PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG NASKAH PUBLIKASI Oleh : ISKANDAR NIM : 080565201031 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
21
Embed
PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan: ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA
TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
ISKANDAR
NIM : 080565201031
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI
TANJUNGPINANG
2015
1
PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA
TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG
ISKANDAR
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
A B S T R A K
Perkembangan koperasi di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah.
Dalam setiap kegiatan koperasi telah diatur adalam UU yang telah dibuat oleh
pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur
tentang koperasi. Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:
memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan
penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap
permasalahan koperasi melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan
terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil
diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya
memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan
jaringan usaha dan kerja sama.
Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui Peranan Dinas Pasar,
Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang Dalam Peningkatan Kualitas
Pengembangan Koperasi Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014. Pada penelitian ini
penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini
informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.
Setelah dilakukan penelitian, maka hasil penelitian dapat disimpulakan bahwa
Peranan Dinas Pasar, Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang Dalam
Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi Di Kota Tanjungpinang Tahun
2014 belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari dalam pembinaan
dibutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan yang baik khususnya tentang
koperasi namun yang terjadi adalah pegawai yang ada di Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungpinang masih belum sesuai antara
pendidikan yang didapatnya secara formal dengan bidang tugas yang diberikan di
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungpinang
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Koperasi
2
ABSTRACT
ISKANDAR
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH
A B S T R A C T
The development of cooperatives in Indonesia can not be separated from
the role of government. In each detailing activities of cooperatives have been set
adalam law that has been made by the government as in Law No. 17 of 2012
which regulates the cooperative. The government's role in the cooperative
movement, among others, by: providing guidance in the form of counseling,
education or conduct research for the development of cooperatives and consulting
assistance to the problems of cooperatives to supervise including protection
against the form of the establishment of cooperative fields of economic activity
that has been successfully cultivated by the cooperative to not sought by the
agency Other businesses provide facilities such as ease of capital, as well as the
development of business networks and cooperation.
The purpose of this research is basically knowing Role of Industry, Trade,
Cooperatives Tanjungpinang In Quality Improvement Cooperative Development
in Tanjungpinang. In this study, the authors use this type of qualitative descriptive
study. In this study, the informants consist of 5 people. Data analysis techniques
used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques.
After doing research, the research results can be disimpulakan that the
role of the Department of Industry, Trade, Cooperatives Tanjungpinang In
Quality Improvement Cooperative Development in Tanjungpinang not run well
this can be seen from the coaching needs of employees who have a good
knowledge especially on cooperatives but what happens is that there is an
employee in the Department of Cooperatives and Small and Medium
Tanjungpinang still does not meet the formal education he got to the field of a
given task in the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises
Tanjungpinang
Keywords: Role of Government, Cooperative
3
PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA
TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG
A. Latar Belakang
Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia dalam kemajuan
pembangunan koperasi dapat ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota,
kekayaan koperasi, dan banyaknya usaha. Secara umum, koperasi di Indonesia
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Peran koperasi di Indonesia sangatlah
penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan
masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian dan menciptakan pasar baru.
Pemanfaatan koperasi secara maksimal dan optimal diharapkan akan menciptakan
perekonomian nasional yang selaras dengan pertumbuhan koperasi tersebut.
Mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi, menaikan pendapatan rumah
tangga dan juga memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat. Koperasi pada saat
ini mengalami kurang perhatiannya dari pemerintah pusat. Dikarenakan banyak
penyelewengan dana atau modal koperasi itu sendiri. Inilah yang menghambat
tumbuh dan kembangnya perkoperasian di Indonesia. Tanpa disadari, koperasi
telah membuka lapangan kerja tersendiri dikalangan anggota. Dan juga menjaga
kestabilan harga yang menguntungkan anggota koperasi.
Dengan demikian pembangunan koperasi perlu dilanjutkan, karena
pembangunan adalah proses yang tidak singkat dan memerlukan cukup banyak
waktu, dan ketekunan serta konsistensi dalam pelaksanaan untuk mengatasi semua
4
masalah yang muncul seperti masalah kemiskinan, jumlah pengangguran yang
semakin tinggi. Perkembangan koperasi secara nasional di masa yang akan datang
diperkirakan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan namun masih
kurang secara kualitas. Untuk itu diperlukan komiten yang kuat untuk
membangun koperasi yang mampu mandiri sesuai dengan jatidiri koperasi. Hanya
koperasi yang berkembang melaksanakan nilai dan prinsip koperasi yang akan
mampu bertahan dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Untuk
mengelola koperasi yang sudah berjalan perlu dibangun sistem pendidikan yang
efektif dan harus dilaksanakan untuk pengembangan organisasi, usaha dan mampu
bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Inilah salah satu nilai koperasi yang tidak
ada pada organisasi lain yang perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan.
Koperasi pada intinya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan
untuk menggalang modal dan kerja sama untuk mencapai tujuan anggota.
Pembentukan badan usaha koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang
dan jasa bagi para anggota, baik yang bersifat individual maupun kelompok.
Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangatlah penting dalam usaha
mencapai cita-cita yang diharapkan. Perekonomian yang tujuan utamanya adalah
pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab,
tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak kepada rakyat maka tidak
akan terwujud cita- cita tersebut. Koperasi memperoleh hak untuk hidup dan
perkembangan di Indonesia. Koperasi yang sudah dibangun selama ini juga
jumlahnya sudah cukup banyak. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara
5
dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk
memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja.
Perkembangan koperasi di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah.
Dalam setiap kagiatan koperasi telah diatur adalam UU yang telah dibuat oleh
pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur
tentang koperasi. Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:
memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan
penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap
permasalahan koperasi melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan
terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil
diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya
memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan
jaringan usaha dan kerja sama. Peran pemerintah ini sangat penting untuk
perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Koperasi juga ikut
dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak
dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya.
Pengelolaan koperasi yang berkualitas akan bisa dilaksanakan jika baik
para pengelola maupun para anggota koperasi tersebut, memperhatikan atau
berpegang pada tiga kriteria tingkat kesehatan yang satu sama lain tidak dapat
dipisahkan. Adanya kesadaran sekurang-kurangnya pengertian pada anggota
bahwa mereka memiliki koperasi dan bersedia ikut serta pada kegiatan-kegiatan
koperasi. Adanya kesadaran koperasi untuk hidup atas dasar anggaran dasarnya.
6
Ketiga alat perlengkapan koperasi, ialah rapat anggota, pengurus dan badan
pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagian-bagian dalam
koperasi bekerja normal dalam hubungan organik. Adanya komunikasi yang
lancar antara para pengurus, antara pengurus dengan anggota dan antara sesama
anggota, yang tercermin pada administrasi dan manajemen
Peran pemerintah ini penting agar keberadaan koperasi terus berkembang
maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama rakyat miskin. Dalam
masalah ini, pemerintah membuat program yang disebut KUR (Kredit Usaha
Rakyat). Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/
pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam
bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan
untuk usaha produktif.
Guna mengembangkan koperasi, pemerintah membentuk suatu instansi
yang dinamakan Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM ialah unsur
pelaksana pemerintah provinsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Dinas Koperasi dipimpin oleh seorang kepala dinas nan bertanggung jawab
kepada gubernur atau bupati. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini
terdapat di berbagai provinsi. Dinas Koperasi ini membidangi koperasi dan UKM
di tiap-tiap daerah.
Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi ini menitikberatkan
pada kebijakan operasional, program maupun kegiatan dinas di bidang koperasi
dan usaha mikro, kecil dan menengah. Semua kegiatannya dilandasi nilai-nilai