dan 7. kawasan rawan bencana alam.
b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertanian yang meliputi : 1. pengembangan pertanian tanaman pangan; 2. pengembangan peternakan; dan 3. pengembangan kawasan agropolitan.
c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi : 1. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan; 2. pengembangan budi daya perikanan; dan 3. pengembangan kawasan minapolitan
d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan industri; e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata; f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan permukiman; g. pengembangan fungsi kawasan reklamasi; h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan
keamanan negara; i. pengembangan dan peningkatan pos pemadam kebakaran; j. pengembangan dan peningkatan kompleks sekolah pelayaran; k. pembangunan dan pengembangan pusat rehabilitasi / lembaga
pemasyarakatan; l. pengembangan dan peningkatan TPU; m. pembangunan dan pengembangan stadion olahraga; n. pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B; dan o. pengembangan kawasan maritim.
Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Pasal 61
(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten pada
tahap pertama diprioritaskan pada : a. pengembangan dan peningkatan kawasan perumahan; b. pengembangan dan peningkatan kawasan industri; c. peningkatan prasarana dan sarana dasar perkotaan; d. penataan kegiatan perdagangan dan jasa; e. Revitalisasi hutan bakau f. perencanaan tata ruang kawasan perbatasan; g. Pengkajian dampak PLTU Lontar; dan h. Pengembangan kawasan reklamasi.
(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten pada tahap kedua diprioritaskan pada : a. pengembangan dan peningkatan kawasan perumahan; b. pengembangan dan peningkatan kawasan industri; c. peningkatan prasarana dan sarana dasar perkotaan; d. penataan kegiatan perdagangan dan jasa;
e. revitalisasi...
-60-
e. revitalisasi hutan bakau; f. perencanaan tata ruang kawasan perbatasan; g. Pengkajian dampak PLTU Lontar; dan h. Pengembangan kawasan reklamasi.
(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten pada tahap ketiga diprioritaskan pada : a. pengembangan dan peningkatan kawasan perumahan; b. pengembangan dan peningkatan kawasan industri; c. peningkatan prasarana dan sarana dasar perkotaan; d. penataan kegiatan perdagangan dan jasa; e. Revitalisasi hutan bakau f. perencanaan tata ruang kawasan perbatasan; g. Pengkajian dampak PLTU Lontar; dan h. pengembangan kawasan reklamasi.
(4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten pada tahap keempat diprioritaskan pada : a. pengembangan dan peningkatan kawasan perumahan; b. pengembangan dan peningkatan kawasan industri; c. peningkatan prasarana dan sarana dasar perkotaan; d. penataan kegiatan perdagangan dan jasa; e. Revitalisasi hutan bakau f. perencanaan tata ruang kawasan perbatasan; g. Pengkajian dampak PLTU Lontar; h. pengembangan kawasan reklamasi.
BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu Umum
Pasal 62
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan: a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. ketentuan pemberian sanksi.
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 63
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, berfungsi sebagai:
a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan;
b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
c. salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan...
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
-61-
a. ketentuan umum jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
b. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang
Pasal 64
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.
Pasal 65
(1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
(2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
Pasal 66
(1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi.
(2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/kelistrikan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
Paragraf...
Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan
-62-
Pasal 67
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKN;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKWp;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKLp; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perumahan;
2. perhotelan;
3. industri skala nasional dan internasional;
4. pembangunan stasiun kereta api;
5. terminal bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
6. terminal bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
7. pembangunan terminal peti kemas;
8. pasar regional;
9. perbankan;
10. pertokoan grosir;
11. pelabuhan perikanan;
12. kegiatan pembangunan reklamasi laut;
13. pergudangan;
14. rumah sakit regional;
15. pertahanan dan keamanan;
16. perkantoran; dan
17. kegiatan lainnya yang mempunyai skala pelayanan internasional dan nasional.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
2. menara telekomunikasi;
3. gardu induk listrik;
4. pemancar radio;
5. normalisasi...
5. normalisasi sungai;
6. dermaga;
-63-
7. Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
8. pertambakan;
9. pembangunan fasilitas kebandarudaraan;
10. pariwisata;
11. penelitian;
12. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
13. pembangunan Instalasi Air Minum; dan
14. kegiatan lain yang bersinergi dan mendukung kegiatan seperti dimaksud pada huruf a.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. galian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
2. galian tanah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
3. kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
4. pembangunan perumahan atau industri di kawasan sawah beririgasi teknis; dan
5. kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKWp sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pasar regional;
2. perbankan dan perkantoran;
3. kantor pos besar;
4. terminal bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
5. terminal bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
6. terminal peti kemas;
7. pelabuhan perikanan;
8. perumahan;
9. stadion olah raga;
10. industri dan pergudangan;
11. stasiun kereta api;
12. pertokoan grosir;
13. gedung bioskop;
14. swalayan;
15. hotel berbintang;
16. perguruan tinggi;
17. rumah...
17. rumah sakit regional;
18. puskesmas;
-64-
19. gedung serba guna;
20. tempat ibadah skala regional;
21. pertahanan dan keamanan; dan
22. kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan sebagai PKWp.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
2. menara telekomunikasi;
3. gardu induk listrik;
4. pemancar radio;
5. normalisasi sungai;
6. dermaga;
7. Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
8. pertambakan;
10. pariwisata;
11. penelitian;
12. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
13. pembangunan Instalasi Air Minum; dan
14. kegiatan lain yang bersinergi dan mendukung kegiatan seperti dimaksud pada huruf a.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. galian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
2. galian tanah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup:
3. kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
4. pembangunan perumahan atau industri di kawasan sawah beririgasi teknis; dan
5. kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan yang berfungsi sebagai PKLp sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pasar regional;
2. Bank perkreditan rakyat;
3. perkantoran;
4. kantor pos pembantu;
5. terminal penumpang type C;
6. dermaga...
6. dermaga perikanan;
7. perumahan;
-65-
8. gedung serba guna;
9. pertokoan;
10. hotel;
11. perguruan tinggi;
12. toko swalayan;
13. industri dan pergudangan; dan
14. kegiatan lain yang menunjang fungsi PKL dan PKLp
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
2. menara telekomunikasi;
3. gardu induk listrik;
4. pemancar radio;
5. normalisasi sungai;
6. dermaga;
7. Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
8. pertambakan;
10. pariwisata;
11. penelitian;
12. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
13. pembangunan Instalasi Air Minum; dan
14. kegiatan lain yang bersinergi dan mendukung kegiatan seperti dimaksud pada huruf a.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. galian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup; 2. galian tanah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup; 3. kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian
lingkungan hidup; 4. pembangunan perumahan atau industri di kawasan sawah beririgasi
teknis; dan 5. kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat
merusak kelestarian lingkungan.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. permukiman;
2. pasar kecamatan;
3. kantor camat;
4. Bank Perkreditan Rakyat;
5. kantor...
5. kantor pos pembantu;
-66-
6. terminal bis type C;
7. puskesmas;
8. Rumah Sakit Ibu dan Anak;
9. Posyandu;
10. pertokoan eceran;
11. gudang;
12. penginapan;
13. Sekolah Dasar;
14. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
15. Sekolah Menengah Umum (SMU);
16. sekolah kejuruan;
17. rumah sakit type C;
18. tempat ibadah skala kecamatan;
19. gedung olahraga;
20. gedung pertemuan/gedung serba guna; dan
21. kegiatan lain yang menunjang fungsi PPK
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemancar radio;
2. penelitian;
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
4. menara telekomunikasi;
5. pariwisata;
6. TPST skala kecamatan;
7. pembangunan instalasi air minum skala kecamatan; dan
8. kegiatan lain yang mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan galian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
2. galian tanah dan kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
3. pembangunan perumahan ataupun industri di kawasan sawah beririgasi teknis; dan
4. kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
Paragraf...
Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan
-67-
Pasal 68
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan wilayah yang kegiatannya didominasi oleh kegiatan pertanian dan kepadatan hunian rendah meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pertanian;
2. permukiman kepadatan rendah;
3. gudang beras;
4. pasar desa;
5. puskesmas pembantu;
6. Sekolah Taman;
7. Kanak-kanak (TK);
8. Sekolah Dasar;
9. Sekolah Menengah Pertama;
10. toko kelontong;
11. kantor desa;
12. perikanan;
13. Koperasi Unit Desa (KUD);
14. pengairan;
15. penggembalaan;
16. Posyandu;
17. Peternakan skala lokal;
18. gedung serbaguna; dan
19. kegiatan lain yang menunjang pengembangan kawasan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pariwisata alam;
2. penelitian;
3. menara telekomunikasi;
4. pemancar radio;
5. sarana irigasi; dan
6. kegiatan lain yang menunjang kegiatan utama seperti dimaksud pada huruf a.
c. kegiatan...
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penambangan;
-68-
2. penggalian pasir (mineral bukan logam dan batuan) yang merubah bentang alam;
3. ekploitasi sumber daya alam yang tidak disertai kajian analisis dampak lingkungan;
4. bangunan vertikal melebihi KLB yang ditentukan; dan
5. kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
(3) Kentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
1. Sekolah Menengah Umum (SMU);
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
3. Sekolah Dasar;
4. Taman Kanak-Kanak (TK);
5. Puskesmas pembantu;
6. Pasar skala lokal;
7. gedung pertemuan;
8. Koperasi Unit Desa (KUD);
9. Permukiman kepadatan rendah;
10. pertanian;
11. gudang hasil pertanian;
12. Posyandu;
13. gedung olahraga;
14. lapangan olahraga;
15. toko skala lokal; dan
16. kegiatan lain yang mendukung pengembangan kawasan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan pariwisata alam;
2. penelitian;
3. menara telekomunikasi;
4. pemancar radio;
5. sarana irigasi; dan
6. kegiatan lain yang menunjang kegiatan utama seperti dimaksud pada huruf a.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan penambangan;
2. penggalian pasir (mineral bukan logam dan batuan) yang merubah bentang alam;
3. ekploitasi sumber daya alam yang tidak disertai kajian analisis dampak lingkungan;
4. bangunan...
4. bangunan vertikal melebihi KLB yang ditentukan;
5. dan kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
-69-
Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem
Jaringan Transportasi
Pasal 69
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Transportasi Darat
Pasal 70 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi: a. jaringan jalan; b. terminal penumpang; c. terminal barang; dan d. perkeretaapian.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan pola ruang; dan 2. pemanfaatan sempadan jalan hanya untuk pembangunan: pagar
tembok yang tidak menghalangi jarak pandang pengemudi, tugu, pertamanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfaatan ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi
kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; 2. pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman
pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
3. pengaturan persimpangan sebidang baik pada bundaran, alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas dan persimpangan tidak sebidang baik dengan overpass dan underpass pada kawasan padat lalu lintas; dan
4. selain di sempadan jalan bebas hambatan pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan.
c. kegiatan...
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu aktivitas pada jalan; dan 2. pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija, dan ruwasja yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
-70-
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum;
2. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan; 3. tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum; 4. bangunan kantor terminal; 5. tempat tunggu penumpang/pengantar; 6. taman sebagai pembatas dan peneduh; dan 7. dilengkapi dengan fasilitas penyandang cacat.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. penyediaan failitas penunjang, seperti: toilet, tempat beribadah,
kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, ruang pengobatan, tempat penitipan barang, kios sarana komunikasi; dan
2. selain kegiatan yang telah disebutkan pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu operasional terminal.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan, keamanan, dan kenyamanan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penyediaan fasilitas utama terminal barang; 2. penyediaan gudang penyiman/ penitipan barang; 3. bangunan kantor terminal; 4. tempat tunggu dan istirahat kendaraan; 5. tempat ibadah; dan 6. taman.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kantin, warung telekomunikasi, toilet, dan ruang pengobatan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional terminal.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan kantor stasiun; 2. pembangunan rambu-rambu di sepanjang jalur kereta; 3. taman dan penghijauan; 4. menara kontrol; 5. ruang tunggu; 6. sarana parker; 7. menara komunikasi.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan sarana pendukung operasional stasiun; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional perkerataapian.
Paragraf...
Paragraf 6
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Transportasi Laut Pasal 71
-71-
Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. bangunan pelabuhan; 2. kegiatan alur pelayaran; 3. tempat labuh; 4. tempat alih muat kapal; 5. kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal; 6. kegiatan pemanduan; 7. tempat perbaikan kapal; 8. keperluan keadaan darurat; 9. penempatan kapal mati; 10. zona percobaan berlayar; 11. tempat pemeliharaan kapal; 12. menara pengawas; 13. menara komunikasi; 14. area parkir di pelabuhan; 15. taman dan penghijauan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pelabuhan
sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan 2. kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat
tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan angkutan
penyebrangan dan kegiatan yang dapat mengganggu alur pelayaran; dan
2. kegiatan yang dapat mengganggu daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan jalur transportasi laut.
Paragraf 7
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Transportasi Udara Pasal 72
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi Transportasi udara sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. pembangunan bandar udara dan fasilitas penunjangnya; 2. penghijauan; 3. kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan; 4. kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasional
penerbangan; dan 5. kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas.
b. kegiatan...
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : 1. pemanfaatan ruang termasuk juga ruang udara dan perairan sekitar
bandara secara terbatas serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
-72-
2. kegiatan lain yang tidak mengganggu operasional penerbangan dan fungsi kawasan peruntukkan bandara.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum,
membuat halangan dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara; dan
2. kawasan zona KKOP tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya, memelihara burung yang dapat mengganggu kelancaran operasional penerbangan dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan.
Paragraf 8
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 73
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/kelistrikan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf a, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kelistrikan; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan gas.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTD dan PLTU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. pengaturan penempatan tiang SUTET dan SUTT 3. pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi tenaga
listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, melalui: 1. kegiatan pemakaman; 2. pertanian; 3. perparkiran, dan taman; dan 4. kegiatan lain yang bersifat permanen dan tidak permanen serta tidak
mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, melalui:
1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan sistem kelistrikan; 2. pendirian bangunan selain bangunan pendukung jaringan; dan 3. pembuangan sampah pada garis sempadan SUTT dan SUTET.
(3) ketentuan...
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi gas; 2. kegiatan penunjang sistem jaringan gas; dan 3. kegiatan penghijauan.
-73-
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penelitian; 2. kegiatan pemakaman; dan 3. kegiatan pertanian lahan kering.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi : 1. pendirian bangunan di dalam garis sempadan pipa gas selain
bangunan pendukung; 2. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsin utama jaringan; dan 3. pembuangan sampah pada garis sempadan gas.
Paragraf 9
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 74
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan
telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya; dan 2. pembangunan jaringan telekomunikasi
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan
manusia,lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
2. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, estetika lingkungan, dan memanfaatkan tower bersama pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi : 1. kegiatan yang dilaksanakan dalam garis sempadan jaringan
telekomunikasi kecauali sebagai sarana pendukung; dan 2. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia,
lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
Paragraf 10
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Sumber Daya Air
Pasal 75 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. kegiatan... a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan dan unsur hara tanah;
-74-
2. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air;
3. memelihara kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. 4. pengembangan zona konservasi air tanah meliputi zona perlindungan air
tanah dan zona pemanfaatan air tanah; 5. normalisasi sungai-sungai 6. pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas air, bangunan
pengambilan dan pembuangan air dan bangunan pengaman sungai. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan rekreasi dan pariwisata air terbatas; 2. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan 3. kegiatan penelitian.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak kualitas air baku.
Paragraf 11
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah lainnya
Pasal 76 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (2) huruf d, meliputi: a. ketentuan Umum peraturan zonasi jaringan persampahan dengan arahan:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : a) pengoperasian TPST sampah dengan metode pemilahan, pengumpulan,
pengelolahan; b) pemrosesan akhir sampah dengan metode pengurugan berlapis bersih
(sanitary land fill); c) Pemeliharaan TPST sampah; dan d) kegiatan industri pengolahan sampah.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : a) pertanian non pangan; b) kegiatan penghijauan; c) permukiman dengan jarak aman dari dampak pengolahan sampah;
dan d) kegiatan lain yang tidak berdampak/mengganggu fungsi kawasan
persampahan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembakaran sampah serta
kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
b. ketentuan...
b. ketentuan Umum peraturan zonasi jaringan Sumber air minum, dengan arahan: 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
a) bangunan pengambilan air minum; b) bangunan kantor; c) pemasangan pipa distribusi; d) kolam penampungan dan pengolahan air minum;
-75-
e) bangunan kontrol air minum; f) penghijauan; dan g) areal parkir.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : a) bangunan penunjang sistem penyediaan air minum; dan b) kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : a) kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum; b) kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum; dan c) kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana
penyediaan air minum. c. ketentuan Umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana,
dengan arahan: 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
a) pembangunan sarana dan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana;
b) penghijauan, dan c) kegiatan penelitian.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : a) pembangunan fasilitas pendukung; dan b) kegiatan lain yang tidak mengganggu jalur dan ruang evakuasi
bencana. 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menganggu jalur
dan evakuasi bencana. d. ketentuan Umum peraturan zonasi pembuangan air limbah, dengan
arahan: 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
a) pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah; b) penyediaan prasarana dan sarana jaringan pembuangan air limbah;
dan c) penghijauan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi : a) pembuangan sampah; b) pembuangan limbah berbau, berbahaya dan beracun; dan c) kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan
pembuangan air limbah.
b. ketentuan...
e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase dengan arahan : 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
a) pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
b) normalisasi sungai dan saluran pembuang; c) kegiatan penelitian; d) perbaikan dan rehabilitasi saluran pembuang; dan e) penghijauan.
-76-
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : a) fasilitas penunjang sistem drainase; dan b) kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem drainase.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : a) pembuangan sampah ke saluran drainase; b) pembuangan limbah berbau, berbahaya dan beracun ke saluran
drainase; dan c) kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.
f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pemadam kebakaran dengan arahan :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk bangunan pos pemadam kebakaran beserta prasarana dan sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi menara radio dan telekomunikasi, tanki cadangan air, gudang peralatan dan bengkel dan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
Paragraf 12
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
Pasal 77
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan
setempat; d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana
alam.
(3) ketentuan...
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan
pertanian; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan
perikanan; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan
industri; d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan
pariwisata;
-77-
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan permukiman; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan lainnya.
Paragraf 13 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung
Pasal 78
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf a berupa kawasan hutan bakau meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi,
konservasi hutan bakau, kegiatan pertahanan dan keamanan, pembangunan ketenagalistrikan, pembangunan jaringan telekomunikasi, menara suar, pemancar radio, dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan bakau sebagai kawasan hutan lindung dan kualitas lingkungan di sempadan pantai; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
Paragraf 14
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 79
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daerah bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (2) huruf b berupa kawasan resapan air meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara
terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang mempunyai kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada, pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, kegiatan pariwisata alam, dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan...
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama sebagai resapan air; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama sebagai resapan air.
Paragraf 15
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat
-78-
Pasal 80 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (2) huruf c meliputi meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan danau atau situ;
dan d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH kawasan perkotaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi pantai,
pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, penambatan perahu nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point cable dan / atau pipa bawah laut, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, menara suar, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, dan kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan
sungai untuk RTH, rekreasi terbatas, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman/papan peringatan, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang prasarana perkotaan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai; dan
c. kegiatan...
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan selain bangunan sebagaimana huruf a meliputi pembuangan sampah, limbah padat, dan / atau limbah cair pada kawasan sempadan sungai.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang
untuk RTH, pariwisata, pertanian tanaman keras, kegiatan yang menunjang kelestarian kawasan, kegiatan yang karena sifat serta tuntutannya harus dilakukan pada kawasan ini berupa kegiatan
-79-
pemantauan, pengawasan, pengelolaan, pembangkit energi dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau situ sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di kawasan sekitar danau atau situ; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan selain bangunan sebagaimana huruf a meliputi pembuangan sampah, limbah padat, dan / atau limbah cair, kegiatan pengambilan air danau atau situ dan pendirian bangunan yang tidak berkaitan dengan penguatan fungsi perlindungan setempat pada kawasan sekitar danau atau situ.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang
untuk kegiatan rekreasi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
yang dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukkan RTH sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b.
Paragraf 16
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya
Pasal 81
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf d meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan
pendidikan, kegiatan sosial budaya, bangunan untuk pertahanan dsn keamanan negara, bangunan pos pengawasan, pos telekomunikasi, dan fasilitas rekreasi terbatas;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung; dan
c. kegiatan...
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan / atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat tertentu.
Paragraf 17
-80-
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana
Pasal 82 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf e meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana
banjir; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa dan
tsunami. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelestarian kawasan lindung dan
kawasan hulu sungai, kegiatan penghijauan, pemasangan papan pengumuman dan/ atau peringatan, pemasangan rambu-rambu peringatan, pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, pembuatan tandon air, membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum, penetapan batas dataran banjir, pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum penunjang pencegahan banjir;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman banjir dan perlindungan kepentingan umum; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan rawan tsunami dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang, menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana, penerapan garis sempadan pantai yang lebih lebar, pemasangan rambu-rambu peringatan, kegiatan rekreasi terbatas, penyediaan bangunan pemantauan dan pengawasan, pembangunan menara suar, dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan... b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan
pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat merusak kelestarian wilayah pantai sebagai fungsi lindung dan kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
Paragraf 18
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukkan Pertanian
Pasal 83
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf a meliputi :
-81-
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian seperti saluran irigasi, pintu air, gudang pengolah hasil pertanian, menara telekomunikasi, jaringan energi kelistrikan, penghijauan, pariwisata dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan bersangkutan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri, kegiatan perumahan, kegiatan pembuangan akhir sampah, kegiatan pembuangan limbah industri, serta kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pertanian.
Paragraf 19
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukkan Perikanan
Pasal 84
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf b meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tangkap,
kegiatan budi daya ikan, dermaga, tempat pelelangan ikan, pangkalan pendaratan ikan, pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah, pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan, dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah, pemanfaatan ruang untuk pemijahan dan / atau kawasan penghijauan, dan kegiatan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang bukan pengolahan ikan, perumahan skala besar dengan kepadatan tinggi, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
Paragraf...
Paragraf 20
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukkan Industri Pasal 85
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf c meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk
kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, telekomunikasi, pariwisata, kawasan penghijauan, jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri terpadu;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan permukiman terbatas untuk para pekerja industri dengan penetapan KDB,
-82-
KLB dan KDH yang ketat, serta kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ketat.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
Paragraf 21
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukkan Pariwisata
Pasal 86 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf d meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk
kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata seperti rumah makan, hotel, ruang terbuka hijau, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan penelitian sejarah dan arkeologi, serta kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage);
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang berlaku; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
Paragraf 22
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukkan Permukiman
Pasal 87 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf e meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan beserta utilitasnya, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diijinkan;
b. kegiatan...
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud huruf a meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas lingkungan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b.
Paragraf 23
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukkan Lainnya
Pasal 88 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan lainnya
sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf f meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan reklamasi; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan
keamanan negara;
-83-
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kompleks sekolah pelayaran; e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pengembangan
tempat pemakaman umum f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk stadion olahraga; g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pembangunan rumah
sakit tipe B; dan h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pengembangan
kawasan maritim; (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan reklamasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk
kegiatan perumahan, industri dan pelabuhan terpadu sesuai dengan rencana pola ruang kawasan reklamasi dengan memperhatikan kelestarian linkungan, penyusunan AMDAL kawan reklamasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perkotaan, pariwisata terpadu, telekomunikasi, menara suar, pos penjaga pantai, pembuatan jalur hijau dan kawasan lindung, jalur evakuasi bencana tsunami, pertahanan dan keamanan negara, dan pelestarian pantai dan perairan sekitarnya dengan penetapan koefisien zona terbangun antara 40% sampai dengan 45%;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pariwisata air, pembangunan perumahan lepas pantai reklamasi, pembangunan ruang publik sepanjang garis sempadan pantai reklamasi, dan kegiatan selain sebagaimana yang yang dimaksud dalam huruf a; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana,
prasarana dan utilitas untuk pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penghijauan kawasan;
b. kegiatan...
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun, dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk
bangunan pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan, pos penjagaan, pos telekomunikasi, bangunan kantor, bangunan mushola, dan bangunan penunjang lainnya beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
-84-
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk komplek sekolah pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk
bangunan sekolah pelayaran, pos penjagaan dan pemantauan, bangunan laboratorium kelautan, bangunan gedung serbaguna, bangunan kantin, asrama pelajar, dermaga latih, pos kesehatan, pos telekomunikasi, bangunan kantor, bangunan peribadatan, ruang terbuka hijau, sarana parkir dan bangunan penunjang lainnya beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pengembangan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk
pemakaman, ruang tunggu, mushola, kantor, ruang istirahat, sarana parkir, penghijauan, dan bangunan penunjang lainnya beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
(7) ketentuan... (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pembangunan stadion
olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk
bangunan stadion utama sepakbola, bangunan untuk cabang olahraga lain, pos penjagaan dan pemantauan, bangunan peribadatan, bangunan gedung serbaguna, bangunan kantin, asrama atlit, pos kesehatan, pos dan menara telekomunikasi, bangunan kantor, sarana parkir, ruang terbuka hijau, dan bangunan penunjang lainnya beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pembangunan rumahsakit tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk
bangunan rumah sakit, pos penjagaan dan pemantauan, bangunan
-85-
laboratorium, bangunan gedung serbaguna, asrama perawat, bangunan IPAL, pos dan menara telekomunikasi, bangunan kantor, gudang farmasi, apotik, bangunan untuk pemulasaran jenazah, bangunan kantin, bangunan peribadatan, sarana parkir, ruang terbuka hijau, dan bangunan penunjang lainnya beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pengembangan kawasan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan bengkel dan tempat docking kapal, bangunan kantor administrasi bengkel kapal, pos jaga, tempat penambatan kapal, taman dan jalur hijau serta bangunan lain yang menunjang kegiatan bengkel sesuai dengan peraturan KDB, GSB, KLB dan KDH yang berlaku.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi menara radio dan telekomunikasi, gudang, area parkir, pengerukan sungai di dalam kawasan, dan kegiatan selain yang dimaksud huruf a dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, penambangan, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan selain dimaksud pada huruf a dan b.
Pasal...
Pasal 89
(1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
(2) Pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan rekomendasi dari BKPRD Kabupaten.
Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 90
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. izin prinsip;
-86-
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana dan sarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
(4) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
(5) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi BKPRD.
(6) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.
Paragraf 1
Izin Prinsip
Pasal 91
(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a
merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau
badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan
atau pembangunan di wilayah Kabupaten, yang sesuai dengan arahan
kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
(2) izin...
(2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan
izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin
mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan
peraturan Bupati.
Paragraf 2
Izin Lokasi
Pasal 92
(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b
merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk
memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang
diperlukan dalam rangka penanaman modal.
(2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan
izin selama 1 (satu) tahun;
b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50
(lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3
(tiga) tahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan
-87-
peraturan Bupati.
Paragraf 3
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Pasal 93
(1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (2) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada
pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan
luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan
ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 94
(1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (2) huruf d merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan
ditetapkan dengan peraturan daerah.
Paragraf...
Paragraf 5
Izin Lain Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 95
(1) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e merupakan
ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri,
perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai
peraturan perundangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan
ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif Dan Disinsentif
Pasal 96
.
(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
-88-
c. kemudahan prosedur perizinan; dan
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
(3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
(4) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
a. pemerintah kepada pemerintah daerah;
b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
c. pemerintah kepada masyarakat.
(5) ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.
Pasal...
Pasal 97
(1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang, sedang disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budi daya.
(2) Arahan pemberian insentif meliputi:
a. memberikan keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
d. kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan.
(3) Pemberian insentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya, Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:
a. keringanan pajak;
-89-
b. pemberian kompensasi;
c. imbalan;
d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. penyediaan infrastruktur;
g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
h. penghargaan.
(4) Pemberian disinsentif kepada masyarakat diberlakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi.
(5) pemberian disinsentif dapat meliputi :
a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
b. memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi dengan persyaratan khusus;
c. tidak menyediakan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi; dan
d. pengenaan kompensasi.
Bagian...
Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Sanksi
Pasal 98
(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf d, berupa sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. peringatan tertulis dilakukan apabila:
1. pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
2. pelaksanaan pemanfaatan ruang telah dilakukan sementara izin nya belum diberikan oleh pihak yang berwenang.
b. penghentian sementara kegiatan dikenakan apabila peringatan tertulis yang telah diberikan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tidak diindahkan oleh pemohon/pelaku pemanfaatan ruang.
c. penghentian sementara pelayanan umum seperti penyediaan listrik, telepon, air minum dan sejenisya apabila sanksi penghentian sementara kegiatan tidak diindahkan.
d. penutupan lokasi dilakukan apabila terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
1. pembangunan tidak disertai izin mendirikan bangunan.
2. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
-90-
3. pembangunan menimbulkan masalah lingkungan.
4. sanksi ini dilakukan atau berlaku setelah penerapan sanksi tertulis, sanksi penghentian kegiatan dan sanksi pemberhentian sementara tidak dilakukan tidak lanjut oleh pemilik atau pelaku pembangunan.
e. pencabutan izin dilakukan apabila terkait dengan hal-hal:
1. rencana dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana serta sudah diselesaikannya pembangunannya.
2. pelangaran ketentuan teknis dan penggunaan lahan ditetapkan dalam perizinan yang telah diterbitkan.
3. terjadi ketidak sesuaian kepemilikan lahan
4. terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti terjadinya permasalahan bangunan menimbulkan kecelakaan pada masyarakat sekitarnya.
5. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin dan menimbulkan masalah seperti masalah sosial dan kerusakan lingkungan.
f. pembatalan izin dan pembongkaran dilakukan hampir secara bersamaan, setelah pengenaan sanksi tertulis, sanksi pemberhentian sementara kegiatan dan pelayanan umum serta penutupan lokasi dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan perbaikan tidak dilaksanakan, maka sanksi pembatalan izin diterapkan dengan lampiran pemberitahuan jangka waktu pelaksanaan pembongkaran.
g. sanksi...
g. sanksi pemulihan fungsi ruang dilakukan apabila:
1. kegiatan pembangunan merusak fungsi lindung dan kelestarian alam yang ada seperti pembangunan di daerah sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan konservasi, kawasan rencana tata hijau dan pencemaran pada saluran drainase maupun sungai; dan
2. kegiatan menimbulkan permasalahan limbah bagi masyarakat sekitar, maka pelaksana pembangunan harus memperbaikinya.
h. sanksi denda administrasi dilakukan apabila kondisi izin pembangunan maupun yang tidak memiliki izin melakukan kesalahan penggunaan lahan dikenakan denda administrasi berupa pembayaran uang administrasi pelanggaran.
Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan bupati.
BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Peran Masyarakat
Pasa l 100
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:
-91-
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
a. memberikan masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan...
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
-92-
Pasal 101
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.
Pasal 102
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 103
Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian...
Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 104
(1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
(2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan keputusan Bupati.
BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 105
(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk pembantu pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
-93-
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan
ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan
penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak/pidana dalam bidang
penataan ruang; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
(3) Penyidik...
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai
negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian
negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta
proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 106
(1) Setiap orang yang tidak memenuhi syarat dalam melakukan kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, Pasal 67 ayat (3) huruf b, Pasal 67 ayat (4) huruf b, Pasal 67 ayat (5) huruf b, Pasal 68 ayat (2) huruf b, Pasal 68 ayat (3) huruf b, Pasal 70 ayat (2) huruf b, Pasal 70 ayat (3) huruf b, Pasal 70 ayat (4) huruf b, Pasal 70 ayat (5) huruf b, Pasal 71 huruf b, Pasal 72 ayat (1) huruf b, Pasal 73 ayat (2) huruf b, Pasal 73 ayat (3) huruf b, Pasal 74 huruf b, Pasal 75 huruf b, Pasal 76 huruf a angka 2, Pasal 76 huruf b angka 2, Pasal 76 huruf c angka 2, Pasal 76 huruf d angka 2, Pasal 76 huruf e angka 2, Pasal 76
-94-
huruf f angka 2, Pasal 78 huruf b, Pasal 79 huruf b, Pasal 80 ayat (2) huruf b, Pasal 80 ayat (3) huruf b, Pasal 80 ayat (4) huruf b, Pasal 80 ayat (5) huruf b, Pasal 81 huruf b, Pasal 82 ayat (2) huruf b, Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 83 huruf b, Pasal 84 huruf b, Pasal 85 huruf b, Pasal 86 huruf b, Pasal 87 huruf b, Pasal 88 ayat (2) huruf b, Pasal 88 ayat (3) huruf b, Pasal 88 ayat (4) huruf b, Pasal 88 ayat (5) huruf b, Pasal 88 ayat (6) huruf b, Pasal 88 ayat (7) huruf b, Pasal 88 ayat (8) huruf b, dan Pasal 88 ayat (9) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat
dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
Pasal...
Pasal 107
(1) Setiap orang yang : a. melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, Pasal 67 ayat (3) huruf c, Pasal 67 ayat (4) huruf c, Pasal 67 ayat (5) huruf c, Pasal 68 ayat (2) huruf c, Pasal 68 ayat (3) huruf c, Pasal 70 ayat (2) huruf c, Pasal 70 ayat (3) huruf c, Pasal 70 ayat (4) huruf c, Pasal 70 ayat (5) huruf c, Pasal 71 huruf c, Pasal 72 ayat (1) huruf c, Pasal 73 ayat (2) huruf c, Pasal 73 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 75 huruf c, Pasal 76 huruf a angka 3, Pasal 76 huruf b angka 3, Pasal 76 huruf c angka 3, Pasal 76 huruf d angka 3, Pasal 76 huruf e angka 3, Pasal 76 huruf f angka 3, Pasal 78 huruf c, Pasal 79 huruf c, Pasal 80 ayat (2) huruf c, Pasal 80 ayat (3) huruf c, Pasal 80 ayat (4) huruf c, Pasal 80 ayat (5) huruf c, Pasal 81 huruf c, Pasal 82 ayat (2) huruf c, Pasal 82 ayat (3) huruf c, Pasal 83 huruf c, Pasal 84 huruf c, Pasal 85 huruf c, Pasal 86 huruf c, Pasal 87 huruf c, Pasal 88 ayat (2) huruf c, Pasal 88 ayat (3) huruf c, Pasal 88 ayat (4) huruf c, Pasal 88 ayat (5) huruf c, Pasal 88 ayat (6) huruf c, Pasal 88 ayat (7) huruf c, Pasal 88 ayat (8) huruf c, dan Pasal 88 ayat (9) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
b. tidak menaati rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (3) sampai dengan ayat (6), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, Pasal 53, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 55, Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (8), dan Pasal 57 ayat (3), yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
c. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 90 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e ;
-95-
d. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 93 ayat (1), dan Pasal 94 ayat (1);
e. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
di pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
(2) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pasal 108
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 adalah kejahatan.
Bab...
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 109
(1) Jangka waktu berlakunya RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 110
(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
-96-
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapat izin yang diperlukan.
BAB...
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 111
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang; b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 112
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan : di Tigaraksa
pada tanggal : 12 - 10 - 2011
BUPATI TANGERANG,
-97-
Ttd.
ISMET ISKANDAR
Diundangkan : di Tigaraksa
pada tanggal : 12 – 10 - 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.
HERMANSYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 - 2031
I. Penjelasan Umum
1. Ruang wilayah Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Secara geografis, Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi
Banten pada koordinat 106°20’-106°44’ Bujur Timur dan 5°58’-6°21’ Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas: a. sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, b. sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota
Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta; c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan
Kabupaten Lebak; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten
Lebak.
-98-
Jarak antara pusat Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 (tiga puluh) kilometer, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.
3. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Peraturan Daerah ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.
4. untuk...
4. untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
5. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan
daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.
6. Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas
penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan akan mempunyai pusat-pusat pelayanan
-99-
berupa pusat-pusat kegiatan, menurut besarannya, mempunyai skala pelayanan yang terhirarki mulai dari pelayanan skala desa, skala kecamatan, skala kabupaten sampai dengan skala provinsi. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan.
7. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan
untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan.
8. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
9. pengendalian... 9. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui
perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dikenai sanksi adminstratif dan /atau sanksi pidana.
9. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam
wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
Oleh karena itu penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten ini dilakukan dengan memperhatikan:
a. perkembangan permasalahan dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
-100-
c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten dan pembangunan kecamatan;
d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.
10. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional,
optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek ganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRW kabupaten mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.
11. RTRW... 11. RTRW Kabupaten memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata
guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW kabupaten ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan jaringan persampahan, sistem penyediaan air minum, sistem jalur dan ruang persampahan, sistem penyediaan air minum, sistem jalur dan ruang evakuasi bencanaa, sistem pembuangan air limbah dan sistem jaringan , sistem pembuangan air limbah dan sistem jaringan drainase. Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta kawasan strategis.
12. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW
kabupaten ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama pembangunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri ata arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
13. RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 sampai dengan 2031, disusun
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
-101-
Ruang. Secara subtansi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi Banten tahun 2010 – 2030, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, sedang secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.
II. Pasal Demi Pasal Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal... Pasal 4
Cukup jelas. Pasal 5
Huruf a Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana. Huruf b Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang " adalah gambaran pola ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana.
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7
Cukup jelas Pasal 8 Ayat (4) Huruf a
Untuk melaksanakan reklamasi diperlukan suatu regulasi operasional Pasal 9
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan sistem pusat pelayanan adalah simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten yang disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem pusat kegiatan kabupaten yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada. Pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi sehingga membentuk satu
-102-
sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kabupaten. Pengembangan pusat pusat pelayanan kabupaten diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatanruangyangada. Dalam pusat pusat kegiatan dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat-pusat kegiatan kabupaten mempunyai fungsi:
a. ekonomi... a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang; b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan
keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.
Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan pusat kegiatan dalam Peraturan Daerah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas. Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya. Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat-pusat kegiatan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat-pusat kegiatan saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa. Huruf b Yang dimaksud dengan rencana sistem jaringan prasarana wilayah adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11
-103-
Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13
Huruf a Yang dimaksud dengan sistem prasarana utama adalah prasarana transportasi yang menghubungkan antar pusat kegiatan. Huruf b Yang dimaksud dengan sistem prasarana lainnya dapat meliputi jaringan prasarana lingkungan, mencakup prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri atas sistem jaringan persampahan, sumber air minum kota, jalur evakuasi bencana dan sistem jaringan prasarana kabupaten.
Pasal...
Pasal 14 Ayat (2) Huruf a Sistem jaringan transportasi darat merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai danau dan penyeberangan. Huruf c Sistem jaringan transportasi laut merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri dari tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Huruf d Sistem jaringan transportasi udara merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri dari tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Ayat (2) Huruf a
-104-
Yang dimaksud dengan “terminal tipe B” adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan, atau dapat pula menjadi persinggahan angkutan antar kota antar Provinsi yang melalui.
Huruf c Yang dimaksud dengan “terminal tipe C” adalah terminal yang melayani kendaraan umum terutama untuk angkutan perdesaan.
Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal...
Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Huruf b
Sistem jaringan telekomunikasi merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan perlengkapannya yang digunakanya yang digunakan dalam berkomunikasi. Huruf c Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai, cekungan air tanah dan daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.
Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29
Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33
Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36
Huruf a
-105-
Sistem jaringan persampahan merupakan sistem pengelolaan sampah yang dikelola mulai dari awal sampah itu terjadi sampai dengan pada pengolahannya yang mempunyai prinsip dapat didaur ulang. Huruf b Sistem penyediaan air minum merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Huruf c Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana merupakan penyediaan jalur-jalur yang berupa jalan darat serta ruang aman bagi para pengungsi jika terjadi bencana tsunami. Huruf d Sistem jaringan pembuangan air limbah merupakan pengelolaan air limbah meliputi : 1. sistem pembuangan air limbah setempat (on site system) yaitu sistem
pembuangan air limbah yang dilakukan secara individual (perseorangan) melalui pengolahan dan pembuangan air limbah limbah setempat.
2. sistem...
2. sistem pembuangan air limbah terpusat (off site system) yaitu sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
Huruf e Sistem jaringan drainase merupakan sistem prasarana yang befungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup Jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:
1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten 2. daya dukung dan daya tamping lingungan hidup wilayah
Kabupaten 3. kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi
dan lingkungan; dan 4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Ayat (1) Huruf b
-106-
Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnyadi dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.
Pasal...
Pasal 44 Huruf d
Kawasan cagar budaya merupakan kawasan perlindungan untuk melestarikan benda-benda yang mem untuk melestarikan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal 46 Cukup jelas
Pasal 47 Ayat (1) Huruf d RTH kawasan perkotaan meliputi, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, sempadan sungai di wilayah perkotaan, sempadan situ di wilayah perkotaan, sempadan jalan di wilayah perkotaan, sempadan SUTT dan SUTET di wilayah perkotaan, sempadan rel kereta api wilayah perkotaan, sempadan gas wilayah perkotaan dan pekarangan bangunan wilayah perkotaan. Ayat (6) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin
-107-
pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pertanian lahan basah” adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis, dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah.
Huruf... Huruf b Yang dimaksud dengan “pertanian lahan kering” adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering, seperti jagung, kacang, dan tanaman palawija lainnya.
Pasal 52
Cukup jelas. Pasal 53
Huruf a Yang dimaksud dengan "Industri Besar" adalah Kegiatan usaha industri oleh perorangan atau suatu badan, bentujuan untuk berproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Huruf b Yang dimaksud dengan "Industri Sedang" adalah Kegiatan usaha indutri oleh perorangan atau suatu badan, bentujuan untuk berproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara 200 juta rupiah s.d. 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
Huruf c Yang dimaksud dengan "Industri Rumah Tangga" adalah Kegiatan usaha indutri oleh perorangan, bertujuan untuk berproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Huruf a
Permukiman kepadatan penduduk tinggi diasumsikan lebih dari 4.000 jiwa/km2, kepadatan sedang diasumsikan 2.500 – 4.000 jiwa/km2.
-108-
huruf b Permukiman kepadatan penduduk rendah diasumsikan kurang dari 2.500 jiwa/km2.
Pasal 56
Cukup Jelas. Pasal 57
Cukup Jelas. Pasal 58
Ayat (2) Huruf a Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang
Pasal...
Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60
Cukup Jelas Pasal 61
Cukup Jelas Pasal 62
Huruf a Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat. huruf b Yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan yang terkait dengan ijin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Huruf c Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar \ kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan. Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan
-109-
preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang. Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.
Pasal 63
Cukup Jelas Pasal 64
Cukup Jelas Pasal 65
Cukup Jelas Pasal 66
Cukup jelas
Pasal...
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70
Cukup Jelas Pasal 71
Cukup Jelas Pasal 72
Cukup Jelas Pasal 73
Cukup Jelas Pasal 74
Cukup Jelas Pasal 75
Cukup Jelas Pasal 76
Cukup Jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79
Cukup jelas Pasal 80
Cukup Jelas Pasal 81
Cukup Jelas Pasal 82
Cukup Jelas Pasal 83
Cukup Jelas
-110-
Pasal 84 Cukup Jelas
Pasal 85 Cukup Jelas
Pasal 86 Cukup Jelas
Pasal 87 Cukup Jelas
Pasal 88 Cukup Jelas
Pasal 89 Cukup Jelas
Pasal 90 Cukup Jelas
Pasal... Pasal 91
Cukup Jelas Pasal 92
Cukup Jelas Pasal 93
Cukup Jelas Pasal 94
Cukup Jelas Pasal 95
Cukup Jelas Pasal 96
Cukup Jelas Pasal 97
Cukup Jelas Pasal 98
Cukup Jelas Pasal 99
Cukup Jelas Pasal 100
Cukup Jelas Pasal 101
Cukup Jelas Pasal 102
Cukup Jelas Pasal 103
Cukup Jelas Pasal 104
Cukup Jelas Pasal 105
Cukup Jelas Pasal 106
Cukup Jelas Pasal 107
Cukup Jelas
-111-
Pasal 108 Cukup Jelas
Pasal 109 Cukup Jelas
Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Cukup jelas Pasal 112 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1311
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 - 2031
II. Penjelasan Umum
10. Ruang wilayah Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
11. Secara geografis, Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur
Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-106°44’ Bujur Timur dan 5°58’-6°21’ Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas: e. sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, f. sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota
Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta; g. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan
Kabupaten Lebak; dan h. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten
Lebak. Jarak antara pusat Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 (tiga puluh) kilometer, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi
-112-
jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.
12. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Peraturan Daerah ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.
4. untuk...
13. untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
14. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan
daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.
15. Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri
atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan akan mempunyai pusat-pusat pelayanan berupa pusat-pusat kegiatan, menurut besarannya, mempunyai skala pelayanan yang terhirarki mulai dari pelayanan skala desa, skala kecamatan, skala kabupaten sampai dengan skala provinsi. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang
-113-
merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan.
16. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan
dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan.
17. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
9. pengendalian... 18. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui
perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dikenai sanksi adminstratif dan /atau sanksi pidana.
11. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
g. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; h. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; i. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam
wilayah kabupaten; j. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
k. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan l. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
Oleh karena itu penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten ini dilakukan dengan memperhatikan:
g. perkembangan permasalahan dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
h. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
i. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten dan pembangunan kecamatan;
j. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; k. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan l. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.
-114-
12. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional,
optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek ganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRW kabupaten mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.
11. RTRW... 14. RTRW Kabupaten memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata
guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW kabupaten ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan jaringan persampahan, sistem penyediaan air minum, sistem jalur dan ruang persampahan, sistem penyediaan air minum, sistem jalur dan ruang evakuasi bencanaa, sistem pembuangan air limbah dan sistem jaringan , sistem pembuangan air limbah dan sistem jaringan drainase. Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta kawasan strategis.
15. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW
kabupaten ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama pembangunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri ata arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
16. RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 sampai dengan 2031, disusun
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara subtansi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi Banten tahun 2010 – 2030, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan
-115-
RTRW Kabupaten, sedang secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.
II. Pasal Demi Pasal Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal... Pasal 4
Cukup jelas. Pasal 5
Huruf a Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana. Huruf b Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang " adalah gambaran pola ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana.
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7
Cukup jelas Pasal 8 Ayat (4) Huruf a
Untuk melaksanakan reklamasi diperlukan suatu regulasi operasional Pasal 9
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan sistem pusat pelayanan adalah simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten yang disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem pusat kegiatan kabupaten yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada. Pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kabupaten. Pengembangan pusat pusat pelayanan kabupaten diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah
-116-
sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatanruangyangada. Dalam pusat pusat kegiatan dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat-pusat kegiatan kabupaten mempunyai fungsi:
a. ekonomi... d. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang; e. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan
keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
f. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.
Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan pusat kegiatan dalam Peraturan Daerah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas. Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya. Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat-pusat kegiatan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat-pusat kegiatan saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa. Huruf b Yang dimaksud dengan rencana sistem jaringan prasarana wilayah adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12
-117-
Cukup jelas Pasal 13
Huruf a Yang dimaksud dengan sistem prasarana utama adalah prasarana transportasi yang menghubungkan antar pusat kegiatan. Huruf b Yang dimaksud dengan sistem prasarana lainnya dapat meliputi jaringan prasarana lingkungan, mencakup prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri atas sistem jaringan persampahan, sumber air minum kota, jalur evakuasi bencana dan sistem jaringan prasarana kabupaten.
Pasal...
Pasal 14 Ayat (2) Huruf a Sistem jaringan transportasi darat merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai danau dan penyeberangan. Huruf c Sistem jaringan transportasi laut merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri dari tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Huruf d Sistem jaringan transportasi udara merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri dari tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Ayat (2) Huruf a
Yang dimaksud dengan “terminal tipe B” adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan
-118-
angkutan perdesaan, atau dapat pula menjadi persinggahan angkutan antar kota antar Provinsi yang melalui.
Huruf c Yang dimaksud dengan “terminal tipe C” adalah terminal yang melayani kendaraan umum terutama untuk angkutan perdesaan.
Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal...
Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Huruf b
Sistem jaringan telekomunikasi merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan perlengkapannya yang digunakanya yang digunakan dalam berkomunikasi. Huruf c Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai, cekungan air tanah dan daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.
Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29
Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33
Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36
Huruf a
-119-
Sistem jaringan persampahan merupakan sistem pengelolaan sampah yang dikelola mulai dari awal sampah itu terjadi sampai dengan pada pengolahannya yang mempunyai prinsip dapat didaur ulang. Huruf b Sistem penyediaan air minum merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Huruf c Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana merupakan penyediaan jalur-jalur yang berupa jalan darat serta ruang aman bagi para pengungsi jika terjadi bencana tsunami. Huruf d Sistem jaringan pembuangan air limbah merupakan pengelolaan air limbah meliputi : 3. sistem pembuangan air limbah setempat (on site system) yaitu sistem
pembuangan air limbah yang dilakukan secara individual (perseorangan) melalui pengolahan dan pembuangan air limbah limbah setempat.
2. sistem...
4. sistem pembuangan air limbah terpusat (off site system) yaitu sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
Huruf e Sistem jaringan drainase merupakan sistem prasarana yang befungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup Jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:
5. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten 6. daya dukung dan daya tamping lingungan hidup wilayah
Kabupaten 7. kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi
dan lingkungan; dan 8. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Ayat (1) Huruf b
-120-
Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnyadi dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.
Pasal...
Pasal 44 Huruf d
Kawasan cagar budaya merupakan kawasan perlindungan untuk melestarikan benda-benda yang mem untuk melestarikan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal 46 Cukup jelas
Pasal 47 Ayat (1) Huruf d RTH kawasan perkotaan meliputi, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, sempadan sungai di wilayah perkotaan, sempadan situ di wilayah perkotaan, sempadan jalan di wilayah perkotaan, sempadan SUTT dan SUTET di wilayah perkotaan, sempadan rel kereta api wilayah perkotaan, sempadan gas wilayah perkotaan dan pekarangan bangunan wilayah perkotaan. Ayat (6) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin
-121-
pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pertanian lahan basah” adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis, dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah.
Huruf... Huruf b Yang dimaksud dengan “pertanian lahan kering” adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering, seperti jagung, kacang, dan tanaman palawija lainnya.
Pasal 52
Cukup jelas. Pasal 53
Huruf a Yang dimaksud dengan "Industri Besar" adalah Kegiatan usaha industri oleh perorangan atau suatu badan, bentujuan untuk berproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Huruf b Yang dimaksud dengan "Industri Sedang" adalah Kegiatan usaha indutri oleh perorangan atau suatu badan, bentujuan untuk berproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara 200 juta rupiah s.d. 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
Huruf c Yang dimaksud dengan "Industri Rumah Tangga" adalah Kegiatan usaha indutri oleh perorangan, bertujuan untuk berproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Huruf a
-122-
Permukiman kepadatan penduduk tinggi diasumsikan lebih dari 4.000 jiwa/km2, kepadatan sedang diasumsikan 2.500 – 4.000 jiwa/km2. huruf b Permukiman kepadatan penduduk rendah diasumsikan kurang dari 2.500 jiwa/km2.
Pasal 56
Cukup Jelas. Pasal 57
Cukup Jelas. Pasal 58
Ayat (2) Huruf a Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang
Pasal...
Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60
Cukup Jelas Pasal 61
Cukup Jelas Pasal 62
Huruf a Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat. huruf b Yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan yang terkait dengan ijin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Huruf c Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar \ kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan. Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan
-123-
penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang. Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.
Pasal 63
Cukup Jelas Pasal 64
Cukup Jelas Pasal 65
Cukup Jelas Pasal 66
Cukup jelas
Pasal...
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70
Cukup Jelas Pasal 71
Cukup Jelas Pasal 72
Cukup Jelas Pasal 73
Cukup Jelas Pasal 74
Cukup Jelas Pasal 75
Cukup Jelas Pasal 76
Cukup Jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79
Cukup jelas Pasal 80
Cukup Jelas Pasal 81
Cukup Jelas Pasal 82
-124-
Cukup Jelas Pasal 83
Cukup Jelas Pasal 84
Cukup Jelas Pasal 85
Cukup Jelas Pasal 86
Cukup Jelas Pasal 87
Cukup Jelas Pasal 88
Cukup Jelas Pasal 89
Cukup Jelas Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal... Pasal 91
Cukup Jelas Pasal 92
Cukup Jelas Pasal 93
Cukup Jelas Pasal 94
Cukup Jelas Pasal 95
Cukup Jelas Pasal 96
Cukup Jelas Pasal 97
Cukup Jelas Pasal 98
Cukup Jelas Pasal 99
Cukup Jelas Pasal 100
Cukup Jelas Pasal 101
Cukup Jelas Pasal 102
Cukup Jelas Pasal 103
Cukup Jelas Pasal 104
Cukup Jelas Pasal 105
Cukup Jelas Pasal 106
-125-
Cukup Jelas Pasal 107
Cukup Jelas Pasal 108
Cukup Jelas Pasal 109
Cukup Jelas Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Cukup jelas Pasal 112 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1311
Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-126-
Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-127-
Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-128-
Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
tentang RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
Tabel Jalan Lokal Kabupaten Tangerang
-129-
NO RUAS JALAN KECAMATAN
1 Rajeg - Kampung Pulo Rajeg
2 Pasirgadung - Sukaharja Cikupa - Pasarkemis - Sindang Jaya
3 Sindang Panon - Sindang Sono Dua Sindang Jaya
4 Gembong - Tobat Balaraja - Jayanti
5 Kampung Waru - Kampung Putat Sindang Jaya
6 Wanakerta - Sindang Jaya Sindang Jaya
7 Sentul - Pete Balaraja - Tigaraksa
8 Seglog - Cisereh Tigaraksa
9 Pasir Gatot - Munjul Cisoka - Solear
10 Ranca Gede - Jeunjing Cisoka
11 Pesanggrahan - Cilame Solear
12 Kutruk - Sodong Jambe - Tigaraksa
13 Pasir Kihiang - Solear Solear
14 Ranca Buaya - Taban Jambe
15 Tanah Merah Wetan - Ds.Gempol Pondok Aren - Ciputat
16 Ranca Labuh - Ribut Kemeri
17 Situ Gadung - Dangdang Pagedangan - Cisauk
18 Dangdeur-Sukamantri - Pangkat Jayanti
19 Anggris - Curugsangereng (ke Pagedangan) Legok
20 Keusik ( Kukun) - Kendal Karet Legok
21 Putat Satu - Senen Legok
22 Cayur - Dangdang Cisauk
23 Pasilian - Cijeruk Kronjo - Mekar Baru
-130-
24 Gandaria - Waliwis Mekar Baru
25 Cipaeh - Kosambi Dalam Gunung Kaler - Mekar Baru
26 Kresek - Onyam / Carenang Pintu Kresek - Gunung Kaler
27 Pos Sentul - Parahu Balaraja - Ceplak
28 Dukuh - Cilakar Cikupa - Panongan
29 Serdang Wetan - Babat Panongan - Legok
30 Panongan - Ciakar Cikupa
31 Kelapa Dua - Pakulonan Kelapa Dua
32 Suradita - Anamui Cisauk
33 Cilongok - Pangadegan Pasarkemis
34 Kutajaya - Kutabumi Pasarkemis
35 Putat - Leles Pasarkemis
36 Sukaharja - Wanakerta Sindang Jaya
37 Kukun - Sarakan Rajeg - Sepatan
38 Jati - Tanjakan Mauk - Rajeg
39 Kedung Dalem - Kedung Putat Mauk
40 Teluknaga II - Kebon Cau Teluknaga
41 Kebon Cau - Kampung Melayu Teluknaga
42 Kampung Besar - Lemo Teluknaga
43 Kawedaran - badak Anom Pasarkemis
44 Serdang Wetan - Caringin/Jaya Legok
45 Curug - Ranca Gong Curug - Legok
46 Sampora - Engineering Pertanian Cisauk
47 Gembong - Megu Balaraja - Cisoka
-131-
48 Megu - Solear Cisoka - Solear
49 Kedung - Sidoko Gunung Kaler
50 Ranca Gede - Sidoko Gunung Kaler
51 Daon - Kemeri Rajeg - Kemeri
52 Kronjo - Pulo Cangkir Kronjo
53 Sodong - Batas Bogor (Singabangsa) Jambe
54 Tanjakan - Ranca Bango Rajeg
55 Buniayu - Cirumpak/Rancailat Kresek - Kronjo
56 Gebang - Sukatani Rajeg
57 Kedongdong - Cisereh Tigaraksa
58 Ranca Bango - Rembangsari Rajeg
59 Cirumpak - Kandayakan - Gagawarung Kronjo
60 Jl.Legok Babakan Santri - Carang Pulang Legok
61 Kp. Tarisi - Ciater - Panongan Panongan
62 Bitung - Ds. Kadu Cikupa - Curug
63 Jl. Pasir Randu - Sempur - Jl. Raya Curug Cikipa - Curug
64 Jl. Kp. Sentul - Ds. Cukanggalih Cikupa
65 Bungaok - Caringin Legok
66 Cukanggalih - Bitung Cikupa - Curug
67 Ciakar - Cipari Cikupa
68 Talaga - Talaga Sari Cikupa
69 Jl. Sukanegara - Cikupa
70 Taban - Sukamanah Jambe
71 Jl. Cilame - Kp. Cigaling Jambe
-132-
72 Mekarsari - Ranca Buaran - Taban Jambe
73 Pete - Kedongdong Tigaraksa
74 Pasir Bolang - Cogreg Tigaraksa
75 Pasir Gintung - Jayanti Jayanti
76 Ceplak - Tobat Cariu Pintu Balaraja
77 Kp. Angsana - Nagreg - Bugel Tigaraksa
78 Kp. Jengkol - Kp. Manggu Cisoka
79 Jl. Lingkar - Caringin Cisoka
80 Jl. Pasir Gintung - Ranca Leutik Jayanti
81 Cikareo - Cireundeu Solear
82 Jl. Lingkar Cisoka Cisoka
83 Jl. Tamiang - Tenggulun Gunung Kaler
84 Kresek - Nambo Gunung kaler
85 Tamiang - Kemuning Gunung Kaler - Kresek
86 Cipaeh - Sambi Doyong Gunung Kaler
87 Jl. Masuk Ps. Kronjo - Pasar Kronjo
88 Jl. Kp. Linduk - Pangenjahan Kronjo
89 Cirako - Cijeruk Mekar Baru
90 Pegadingan - Cijeruk - Waliwis Mekar Baru
91 Muncung - Waliwis Kronjo
92 Rajeg Mulia - Tanjakan Mekar Rajeg
93 Gembong - Jawa Ringan Rajeg
94 Jl. Rajawli - Rajeg Rajeg
95 Gandaria - Cambai - Sukatani Rajeg
-133-
96 Lingkar Komp. Perm. Vet. Rajeg
97 Ds. Sindang asih - Ds. Sindang Sono Sindang Jaya
98 Sindang Sono - Sindang Jaya Sindang Jaya
99 Kp. Dadap - Sepatan Sepatan
100 Lingkar - Sepatan Sepatan
101 Jl. Kedaung Barat - Jatimulya Sepatan Timur
102 Kp. Kelor - Gempol sari Sepatan
103 Mekar Jaya - Ds. Karet Sepatan
104 Kp. Buaran Asem - Tj. Anom Ds. Krg. Serang Mauk
105 Ranca Labuh - Banyawakan Kemeri
106 Jl. Kp. Mahi - Kiara Payung Pakuhaji
107 Karolina - Cibentek Mauk
108 Kp. Lontar - Pelelangan Kemeri
109 Rawa Kepuh - Encle - Laksana Pakuhaji
110 Kp. Baru Jarak - Boni Sari Kidul Pakuhaji
111 Kp. Laksana - Kp. Rawa Badak Pakuhaji
112 Kp. Kelor - Pondok Kelor Sepatan Timur
113 Kp. Lonceng - Tanjung Pasir Teluknaga
114 Kp. GRP. Ds. Muara - Tegal Angus Teluknaga
115 Jl. Rawalini - Pintu Kapuk Teluknaga
116 Ds. Salembaran - Bbk. Asem Teluknaga Kosambi - Teluknaga
117 Ds. Rawa Lumpang - Tawang - Kosambi Barat Kosambi
118 Jl. Cengklong - Jatimulya Kosambi
119 Jl. Bayur - Lebak wangi Sepatan Timur
-134-
120 Cihuni - Lengkong Kulon Serpong
121 Pagedangan - Lengkong Kulon - Bojong Gintung Kidul
Pagedangan - Serpong
122 Lingkar Pasar Kemis Pasarkemis
123 Kutabumi - RM Padang Kosambi
124 Kemeri - Klebet Kosambi
125 Jati - Pekayon Sukadiri
126 Kalibaru - Kp. Alar/kohod Pakuhaji
127 Kohod - Kp. Alar Sukadiri
128 Sodong (Tiparmadrasah) - Tiparpojok Jambe
129 Benda - Rancalabuh Sukamulya - Kronjo
130 Cukanggalih - Dukuh Curug - Cikupa
131 Jl. Kedung Jaya - Sukakarya Teluknaga
132 Jl. Ds. Jatake - Kel. Babakan Kec. Legok Pagedangan - Legok
133 Jln. Bunar - Benda Sukamulya
134 Jln. Saga - Bunar Sukamulya
135 Daarel Qolam - Jl. Ahmad Rifa'i Jayanti
136 Sempur - Pasir Muncang Jayanti
137 Jl Kp. Ciakar - Jl. Raya Pagedangan (Simpang Tiga Ds. Cicalengka)
Pagedangan
138 Jl. Ds. Cijantra (Kp. Asem) - Kp. Sawah Ds. Lengkong Kulon
Pagedangan - Serpong
139 Jl. Kp. Gunung Batu - Ds. Cicalengka Pagedangan
140 Kp.Carang Pulang - Kantor Kelurahan - Perumahan Catalina
Pagedangan - Kelapa
141 Jl. Kp.Jatake - Kp. Jaha Kirai Ds.Malangnengah Legok
142 Jl. Kp. Jatake - Ranca Galih - Ds.Malangnengah Legok
143 Jl. Warung Enah Ds. Karang Tengah - Ds. Mekar Wangi
Pagedangan
-135-
144 Jl. Mola gar - Perumahan Puspitek Pagedangan
145 Jl. Depan Kantor Polsek Pagedangan - Kp.Tegal Pagedangan
146 Jl. Rancagede - Engeenering Pertanian Pagedangan
147 Jl. H. Samen Cirarab - Bojong Kamal Legok
148 Cisiuh Babakan - Caringin Palasari Legok
149 Bojong Bubulak - Babakan Barat legok
150 Jl. Curug Kulon - Cukanggalih Curug
151 Jl. Korelet - Ranca Kelapa -Panongan Panongan
152 Samprok - Sukamulya Cikupa
153 Jl. Sukamulya - Cihideung Cikupa
154 Jl. Talagasari - Pasir Gadung Cikupa
155 Jl. Kemiri - Nibung Kemeri
156 Cibebek (Klebet) - Lontar Kronjo
157 Jl. Kosambi Asem Ds. Kosambi - Kp. Jablang Ds. Sukadiri
Sukadiri
158 Ds. Mekar Kondang - Tuis - Tegalsari Ds. Kayu Bongkok
Sukadiri
159 Ds. Rawakidang - Ds. Buaran Mangga Kec. Pakuhaji
Sukadiri - Pakuhaji
160 Jl. Ganepo - kec. Sukadiri Sukadiri
161 Jl. Jati talang Ds. Buaran Jati - Gintung Pulo - Pulo Ceger
Sukadiri - Rajeg
162 Jl. Desa Sangereng -Talagaasem Balaraja
163 Jl. Ds. Sukamurni - Dangdeur Balaraja
164 Jl. Irigasi Tobat - Balaraja Balaraja
165 Grudug Gede - Karet Sepatan
166 Pisangan Cicere - Pisanganaries Sepatan
167 Jl.Pondok Jaya - Cikapling Sepatan
-136-
168 Ds. Gandaria - Ds. Blubuk Kronjo - Kresek
169 Cijeruk - Waliwis Kidul Mekar Baru
170 Sasak - Cibaru Mekar Baru
171 Mekarsari - Jantungeun Kulon Jambe
172 Sukamanah -Cilejet Jambe
173 Taban - Lame - Batok Jambe
174 Cisalak - Kp. Koja Solear
175 Selapanjang - Rancamanggu Cisoka
176 Kendal Dua - Pondok Dua Sindang Jaya
177 Kp. Baru - Gelam - Belimbing Kosambi
178 Tanah merah - Sangiang Sepatan
179 Pasilian - Kresek Kronjo - Kresek
180 Klebet – Ranca Labuh Kemiri
181 Lembang Sari – Ranca Labuh Rajeg - Kemiri
182 Badak Anom – Sindang Asih Sindang Jaya
183 Sindang Jaya – Sindang Panon Sindang Jaya
184 Wanakerta – Cibadak Sindang Jaya - Cikupa
185 Ruas Jalan Suka Asih Pasar Kemis
186 Pabuaran – Solear Jayanti – Cisoka - Solear
187 Mekar Bakti – Curug Kulon Panongan – Curug
188 Sukamulya – Mekar Bakti Cikupa – Panongan
189 Benda – Merak Sukamulya
190 Karang Serang – Gintung Sukadiri
191 Sepatan – Kedaung Sepatan – Sepatan Timur
-137-
192 Bojong Renged – Kosambi Timur Teluknaga – Kosambi
193 Tigaraksa – Sodong Tigaraksa
194 Ruas Jalan Panongan Panongan
195 Ruas jalan Cikasungka Solear
196 Ruas jalan Bantar Panjang Tigaraksa
197 Tipar raya – Daru Jambe
198 Ranca Iyuh – Ciangir Panongan – Legok
199 Ciangir – Serdang Kulon Legok – Panongan
200 Mekar Jaya – Ranca Iyuh Panongan
201 Jatimulya – Dadap Kosambi
202 Kadu Jaya – Bojong Nangka Curug – Kelapa Dua
203 Suka Bakti - Rancagong Curug - Legok
204 Tanjakan - Jatiwaringin Rajeg – Mauk
205 Rajeg Mulya – Tanjakan Mekar Rajeg
206 Mekar Sari – Pisangan Jaya Rajeg – Sepatan
207 Gintung - Sukasari Sukadiri – Rajeg
208 Ruas Jalan Sindang Sari Pasar Kemis
209 Kutajaya - Sukamantri Pasar Kemis
210 Gelam Jaya – Karet Pasar Kemis – Sepatan
211 Lebak Wangi - Kedaung Sepatan Timur
212 Buaran Bambu – Gaga Pakuhaji
213 Pondok Jaya – Laksana Sepatan – Pakuhaji
214 Kampung Melayu Barat - Muara Teluknaga
215 Salembaran Jati – Salembaran Jaya Kosambi
-138-
216 Ruas Jalan Cengklong Kosambi
217 Ruas Jalan Sindang Panon Sindang Jaya
218 Lembangsari - Pangarengan Rajeg
219 Kemiri – Klebet Kemiri
220 Pasir - Blukbuk Kronjo
221 Pasilian – Waliwis Kronjo – Mekar Baru
222 Pagenjahan - Tamiang Kronjo – Mekar Baru – Gunung Kaler
223 Muncung – Mekar Baru Kronjo – Mekar Baru
224 Tamiang - Cipaeh Gunung Kaler
225 Jenggot – Ranca Gede Mekar Baru – Gunung Kaler
BUPATI TANGERANG,
ttd.
ISMET ISKANDAR
Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
tentang RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-139-
Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
tentang RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-140-
Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-141-
Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-142-
Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-143-
Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-144-
Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-145-
Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-146-
Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-147-
Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-148-
Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-149-
LAMPIRAN XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tentang RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
TABEL KONDISI EKSISTING DAN RENCANA KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KAWASAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TANGERANG
NO KECAMATAN
LUAS
KAWASAN
PERKOTAAN
(Ha)
RTH EKSISTING RTH RENCANA
PUBLIK PRIVAT (HALAMAN
RUMAH, KANTOR DAN
PERTOKOAN/TEMPAT
USAHA)
HUTAN
KOTA
(Ha)
TAMAN
LINGKUNGAN
(Ha)
TPU
(Ha)
SEMPADAN
SITU (Ha)
SEMPADAN
SUNGAI (Ha)
SEMPADAN
SUTT DAN
SUTET (Ha)
SEMPADAN
PIPA GAS
(Ha)
JUMLAH
LUAS (Ha)
PROSENTASE
(%) TERHADAP
WILAYAH
1 Cisoka .802,39 - 126,17 18,02 - 1,74 - - 146 83,03 540,72 0,94%
2 Solear 2.002,90 - 140,20 0,03 - 3,51 - - 164 53,90 600,87 1,04%
3 Tigaraksa 4.874,00 8,00 341,18 48,74 - 54,67 1,38 3,18 457,15 178,66 1.462,20 2,54%
4 J a m b e 2.438,00 - 170,72 24,38 - 21,28 - - 216 53,09 731,66 1,27%
5 Cikupa 4.268,00 - 298,76 42,68 12,03 33,41 23,88 - 411 326,19 1.280,40 2,22%
6 Panongan 3.073,64 - 215,15 30,74 3,88 13,56 - 2,40 265,73 92,10 922,09 1,60%
7 C u r u g 2.741,00 - 191,87 27,41 7,96 - 3,64 2,63 233,51 264,06 822,30 1,43%
8 Kelapa Dua 2.438,00 - 170,66 24,38 9,13 68,29 9,60 0,90 282,96 206,88 731,40 1,27%
9 L e g o k 3.435,63 - 240,49 34,36 8,83 15,99 2,19 - 302 176,12 1.030,69 1,79%
10 Pagedangan 4.569,00 - 319,83 45,69 17,23 86,21 - 220,08 689,04 290,53 1.370,70 2,38%
11 Cisauk 2.777,00 - 194,39 27,77 17,26 30,85 - - 270 157,97 833,10 1,45%
12 Pasar Kemis 2.146,26 - 150,24 21,46 10,20 23,51 8,77 1,40 215,58 240,06 643,88 1,12%
13 Sindang Jaya 2.250,32 - 157,52 22,50 - 24,82 4,21 - 209 187,33 675,10 1,17%
14 Balaraja 3.306,57 - 231,46 33,07 - 17,44 6,93 1,37 290,26 238,11 991,97 1,72%
15 Jayanti 1.633,77 - 114,36 16,34 - 18,79 4,94 1,06 155,49 85,10 490,13 0,85%
16 Sukamulya 1.173,56 - 82 11,74 - 5,22 - - 99 102,22 352,07 0,61%
17 K r e s e k 705,81 - 49,41 7,06 32,27 20,45 - - 109 32,17 211,74 0,37%
18 Gunung Kaler 496,56 - 34,76 4,97 15,70 - - 55 33,52 148,97 0,26%
19 K r o n j o 430,88 - 30,16 4,31 10,23 15,77 - - 60 43,09 129,26 0,22%
20 Mekar Baru 266,01 - 18,62 2,66 - 9,65 - - 31 36,66 79,80 0,14%
21 M a u k 529,84 - 37,09 5,30 - 3,91 - - 46 18,99 158,95 0,28%
22 K e m i r i 434,21 - 30,39 4,34 9,99 5,54 - 2,65 52,91 23,42 130,26 0,23%
23 Sukadiri 129,80 - 9,09 1,30 - 14,81 - 25,20 8,67 38,94 0,07%
24 R a j e g 2.190,58 - 153,34 21,91 - 10,40 0,19 4,74 190,57 205,52 657,17 1,14%
-151-
25 Sepatan 1.189,55 - 83,27 11,90 9,67 29,48 7,58 0,78 142,68 123,11 356,87 0,62%
26 Sepatan Timur
1.008,16 - 70,57 10,08 - 15,97 - 1,14 97,76 99,20 302,45 0,53%
27 Pakuhaji 1.743,45 - 122,04 17,43 - 50,07 5,04 - 195 78,62 523,04 0,91%
28 Teluknaga 1.294,18 - 90,59 12,94 - 24,40 1,55 - 129 129,42 388,25 0,67%
29 Kosambi 2.203,71 - 154,26 22,04 - 28,68 - - 205 215,91 661,11 1,15%
JUMLAH
11.420,37 - 799,43 114,20 29,89 208,68 14,35 9,31 1.175,86 982,61 3.426,11 30,00%
TOTAL RTH PUBLIK
9,99%
TOTAL RTH
PRIVAT
8,60%
BUPATI TANGERANG,
ttd.
ISMET ISKANDAR
Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-153-
Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 12 OKTOBER 2011
-154-
Lampiran XIX : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tentang RTRW
Kabupaten Tangerang Tahun 2011 - 031
Nomor
: 13 TAHUN 2011
Tanggal
: 12 OKTOBER 2011
TABEL PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN TANGERANG
NO
SUDUT
KEPENTINGAN KSN KSP KSK
1 Ekonomi Bagian Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur
PKWp Perkotaan Kecamatan Balaraja
kawasan penyangga Bandara Soekarno-Hatta di kec. Kosambi dan Kec. Teluknaga
2
PKWp Perkotaan Kecamatan Teluknaga
PKL Perkotaan Kecamatan Tigaraksa
3
PKL Perkotaan Kecamatan Kronjo
4
PKLp Perkotaan Kecamatan Mauk
5
PKLp Perkotaan Kecamatan Kosambi
6
PKLp Perkotaan Kecamatan Pasar Kemis
7
PKLp Perkotaan Kecamatan Sepatan
8
PKLp Perkotaan Kecamatan Cikupa
9
PKLp Perkotaan Kecamatan Kelapa Dua
10
PKLp Perkotaan Kecamatan Curug
11
Kawasan Dryport Kecamatan Jambe
12
Kawasan Perbatasan Kecamatan Jambe
13
PLTU Lontar
14 Reklamasi Pantura
15 Sosial Budaya PKL Perkotaan Kecamatan Tigaraksa
16 Daya Dukung Lingkungan Hidup
Kawasan Penyangga Bandara Soekarno Hatta
PKWp Perkotaan Kecamatan Balaraja
17
PKWp Perkotaan Kecamatan Teluknaga
18 PKL Perkotaan Kecamatan Tigaraksa
19 PKL Perkotaan Kecamatan Kronjo
20 PKLp Perkotaan Kecamatan Mauk
21 PKLp Perkotaan Kecamatan Kosambi
22 PKLp Perkotaan Kecamatan Pasar Kemis
23 PKLp Perkotaan Kecamatan Sepatan
24 PKLp Perkotaan Kecamatan Cikupa
-155-
25
PKLp Perkotaan Kecamatan Kelapa Dua
26 PKLp Perkotaan Kecamatan Curug
27 Kawasan Dryport Kecamatan Jambe
28 Kawasan Perbatasan Kecamatan Jambe
29 PLTU Lontar
30 Reklamasi Pantura
31 Teknologi Tinggi PLTU Lontar
BUPATI TANGERANG,
ttd.
ISMET ISKANDAR
Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran XX XX XX XX : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tentang
RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 Nomor : 13 TAHUN 2011 Tanggal : 12 OKTOBER 2011
TABEL TABEL TABEL TABEL
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2011 INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2011 INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2011 INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2011 ---- 2031203120312031
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 AAAA PerwujudanPerwujudanPerwujudanPerwujudan Struktur RStruktur RStruktur RStruktur Ruanguanguanguang aaaa Perwujudan pusat pelayananPerwujudan pusat pelayananPerwujudan pusat pelayananPerwujudan pusat pelayanan 1. Penyusunan RDTR
Kecamatan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
2. Penyusunan RDTR Kecamatan Balaraja
Kecamatan Balaraja
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
3. Penyusunan RDTR Kecamatan Teluknaga
Kecamatan Teluknaga
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
4. Penyusunan RDTR Kecamatan Kronjo
Kecamatan Kronjo
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
5. Penyusunan RDTR Kecamatan Mauk
Kecamatan Mauk
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
6. Penyusunan RDTR Kecamatan Kosambi
Kecamatan Kosambi
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
7. Penyusunan RDTR Kecamatan Sepatan
Kecamatan Sepatan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
8. Penyusunan RDTR Kecamatan Pasar Kemis
Kecamatan Pasar Kemis
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
9. Penyusunan RDTR Kecamatan Cikupa
Kecamatan Cikupa
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
10. Penyusunan RDTR Kecamatan Kemiri
Kecamatan Kemiri
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
11. Penyusunan RDTR Kecamatan Jayanti
Kecamatan Jayanti
APBD Kabupaten
Dinas Tata Ruang
-157-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Tangerang 12. Penyusunan RDTR
Kecamatan Jambe Kecamatan Jambe
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
13. Penyusunan RDTR Kecamatan Cisauk
Kecamatan Cisauk
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
14. Penyusunan RDTR Kecamatan Pagedangan
Kecamatan Pagedangan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
15. Penyusunan RDTR Kecamatan Legok
Kecamatan Legok
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
16. Penyusunan RDTR Kecamatan Panongan
Kecamatan Panongan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
17. Penyusunan RDTR Kecamata Rajeg
Kecamatan Rajeg
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
18. Penyusunan RDTR Kecamatan Sepatan Timur
Kecamatan Sepatan Timur
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
19. Penyusunan RDTR Kecamatan Pakuhaji
Kecamatan Pakuhaji
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
20. Penyusunan RDTR Kecamatan Sukadiri
Kecamatan Sukadiri
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
21. Pengembangan PPL Desa Buaran Jati
Kecamatan Sukadiri
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
22. Pengembangan PPL Desa Gandaria
Kecamatan Mekarbaru
APBD Kabupaten
Dinas Tata Ruang
-158-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Tangerang
23. Pengembangan PPL Desa Laksana
Kecamatan Pakuhaji.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
24. Pengembangan PPL Desa Ranca Bango
Kecamatan Rajeg
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
bbbb
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan jaringan jaringan jaringan jaringan jalan dan jembatanjalan dan jembatanjalan dan jembatanjalan dan jembatan
1. Pengembangan jaringan jalan tol Tangerang–Merak
Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja
APBN
Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum/PT. Jasa Marga
2. Ruas Jalan Raya Serang Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti
APBN
Ditjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum
3. Ruas jalan Kronjo-Mauk-Teluknaga-Bandara Soekarno-Hatta
Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru
APBD Provinsi Banten
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
4. Ruas jalan Tigaraksa-Cisoka-Cikuya-Cikasungka
Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka dan Kecamatan
APBD Provinsi Banten
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
-159-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Solear
5. Ruas jalan Malangnengah-Ranca Kelapa-Kutruk-Tigaraksa,
Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa
APBD Provinsi Banten
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
6. Ruas jalan Cisauk-Jaha Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok
APBD Provinsi Banten
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
7. Ruas jalan Cisauk-Kranggan Kecamatan Cisauk APBD Provinsi Banten
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
8. Ruas jalan Bitung-Curug-Legok Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok
APBD Provinsi Banten
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
9. Ruas jalan Karawaci–Legok–Parungpanjang
Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok
APBD Provinsi Banten
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
10. Ruas jalan Bojong-Pemda Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
11. Ruas jalan Cikupa-Pasar Kemis Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Pasar Kemis,
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
12. Ruas jalan Jatiuwung – Pasar Kecamatan Pasar APBD Dinas Bina Marga dan
-160-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Kemis kemis Kabupaten Tangerang
Pengairan
13. Ruas Sepatan - Mauk Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji,Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
14. Ruas jalan Cadas - Sepatan Kecamatan Sepatan APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
15. Ruas jalan Kronjo - Pejamuran Kecamatan Kronjo APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
16. Ruas jalan Balaraja-Ceplak Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Sukamulya
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
17. Ruas jalan Kutruk-Jambe Kecamatan Jambe APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
18. Ruas jalan Kresek–Jenggot Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekar Baru
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
19. Ruas jalan Kresek-Pejamuran Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekar Baru
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
20. Ruas jalan Ceplak-Kresek Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
-161-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
21. Ruas jalan Sempur-Saradan-Patrasana
Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Curug
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
22. Ruas jalan Cisoka–Carenang–Jayanti
Kecamatan Kresek dan Kecamatan Jayanti
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
23. Ruas jalan Jayanti-Megu Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Jayanti
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
24. Ruas jalan Cisoka-Megu Kecamatan Cisoka APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
25. Ruas jalan Cangkudu-Cisoka Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
26. Ruas jalan Cikuya-Stasiun KA Cikuya
Kecamatan Solear APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
27. Ruas jalanTigaraksa-Cikuya
Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
.
28. Ruas jalanCibadak-Tigaraksa Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
29. Ruas jalan Tigaraksa-Jambe Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Jambe
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
30. Ruas jalan Jambe-Batok Kecamatan Jambe
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
-162-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
31. Ruas jala Kutruk-Tapos Kecamatan Jambe dan Kecamatan Tigaraksa
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
32. Ruas jalan Serdang Kulon-Serdang Wetan
Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
33. Ruas jalan Pasar Korelet-Serdang Kulon
Kecamatan Panongan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
34. Ruas jalan Cikupa-Serdang Kulon
Kecamatan Cikupa, dan kecamatan Panongan.
APBD Kabupaten Tangerang .
Dinas Bina Marga dan Pengairan
35. Ruas jalan Curug-Peusar
Kecamatan Cikupa, dan kecamatan Panongan.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
36. Ruas jalan Curug-Binong
Kecamatan Curug
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
37. Ruas jalan Jatake (batas Kota Tangerang-Binong)
Kecamatan Curug
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
38. Ruas jalan Binong-Bencongan
Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
39. Ruas jalan Bencongan-Kelapa Dua
Kecamatan Kelapa Dua
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
-163-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
40. Ruas jalan Curug-Carang Pulang
Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
41. Ruas jalan pagedangan-Legok
Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
42. Ruas jalan Pagedangan-Lengkong Kulon-Cihuni
Kecamatan Pagedangan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
43. Ruas jalan Cisauk-Rumpin
Kecamatan Cisauk APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
44. Ruas jalan Jambu-Patra
Manggala
Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
45. Ruas jalan Rajeg-Mauk
Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
46. Ruas jalan Pasar Kemis-Rajeg Kecamatan Pasar
Kemis dan Kecamatan Rajeg.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
47. Ruas jalan Gintung-Sukadiri
Kecamatan Sukadiri
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
48. Ruas jalan Cituis-Sukadiri
Kecamatan Sukadiri
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
49. Ruas jalan Gardu-Tanah merah
Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
-164-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Timur dan Kecamatan Pakuhaji
50. Ruas jalan Sepatan-Kedaung Barat
Kecamatan sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
51. Ruas jalan Bayur Sangego-Kedaung Barat
Kecamatan Sepatan Timur
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
52. Ruas jalan Kedaung Barat-Kali Baru (Kohod)
Kecamatan Sepatan Timurdan Kecamatan Pakuhaji
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
53. Ruas jalan Bojong Renged-Teluknaga
Kecamatan Teluknaga.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
54. Ruas jalan Teluknaga-Tanjung Pasir
Kecamatan Teluknaga
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
55. Ruas jalan Pangkalan-Tanjung Burung
Kecamatan Teluknaga
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
56. Ruas jalan Rawa rengas-Kosambi
Kecamatan Kosambi
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
57. Ruas jalan Jatimulya-Dadap
Kecamatan Kosambi
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
-165-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
58. Ruas jalan Merak-Buni Ayu
Kecamatan Sukamulya
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
59. ruas jalan Buniayu–Jambu Kecamatan Sukamulya
dan Kecamatan Rajeg Ka
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
60. Ruas jalan Daon-Jambu Kecamatan Rajeg APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
61. Ruas jalan Kukun-Daon Kecamatan Rajeg APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
62. Ruas jalan Kukun-Cadas Kecamatan Sepatan,
Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
63. Ruas jalan Muncul-Suradita Kecamatan Cisauk APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
64. Peningkatan jalan lokal Tesebar di wilayah
kabupaten APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
65. Peningkatan Jembatan Kelapa
Dua
Kecamatan Kelapa Dua
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
cccc Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jalan dan JembatanJembatanJembatanJembatan
Dinas Bina Marga dan Pengairan
1. Ruas jalan tol Sepatan Timur–Pakuhaji–Teluknaga–Kosambi–Bandara Soekarno Hatta
Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi
APBN
Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum/PT. Jasa Marga
-166-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
2. Ruas jalan tol Balaraja–Serpong Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan
APBN
Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum/PT. Jasa Marga
3. Ruas jalan tolLingkar Utara mulai dari Cikupa–Rajeg–Mauk - tol JORR II
Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk
APBN
Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum/PT. Jasa Marga
4. Pembukaan pintu tol ke arah Merak di pintu tol Balaraja Timur.
Kecamatan Balaraja
APBN
Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum/PT. Jasa Marga
5. Pembukaan pintu tol ke arah
Merak di pintu tol Cikupa.
Kecamatan Cikupa
APBN
Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum/PT. Jasa Marga
6. Ruas jalan Balaraja – Kelapa dua, yang merupakan bagian dari ruas MRT (Mass Rapid Transport) Balaraja - Cikarang
Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua.
APBN
Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum/PT. Jasa Marga
7. Ruas jalan pesisir pantai dari Kohod–Tanjung Burung–Tanjung Pasir–Muara–Lemo–Salembaran Jaya–Kosambi Barat–Kosambi Timur–Dadap
Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga dan kecamatan Kosambi
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
8. Ruas jalan pesisir pantai dari kecamatan Mekar APBD Dinas Bina Marga dan
-167-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Jenggot–Muncung–Kronjo–Pagedangan Ilir–Lontar –Karanganyar–Patra Manggala–Mauk Barat–Mauk Timur–Ketapang
Baru, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Mauk
Kabupaten Tangerang
Pengairan
9. Ruas jalan poros tengah meliputi ruas jalan Cikupa–Sindangjaya–Rajeg–Mauk–Kawasan Reklamasi
KecamatanCikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
10. Ruas jalan sejajar dengan jalan tol dari Desa Bunder, Kecamatan Cikupa–Desa Cibadak, Kecamatan Balaraja
Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Balaraja
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
11. Ruas jalan Cadas–Kukun–Benda–Buniayu–Jengkol
Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
12. Ruas jalan Peusar–Budimulya–
Bojong–Jalan Raya Serang
Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
13. Ruas jalan Desa Margasari–Desa Mekar Bakti
Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
14. Ruas jalan Sampora–Pakulonan Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua
APBD Kabupaten Tangerang/ swasta
Dinas Bina Marga dan Pengairan / swasta
-168-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
15. ruas jalan yang menghubungkan wilayah daratan Kabupaten Tangerang dengan rencana pengembangan Kawasan Reklamasi di pantai utara
Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Mauk
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
16. Ruas jalan Balaraja-Sindang
Jaya
Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Sindang Jaya
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
17. Ruas jalan melingkar Situ
Garukgag
Kecamatan Kresek APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
18. Ruas jalan sejajar Kali Perancis Kecamatan Kosambi APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
19. jembatan yang menghubungkan kecamatan Pagedangan dan Serpong (Kota tangerang Selatan)
Kecamatan Pagedangan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
20. jembatan yang menghubungkan kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Panongan
Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
21. jembatan yang menghubungkan kecamatan Sepatan Timur dan Kota Tangerang
Kecamatan Sepatan Timur.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
22. jembatan Sukadiri Kecamatan Sukadiri APBD Kabupaten
Dinas Bina Marga dan Pengairan
-169-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Tangerang
23. Jembatan Dadap I Kecamatan Kosambi APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
24. Jembatan Dadap II Kecamatan Kosambi APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
dddd PengembanganPengembanganPengembanganPengembangan sarana dan sarana dan sarana dan sarana dan Prasarana PerhubunganPrasarana PerhubunganPrasarana PerhubunganPrasarana Perhubungan
1. Pengembangan terminal
penumpang type B
Kecamatan Balaraja
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi
2. Pembangunan terminaal
Penumpang type B
Kecamatan Teluknaga
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi
3. Pembangunan terminal type A APBN Kemenhub
4. Pembangunan terminal type C Seluruh Kecamatan
APBD. Kab. Tangerang
Dinas Perhubungan, Komunikasi & informasi
5. Pembangunan terminal type B terpadu/terminal antaramoda
Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Cisauk.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi
6. Peningkatan jembatan timbang Kecamatan Legok; Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kosambi.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi
7. Pengembangan pelayanan
angkutan penyeberangan
Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Teluknaga.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi
8. Pengembangan sistem Kecamatan Legok; Kecamatan Cisauk,
APBN PT. Kereta Api Indonesia
-170-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Double track/rel ganda Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe dan Kecamatan Cisoka.
9. Pengembangan stasiun kereta
api Daru
Kecamatan Jambe
APBN PT. Kereta Api Indonesia
10. Pembangunan terminal
pelabuhan
Kawasan reklamasi
swasta swasta
11. Pembangunan pelabuhan
Khusus batubara
Kecamatan Kronjo
swasta swasta
12. Pengembangan Bandara
Soekarno-Hatta
Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga.
APBN
Ditjen Perhubungan Udara, Kementrian Perhubungan
13. Pengembangan Bandara
Budiarto
Kecamatan Legok
APBN Ditjen Perhubungan Udara, Kementrian Perhubungan
eeee Pengembangan JaringanPengembangan JaringanPengembangan JaringanPengembangan Jaringan
Kelistrikan dan gasKelistrikan dan gasKelistrikan dan gasKelistrikan dan gas
1. Pengembangan jaringan SUTET 500 Kilovolt
Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Pasar
APBN PLN
-171-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Kresek.
2. Pembangunan jaringan baru SUTET 500 (lima ratus) kilovolt
Kecamatan Kresek, Kecamatan Rajeg,Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur;
APBN PLN
3. Pengembangan jaringan SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt
Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Kresek, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Kelapa Dua serta Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan–Kecamatan Bojonegara Kota Cilegon yang melintasi wilayah Kabupaten Tangerang;
APBN PLN
-172-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
4. pengembanganPLTULontarkapasitas 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) megawatt
Kecamatan Kemiri APBN PLN
5. pengembangan gardu induk 150 (seratus lima puluh) kilovolt
Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Kresek.
APBN PLN
6. Pengembangan jaringan pipa gas
Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka
APBN PGN
7. pembangunan SPBG Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi,
Swasta
swasta
-173-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Legok, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Cisoka.
8. pengembangan jaringan gas Serpong–Merak;
Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti;
APBN
Pertamina
9. rencana pembangunan jalur pipa transmisi gas
Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Jayanti
APBN
PGN
10. pengembangan jaringan gas
Avtur ke Bandara Soekarno-
Hatta
Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi
APBN
PGN
-174-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
ffff Pengembangan JaringanPengembangan JaringanPengembangan JaringanPengembangan Jaringan TelekoTelekoTelekoTelekomunikasimunikasimunikasimunikasi
1. pengembangan jaringan primer ruas jalan Tangerang-Merak
Swasta/telkom
Swasta/telkom
2. pengembangan jaringan
sekunder
tersebar di seluruh kecamatan
Swasta/telkom Swasta/Telkom
3. Pembangunan Menara
Telekomunikasi bersama
tersebar di seluruh kecamatan
Swasta
Swasta
gggg Pengembangan jaringan sungai dan Pengembangan jaringan sungai dan Pengembangan jaringan sungai dan Pengembangan jaringan sungai dan danaudanaudanaudanau
1. Peningkatan fungsi sungai
Lintas provinsi Sungai Cisadane dan Sungai Cidurian
APBN Ditjen SDA Kementrian Pekerjaan Umum
2. Peningkatan fungsi sungai lintas kabupaten
Sungai Cicayur, Sungai Cirarab, Sungai Cisabi dan Kali Perancis.
APBD Provinsi Banten
Balai Besar Ciliwung-Cisadane
3. Peningkatan fungsi sungai wilayah kabupaten
Sungai Ciapus, Sungai Ciasin, Sungai Cibarebeg, Sungai Cibiuk/Cilaku, Sungai Cibolang, Sungai Cibugel, Sungai Cicalengka, Sungai Ciconteng, Sungai Cigarukgak, Sungai Cimauk, Sungai Cijantra, Sungai Cikakalen, Sungai Cikolear, Sungai Cileuleus, Sungai Cilongo,
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
-175-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Sungai Cilongok, Sungai Cilowong, Sugai Cimaneuh, Sungai Cimanceuri, Sungai Cimatuk, Sunagai Ciodeng, Sungai Cipasilian, Sungai Cipayaeun, Sungai Cirajeun, Sungai Cirangon, Sungai Cirumpak, Sungai Cisauk, Sungai Ciselatip, Sungai Cisoge, Sungai Cituis, Kali Ketapang, Kali Kramat, Kali Apung dan Sungai Tahang.
4. Peningkatan fungsi situ/danau Situ Pondok, Situ Cilongok, Situ Pasir gadung, Situ Kelapa Dua, Situ Cihuni, Situ Jengkol, Situ Ranca Ilat, Situ Waluh, Situ Garukgak, Situ Patrasana, Situ Gabus, Situ Genggong, Situ Setingin, Situ Gede, Situ Kepuh, Situ Gelam, Situ Warung Rebo, dan Situ Jambu.
APBD Provinsi banten/APBN
Dinas Pengairan Provinsi/Ditjen SDA Kementrian Pekerjaan Umum
-176-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
hhhh Pengembangan jaringan Pengembangan jaringan Pengembangan jaringan Pengembangan jaringan irigasiirigasiirigasiirigasi
1. Perbaikan saluran irigasi tersebar di seluruh kecamatan
APBN dan APBD Kabupaten Tangerang
Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Bina Marga dan Pengairan
2. Perbaikan bangunan air tersebar di seluruh kecamatan
APBN dan APBD Kabupaten Tangerang
Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Bina Marga dan Pengairan
iiii Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan airairairair baku untuk baku untuk baku untuk baku untuk air minumair minumair minumair minum
3. Pembangunan prasarana dan
sarana air baku
Sungai Cisadane dan Sungai Cidurian
APBD Kabupaten Tangerang
PDAM
4. Pengendalian penggunaan air
tanah dangkal
Tersebar di seluruh kecamatan
APBD Kabupaten Tangerang
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang
jjjj pengendalian banjirpengendalian banjirpengendalian banjirpengendalian banjir
1. rehabilitasi saluran drainase Tersebar di seluruh
kecamatan APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang
2. normalisasi Sungai Cisadane
dan Sungai Cidurian
Sungai Cisadane dan Sungai Cidurian
APBN Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
3. normalisasi Sungai Cimanceuri Sungai Cimanceuri APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang
4. Pembangunan tandon air Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Jambe, Kecamatan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang
-177-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Teluknaga, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Solear, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kresek, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Tigaraksa,dan Kecamatan Balaraja
kkkk pengembangan sistem jaringan pengembangan sistem jaringan pengembangan sistem jaringan pengembangan sistem jaringan persampahanpersampahanpersampahanpersampahan
1. pengembangan akses dari
kawasan sumber penghasil sampah menuju lokasi TPS
Tersebar di seluruh kecamatan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Kebersihan Pertamanan, dan Pemakaman
2. pengadaan sarana
persampahan
Tersebar di seluruh kecamatan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Kebersihan Pertamanan, dan Pemakaman
3. penyediaan TPS
Tersebar di seluruh kecamatan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Kebersihan Pertamanan, dan Pemakaman
llll pengembanganpengembanganpengembanganpengembangan sistem sistem sistem sistem penyediaan air minumpenyediaan air minumpenyediaan air minumpenyediaan air minum
1. Pengembangan sumber air
minum zona Cibaja Utara Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Jayanti,
APBD Kabupaten Tangerang
PDAM
-178-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
2. Pengembangan sumber air minum zona CibajaSelatan
Kecamatan Cisoka, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Panongan dan Kecamatan Jambe;
APBD Kabupaten Tangerang
PDAM
3. Pengembangan sumber air minum zona Cipacul
Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok;
APBD Kabupaten Tangerang
PDAM
4. Pengembangan sumber air minum zona Sepatan Plus
Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg;
APBD Kabupaten Tangerang
PDAM
5. Pengembangan sumber air
minum zona Pakumas Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Sukadiri;
APBD Kabupaten Tangerang
PDAM
6. Pengembangan sumber air
minum zona Bojongered
Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi
APBD Kabupaten Tangerang
PDAM
7. Pengembangan sumber air minum zona Kejori
Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Kemiri
APBD Kabupaten Tangerang
PDAM
4. Pengembangan perpipaan air minum
Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Tigaraksa
APBD Kabupaten Tangerang
PDAM
-179-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Kecamatan Cisauk, Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Solear.
5. Pengembangan pipa air minum curah
Kecamatan Pasar kemis, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang jaya, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti.
Swasta Swasta
mmmm Program evakuasi bencanaProgram evakuasi bencanaProgram evakuasi bencanaProgram evakuasi bencana
Pemasangan rambu–rambu petunjuk arah evakuasi
Kecamatan Kronjo,
Kecamatan Kemiri,
Kecamatan Mauk;
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
nnnn PengembanganPengembanganPengembanganPengembangan sistem air sistem air sistem air sistem air limbahlimbahlimbahlimbah
1. peningkatan kapasitas pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja(IPLT)
Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur;
APBD Kabupaten Tangerang
Badan Lingkungan Hidup Daerah
2. pengembangan sistem air
limbah setempat
Tersebar di seluruh kecamatan
APBD Kabupaten Tangerang
Badan Lingkungan Hidup Daerah
3. pembangunanIPLT baru Desa Suradita
Kecamatan Cisauk. APBD
Kabupaten Tangerang
Badan Lingkungan Hidup Daerah
4. Pengembangan jaringan air
limbah komunal
Perumahan skala besar
Swasta Swasta
-180-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
BBBB Perwujudan Pola RuangPerwujudan Pola RuangPerwujudan Pola RuangPerwujudan Pola Ruang
aaaa Kawasan lindungKawasan lindungKawasan lindungKawasan lindung
1. Revitalisasi hutan bakau Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mekar Baru, dan Kecamatan Kronjo.
APBN Kementerian Kehutanan
2. pembangunan hutan kota Kecamatan
Tigaraksa APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
3. Pengembangan taman
lingkungan kawasan perkotaan
Tersebar di seluruh kecamatan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
4. Peghijauan kawasan
sempadan pantai
Sepanjang pantai Utara Kabupaten
APBD Kabupaten Tangerang
Badan Lingkungan Hidup Daerah
5. Penghijauan kawasan
sempadan sungai
Sepanjang kiri-kanan sungai di kabupaten
APBD Kabupaten Tangerang
Badan Lingkungan Hidup Daerah
6. Penghijauan kawasan
sempadan situ/danau
Sepanjang sisi situ/danau
APBD Kabupaten Tangerang
Badan Lingkungan Hidup Daerah
bbbb KKKKawasan budi dayaawasan budi dayaawasan budi dayaawasan budi daya
1. Program pengembangan pertanian lahan basah
Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Saepatan Timur,
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Pertanian dan Peternakan
-181-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Kecamatan Pakuhaji, kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mekarbaru, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Gunung kaler, Kecamatan Kresek, Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Sukadiri.
2. pengembangan kawasan peternakan
Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Jambe, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Pertanian dan Peternakan.
-182-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Gunung Kaler.
3. pengembangan kawasan
agropolitan
Kecamatan Sepatan dan Sepatan Timur.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Pertanian dan Peternakan
4.
engembangan kawasan minapolitan;
Kecamatan Kronjo APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Pertanian dan Peternakan / Dinas Perikanan dan Kelautan
5.
encana pembangunan kawasan industri maritim
Kecamatan Pakuhaji Swasta Swasta
6.
embangunan industri pengolahan hasil laut
Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Mekarbaru
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perikanan dan Kelautan
7. Pengembangan kawasan
industri Tersebar di seluruh wilayah kabupaten Tangerang
swasta swasta
8. Pengembangan kawasan
Wisata
a) pariwisata alam Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Kelapa Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Kresek, Kecamatan Kresek, Kecamatan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata
-183-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Kelapa Dua.
b) pariwisata budaya Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Mauk, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Solear, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Sepatan; dan Kecamatan Cisauk.
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata
c) pariwisata buatan
1) pembangunan
wisata edukasi
Kecamatan Teluknaga
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata
2) penangkaran buaya Kecamatan Teluknaga
swasta swasta
3) Bumi Perkemahan
Kitri Bhakti.
Kecamatan Curug APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata
9. Program pengembangan kawasan permukiman;
a. pengembangan prasarana Kecamatan Cisauk, APBN Kementerian
-184-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
dan sarana Kawasan Siap Bangun (KASIBA)
Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Solear
Perumahan Rakyat
b. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman nelayan
Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
10. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara;
Kecamatan Cikupa, Kecamatan Kelapa Dua, dan Kecamatan Mauk.
APBN Kementerian Pertahanan dan Keamanan
11. pengembangan pos pemadam kebakaran;
Kecamatan Legok, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Panongan, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sepatan, danKecamatan Kosambi
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Kebakaran
12. pengembangan pusat
rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan;
Kecamatan Jambe APBN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
-185-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
13. pengembangan kompleks
sekolah pelayaran;
Kecamatan Sukadiri APBN Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
14. pengembangan tempat
pemakaman umum
a. TPU zona besar Kecamatan Cisauk, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Teluknaga;
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
b. TPU zona kecamatan
Tersebar di seluruh kecamatan
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
c. TPU zona swasta
Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Jambe
swasta swasta
-186-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
dan Kecamatan Kosambi
C.C.C.C. Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten
aaaa Perwujudan kawasan strategis Perwujudan kawasan strategis Perwujudan kawasan strategis Perwujudan kawasan strategis PKWp BalarajaPKWp BalarajaPKWp BalarajaPKWp Balaraja
1. pengembangan perumahan Kecamatan Balaraja APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang
2. peningkatan jaringan
prasarana dan sarana dasar perkotaan
Kecamatan Balaraja APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang
3. penataan kegiatan
perdagangan dan jasa Kecamatan Balaraja APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
4. pengembangan kawasan
industri swasta swasta
bbbb Perwujudan kawasan strategis Perwujudan kawasan strategis Perwujudan kawasan strategis Perwujudan kawasan strategis PKWp TeluknagaPKWp TeluknagaPKWp TeluknagaPKWp Teluknaga
1. pengembangan perumahan Kecamatan
Teluknaga APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
2. peningkatan jaringan
prasarana dan sarana dasar perkotaan
Kecamatan Teluknaga
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
3. Penataan kegiatan
perdagangan dan jasa Kecamatan Teluknaga
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
cccc Perwujudan kawasan strategis PKL Perwujudan kawasan strategis PKL Perwujudan kawasan strategis PKL Perwujudan kawasan strategis PKL TigaraksaTigaraksaTigaraksaTigaraksa
1. Pengembangan pusat
Pemerintahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa
APBD Kabupaten
Bappeda, Dinas Kebersihan,
-187-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Tangerang Pertamanan, dan Pemakaman, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan
2. Penataan kegiatan
perdagangan dan jasa Kecamatan Tigaraksa
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
3. pengembangan perumahan Kecamatan
Tigaraksa APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
4. pengembangan kawasan
industri Kecamatan Tigaraksa
swasta swasta
5. peningkatan jaringan
prasarana dan sarana dasar perkotaan
Kecamatan Tigaraksa
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
dddd Perwujudan kawasan strategis PKL Perwujudan kawasan strategis PKL Perwujudan kawasan strategis PKL Perwujudan kawasan strategis PKL KronjoKronjoKronjoKronjo
1. Pengembangan perikanan
tambak
Kecamatan Kronjo APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perikanan dan Kelautan
2. Pengembangan tempat pelelangan ikan
Kecamatan Kronjo APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perikanan dan Kelautan
3. pengembangan perumahan APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
4. Peningkatan prasarana dan
sarana dasar perkotaan Kecamatan Kronjo APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
5. penataan kawasan
perdagangan dan jasa Kecamatan Kronjo APBD
Kabupaten Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas
-188-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Tangerang Cipta Karya
eeee Perwujudan kawasan strategis PKLp Perwujudan kawasan strategis PKLp Perwujudan kawasan strategis PKLp Perwujudan kawasan strategis PKLp MaukMaukMaukMauk
1. Pengembangan dan
peningkatan jaringan irigasi teknis
Kecamatan Mauk APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Bina Marga dan Pengairan
2. pengembangan perumahan Kecamatan Mauk APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
3. peningkatan prasarana dan
sarana dasar perkotaan Kecamatan Mauk APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
4. penataan kawasan
perdagangan dan jasa Kecamatan Mauk APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
5. Revitalisasi kawasan hutan
bakau Kecamatan Mauk APBN Kementrian Kehutanan
ffff Perwujudan Kawasan Strategis PKLp Perwujudan Kawasan Strategis PKLp Perwujudan Kawasan Strategis PKLp Perwujudan Kawasan Strategis PKLp KosambiKosambiKosambiKosambi
1. penataan kegiatan
perdagangan dan jasa Kecamatan Kosambi APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
2. Pengembangan perumahan Kecamatan Kosambi APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
3. Pengembangan kawasan
pergudangan Kecamatan Kosambi swasta swasta
4. Pengembangan prasarana dan
sarana dasar perkotaan Kecamatan Kosambi APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
gggg
Perwujudan Kawasan Strategis PKLp Perwujudan Kawasan Strategis PKLp Perwujudan Kawasan Strategis PKLp Perwujudan Kawasan Strategis PKLp
-189-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Pasar KemisPasar KemisPasar KemisPasar Kemis
1. penataan kegiatan
perdagangan dan jasa Kecamatan Pasar Kemis
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
2. pengembangan perumahan Kecamatan Pasar
Kemis APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
3. peningkatan jaringan
prasarana dan sarana dasar perkotaan
Kecamatan Pasar Kemis
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
4. Pengembangan perumahan
skala besar swasta swasta
5. pengembangan kawasan
industri swasta swasta
hhhh Perwujudan Kawasan StrategPerwujudan Kawasan StrategPerwujudan Kawasan StrategPerwujudan Kawasan Strategis PKLp is PKLp is PKLp is PKLp SepatanSepatanSepatanSepatan
1. penataan kawasan
perdagangan dan jasa Kecamatan Sepatan APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
2. pengembangan perumahan Kecamatan Sepatan APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
3. peningkatan jaringan
prasarana dan sarana dasar perkotaan
Kecamatan Sepatan APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
iiii
Perwujudan Kawasan Strategis PKLp Perwujudan Kawasan Strategis PKLp Perwujudan Kawasan Strategis PKLp Perwujudan Kawasan Strategis PKLp CikupaCikupaCikupaCikupa
1. pengembangan kawasan
industri
Kecamatan Cikupa swasta swasta
2. penataan kegiatan Kecamatan Cikupa APBD Dinas Perindustrian dan
-190-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
perdagangan dan jasa Kabupaten Tangerang
Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
3. pengembangan perumahan Kecamatan Cikupa APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
4. peningkatan jaringan
prasarana dan sarana dasar perkotaan
Kecamatan Cikupa APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
jjjj
Perwujudan kawasan strategis PKLp Perwujudan kawasan strategis PKLp Perwujudan kawasan strategis PKLp Perwujudan kawasan strategis PKLp Kelapa duaKelapa duaKelapa duaKelapa dua
1. Pengembangan perumahan Kecamatan Kelapa
Dua APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
2. penataan kegiatan
perdagangan dan jasa Kecamatan Kelapa Dua
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
3. peningkatan jaringan
prasarana dan sarana dasar perkotaan
Kecamatan Kelapa Dua
APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Cipta Karya
4. pengembangan perumahan
skala besar Kecamatan Kelapa Dua
swasta swasta
kkkk Perwujudan kawasan strategis PKLp Perwujudan kawasan strategis PKLp Perwujudan kawasan strategis PKLp Perwujudan kawasan strategis PKLp CurugCurugCurugCurug
1. pengembangan kawasan
industri dan pergudangan Kecamatan Curug swasta swasta
2. penataan kegiatan
perdagangan dan jasa Kecamatan Curug APBD
Kabupaten Tangerang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
3. pengembangan perumahan Kecamatan Curug swasta swasta
4. peningkatan prasarana dan
sarana dasar perkotaan Kecamatan Curug APBD
Kabupaten Dinas Cipta Karya
-191-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
Tangerang
llll
Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis DryportDryportDryportDryport
1. Studi kelayakan
Pembangunan Dryport Kecamatan Jambe APBD
Kabupaten Tangerang
Bappeda
2. Pembangunan Dryport dan prasarana pendukung
Kecamatan Jambe APBD Kabupaten Tangerang/ swasta
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomasi
mmmm
Perwujudan Kawasan strategis Perwujudan Kawasan strategis Perwujudan Kawasan strategis Perwujudan Kawasan strategis sekitar Bandara Soekarnosekitar Bandara Soekarnosekitar Bandara Soekarnosekitar Bandara Soekarno---- HattaHattaHattaHatta
1. perluasan Bandara Soekarna-
Hatta Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perhubungan
2. peningkatan prasarana
Transportasi menuju bandara dan sekitar Bandara
Kecamatana Kosambi
Swasta Swasta
nnnn
Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan Kawasan Strategis PerbatasPerbatasPerbatasPerbatasan an an an dengan dengan dengan dengan DKI JakartaDKI JakartaDKI JakartaDKI Jakarta
1. penataan kegiatan perdagangan dan jasa
Kecamatan Kosambi APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya
2. Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perbatasan
Kecamatan kosambi APBD Kabupaten Tangerang
Dinas Tata Ruang
oooo
Perwujudan Kawasan Strategis PLTU Perwujudan Kawasan Strategis PLTU Perwujudan Kawasan Strategis PLTU Perwujudan Kawasan Strategis PLTU
-192-
NoNoNoNo Program UtamaProgram UtamaProgram UtamaProgram Utama LokasiLokasiLokasiLokasi Tahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun PelaksanaanTahun Pelaksanaan
Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
2016201620162016---- 2020202020202020
2022022022021111---- 2022022022025555
2022022022026666---- 2031203120312031
LontarLontarLontarLontar
1. Pengkajian Dampak
lingkungan PLTU Lontar
Kecamatan Kemiri APBD Kabupaten Tangerang
Badan Lingkungan Hidup Daerah
pppp
Perwujudan Kawasan Perwujudan Kawasan Perwujudan Kawasan Perwujudan Kawasan strategis strategis strategis strategis RRRReklamasi eklamasi eklamasi eklamasi
1. penyusunan KLHS reklamasi Kawasan reklamasi swasta Swasta
2. Penyusunan Masterplan
Kawasan reklamasi Kawasan reklamasi swasta Swasta
3. Pelaksanaan pembangunan Reklamasi
Kawasan reklamasi
swasta Swasta
BUPATI TANGERANG,BUPATI TANGERANG,BUPATI TANGERANG,BUPATI TANGERANG,
ttd.ttd.ttd.ttd. ISMET ISKANDARISMET ISKANDARISMET ISKANDARISMET ISKANDAR
-193-
LAMPIRAN XXI : Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 - 2031
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 OKTOBER 2011
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
A. KAWASAN PERKOTAAN
1 Pusat Kegiatan
PKN merupakan kawasan
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan perumahan, perhotelan, industri skala nasional dan internasional, pembangunan stasiun kereta api, terminal bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), terminal bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), pembangunanterminal peti kemas, pasar regional, Perbankan, pertokoan grosir, pelabuhan perikanan, kegiatan pembangunan reklamasi laut, pergudangan, rumah sakit regional, pertahanan dan keamanan, perkantoran dan kegiatan lainnya yang mempunyai skala pelayanan internasional dan nasional b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pembangunan menara telekomunikasi, gardu induk listrik, pemancar radio, normalisasi sungai, dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pertambakan, pembangunan fasilitas kebandarudaraan, pariwisata, penelitian, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pembangunan instalasi air minum, serta kegiatan lain yang bersinergi dan mendukung kegiatan seperti pada huruf a di atas.
a. Dalam kawasan B1: 1. KDB tinggi lebih dari 75% 2. KLB minimal 20 lantai 3. KDH minimal 10% b. Dalam kawasan B2 : 1. KDB sedang antara 20% - 75% 2. KLB maksimal 8 lantai 3. KDH minimal 10% c. Dalam kawasan B3 : 1. KDB rendah antara 5% - 20% 2. KLB maksimal 4 lantai 3. KDH minimal 50% d. Dalam kawasan B4 : 1. KDB rendah maksimal 5% 2. KLB maksimal 2 lantai 3. KDH minimal 50% e. Dalam kawasan B5 : 1. KDB sangat rendah kurang dari 5% 2. KLB maksimal 1 lantai 3. KDH minimal 70% f. Dalam kawasan B6 : 1. KDB sangat rendah kurang dari 5% 2. KLB maksimal 1 lantai 3. KDH minimal 70% g. Dalam kawasan N1 : 1. KDB sangat rendah kurang dari 5% 2. KLB maksimal 1 lantai 3. KDH minimal 70%
Sebagai PKN dalam kawasan Jabodetabek
Nasional (PKN) perkotaan yang berfungsi Puncur, maka terdapat zona-zona Non
untuk melayani kegiatan Budidaya 1, disebut zona N1, zona Budi
skala internasional, nasional, daya disebut zona B, terdiri dari zona B1,
atau beberapa provinsi zona B2, zona B3, zona B4, zona B5, dan
zona B6. Serta Zona Penyangga yang
terdiri dari zona P1, zona P2, dan P5.
-194-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian pasir, galian tanah dan kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup, pembangunan perumahan ataupun industri di kawasan sawah beririgasi teknis, dan kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
h. Dalam kawasan P1 : merupakan zona perairan pantai, berfungsi menjaga zona N1 dari kerusakan pantai. i. Dalam kawasan P2 : merupakan zona perairan pantai berfungsi menjaga zona N1 dari kerusakan pantai., berpotensi untuk penyelenggaraan reklamasi, dengan jarak dari titik surut terendah minimal 200 meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 meter, dengan koefisien zona terbangun maksimal 40 % j. Dalam kawasan P5 merupakan zona perairan pantai yang berpotensi untuk penyelenggaraan reklamasi dengan koefisien zona terbangun maksimal 45 %
2 PKWp Kawasan pusat perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pasar regional, perbankan dan perkantoran, kantor pos besar, terminal bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), terminal bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), terminal peti kemas, pelabuhan perikanan, perumahan, stadion olahraga, industri dan pergudangan, stasiun kereta api, pertokoan grosir, bioskop, swalayan, hotel berbintang, perguruan tinggi, rumah sakit regional, puskesmas, gedung serbaguna, tempat ibadah skala regional, pertahanan dan keamanan, serta kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan sebagai PKWp.
a. Untuk kegiatan perkotaan seperti perkantoran, perdagangan dan jasa : 1. KDB tinggi lebih besar 75% 2. KLB minimal 9 lantai. 3. KDH minimal 10% 4. GSB minimal 3 meter 5. Menyediakan lahan parkir luas minimal 10% dari luas kawasan. 6. Kepadatan bangunan untuk komersil maksimal 80 unit/ha. 7. RTH minimal 10% dari luas kawasan. 8. menyediakan jalur pejalan kaki.
PKWp yang ada di Kabupaten Tangerang adalah : 1. PKWp Perkotaan Kecamatan Balaraja 2. PKWp Perkotaan Kecamatan Teluknaga
-195-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pembangunan menara telekomunikasi, gardu induk listrik, pemancar radio, normalisasi sungai, dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pertambakan, pariwisata, penelitian, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pembangunan instalasi air minum serta kegiatan lain yang bersinergi dan mendukung kegiatan seperti pada huruf a di atas. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian pasir, galian tanah dan kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup, pembangunan perumahan ataupun industri di kawasan sawah beririgasi teknis, dan kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
b. Untuk kegiatan permukiman :
1. KDB maksimal 80%
2. KLB maksimal 15 meter
3. KDH minimal 10%
4. GSB minimal berbanding lurus
dengan ruang milik jalan.
3 PKL dan PKLp Kawasan perkotaan yang a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pasar regional, bank perkreditan rakyat, perkantoran, kantor pos pembantu terminal penumpang type C, dermaga perikanan, perumahan, gedung serbaguna pertokoan, pergudangan, hotel, perguruan tinggi, toko swalayan, industri dan pergudangan serta kegiatan lain yang menunjang fungsi PKL maupun PKLp.
a. Untuk kegiatan perkotaan seperti perkantoran, perdagangan dan jasa : 1. KDB sedang antara 20% - 75% 2. KLB maksimal 8 lantai. 3. KDH minimal 30% 4. GSB minimal 3 meter 5. Menyediakan lahan parkir luas minimal 10% dari luas kawasan. 6. Kepadatan bangunan untuk komersil maksimal 80 unit/ha.
PKL dan PKLp yang ada di Kabupaten Tangerang terdiri atas : 1. PKL perkotaan Kecamatan Tigaraksa; 2. PKL perkotaan Kecamatan Kronjo; 3. PKLp perkotaan Kecamatan Mauk; 4. PKLp perkotaan Kecamatan Kosambi; 5. PKLp perkotaan Kecamatan Pasarkemis; 6. PKLp perkotaan Kecamatan Cikupa 7. PKLp perkotaan Kecamatan Sepatan 8. PKLp perkotaan Kecamatan Kelapa Dua;
berfungsi untuk melayani
kegiatan kabupaten/kota
dan beberapa kecamatan
-196-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pembangunan menara telekomunikasi, gardu induk listrik, pemancar radio, normalisasi sungai, dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pertambakan, pariwisata, penelitian, pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), pembangunan instalasi air minum serta kegiatan lain yang bersinergi dan mendukung kegiatan seperti pada huruf a di atas. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian pasir, galian tanah dan kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup, pembangunan perumahan ataupun industri di kawasan sawah beririgasi teknis, dan kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
7. RTH minimal 10% dari luas kawasan. 9. PKLp perkotaan Kecamatan Curug.
8. menyediakan jalur pejalan kaki.
b. Untuk kegiatan permukiman :
1. KDB maksimal 50%
2. KLB maksimal 9 meter
3. KDH minimal 30%
4. GSB minimal berbanding lurus
dengan ruang milik jalan.
4 PPK Merupakan kawasan a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman, pasar kecamatan, puskesmas, terminal bis type C, kantor pos pembantu, penginapan, pendidikan dasar sampai menengah, gedung olahraga serta kegiatan lain yang menunjang fungsi PPK. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemancar radio, penelitian, Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pembangunan menara telekomunikasi,
a. Untuk kegiatan perkotaan seperti perkantoran, perdagangan dan jasa : 1. KDB sedang antara 20% - 75% 2. KLB maksimal 8 lantai. 3. KDH minimal 30% 4. GSB minimal 3 meter 5. Menyediakan lahan parkir luas minimal 10% dari luas kawasan. 6. Kepadatan bangunan untuk komersil maksimal 80 unit/ha. 7. RTH minimal 10% dari luas kawasan.
PPK yang berada di Kabupaten Tangerang meliputi : 1. PPK perkotaan Kecamatan Mekar Baru; 2. PPK perkotaan Kecamatan Gunungkaler 3. PPK perkotaan Kecamatan Kresek; 4. PPK perkotaan Kecamatan Kemiri; 5. PPK perkotaan Kecamatan Sukamulya; 6. PPK perkotaan Kecamatan Sindang Jaya; 7. PPK perkotaan Kecamatan Jayanti; 8. PPK perkotaan Kecamatan Cisoka;
9. PPK perkotaan Kecamatan Solear;
perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan
skala kecamatan atau
beberapa desa.
-197-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
pariwisata, TPST skala kecamatan, pembangunan instalasi air minum skala kecamatan serta kegiatan lain yang mendukung kegiatan seperti pada huruf a di atas. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian pasir, galian tanah dan kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup, pembangunan perumahan ataupun industri di kawasan sawah beririgasi teknis, dan kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
8. menyediakan jalur pejalan kaki. 10. PPK perkotaan Kecamatan Jambe;
b. Untuk kegiatan permukiman : 11. PPK perkotaan Kecamatan Cisauk
1. KDB maksimal 50% 12. PPK perkotaan Kecamatan Pagedangan
2. KLB maksimal 9 meter 13. PPK perkotaan Kecamatan Legok;
3. KDH minimal 30% 14. PPK perkotaan Kecamatan Panongan;
4. GSB minimal berbanding lurus 15. PPK perkotaan Kecamatan Rajeg;
dengan ruang milik jalan. 16. PPK perkotaan Kecamatan Sepatan Timur
17. PPK perkotaan Kecamatan Pakuhaji;
18. PPK perkotaan Kecamatan Sukadiri;
B KAWASAN Wilayah yang mempunyai a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : pertanian, permukiman kepadatan rendah, gudang beras, pasar desa, puskesmas pembantu, Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, toko kelontong, kantor desa, perikanan, Koperasi Unit Desa (KUD), pengairan, penggembalaan, Posyandu, Peternakan skala lokal, gedung serbaguna, serta kegiatan lain yang menunjang pengembangan kawasan. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata alam, penelitian, menara telekomunikasi, pemancar radio, sarana irigasi, serta kegiatan lain yang menunjang kegiatan utama seperti tersebut pada huruf a.
a. KDB maksimal 40%
PERDESAAN kegiatan utama pertanian b. KLB maksimal 2 lantai
termasuk pengelolaan c. KDH minimal 50%
sumber daya alam dengan d. RTH menyesuaikan.
susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa
pemerintah, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi.
-198-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
meliputi kegiatan penambangan,
penggalian pasir (galian C) yang
merubah bentang alam, ekploitasi
sumber daya alam yang tidak disertai
kajian analisis dampak lingkungan,
bangunan vertikal melebihi KLB yang
ditentukan, serta kegiatan lain yang dapat
merusak kelestarian lingkungan.
1 PPL Pusat permukiman yang a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak (TK), Puskesmas pembantu, Pasar skala lokal, gedung pertemuan, Koperasi Unit Desa (KUD), Permukiman kepadatan rendah, gudang pertanian, gudang hasil pertanian, Posyandu, Gedung Olahraga, Lapangan olahraga, toko skala lokal, dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan kawasan. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata alam, penelitian, menara telekomunikasi, pemancar radio, sarana irigasi, serta kegiatan lain yang menunjang kegiatan utama seperti tersebut pada huruf a. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan, penggalian pasir (galian C) yang merubah bentang alam, ekploitasi sumber daya alam yang tidak disertai kajian analisis dampak lingkungan,
a. KDB maksimal 40%
PPL terdiri atas :
berfungsi untuk melayani b. KLB maksimal 2 lantai a. PPL Desa Buaran jati di Kecamatan
kegiatan skala antar desa. c. KDH minimal 50% Sukadiri.
d. RTH menyesuaikan. b. PPL Desa Gandaria di Kecamatan
Mekar Baru
c. PPL Desa Laksana di Kecamatan
Pakuhaji.
d. PPL Desa Rancabango di Kecamatan
Rajeg
-199-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
bangunan vertikal melebihi KLB yang
ditentukan, serta kegiatan lain yang dapat
merusak kelestarian lingkungan.
JARINGAN PRASARANA UTAMA
1 Transportasi Darat Berbagai jalan yang saling a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan pola ruang. 2. pemanfaatan sempadan jalan hanya untuk pembangunan pagar tembok yang tidak menghalangi jarak pandang, tugu dan taman. yang tidak menghalangi jarak pandang, tugu dan taman. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. pemanfaatan ruang dengan tingkat intensitas menengah sampai tinggi dan kecenderungan perkembangan ruangnya dibatasi. 2. pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan fasilitas pendukung yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. 3. pengaturan persimpangan sebidang pada bundaran, alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas dan persimpangan tidak sebidang baik dengan overpass maupun underpass pasda kawasan padat lalu lintas.
a. Jalan arteri primer 1. penetapan garis sempadan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. 2. kecepatan paling rendah 60 Km/jam 3. lebar badan jalan minimal 11 meter 4. jumlah jalan dibatasi b. Jalan kolektor primer 1. Kecepatan minimal 40 km/jam 2. jumlah jalan masuk dibatasi 3. lebar jalan minimal 9 meter. 4. Lebar ruang pengawasan jalan minimal 10 meter. c. Jalan lokal primer 1. Kecepatan minimal 20 km/jam 2. Lebar badan jalan minimal 7,5 meter. 3. Lebar ruang pengawasan jalan minimal 7 meter. 4. Jumlah jalan masuk tidak dibatasi d. Jalan kolektor sekunder 1. Kecepatan minimal 20 km/jam 2. Lebar badan jalan minimal 9 meter. 3. Jumlah jalan masuk tidak dibatasi e. Jalan lokal sekunder 1. Kecepatan minimal 10 km/jam 2. Lebar badan jalan minimal 7,5 meter. 3. Jumlah jalan masuk tidak dibatasi
Jaringan Jalan berkaitan satu dengan yang
lain, merupakan satu
kesatuan dalam memberi
lintasan secara
berkesinambungan bagi
pemakainya.
-200-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
4. pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan yang mengganggu aktivitas pada jalan. 2. pemanfaatan ruang pada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
Terminal Prasarana transportasi jalan a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan dan jalur kedatangan. 2. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan. 3. ruang tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum. 4. bangunan kantor terminal. 5. tempat tunggu penumpang/ pengantar/penjemput. 6. taman sebagai pembatas dan peneduh. 7. fasilitas penyandang cacat. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. fasilitas penunjang seperti : toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, ruang pengobatan, tempat penitipan barang, dan kios sarana komunikasi.
a. KDB maksimal 60%
Penumpang untuk keperluan memuat b. KLB maksimal 3 lantai
dan menurunkan orang serta c. KDH minimal 10%
mengatur kedatangan dan d. RTH minimal 20%
pemberangkatan kendaraan e. fasilitas parkir dengan luas
umum, merupakan salah satu minimal 20% dari luas kawasan
wujud simpul jaringan
transportasi
-201-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
2. selain kegiatan yang telah disebutkan pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu operasional terminal. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran operasional terminal.
Terminal Prasarana transportasi jalan a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. penyediaan fasilitas utama terminal barang 2. penyediaan gudang penyimpan/ pentipan barang. 3. bangunan kantor terminal. 4. tempat tunggu dan istirahat kendaraan 5. tempat ibadah 6. taman. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : penyediaan kantin, warung telekomunikasi, toilet dan ruang pengobatan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran op[erasional terminal barang.
a. KDB maksimal 60%
Barang untuk keperluan memuat b. KLB maksimal 3 lantai
dan menurunkan barang serta c. KDH minimal 10%
mengatur kedatangan dan d. RTH minimal 20%
pemberangkatan kendaraan e. dilengkapi fasilitas parkir dengan luas
umum, merupakan salah satu minimal 20% dari luas kawasan
wujud simpul jaringan f. dilengkapi fasilitas pejalan kaki
transportasi
Perkeretaapian rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. pembangunan kantor stasiun. 2. pembangunan rambu-rambu di sepanjang jalur kereta. 3. taman dan penghijauan 4. menara kontrol. 5. ruang tunggu 6. sarana parkir.
a. GSB : 1. sejajar tanah 15 meter 2. diatas talud 10 meter 3. didalam saluran 10 meter 4. di belokan GSP + 10 meter b. GSP : 1. Sejajar tanah 11 meter 2. Diatas talud 6 - 11 meter
-202-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
7. menara komunikasi.
3. Didalam saluran 6 -11 meter
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat 4. Di belokan 23 meter
meliputi sarana pendukung operasional
stasiun.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan
meliputi semua kegiatan yang dapat
menggangggu kelancaran operasional
perkeretaapian.
Sistem Jaringan Sistem jaringan transportasi a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. bangunan pelabuhan 2. kegiatan alur pelayaran. 3. tempat labuh. 4. tempat alih muat kapal. 5. kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal. 6. kegiatan pemanduan. 7. tempat perbaikan kapal 8. keperluan keadaan darurat. 9. penempatan kapal mati. 10. zona percobaan berlayar. 11. tempat pemeliharaan kapal 12. menara pengawas. 13. menara komunikasi. 14. area parkir di pelabuhan. 15. taman dan penghijauan. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pelabuhan sesuai dengan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan. 2. kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak
a. pelabuhan
Transportasi Laut terdiri atas tatanan 1. KDB maksimal 60%
kepelabuhanan dan alur 2. KLB maksimal 2 lantai
pelayaran. 3. KDH minimal 10%
4. RTH minimal 20%
5. dilengkapi fasilitas parkir dengan
luas minimal 20% dari luas kawasan
6. dilengkapi fasilitas pejalan kaki
7. dilengkapi dengan fasilitas ruang
tunggu
b. alur pelayaran akan ditetapkan lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
-203-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
mengganggu operasional pelayaran dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan angkutan dan penyeberangan dan alur pelayaran. 2. kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan jalur transportasi laut.
Sistem Jaringan Sistem jaringan transportasi a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. pembangunan bandar udara dan fasilitas penunjangnya. 2. penghijauan. 3. kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan. 4. kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasional penerbangan. 5. kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi 1. pemanfaatan ruang termasuk ruang udara dan perairan sekitar bandara secara terbatas serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu operasional penerbangan dan fungsi
a. bandara
Transportasi Udara terdiri atas tatanan 1. KDB maksimal 60 - 70%
kebandarudaraan dan ruang 2. KLB maksimal 8 lantai
udara untuk penerbangan. 3. KDH minimal 10%
4. RTH minimal 20%
5. Dilengkapi fasilitas parkir dengan
luas minimal 30% dari luas kawasan
6. dilengkapi fasilitas kargo
7. dilengkapi dengan fasilitas ruang
tunggu
b. alur penerbangan akan ditetapkan
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
-204-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
kawasan peruntukkan bandara. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan yang berada di daerah tertentu di lingkungan bandara yang membuat halangan dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukkan bandara. 2. kawasan zona KKOP tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya, memelihara burung yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan keselamatan penerbangan.
Sistem Jaringan Bagan saluran pembawa a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. pengembangan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTD, dan PLTU sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. penempatan tiang-tiang untuk SUTT dan SUTET. 3. pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik dan penghijauan. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. kegiatan pemakaman.
a. garis sempadan jaringan tenaga listrik 64 meter yang ditetapkan dari tengah jaringan tenaga listrik b. jarak bebas minimum SUTT dan SUTET : 1. Bangunan beton 20 meter 2. pompa bensin 20 meter 3. penimbunan bahan bakar 50 meter 4. pagar 3 meter 5. lapangan terbuka 15 meter 6. jalan raya 15 meter 7. pepohonan 8,5 meter 8. bangunan tahan api 8,5 meter 9. jembatan besi / kereta listrik 8,5 meter 10. lapangan olah raga 14 meter
kelistrikan atau transmisi tenaga/arus
listrik, berpangkal dari pusat
tenaga listrik, didistribusikan
oleh jaringan transmisi
melalui bangunan instalasi
ke berbagai bangunan
(industri, perkantoran,
perumahan dan lain-lain)
yang menggunakannya.
-205-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
2. pertanian. 3. perparkiran dan taman. 4. kegiatan lain yang tidak bersifat permanen serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan listrik. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan sitem kelistrikan. 2. pendirian bangunan selain bangunan pendukung jaringan 3. pembuangan sampah pada garis sempadan SUTT dan SUTET.
Sistem Jaringan a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. pembamgunan prasarana dan sarana jaringan transmisi gas. 2. kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi gas. 3. kegiatan penghijauan. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. kegiatan penelitian. 2. kegiatan pemakaman 3. kegiatan pertanain lahan kering. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. pendirian bangunan di dalam garis sempadan pipa gas selain bangunan pendukung. 2. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan 3. pembuangan sampah pada garis sempadan gas.
Diameter pipa 2 - 48 inci :
Gas
a. tekanan 4 - 16 bar : 2 meter
b. tekanan 16 - 50 bar : 3 - 7 meter
c. tekanan 50 - 100 bar : 3 - 7,5 meter
-206-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
Sistem Jaringan Sistem penyelenggaraan a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. pembangunan prasarana dan sarana jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya. 2. pembangunan jaringan telekomunikasi. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : 1. kegiatan yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan sekitar serta tidak mengganggu fungsi utama sistem jaringan telekomunikasi. 2. penempatan menara telekomunikasi wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan untuk memanfaatkan menara bersama pada lokasi yang telah ditentukan 3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada sistem jaringan bawah tanah atau jaringan nir kabel. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan yang dilaksanakan dalam garis sempadan jaringan telekomunikasi kecuali sebagai sarana pendukung. 2. kegiatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan manusia lingkungan sekitar dan yang dapat menggangu fungsi utama sistem
Telekomunikasi sarana komunikasi yang
terkoneksi dengan semua
wilayah, terdiri atas jaringan
terestrial dan jaringan satelit.
-207-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
Sistem Jaringan Sistem sumber daya air pada a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. rehabilitasi hutan dan lahan kritis dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan dan unsur hara tanah. 2. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air. 3. memelihara kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. 4. pengembangan zona konservasi air tanah yang meliputi zona perlindungan air tanah dan zona pemanfaatan air tanah. 5. normalisasi sungai-sungai. 6. pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuang air, dan bangunan pengaman sungai. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. kegiatan rekreasi dan pariwisata air terbatas. 2. pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga fungsi kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan. 3. kegiatan penelitian
Sumber daya Air setiap wilayah sungai,
cekungan air tanah, dan
daerah hulu bendungan atau
waduk dari daerah aliran
sungai.
-208-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan
meliputi kegiatan yang dapat merusak
fungsi jaringan sumber saya air dan
air baku.
SISTEM PRASARANA WILAYAH LAINNYA
Sistem Jaringan Rangkaian perangkat a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan pengoperasian TPST dengan metoda pemilahan, pengumpulan, pengolahan; 2. Pemrosesan akhir sampah dengan dengan metoda pengurugan berlapis bersih (sanitary land fill). 3. pemeliharaan TPST. 4. kegiatan industri pengolahan sampah. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. pertanian non pangan. 2. kegiatan penghijauan. 3. permukiman dengan jarak aman dari dampak pengolahan samapah 4. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan persampahan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembakaran sampah, serta kegiatan lain yang akan merusak kelestarian lingkungan.
Untuk bangunan TPST berlaku :
Persampahan persampahan yang mengelola a. KDB 20%
sisa kegiatan sehari-hari b. KLB 2 lantai
manusia dan/atau proses c. KDH 30%
alam yang berbentuk padat. d. RTH minimal 20%
e. dilengkapi fasilitas tempat cuci truk
sampah
Sitem Penyediaan Satu kesatuan sistem fisik a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. bangunan pengambilan air minum. 2. bangunan kantor. 3. pemasanagan pipa distribusi 4. kolam penampungan dan pengolahan air minum.
Bangunan resoarvoar : a. KDB 40 - 60% b. KLB 2 lantai c. KDH 30% d. RTH minimal 10% e. area parkir 10% dari luas kawasan
Air Minum (teknik) dan nonfisik dari
prasarana dan sarana air
minum.
-209-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
5. bangunan kontrol air minum 6. penghijauan. 7. areal parkir b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. bangunan penunjang sistem penyediaan air minum. 2. kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum. 2. kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum. 3. kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
Sistem Jalur dan Sistem Pengadaan jalur a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. pembangunan prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana. 2. penghijauan. 3. kegiatan penelitian. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. pembangunan fasilitas pendukung. 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu jalur dan ruang evakuasi bencana. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.
Ruang Evakuasi dan ruang evakuasi bila
Bencana terjadi bencana alam.
-210-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
Sistem
Sistem pembuangan air a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah. dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengelola air limbah domestik. 2. penyediaan prasarana dan sarana jaringan pembuangan air limbah. 3. penghijauan. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. pembuangan sampah 2. pembuangn limbah berbau, berbahaya dan beracun. 3. kegiatan lain yang mengganggu dan merusak fungsi sistem pembuangan air limbah.
Bangunan IPLT :
Pembuangan Air limbah melalui pengolahan a. KDB 40 - 60%
Limbah
dan pembuangan air limbah. b. KLB 2 lantai
c. KDH 30%
d. RTH minimal 10%
e. dilengkapi dengan area parkir 10%
dari luas kawasan
Sistem Jaringan Sistem prasarana dan sarana a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir. 2. normalisasi sungai dan saluran pembuang. 3. kegiatan penelitian. 4. perbaikan dan rehabilitasi saluran pembuang. 5. penghijauan.
Garis sempadan mengikuti aturan garis
drainase yang berfungsi mengalirkan sempadan sungai
limpasan air permukaan ke
badan air penerima atau ke
bangunan resapan batuan.
-211-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. fasilitas penunjang sistem drainase. 2. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem drainase. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. pembuangan sampah ke saluran drainase. 2. pembuangan limbah berbau, berbahaya dan beracun ke saluaran drainase. 3. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.
Sistem Pemadam Sistem yang berfungsi untuk a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 1. bangunan pos pemadam kebakaran beserta sarana dan prasarana yang menunjangnya. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. Menara radio dan komunikasi 2. tanki cadangan air. 3. gudang peralatan dan bengkel 4. kegiatan selain sebagaiman dimaksud dalam a c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
Kebakaran mencegah dan menanggulangi
bencana kebakaran
-212-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
A. KAWASAN LINDUNG
1. Kawasan hutan lindung
a Hutan Lindung Merupakan kawasan hutan a. Diperbolehkan Pemanfaatan ruang untuk penghijauan, reboisasi, konservasi hutan bakau, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pembangunan ketenagalistrikan, pembangunan jaringan telekomuni- kasi, menara suar, pemancar radio, dan kegiatan penelitian; b. Diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hutan bakau sebagai kawasan hutan lindung dan kualitas lingkungan di sempadan pantai. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pda huruf a dan b.
KDB rendah dengan ketinggian bangunan
bakau di wilayah pantai utara maksiml 1 lantai kecuali untuk 1. ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa hutan bakau dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menahan arus gelombang laut. 2. Kawasan hutan lindung berada di pantai Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Teluknaga.
Kabupaten Tangerang yang menara suar.
fungsinya untuk kepentingan
konservasi
2. Kawasan Perlindungan Setempat
a Kawasan sempadan Merupakan kawasan a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, penambatan perahu nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point cable atau pipa bawah laut, pertahanan dan keamanan negara, menara suar, kegiatan penendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, penembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publk, dan kegiatan pengamatan cuaca dan iklim.
1. Garis sempadan pantai ditetapkan selebar 100 meter yang diukur dari muka air tertinggi ke arah darat. 2. KDB ditetapkan dengan KDB sangat rendah yaitu kurang dari 5% dengan ketinggian bangunan maksimal 1 lantai atau bangunan panggung, kecuali menara suar dan menara telekomunikasi KDH minimal 50% 3. kerapatan massa bangunan tidak boleh menghalangi pemandangan obyek wisata
pantai
sepanjang pantai yang
mempunyai manfaat penting untuk
untuk mempertahankan
fungsi pantai.
-213-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan sepanjang sempadan pantai. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan sempadan pantai.
atau ke arah laut.
b Kawasan Sempadan Kawasan sepanjang kiri dan a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sungai untuk RTH, rekreasi terbatas, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur bantaran sungai, pemasanagan reklame dan papan pengumuman/papan peringatan, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang prasarana perkotaan. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan sepanjang sempadan sungai
- Sungai bertanggul: 1. Garis sempadan sungai kecil di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sisi luar kaki tanggul. 2. Garis sempadan sungai besar di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sisi luar kaki tanggul. 1. Garis sempadan sungai kecil di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sisi luar kaki tanggul. 2. Garis sempadan sungai besar di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m di sisi luar kaki tanggul. - Sungai Tidak Bertanggul 1. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
Untuk bantaran sungai yang pemanfaatannya diluar wisata dan bangunan inspeksi (misalnya : untuk agro industri dan permukiman wisata) dilakukan pembatasan dan diarahkan relokasi secara bertahap. Kawasan sempadan sungai meliputi : 1. Sungai Cisadane. 2. Sungai Cidurian 3. Sungai Cimanceuri 4. Sungai Ciapus 5. Sungai Ciasin 6. Sungai Cibarebeg 7. Sungai Cibiuk/Cilaku 8. Sungai Cibolang. 9. Sungai Cibugel 10. Sungai Cicalengka. 11. Sungai Cicayur 12. Sungai Ciconteng. 13. Sungai Cigarukgak.
Sungai
kanan sungai termasuk
sungai buatan, kanal/saluran
irigasi yang mempunyai
manfaat penting untuk
kelestarian fungsi sungai.
-214-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan a) Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km2 atau lebih, ditetapkan sekurang- kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. b) Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km2 ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. - Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter. - Garis Sempadan Saluran Irigasi 1. Saluran bertanggul a) kapasitas > 4 m3/detik ditetapkan 5 m dihitung dari kaki tanggul terluar b) Kapasitas 1 - 4 m3/detik ditetapkan 3 m dihitung dari kaki tanggul terluar c) kapasitas <1 m3/detik ditetapkan 2 m dihitung dari kaki tanggul terluar 1. Saluran tak bertanggul a) kapasitas > 4 m3/detik ditetapkan 5 m dihitung dari tepi saluran
14. Sungai Cimauk. 15. Sungai Cijantra. 16. Sungai Cikakalen. 17. Sungai Cikolear. 18. Sungai Cileuleus. 19. Sungai Cilongo. 20. Sungai Cilongok. 21. Sungai Cilowong. 22. Sungai Cimaneuh. 23. Sungai Cimatuk. 24. Sungai Cipasilian. 25. Sungai Cipayaeun. 26. Sungai Cirajeun. 27. Sungai Cirangon 28. Sungai Cirarab. 29. Sungai Cirumpak. 30. Sungai Cisauk. 31. Sungai Cisabi. 32. Sungai Ciselatip 33. Sungai Cisoge. 34. Sungai Cituis 35. Kali Ketapang. 36. Kali Perancis. 37. Kali Kramat. 38. Kali Apung. 39. Kali Asin. 40. Sungai Tahang.
meliputi semua jenis kegiatan yang
dapat mengganggu fungsi utama
perlindungan setempat dan kualitas
lingkungan sempadan sungai.
-215-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
b) Kapasitas 1 - 4 m3/detik ditetapkan 3 m dihitung dari tepi saluran c) kapasitas <1 m3/detik ditetapkan 2 m dihitung dari tepi saluran - KDB ditetapkan sangat rendah yaitu kurang dari 5% dengan ketinggian bangunan maksimal 1 lantai atau bangunan panggung kecuali menara suar dan menara telekomunikasi. - Kerapatan massa bangunan tidak boleh menghalangi pemandangan obyek wisata yang dinilai indah. - Fasilitas Parkir berada di luar kawasan sempadan sungai.
Kawasan Sekitar Kawasan sekitar danau atau a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk RTH, pariwisata, pertanian tanaman keras, kegiatan yang menunjang kelestarian kawasan, kegiatan yang karena sifat dan tuntutannya harus dilakukan pada kawasan ini berupa kegiatan pemantauan, pengawasan, pengelolaan, pembangkit energi, dan kegiatan penelitian. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau situ sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan sekitar danau atau situ
1. Garis sempadan danau atau situ ditetapkan selebar 50 - 100 meter yang diukur dari muka air tertinggi. ke arah darat. 2. KDB ditetapkan sangat rendah yaitu kurang dari 5% dengan ketinggian bangunan maksimal 1 lantai atau bangunan panggung kecuali menara suar dan menara telekomunikasi. 3. Kerapatan massa bangunan tidak boleh menghalangi pemandangan obyek wisata yang dinilai indah. 4. KDH minimal 50%
Danau atau situ yang ada di Kabupaten Tangerang meliputi : 1. Situ Pondok di Kecamatan Sindang Jaya. 2. Situ Cilongok di Kecamatan Pasar Kemis 3. Situ Pasirgadung di Kecamatan di Kecamatan Cikupa. 4. Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua. 5. Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan. Pagedangan. 6. Situ Jengkol di Kecamatan Solear. 7.Rawa Ranca Ilat di Kecamatan Kronjo. 8. Rawa Waluh di Kecamatan Kronjo. 9. Rawa Garukgak di Kecamatan Kresek.
Danau atau Situ situ yang mempunyai
manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian
fungsi resapan air.
-216-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan 10.Rawa Patrasana di Kecamatan Kresek 12. Rawa Genggong di Kecamatan Kresek 14. Rawa Gede di Kecamatan Sukadiri. 15. Rawa Kepuh di Kecamatan Pakuhaji. 16. Rawa Gelam di Kecamatan Pasar Kemis 17. Rawa Warung Rebo di Kecamatan Sindang Jaya 18. Rawa Jambu di Kecamatan Rajeg.
meliputi semua jenis kegiatan yang
dapat mengganggu fungsi utama
perlindungan setempat dan kualitas
lingkungan sempadan danau atau situ.
Ruang Terbuka Bagian dari ruang terbuka a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi dan peruntukkan RTH sebagai kawasan perlindungan setempat. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan RTH.
Penetapan Ruang Terbuka Hijau
Hijau Kawasan suatu kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 30 % dari luas
Perkotaan (RTHKP) yang diisi oleh tumbuhan kawaan perkotan yang terdiri dari
dan tanaman untuk 20% RTH publik dan 10% RTH privat.
mendukung manfaat ekologi,
sosial, budaya, ekonomi dan
estetika.
Kawasan Cagar Merupakan lokasi bangunan a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi terbatas, penelitian, pendidikan, kegiatan sosial budaya, bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, pos penjagaan dan pengawasan, penghijauan dan pos telekomunikasi. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
Pada kawasan cagar budaya, KDB Tanpa izin dari pemerintah setiap orang 1. dilarang membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia. 2. Dilarang memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya. 3. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya kecuali dalam
Budaya hasil budaya manusia yang ditetapkan sangat rendah (kurang dari
bernilai tinggi ataupun 5%) dengan Ketinggian bangunan
bentukan geologi alami yang paling tinggi 1 lantai., KDH minimal 50%
khas dan bermanfaat untuk
pengembangan ilmu
pengetahuan.
-217-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya sebagai fungsi kawasan lindung. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang dapat merubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang untuk yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan / atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat tertentu.
keadaan darurat.
4. Kawasan Rawan Bencana Alam
a. Kawasan Rawan Kawasan yang mendapat a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelestarian kawasan hulu sungai, kegiatan penghijauan, pemasangan papan pengumuman dan / atau papan peringatan, pemasanagan rambu- rambu peringatan, pembuatan sumur resapan, pembuatan tandon air, pembuatan saluran pembuangan yang terkoneksi dengan jaringan primer, sekunder maupun tersier, penentuan lokasi maupun jalur evakuasi dari permukiman, pembatasan pendirian
KDB ditetapkan sangat rendah (kurang Kawasan rawan banjir meliputi : 1. Kecamatan Gunungkaler 2. Kecamatan Kemiri 3. Kecamatan Mauk 4. Kecamatan Pakuhaji 5. Kecamatan Sepatan 6. Kecamatan Rajeg 7. Kecamatan Kresek 8. Kecamatan Kelapa dua 9. Kecamatan Cikupa 10. Kecamatan Curug 11. Kecamatan Jayanti
Bencana Banjir aliran air relatif tinggi dan dari 5%), Ketinggian bangunan 1 lantai
tidak tertampung lagi oleh dan KDH minimal50% sungai dan saluran air.
-218-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum, penetapan batas dataran banjir, pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau, dan pembangunan fasilitas umum penunjang pencegahan banjir. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana banjir dan perlindungan kepentingan umum, c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
12. Kecamatan Tigaraksa
13. Kecamatan Mekarbaru
14. Kecamatan Kronjo
15. Kecamatan Sukadiri
16. Kecamatan Balaraja
b. Kawasan Rawan Kawasan pantai dengan a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang denan rencana detail tata ruang, penyediaan jalur dan ruang evakuasi, penerapan garis sempadan pantai yang lebih lebar, pemasangan rambu-rambu peringatan, kegiatan rekreasi terbatas, penyediaan bangunan pemantauan dan pengawasan, pembangunan menara suar, dan kegiatan penelitian. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
KDB ditetapka sangat rendah (kurang Kawasan rawan bencana tsunami
Gempa dan elevasi rendah dan / atau dari 5%), Ketingian bangunan maksimal berada di Kecamatan Kronjo,
Tsunami berpotensi atau pernah 2 lantai, Garis sempadan pantai Kecamatan Mauk, dan Kecamatan
mengalami tsunami. ditetapkan 200 meter diukur dari titik Kemiri serta pada pulau-pulau rencana
pasang tertinggi ke arah darat. reklamasi yang letaknya berseberangan
KDH minimal 50% dengan ketiga pantai kecamatan
tersebut.
-219-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
B. Kawasan Budi daya
1. Kawasan peruntukkan Pertanian
a. Kawasan Pertanian Kawasan yang diperuntukkan
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian seperti saluran irigasi, pintu air, gudang pengolah hasil pertanian, menara telekomunikasi, jaringan energi kelistrikan beserta bangunan penunjangnya, penghijauan, pariwisata dan kegiatan penelitian. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan bersangkutan. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pertanian.
penetepan KDB paling tinggi 20%, 1. Zonasi kawasan pertanian diarahkan
lahan basah
bagi kegiatan pertanian yang ketinggian bangunan maksimal 2 lantai, untuk pertanian pangan
meliputi kawasan pertanian KDH minimal 50%
berkelanjutan.
lahan basah, kawasan
2. Pertanian pangan berkelanjutan
pertanian lahan kering,
merupakan pertanian lahan basah
kawasan peternakan, dan
yang membutuhkan pengairan
kawasan agropolitan.
irigasi teknis dan penghasil tanaman
padi.
3. Kawasan pertanian lahan basah
berada di bagian utara wilayah
Kabupaten Tangerang
b. Kawasan Kawasan yang diperuntukkan a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan penanaman padi tadah hujan, tanaman palawija, kebun, dan tanaman lahan kering lainnya, b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang, jaringan tegangan listrik, drainase, menara telekomunikasi, tandon air, papan peringatan, gudang pengumpul
penetepan KDB paling tinggi 40% Kawasan pertanian lahan kering berada
pertanian lahan bagi kegiatan pertanian tadah ketinggian bangunan maksimal 2 lantai, di bantaran sungai Cidurian Kecamatan
kering hujan
KDH minimal 30%
Solear, Kecamatan Cisoka dan Kecamatan
Jayanti serta di bantaran sungai
Cimanceuri Kecamatan Jambe,
Kecamatan Panongan dan Kecamatan
Legok.
-220-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
hasil pertanian dan kegiatan selain sebagaiman dimaksud pada huruf a. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pertanian.
c Kawasan Peternakan Merupakan kawasan a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan pengembangan ternak, dan karantina hewan ternak. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan peternakan.
1. Untuk kawasan perdesaan : Kawasan Peternakan tersebar di
yang diperuntukkan sebagai KDB mkimal 20%, Ketinggian lantai sebagian besar wilayah kecamatan
pengembangan peternakan bangunan maksimal 2 lantai, dan KDH
baik skala kecil maupun minimal 50%
skala besar 2. Untuk kawasan perkotaan :
KDB maksimal 60%, ketingian lantai
mksimal 3 lantai dan KDH minimal
30%.
d Kawasan Agropolitan kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan dengan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana pertanian, pariwisata agro, penelitian dan penghijauan. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan pertanian c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
penetepan KDB paling tinggi 20%, Kawasan Agropolitan berada di
ketinggian bangunan maksimal 2 lantai, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan
KDH minimal 50% Sepatan Timur.
-221-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
Kawasan Wilayah yang dapat a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan perikanan tangkap, budi daya ikan, dermaga, tempat pelelangan ikan, pangkalan pendaratan ikan, penghijauan, menara suar, drainase, pertahanan keamanan, jaringan energi listrik, telekomunikasi, balai benih ikan, laboratorium, pusat informasi, pengembangan minapolitan, dan penelitian. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan permukiman nelayan dengan kepadatan rendah, rekreasi terbatas dan prasarana dan sarana penunjang dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
penetapan KDB maksimal 20%, ketingian Kawasan perikanan berada di bagian
Peruntukkan dimanfaatkan untuk lantai bangunan 2 lantai dan KDH pantai utara Kabupaten Tangerang
Perikanan kegiatan penangkapan, KDH minimal 50% dan rencana pengembangan kawasan
budi daya dan industri
Minapolitan di Kecamatan Kronjo.
perikanan
Kawasan Wilayah yang diperuntukkan a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan industri dengan fasilitas penunjang yang memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, telekomunikasi, pariwisata, penghijauan, jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya yang meliputi instalasi pengolahan air limbah industri secara terpadu.
1. Komosisi pengunaan lahan, 70% untuk Kawasan industri berada di bagian
Peruntukkan bagi kegiatan industri industri, 10% untuk jaringan jalan, 10% tengah, selatan dan bagian timur
Industri berdasarkan rencana tata untu fasilitas dan utilitas, 10% untuk Kabupaten Tangerang
ruang wilayah. ruang terbuka hijau.
2. KDB maksimal 60%
3. KDH minimal 30%
-222-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan permukiman terbatas untuk para pekerja industri dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ketat, serta kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dengan penerapan KDB, KLB dan KDH yang berlaku. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
Kawasan
kawasan yang dibangun atau a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata meliputi rumah makan, hotel, ruang terbuka hijau, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan penelitian sejarah dan arkeologi, dan kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage). b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang berlaku. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
1. Untuk kawasan perdesaan Kawasan pariwisata tersebar di seluruh
Peruntukkan disediakan untuk memenuhi KDB maksimal 20%, ketinggian wilayah Kabupaten Tangerang
Pariwisata
kebutuhan pariwisata atau bangunan 2 lantai dan KDH
segala sesuatu yang minimal 50%
berhubungan dengan wisata, 2. Untuk kawasan perkotaan
termasuk pengusahaan obyek KDB antara 70% - 80%, ketinggian
wisata dan usaha terkait di bangunan 3 lantai dan KDH
bidang kepariwisataan. minimal 30%
Kawasan
Peruntukkan Permukiman
Merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan perumahan, penetapan
1. untuk kawasan perdesaan KDB maksimal 40%, ketinggian lantai bangunan maksimal 2 lantai, KDH
Dominasi kawasan permukiman perdesaan berada di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara, dan dominasi
-223-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
atau lingkungan hunian yang amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan, kegiatan pembanugunan prsarana dan sarana perumahan beserta utilitasnya dan penetapan jenis dan syarat penggunaan yang diijinkan. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas lingkungan. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
minimal 50%.
kawasan permukiman perkotaan berada
dilengkapi dengan prasarana 2. Untuk kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Tangerang
dan sarana lingkungan. KDB minimal 50% dan maksimal 60%, bagian tengah dan selatan.
ketinggian bangunan minimal 1 lantai
dan maksimal 20 lantai, dan KDH
minimal 10 %-30%.
Kawasan Reklamasi Kawasan yang diperoleh a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan perumahan, industri, dan pelabuhan sesuai dengan rencana pola ruang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, penyusunan AMDAL kawasan reklamasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perkotaan, pariwisata terpadu, telekomunikasi, menara suar, pos penjaga pantai, jalur hijau dan kawasan lindung, jalur evakuasi bencana tsunami, pertahanan dan keamanan negara, dan pelestarian pantai dan perairan sekitarnya dengan penetapan koefisien zona terbangun antara 40% sampai dengan 45%.
KDB, KLB, dan KDH akan diatur setelah Kawasan reklamasi berjarak lebih
dengan pengeringan daerah selesai peneyelenggaraan reklamasi. kurang 200 meter dari garis pantai
basah yang dalam hal ini
utara Kabupaten Tangerang dan
membuat daratan di atas
dibangun dengan sistem polder.
permukaan laut.
-224-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata air, pembangunan perumahan lepas pantai reklamasi dengan KDB, KLB dan KDH yang berlaku, pembangunan ruang publik sepanjang garis sempadan pantai reklamasi, dan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
Kawasan kawasan yan ditetapkan a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas untuk pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penghijauan kawasan. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun, dan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan b.
KDB, KLB dan KDH disesuaikan dengan Kawasan pertahanan dan keamanan
pertahanan dan dengan fungsi utama untuk peraturan perundang-undangan yang negara meliputi :
keamanan negara kepentingan pertahanan dan berlaku.
1. Komplek Detasemen Arhanud Rudal
keamananan negara.
003 Faletehan di Kecamatan Cikupa
2. Makorem 052 Jayakarta di Kecamatan
Kelapa Dua
3. Satuan RADAR TNI-AU di Kecamatan
Mauk
4. Koramil tersebar di seluruh wilayah
kecamatan.
Kawasan pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan
Tempat rehabilitasi dari a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan gedung pusat rehabilitasi, pos penjagaan, pos radio
KDB maksimal 60%, ketinggian Rencana pembangunan pusat
orang-orang terpidana bangunan 4 lantai, dan KDH rehabilkitasi/lembaga pemasyarakatan
minimal 20%
berad di Kecamatan Jambe.
-225-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
telekomuniksi, kantor, tempat peribadatan, lapangan terbuka, dan penghijauan. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang berlaku. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan b.
Komplek sekolah kawasan pendidikan bagi a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk bangunan sekolah, pos penjagaan dan pemantauan, laboratorium kelautan, gedung serba guna, kantin, asrama pelajar, dermaga latih, pos kesehatan, pos radio dan telekomunikasi, kantor, bangunan peribadatan, ruang terbuka hijau, dan lapangan olah raga b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang berlaku. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan b.
KDB maksimal 30%, ketinggian Komplek sekolah pelayaran berada
pelayaran calon-calon pelaut. bangunan 3 lantai, dan KDH di Kecamatan Sukadiri
minimal 50%
Kawasan Tempat Ruang terbuka hijau yang a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk pemakaman, ruang tunggu, ruang istirahat, tempat peribadatan, kantor, prasarana dan sarana parkir dan penghijauan. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang berlaku.
1. Untuk kawasan perdesaan : KDB maksimal 30%, Ketinggian bangunan maksimal 2 lantai, dan KDH minimal 70% termasuk pemakaman tanpa perkerasan dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya 2. Untuk kawasan perkotaan KDB maksimal 60%, Ketinggian
1. TPU zona besar di Kecamatan Cisauk, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Teluknaga. 2. TPU zona swasta berada di Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Kosambi
Pemakaman Umum mempunyai fungsi utama
sebagai tempat pelayanan
publik untuk penguburan
jenazah.
-226-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan bangunan maksimal 2 lantai, dan KDH minimal 70% termasuk pemakaman tanpa perkerasan dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya
3. TPU zona kecamatan berada di setiap
meliputi kegiatan selain yang dimaksud wilayah kecamatan.
Kawasan stadion Tempat pembibitan calon a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk bangunan stadion utama sepakbola, bangunan untuk cabang olahraga lainnya, pos penjagaan dan pemantauan, bangunan peribadatan, gedung serbaguna, kantin, asrama atlit, pos kesehatan, pos dan menara radio dan telekomunikasi, kantor, sarana parkir, dan ruang terbuka hijau, b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang berlaku. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan b.
Penetapan KDB maksimal 60%, ketinggian Lokasi stadion olah raga di Kecamatan
olahraga olahragawan dan lantai bangunan maksimal 10 lantai, dan Pagedangan dan Kecamatan Kelapa Dua
pelaksanaan pembinaan KDH minimal 50%
olahraga.
Rumah Sakit kawasan yang diperuntukkan a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk bangunan utama rumah sakit, pos penjagaan dan pemantauan, laboratorium, gedung serbaguna, asrama perawat, bangunan IPAL, pos dan menara radio dan telekomunikasi, kantor, gudang farmasi, apotik, bangunan pemulasaran jenazah, kantin, bangunan peribadatan ruang terbuka hijau dan sarana parkir. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang dengan penetapan
Penetapan KDB maksimal 60%, ketinggian Lokasi rumah sakit tipe B berada di
tipe B bagi orang yang sakit dan lantai bangunan maksimal 6 lantai, dan Kecamatan Balaraja dan direncanakan
berobat. KDH minimal 50%
di Kecamatan Teluknaga.
-227-
NO STRUKTUR RUANG
MATERI YANG DIATUR
DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KETENTUAN UMUM
INTENSITAS BANGUNAN KETERANGAN
c.Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan b
Kawasan Maritim Berfungsi sebagai lokasi a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi 1. Pembangunan bengkel dan tempat docking kapal nelayan. 2. bangunan kantor administrasi 3. pos jaga. 4. tempat tambat kapal 5. taman dan jalur hijau. 6. kegiatan lain yang menunjang dengan memperhatikan ketentuan KDB, GSB, KLB dan KDH yang berlaku. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : 1. menara radio dan telekomunikasi. 2. gudang 3. area parkir. 4. pengerukan sungai dalam kawasan 5. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. pembuangan sampah 2. penambangan 3. pembuangan bahan berbahaya dan beracun. 4. kegiatan selain dimaksud pada huruf a dan b.
perbaikan dan docking
kapal nelayan
BUPATI TANGERANG,BUPATI TANGERANG,BUPATI TANGERANG,BUPATI TANGERANG,
ttd.
ISMET ISKANDARISMET ISKANDARISMET ISKANDARISMET ISKANDAR