PERANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL …/Peranan...PERANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA SURAKARTA DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KECIL MENENGAH KOTA SURAKARTA

DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

KOPERASI SIMPAN PINJAM

Penulisan Hukum

( Skripsi )

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna

Memperoleh Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

FATHUL MUNIR

NIM. E1107024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user


commit to user


commit to user


commit to user

ABSTRAK

FATHUL MUNIR, E1107024, 2011, PERANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA

MIKRO KECIL MENENGAH KOTA SURAKARTA DALAM MELAKSANAKAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM, FAKULTAS

HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Kota Surakarta dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi

simpan pinjam dan hambatannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan bersifat deskriptif. Jenis data

meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka,

observasi dan wawancara. Teknik analisis data secara kualitatif induktif.

Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta dalam

melaksanakan pembinaan koperasi simpan pinjam dengan cara memantau perkembangan

kegiatan simpan pinjam secara berkala melalui laporan keuangan atau kinerja koperasi yang

bersangkutan dan melakukan pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi, usaha,

administrasi keuangan serta pelaksanaan program pembinaan kepada anggota. Sedangkan

pengawasan koperasi simpan pinjam dengan cara pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan

penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam. Hambatan dalam pembinaan dan pengawasan

koperasi simpan pinjam Kota Surakarta adalah tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam

menyampaikan laporan keuangan koperasi simpan pinjam setiap triwulan dan tahunan kepada

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta, pengurus koperasi simpan

pinjam dalam membuat laporan keuangan dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Solusi

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta menghubungi pengurus koperasi simpan pinjam yang bersangkutan

untuk secepatnya menyampaikan laporan keuangan koperasi simpan pinjam setiap triwulan dan

tahunan, pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta melakukan

investigasi mendalam untuk memastikan kebenaran perhitungan laporan keuangan koperasi

simpan pinjam.

Kata kunci : Koperasi, Pembinaan dan Pengawasan


commit to user

ABSTRACT

FATHUL MUNIR, E1107024, 2011, THE ROLE OF DINAS KOPERASI AND USAHA

MIKRO KECIL MENENGAH IN THE CITY SURAKARTA GUIDANCE IN

IMPLEMENTING AND MONITORING CREDIT UNIONS, FACULTY OF LAW IN

SEBELAS MARET UNIVERSITY.

This study aims to determine the role of Dinas Koperasi and Usaha Mikro Kecil

Menengah the City Surakarta in implementing guidance and monitoring of credit unions and

resistance.

This study uses empirical and descriptive approach. Type of data include the primary data

and secondary data. Data collection techniques to the study of literature, observation and

interviews. Qualitative data analysis techniques are inductive.

Role of Dinas Koperasi and Usaha Mikro Kecil Menengah the City Surakarta in

implementing development credit unions in a way to monitor developments on a regular basis

the activities of savings and loans through the financial statements or performance of the

cooperative in question and conduct a through coaching about organization, business, financial

administration and implementation of development programs to member. While the supervision

of credit unions by way of guidance, monitoring, examination and health assessment of Credit

Unions. Barriers in the guidance and supervision of savings and credit cooperatives are not

disciplined Surakarta cooperative management in the financial report savings and credit

cooperatives quarterly and annual reports to the office of Dinas Koperasi and Usaha Mikro Kecil

Menengah the City Surakarta, savings and loan cooperative management in making financial

reports are not in accordance with the conditions in fact. Solutions to overcome these constraints

the Office of Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah the City Surakarta official

contacted the relevant credit unions to quickly submit financial statements quarterly savings and

credit cooperatives and the annual, the office of Dinas Koperasi and Usaha Mikro Kecil

Menengah Surakarta City in dept investigation to ensure the correctness of financial statements

computation savings and credit cooperatives.

Key words : Cooperative, Guidance and Monitoring


commit to user

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari

suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)

“Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mencapai cita-cita dan berusaha

mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian luar biasa”

(Hamka)

Pendidikan akan berhasil dengan baik apabila ada kerjasama antara anak, orangtua, dan guru

(K.H. Dewantara)

Harapanku adalah masa depanku jadikanlah pengalamanmu sebagai pelajaran kehidupan

Keyakinan adalah modal kemenangan

(Fathul Munir)


commit to user

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta diiringi rasa

syukur kehadirat Illahi Rabbi, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul “PERANAN DINAS

KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA SURAKARTA DALAM

MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM

” dapat penulis selesaikan dengan lancar.

Penyusunan penulisan hukum skripsi ini mempunyai tujuan yang utama untuk

melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S-1) dalam bidang ilmu hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan,

baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisanya, namun penulis berharap bahwa

penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada

semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil, sehingga penulisan hukum

(Skripsi) ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya;

2. Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dapat istiqomah dijalan-Nya hingga akhir jaman;

3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat

melaksanakan Penulisan Hukum ini;

4. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah membantu

dalam pemberian ijin dilakukannya penulisan ini;

5. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret yang telah membantu dalam pemberian ijin dilakukannya

penulisan ini;


commit to user


commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................... iv

ABSTRAK ........................................................................................................ v

ABSTRACT ....................................................................................................... vi

HALAMAN MOTTO ....................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... x

DAFTAR BAGAN ............................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ................................................................. 3

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 3

D. Manfaat Penelitian .................................................................... 4

E. Metode Penelitian ...................................................................... 5

F. Sistematika Penulisan .............................................................. 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori ......................................................................... 10

1. Tinjauan Umum tentang Perkoperasian di Indonesia....... 10

a. Sejarah Perkoperasian di Indonesia ............................... 10

b. Pengertian Koperasi ....................................................... 15

c. Landasan dan Asas Koperasi ......................................... 16

d. Tujuan Koperasi ............................................................ 17

e. Nilai dan Prinsip-Prinsip Koperasi ................................ 19

f. Jenis Koperasi ................................................................ 20


commit to user

g. Proses Pendirian Koperasi ............................................. 20

f. Struktur Organisasi Koperasi ......................................... 22

2. Tinjauan tentang Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan

Pinjam ................................................................................... 25

a. Bentuk Organisasi Koperasi Simpan Pinjam ................. 26

b. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ............................... 26

c. Jaringan Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam ............... 27

d. Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam ........................... 28

e. Permodalan Usaha Koperasi Simpan Pinjam ................. 31

f. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam ...................... 32

g. Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam………………... 34

3. Tinjauan tentang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Simpan Pinjam ...................................................................... 35

a. Konsep Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Simpan Pinjam ............................................................... 35

b. Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Simpan Pinjam ............................................................... 37

4. Tinjauan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan

Pinjam .................................................................................... 51

a. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan

Pinjam terdiri dari Tujuan, Sasaran dan Landasan

Kerja ............................................................................... 51

b. Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam ............................................................... 53

c. Penetapan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam ............ 54

5. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum Perkoperasian ........ 58

B. Kerangka Pemikiran ................................................................. 60


commit to user

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta ........................................................ 62

1. Sejarah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta ...................................................... 62

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta .................................. 63

3. Visi Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta ....................................................... 63

4. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil


5. Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil


6. Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil


7. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Kota Surakarta ............................................. 66

B. Hasil Penelitian ........................................................................... 67

1. Pembinaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta ............................. 67

a. Pembinaan ...................................................................... 67

b. Pengawasan .................................................................... 70

2. Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha


a. Hambatan ....................................................................... 76

b. Solusi .............................................................................. 76

C. Pembahasan ................................................................................ 78


commit to user

1. Pembinaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha


a. Pembinaan ...................................................................... 78

b. Pengawasan .................................................................... 81

2. Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha


BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ..................................................................................... 87

B. Saran ........................................................................................... 88

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

DAFTAR BAGAN

Bagan .1. Kerangka Pemikiran

Bagan .2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Surakarta


commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional yang dihadapi dunia usaha

termasuk koperasi saat ini sangatlah dinamis. Koperasi sebagai badan

usaha diarahkan dan didorong untuk ikut berperan meningkatkan

kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat luas pada

umumnya. Sehingga koperasi memiliki andil besar sebagai wadah

kegiatan perekonomian rakyat. Oleh karena itu, koperasi mendapat tempat

tersendiri di hadapan Pemerintah untuk kemajuan dan perkembanganya.

Dengan berkembangnya koperasi, diharapkan kesejahteraan rakyat akan

lebih meningkat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian yaitu menyejahterakan anggotanya. Seiring dengan harapan

Pemerintah tersebut, sekarang ini banyak sekali koperasi yang

bermunculan. Semuanya menawarkan berbagai produk yang akan

menyejahterakan siapa saja yang bergabung dengannya.

Demi tertibnya kegiatan perkoperasian dan demi menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan maka semua kegiatan koperasi di Indonesia akan

di pantau oleh Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah tidak terjun

langsung ke lapangan memantau satu per satu semua koperasi yang ada di

Indonesia. Untuk efisiensi maka Pemerintah menugas bantukan kepada

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memantau jalannya kegiatan

perkoperasian di daerah masing-masing. Dinas ini berfungsi memantau

kegiatan suatu koperasi dari berdirinya sampai pada saat koperasi tersebut

harus ditutup atau digabung dengan koperasi lain karena sebab tertentu.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki hak penuh

untuk mengetahui apa saja mengenai kegiatan usaha koperasi.


commit to user

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peranan

penting terhadap koperasi. Peranan yang diangkat oleh penulis adalah

mengenai pembinaan dan pengawasan. Yang dimaksud pembinaan oleh

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah untuk membina

koperasi agar lebih maju dan berkembang dalam menjalankan kegiatan

perkoperasian serta mengawasi dan memberi arahan kepada koperasi

dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang di hadapi koperasi.

Menjalankan pembinaan dan pengawasan bukan berarti Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil Menengah terlalu intervensi terhadap urusan

internal koperasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

tetap menghormati asas koperasi yaitu kemandirian koperasi dalam

menjalankan kegiatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah mengontrol

kegiatan perkoperasian agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan untuk

menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh

oknum-oknum koperasi pada saat menjalankan kegiatan perkoperasian.

Apabila peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi berjalan

dengan baik, maka diharapkan akan tercipta suatu koperasi yang sehat dan

benar-benar dapat mewujudkan cita-cita koperasi yaitu menyejahterakan

anggotanya.

Berdasarkan uraian yang telah disebut di atas maka penulis ingin

mengetahui dan merinci lebih detail mengenai bagaimana peranan Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam. Selain

untuk mengetahui peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi

simpan pinjam, melalui penelitian ini penulis juga akan menjelaskan

mengenai hambatan-hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Dinas


melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam. Untuk


commit to user

itu peneliti tertarik untuk menulis suatu penelitian hukum dengan

judul Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi

simpan pinjam.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penulisan ilmiah yang akan dilakukan itu selalu

berangkat dari suatu masalah. Disini rumusan masalah dimaksudkan untuk

penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga dapat

mempermudah dalam suatu pengerjaan dan tepat pada sasaran.

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk

memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara teoritis dan

sistematis. Dengan cara seperti ini dapat memberikan gambaran-gambaran

yang jelas dan dapat mempermudah pemahaman terhadap permasalahan

serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun permasalahan yang akan

dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Surakarta dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap koperasi simpan pinjam ?

2. Apakah hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Kota Surakarta dalam melaksanakan pembinaan dan

pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dan bagaimana

solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian diharuskan adanya tujuan-tujuan yang akan dicapai

dengan memberikan suatu arah dalam melangkah sesuai maksud

penelitian. Tujuan ini saling berkaitan dengan permasalahan yang telah

dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai

berikut:


commit to user

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta dalam melaksanakan pembinaan dan

pengawasan koperasi simpan pinjam;

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta dalam melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dan

bagaimana Solusinya.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan bahan hukum

sebagai menyusun penulisan hukum (skripsi), sebagai salah satu

syarat dalam menempuh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum didalam teori

dan praktek lapangan hukum yang berarti bagi penulis sendiri

khususnya dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada

umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh

terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan dapat

diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum

perkoperasian khususnya mengenai pembinaan dan pengawasan pada

koperasi simpan pinjam.

2. Manfaat Praktis

Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama

mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret


commit to user

Surakarta dan sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “methodology” (Bahasa Inggris),

sedangkan kalau berasal dari bahasa Yunani itu “methodos” dan “logos”.

Dimana methodos diartikan sebagai jalan atau cara yang teratur,

sedangkan Logos sendiri berarti pembicaraan. Jadi, Methodologi dapat

diartikan sebagai tata cara keilmuan atau tata cara berdasarkan ilmu yang

disebut “ilmu tentang tata cara” (Soerjono Soekanto, 2006:5).

Metode penelitian pada dasarnya memberikan suatu pedoman

mengenai tata cara yang mempelajari, menganalisa, dan memahami

lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006:6).

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah,

karena mutu, kualitas dan validitas dari suatu penelitian ilmiah itu sangat

ditentukan oleh ketepatan dalam penggunaan metode penelitian.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris.

Pendekatan empiris dimaksudkan untuk memberikan jawaban akan

suatu permasalahan, keadaan, atau gejala-gejala yang diperolah

langsung melalui penelitian, yaitu tentang peranan Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta dalam melaksanakan

pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam.

2. Jenis Penelitian

Menurut sifat dan maksud yang terkandung didalamnya dan

sebagai upaya memberikan suatu gambaran-gambaran yang mendetail

mengenai peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Surakarta dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

koperasi simpan pinjam. Maka penelitian ini termasuk jenis penelitian

yang deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif

menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksudkan


commit to user

untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan

atau gejala-gejala lainnya” (Soerjono Soekanto, 2006:10).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis telah mengambil lokasi penelitian di Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam

malaksanakan penelitian ini ada 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh peneliti secara

langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dimana penulis

tersebut melaksanakan penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak

langsung dan berfungsi sebagai penunjang atau pendukung data

primer, dimana data sekunder ini meliputi : buku-buku, literatur,

arsip-arsip, perundang-undangan, majalah dan dokumen-dokumen

resmi, yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam

melaksanakan penelitian ini, ada 2 (dua) jenis sumber data yang akan

digunakan yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara

langsung dari lapangan yang meliputi keterangan-keterangan atau

informasi data yang relevan. Dalam hal ini penulis memperoleh

sumber data primer dari Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan


commit to user

di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta dan responden di beberapa koperasi simpan pinjam.

b. Sumber Data Sekunder

Peneliti menggunakan sumber data sekunder, dimana sumber data

sekunder yang diperoleh peneliti itu mengambil dari buku-buku,

arsip-arsip, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis,

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka teknik pengumpulan

data primer yang digunakan peneliti yaitu:

a. Wawancara atau interview

Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data

dengan tujuan tertentu, dengan melakukan percakapan secara

langsung yang berupa tanya jawab antara peneliti dengan subyek

penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh berbagi keterangan

atau jawaban yang akan dibenarkan dalam penelitian. Adapun

subyek penelitian yang dimaksud oleh penulis yaitu Kepala Seksi

Pembinaan dan Pengawasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Kota Surakarta.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan

cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian dengan tujuan

untuk mengtahui keadaan yang sesungguhnya. Jadi dalam

melakukan observasi, penulis langsung terjun ke lapangan yang

bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Surakarta untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam.


commit to user

Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan

mempelajari buku-buku, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan suatu masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisa Data.

Analisis data itu merupakan tahap yang sangat berperan penting

dalam suatu penelitian, karena analisis data itu sangat menentukan

kualitas dari hasil penelitian tersebut. Mengingat penelitian ini

merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dimana data-data yang

dihasilkan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas

menurut apa adanya atau kenyataan yang ada sesuai dalam praktek

yang terjadi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta. Maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode

analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud analisis kualitatif yaitu

“suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,

yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan perilaku nyata,

yang diteliti dan yang dipelajari adalah objek penelitian yang utuh

(Soerjono Soekanto, 2006:32).

Dalam hal ini analisis data yang digunakan penulis yaitu Analisis

data kualitatif induktif, yang berarti suatu analisis dari masalah-

masalah yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi

masalah yang bersifat umum.


commit to user

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat diikuti penalarannya, maka disusun

sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah,

perumusan masalahan, tujuan penelitian, kerangka

konsepsional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menyajikan landasan

teori tentang tinjauan umum tentang perkoperasian di

Indonesia, tinjauan tentang koperasi simpan pinjam, tinjauan

tentang pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam,

tinjauan tentang efektivitas hukum perkoperasian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan mencoba untuk menyajikan

penelitian dan pembahasan tentang peranan Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan

pinjam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang

berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian

dari perumusan masalah dan saran-saran sebagai tindak lanjut

dari simpulan tersebut, saran-saran dibuat harus bersifat

konkrit, membangun dan jelas.


commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perkoperasian di Indonesia

a. Sejarah Perkoperasian di Indonesia

Pada tanggal 16 Desember 1895, Raden Arya Wiraatmadja,

Patih Purwokerto mendirikan De Purwokertosche Hulpen

Spaarbank Der Irlansdche (Bank Bantuan dan Simpanan

Purwokerto), atau lebih dikenal dengan sebutan Bank Priyayi

Purwokerto. Bank ini didirikan untuk membantu pegawai

pemerintah (Priyayi) terlepas dari jeratan lintah darat.

Muhammad Hatta berpendapat, bahwa Bank Priyayi

Purwokerto bukan merupakan Bank koperasi. Meskipun

demikian, pendirian Bank tersebut telah menggerakkan hati

Asisten Residen De Wolff Van Westerrode untuk

mengembangkan koperasi-koperasi kredit dikalangan petani

diseluruh Karisidenan Tanjung Mas. De Wolff Van Westerrode

ingin mengembangkan koperasi kredit model Raiffeisen seperti

yang pernah dilihatnya di Jerman. Tetapi upaya untuk

mengembangkan koperasi model Raiffeisen ini tidak

terlaksana. Menurut Ir. Ibnoe Soedjono kegagalan ini

disebabkan karena adanya kesenjangan kultural (cultural gap)

antara lingkungan ekonomi modern (tempat lahir koperasi

Raiffeisen) dan lingkungan ekonomi tradisional di jawa dengan

sistem gotong royong yang sifatnya sosial, De Wolff Van

Westerrode kemudian melakukan reorganisasi dengan

mengubah nama Bank yang didirikan Raden Arya Wiraatmaja

itu menjadi Purwokertosche Hulp Spaar en Landbouwercredit

Bank (Bank bantuan dan simpanan serta kredit petani

Purwokerto). Bersamaan dengan pelunasan Bank itu, diseluruh


commit to user

karisidenan Banyumas didirikan 250 lumbung desa yang

bertugas memberikan kredit dalam bentuk padi.

Berdirinya Bank Priyayi Purwokerto mendorong

pemerintah untuk mendirikan Volkscredit Bank (Bank Kredit

Rakyat) diseluruh Jawa dan Madura. Pada Tahun 1934, semua

Volkscredit Bank disatukan menjadi Algeneene Volkscredit

Bank yang memiliki cabang seluruh Indonesia. Volkscredit

Bank inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Bank Rakyat

Indonesi (BRI).

Pengembangan cita-cita koperasi di kalangan masyarakat

Indonesia dimulai pada Tahun 1908, oleh Budi Utomo.

Berdasarkan pemikiran bahwa rakyat yang lemah ekonominya

tidak akan membentuk negara yang kuat, maka organisasi

gerakan nasional menganjurkan pembentukan koperasi

dikalangan rakyat atau membentuk sendiri koperasi-koperasi.

Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam (kemudian menjadi

Serikat Islam) membentuk koperasi-koperasi rumah tangga

atau toko koperasi (koperasi konsumen) yang disebut “Toko

Andeel”, tetapi karena pengetahuan dan pengalaman dalam

mengelola koperasi konsumen masih sangat kurang maka

koperasi-koperasi tersebut tidak bertahan lama.

Melihat perkembangan koperasi yang semakin

memasyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda memandang

perlu untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur kehidupan perkoperasian. Belanda mengeluarkan

Undang-Undang No 431 Tahun 1915 yang isinya antara lain :

harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan

koperasi, sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa, harus

mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral, dan proposal

pengajuan harus berbahasa Belanda. Peraturan tersebut

dirasakan sangat rumit dan mahal bagi rakyat Indonesia.


commit to user

Kemudian Pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi

koperasi yang yang terdiri dari 7 orang Belanda dan 3 orang

Indonesia. Komisi ini bertujuan untuk menyelidiki

kemungkinan-kemungkinan bagi koperasi di Indonesia atas

rekomendasi komisi koperasi. Pemerintah Hindia Belanda

mengeluarkan Undang-Undang No.21 Tahun 1927. Undang-

Undang baru ini jauh lebih ringan dibanding Undang-Undang

No. 431 Tahun 1915, antara lain: hanya membayar 3 gulden

untuk meterai, sistem usaha sesuai dengan hukum dagang

masing-masing daerah, perizinan bisa diperoleh di daerah

setempat, dan proposal pengajuan bisa menggunakan bahasa

daerah.

Pada tahun 1927, dr. Soetomo mendirikan Indonesische

Studieclub yang menghimpun segolongan kredit kaum

intelektual yang antara lain mempelajari masalah

perkoperasian. Pada Tahun 1926, Partai Nasional Indonesia

menyelenggarakan konggres di Jakarta. Konggres ini

membangkitkan kembali semangat berkoperasi masyarakat

Indonesia dan mendorong berdirinya banyak koperasi di Jawa.

Kebangkitan koperasi ini mencapai puncaknya pada Tahun

1932, setelah itu koperasi mengalami kemunduran. Hal ini

menunjukkan dasar-dasar yang dimiliki koperasi-koperasi

tersebut masih lemah.

Pada tahun 1933 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan

Undang-Undang No. 21 Tahun 1933 yang mirip Undang-

Undang No.431 Tahun 1915. Dengan dikeluarkanya peraturan

ini, maka di Hindia Belanda berlaku dua peraturan, yaitu:

Undang-Undang No.21 Tahun 1933 dan Undang-Undang

No.91 Tahun 1927.

Pada masa pendudukan Jepang Tahun 1942, Kantor Pusat

Jawatan Koperasi dan Perdagangan dalam Negeri dibuka


commit to user

kembali dengan nama Syomin Kumiai Tyo Dyi Musyo,

sedangkan kantor-kantor di daerah menjadi Syomin Kumiai

Tyo Sandansyo. Pemerintah militer Jepang masih memakai

Undang-Undang No. 91 Tahun 1927 tentang perkoperasian dan

mengeluarkan Undang-Undang No 23 yang mengatur tata cara

pendirian perkumpulan dan penyelenggaraan persidangan,

antara lain disebutkan bahwa untuk mendirikan perkumpulan

termasuk koperasi harus mendapat izin Shuchokan (setara

dengan residen).

Pada tanggal 1 Agustus Tahun 1944 Pemerintah Jepang

mendirikan kantor perekonomian rakyat. Dengan berdirinya

kantor ini, maka jawatan koperasi menjadi bagian dari kantor

perekonomian rakyat yang diberi nama Kumiai. Kumiai

bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan koperasi.

Kumiai oleh Pemerintah Jepang digunakan untuk membagikan

barang-barang kepada rakyat, dan untuk mengumpulkan hasil

bumi untuk keperluan perang Tentara Jepang.

Pada Tahun 1945, dengan lahirnya Kemerdekaan Republik

Indonesia, maka semangat Koperasi bangkit kembali. Ada 2

pengaruh yang tampak menggebu dalam menggerakkan yaitu

semangat mendirikan koperasi secara besar-besaran untuk

mencari keuntungan tanpa mengindahkan dasar-dasar koperasi

yang benar, dan pengaruh jiwa Kumiai yang menghendaki

terbentuknya koperasi distribusi.

Pada tanggal 11–14 Juli Tahun 1947, orang-orang yang

menghendaki tumbuh dan berkembangnya koperasi-koperasi

dengan dasar-dasar yang murni kemudian menyelenggarakan

Konggres Koperasi Indonesia I di Tasik Malaya. Dalam

Konggres Koperasi Indonesia I ini dibentuk Sentral Organisasi

Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang kemudian hari

menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) keputusan-


commit to user

keputusan lain yang diambil adakah menetapkan tanggal 12

Juli sebagai hari koperasi dan mengukuhkan gotong royong

sebagai asas koperasi.

Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI mempunyai

peran besar dalam menggerakkan dan mengembangkan

koperasi di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam konggres besar

koperasi seluruh Indonesia II di Bandung Tahun 1953,

Muhammad Hatta dinobatkan sebagai Bapak Koperasi

Indonesia.

Sejak itu gerakan koperasi mengalami konsolidasi dalam

arti ideologis maupun organisasi. Apalagi setelah menjadi

Anggota Internasional Cooperative Alliance (ICA) pada Tahun

1956.

Perkembangan Undang-Undang Perkoperasian setelah

kemerdekaan pada Tahun 1949 Pemerintah Indonesia

mengganti Undang-Undang No 91 Tahun 1927 dengan

Undang-Undang No 179 Tahun 1949 yang pada hakekatnya

adalah penerjemahan Undang-Undang No 21 Tahun 1927.

Pada Tahun 1958 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

No 79 Tahun 1958 dan mencabut Undang-Undang No 179

Tahun 1949. Undang-Undang No 79 ini adalah Undang-

Undang yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar

Sementara Pasal 38 (kemudian menjadi Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 33).

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1959 untuk

menyesuaian fungsi Undang-Undang No 79 Tahun 1958

dengan haluan pemerintah dalam rangka melaksanakan

demokrasi ekonomi terpimpin. Pada Tahun 1965 pemerintah

mengganti Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1959 dengan

Undang-Undang No 14 Tahun 1965. Undang-Undang baru ini


commit to user

sangat dipengaruhi oleh konsep pemikiran komunisme. Hal ini

tampak dari konsepsi dan aktifitas koperasi yang harus

mencerminkan gotong royong berporos NASACOM. Undang-

Undang No 14 Tahun 1965 hanya bertahan 2 bulan karena

setelah itu terjadi peristiwa G-30S/PKI dan lahirnya Orde Baru.

Setelah 2 tahun koperasi dikembangkan tanpa undang-

undang, karena pengganti undang-undang yang lama belum

ada, maka pada Tahun 1967 pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok

Perkoperasian. Pada Tahun 1992 pemerintah mencabut

Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 karena dianggap sudah

tidak relevan lagi dan mengeluarkan Undang-Undang No. 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini berlaku

sampai sekarang.

(http://bambangpudjiyanto.com/article/sejarahperkoperasian di-

indonesia.html).

b. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa

Inggris yaitu cooperatives; merupakan gabungan dua kata Co

dan Operation. Dalam bahasa Belanda disebut Cooperatie,

yang artinya adalah kerja bersama. Dalam Bahasa Indonesia di

lafalkan menjadi koperasi. Sedangkan koperasi diartikan

sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang

beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang

memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota

menurut peraturan yang ada dengan berkerjasama secara

kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya

(Sutantya Rahardja Hadhikusuma 2000:1).

ttp://bambangpudjiyanto.com/article/sejarah-perkoperasian-d


commit to user

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 bagian

kesatu, dinyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan

atas asas kekeluargaan”.

c. Landasan dan Asas Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, “Landasan

Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah,

tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku

ekonomi lainya”. Koperasi di Indonesia mempunyai landasan

sebagai berikut:

1) Landasan Idiil

Sesuai dengan Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992, landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.

Penempatan Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia

ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah

pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila

merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-

nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia

dalam kehidupan sehari-harinya.

2) Landasan Strukturil

Sesuai dengan bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

landasan strukturil koperasi Indonesia. Sebagaimana yang

termuat dalam ayat 1 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

itu adalah koperasi. Artinya, semangat usaha bersama


commit to user

berdasar atas kekeluargaan itu pada mulanya adalah

semangat koperasi.

3) Landasan Operasional

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;

b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART).

4) Landasan Mental

a) Kesadaran pribadi;

b) Kesetiakawanan.

5) Asas Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 2,

menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Disatu

pihak, hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya

sebagaimana telah dikemukakan diatas. Sejauh bentuk-

bentuk perusahaan lainya tidak dibangun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan, semangat

kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara

koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainya.

d. Tujuan Koperasi

Menurut Andjar Pachta, koperasi mengandung dua unsur

yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan

suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan

himpunan komponen-komponen atau bagian saling berkaitan

yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan (Andjar

Pachta W., et al 2005 : 21).

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan

kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi

atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling

berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti


commit to user

digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakanya

pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan

sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti

kedermawanan (Philantropis), tetapi lebih untuk menerangkan

kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama

anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur

sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis,

kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon

anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada

anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong

diri sendiri (Andjar Pachta W., et al 2005 : 22).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun1992 tentang

Perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa,”koperasi bertujuan

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat

yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945”. Berdasarkan bunyi Pasal 3

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu, dapat disaksikan

bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi

tiga hal sebagai berikut.

1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya;

2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan

3) Turut Serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Dari ketiga tujuan tersebut, mudah dimengerti bila koperasi

mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam

perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya merupakan satu-

satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional

dinyatakan sesuai susunan perekonomian yang hendak

dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai soko guru

perekonomian nasional.


commit to user

e. Nilai dan Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Andjar Pachta, Nilai-nilai yang menjadi dasar

koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi,

kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang

diyakini anggota adalah: kejujuran, keterbukaan, tanggung

jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama (Andjar Pachta

W., et al 2005 : 23).

Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Andjar Pachta Koperasi adalah organisasi

sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat

menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima

tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis

kelamin, sosial, suku, politik, atau agama (Andjar Pachta W., et

al 2005 : 23-25).

1) Sukarela dan Terbuka;

2) Kontrol Anggota Demokratis;

3) Partisipasi Ekonomi Anggota;

4) Otonomi dan Independen;

5) Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi;

6) Kerjasama Antar Koperasi.

Menurut Daniel Asnur, Prinsip Koperasi merupakan esensi

dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan

ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari usaha

lain (Daniel Asnur, Vol 4, 2009 : 37-61).

Prinsip-prinsip Koperasi menurut Daniel Asnur yaitu :

1) Keanggotaan sukarela dan terbuaka;

2) Pengendalian oleh anggota secara demokratis;

3) Partisipasi ekonomi anggota;

4) Otonomi dan kebebasan;

5) Pendidikan dan pelatihan serta informasi;

6) Kerjasama antar koperasi;


commit to user

7) Kepedulian terhadap komunitas.

f. Jenis Koperasi

Jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan

usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan

kebutuhan koperasi itu sendiri. Pada dasarnya koperasi itu

dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi

yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi

berdasarkan keanggotaannya (Andjar Pachta W., et al 2005:25-

26).

Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi 4,

yaitu :

1) Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi

anggota);

2) Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama);

3) Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi

pinjaman);

4) Koperasi Serba Usaha (campuran).

Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, dibedakan

menjadi dua, yaitu:

1) Koperasi Primer (anggotanya masih perseorangan);

2) Koperasi Sekunder (gabungan koperasi atau induk

koperasi) (Andjar Pachta W., et al 2005:25-26).

g. Proses Pendirian Koperasi

Menurut Andjar Pachta, syarat utama pendirian sebuah

koperasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 25

Tahun 1992 yaitu hanya memerlukan calon pendiri sebanyak

minimal 20 (dua puluh) orang; dan dua puluh orang tersebut

kemudian dapat menjadi anggota semua, dan di antara mereka

dapat dipilih menjadi anggota pengurus, maupun anggota

pengawas. Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan


commit to user

kesemua anggota telah memahami betul mengenai: tujuan,

hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang hendak

mereka dirikan tersebut, maka proses selanjutnya adalah

menuangkan kesepakatan bersama tersebut ke dalam Anggaran

Dasar; yang berbentuk akta pendirian koperasi. Didalam

Anggaran Dasar tersebut, para pendiri wajib memuat dan

menyatakan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1) Daftar nama pendiri;

2) Nama dan tempat kedudukan koperasi;

3) Maksud dan tujuan serta bidang usaha;

4) Ketentuan mengenai keanggotaan;

5) Ketentuan mengenai Rapat Anggota;

6) Ketentuan mengenai pengelolaan;

7) Ketentuan mengenai permodalan;

8) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

9) Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU);

10) Ketentuan mengenai sanksi.

Dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar suatu koperasi

yang dibuat (autentik) oleh dan ditandatangani di hadapan

notaris harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-

orang yang dipercaya dan ditunjuk untuk duduk dalam organ

manajemen koperasi, seperti: pengurus, pegelola, dan

pengawas yang bersedia untuk menjalankan usaha koperasi.

Selanjutnya setelah semua pendiri masing-masing

menandatangani berita acara (minuta) pendirian atau Anggaran

Dasar Koperasi di hadapan notaris, maka notaris dalam waktu

yang tidak terlalu lama (umumnya 1 (satu) Minggu) akan

memberikan salinan akta tersebut kepada semua anggota

pendiri. kemudian pengesahan akta pendirian akan diperoleh

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

pengajuan tersebut dan diumumkan pula dalam Berita Negara


commit to user

Republik Indonesia. Dalam hal permohonan permintaan

pengesahan ditolak, alasan penolakan akan diberitahukan

kepada para pendiri (melalui notaris apabila pengajuan

sebelumnya melalui notaris) secara tertulis dalam waktu paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah pengajuan. Pada saat itulah akan

diketahui apakah koperasi tersebut memiliki status badan

hukumnya atau tidak (Andjar Pachta W., et al 2005:84-91).

h. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur dan tatanan manajemen Koperasi Indonesia dapat

dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu:

1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota

koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi

untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha

koperasi dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan

suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat

Anggota adalah salah satu perangkat organisasi koperasi

yang merupakan suatu lembaga struktural organisasi

koperasi. Segala keputusan yang dikeluarkan Rapat

Anggota sebagai lembaga struktural organisasi koperasi

mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan hasil dari

suara terbanyak pemilik koperasi. Hal yang dimaksud juga

ditegaskan pada Pasal 22 Undang-Undang No. 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

a) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan

tertinggi dalam koperasi;

b) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang

pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Sebagai salah satu lembaga, Rapat Anggota memiliki

fungsi, wewenang, aturan main, dan tata tertib, yang


commit to user

ketentuannya bersifat mengikat semua pihak yang terkait.

Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat

menentukan, berwibawa, dan menjadi sumber dari segala

keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat

organisasi koperasi dan para pengelola usaha koperasi.

Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh rapat anggota

harus ditaati dan sifatnya mengikat bagi semua anggota,

pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi.

2) Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih

melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi

dan usaha. Idealnya, pengurus koperasi sebagai perwakilan

anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial,

teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan

koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan

prinsip-prinsip koperasi. Kedudukan pengurus sebagai

penerima mandat dari pemilik koperasi dan mempunyai

fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat

anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya

koperasi. Posisi yang menentukan tersebut merupakan

tugas dan wewenang pengurus yang ditetapkan dalam

undang-undang, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga, dan peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan

oleh Rapat Anggota. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang

Koperasi No. 25 tahun 1992 menyebutkan, bahwa

"Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota".

3) Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari

anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan

terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.


commit to user

Pengawas organisasi koperasi merupakan suatu lembaga

atau badan struktural organisasi koperasi.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 39 ayat

(1) pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, ayat (2)

menyatakan pengawas berwenang untuk meneliti segala

catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan segala

keterangan yang diperlukan.

4) Pengelola

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan

diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha

koperasi secara efisien dan profesional. Karena itu,

kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau

karyawan yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus.

Dengan demikian, disini berlaku hubungan perikatan dalam

bentuk perjanjian ataupun kontrak kerja. Jumlah pengelola

dan ukuran struktur organisasinya sangat tergantung pada

besarnya usaha yang dikelola.


commit to user

2. Tinjauan tentang Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan

Pinjam

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Kegiatan usaha

simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun

dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam

dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota

koperasi yang bersangkutan.

Koperasi simpan pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah

koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Unit simpan pinjam koperasi yang selanjutnya disebut dengan

USP adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan

pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang

bersangkutan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon

anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya koperasi simpan

pinjam dan unit simpan pinjam dalam bentuk tabungan, dan

simpanan koperasi berjangka.

Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi simpan

pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang penyetorannya

dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan koperasi

simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam yang bersangkutan.

Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang

penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati

antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan

menggunakan buku tabungan koperasi.

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi simpan pinjam dan


commit to user

atau unit simpan pinjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

a. Bentuk Organisasi Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1995, bentuk organisasi usaha simpan pinjam adalah sebagai

berikut :

1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh

koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;

2) Koperasi simpan pinjam dapat berbentuk koperasi primer

dan koperasi sekunder;

3) Unit simpan pinjam dapat dibentuk oleh koperasi primer

dan koperasi sekunder.

b. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam


1995, pendirian koperasi simpan pinjam sebagai berikut :

1) Pendirian koperasi simpan pinjam dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan mengenai

persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan

perubahan Anggaran Dasar koperasi;

2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian koperasi simpan

pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

b) Administrasi dan pembukuan;

c) Nama dan riwayat hidup calon Pengelola;

d) Daftar sarana kerja.

3) Pengesahan Akta Pendirian koperasi simpan pinjam berlaku

sebagai izin usaha.


1995, permintaan pengesahan Akta Pendirian koperasi yang


commit to user

membuka unit simpan pinjam diajukan sesuai dengan

ketentuan diatas.


1995, koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan

memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib

mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan

mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu

usahanya. Tata cara perubahan Anggaran Dasar

dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku. Pengesahan perubahan Anggaran Dasar berlaku

sebagai izin usaha.

c. Jaringan Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam


1995, jaringan pelayanan usaha simpan pinjam oleh koperasi di

fungsikan untuk :

1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam dapat membuka

jaringan pelayanan simpan pinjam.

2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat berupa :

a) Kantor cabang yang berfungsi mewakili kantor pusat

dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun

dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang

memutuskan pemberian pinjaman;

b) Kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili

kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk

menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai

wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak

mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian

pinjaman;


commit to user

c) Kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang

dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun

dana.


1995, kantor cabang harus mempunyai persetujuan dari

Menteri. Pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor

kas tidak diperlukan persetujuan Menteri tetapi harus

dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan

sejak pembukaan kantor.

d. Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam


1995, pengelolaan usaha simpan pinjam dapat dilakukan oleh

sebagai berikut :

1) Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh

Pengurus;

2) Pengelolaan dapat dilakukan oleh pengelola yang diangkat

oleh pengurus;

3) Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus;

4) Pengelola dapat berupa perorangan atau badan usaha,

termasuk yang berbentuk badan hukum;

5) Dalam melaksanakan pengelolaan, pengelola wajib

mengadakan kontrak kerja dengan pengurus.


1995, pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi

persyaratan minimal sebagai berikut :

1) Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang

keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan

tindak pidana di bidang keuangan;

2) Memiliki akhlak dan moral yang baik;


commit to user

3) Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah

mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam

usaha simpan pinjam.


1995, Pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi

persyaratan minimal sebagai berikut :

1) Memiliki kemampuan keuangan yang memadai;

2) Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.


1995, Pengurus secara langsung melakukan pengelolaan

terhadap usaha simpan pinjam maka berlaku ketentuan

mengenai persyaratan pengelola. Dalam hal pengelolaan

dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka :

1) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah

Pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan

atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam

atau magang dalam usaha simpan pinjam;

2) Di antara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan

keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke

bawah maupun ke samping.

Pengelolaan unit simpan pinjam dilakukan secara terpisah

dari unit usaha lainnya. Pendapatan unit simpan pinjam setelah

dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang

bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

1) Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan

nilai transaksi;

2) Pemupukan modal unit simpan pinjam;

3) Membiayai kegiatan lain yang menunjang unit simpan

pinjam.

Sisa pendapatan unit simpan pinjam setelah dikurangi biaya

dan keperluan, diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan


commit to user

untuk dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Pembagian

dan penggunaan keuntungan unit simpan pinjam diajukan oleh

pengurus unit simpan pinjam untuk mendapat persetujuan para

anggota yang telah mendapat pelayanan dari unit simpan

pinjam.


1995, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi simpan

pinjam setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk :

1) Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan

jumlah dana yng ditanamkan sebagai modal sendiri pada

koperasi dan nilai transaksi;

2) Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan

keterampilan;

3) Insentip bagi pengelola dan karyawan;

4) Keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.


1995, dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib

memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan

rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga

kepentingan semua pihak yang terkait yaitu sebagai berikut :

1) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai

berikut :

a) Modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang

jumlahnya dan harus ditingkatkan;

b) Setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan

tambahan modal sendiri;

c) Antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan

modal penyertaan harus berimbang.

2) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai

berikut:


commit to user

a) Penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk

memenuhi kewajiban jangka pendek;

b) Ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang

telah dihimpun;

3) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai

berikut :

a) Penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan

didasarkan pada kemampuan membayar kembali;

b) Ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan

dengan kekayaan harus berimbang.

4) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai

berikut :

a) Rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau

keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk

dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha,

pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan

kualitas pelayanan;

b) Ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan

dengan aktiva harus wajar.

Untuk menjaga kesehatan usaha, koperasi simpan

pinjam atau unit simpan pinjam tidak dapat

menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.

e. Permodalan Usaha Koperasi Simpan Pinjam


1995, koperasi simpan pinjam wajib menyediakan modal

sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan. Koperasi

yang memiliki unit simpan pinjam wajib menyediakan

sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan

pinjam. Modal unit simpan pinjam berupa modal tetap dan

modal tidak tetap. Modal unit simpan pinjam dikelola secara


commit to user

terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan.

Jumlah modal sendiri dan modal tetap unit simpan pinjam tidak

boleh berkurang jumlahnya dari jumlah semula. Ketentuan

mengenai modal disetor pada awal pendirian diatur lebih lanjut

oleh Menteri.


1995, selain modal sebagaimana yang dimaksud diatas,

koperasi simpan pinjam dapat menghimpun modal pinjaman

dari :

1) Anggota;

2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya;

3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;

4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

5) Sumber lain yang sah.


1995, unit simpan pinjam melalui koperasinya dapat

menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari :

1) Anggota;

2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya;

3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;

4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

5) Sumber lain yang sah.

f. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam


1995, kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan

untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan,

koperasi lain dan atau anggotanya. Calon anggota koperasi

dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi

simpanan pokok harus menjadi anggota.


commit to user


1995, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam adalah sebagai berikut :

1) Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan

koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain

dan atau anggotanya;

2) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota,

koperasi lain dan atau anggotanya.

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian

pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian

kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Kegiatan

koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam

melayani koperasi lain dan atau anggotanya dilakukan

berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.


1995, dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam,

koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

mengutamakan pelayanan kepada anggota yaitu :

1) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman

sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani;

2) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat

pelayanan sepenuhnyan, koperasi lain dan anggotanya

dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar

koperasi yang bersangkutan.


1995, Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas

maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon

anggota koperasi lain dan anggotanya. Ketentuan mengenai

batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku pula bagi

pinjaman kepada pengurus dan pengawas.


commit to user

g. Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam


1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi, pelaksanaan pembubaran koperasi simpan pinjam

dan unit simpan pinjam dilakukan di bawah pengawasan

Menteri.

Pembubaran koperasi simpan pinjam atau unit simpan

pinjam dilakukan oleh Rapat Anggota. Dalam hal terjadi

kondisi yang menyebabkan koperasi simpan pinjam atau unit

simpan pinjam harus dibubarkan dan koperasi yang

bersangkutan tidak melakukan pembubaran, maka Menteri

dapat :

1) Meminta kepada Rapat Anggota koperasi yang

bersangkutan untuk membubarkan;

2) Melakukan pembubaran dengan disertai sanksi

administratif kepada pengurus koperasi yang bersangkutan.



Koperasi, dalam melakukan pembubaran pihak yang

mengambil keputusan pembubaran wajib mempertimbangkan

masih adanya harta kekayaan koperasi simpan pinjam atau unit

simpan pinjam yang dapat di cairkan untuk memenuhi

pembayaran kewajiban yang bersangkutan.



Koperasi, pembubaran koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam oleh Menteri dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi hak tersebut,

kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Penyelesaian lebih lanjut sebagai akibat dari pembubaran unit


commit to user

simpan pinjam oleh Menteri dilakukan oleh koperasi yang

bersangkutan.

3. Tinjauan tentang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Simpan Pinjam

a. Konsep Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Pembinaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi adalah upaya untuk mengembangkan iklim

usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan

perlindungan kepada pelaksanaan kegiatan usaha simpan

pinjam oleh Koperasi yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan

Menteri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, dan

pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam

dan unit simpan pinjam koperasi oleh pemerintah dalam hal ini

Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang

menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan

agar pengelolaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga

menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait yang diatur

dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008

tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan

Unit Simpan Pinjam Koperasi.

b. Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan

Pinjam

Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan

Pinjam Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam oleh Koperasi.


commit to user

Menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun

2008, Pembinaan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam

koperasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1) Memantau perkembangan kegiatan simpan pinjam secara

berkala melalui laporan kinerja koperasi yang

bersangkutan;

2) Melakukan pembinaan secara menyeluruh yang

menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta

pelaksanaan program pembinaan kepada anggota.

Pembinaan kepada koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi dapat berbentuk :

1) Perbaikan manajemen koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi, yang meliputi aspek kelembagaan,

usaha dan keuangan;

2) Perkuatan permodalan;

3) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi;

4) Pendidikan dan pembinaan usaha anggota;

5) Pemberian tindakan administratif.

Dalam hal koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan

usahanya, Menteri dapat memberikan petunjuk kepada

pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

1) Penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan;

2) Penggantian pengelola;

3) Penggabungan dengan koperasi lain;

4) Penjualan sebagian aktiva tetap;

5) Tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


commit to user

Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi

mengalami kesulitan, apabila mengalami salah satu atau

gabungan dari hal-hal sebagai berikut :

1) Terjadi penurunan modal dari modal yang disetorkan pada

awal pendirian;

2) Penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi

kewajiban jangka pendek;

3) Jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah

simpanan berjangka dan tabungan;

4) Mengalami kerugian;

5) Pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan;

6) Pengelola tidak menjalankan tugasnya.

Menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

oleh Koperasi Dalam hal ini kesulitan tidak dapat diatasi, maka

koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dapat

dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.


2008, koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit

simpan pinjam koperasi dapat melakukan kemitraan dengan

koperasi lain dan atau lembaga keuangan lain selama kemitraan

tersebut bermanfaat bagi kemajuan koperasi dan anggotanya.

Kemitraan dengan koperasi lain atau lembaga keuangan

lainnya harus disetujui Rapat Anggota. Kemitraan harus

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama secara

tertulis.

Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan

Pinjam Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 21


commit to user

Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan

Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008,

tujuan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi adalah sebagai berikut :

1) Mengendalikan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2) Meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi simpan pinjam

dan unit simpan pinjam koperasi sebagai lembaga keuangan

yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota,

koperasi lain, dan atau anggotanya berdasarkan prinsip

koperasi;

3) Menjaga dan melindungi asset koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi dari tindakan penyelewengan

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;

5) Mendorong pengelolaan koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi mencapai tujuannya secara efektif

dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi

anggota.


ruang lingkup pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi meliputi :

1) Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

2) Pemantauan perkembangan koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi secara berkala melalui laporan


commit to user

keuangan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi yang bersangkutan;

3) Pemeriksaan terhadap koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi yang menyangkut organisasi dan

usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai

Standar Operasional Manajemen (SOM) dam Standar

Operasional Prosedur (SOP) koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi;


simpan pinjam koperasi sesuai standar kesehatan koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang diatur

dalam ketentuan yang berlaku.


pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap

koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dan

koperasi yang memiliki unit simpan pinjam dilaksanakan

dengan cara sebagai beraikut :

1) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

rapat anggota koperasi sebagai kekuasaan tertinggi dalam

pengambilan keputusan seperti pemilihan pengurus,

pengawas, pengembangan usaha, perubahan anggaran

dasar, pembagian Sisa Hasil Usaha, pembukaan kantor

cabang, merger dan amalgamasi serta pembubaran

koperasi;

2) Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus

sebagai eksekutif yang menjalankan roda organisasi dan

usaha koperasi yang harus sesuai dengan kepentingan

anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi;

3) Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas

sebagai lembaga supervisi yang harus mampu

mengamankan harta koperasi dan pelaksanaan kebijakan


commit to user

oleh pengurus sesuai dengan yang diamanatkan oleh rapat

aanggota;

4) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pada

setiap dan antar bagian dalam struktur organisasi koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi untuk

menjamin praktik yang jujur, transparan dan dapat

dipertanggung jawabkan kepada anggota koperasi;

5) Mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota yang

terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan

kompetensi dan komitmen sebagai prasyarat keunggulan

bersaing koperasi;

6) Mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi

agar tercapai promosi ekonomi anggota;

7) Mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan yang

berkenaan dengan usaha simpan pinjam oleh koperasi.


pemantauan perkembangan koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi secara berkala melalui laporan

keuangan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi yang bersangkutan, yaitu dilaksanakan dengan cara :

1) Menyusun rencana dan target tahunan pemantauan laporan

keuangan KSP dan USP Koperasi pada wilayah kerjanya;

2) Menyusun petunjuk teknis mengenai format laporan

keuangan, substansi dan informasi, frekuensi pelaporan,

termasuk sanksi jika laporan tidak disusun dan atau tidak

disampaikan sesuai dengan periode waktu yang telah

ditetapkan;

3) Melakukan sosialisasi, rencana dan petunjuk teknis

pemantauan yang telah disusun.


unsur-unsur yang harus dipantau dari laporan keuangan


commit to user


meliputi :

1) Jenis dan kelengkapan laporan keuangan yaitu laporan

triwulan dan tahunan yang harus dapat diaudit;

2) Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir untuk

laporan triwulan dan paling lambat 5 (lima) bulan sejak

periode tahun berakhir untuk laporan tahunan;

3) Kelengkapan informasi laporan tahunan sesuai dengan

Standar Operasional Manajemen yang diatur oleh Menteri;

4) Kesesuaian pelakuan akuntansi yang menyangkut

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi

pedoman umum koperasi yang berlaku secara umum;

5) Keseuaian penyajian laporan keuangan yang memenuhi

syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat

dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan.


pejabat pengawas dapat meminta konfirmasi langsung kepada

pengurus koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi yang bersangkutan apabila dari pemantauan laporan

keuangan yang disampaikan oleh koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi dinilai menyajikan informasi yang

kurang jelas dan atau meragukan. Rekomendasi, saran dan

catatan hasil pemantauan pejabat pengawas harus disampaikan

secara tertulis kepada koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan koperasi simpan

pinjam dan unit simpan pinjam koperasi diterima pejabat

pengawas. koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

Koperasi berhak untuk meminta konfirmasi kepada Menteri


commit to user

apabila pejabat pengawas tidak menyampaikan rekomendasi,

saran dan catatan hasil pemantauan.


pemeriksaan terhadap koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditetapkan

Menteri. Pemeriksaan dilakukan secara berkala dan atau setiap

waktu bila diperlukan. Hasil pemeriksaan oleh pejabat harus

dibuatkan berita acara pemeriksaan secara tertulis yang

ditandatangani oleh pemeriksa dan pengurus koperasi dan

dapat dijadikan catatan resmi untuk pejabat dalam

mempertimbangkan pemberian penghargaan atau sanksi

kepada pihak koperasi bersangkutan.


2008, objek pemeriksaan terhadap koperasi simpan sinjam dan

unit simpan pinjam koperasi meliputi aspek organisasi,

pengelolaan, keuangan, produk dan layanan, dan aspek

pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan

karyawan yaitu sebagai berikut :

1) Aspek organisasi

a) Kelengkapan legalitas yang terdiri dari akta pendirian

koperasi, anggaran dasar, perubahan pengesahan

anggaran dasar bagi unit simpan pinjam koperasi, surat

ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu

dan kantor kas;

b) Ketaatan dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;

c) Kelengkapan organisasi koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi yang mencerminkan

struktur organisasi dan uraian pekerjaan.

2) Aspek pengelolaan

a) Derajat kepatuhan dan kesesuaian pelaksanaan

ketentuan pengelolaan koperasi simpan pinjam dan unit


commit to user

simpan pinjam koperasi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

oleh Koperasi;

b) Derajat kesesuaian kompetensi dan persyaratan

ketentuan mengenai pengelola baik pengelola

perseorangan atau pengelola lembaga sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam oleh Koperasi;

c) Ada tidaknya standar pengelolaan tertulis yang

dirumuskan dalam Standar Operasional Manajemen dan

Standar Operasional Prosedur yang disetujui oleh rapat

anggota koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi yang bersangkutan;

d) Efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat

organisasi koperasi;

e) Efektivitas pelaksanaan Standar Operasional

Manajemen dan Standar Operasional Prosedur yang

telah disetujui oleh Rapat Anggota.

3) Aspek keuangan

a) Derajat kesesuaian pelaksanaan ketentuan tentang

modal disetor dan sumbernya pada awal pendirian

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

b) Derajat kepatuhan pelaksanaan ketentuan bahwa modal

awal disetor Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan

Pinjam Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19


commit to user

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

c) Pelaksanaan pedoman standar akuntansi keuangan

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Koperasi berdasakan (PSAK) yang berlaku;

d) Pemeriksaan terhadap pos-pos neraca, pos-pos laporan

perubahan ekuitas, dan pos-pos laporan perhitungan

hasil usaha;

e) Pelaksanaan ketentuan pembagian dan penggunaan Sisa

Hasil Usaha (SHU) Koperasi simpan pinjam sesuai

dengan keputusan rapat anggota;

f) Pelaksanaan ketentuan pembagian dan penggunaan

hasil usaha Unit Simpan Pinjam Koperaasi sesuai

dengan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota;

g) Pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan

asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan

menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta

pemberian pinjaman yang benar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku melalui : penerapan analisis

kelayakan usaha yang cermat, watak dan kemampuan

anggota dan calon anggota peminjam, dan penetapan

agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan.

4) Produk dan layanan

a) Derajat kepatuhan pelaksanaan ketentuan

penghimpunan dana hanya berasal dari anggota, calon

anggota, koperasi lain dan atau anggotanya

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

b) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan

produk simpanan dan tabungan sesuai dengan prinsip-


commit to user

prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri


Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

c) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan perhitungan jasa

antara Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan

Pinjam Koperasi dengan peminjam dan perhitungan

penetapan distriibusi pendapatan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008 tentang


oleh Koperasi;

d) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan

produk layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi;

e) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan mengenai

persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan

pelayanan pemberian pinjaman sebagaimana diatur



oleh Koperasi.

5) Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas

dan karyawan

a) Kebijakan tertulis mengenai pembinaan dan

pengembangan sumber daya manusia koperasi simpan

pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang meliputi :

program pembinaan, tujuan pembinaan, kelompok

sasaran, jadwal dan anggaran biaya pembinaan;

b) Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan


pinjam dan unit simpan pinjam koperasi;


commit to user

c) Konfirmasi dan pengecekan ulang dengan melakukan

uji petik terhadap bukti-bukti pendukung laporan

pembinaan maupun memperoleh informasi langsung

dari beberapa kelompok sasaran pembinaan.


2008, pejabat pengawas simpan pinjam diangkat oleh Menteri.

Pejabat pengawas simpan pinjam berperan sebagai pengawas

koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

Pejabat pengawas simpan pinjam mempunyai wewenang

sebagai berikut :

1) Menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan

permodalan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi;

2) Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk

melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga,

pembukuan, kertas kerja, catatan dan semua sumber

informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;

3) Merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan

kegiatan usaha dan atau membuat izin usaha simpan pinjam

koperasi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-

bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi simpan pinjam

dan atau unit simpan pinjam koperasi menjalankan usaha

keuangan yang tidak sehat dan tidak aman, melanggar

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, mengeluarkan perintah untuk menempatkan


dalam pengawasan administratif.


2008, pejabat pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS);


commit to user

2) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau

yang sederajat;

3) Memiliki integritas moral yang baik, jujur dan dapat

dipercaya dibuktikan dengan dokumen fakta integritas dan

belum pernah melakukan tindakan tercela;

4) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang

pengawasan dan pembinaan koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi yang dibuktikan dengan

sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan atau

Lembaga yang kompeten.


2008, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi

yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan

triwulan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi

yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan dari jadwal yang ditetapkan, dikenakan teguran

tertulis;


yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 2 (dua)

bulan dari jadwal yang ditentukan, dikenakan teguran

tertulis kedua;


yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 3 (tiga)

kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku,

dikenakan penurunan satu tingkat kesehatannya;


yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 4 (empat)

kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku,

dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;


commit to user


yang sama sekali tidak memberikan laporan triwulan,

minimal 1 (satu) periode triwulan, hingga akhir tahun

berjalan dikenakan sanksi tidak sehat.



yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan

tahunan dikenakan sanksi sebagai berikut :


yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu lebih dari 5

(lima) bulan sejak tutup buku dikenakan teguran tertulis;


yang tidak melaporkan dalam jangka waktu lebih dari 1

(satu) tahun, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;


yang tidak melaporkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

berturut-turut, dikenakan sanksi pembubaran koperasi

simpan pinjam atau pembatalan pengesahan perubahan

Anggaran Dasar koperasi yang memiliki unit simpan

pinjam.



yang telah memenuhi ketentuan wajib audit oleh akuntan

publik, ternyata terbukti tidak melaksanakannya, dikenakan

sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan.


yang tidak memberikan kesempatan kepada pejabat pemeriksa

untuk memeriksa buku serta berkas-berkas yang ada padanya

serta tidak memberikan bentuan kepada pemeriksa dalam

rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan,

dokumen dan penjelasan yang dilaporkan koperasi simpan


commit to user

pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dikenakan sanksi

pemberhentian sementara ijin kegiatan usahanya. Koperasi

yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa ijin,

dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara

kegiatan usahanya (Pasal 22 Peraturan Menteri Nomor 21


Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi).


yang akta pendiriannya telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal

pengesahan belum melaksanakan kegiatan usahanya, dikenakan

sanksi berupa pembubaran koperasi. Unit simpan pinjam

koperasi yang Anggaran Dasar koperasinya telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun

belum melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi pembatalan

pengesahan perubahan Anggaran Dasar koperasi (Pasal 23

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Koperasi).


yang dikenakan sanksi sebagaimana yang telah dimaksud

diatas, diumumkan oleh pejabat secara terbuka dalam media

elektronik dan atau media cetak harian (Pasal 24 Peraturan

Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi).

Pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan

eksternal yaitu :

1) Pengawasan internal terhadap koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi dilaksanakan oleh pengawas

dan atau internal auditor (Pasal 33 Peraturan Menteri


commit to user


Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi).

2) Pengawas eksternal koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi adalah Menteri atau akuntan publik

yang ditetapkan oleh Rapat Anggota (Pasal 34 Peraturan


Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

koperasi).

Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi baik secara

berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Dalam hal

terjadi pemeriksaan, koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi wajib memberikan kesempatan bagi

pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya,

dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka

memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan

penjelasan yang dilaporkan oleh koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi yang bersangkutan. Pemeriksaan

terhadap koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi dilaksanakan oleh Menteri melalui pejabat yang

berwenang yang diangkat oleh Menteri. Pejabat yang

berwenang dapat melaksanakan sendiri pemeriksaan tersebut

atau meminta bantuan kepada akuntan publik. Dalam hal

pejabat berwenang meminta kepada akuntan publik untuk

melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam atau

unit simpan pinjam koperasi, maka biaya pengawasan menjadi

tanggung jawab pejabat yang berwenang (Pasal 35 Peraturan

Menteri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi).


commit to user

4. Tinjauan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan

Pinjam

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi berdasarkan atas Peraturan Menteri Nomor 20

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan

sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi adalah penilaian terhadap ukuran kinerja koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dilihat dari faktor-

faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan

dan atau perkembangan serta kelangsungan usaha koperasi simpan

pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dalam jangka pendek dan

jangka panjang.

a. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan

Unit Simpan Pinjam Koperasi terdiri dari Tujuan, Sasaran dan

Landasan Kerja

1) Tujuan


pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi bertujuan untuk memberikan

pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan

masyarakat agar koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan

pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional,

sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga

dapat meningkatkan kepercayaan disekitarnya.


commit to user

2) Sasaran


sasaran penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam

sebagai berikut :

a) Terwujudnya pengelolaan koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi yang sehat dan mantap

sesuai dengan jati diri koperasi;

b) Terwujudnya pengelolaan koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi yang efektif, efisien, dan

profesional;

c) Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon

anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

3) Landasan Kerja

a) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya

berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi

sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku

koperasi;

b) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk

mandiri dalam mengatasi masalah kekuarangan modal

(bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas

(bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas

menolong diri sendiri (self help);

c) Maju mundurnya KSP dan USP Koperasi menjadi

tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas

tanggung jawab pribadi (self responsibility);

d) Anggota pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi berada dalam satu kesatuan sistem

kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang

terdapat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran


commit to user

Rumah Tangga koperasi simpan pinjam atau koperasi

yang menyelenggarakan unit simpan pinjam;

e) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih

besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan

manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan

lainnya;

f) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam

hal ini koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan

dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau

anggotanya serta pinjaman kepada pihak-pihak tersebut

(Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan


b. Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam


Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi meliputi penilaian terhadap

beberapa aspek sebagai berikut :

1) Permodalan

Tingkat pertumbuhan modal sendiri atau lebih besar dari

tingkat pertumbuhan asset;

2) Kualitas aktiva produktif

Kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi

koperasi yang bersangkutan;

3) Manajemen

Apakah KSP atau USP koperasi memiliki visi, misi dan

tujuan yang jelas;


commit to user

4) Efisiensi

Seberapa besar KSP atau USP koperasi mampu

memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya

dari penggunaan asset yang dimilikinya;

5) Likuiditas

Kemampuan KSP dan atau USP koperasi untuk memenuhi


6) Kemandirian dan pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan

didasarkan pada rasio rentabilitas asset, rentabilitas ekuitas

dan kemandirian operasional;

7) Jati diri koperasi

Untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai

tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Setiap aspek diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar

perhitungan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi. Penilaian terhadap setiap aspek

dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan

dengan nilai 0 sampai dengan 100.

c. Penetapan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan

penilaian terhadap aspek-aspek diatas dipergunakan untuk

menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam

dan unit simpan pinjam koperasi yang dibagi dalam 5 (lima)

golongan yaitu :

1) Sehat;

2) Cukup sehat;

3) Kurang sehat;

4) Tidak sehat;

5) Sangat tidak sehat.


commit to user

Penetapan predikat kesehatan berdasarkan skor sebagai

berikut :

1) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk

dalam predikat “sehat”;

2) Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80,

termasuk dalam predikat “cukup sehat”;


termasuk dalam predikat “kurang sehat”;


termasuk dalam predikat “tidak sehat”;

5) Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat

“sangat tidak sehat”.

Predikat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri

atau pejabat yang berwenang (Pasal 6 Peraturan Menteri

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan


Tata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi diatur sebagai

berikut :


yang dinilai kesehatannya adalah :

a) Koperasi simpan pinjam dan yang telah beroperasi

paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah

melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;

b) Unit simpan pinjam koperasi, yang telah beroperasi

paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah dikelola

secara terpisah serta membuat laporan keuangan yang

telah terpisah dari unit usaha lainnya.

2) Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam

dan unit simpan pinjam koperasi dilaksanakan pada posisi


commit to user

setiap akhir tahun buku dengan berpedoman pada Surat

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan

Pinjam Koperasi.


simpan pinjam koperasi dilakukan oleh pejabat penilai

kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada

instansi yang membidangi koperasi ditingkat Pusat,

Provinsi, Kabupaten dan Kota.

4) Setiap koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat

tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :

a) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi yang wilayah kerjanya di Kabupaten atau Kota

yang bersangkutan oleh Bupati atau WaliKota atau

pejabat yang berwenang atas nama Menteri;

b) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3

(tiga) Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi oleh

Gubernur atau pejabat yang berwenang atas nama

Menteri;

c) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3

(tiga) Provinsi oleh Deputi atas nama Menteri.

5) Hasil penelitian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi oleh pejabat yang berwenang pada

tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dilaporkan

kepada Deputi, dengan dilengkapi :


commit to user

a) Kertas kerja penilaian koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi yang bersangkutan;

b) Laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan unit

simpan pinjam koperasi yang bersangkutan;

c) Salinan fotocopy sertifikat predikat kesehatan koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi (Pasal

30 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008 tentang


oleh Koperasi).


2008, pejabat penilai kesehatan koperasi simpan pinjam dan

unit simpan pinjam koperasi harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

1) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau

yang disetarakan dengan itu;

2) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan

simpan pinjam oleh koperasi yang dibuktikan dengan

sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah;

3) Telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, yang

dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah baik di

tingkat pusat maupun daerah.


commit to user

5. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum Perkoperasian

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai

pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa

yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud

didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, pasangan nilai

ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan

umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian

dengan nilai inovatisme. Didalam penegakan hukum, pasangan

nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Penegakan hukum bukanlah

semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-undangan, walaupun

di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah

demikian, sehingga pengertian Law enforcement begitu populer.

Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan

penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan

hakim. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik

suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti penting yang

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi

faktor-faktor tersebut, faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri;

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun yang menerapkan hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum;

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku dan diterapkan;

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh

karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga


commit to user

merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum

(Soerjono Soekanto, 2010:5-9).

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini

dinyatakan sebagai undang-undang yang ditertibkan untuk

menyesuaikan gerak langkah koperasi dengan perkembangan

keadaan perekonomian pada umumnya. Undang-undang ini

dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan,

kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan

koperasi serta pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin

terwujudnya kehidupan koperasi.

Perkembangan koperasi, melalui Undang-Undang No. 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian diharapkan dapat terarah

sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional.

Pengembangannya diarahkan agar tetap pula menerapkan prinsip-

prinsip dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan

menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom,

partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan dan pengawasan

koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar

koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam

kehidupan ekonomi rakyat, sehingga koperasi perlu memiliki

pengurus yang berkualitas untuk mengelola koperasi sehingga

dapat berperan aktif dalam membantu memajukan perekonomian

nasional. Dalam hal ini faktor manusia sangat berpengaruh pada

kehidupan perkoperasian.


commit to user

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini adalah sebagai

berikut:

Bagan.1. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam kegiatan koperasi,

kemudian tiap-tiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus

koperasinya yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-

masing yang berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, kemudian kewenangan mengenai koperasi

diserahkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

pembagian urusan pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan

Kota). Untuk mengatasi berbagai persoalan di dalam urusan

Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kecil Menengah

Tugas dan Kewenangan

Koperasi Simpan Pinjam Hambatan

dan Solusi

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota

Pembinaan dan Pengawasan

Undang-Undang No. 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan

Daerah


commit to user

pemerintahan khususnya didalam perkoperasian yang salah satunya

yaitu memberikan tugas dan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah untuk memberikan pembinaan dan

pengawasan koperasi simpan pinjam, untuk itu dengan adanya Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Pemerintah dapat

mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas

Koperasi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan koperasi

simpan pinjam serta pemerintah dapat memberikan solusi atas

permasalahan tersebut.


commit to user

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta

1. Sejarah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Sebelum Tahun 2001 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta bernama Departemen Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Surakarta Tahun 2001

Departemen Koperasi berubah nama menjadi Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta. Setelah tahun 2001

sampai sekarang ini bernama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta.

Dengan adanya Peraturan Daerah Surakarta No 6 Tahun 2008

tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta itu

dituangkan dalam lembaran daerah Kota Surakarta No 6 Tahun 2008

perubahan terletak pada struktur organisasi dimana pada Peraturan

Daerah Tahun 2008 itu strukturnya sebagai berikut :

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

membawahi satu sekretaris dan tiga kepala bidang yaitu :

a. Bidang Usaha dan Permodalan;

b. Bidang Koperasi;

c. Bidang UMKM.

Sedangkan struktur organisasi tahun 2001 Kepala Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil Menengah membawahi satu ketua bagian Tata

Usaha dan tiga kepala Sub Dinas yaitu :

a. Kepala Bagian Tata Usaha;

b. Kepala Sub Dinas Usaha dan Permodalan;

c. Kepala Sub Dinas Bina Program;

d. Kepala Sub Dinas Koperasi dan Kelembagaan.


commit to user

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta

a. Kedudukan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam

melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah

dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) menyelenggarakan fungsi :

1) Menyelenggarakan kesekretariatan dinas;

2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan

pelaporan;

3) Pemberian perijinan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM);

4) Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM);

5) Penyelenggaraan sosialisasi;

6) Pembinaan jabatan fungsional.

3. Visi Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta

a. Visi

Terwujudnya koperasi dan usaha mikro kecil menegah yang sehat,

tangguh, dan mandiri dalam mendukung pengembangan Ekonomi

Kerakyatan.

b. Misi


commit to user

1) Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM untuk

mengakses sumber-sumber pembiayaan produktif;

2) Meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM untuk

mengakses dan memperluas pangsa pasar;

3) Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM dalam

pengelolaan dan akses teknologi informasi.

4. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta

Secara umum : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang

berdaya saing. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) selama periode 2011-2015 dapat dirumuskan

sebagai berikut:

a. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi

dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya unit koperasi yang

berkualitas usahanya dan unit Usaha Kecil Menengah (UKM);

b. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan

usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);

c. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi

dan Usaha Kecil Menengah (UKM) guna mendukung Kota

Surakarta sebagai Kota Perdagangan dan jasa menuju Kota

Budaya;

d. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dan usaha

dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM);

e. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, dan

transparan.


commit to user

5. Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta

a. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber-

sumber permodalan;

b. Tersalurnya modal kerja bergulir bagi koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM);

c. Memperluas jaringan pasar bagi produk unggulan semakin dikenal

domestik dan manca negara;

d. Memperluas lapangan pekerjaan;

e. Meningkatkan koperasi berprestasi;

f. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat;

g. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengurus dan

pengelola koperasi;

h. Meningkatkan produktifitas Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM);

i. Meningkatkan keterampilan yang dapat mendukung peningkatan

ekonomi bagi masyarakat;

j. Meningkatkan koperasi /BUMN.

6. Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta

a. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar;

b. Meningkatkan kemampuan akses terhadap sumber permodalan

serta memperkuat infra struktur permodalan;

c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan penguasaan

teknologi;

d. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen;

e. Mengembangkan kemitraan yang mantap.


commit to user

7. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Surakarta

Bagan.2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta Bidang Koperasi.

1. KEPALA

NUR HARYANI, SE, MM

2. KABID KOPERASI

DIDIK ADI PUTRANTO, S.E.

3. KASI PENDAFTARAN

& PENGESAHAN

KOPERASI

SUWANDI, SE

4. KASI PEMBINAAN &

PENGAWASAN

KOPERASI

Dra. PURNI MAHAYUNI

MARTHA SCHOGGERS

ERRYTRIANA D S, ST

Dra. SRI MULSIWI

JOKO HARYONO, SE

EDHI SOEKONO, S. IP


commit to user

B. Hasil Penelitian

1. Pembinaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Kota Surakarta terhadap Koperasi Simpan

Pinjam

a. Pembinaan

Pembinaan koperasi simpan pinjam adalah upaya untuk

mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian

bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada pelaksanaan

kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi (Peraturan Menteri

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi).

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta dalam melaksanakan Pembinaan teknis terhadap

kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang dilakukan dengan tata

cara sebagai berikut :

1) Memantau perkembangan kegiatan simpan pinjam secara

berkala melalui laporan kinerja koperasi yang bersangkutan;

2) Melakukan pembinaan secara menyeluruh yang

menyanyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta

pelaksanaan program pembinaan kepada anggota.


Surakarta dalam memberikan pembinaan terhadap koperasi simpan

pinjam dapat berbentuk sebagai berikut :

1) Perbaikan manajemen koperasi simpan pinjam yang meliputi

aspek kelembagaan, usaha dan keuangan;

2) Perkuatan permodalan;

3) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam;

4) Pendidikan dan pembinaan usaha anggota;

5) Pemberian tindakan administratif.


Surakarta memiliki 41 (empat puluh satu) orang pegawai dari


commit to user

kepala sampai dengan staff di bidang koperasi. Dari sejumlah

orang tersebut terdapat 9 (Sembilan) pegawai dibagian pembinaan

dan pengawasan. Kesembilan pegawai tersebut harus membina dan

mengawasi 546 (lima ratus empat puluh enam) koperasi, dan yang

melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam berjumlah 57 (lima

puluh tujuh) koperasi simpan pinjam. Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta dalam melaksanakan

pembinaan terhadap koperasi simpan pinjam setiap triwulan sekali.

Berikut ini tabel koperasi simpan pinjam Kota Surakarta yang telah

diberikan pembinaan.

Tabel 1. Data Koperasi Simpan Pinjam di Kota Surakarta

Koperasi Simpan Pinjam

Jumlah Sehat Kurang

Sehat

Tidak

Sehat

Sangat Tidak

Sehat

57 37 ( 65% ) 20 ( 35 % )

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Milro Kecil Menengah

Kota Surakarata Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa koperasi di Kota

Surakarta khususnya koperasi simpan pinjam terdapat 57 (lima

puluh tujuh) koperasi simpan pinjam, dari jumlah tersebut terdapat

65 % (enam puluh persen) koperasi simpan pinjam dinyatakan

sehat dan 35 % (tiga puluh lima persen) koperasi simpan pinjam

dinyatakan kurang sehat.

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam diatas

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Menteri Nomor

20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.


commit to user

Kesehatan koperasi simpan pinjam merupakan kondisi atau

keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang

sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.


Surakarta dalam memberikan penilaian kesehatan koperasi simpan

pinjam meliputi penilaian terhadap beberapa aspek yaitu :

1) Permodalan;

a) Modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya

dan harus ditingkatkan.;

b) Setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan

tambahan modal sendiri;

c) Antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal

penyertaan harus seimbang.

2) Kualitas aktiva produktif;

3) Manajemen;

4) Likuiditas;

a) Penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi


b) Ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang

telah dihimpun.

5) Kemandirian dan pertumbuhan;

6) Jati diri koperasi.


Surakarta dalam menggolongkan kriteria kesehatan koperasi dapat

digolongkan sebagai berikut :

1) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam

predikat “sehat”;


termasuk dalam predikat “cukup sehat”;


termasuk dalam predikat “kurang sehat”;


commit to user


termasuk dalam predikat “tidak sehat”;

5) Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat

“sangat tidak sehat”.


Surakarta dalam menetapkan predikat kesehatan koperasi simpan

pinjam berdasarkan Keputusan Menteri. Penetapan predikat

kesehatan koperasi dilakukan setiap tahun.

Koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya adalah

koperasi simpan pinjam yang telah beroperasi paling sedikit 1

(satu) tahun buku dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

(Hasil Wawancara dengan Purni Mahayuni, Kepala Seksi

Pembinaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Kota Surakarta tanggal 19 juli 2011, pukul 09.30

WIB).

b. Pengawasan

Pengawasan koperasi simpan pinjam adalah kegiatan

pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan

koperasi simpan pinjam oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di

tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas

pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan

koperasi simpan pinjam dilakukan secara baik dan terkendali

sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait (Peraturan



Kegiatan pengawasan koperasi simpan pinjam dilaksanakan

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta.

Tujuan pengawasan koperasi simpan pinjam adalah sebagai

berikut :


commit to user

1) Mengendalikan koperasi simpan pinjam agar dalam

menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku;

2) Meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi simpan pinjam

sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari

anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya

berdasarkan prinsip koperasi;

3) Menjaga dan melindungi asset koperasi simpan pinjam dari

tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab;

4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

koperasi simpan pinjam terhadap pihak-pihak yang

berkepentingan;

5) Mendorong pengelolaan koperasi simpan pinjam mencapai

tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan

pemberdayaan ekonomi anggota (Peraturan Menteri Nomor 21




Surakarta dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi

simpan pinjam dengan menggunakan unsur-unsur yang harus

dipantau dari laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam yaitu

meliputi :

1) Jenis dan kelengkapan laporan keuangan yaitu laporan triwulan

dan tahunan yang harus dapat diaudit;

2) Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir untuk laporan triwulan

dan paling lambat 5 (lima) bulan sejak periode tahun berakhir

untuk laporan tahunan;

3) Kelengkapan informasi laporan tahunan sesuai dengan Standar

Operasional Manajemen (SOM) yang diatur oleh Menteri;


commit to user

4) Kesesuaian pelakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan

dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi pedoman umum

koperasi yang berlaku secara umum;

5) Kesesuaian penyajian laporan keuangan yang memenuhi syarat

karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami,

relevan, handal dan dapat diperbandingkan.


Surakarta dalam menetapkan pejabat pengawas koperasi simpan

pinjam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang

sederajat;

3) Memiliki integritas moral yang baik, jujur dan dapat dipercaya

dibuktikan dengan dokumen fakta integritas dan belum pernah

melakukan tindakan tercela;

4) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan

dan pembinaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan

oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah dan atau Lembaga yang kompeten (Peraturan


Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi,

Pasal 18).


Surakarta dalam melaksanakan pemantauan perkembangan

koperasi simpan pinjam secara berkala melalui laporan keuangan

koperasi, yaitu dilaksanakan dengan cara :

1) Menyusun rencana dan target tahunan pemantauan laporan

keuangan koperasi simpan pinjam pada wilayah kerjanya;


commit to user

2) Menyusun petunjuk teknis mengenai format laporan keuangan,

substansi dan informasi, frekuensi pelaporan, termasuk sanksi

jika laporan tidak disusun dan atau tidak disampaikan sesuai

dengan periode waktu yang telah ditetapkan;

3) Melakukan sosialisasi, rencana dan petunjuk teknis

pemantauan yang telah disusun.


Surakarta dalam melasanakan pemeriksaan terhadap koperasi

simpan pinjam dengan menggunakan obyek pemeriksaan yang

meliputi aspek organisasi, pengelolaan, keuangan, produk dan

layanan, dan aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola,

pengawas dan karyawan yaitu sebagai berikut :

1) Aspek organisasi

a) Kelengkapan legalitas yang terdiri dari akta pendirian

koperasi, anggaran dasar, perubahan pengesahan anggaran

dasar bagi usaha simpan pinjam koperasi, surat ijin

pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan

kantor kas;

b) Ketaatan dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;

c) Kelengkapan organisasi koperasi simpan pinjam yang

mencerminkan struktur organisasi dan uraian pekerjaan.

2) Aspek pengelolaan

a) Derajat kepatuhan dan kesesuaian pelaksanaan ketentuan

pengelolaan koperasi simpan pinjam sebagaimana diatur


Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi;

b) Derajat kesesuaian kompetensi dan persyaratan ketentuan

mengenai pengelola baik pengelola perseorangan atau

pengelola lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan


commit to user


Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

c) Ada tidaknya standar pengelolaan tertulis yang dirumuskan

dalam SOM dan SOP yang disetujui oleh rapat anggota

Koperasi Simpan Pinjam yang bersangkutan;

d) Efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat

organisasi koperasi;

e) Efektivitas pelaksanaan SOM dan SOP yang telah disetujui

oleh rapat anggota.

3) Aspek keuangan

a) Derajat kesesuaian pelaksanaan ketentuan tentang modal

disetor dan sumbernya pada awal pendirian koperasi

simpan pinjam;

b) Derajat kepatuhan pelaksanaan ketentuan bahwa modal

awal disetor koperasi simpan pinjam tidak boleh berkurang

jumlahnya;

c) Pelaksanaan pedoman standar akuntansi keuangan koperasi

koperasi simpan pinjam berdasakan PSAK yang berlaku;

d) Pemeriksaan terhadap pos-pos neraca, pos-pos laporan

perubahan ekuitas, dan pos-pos laporan perhitungan hasil

usaha;

e) Pelaksanaan ketentuan pembagian dan penggunaan Sisa

Hasil Usaha (SHU) koperasi simpan pinjam sesuai dengan

keputusan rapat anggota;

f) Pelaksanaan ketentuan pembagian dan penggunaan hasil

usaha usaha simpan pinjam sesuai dengan anggaran dasar

dan keputusan rapat anggota;

g) Pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan

asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan

prinsip-prinsip kehati-hatian serta pemberian pinjaman

yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui


commit to user

penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak dan

kemampuan anggota dan calon anggota peminjam, dan

penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai

jaminan.

4) Produk dan layanan;

a) Derajat kepatuhan pelaksanaan ketentuan penghimpunan

dana hanya berasal dari anggota, calon anggota, koperasi

lain dan atau anggotanya;

b) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk

simpanan dan tabungan sesuai dengan prinsip-prinsip

koperasi;

c) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan perhitungan jasa antara

koperasi simpan pinjam dengan peminjam dan perhitungan

penetapan distribusi pendapatan;

d) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk

layanan;

e) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan mengenai persyaratan,

tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan

pemberian pinjaman.

5) Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan

karyawan.

a) Kebijakan tertulis mengenai pembinaan dan pengembangan

sumber daya manusia koperasi simpan pinjam yang

meliputi program pembinaan, tujuan pembinaan, kelompok

sasaran, jadwal dan anggaran biaya pembinaan;

b) Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan


pinjam;

c) Konfirmasi dan pengecekan ulang dengan melakukan uji

petik terhadap bukti-bukti pendukung laporan pembinaan

maupun memperoleh informasi langsung dari beberapa


commit to user

kelompok sasaran pembinaan (Hasil Wawancara dengan

Purni Mahayuni, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan


Surakarta, tanggal 19 juli 2011, pukul 09.30 WIB).

2. Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Kota Surakarta dalam melaksanakan

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Koperasi Simpan

Pinjam dan Solusinya

a. Hambatan

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

koperasi simpan pinjam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Kota Surakarta terdapat hambatan-hambatan

meliputi :

1) Tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan

laporan keuangan koperasi simpan pinjam setiap triwulan

dan tahunan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta.

2) Pengurus koperasi simpan pinjam dalam membuat laporan

keuangan simpan pinjam tidak sesuai dengan kondisi

keuangan koperasi simpan pinjam yang sebenarnya.

b. Solusi

Untuk mengatasi hambatan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta terhadap tidak

disiplinnya koperasi simpan pinjam dalam menyampaikan

laporan keuangan, maka solusi yang tepat untuk mengatasinya

adalah :

1) Untuk mengatasi tidak disiplinnya pengurus koperasi

simpan pinjam dalam menyampaikan laporan keuangan

koperasi simpan pinjam setiap triwulan dan tahunan, maka

pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah


commit to user

Kota Surakarta dapat menghubungi koperasi simpan pinjam

yang bersangkutan untuk secepatnya menyampaikan

laporan keuangan koperasi simpan pinjam yang dikelola

oleh pengurus koperasi simpan pinjam tersebut. Apabila

dalam menghubungi koperasi simpan pinjam yang

bersangkutan dirasa masih belum cukup, maka di

mungkinkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta mendatangi koperasi simpan

pinjam tersebut guna memperoleh informasi mengenai

laporan keuangan koperasi simpan pinjam. Dan apabila

koperasi simpan pinjam tidak memberikan keterangan atas

tidak menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan dan

tahunan maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta dapat melakukan pembubaran

terhadap koperasi simpan pinjam yang bersangkutan

berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun


Koperasi, pelaksanaan pembubaran koperasi simpan pinjam

dan unit simpan pinjam dilakukan di bawah pengawasan

Menteri.

2) Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Surakarta melakukan investigasi mendalam dengan

cara mendatangi koperasi simpan pinjam untuk memeriksa

keuangan dan memastikan kebenaran laporan keuangan

koperasi simpan pinjam apakah sesuai dengan laporan

keuangan yang telah disampaikan pengurus koperasi

simpan pinjam kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Kota Surakarta (Hasil Wawancara dengan

Purni Mahayuni, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan


Surakarta, tanggal 19 Juli 2011, pukul 09.30 WIB).


commit to user

C. Pembahasan

1. Pembinaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Kota Surakarta terhadap Koperasi Simpan

Pinjam

a. Pembinaan

Bardasarkan data yang diperoleh di Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Surakarta mengenai kegiatan pembinaan

dan pengawasan koperasi simpan pinjam, dapat diketahui bahwa

kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta terhadap koperasi

simpan pinjam di Kota Surakarta telah sesuai dengan ketentuan

yaitu Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Hal ini

dapat dilihat dari kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta dalam melaksanakan pembinaan teknis

terhadap kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang dilakukan

dengan tata cara memantau perkembangan kegiatan usaha simpan

pinjam secara berkala melalui laporan kinerja koperasi yang

bersangkutan dan melakukan pembinaan secara menyeluruh yang

menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta

pelaksanaan program pembinaan kepada anggota. Pembinaan yang

dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta terhadap koperasi simpan pinjam dapat berbentuk

perbaikan manajemen koperasi simpan pinjam yang meliputi aspek

kelembagaan maupun usaha dan keuangan, perkuatan permodalan,

penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pendidikan dan

pembinaan usaha anggota dan yang terakhir pemberian tindakan

administratif.

Meskipun telah sesuai dengan pedoman pembinaan, namun

kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta belum maksimal. Hal ini


commit to user

dapat diketahui berdasarkan tabel yang menerangkan mengenai

kesehatan koperasi simpan pinjam. Dalam tabel tersebut ditulis

bahwa di Kota Surakarta terdapat 57 koperasi simpan pinjam.

Namun dari jumlah tersebut hanya 37 koperasi simpan pinjam

yang dinyatakan sehat, sedangkan 20 koperasi simpan pinjam

dinyatakan kurang sehat.

Berdasarkan data yang ada terdapat 65% koperasi simpan

pinjam yang dinyatakan sehat dan 35% dinyatakan kurang sehat.

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam tersebut berdasarkan

penilaian terhadap ukuran kinerja koperasi simpan pinjam yang

dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran,

keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta

kelangsungan usaha koperasi simpan pinjam dalam jangka pendek

dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 20

Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dilakukan oleh

Dinas Kopersi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakata

sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang menyatakan bahwa

penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang diangkat

oleh Menteri dan bertugas pada instansi yang membidangi koperasi

di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sehingga apabila

terdapat koperasi simpan pinjam yang kurang sehat maka menjadi

tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Surakarta untuk memberikan pimbinaan terhadap koperasi

simpan pinjam yang bersangkutan agar menjadi koperasi simpan

pinjam yang sehat, tangguh dan mandiri. Dengan melihat tingginya


commit to user

prosentase angka koperasi simpan pinjam yang kurang sehat, maka

perlu dikaji mengenai penyebabnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Surakarta

telah berupaya melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan

yaitu Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Namun upaya yang dilakukan masih menemui hambatan yang

justru datang dari koperasi binaanya. Koperasi simpan pinjam di

Kota Surakarta banyak yang tidak disiplin dalam menyampaikan

laporan kinerja dan keuangan koperasi. Padahal koperasi simpan

pinjam sudah diberi tenggang waktu paling lambat 30 hari sejak

bulan terakhir untuk laporan triwulan dan paling lambat 5 bulan

sejak periode tahun berakhir untuk laporan tahunan. Aturan ini

sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008

tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit

Simpan Pinjam Koperasi. Faktor inilah yang menyebabkan

terhambatnya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas


Karena hambatan pembinaan yang dihadapi oleh Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta

terhadap koperasi simpan pinjam datang dari pihak koperasi

simpan pinjam, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah perlu melakukan tindakan-tindakan seperti

menghubungi koperasi simpan pinjam yang bersangkutan dan

meminta untuk secepatnya menyampaikan laporan keuangan

koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh pengurus koperasi

simpan pinjam tersebut. Dan apabila dalam menghubungi koperasi

simpan pinjam yang bersangkutan dirasa masih belum cukup,

maka dimungkinkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta mendatangi koperasi simpan pinjam

tersebut guna memperoleh informasi mengenai laporan kinerja dan


commit to user

keuangan koperasi simpan pinjam dan apabila tidak mendapatkan

titik terang kenapa koperasi simpan pinjam tidak menyampaikan

laporan keuangannya maka koperasi simpan pinjam dapat

dibubarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Surakarta.

b. Pengawasan

Kondisi kegiatan pembinaan terhadap koperasi simpan pinjam

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta belum maksimal, hal ini tidak jauh berbeda dengan

kegiatan pengawasannya. Karena kegiatan pengawasan Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta

terhadap koperasi simpan pinjam meliputi kegiatan pembinaan, hal

ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008

tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit

Simpan Pinjam Koperasi yang menyatakan bahwa pengawasan

koperasi simpan pinjam adalah kegiatan pembinaan, pemantauan,

pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam oleh

pemerintah dalam hal ini menteri di tingkat pusat dan pejabat yang

diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah

dengan tujuan agar pengelolaan koperasi simpan pinjam dilakukan

dengan baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan

dari pihak terkait. Apabila pembinaan yang dilakukan Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta kurang

maksimal maka pengawasannya juga kurang maksimal. Padahal

kegiatan pengawasan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta penting bagi keberhasilan suatu koperasi

simpan pinjam karena tujuan pengawasan meliputi pengendalian

koperasi simpan pinjam agar dalam menjalankan kegiatan

usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta

meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi simpan pinjam


commit to user

sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari

anggota maupun calon anggota serta koperasi lain dan atau

anggotanya berdasarkan prinsip koperasi, menjaga dan melindungi

asset koperasi simpan pinjam dari tindakan penyelewengan oleh

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi simpan pinjam

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti pejabat

pengawas dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Surakarta dan pengawas dari koperasi simpan pinjam itu

sendiri, mendorong pengelolaan koperasi simpan pinjam mencapai

tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan

pemberdayaan ekonomi anggota.

Hal lain yang menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan

pemantauan terhadap koperasi simpan pinjam terjadi dalam hal

pemantauan kesehatan koperasi. Hal ini disebabkan karena

faktor human eror dari pengurus koperasi yang tidak disiplin

dalam menyampaikan laporan kinerja dan keuangan triwulan dan

tahunan. Seperti yang telah dikemukakan di atas oleh penulis,

koperasi simpan pinjam sebernarnya sudah diberi tenggang waktu

paling lambat 30 hari sejak bulan terakhir untuk laporan triwulan

dan paling lambat 5 bulan sejak periode tahun berakhir untuk

laporan tahunan. Aturan ini sesuai dengan Pasal 7 Peraturan


Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Namun masih banyak Koperasi Simpan Pinjam yang tidak

mematuhi aturan tersebut.

Dalam kegiatan pemeriksaan, Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta mengalami hambatan-

hambatan yang juga datang dari pihak koperasi simpan pinjam.

Banyak koperasi simpan pinjam yang memberikan data laporan

palsu mengenai kinerja dan keuangan koperasi koperasi simpan


commit to user

pinjam. Sehingga data yang diperoleh Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta tidak sesuai dengan kondisi

koperasi simpan pinjam yang sesungguhnya.

Apabila dalam kegiatan pemeriksaan Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta terkendala oleh

pemalsuan data laporan kinerja dan keuangan koperasi simpan

pinjam, maka dalam kegiatan penilaian terhadap kesehatan

koperasi simpan pinjam tidak dapat dilakukan Dinas Koperasi dan

Usaha Miko Kecil Menengah Kota Surakarta secara maksimal.

Penilaian yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta bukanlah keadaan koperasi yang

sebenarnya. Padahal apabila melihat pada Pasal 3 Peraturan

Menteri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Koperasi, sasaran dari penilaian koperasi simpan pinjam yang

pertama yaitu terwujudnya pengelolaan koperasi simpan pinjam

dan unit simpan pinjam koperasi yang sehat dan mantap sesuai

dengan jati diri koperasi, yang kedua adalah terwujudnya

pengelolaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi yang efektif, efisien, dan profesional dan yang terakhir

terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota,

koperasi lain dan atau anggotanya. Sehingga apabila koperasi

simpan pinjam melakukan pemalsuan data laporan kinerja dan

keuangan, maka akan ada koperasi simpan pinjam yang sebenarnya

termasuk dalam kategori kurang sehat menjadi kategori koperasi

simpan pinjam yang sehat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta untuk menanggulangi

hambatan tidak disiplinnya pengurus koperasi simpan pinjam

dalam menyampaikan laporan keuangan koperasi simpan pinjam

dapat dilakukan dengan cara menghubungi koperasi simpan pinjam


commit to user

yang bersangkutan untuk secepatnya menyampaikan laporan

kinerja dan keuangan koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh

pengurus koperasi simpan pinjam tersebut. Apabila dalam

menghubungi koperasi simpan pinjam yang bersangkutan dirasa

masih belum cukup, maka di mungkinkan Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta mendatangi koperasi

simpan pinjam tersebut guna memperoleh informasi mengenai data

laporan kinerja dan keuangan koperasi simpan pinjam. Sedangkan

untuk menanggulangi hambatan pembuatan laporan keuangan tidak

sesuai dengan kondisi keuangan koperasi simpan pinjam yang

dilakukan oleh pengurus koperasi simpan pinjam, maka Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta dapat

melakukan investigasi mendalam dengan cara mendatangi koperasi

simpan pinjam yang bersangkutan untuk memeriksa keuangan dan

memastikan kebenaran laporan keuangan koperasi simpan pinjam

yang telah disampaikan pengurus koperasi simpan pinjam kepada

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta.

2. Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta dalam melaksanakan Pembinaan dan

Pengawasan terhadap Koperasi dan Solusi untuk mengatasinya

Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta terhadap tidak

disiplinnya pengurus koperasi simpan pinjam dalam menyampaikan

laporan keuangan koperasi simpan pinjam setiap triwulan dan tahunan

jika diselaraskan dengan faktor-faktor mengapa hukum tidak ditaati

yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang terdiri dari faktor

kebudayaan, aparat penegak hukum kurang mengkomunikasikan

peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, kebiasaan

dilingkungan, Undang-Undang yang mengatur kurang tegas (Soerjono

Soekanto, 2010:11-59).


commit to user

Maka timbulnya hambatan tidak disiplinnya pengurus koperasi

simpan pinjam dalam menyampaikan laporan keuangan koperasi

simpan pinjam setiap triwulan dan tahunan, pengurus koperasi simpan

pinjam dalam membuat laporan keuangan dibuat tidak sesuai dengan

kondisi keuangan koperasi simpan pinjam yang sebenarnya. Maka

hambatan tersebut termasuk dalam kategori faktor kebudayaan dan

kebiasaan dilingkungan masyarakat. Budaya adalah suatu cara hidup

yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang

dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi pengurus koperasi

simpan pinjam merasa dalam membuat laporan kinerja dan keuangan

hanya sebagai syarat yang dianggap tidak penting sebab pihak koperasi

simpan pinjam menganggap laporan kinerja dan keuangan koperasi

simpan pinjam dibuat hanya sebagai formalitas saja.

Dengan demikian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang

dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta dalam tidak disiplinnya pengurus koperasi simpan pinjam

dalam menyampaikan laporan keuangan koperasi simpan pinjam setiap

triwulan dan tahunan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Kota Surakarta mempunyai solusi untuk menghubungi

koperasi simpan pinjam yang bersangkutan untuk secepatnya

menyampaikan laporan keuangan koperasi simpan pinjam yang

dikelola oleh pengurus koperasi simpan pinjam tersebut. Apabila

dalam menghubungi koperasi simpan pinjam yang bersangkutan dirasa

masih belum cukup, maka di mungkinkan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta mendatangi koperasi simpan

pinjam tersebut guna memperoleh informasi mengenai laporan

keuangan koperasi simpan pinjam, dan apabila koperasi simpan pinjam

tersebut ternyata pasif atau sudah tidak menjalankan aktivitasnya yaitu

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat maka Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta dapat

menggabung dengan koperasi lain atau membubarkannya dengan


commit to user

mencabut akta pendirian koperasi simpan pinjam tersebut. Pengurus

koperasi simpan pinjam dalam membuat laporan keuangan dibuat tidak

sesuai dengan kondisi keuangan koperasi simpan pinjam yang

sebenarnya maka solusi untuk mengatasinya, Pihak Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Suakarta melakukan

investigasi mendalam untuk memastikan laporan keuangan koperasi

simpan pinjam apakah sudah sesuai dengan laporan keuangan yang

telah disampaikan pengurus koperasi simpan pinjam kepada Dinas



commit to user

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta

dalam melaksanakan pembinaan terhadap koperasi simpan pinjam

dilaksanakan dengan cara memantau perkembangan kegiatan simpan

pinjam secara berkala melalui laporan keuangan atau kinerja koperasi

yang bersangkutan, melakukan pembinaan secara menyeluruh yang

menyanyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta

pelaksanaan program pembinaan kepada anggota. Sedangkan Dinas


melaksanakan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam

dilaksanakan dengan cara pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan

penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam.


dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi

simpan pinjam terdapat hambatan-hambatan yaitu tidak disiplinnya

pengurus koperasi simpan pinjam dalam menyampaikan laporan

keuangan setiap triwulan dan tahunan, pengurus koperasi simpan

pinjam dalam membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi

keuangan koperasi simpan pinjam yang sebenarnya. Solusi untuk

mengatasi tidak disiplinnya pengurus koperasi simpan pinjam dalam

menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan dan tahunan tersebut,

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta

menghubungi pengurus koperasi simpan pinjam yang bersangkutan

untuk secepatnya menyampaikan laporan keuangan koperasi simpan

pinjam. Kemudian solusi untuk mengatasi pengurus koperasi simpan

pinjam dalam membuat laporan keuangan koperasi simpan pinjam


commit to user

tidak sesuai dengan kondisi keuangan koperasi simpan pinjam yang

sebenarnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota

Surakarta melakukan investigasi mendalam untuk memastikan

kebenaran laporan keuangan koperasi simpan pinjam.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat penulis sarankan sebagai

berikut :

1. Pemerintah perlu menegakkan secara serius Peraturan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, Peraturan

Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengawasan Koperasi Simpan

Pinjam. Dengan diberikannya peraturan tersebut diharapkan dapat

membuat Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi yang tangguh,

mandiri, dan berprestasi.


perlu memberikan pembinaan dan pengawasan secara maksimal

dengan melakukan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan

penilaian kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam, supaya

Koperasi Simpan Pinjam binaanya menjadi Koperasi yang sehat dan

terpercaya.

3. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam perlu meningkatkan kedisiplinan

dalam menyampaikan laporan keuangan kepada Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta, supaya pejabat

pengawas Koperasi Simpan Pinjam dapat segera bertindak untuk dapat

mengevaluasi hasil laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam

tersebut.


commit to user

DAFTAR PUSTAKA

Andjar Pachta W.,et al.2007. Hukum Koperasi Indonesia.

Jakarta.Kencana.

Antunes, George & Hunt, A.Lee. 1973. The Deterrent Impact of Criminal

Sanctions: Some Implications for Criminal Justice Policy. Vol 51

Journal of Urban Law 145.

Daniel Asnur. 2009. Prinsip Koperasi Esensi Dasar Kerja Koperasi

Sebagai Badan Usaha dan merupakan ciri khas Jati Diri Koperasi,

Jurnal Volume 4 : 37-61.

K. Momaya, 2011 "Cooperation for competitiveness of emerging

countries: learning from a case of nanotechnology", Competitiveness

Review: An International Business Journal incorporating Journal of

Global Competitiveness, Vol. 21 Iss: 2, pp.152 – 170.

http://bambangpudjiyanto.com/article/sejarah-perkoperasian-di-

indonesia.html, di akses tanggal 05 April 2011 pukul 15.00 WIB

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 19

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam oleh Koperasi.


Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan

Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.


Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

ttp://bambangpudjiyanto.com/article/sejarah-perkoperasian-d


commit to user

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2000. Jakarta Raja Grafindo

Persada.

Sentosa Sembiring. 2006. Himpunan Ketentuan Tentang Badan Usaha

Koperasi dan Usaha Kecil. Bandung : Nuansa Aulia.

Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI

Press.

Soerjono Soekanto. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum. Jakarta :Rajawali Perss.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

PERANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL …/Peranan...PERANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA SURAKARTA DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

Documents