Penguatan Perguruan Tinggi Swasta dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC) Oleh
Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti Bandung, 28 Oktober 2015
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
10 MEMBER STATES • Brunei Darussalam (7 January 1984) • Cambodia (30 April 1999) • Indonesia (8 August 1967) • Lao PDR (23 July 1997) • Malaysia (8 August 1967) • Myanmar (23 July 1997) • Philippines (8 August 1967) • Singapore (8 August 1967) • Thailand (8 August 1967) • Viet Nam (28 July 1995)
ASEAN: Association of South East Asian Nations
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Menetapkan 4 PILAR ASEAN:
ASEAN Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
ASEAN Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Rincian 4 Pilar :
Berpengaruh Pada Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tantangan Regional: ASEAN Economic Community
31 Desember 2015 ASEAN Economic Community Free Flows of Goods Free Flows of Services Free Flows of Investment Freer Flows of Capital Free Flows of Skilled Labour
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tantangan Regional: ASEAN Economic Community
5 (lima) Sirkulasi Bebas (free flow) di AEC, 2 di antaranya berpengaruh pada Pendidikan Tinggi • Free flow of goods: The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).
• Free flow of services: The ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) and the Mutual Recognition Arrangements.
• Free flow of investment: The ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) and the Protocol to Amend the ACIA.
• Freer flow of capital: Implementation of measures to further spur financial services liberalisation, capital market development, and capital account liberalisation.
• Free flow of skilled labour: The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons and the ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF).
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Halaman 17 Lampiran Renstra Kemenristekdikti 2015 – 2019
Tantangan Regional: ASEAN Economic Community
Kebutuhan tenaga terampil yang bersertifikat menjadi lebih penting lagi saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Pada saat itu, tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan sulit untuk bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat dalam mendapatkan pekerjaan.
Lebih-lebih lagi jika tenaga terampil Indonesia untuk bisa bersaing di lapangan kerja di luar negeri harus mempunyai sertifikat profesi yang tidak hanya diakui oleh Indonesia tetapi juga diakui oleh negara-negara lain.
Ke depan, Indonesia harus segera melakukan sertifikasi pada tenaga terampilnya agar mampu bersaing dengan tanaga kerja asing di pasar tenaga kerja domestik maupun internasional.
Perkembangan Mutakhir Pendidikan Tinggi di Indonesia
Surat Edaran Menristekdikti No. 01/M/SE/V/2015 Tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Revisi Permendikbud No. 49 Tahun 2014 sudah selesai, menunggu pengesahan Revisi Permendikbud No. 95 Tahun 2014 sudah selesai, menunggu pengesahan
No Perat Per-uu-an Judul
1 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2 Permendikbud No. 95 Tahun 2014 Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
3 Permendikbud No. 154 Tahun 2014 Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
Ditunda
Ditunda
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Penguatan PTS Menghadapi ASEAN Economic Community
Perguruan Tinggi Swasta
Syarat Minimum Perguruan Tinggi Swasta
Aras Perguruan
Tinggi
1. Legalitas Badan Penyelenggara 2. Kepemilikan Prasarana dan Sarana a. Lahan an. Badan Penyelenggara b. Gedung milik Badan Penyelenggara
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 4. Statuta PTS (Pengaturan Tata Kelola PTS) 5. RPJP (25 tahun) dan Renstra PTS (5 tahun) 5 Kepemilikan Keuangan
a. Dana Operasional b. Dana Investasi
1. Kurikulum (KPT) a. KKNI b. AQRF
2. Sumber Daya Manusia a. Dosen b. Tenaga Kependikan
3. Penelitian dan PKM
Aras UP Program
Studi
Keterangan: Huruf warna merah merupakan syarat minimum pendirian PTS
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Legalitas Badan Penyelenggara PTS
1. Memiliki Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta dengan segala perubahannya;
2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara telah disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham atau Surat Keputusan pejabat terkait lain, sehingga Badan Penyeleng-gara tersebut telah berstatus sebagai Badan Hukum;
3. Segala perubahan Badan Penyelenggara telah dimintakan persetujuan atau diberitahukan kepada Menkumham atau pejabat terkait lain, dan telah memperoleh Surat Pencatatan dari Menkumham atau pejabat terkait lain tentang perubahan tersebut.
4. Nama dan Status Hukum Badan Penyelenggara di dalam di dalam Izin Pendirian PTS harus sama dengan Nama dan Status Hukum Badan Penyelenggara sebagaimana dicantumkan dalam dokumen butir 1, 2, dan 3 di atas.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepemilikan Prasarana dan Sarana PTS (1) Berdasarkan Draft Pengganti Permendikbud No. 95 Tahun 2014)
1. Prasarana
Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit: 10.000 (sepuluh ribu) m2 untuk Universitas; 8.000 (delapan ribu) m2 untuk Institut; 5.000 (lima ribu) m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi; dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Pasal 64 huruf b Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang SN Dikti Lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun; (harus dimiliki pada tahun 2025)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepemilikan Prasarana dan Sarana (2) Berdasarkan Draft Pengganti Permendikbud No. 95 Tahun 2014)
2. Sarana
Telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2 per mahasiswa; Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk
ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti
(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksana-kan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksana-kan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.
Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti
(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS (1) Berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti
Bagan SPMI berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti
Keterangan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
(SPME/Akreditasi)
SPM Dikti
M MUTU
PENDIDIKAN
TINGGI
SPMI dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi
SPME/Akreditasi dilakukan oleh
BAN-PT atau LAM
Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS (2) Berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Statuta PTS (1) Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Pasal 31 ayat (2) PP No. 4 Tahun 2014: Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan
STATUTA Perguruan Tinggi
Swasta
Regulasi Tridharma
Regulasi Tata Kelola
Ditetapkan Badan Penye-
lenggara Sesuai
Peraturan PerUUan
Pasal 66 ayat (3) UU Dikti: Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.
STATUTA Perguruan Tinggi
Swasta
Regulasi Tridharma
Regulasi Tata Kelola
Ditetapkan Badan Penye-
lenggara Sesuai
Peraturan PerUUan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1. Regulasi Tridharma Perguruan Tinggi (1)
Pasal 58 ayat (2) UU Dikti
Fungsi dan peran Perguruan Tinggi dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.
Pasal 14 ayat (3) UU Dikti
Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.
Statuta PTS (2)
Regulasi Tridharma
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Statuta PTS (3)
Pasal 54 UU Dikti
(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas
usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Stan
dar
Pen
did
ikan
Tin
ggi
Standar Dikti
Ditetapkan perguruan
tinggi
Standar Nasional Pendidikan
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pbelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Nasional Penelitian
Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Penilaian Penelitian
Standar Peneliti
Standar Sarpras Penelitian
Standar Pengelolaan Penelitian
Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
Standar Nasional PKM
Standar Hasil PKM
Standar Isi PKM
Standar Proses PKM
Standar Penilaian PKM
Standar Pelaksana PKM
Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan PKM
Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar….
Standar ….
Dst
Standar Bidang Akademik
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar….
Standar ….
Dst
Standar Bidang Non-Akademik
SN Dikti (Standar Minimal)
Standar Dikti (Melampaui SN Dikti)
Permendik- bud No. 49 Tahun 2014
Ditetapkan Perguruan Tinggi
+ +
dan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Statuta PTS (4)
Regulasi Tridharma
SN Dikti Permendikbud No.49 Tahun
2014
Pasal 66 ayat (3) UU Dikti: Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.
STATUTA Perguruan Tinggi
Swasta
Regulasi Tridharma
Regulasi Tata Kelola
Ditetapkan Badan Penye-
lenggara Sesuai
Peraturan PerUUan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Statuta PTS (5)
UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Statuta Perguruan Tinggi Swasta
Regulasi Tata Kelola
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Statuta PTS (6)
Pasal 28 PP No. 4 Tahun 2014 Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan;
b. pelaksana akademik;
c. pengawas dan penjaminan mutu;
d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
RPJP (25 tahun) dan Renstra PTS (5 tahun) Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang, Menteri memiliki tugas dan
wewenang meliputi: c. mengembangkan Pendidikan Tinggi berdasarkan kebijakan umum,
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang terdiri atas: 1 rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun; 2 rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5
(lima) tahun; dan 3 rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Ketentuan mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. Kementerian Lain atau LPNK yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi; b. Badan Penyelenggara; dan c. Perguruan Tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepemilikan Keuangan PTS
1. Dana
Pasal 41 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang SN Dikti:
Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama
kelembagaan pemerintah dan swasta.
2. Pembiayaan
Perencanaan pembiayaan PTS harus didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan (25 Tahun) dan Rencana Strategis (5 Tahun);
Perkembangan Metode Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
Kurikulum Berbasis Mata Kuliah Kepmendiknas
No. 056/U/1994
Kurikulum Berbasis Kompetensi Kepmendiknas
No.232/U/2002
Kurikulum Pendidikan Tinggi
UU No. 12 Tahun 2012
penguasaan IPTEKS
tidak ada penguasaan IPTEKS
kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan
tidak ada rumusan kemampuan
penguasaan kompetensi kesetaraan kompetensi lulusan dan kompetensi kerja
menetapkan mata kuliah wajib
kompetensi utama ditetapkan PT dan asosiasi profesi
kompetensi lulusan minimum dirumuskan oleh asosiasi profesi dan forum prodi sejenis
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kurikulum PTS (1)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kurikulum PTS (2) Bagan Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi
Analisis SWOT Tracer Study
Standar Kompetensi Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan
Pemilihan Bahan Kajian
Besaran sks
Mata Kuliah Mata Kuliah Mata Kuliah Mata Kuliah
Kurikulum Program Studi
Visi PT Visi Keilmuan
Masukan Stakeholders
KKNI & AQRF Standar Dikti
Peta Keilmuan
Program Studi
Ranah Pendidikan
Metode Pembelajaran
Source: IQF, by DGHE – MOEC of Republic of Indonesia
Perpres No 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kuali-fikasi kompetensi yang dapat: menyandingkan; menyetarakan; dan mengintegrasikan, antara: bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur peker-jaan di berbagai sektor.
KKNI
SMP
SMA
D1
D2
D3
S1D4
S2
S3
Sp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kurikulum PTS (3)
Source: http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-develops-framework-to-facilitate-movement-of-skilled-labour-and-professionals
ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
The proposed regional framework will function as a device to enable comparisons of qualifications across ASEAN Member States while at the same time support and enhance each country’s national qualifications framework or qualifications systems that are currently at varying levels of development, scope and implementation.
The development of an AQRF promotes mobility within the region and specifically supports the implementation of ASEAN Economic Community Blueprint.
It aims to facilitate the free flow of services by 2015 through recognition of professional qualifications as well as the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint which targets to establish national skills frameworks as an incremental approach towards an ASEAN skills recognition framework.
AQRF
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kurikulum PTS (4)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sumber Daya Manusia (1)
Dosen
Pasal 26 Permendikbud No. 49 Tahun 2014
(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
(3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sumber Daya Manusia (2)
Tenaga Kependidikan Pasal 29 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah
lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
(3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
(4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 43 Permendikbud No.49 Tahun 2014 (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(3) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
(4) Hasil penelitian mahasiswa, selain harus mememenuhi ketentuan pada ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
(5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 54 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria
minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
a.penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
b.pemanfaatan teknologi tepat guna;
c.bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
d.bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
Terima Kasih
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi