1
PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA
TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
ISKANDAR
NIM : 080565201031
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI
TANJUNGPINANG
2015
1
PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA
TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG
ISKANDAR
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
A B S T R A K
Perkembangan koperasi di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah.
Dalam setiap kegiatan koperasi telah diatur adalam UU yang telah dibuat oleh
pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur
tentang koperasi. Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:
memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan
penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap
permasalahan koperasi melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan
terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil
diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya
memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan
jaringan usaha dan kerja sama.
Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui Peranan Dinas Pasar,
Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang Dalam Peningkatan Kualitas
Pengembangan Koperasi Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014. Pada penelitian ini
penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini
informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.
Setelah dilakukan penelitian, maka hasil penelitian dapat disimpulakan bahwa
Peranan Dinas Pasar, Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang Dalam
Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi Di Kota Tanjungpinang Tahun
2014 belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari dalam pembinaan
dibutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan yang baik khususnya tentang
koperasi namun yang terjadi adalah pegawai yang ada di Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungpinang masih belum sesuai antara
pendidikan yang didapatnya secara formal dengan bidang tugas yang diberikan di
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungpinang
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Koperasi
2
ABSTRACT
ISKANDAR
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH
A B S T R A C T
The development of cooperatives in Indonesia can not be separated from
the role of government. In each detailing activities of cooperatives have been set
adalam law that has been made by the government as in Law No. 17 of 2012
which regulates the cooperative. The government's role in the cooperative
movement, among others, by: providing guidance in the form of counseling,
education or conduct research for the development of cooperatives and consulting
assistance to the problems of cooperatives to supervise including protection
against the form of the establishment of cooperative fields of economic activity
that has been successfully cultivated by the cooperative to not sought by the
agency Other businesses provide facilities such as ease of capital, as well as the
development of business networks and cooperation.
The purpose of this research is basically knowing Role of Industry, Trade,
Cooperatives Tanjungpinang In Quality Improvement Cooperative Development
in Tanjungpinang. In this study, the authors use this type of qualitative descriptive
study. In this study, the informants consist of 5 people. Data analysis techniques
used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques.
After doing research, the research results can be disimpulakan that the
role of the Department of Industry, Trade, Cooperatives Tanjungpinang In
Quality Improvement Cooperative Development in Tanjungpinang not run well
this can be seen from the coaching needs of employees who have a good
knowledge especially on cooperatives but what happens is that there is an
employee in the Department of Cooperatives and Small and Medium
Tanjungpinang still does not meet the formal education he got to the field of a
given task in the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises
Tanjungpinang
Keywords: Role of Government, Cooperative
3
PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA
TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG
A. Latar Belakang
Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia dalam kemajuan
pembangunan koperasi dapat ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota,
kekayaan koperasi, dan banyaknya usaha. Secara umum, koperasi di Indonesia
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Peran koperasi di Indonesia sangatlah
penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan
masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian dan menciptakan pasar baru.
Pemanfaatan koperasi secara maksimal dan optimal diharapkan akan menciptakan
perekonomian nasional yang selaras dengan pertumbuhan koperasi tersebut.
Mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi, menaikan pendapatan rumah
tangga dan juga memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat. Koperasi pada saat
ini mengalami kurang perhatiannya dari pemerintah pusat. Dikarenakan banyak
penyelewengan dana atau modal koperasi itu sendiri. Inilah yang menghambat
tumbuh dan kembangnya perkoperasian di Indonesia. Tanpa disadari, koperasi
telah membuka lapangan kerja tersendiri dikalangan anggota. Dan juga menjaga
kestabilan harga yang menguntungkan anggota koperasi.
Dengan demikian pembangunan koperasi perlu dilanjutkan, karena
pembangunan adalah proses yang tidak singkat dan memerlukan cukup banyak
waktu, dan ketekunan serta konsistensi dalam pelaksanaan untuk mengatasi semua
4
masalah yang muncul seperti masalah kemiskinan, jumlah pengangguran yang
semakin tinggi. Perkembangan koperasi secara nasional di masa yang akan datang
diperkirakan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan namun masih
kurang secara kualitas. Untuk itu diperlukan komiten yang kuat untuk
membangun koperasi yang mampu mandiri sesuai dengan jatidiri koperasi. Hanya
koperasi yang berkembang melaksanakan nilai dan prinsip koperasi yang akan
mampu bertahan dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Untuk
mengelola koperasi yang sudah berjalan perlu dibangun sistem pendidikan yang
efektif dan harus dilaksanakan untuk pengembangan organisasi, usaha dan mampu
bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Inilah salah satu nilai koperasi yang tidak
ada pada organisasi lain yang perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan.
Koperasi pada intinya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan
untuk menggalang modal dan kerja sama untuk mencapai tujuan anggota.
Pembentukan badan usaha koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang
dan jasa bagi para anggota, baik yang bersifat individual maupun kelompok.
Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangatlah penting dalam usaha
mencapai cita-cita yang diharapkan. Perekonomian yang tujuan utamanya adalah
pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab,
tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak kepada rakyat maka tidak
akan terwujud cita- cita tersebut. Koperasi memperoleh hak untuk hidup dan
perkembangan di Indonesia. Koperasi yang sudah dibangun selama ini juga
jumlahnya sudah cukup banyak. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara
5
dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk
memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja.
Perkembangan koperasi di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah.
Dalam setiap kagiatan koperasi telah diatur adalam UU yang telah dibuat oleh
pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur
tentang koperasi. Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:
memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan
penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap
permasalahan koperasi melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan
terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil
diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya
memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan
jaringan usaha dan kerja sama. Peran pemerintah ini sangat penting untuk
perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Koperasi juga ikut
dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak
dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya.
Pengelolaan koperasi yang berkualitas akan bisa dilaksanakan jika baik
para pengelola maupun para anggota koperasi tersebut, memperhatikan atau
berpegang pada tiga kriteria tingkat kesehatan yang satu sama lain tidak dapat
dipisahkan. Adanya kesadaran sekurang-kurangnya pengertian pada anggota
bahwa mereka memiliki koperasi dan bersedia ikut serta pada kegiatan-kegiatan
koperasi. Adanya kesadaran koperasi untuk hidup atas dasar anggaran dasarnya.
6
Ketiga alat perlengkapan koperasi, ialah rapat anggota, pengurus dan badan
pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagian-bagian dalam
koperasi bekerja normal dalam hubungan organik. Adanya komunikasi yang
lancar antara para pengurus, antara pengurus dengan anggota dan antara sesama
anggota, yang tercermin pada administrasi dan manajemen
Peran pemerintah ini penting agar keberadaan koperasi terus berkembang
maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama rakyat miskin. Dalam
masalah ini, pemerintah membuat program yang disebut KUR (Kredit Usaha
Rakyat). Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/
pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam
bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan
untuk usaha produktif.
Guna mengembangkan koperasi, pemerintah membentuk suatu instansi
yang dinamakan Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM ialah unsur
pelaksana pemerintah provinsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Dinas Koperasi dipimpin oleh seorang kepala dinas nan bertanggung jawab
kepada gubernur atau bupati. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini
terdapat di berbagai provinsi. Dinas Koperasi ini membidangi koperasi dan UKM
di tiap-tiap daerah.
Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi ini menitikberatkan
pada kebijakan operasional, program maupun kegiatan dinas di bidang koperasi
dan usaha mikro, kecil dan menengah. Semua kegiatannya dilandasi nilai-nilai
7
semangat kerakyatan, kemartabatan, kemandirian, percaya diri, swatantra daerah,
dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
Dinas koperasi dan UKM mengemban misi buat turut serta menciptakan
iklim usaha nan kondusif, pengembangan kewirausahaan nan unggul dan
kompetitif, meningkatkan partisipasi masyarakat dan global usaha buat
pemberdayaan koperasi dan UKM terpadu, meningkatkan peran serta usaha kecil,
meningkatkan kontribusi dalam pertumbuhan produktivitas daerah, serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dinas
Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang mempunyai visi Menjadi Fasilitator dan
Motivator yang Handal Guna Mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang Berkualitas dan mandiri
Berbagai program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang
dilaksanakan pemerintah, pada dasarnya untuk mewujudkan koperasi dan UMKM
sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing yang tinggi, profesional dan
mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Di Tanjungpinang tercatat koperasi yang aktif sebanyak 272 koperasi,
namun disadari koperasi yang ada di Kota Tanjungpinang masih memiliki
keterbatasan dengan berbagai permasalahan, baik kelembagaan, manajemen
maupun permodalan yang membatasi ruang gerak koperasi.
(http://info\tanjungpinang.com/2014/06/26)
Koperasi yang paling banyak saat ini di Kota Tanjungpinang adalah
Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi ini adalah koperasi yang memiliki
8
usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman.
Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi
peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan
melalui rapat anggota.Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari,
oleh, dan untuk anggota.
Koperasi di Kota Tanjungpinang banyak juga yang tidak dapat berjalan
dan bertahan. Koperasi hanya akan berhasil jika manajemennya bersifat
terbuka/transparan dan benar-benar partisipatif. Namun ada beberapa faktor
penyebab banyaknya koperasi tidak aktif, di antaranya pengelolaan yang tidak
profesional. Masalah usaha koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. Ada
koperasi yang manajer dan karyawannya belum memenuhi harapan. Di antara
mereka ada yang belum dapat bekerja secara profesional, sesuai dengan peranan
dan tugas operasi yang telah ditetapkan.
Kemudian masih ada administrasi koperasi yang belum menggunakan
prinsip-prinsip pembukuan dengan baik. Sistem informasi majemen koperasi
mesih belum berkembang sehingga pengambilan keputusan belum didukung
dengan informasi yang cukup lengkap dan dapat diandalkan. Di samping itu
masih ada manajer yang kurang mempunyai kemampuan sebagai wirausaha. Di
antara mereka bahkan masih ada yang kurang mampu untuk menyusun rencana,
program, dan kegiatan usaha. Padahal mereka harus memimpin dan
menggerakkan karyawan untuk melaksanakan rencana, program, dan kegiatan
usaha yang ditentukan.
9
Dari sisi produksi, koperasi sering mengalami kesulitan untuk memperoleh
bahan baku. Salah satu bahan baku pokok yang sulit diperoleh adalah modal.
Dalam hal kualitas, output koperasi tidak distandardisasikan, sehingga secara
relatif kalah dengan output industri besar. dalam banyak kasus, output koperasi
(dan UKM) tidak memiliki keunggulan komparatif sehingga sulit untuk
dipasarkan.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang perlu suatu upaya untuk
menciptakan keberhasilan koperasi yang berkualitas yang ada di Kota
Tanjungpinang, maka berdasarkan uraian diatas peneliti menarik untuk melihat :
”PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA
TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN
2014”
B. Landasan Teoritis
Peranan berasal dari kata peran. Peran adalah serangkaian rumusan
yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan
tertentu. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus
dilaksanakan Menurut Soekanto (2002:243:244): “Peranan (role) merupakan
aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu
peranan”.
Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan
ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu
10
tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau
kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga
mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang
berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa
peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-
kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Lebih lanjut
Soekanto (2002:243-244) mengatakan bahwa “Peranan yang melekat pada diri
seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakatan. Posisi
seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang
menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak
menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”.
Suatu peranan diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat.
Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi
yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi
publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi
kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada pereanan
publik untuk mencapai tujuan. Miftah Thohah (dalam buku harbani pasolong,
2005:53) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari
seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan
oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanan penegak peraturan dalam bidang
pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan aturan yang berlaku ( Rivai, 2004: 148).
11
Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan
bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan perturan- peraturan
dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan
mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam
menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat
berjalan sebagaimana mestinya.
Jadi peranan sangat penting didalam suatu organisasi, sebab peranan
merupakan suatu konsep prilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat
atau seorang pemimpin kepada bawahannya sesuai dengan norma-norma.
Menurut Ali (2002:464) menjelaskan: Peranan adalah perilaku yang berlangsung
atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur
organisasi”. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa: “Istilah
peranan dipakai untuk menujukan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan
dengan posisi status tertentu. Peranan meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang
ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan
tertentu”.
Suhardono mengatakan (1994:15) peran adalah: “Peran merupakan
seperangkat patokan, yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan seseorang,
yang menduduki suatu posisi”. Lebih lanjut dikatakan Suhardono (1994:62) yaitu:
“Setiap Pelaku peran sadar akan posisinya. Karena hal menduduki posisi ini
membawa konsekuensi berupa tekanan-tekanan yang datang dari sistem sosial dan
12
belum tentu dapat dipenuhi, maka akan muncul dua kemungkinan. Pertama,
pelaku akan memenuhinya secara lugas, atau kedua memenuhinya secara
artificial”. Juga dijelaskan oleh Suhardono (1994:7) yaitu: “Bagaimana seorang
individu menilai dirinya sendiri dan orang-orang lain di Sekitarnya, kepiawaian
seseorang dalam membawakan diri tersebut mempengaruhi orang lain, dan lebih
banyak lagi, kepiawaian tersebut meliputi perilaku belajar dan motivasi, cara
pemberian sanksi, konformitas dan independensi antar pelaku dalam kancah
sosial”.
Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan
karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah
dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana
peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia
bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk
berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan
mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan
pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10)
Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan
hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat serta diatur oleh
norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Menurut Paul.B. Horton dan
Chester L. Hunt (1996:18), Peranan adalah: ”prilaku yang diharapkan dari
seseorang atau kelompok orang yang memiliki status tertentu”. Peranan yang
melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan
masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur status yang
13
menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan banyak
menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.
Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa
“Istilah peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang
berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan
perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang
menduduki jabatan tertentu”. Seperti yang dikemukakan Soekanto (2009:146)
“Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas status”. Peranan
merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa
disebut sebagai status subjektif. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau
yang memegang pimpinan yang terutama ( terjadinya sesuatu hal atau peristiwa)
Menurut Narwoko dan Suyanto (2006:160) mengatakan peranan dapat
membimbing seseorang dalam berprilaku, karena fungsi peran sendiri adalah
sebagai berikut:
1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan
pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat
melestarikan kehidupan masyarakat.
Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai
harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial
14
tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial
dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-
norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan
yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang
yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat
tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah prilaku yang ditunjukkan oleh
seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.
Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku
yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut
Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang
pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas
dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki
organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya,
semkin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin
penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21).
Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal
yaitu :
1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal
ada empat meliputi : a) Cara(Usage); lebih menonjol di dalam hubungan
antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak
15
akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar
celaan dari individu yang dihubunginya. b) Kebiasaan (folkways), sebagai
perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti
bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. c) Tata kelakuan
(mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok
manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun
tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. d) Adat
istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat
integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan
kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono
Soekanto (2012:174).
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat. Prilaku individu adalah aktivitas seorang atasan
dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan
pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar
individu, tugas pekerjaan dan efektivitas
C. Hasil Penelitian
1. Memberikan suatu arahan pada proses sosialisasi.
Setelah dilakukan wawancara dengan seluruh informan maka dapat
dianalisa bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal
yang berkaitan dengan koperasi semua berjalan cukup baik karena selama ini
16
Dinas Koperasi sudah memberikan sosialisasi, disisi lain banyak juga yang
harusnya menjadi perhatian bagi Dinas koperasi seperti memperbaharui setiap
akses yang ada, dan menyediakan media informasi yang bisa diakses oleh
masyarakat berkenaan dengan pembinaan koperasi di Kota Tanjungpinang.
2. Pengetahuan
Maka dapat dianalisa bahwa dari hasil observasi di lapangan yaitu pegawai
kesuaian antara bidang pekerjaan dan pendidikan pada Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kota Tanjungpinang belum berjalan baik. Beberapa bidang
bahkan diduduki oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar sekalipun. Sesuai
dengan data kepegawaian yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Tanjungpinang yang kebanyakan adalah tamatan pendidikan S1 tetapi orang-
orang tersebut tidak diletakan sesuai dengan pendidikan yang didapatnya di
bangku formal. Hal ini tentu saja membuat rendahnya tingkat kemampuan
pegawai. Karena pekerjaan yang dihadapi dilapangan tidak sesuai dengan yang ia
dapatkan saat berada dibangku formal. Sehingga kembali membutuhkan pelatihan
secara khusus agar ketidaksesuaian bidang kerja antara pendidikan dan bidang
kerja dapat ditutupi dengan mendapatkan pengetahuan lewat pelatihan yang
diadakan untuk menunjang kemampuan kerja pegawai.
Secara umum, pengertian pendidikan dan pelatihan perkoperasian adalah
pendidikan bagi anggota koperasi agar lebih memahami tentang seluk beluk
koperasi, melalui penyuluhan, pelatihan dan studi banding ke koperasi yang lain.
Menurut Sudarsono (2004: 37) pendidikan dan pelatihan perkoperasian adalah
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk membuat para anggota, perangkat
17
koperasi seperti pengurus, pengawas, dan dewan penasehat termasuk staf
karyawan koperasi sadar akan ideologi koperasi, praktek usaha dan metode
kerjanya.
3. Dapat mempersatukan kelompok
Dari hasil wawancara dengan seluruh informan maka dapat diketahui bahwa
di Kota Tanjungpinang sudah mampu menggerakan masyarakat desa untuk
berpartisipasi. Walaupun dimulai dari hal yang kecil seperti gotong royong dalam
membangun koperasi. Kembali juga berdasarkan observasi yang dilakukan dapat
diketahui bahwa partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penting untuk
kemajuan ekonomi di Kota Tanjungpinang. Pada tahap pembangunan biasanya
peranan pemerintah biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah
usaha pemerintah. Bahkan di negara yang menganut sosialisme yang murni,
seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggungjawab Pemerintah. Namun dalam
keadaan negara berperan besarpun, partisipasi masyarakat di perlukan untuk
menjamin berhasilnya pembangunan
4. Menghidupkan sistem pengendali kontrol
Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui pengawasan yang
dilakukan saat ini sangat jarang dilakukan. Pengawas adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari kelembagaan koperasi, sehingga memilik signifikansi terhadap
perumbuhan dan perkembangan sebuah koperasi. Untuk mendukung efektivitas
kepegawasan, manajemen kepengawasan yang efektif perlu diaplikasikan secara
berkesinambungan sehingga pengawas mampu berperan maksimal sebagai
penjaga dan juga pendorong eksistensi sebuah koperasi. Manajemen pengawasan
18
perlu mendasarkan pada sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan dan evalusi. Semuanya langkah-langkah kepengawasan harus
dikemas untuk perbaikan yang dilakukan secara terus menerus.
D. Penutup
1. Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
Peranan Dinas Pasar, Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang Dalam
Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi Di Kota Tanjungpinang belum
berjalan dengan baik.
Dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang
berkaitan dengan koperasi semua berjalan cukup baik karena selama ini Dinas
Koperasi sudah memberikan sosialisasi, disisi lain banyak juga yang harusnya
menjadi perhatian bagi Dinas koperasi seperti memperbaharui setiap akses yang
ada, dan menyediakan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat
berkenaan dengan pembinaan koperasi di Kota Tanjungpinang. Namun pihak
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang
jarang sekali memberikan bimbingan teknis kepada pengurus koperasi sebagai
upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber
daya manusia dalam hal ini pengurus koperasi sudah pernah dilakukan oleh
pemerintah yang mana telah namun saat ini tidak pernah lagi dilakukan.
19
2. Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Sebaiknya Dinas koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang memberikan
bimbingan teknis kepada pengurus koperasi berupa perencanaan,
pengelolaan dan manajemen.
2. Sebaiknya untuk membina koperasi yang sudah ada dibutuhkan orang-
orang atau pegawai yang benar-benar memahami tentang koperasi secara
baik
3. Pegawai yang menjadi pendamping koperasi sebaiknya diberikan
pelatihan terlebih dahulu secara merata.
4. Sebaiknya dilakukan pengawasan secara intensif agar dapat diketahui
kelemahan dan kekurangan bahkan permasalahan yang terjadi di setiap
koperasi yang ada.
20
DAFTAR PUSTAKA
Ali, hasyimi. A 2002. Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara
.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta
Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.
Jakarta: Kencana Media Group Cipta.
Labolo, Muhammad. 2005. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Grafindo
Persada.
Moleong, Lexy J. 2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja
Rosdakarya
Mudrajad Kuncoro, Ph. D. 2004. Otonomi dan Pembangunan daerah. Jakarta.
Ndraha, Talidziduhu. 2005. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : CV. Rineka
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I.
Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Randy R. Wrihatnolo Riant Nugroho Dwidjowijoto. Manajemen Pemberdayaan.
Penerbit Erlangga Persada.
Rasyid, Rias. 2000. Pokok-Pokok Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada :
Jakarta.
Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. Metode Penelitian. Jakarta :
Penerbit Aksara.
Soehardono, Edy. 1994. Teori Peranan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum
Soekanto, Soerjono. 2009. Teori peran. Jakarta: Rieneka Cipta.
Soerjono, Soekanto. 2002. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administratif. Bandung : PT. Alfabeta
Suhady, Idup. 1999. Kelembagaan Aparatur Pemerintah. Jakarta : LAN RI.
Suhardono. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama.
Syafei, Abdul. 2005 Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara