PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM
SYARIAH INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Disusun Oleh
HANUM YUNESA HARTIKA
NIM 21311021
PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
2017
i
PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM
SYARIAH INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Disusun Oleh
HANUM YUNESA HARTIKA
NIM 21311021
PROGRAM STUDIS1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
2017
ii
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)SALATIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. TentaraPelajar 02 Telp.323706 Fax. 323433 Kode Pos. 50721 Salatiga
http//www.iainsalatiga.ac.id e-mail:[email protected]
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Setelah diadakan pengarahan, bimbingan,koreksidanperbaikan
seperlunya,makaskripsiSaudara:
Nama : Hanum Yunesa Hartika
NIM : 21311021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah (S1)
Judul : PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
(DPS) TERHADAP KINERJA KEUANGAN
BANK UMUM SYARIAHINDONESIA
Dapat diajukan dalam sidang Munaqosah skripsi. Demikian surat ini
dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Salatiga, 21 Agustus 2017
Pembimbing
Fetria Eka Yudiana, S.E., M.Si.
NIP. 197402282009012005
iii
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)SALATIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. TentaraPelajar 02 Telp.323706 Fax. 323433 Kode Pos. 50721 Salatiga
http//www.iainsalatiga.ac.id e-mail:[email protected]
PENGESAHAN
PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM
SYARIAH INDONESIA
DISUSUN OLEH
HANUM YUNESA HARTIKA
NIM. 21311021
Telah dipertahankan di depan Panitia Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tanggal 26
September 2017 dan telah dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana S1 Ekonomi
Susunan Panitia Penguji
Ketua Penguji : Dr. Faqih Nabhan, MM. ___________________
Sekretaris Penguji :Fetria Eka Yudiana, S.E., M.Si. ___________________
Penguji I : Dr. Nafis Irkhami, M.Ag. ___________________
Penguji II : Nuir Huri Mustofa, M.Si. ___________________
Salatiga, 26 September 2017
Dekan
Dr. Anton Bawono, M.Si.
NIP. 19740320 200312 1 001
iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Hanum Yunesa Hartika
NIM : 21311021
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah
Indonesia.
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini benar-benar karya saya
sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang
ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan
mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.
Salatiga, 22 Agustus 2017
Penulis,
Hanum Yunesa Hartika
NIM. 21311021
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“ Salah satu sumber kebahagiaan adalah mendapat lelah setelah berjuang,
mengejar berkah dalam satu kegiatan yang bernilai ibadah”
PERSEMBAHAN
Untuk orang tuaku ,
para dosenku, saudara- saudaraku,
sahabat-sahabat seperjuanganku,
dan teman spesialku yang selalu setia”menungguku”.
vi
ABSTRAK
Hartika, Hanum Yunesa. 2017. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah
(DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia
Periode 2011-2016. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan
Perbankan Syariah (S1). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
Pembimbing : Ibu Fetria Eka Yudiana., S.E, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel
rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas
Syariah, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja
keuangan yang diproksikan dengan ROE. Data yang digunakan adalah
publikasi laporan tahunan bank-bank yang terdaftar dalam Bank Umum
Syariah yang diperoleh melalui website bank-bank tersebut sejak tahun
2011-2016.
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 sampel diambil dari 12
bank yang termasuk dalam BUS. Pengambilan sampel menggunakan
teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rangkap jabatan Dewan
Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, jumlah
anggota Dewan Pengawas Syariah secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap ROE dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Untuk
variabel rangkap jabatan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap
ROE, jumlah rapat DPS berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap
ROE, dan variabel jumlah anggota DPS berpengaruh positif signifikan
terhadap ROE.
Koefisien determinasi menunjukkan bahwa dalam model regresi
sebesar 41,3% perubahan variabel kinerja keuangan disebabkan oleh
ketiga variabel yang diteliti, sedangkan sisanya 58,7% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Penelitian
selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti tentang Dewan Pengawas
Syariah, namun dapat menambahkan Dewan Direksi, Dewan Komisaris,
Syariah dan Komite-komite.
Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, GCG, Kinerja Keuangan, ROE
vii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim.
Puji syukur atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang telah
diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan baik. Shalawat dan taslim juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju
alam yang terang benderang seperti sekarang ini.
Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari
berbagai pihak yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta doa. Rasa
terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada :
1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga
2. Bapak Dr. Anton Bawono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
3. Ibu Fetria Eka Yudiana, S.E., M.Si.selaku Ketua Program Studi
Perbankan Syariah S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dan
selaku dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing dan
memberikan saran dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu, ajaran, dan bantuan kepada
penulis.
viii
5. Ibu Suhartini, tanpa beliau aku tidak akan bisa ada di dunia ini dan semoga
ibu turut bangga atas pencapaianku.
6. Bapak H. Achmad Suparing yang tanpa henti memberikan banyak
dukungan berupa do’a, saran-saran serta dukungan finansial.
7. Adikku Hanif Margan Asparingga yang selalu menyemangatiku agar
terselesaikannya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku perbankan syariah angkatan 2011 yang telah
memberikan segala hal yang telah kita lalui selama kuliah semoga kita
tetap menjadi sahabat sampai kita tua nanti.
9. Wiwit Ayu Nofitasari yang telah membantu, mendukungku dan
memotivasiku selama ini saat aku senang maupun kesulitan mengerjakan
skripsi agar cepat selesai.
10. Teman - teman angkatan 2011 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang
telah memberikan banyak cerita, pengalaman serta pelajaran sebagai
mahasiswa kepada penulis.
Akhir kata , penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk
semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.
Salatiga, 22 Agustus 2017
Penulis
ix
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)SALATIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. TentaraPelajar 02 Telp.323706 Fax. 323433 Kode Pos. 50721 Salatiga
http//www.iainsalatiga.ac.id e-mail:[email protected]
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Hanum Yunesa Hartika
NIM : 21311021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis islam
Program Studi : Perbankan Syariah (S1)
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan
bebas dari plagiasi. jika dikemudian hari terbukti melakukan
plagiasi maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Salatiga, 22 Agustus 2017
Penulis
Hanum Yunesa Hartika
NIM 21311021
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.................................................................................. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.............................................................. ii
PENGESAHAN KELULUSAN................................................................. iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.................................................. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.............................................................. v
ABSTRAK ................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR................................................................................ vii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI........................................................ ix
DAFTAR ISI.............................................................................................. x
DAFTAR TABEL...................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR.................................................................................. xiv
BAB I PENDAHULUAN...........................................................................
A. Latar Belakang................................................................................
B. Rumusan Masalah...........................................................................
C. Tujuan.............................................................................................
D. Kegunaan .......................................................................................
E. Sistematika Penulisan.....................................................................
1
1
7
7
8
9
BAB II LANDASAN TEORI.....................................................................
A. Telaah Pustaka ...............................................................................
B. Kerangka Teori ..............................................................................
1. Teori Keagenan (Agency Theory) ............................................
11
11
26
26
xi
2. Good Corporate Governance ..................................................
3. Dewan Pengawas Syariah .....................................................
4. Kinerja Keuangan ....................................................................
C. Kerangka Penelitian......................................................................
D. Hipotesis.......................................................................................
29
35
42
45
45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.................................................
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian...................................................
B. Lokasi dan Waktu Penelitian........................................................
C. Populasi dan Sampel......................................................................
D. Teknik Pengumpulan Data............................................................
E. Jenis dan Sumber Data..................................................................
F. Definisi Operasional.....................................................................
G. Analisis Data dan Hipotesis............................................................
1) Analisis Data.............................................................................
a) Analisis Statistik Deskriptif .............................................
b) Asumsi Klasik.....................................................................
c) Analisis Regresi Linier Berganda.......................................
2) Hipotesis...................................................................................
a) Analisis Koefisien Determinasi (R2)...................................
b) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).........................
c) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) ....................
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ...............................................
51
51
51
51
53
53
54
55
55
55
55
58
60
60
60
61
54
62
xii
B. Hasil Penelitian ..............................................................................
1. Analisis Statistik Deskriptif ....................................................
2. Asumsi Klasik..........................................................................
3. Analisis Regresi Linier Berganda.............................................
4. Uji Hipotesis...........................................................................
a. Analisis Koefisien Determinasi (R2)....................................
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)...........................
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) ......................
BAB V PENUTUP ...................................................................................
A. Kesimpulan ....................................................................................
B. Saran ..............................................................................................
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
63
63
64
69
71
71
72
73
78
78
79
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
2.1 Tabel Penelitian terdahulu .............................................. 20
3.1 Daftar Nama Bank Sampel............................................. 51
3.2 Tabel Definisi Operasional............................................... 54
4.1 Daftar Nama Bank Umum Syariah................................. 63
4.2 Hasil Uji Deskriptif .......................................................... 63
4.3 Uji Normalitas.............................................................. 65
4.4 Uji Multikolineritas..................................................... 66
4.6 Uji Heteroskedastisitas .................................................... 67
4.8 Uji Autokorelasi ............................................................... 68
4.9 Hasil Uji Regresi ....................................................... 70
4.10 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi........................ 72
4.11 Hasil Uji F ........................................................................ 73
4.12 Hasil Uji T ....................................................................... 74
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Kerangka Penelitian......................................................... 45
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Menurut penilaian Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun
2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan
kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran,
Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam
penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan
non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot
terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama
dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi
kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat
tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat
(Alamsyah, 2012). Saat ini puluhan bank syariah telah beroperasi di
Indonesia. Bank-bank konvensional pun tak mau ketinggalan, turut
menawarkan berbagai produk syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah
guna memikat konsumen Muslim. Berdasarkan Laporan Statistik Perbankan
Syariah Otoritas Jasa Keuangan (Juni-2016), saat ini terdapat 12 Bank Umum
Syariah, 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan 22 Unit Usaha Syariah
beroperasi di Indonesia. Meskipun aset perbankan syariah masih dalam
kisaran 5% dari total aset perbankan nasional, diyakini ke depan potensi
pertumbuhan bisnis perbankan syariah akan semakin meningkat. (Rasyid,
2016)
2
Industri perbankan atau bank merupakan perusahaan yang bergerak
disektor jasa keuangan. Banyak stakeholder yang terlibat dalam aktifitas
industri perbankan, Sebagai upaya untuk melindungi setiap kepentingan
stakeholder maka diperlukan suatu tatakelola perusahaan yang baik atau
disebut dengan good corporate governance. Secara sederhana istilah good
corporate governance dapat diartikan sebagai system pengendalian dan
pengaturan perusahaan yang baik. Penerpan good corporate governance dapat
dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus
perusahaan (http://www.bi,go.id/id/perbankan/syariah/contents/default.aspx).
Good Corporate Governance (GCG) menurut Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance pada BUS dan UUS adalah suatu tata kelola bank yang
menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggung jawaban (responsibility), profesional
(professional), dan kewajaran (fairness). Pelaksanaan GCG secara efektif
diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat
dan tangguh, pelaksanaanya harus memenuhi prinsip syariah (sharia
compliance).
Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/31/PBI/2009 tentang
pelaksanaan good coorporate governance bagi bank umum syariah dan unit
usaha syariah. Bank umum konvensional menjadi bank umum yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan pembukaan
kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
3
oleh bank umum konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI)
tersebut mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas
Syariah (DPS)
Konsep corporate governance diajukan guna peningkatan kinerja
perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen serta
menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasar
pada kerangka peraturan. Sistem corporate governance memberikan
perlindungan efektif bagi stakeholder dan stockholder sehingga mereka akan
yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar (Nasution,
2012:2).
Penerapan kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis
dewasa ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan. Tanggungjawab keuangan
yang ditampakkan dengan ukuran moneter, akutansi maupun rasio-rasio
tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non-keuangan seperti penerpan
good corporate governance, pelaksanaan corporate social responsibility dan
sosially responsible investment yang memadai (Dhaniel, 2012:195).
Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/31/PBI/2009 tentang
pelaksanaan good coorporate governance bagi bank umum syariah dan unit
usaha syariah menguraikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS.
Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap
fatwa yang dikeluarkan DSN. Menilai aspek syariah terhadap pedoman
operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Memberikan opini dari aspek
syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam
4
laporan publikasi bank. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa
untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang
mengawasi aktifitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas
dan tanggung jawab besar dan berfungsi sebagai stakeholders, karena mereka
adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan
kepercayaan dalam isntitusi finansial. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah
memiliki lima karakteristik dalam tata kelola perusahaan yaitu, independen,
kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan keterbukaan ( Iqbal dan Abbas,
2012).
Rachmad (2012) meneliti Pengaruh Penerapan Corporate Governance
Berbasis Karakteristik Manajerial pada Kinerja Perusahaan Manufaktur. Hasil
penelitian membuktikan bahwa variabel dewan komisaris dan kepemilikan
institusional berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja perusahaan. Hasil
Penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan
Dewan Komisaris dan para pemegang saham institusional maka akan
meningkatkan kualitas laba dan menurunkan tindak manipulasi yang
dilakukan manajer.
Yulianawati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Good
Corporate Governance dan Leverage terhadap kinerja keuangan
menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja
keuangan. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak
5
berpengaruh terhadap kinerja keuangan, serta leverage berpengaruh terhadap
kinerja keuangan.
Lestari (2015) pada penelitiannya yang berjudul pengaruh Corporate
Governance terhadap kinerja keuangan menyimpulkan bahwa Corporate
Governance yang diproksi kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham
institusional, ukuran Dewan Komisaris, dan Komite Audit tidak memilki
pengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibility. Untuk
Corporate Governance memiliki pengaruh secara signifikan yaitu kepemilikan
saham institusional dan ukuran Dewan Komisaris, serta corporate social
responsibility terhadap kinerja keuangan, tetapi kepemilikan saham manajerial
dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa corporate
social responsibility bukan merupakan variabel intervening dalam pengaruh
corporate governance terhadap kinerja keuangan.
Tertius dan Christiawan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul
Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada
Sektor Keuangan, memberikan hasil bahwa secara simultan, dewan komisaris,
komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan
mempengaruhi ROA. Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris
independen dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap ROA.
6
Prasojo (2015) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Good Corporate
Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Tentang sistem
pelaksanaan GCG diukur dengan menggunakan kuesioner seperti sampel
responden karyawan Bank Islam. Sementara kinerja keuangan dengan
menggunakan rasio keuangan seperti CAR, ROA, ROE, BOPO, dan FDR.
Penelitian ini melibatkan 258 responden yang telah berpartisipasi untuk
mengisi kuesioner. Jumlah bank yang digunakan sampel dalam penelitian ini
sebanyak 11 bank syariah. Laporan keuangan yang digunakan untuk penelitian
adalah laporan keuangan atau laporan tahunan 2013 yang diterbitkan di situs
web bank di sana. Hasil penelitian ini bahwa GCG berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan dengan CAR, ROA, ROE, dan FDR tapi GCG
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan
BOPO.
Penelitian tersebut masih ditemukan adanya inkonsistensi hasil
pengaruh dari variabel independen dan dependen, sehingga peneliti ingin
menguji pengaruh rangkap jabatan DPS, jumlah rapat DPS, dan jumlah
anggota DPS, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh ukuran Dewan Pengawas
syariah terhadap kinerja keuangan di perbankan syariah. Dalam penelitian ini,
untuk melihat pengaruhnya dengan menggunakan variabel independen
terhadap dependen.
7
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menguji
“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan
Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2011-2016”.
B. RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh rangkap jabatan atau duality Dewan Pengawas
Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di
Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)
terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia?
C. TujuanPenelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh rangkap jabatan
Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan Bank Umum
Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh jumlah rapat
Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan Bank Umum
Syariah di Indonesia.
8
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh jumlah anggota
Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan Bank Umum
Syariah di Indonesia.
D. Kegunaan
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Pihak Bank
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai catatan atau
koreksi bagi bank syariah untuk dapat meningkatkan serta
mempertahankan kinerjanya.
2. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai
konsep-konsep yang telah dipelajari dengan membandingkan dalam
praktik perbankan khususnya yang berkaitan dengan tema perbankan
syariah dan penyaluran pembiayaan.
3. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian lebih lanjut yang
berkaitan dengan topik penelitian ini.
4. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif
dalam memberikan informasi mengenai kondisi perbankan syariah kepada
masyarakat dan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat.
9
E. SistematikaPenulisan
Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun
masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini terdapat empat bagian yaitu
pertama landasan teori yang berisi uraian telaah pustaka, referensi, jurnal,
artikel, dan lain-lain, yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Referensi
ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap
masalah. Kedua penelitian dan pengkajiaan yang telah dilakukan oleh
peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini. Ketiga kerangka pemikiran berisi kesimpulan dari telaah
pustaka yang digunakan untuk menyusun asumsi atau hipotesis. Dan
bagian keempat adalah hipotesis yang dikemukakan.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini menguraikan
tentang metode pengkajian masalah, data penelitian yang berisi antara lain
variabel penelitian, karakterisktik data, populasi dan sampel, disertai
penjelasan tentang prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini
dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi
deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil dan
interprestasi yang diperoleh dari penelitian.
10
BAB V PENUTUP, bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian
dan berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah
diuraikan sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan.
11
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan kumpulan hasil penelitian-penelitian
terdahulu dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen Return On Equity (ROE)
dan variabel independen adalah Rangkap Jabatan DPS, Jumlah Rapat
DPS, dan jumlah anggota DPS. Menurut Peraturan Bank Indonesia
paragraf 3 pasal 49. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib
diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat dan seluruh keputusan Dewan
Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan
keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. DPS BSM
telah meluangkan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah
pada setiap kegiatan bank. Secara berkala DPS BSM memperhatikan
dengan seksama atas permasalahan atau isu-isu syariah yang dihadapi
BSM dari sisi bisnis maupun operasional. Hal ini terwujud dengan
diadakannya beberapa rapat DPS, dimana sepanjang tahun 2014 telah
terlaksana sebanyak 14 (empat belas) kali rapat ( laporan pelaksanaan
good corporate governance 2014 Bank Syariah Mandiri).
12
Umam (2015) mengatakan bahwa di Indonesia terdapat dewan
pengawas syariah yang menjadi dewan pengawas syariah di lembaga
keuangan lain dan juga terdapat dewan pengawas syariah yang menjadi
dewan syariah nasional. Adanya beberapa dewan pengawas syariah yang
merangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah di lembaga keuangan
lain dan menjabat sebagai dewan syariah nasional menandakan bahwa
jumlah dewan pengawas syariah di Indonesia masih sedikit. Rangkap
jabatan tersebut dapat mengurangi tingkat pengawasan yang dilakukan
dewan pengawas syariah, sehingga keberadaan dewan 20 pengawas
syariah belum mampu mendorong peningkatan kinerja bank syariah.
Untuk penerapan GCG yang efektif di lembaga perbankan syariah, maka
Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah. PBI ini menjelaskan tentang rangkap jabatan DPS di
banyak bank, harus dikurangi dari 4 menjadi 2 lembaga keuangan.
Menurut Syukron (2012) mengatakan bahwa peraturan mengenai rangkap
jabatan DPS di Indonesia dan Malaysia tidak ada perbedaan yaitu DPS
dibolehkan merangkap jabatan hanya pada 2 lembaga keuangan.
Usamah (2010) mengatakan bahwa kualitas pengawasan terhadap
pelaksanaan prinsip syariah di bank syariah diperlukan adanya pembatasan
terhadap jumlah rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah, yang
bertujuan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus, semakin sedikit
13
rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah maka dapat bekerja lebih
fokus dan profesional. Rangkap jabatan yang tidak terlalu banyak
dipegang oleh dewan pengawas syariah diharapkan mampu meningkatkan
pengawasan yang lebih baik, sehingga 21 kemungkinan-kemungkinan
masalah agensi dapat ditekan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja
bank syariah itu sendiri.
Ahmad ridwan (2011) menyatakan Jumlah anggota DPS sekurang-
kurangnya 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,
sedangkan untuk BPRS anggota DPS sekurang-kurangnya harus berjumlah
2-3 orang. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS
lain sebanyak 4 Bank lain atau lembaga keuangan Syariah bukan Bank.
Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No.
11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling
sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota
direksi.
Adrian sutedi (2012) pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya
dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga
keuangan syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang
dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota
DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga
keuangan syariah lainnya. DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS
bank yang bersangkutan.
14
Salah satu kegiatan rapat DPS adalah memberikan opini-opini
mengenai semua kegiatan operasional, produk dan penyaluran dana
termasuk mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan
wakaf yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.
Menurut Ridhwan dan Wijaya (2014) mengatakan bahwa risalah
rapat DPS memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat
DPS, risalah rapat tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh seluruh
anggota DPS. Pelaksanaan rapat DPS dipersyaratkan dalam PBI
No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG
Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)
mengatur bahwa rapat DPS diselenggarakan minimal sekali dalam 1 (satu)
bulan. Menurut Syukron (2012) mengatakan bahwa peraturan Bank
Indonesia dengan Malaysia tidak ada perbedaan termasuk peraturan
tentang jumlah rapat DPS hanya saja Dewan Pengawas Syariah di
Malaysia memiliki aturan yang sangat ketat dibanding Dewan Pengawas
Syariah di Indonesia seperti pendiskualifikasi mereka yang tidak
melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menghadiri 75 persen
pertemuan yang telah dijadwalkan dalam satu tahun tanpa alasan yang 22
wajar, dan pemecatan bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas tindak
pidana yang serius, atau pelanggaran lainnya dan diancam dengan pidana
penjara satu tahun atau lebih.
Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan penelitian ini adalah:
15
Prasetyaningrum (2010) dalam penelitiannya Analisis Pengaruh
Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. Kesimpulan
dari hasil analisis data dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi dan
faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
independensi DPS pada BPR Syari’ah di Jawa Tengah. Hasil uji statistik
hipotesis ke dua menunjukkan bahwa independensi DPS mempunyai
pengaruh negatif signifikan terhadap profesionalisme DPS,
profesionalisme DPS tidak signifikan mempengaruhi Kinerja BPRS.
Megasari (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh
Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan
Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah.
Pada penelitian ini digunakan data primer dalam bentuk penyebaran
kuesioner yang dilakukan di Jakarta dengan responden karyawan yang
bekerja pada kantor bank syariah dan menggunakan metode convience
sampling. hasil penelitian menunjukan bahwa variabel komite audit dan
dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap Good Corporate
Governance . Komite audit dan Good Corporate Governance berpengaruh
terhadap kinerja bank syariah sedangkan dewan pengawas syariah tidak
berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.
Masliana (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Dewan
Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di
Bank Syariah ( Study Kasus Pada Bank BRI Syariah). hasil dari penelitian
16
ini kinerja DPS dalam pelaksanaan kontrak yang ada di BRI syariah telah
berfungsi sebaimana mestinya. Dalam arti memaksimalkan fungsi dan
peran disini, hal ini bisa terlihat dari laporan pengawasan yang mereka
serahkan pada stakeholdernya yaitu Bank Indonesia, DSN-MUI dan RUPS
BRI Syariah.
Ningrum, Fachrurrizie dan Jayanto (2013) melakukan penalitian
berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, dan
Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR Sampel
dipilih menggunakan metode purpossive sampling dan diperoleh 24
pengamatan. Data dikumpulkan dari perusahaan perbankan syariah yang
ada di Indonesia pada tahun 2010-2012. Data penelitian diuji
menggunakan uji asumsi klasik, analisis deskriptif, dan regresi ordinary
least square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel
kinerja keuangan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas
syariah berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social reporting.
Secara parsial variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan
pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social
reporting, sedangkan variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan islamic social reporting.
Kartika, (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh
Penerapan Good Corporate Governance Oleh Dewan Komisaris, Dewan
Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengarwas Syariah Terhadap Kinerja
Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2013. Hasil penelitian ini
17
adalah yang pertama dewan komisaris dan dewan pengawas syariah tidak
ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan. dan yang
keduaa dewan direksi dan komite-komite berpengaruh signifikan terhadap
kinerja perbankan.
Sanusi (2014) melakukan penelitian dengan judul Implementasi
dan Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Produk
Perbankan Syariah menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
DPS terhadap produk produk Bank Muamalat Indonesia Cabang
Pekanbaru, hasil penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank
Riaukepri Unit Usaha Syariah belum optimal karena jumlah anggota DPS
tidak seimbang dengan jumlah Bank Syariah. Ketidakoptimalan
pengawasan oleh DPS juga disebabkan anggota DPS banyak tugas
rangkap sehingga tugas sebagai anggota DPS tidak dapat dilakukan
dengan optimal.
. Rahayu dan Cahyati (2014), dalam penelitiannya yang berjudul
Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap
Pengungkapan CSR. menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat dewan
pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR
artinya, seringnya rapat dilakukan belum tentu pengungkapan CSR di
perbankan menjadi lebih baik.
Fitriani, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis
Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Aspek Peran Dewan
Pengawas Syariah Di UUS Bank Jateng. Jenis penelitian lapangan (field
18
research) yaitu dari hasil penelitian lapangan dengan cara dokumentasi
dan wawancara langsung dengan beberapa pihak manajemen di Divisi
UUS Bank Jateng. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian
kepustakaan (library research) yaitu dengan memanfaatkan data sekunder
berupa literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dikaji oleh
penulis. Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran DPS di
UUS Bank Jateng sangatlah penting terutama dalam pengambilan
keputusan yang kaitannya dengan masalah kesyariahan pada lembaga
keuangan/ perbankan. Dan dari hasil self assessment pelaksanaan GCG
pada aspek tugas dan tanggung jawab DPS UUS Bank Jateng
menunjukkan peringkat yang baik. Hal ini juga didukung dengan adanya
kualitas dan integritas masing-masing anggota. Namun komposisi dalam
keanggotaan DPS masih minim, bahkan anggota DPS masih merangkap
jabatannya di lembaga keuangan lain. Sehingga fokus penerapan maupun
pengawasan syariah di UUS dirasa kurang, karena pejabat banknya pun
mayoritas keluaran dari bank induknya (Bank Jateng Konvensional) yang
belum begitu paham banyak tentang muamalah.
Prabowo dan Jamal (2016) dalam penelitiannya yang berjudul
Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah
dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan
Fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah, memiliki hubungan yang
kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi,
yang pada gilirannya mempengaruhi risiko lain, seperti risiko likuiditas.
19
Pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan
merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga
dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah
tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada perbankan syariah benar-benar
harus dioptimalkan. Antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus
diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih DPS yang
mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai
prinsip-prinsip syariah.
Indah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Dewan Komisaris,
Dewan Pengawas Syariah, Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah,
Komite Audit, dan Rapat Komite Audit Berpengaruh Terhadap Kinerja
Maqashid Syariah Di Indonesia dan Malaysia Berdasarkan hasil analisis
dengan menggunakan sampel sebanyak 104 sampel bank umum syariah di
Indonesia dan Malaysia periode 2012-2015 dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut: Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap
kinerja maqashid syariah bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Dewan
pengawas syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid
syariah bank syariah di Indonesia Malaysia. Rangkap jabatan dewan
pengawas syariah tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid
syariah bank syariah di Indonesia dan rangkap jabatan dewan pengawas
syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid syariah bank
syariah di Malaysia. Komite audit tidak berpengaruh positif terhadap
kinerja maqashid syariah bank syariah di Indonesia dan komite audit
20
berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah di
Malaysia. Rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja
maqashid syariah bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Terdapat
perbedaan kinerja maqashid syariah bank syariahdi Indonesia dan
Malaysia.
Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu
No Peneliti Variabel Judul Hasil
1 Prasetyanin
grum
(2010)
Dewan
Pengawa
s Syariah
Analisis
Pengaruh
Independen
si dan
Profesionali
sme Dewan
Pengawas
Syariah
terhadap
Kinerja
Bank
Perkreditan
Rakyat
Syariah di
Jawa
Tengah
faktor ekonomi
dan faktor
religiusitas secara
bersama-sama
berpengaruh
signifikan terhadap
independensi DPS
pada BPR Syari’ah
di Jawa Tengah.
Hasil uji statistik
hipotesis ke dua
menunjukkan
bahwa
independensi DPS
mempunyai
pengaruh negatif
signifikan terhadap
profesionalisme
DPS,
profesionalisme
DPS tidak
signifikan
mempengaruhi
Kinerja BPRS
2 Megasari
(2010)
Dewan
Pengawa
s Syariah
Pengaruh
Peran
Komite
Audit dan
Dewan
Pengawas
Syariah
variabel komite audit dan
dewan pengawas syariah
berpengaruh terhadap
Good Corporate
Governance. Komite audit
dan Good Corporate
Governance berpengaruh
21
dalam
mewujudka
n Good
Corporate
Governance
untuk
Meningkatk
an Kinerja
Bank
Syariah
terhadap kinerja bank
syariah sedangkan dewan
pengawas syariah tidak
berpengaruh terhadap
kinerja bank syariah
3 Masliana
(2011)
Dewan
Pengawa
s Syariah
Peran
Dewan
Pengawas
Syariah
(DPS)
Dalam
Pengawasan
Pelaksanaan
Kontrak di
Bank
Syariah (
Study
Kasus Pada
Bank BRI
Syariah)
kinerja DPS dalam
pelaksanaan kontrak yang
ada di BRI syariah telah
berfungsi sebaimana
mestinya. Dalam arti
memaksimalkan fungsi
dan peran disini, hal ini
bisa terlihat dari laporan
pengawasan yang mereka
serahkan pada
stakeholdernya yaitu Bank
Indonesia, DSN-MUI dan
RUPS BRI Syariah
4 Ningrum,
Fachrurrizie
dan Jayanto
(2013)
Dewan
Pengawa
s Syariah
Pengaruh
Kinerja
Keuangan,
Kepemilika
n
Institusional
, dan
Ukuran
Dewan
Pengawas
Syariah
Terhadap
Pengungkap
an ISR
secara simultan variabel
kinerja keuangan,
kepemilikan institusional
dan ukuran dewan
pengawas syariah
berpengaruh terhadap
pengungkapan islamic
social reporting. Secara
parsial variabel
kepemilikan institusional
dan ukuran dewan
pengawas syariah
berpengaruh terhadap
pengungkapan islamic
social reporting,
sedangkan variabel kinerja
keuangan tidak
berpengaruh terhadap
pengungkapan islamic
social reporting.
5 Kartika, Dewan Pengaruh pertama dewan komisaris
22
(2014) Pengawa
s Syariah
Penerapan
Good
Corporate
Governance
Oleh
Dewan
Komisaris,
Dewan
Direksi,
Komite-
Komite dan
Dewan
Pengarwas
Syariah
Terhadap
Kinerja
Perbankan
Syariah di
Indonesia
Periode
2010-2013
dan dewan pengawas
syariah tidak ada pengaruh
yang signifikan terhadap
kinerja perbankan. dan
yang keduaa dewan
direksi dan komite-komite
berpengaruh signifikan
terhadap kinerja
perbankan.
6 Sanusi
(2014)
Dewan
Pengawa
s Syariah
Implementa
si dan
Efektivitas
Pengawasan
Dewan
Pengawas
Syariah
terhadap
Produk
Perbankan
Syariah
Pengawasan yang
dilakukan oleh
DPS terhadap
produk produk
Bank Muamalat
Indonesia Cabang
Pekanbaru, hasil
penelitian ini
adalah Bank
Syariah Mandiri
dan Bank
Riaukepri Unit
Usaha Syariah
belum optimal
karena jumlah
anggota DPS tidak
seimbang dengan
jumlah Bank
Syariah. Ketidak
optimalan
pengawasan oleh
DPS juga
disebabkan
anggota DPS
banyak tugas
23
rangkap sehingga
tugas sebagai
anggota DPS tidak
dapat dilakukan
dengan optimal.
7 Rahayu dan
Cahyati
(2014)
Dewan
Pengawa
s Syariah
Pengaruh
Frekuensi
Rapat
Dewan
Pengawas
Syariah
Terhadap
Pengungkap
an CSR
jumlah rapat dewan
pengawas syariah
berpengaruh negatif
terhadap pengungkapan
CSR artinya, seringnya
rapat dilakukan belum
tentu pengungkapan CSR
di perbankan menjadi
lebih baik.
8 Fitriani, (2016)
Dewan
Pengawa
s Syariah
Analisis
Pelaksanaan
Good
Corporate
Governance
Pada Aspek
Peran
Dewan
Pengawas
Syariah Di
UUS Bank
Jateng
peran DPS di UUS Bank
Jateng sangatlah penting
terutama dalam
pengambilan keputusan
yang kaitannya dengan
masalah kesyariahan pada
lembaga keuangan/
perbankan. Dan dari hasil
self assessment
pelaksanaan GCG pada
aspek tugas dan tanggung
jawab DPS UUS Bank
Jateng menunjukkan
peringkat yang baik. Hal
ini juga didukung dengan
adanya kualitas dan
integritas masing-masing
anggota. Namun
komposisi dalam
keanggotaan DPS masih
minim, bahkan anggota
DPS masih merangkap
jabatannya di lembaga
keuangan lain. Sehingga
fokus penerapan maupun
pengawasan syariah di
UUS dirasa kurang,
karena pejabat banknya
pun mayoritas keluaran
dari bank induknya (Bank
Jateng Konvensional)
24
yang belum begitu paham
banyak tentang muamalah
9 Prabowo
dan Jamal
(2016)
Dewan
Pengawa
s Syariah
Peranan
Dewan
Pengawas
Syariah
terhadap
Praktik
Kepatuhan
Syariah
dalam
Perbankan
Syariah di
Indonesia.
. Fungsi dan peran DPS
dalam perbankan syariah,
memiliki hubungan yang
kuat dengan manajemen
risiko perbankan syariah,
yaitu risiko reputasi, yang
pada gilirannya
mempengaruhi risiko lain,
seperti risiko likuiditas.
Pelanggaran kepatuhan
syariah yang dibiarkan
oleh DPS jelas akan
merusak citra dan
kredibilitas perbankan
syariah di mata publik,
sehingga dapat
mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap
perbankan syariah
tersebut. Untuk alasan ini
peran DPS pada
perbankan syariah benar-
benar harus dioptimalkan.
Antaranya kualifikasi
pengangkatan DPS harus
diperketat melalui proses
yang lebih selektif agar
terpilih DPS yang mampu
mengawasi dan mengawal
operasional perbankan
syariah sesuai prinsip-
prinsip syariah.
10 Indah
(2017)
Dewan
Pengawa
s Syariah
Dewan
Komisaris,
Dewan
Pengawas
Syariah,
Rangkap
Jabatan
Dewan
Pengawas
Syariah,
Komite
Audit, dan
Dewan Komisaris tidak
berpengaruh positif
terhadap kinerja maqashid
syariah bank syariah di
Indonesia dan Malaysia.
Dewan pengawas syariah
tidak berpengaruh positif
terhadap kinerja maqashid
syariah bank syariah di
Indonesia Malaysia.
Rangkap jabatan dewan
pengawas syariah tidak
25
Rapat
Komite
Audit
Berpengaru
h Terhadap
Kinerja
Maqashid
Syariah Di
Indonesia
dan
Malaysia
berpengaruh negatif
terhadap kinerja maqashid
syariah bank syariah di
Indonesia dan rangkap
jabatan dewan pengawas
syariah berpengaruh
negatif terhadap kinerja
maqashid syariah bank
syariah di Malaysia.
Komite audit tidak
berpengaruh positif
terhadap kinerja maqashid
syariah bank syariah di
Indonesia dan komite
audit berpengaruh positif
terhadap kinerja maqashid
syariah bank syariah di
Malaysia. Rapat komite
audit tidak berpengaruh
positif terhadap kinerja
maqashid syariah bank
syariah di Indonesia dan
Malaysia. Terdapat
perbedaan kinerja
maqashid syariah bank
syariahdi Indonesia dan
Malaysia.
Berdasarkan literatur review diatas, penelitian ini lebih difokuskan pada
Dewan Pengawas Syariah. DPS menurut Peraturan Bank Indonesia
No.11/33/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan Dewan Pengawas Syariah
merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam
kegiatan usaha bank. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas maka DPS
merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan
pengawasan atas kepatuhan aturan dan prinsip – prinsip syariah dalam
keseluruhan aspek operasional bank syariah.
26
Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai peranan penting bagi
perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Menurut Suprayogi (2008) ada
tiga alasan penting DPS mempunyai peran penting dalam bank syariah antara lain:
1. menentukan tingkat kredibilitas bank syariah.
2. unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (shari'a
compliance assurance).
3. salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
bank syariah.
Sehingga peran dan fungsi DPS dalam bank syariah harus dipertahankan
keberadaannya, diperkuat kedudukannya, dan dioptimalkan fungsi serta perannya
dalam pengawasan syariah untuk menciptakan perbankan syariah Indonesia yang
sehat, efesien, dan sesuai dengan prinsip serta aturan syariah.
B. Kerangka Teori
1. Teori Keagenan (Agency Theory)
Definisi agency theory menurut Scott (2003) dalam Tertius (2015) adalah
kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika
kepentingan agen, sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan dengan kepentingan
pemilik. Masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak berusaha untuk
mendapatkan yang terbaik untuk diri mereka sendiri, maka hal tersebut akan
menimbulkan konflik. Hubungan agen terjadi ketika pelaku menyewa agen untuk
melakukan tugas atas nama pemilik. Pemilik pada umumnya mendelegasikan
pengambilan keputusan wewenang kepada agen. Agency theory berkaitan dengan
penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan keagenan yaitu diantara
27
pemilik (misalnya pemegang saham) dan agen dari para pemilik (misalnya
eksekutif perusahaan).
Konsep agency theory didasari pada permasalahan agensi yang muncul
ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Nuswandari,
2009). Agency theory menurut oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang
bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan
bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai
pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Agency theory
memandang bahwa pihak manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak
sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders
pada khususnya, sehingga muncullah agency problem yang selanjutnya
menimbulkan agency cost.
Agency problem menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari:
a. Moral Hazard,yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan
hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
b. Adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat
mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar
didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah
kelalaian dalam tugas.
Agency cost seperti yang pernah dirinci oleh Jensen dan Meckling (1976) terdiri
dari tiga unsur yaitu:
a. Biaya pengawasan oleh prinsipal untuk mengawasi bisnis yang dijalankan
oleh agen.
28
b. Biaya pengikatan agen untuk untuk memastikan prinsipal bahwa agen tidak
melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan modal dan mengganti
kerugian bila hal itu benar-benar terjadi.
c. Sisa kerugian (residual loss) yang harus ditanggung oleh prinsipal akibat dari
keputusan agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal
ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan agen.
Adanya dua partisipan tersebut (prinsipal dan agen) menyebabkan
timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk
menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Corporate
governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik
keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah
dilakukannya eksproriarsi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas
(Nuswandari, 2009).
Menurut Brigham dan Houston (2006) dalam Retno (2012) para manajer
diberikan kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk
membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan
yang dikenal sebagai teori keagenan (agency theory). Hubungan keagenan
(agency relationship) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai
prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk
melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat
keputusan kepada agen tersebut.
Menurut Macey dan O’Hara, (2003) menyatakan bahwa Corporate
Governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan
29
pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah
keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal
dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa
dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang
tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return.
Untuk mengurangi masalah keagenan, diperlukan suatu mekanisme
pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Salah satu mekanisme yang
dipakai adalah Good Corporate Governance (GCG). GCG menjadi sistem yang
memberikan petunjuk dan prinsip untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan,
terutama kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Dengan
meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi, diharapkan agen dapat bertindak
sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan return perusahaan
sehingga kinerja perusahaan meningkat (Tertius dan Christiawan, 2015).
2. Good Corporate Governace
a. Pengertian Good Corporate Governance
Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, Good
Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola
Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional),
dan kewajaran (fairness).
Definisi Good Corporate Governance menurut Bank Dunia adalah aturan,
standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik
perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan
30
wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan
kreditur).
Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para
shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Hal ini dimaksudkan
pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang
berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu
(Hisamuddin dan Tirta, 2011).
Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Corporate
Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu
sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Hisamuddin dan Tirta,
2011).
Berdasarkan argumen yang dikembangkan oleh Keasey dan Wright dalam
Sayidah (2007) corporate governance dipandang mempunyai dua dimensi besar.
Pertama monitoring terhadap kinerja manajemen dan meyakinkan akuntabilitas
manajemen terhadap pemegang saham yang menekankan pertanggungjawaban
dan dimensi akuntabilitas dari corporate governance. Kedua, struktur, mekanisme
dan proses governance yang memotivasi perilaku manajerial untuk meningkatkan
kemakmuran bisnis dan perusahaan. Kedua perspektif tersebut perlu
31
dipertimbangkan ketika ada usaha untuk menciptakan struktur dan prosedur
governance yang mengarah ke perbaikan kinerja.
Menurut Wicaksana (2010) tata kelola perusahaan yang baik
menggabungkan kombinasi antara hukum, aturan-aturan, dan praktek-praktek
sukarela sektor swasta yang menyebabkan perusahaan dapat menarik modal,
bekerja efisien, menghasilkan laba, memenuhi kewajiban hukum, dan memenuhi
ekspektasi sosial hukum. Tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk
memberikan dorongan kepada dewan (board) dan manajemen untuk mencapai
tujuan tersebut, yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
Sukamulja (2004) menyimpulkan bahwa corporate governance merupakan :
1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran
Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para stakeholder lainnya.
2) Suatu sistem Check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas
pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang:
pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan,
pencapaian dan pengukuran kinerjanya.
b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009 prinsip-
prinsip Good Corporate Governance terdiri dari:
1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material
dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
32
2) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang
sehat.
3) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ
bank sehingga pengelolaannya berjalan dengan efektif.
4) Profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari
penaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen
yang tinggi untuk mengembangkan bank.
5) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance setiap Bank harus
memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di
seluruh jajaran bank. Prinsip GCG yang harus dipastikan pelaksanaanya meliputi
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi serta kewajaran dan
kesetaraan (www.knkg-indonesia.com, 2012), berikut penjelasannya:
1. Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan
penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat
diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan
masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara
objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.
2. Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam
organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan
pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan
33
kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara
sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang
saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan
prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang‐
undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap
masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin
terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan good
corporate citizen.
4. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan
objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan
dengan asas independensi (independency), Bank harus dikelola secara independen
agar masing‐masing organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak
saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat
mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya.
5. Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur perlakuan yang adil dan
kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan
kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham,
konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan dari masing‐masing pihak yang bersangkutan.
c. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance
34
Industri perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam
bidang keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan
mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya. Oleh
karena itu industri perbankan ini membutuhkan adanya prinsip-prinsip dalam
menjalankan kegiatan operasinya, khususnya pada kinerja keuangannya, agar
kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan perbankan tersebut, yaitu dengan
prinsip corporate governance. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin
kompleks dengan risiko kegiatan yang beragam. Keadaan tersebut semakin
meningkatkan kebutuhan adanya penerapan corporate governancedalam industri
perbankan. Selain untuk meningkatkan daya saing bank, corporate governance
juga lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat (Syafiqurrahman et.
al.,2014).
Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (2001) ada beberapa
manfaat yang dapat diambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:
1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehinga
dapat lebih meningkatkan corporate value.
3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.
35
4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena
sekaligus akan meningkatkan Shareholders value dan deviden.
Manfaat bagi perusahaan yang menerapkan good corporate governance adalah
bahwa esensi dari good corporate governance ini secara ekonomis akan menjaga
kelangsungan usaha, baik profitabilitasnya maupun pertumbuhannya. Corporate
governance merupakan pedoman bagi manajer untuk mengelola perusahaan
secara best practice. Manajer akan membuat keputusan keuangan yang dapat
menguntungkan semua pihak (stakeholder). Manajer bekerja secara efektif dan
efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan
risiko. Usaha tersebut diharapkan menghasilkan profitabilitas yang tinggi.
Investor akan memperoleh pendapatan (return) sesuai dengan harapan. Dampak
penerapan good corporate governance selain bisa menghilangkan KKN dan
menciptakan serta mempercepat iklim berusaha yang lebih sehat juga
meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor (Nuswandari, 2009).
3. Dewan Pengawas Syariah
(Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI,
No: Kep-98/MUI/III/2001):DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan
syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga
keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan
di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari
DSN. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa dalam
suatuperbankan Islam harus dibentuk DPS. Begitu juga dalam Undang-undang
36
tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank
Syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dalam PBI
No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah juga disebutkan pengertian DPS
yaitu DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada
direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS
merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervises /
pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar
lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. DSN
merupakan bagian dari MUI yang terdiri atas para ulama, praktisi dan pakar dalam
bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah yang
bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah. DPS
berkedudukan di kantor pusat dan berkewajiban melihat secara langsung
pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari
ketentuan yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN
merupakan bagian dari MUI yang terdiri atas para ulama, praktisidan pakar dalam
bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah yang
bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan
perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk
usaha bank, asuransi dan reksadana. Menurut MUI (SK MUI No.
Kep.754/II/1999), ada 4 tugas pokok DSN,yaitu;
1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan
perekonomian
2. Mengeluarkan fakta atas jenis-jenis kegiatan keuangan
37
3. Mengeluarkan fakta atas produk keuangan syariah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
DPS melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi
harus sesuai dengan prinsip syariah, yang paling utama adaalah mengesahkan dan
mengawasi produk-produk yang dikeluarkan bank agar sesuai dengan ketentuan
syariah dan undang-undang yang berlaku. DPS dalam strukrur organisasi bank
syariah diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap
bank syariah. Posisi yang demikian ditujukan agar DPS lebih berwibawa dan
mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan
kepada semua direksi di bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan
pengaplikasian produk perbankan syariah. Oleh sebab itu, penetapan DPS
dilakukan melalui RUPS setelah nama-nama anggota DPS tersebut mendapat
pengesahan dari DSN.
Fungsi dan Peran DPS dalam perbankan syariah sangat berhubungan kuat
dengan manajemen resiko perbankan syariah, yaitu resiko reputasi, yang
memungkinkan adanya dampak pada resiko lainnya, seperti resiko likuiditas.
Pelanggaran syariah complience yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan
DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat,
sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah
yang bersangkutan. Untuk itulah peran DPS di bank syariah harus benar-benar
dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya
harus diwujudkan di bank syariah tersebut.
38
Peranan Dewan Pengawas Syari’ah sangat strategis dalam penerapan
prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN
MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa
Bhakti Th. 2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk :
1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah,
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan
syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam
satu tahun anggaran
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.
Ratna Aditya Ningrum, Fachrurrozie, dan Prabowo Yudo Jayanto (2013)
membahas tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan
Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR”.Tujuan dari
penelitian ini adalahuntuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan
institusional, danukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan Islamic
Social Reporting (ISR).Hasil dari penelitian menunjukan secara simultan variabel
kinerja keuangan,kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah
berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Sosial Reporting. Secara parsial
variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah
berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Sosial Reporting, sedangkan
variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic
Social Reporting. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan dengan yang
39
sekarang dimanakeduanya membahas mengenai Islamic Social Reporting,
sedangkan perbedaan antara keduanya, pada penelitian yang ini membahas
mengenai pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran
dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR sedangkan penelitian yang
sekarang merupakan studi komparasi pengungkapan CSR pada perbankan syariah
Indonesia dan Malaysia menggunakan Islamic Social Reporting Index.
Pada penelitian ini peneliti mengukur pengaruh ukuran Dewan Pengawas
Syariah, jumlah rapat DPS, dan rangkap jabatan DPS terhadap ROA.
a) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah
Ahmad Ridwan (2011) DPS dapat melakukan perangkapan jabatan dalam
rangka penerapan prinsip Good Corporate Governance dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, maka DPS dapat melakukan perangkapan jabatan
dengan ketentuan sebagai berikut;
a. Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2-5 orang untuk Bank
Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk BPRS
anggota DPS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang.
b. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain
sebanyak 4 Bank lain atau lembaga keuangan Syariah bukan Bank.
c. Anggota DPS dapat merangkap jabatannya sebagai anggota DSN-
MUI sebanyak 2 orang dari lembaga keuangan Syariah.
Dasar hukum perangkapan jabatan anggota DPS yaitu:
1. Untuk Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah sebelum
dikeluarkannya PBI No.6/24/PBI/2004 yang telah diubah dengan PBI
40
No.7/35/PBI/2005 serta PBI No.8/3/PBI/2006 harus disesuaikan
selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2007.
2. Untuk BPRS sebelum dikeluarkannya PBI No.6/17/PBI/2004 harus
disesuaikan selambat-lambatnya 1 Juli 2007.
b) Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
30/POJK.05/2014. DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala
paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Perbedaan pendapat
(dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan
pendapat tersebut. Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam
rapat DPS berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah.
Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-
masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik.
Menurut Bathula (2008) rapat DPS digunakan sebagai ukuran dari
intensitas kegiatan dewan dan nilai dari dewan yang relevan. Waktu rapat DPS
merupakan sumber daya penting dalam meningkatkan efektivitas DPS yang
akan berdampak luar biasa pada kinerja dari DPS, dan pertemuan yang efektif
penting bagi keberhasilan tugas DPS.
c) Rangkap Jabatan DPS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK
No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi
41
Konglomerasi Keuangan. Dalam aturan ini, struktur direksi, Dewan Pengawas
Syariah dan dewan komisaris lembaga jasa keuangan (LJK) diperbolehkan
untuk rangkap jabatan.
Yonatan Hermanto (2015) rangkap jabatan memiliki pandangan berbeda-
beda tergantung dari sisi mana yang dilihat. Misalnya, dari sisi pengaturan di
pasar modal, jika dikaitkan dengan transaksi terafiliasi rangkap jabatan
merupakan hal yang negatif.
Yonanto (2015) jika dilihat dari sisi praktik di lapangan, rangkap jabatan
biasanya diisi oleh orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Bukan hanya
itu, dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), tak ada
klausul lebih rinci mengenai kewajiban atau hak dari pemegang saham
pengendali. Untuk lebih rinci malah diatur dalam peraturan Bank Indonesia
(BI) atau peraturan OJK bahwa kewajiban pemegang saham pengendali lebih
banyak karena mayoritas saham yang dimilikinya. Itu fakta hukum yang de
facto terjadi, tapi dalam UU PT kita belum akomodir. Achmad Daniri (2015)
pedoman Good Corporate Governance (GCG) perbankan yang diluncurkan
KNKG hanyalah sebuah rujukan. Meski begitu, setiap industri atau
perusahaan bisa memberikan pedoman masing-masing untuk mengisi
kekosongan pada UU PT. Pedoman yang dikeluarkan KNKG hanya rujukan,
setiap perusahaan bisa berikan pedoman masing-masing untuk mengisi
kekosongan dari UU PT itu sesuai dengan prinsip-prinsip GCG” .
Ismanto Kuat (2009) Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No
11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota DPS dapat merangkap
42
jabatan di empat lembaga keuangan syariah. Ini menjadikan ketentuan
mengenai dewan pengawas syariah (DPS) di bank menjadi lebih
fleksibel.Sebelumnya berdasar PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank
Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,
anggota DPS ditetapkan merangkap jabatan di dua bank syariah dan dua
lembaga keuangan bukan bank. Namun dengan ketentuan baru anggota DPS
dapat menjabat di lembaga keuangan lainnya, tak hanya terpatok pada dua
bank.
4. Kinerja Keuangan
Kinerja (performance) dalam kamus istilah akuntansi adalah
kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode
tertentu.Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang
dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan
gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup
aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja
menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan
suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan
kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah
perbaikan (Lestari dan Sugiharto, 2007).
Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan
selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang
dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan
sumber-sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996 dalam Nuswandari, 2009).
43
Menurut Wati (2012) kinerja merupakan gambaran dari pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Tujuan
didirikannya perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham
melalui peningkatan nilai perusahaan.
Menurut Hastuti (2005) kinerja perusahaan adalah hasil keputusan
individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu
untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan
kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan
menggunakan ukuran komparatif. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan
menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan
dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk
memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang
langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah,
pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi
komitmennya ketika jatuh tempo (Kusumo, 2008).
Menurut Jumingan (2006: 239) kinerja keuangan merupakan
gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu
menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang
biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan
profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran tentang
kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis
keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya perusahaan
44
yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Dwiermayanti,
2009).
Menurut Wati (2012) pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan
dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan
perencanaan. Peningkatan kinerja keuangan perusahaan berarti perusahaan
dapat mencapai tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut.
Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap
perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan
perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu
tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam
mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah
ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang
diharapkan.Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana
formal yang dituangkan dalam anggaran (Febryani dan Zulfadin, 2003).
Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan Return on Equity
(ROE). ROE merupakan pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para
pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam
perusahaan. ROE dapat dilihat dari laba bersih perusahaan dibandingkan
dengan total ekuitas perusahaan. ROE yang tinggi menunjukkan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang
saham dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan kedepannya, sehingga
dengan ROE yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan juga
45
baik, yang mengakibatkan investor tertarik untuk menanamkan modal (Wati,
2012)
C. Kerangka Penelitian
Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dan landasan teori diatas, maka
h1
h2
h3
Gambar 2.1
Kerangka Penelitian
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang
diukur dengan rasio Return Of Equity (ROE) Variabel independen dalam
penelitian ini adalah pengaruh Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengan
rangkap jabatan DPS, jumlah rapat DPS, jumlah anggota DPS.
D. Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, penelitian terdahulu, teori dan
kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan
Menurut Umam (2015) mengatakan bahwa di Indonesia terdapat dewan
pengawas syariah yang menjadi dewan pengawas syariah di lembaga
keuangan lain dan juga terdapat dewan pengawas syariah yang menjadi
dewan syariah nasional. Adanya beberapa dewan pengawas syariah yang
Rangkap Jabatan DPS
Jumlah Rapat DPS
Jumlah Anggota DPS
Kinerja Keuangan
(ROE)
46
merangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah di lembaga keuangan
lain dan menjabat sebagai dewan syariah nasional menandakan bahwa jumlah
dewan pengawas syariah di Indonesia masih sedikit. Rangkap jabatan tersebut
dapat mengurangi tingkat pengawasan yang dilakukan dewan pengawas
syariah, sehingga keberadaan dewan 20 pengawas syariah belum mampu
mendorong peningkatan kinerja bank syariah. Untuk penerapan GCG yang
efektif di lembaga perbankan syariah, maka Bank Indonesia mengeluarkan
peraturan baru, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance
Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini menjelaskan
tentang rangkap jabatan DPS di banyak bank, harus dikurangi dari 4 menjadi
2 lembaga keuangan. Menurut Syukron (2012) mengatakan bahwa peraturan
mengenai rangkap jabatan DPS di Indonesia dan Malaysia tidak ada
perbedaan yaitu DPS dibolehkan merangkap jabatan hanya pada 2 lembaga
keuangan. Menurut Usamah (2010) mengatakan bahwa kualitas pengawasan
terhadap pelaksanaan prinsip syariah di bank syariah diperlukan adanya
pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan sebagai dewan pengawas
syariah, yang bertujuan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus,
semakin sedikit rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah maka dapat
bekerja lebih fokus dan profesional. Rangkap jabatan yang tidak terlalu
banyak dipegang oleh dewan pengawas syariah diharapkan mampu
meningkatkan pengawasan yang lebih baik, sehingga 21 kemungkinan-
kemungkinan masalah agensi dapat ditekan yang nantinya dapat
47
meningkatkan kinerja bank syariah itu sendiri. Hal tersebut di dukung oleh
penelitian Usamah (2010) menyebutkan bahwa rangkap jabatan dewan
pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah
atas pembiayaan, artinya, semakin sedikit rangkap jabatan sebagai dewan
pengawas syariah maka dapat bekerja lebih fokus dan profesional, begitu juga
halnya dalam melakukan suatu pengungkapan ISR.
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat
dirumuskan adalah sebagai berikut:
H1: Rangkap Jabatan DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja
keuangan.
2. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan.
Salah satu kegiatan rapat DPS adalah memberikan opini-opini mengenai
semua kegiatan operasional, produk dan penyaluran dana termasuk
mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang
bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Menurut Ridhwan dan Wijaya
(2014) mengatakan bahwa risalah rapat DPS memuat keputusan dan opini
syariah yang diambil dalam rapat DPS, risalah rapat tersebut sudah diketahui
dan disetujui oleh seluruh anggota DPS. Pelaksanaan rapat DPS
dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS
tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha
Syariah (UUS) mengatur bahwa rapat DPS diselenggarakan minimal sekali
dalam 1 (satu) bulan. Menurut Syukron (2012) mengatakan bahwa peraturan
Bank Indonesia dengan Malaysia tidak ada perbedaan termasuk peraturan
48
tentang jumlah rapat DPS hanya saja Dewan Pengawas Syariah di Malaysia
memiliki aturan yang sangat ketat dibanding Dewan Pengawas Syariah di
Indonesia seperti pendiskualifikasi mereka yang tidak melaksanakan tugasnya
dengan baik, tidak menghadiri 75 persen pertemuan yang telah dijadwalkan
dalam satu tahun tanpa alasan yang 22 wajar, dan pemecatan bagi mereka
yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang serius, atau pelanggaran
lainnya dan diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih. Gray dan
Nowland dalam Widayui (2014) menyatakan bahwa kehadiran direktur pada
rapat dewan direksi dan komite, penting bagi direksi dan pemegang saham.
Rapat merupakan salah satu cara yang bisa digunakan direktur untuk diskusi
dan memberikan saran kepada manajemen perusahaan tentang kebijakan-
kebijakan yang ditentukan. Sedangkan Suryono dalam Harto dan Widayuni
(2013) menjelaskan bahwa melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin
mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan
sustainability report 31 sebagai media komunikasi perusahaan dengan
stakeholder dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan good
corporate governance. Sehubungan dengan tiga pernyataan di atas, dalam
penelitian ini akan diuji tentang pengaruh rapat DPS terhadap pengungkapan
ISR. Secara logika, semakin sering rapat dilaksanakan, maka semakin bagus
pengawasan terhadap pengungkapan ISR yang dilaksanakan. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chariri (2012) yang
menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR. Menurut (Munarman, 2015) dewan pengawas syariah
49
lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mengawasi, dan mereview
lembaga keuangan agar dapat diyakinkan mematuhi sesuai syariat islam.
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat
dirumuskan adalah sebagai berikut:
H2: Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan.
3. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan.
Farook (2011) menyatakan bahwa DPS diharapkan dapat mewakili
hukum Islam dan prinsip-prinsip Islam yang lebih daripada manajemen.
Peningkatan jumlah anggota DPS mungkin mengarah ke tingkat
pengungkapan CSR yang lebih tinggi dalam peningkatan pemantauan.
AAOIFI menyatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga anggota DPS. Ini
merupakan persyaratan umum di banyak bank syariah. Semakin besar jumlah
anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap hukum dan prinsip-
prinsip Islam. Dengan jumlah DPS yang memadai maka pelaksanaan dan
pengungkapan CSR menjadi lebih terkontrol (Percy dan Stewart ,2010).
Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah dari anggota dewan pengawas
syariah dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Dewan pengawas syariah
mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena
dewan pengawas syariah mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan
perusahaan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, semakin banyak dewan
pengawas syariah maka semakin efektif pula pengawasan terhadap
pengungkapan ISR dengan prinsip syariah. Menurut Khoiruddin (2013)
50
semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah dapat meningkatkan level
pengungkapan. Semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah, maka
kinerja bank semakin efektif sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial
secara islami juga meningkat.
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat
dirumuskan adalah sebagai berikut:
H3: Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan.
51
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan
data sekunder untuk semua variabel yaitu kinerja keuangan bank umum
syariah dan data tentang Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada laporan
tahunan bank umum syariah selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia pada
tahun 2011-2016, melalui akses internet ke situs resmi masing-masing bank
umum syariah tersebut.
C. Populasi dan Sampel
Populasi menurut Supardi (2005:101) adalah suatu kesatuan individu
atau subyek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan
diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia
sejumlah 11 bank.
Sampel menurut Supardi (2005:103) adalah bagian dari populasi yang
dijadikan subyek penelitian sebagai wakil dari para anggota populasi. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling
(penarikan sampel secara tidak acak). Menurut Sugiyono (2010:66),
nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak
memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau
anggota yang dipilih menjadi sampel. Bagian dari nonprobability sampling
52
yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono
(2010:68) yang dimaksud purposive sampling adalah teknik penentuan sampel
dengan cara pertimbangan tertentu. Kriteria-kriteria pemilihan sampel tersebut
diantaranya, perusahaan perbankan yang terdaftar sebagai perusahaan
perbankan yang go public antara lain:
a. Bank yang menerbitkan annual report selama 6 tahun berturut-turut yaitu
tahun 2011-2016 yang terdapat data rangkap jabatan DPS, jumlah rapat
DPS dan jumlah anggota DPS.
b. Bank Syariah yang termasuk dalam Bank Umum Syariah.
c. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah bank yang termasuk
dalam Bank Umum Syariah berjumlah 11 bank yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.1
Daftar nama bank sampel
No. Nama Bank
1 BNI Syariah
2 Bank Mega Syariah
3 Bank Muamalat
4 Bank Mandiri Syariah
5 BRI Syariah
6 Bank Syariah Bukopin
7 Bank Jabar Banten Syariah
8 BCA Syariah
9 Panin Bank Syariah
10 Bank Victoria Syariah
11 Maybank Syariah
Sumber: www.bi.go.id
53
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode
pengumpulan data dari basis data sebab penulis mengambil data sekunder.
Metode ini dilakukan melalui pengumpulan dan pencatatan data laporan
tahunan pada masing-masing bank syariah yang menjadi sampel penelitian
selama periode tahun 2011-2016. Data dalam penelitian ini diperoleh dari
internet dengan cara mendownload laporan tahunan dari masing-masing bank
tersebut yang dipublikasikan melalui situs resmi masing-maing bank syariah
tersebut.
E. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung
atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu (Bawono, 2006:30).
Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data insentif dewan direksi,
rangkap jabatan dewan direksi, pendidikan dewan direksi, masa jabatan
dewan direksi, jumlah anggota dewan pengawas syariah dan jumlah rapat
dewan pengawas syariah pada tahun 2011-2016 serta return of equity
(ROE) pada tahun 2011-2016.
2. Sumber Data
Data diperoleh dari situs resmi masing-masing bank umum syariah
yang dijadikan obyek dalam penelitian ini.
54
F. Definisi Operasional
Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yanng
diharapkan, maka perlu dipahami unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu
penelitian ilmiah yang termuat dalam definisi operasional variabel penelitian.
Secara lebih rinci, definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.2
Tabel definisi operasional
VARIAB
EL
KONSEP INDIKATOR PENELITI
Rangkap
Jabatan
DPS
Duality atau
rangkap jabatan
adalah dewan
pengawas syariah
yang memegang
dua atau lebih
jabatan dalam
sebuah perusahaan.
∑ duality atau
rangkap jabatan
dewan pengawas
syariah di perusahan
Umam (2015)
Usamah (2010)
Ahmad Ridwan (2011)
Adrian Sutedi (2012)
Sanusi (2004)
Jumlah
Rapat
DPS
Jumlah rapat
dewan pengawas
syariah merupakan
jumlah rapat yang
diselengarakan
selama satu tahun
∑ rapat dewan
pengawas syariah
pertahun
Erzi Ervian
(2014)
.Eko sunarwan (2015)
Ridhwan dan Wijaya ( 2014)
Rahayu dan
Cahyati (2014)
Sunarwan (2015)
Jumlah
Anggota
DPS
Ukuran Jumlah
anggota seluruh
dewan pengawas
syariah
∑ jumlah anggota dan
ukuran sebagai dewan
pengawas syariah
Ari Kristin
Prasetyaningrum
(2010)
Ervian (2014)
Prabowo dan Jamal (2016)
ROE (Y) ROE adalah rasio
yang
membandingkan
laba bersih setelah
pajak dengan
Lestari dan Sugiharto (2007)
Wati (2012)
Hastuti (2005)
Kusumo (2008)
55
ekuitas yang
diinvestasikan
pemegang saham
pada perusahaan.
Jumingan (2006)
Dwiermayanti (2009)
Hisamudin dan Tirta (2011)
Ottay dan
Alexander (2015)
Tatengkeng dan Tangkuman
(2015)
Indriastuti dan Ifada (2015)
G. Analisis Data dan Hipotesis
A. Analisis Data
1. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data yang dilihat dari nilai rata- rata (mean),standar deviasi, varian,
maksimum dan minimum (Ghozali, 2013: 19).
2. Asumsi Klasik
Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka terlebih
dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, untuk memastikan apakah
model regresi linier berganda yang digunakan tidak terdapat masalah
normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
Jika semua itu terpenuhi berarti bahwa model analisis telah layak
digunakan. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memperoleh hasil
regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang
tidak biasa. Pengujian ini meliputi Uji Normalitas, Uji
Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi
(Gujarati, 2009).
56
a. Uji Normalitas
Uji ini untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual
mengikuti ditribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali,
2013: 160).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kolmogorov-
smirnov untuk menguji kenormalan suatu data karena dengan uji
ini menghasilkan nilai yang pasti. Jika nilai dari Asymp. Sig. (2-
tailed)-nya menunjukkan angka lebih dari 5% atau 0,05 maka data
tersebut berdistribusi normal tetapi sebaliknya jika nilai dari
Asymp. Sig. (2-tailed)-nya menunjukkan angka kurang dari 5%
atau 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal (Ghozali,
2013:163).
b. Uji Multikolonieritas
Uji Multikoloneieritas bertujuan untuk menguji apakah
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen
saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi
57
antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali,
2013:105).
Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan variance inflation factor (VIF). Dalam metode variance
inflation factor (VIF) dilihat dari hasil tolerance dan VIF-nya. Jika
nilai dari tolerance lebih dari 0,1 maka dikatakan tidak terjadi
multikolinearitas tetapi sebaliknya, jika nilai tolerance kurang dari
0,1 maka dikatakan terjadi multikolonearitas. Dan jika nilai VIF-
nya menunjukkan nilai yang kurang dari 10,00 maka dikatakan
tidak terjadi multikolonearitas tetapi, jika nilai VIF-nya
menunjukkan nilai yang lebih dari 10,00 maka dikatakan terjadi
multikolonearitas (Ghozali, 2013:106).
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokesdatisitas ditujukan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual
satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual
pengamatan satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskesdatisitas dan jika berbeda maka heteroskesdastisitas.
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak
terjadi heteroskesdatisitas (Ghozali, 2013:139).
Penelitian ini menggunakan uji glejser, yaitu dengan
meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
Apabila koefisien parameter signifikan secara statistik, hal ini
58
menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi
terdapat heterokedastisitas, dan sebaliknya jika koefisien parameter
tidak signifikan secara statistik, maka tidak ada heterokedastisitas
(Ghozali, 2013: 142).
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena obsevasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul
karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu
observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2013: 110).
Penelitian ini menggunakan uji glejser, yaitu dengan
meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
Apabila koefisien parameter signifikan secara statistik, hal ini
menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi
terdapat heterokedastisitas, dan sebaliknya jika koefisien parameter
tidak signifikan secara statistik, maka tidak ada heterokedastisitas
(Ghozali, 2013: 142).
3. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan
variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel
59
independen (variabel penjelas/ bebas), dengan tujuan untuk
mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai
rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen
yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien
untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh
dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu
persamaan (Ghozali, 2013:96).
Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan
untuk mengetahui pengaruh rangkap jabatan DPS, jumlah rapat
DPS, jumlah anggota DPS terhadap Return on Equity (ROE)
sebagai rasio kinerja di Bank Syariah periode tahun 2011-2016.
Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai
berikut (Bawono, 2006:85):
Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β 3X3 + e
Dimana:
Y : ROE
β0 : Konstanta dari persamaan regresi
β1-3: Konstanta dari variabel independen
X1 : Rangkap Jabatan DPS
X2 : Jumlah Rapat DPS
X3 : Jumlah Anggota DPS
e : variabel residual atau prediction error
4. Hipotesis
60
a. Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi model dependen.
Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2
yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi
untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi
yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk
data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien
determinasi yang tinggi (Ghozali, 2013:97).
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.
Hipotesis nol (Ho) yang akan diuji adalah apakah semua parameter
dalam model sama dengan nol atau semua variabel independen
bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesis alternatif (Ha) tidak semua parameter secara simultan
sama dengan nol atau semua variabel independen secara simultan
61
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen
(Ghozali, 2013:98).
Ho dalam penelitian ini dapat ditolak jika nilai signifikansi
lebih besar dari derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, HA
dapat diterima yang menyatakan bahwa semua variabel independen
secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen
(Ghozali, 2013:98).
c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji
adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, yang artinya
suatu variabel independen bukan merupakan penjelass yang
signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (Ha)
parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau variabel
tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel
dependen (Ghozali, 2013:98).
Cara melakukan uji t dalam penelitian ini adalah jika nilai
signifikansi lebih dari derajat kepercayaan 5%, maka Ho ditolak.
Dengan kata lain Ha dapat diterima, yang menyatakan bahwa suatu
variabel independen secara individual mempengaruhi variabel
dependen (Ghozali, 2013:99).
62
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Gambaran Umum Objek Penelitian
Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu
bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan
usaha lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Veitzhal (2007:759) bank syariah adalah lembaga intermediasi dan
penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai
Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif
yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak
jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai
kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank
tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari
bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasi syariah selain
menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai
sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesehjahteraan
sosial.
Sedangkan bank umum syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah mendefinisikan bahwa bank umum syariah adalah bank
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas
pembayaran.
63
Tabel 4.1
Daftar Nama Bank Umum Syariah Tahun 2016
No. Nama Bank
1 BNI Syariah
2 Bank Mega Syariah
3 Bank Muamalat
4 Bank Mandiri Syariah
5 BRI Syariah
6 Bank Syariah Bukopin
7 Bank Jabar Banten Syariah
8 BCA Syariah
9 Panin Bank Syariah
10 Bank Victoria Syariah
11 Maybank Syariah
12 BTPN Syariah
Sumber: www.bi.go.id
b. Hasil Penelitian
1. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat
dari nilai rata- rata standar deviasi, nilai maksimum dan minimum.
Tabel 4.2
Hasil Uji Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
Rangkap Jabatan DPS
66 2 6 4,35 1,045
Jumlah Rapat DPS
66 7 30 15,06 3,886
Jumlah Anggota DPS
66 2 4 2,59 ,656
Return on Equity (ROE)
66 -49,05 94,40 12,2650 27,20981
Valid N (listwise)
66
Sumber: data diolah dengan spss
64
Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah observasi dalam
penelitian ini adalah 66. Proporsi rangkap jabatan DPS terkecil adalah 2
orang dan proporsi rangkap jabatan DPS terbesar 6 orang. Rata-rata proporsi
adalah 4 orang dengan standar deviasi sebesar 1,045.
Frekuensi rapat terkecil sejumlah 7 kali setiap tahun, dan terbesar
sejumlah 30 kali setiap tahunnya. Rata-rata direksi melakukan rapat sebanyak
15 kali setiap tahunnya dengan standar deviasi sebesar 3,886.
Jumlah anggota DPS terkecil adalah 2 orang dan jumlah anggota DPS
terbesar adalah 4 orang. Rata- rata jumlah anggota DPS 3 orang dengan
standar deviasi 0,656.
ROE perbankan syariah terkecil -49,05 dan terbesar 94,40. Rata- rata
ROE sebesar 12,2650 dengan standar deviasi 27,20981.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji ini untuk menguji apakah dalam model regresi, data variabel dependen
dan independen yang dipakai apakah berdistribusi normal atau tidak. Model
regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi
normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kolmogorov-smirnov
untuk menguji kenormalan suatu data karena dengan uji ini menghsilkan nilai
yang pasti. Jika nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed)-nya menunjukkan angka
lebih dari 5% atau 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal tetapi
sebaliknya jika nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed)-nya menunjukkan angka
kurang dari 5% atau 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil
65
pengujian normalitas pada pengujian terhadap 66 data terlihat dalam tabel
4.3 sebagai berikut:
Tabel 4.3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual
N 66
Normal Parameters(a,b)
Mean ,0000000
Std. Deviation 20,35600456
Most Extreme Differences
Absolute ,090
Positive ,090
Negative -,066
Kolmogorov-Smirnov Z ,732
Asymp. Sig. (2-tailed) ,658
a Test distribution is Normal. b Calculated from data.
Sumber: data diolah dengan spss
Berdasarkan hasil pada tabel di atas, data terdistribusi normal. Hal ini
ditunjukan dengan kolmogorov- smirnov sebesar 0,732 dan signifikan pada
0,658 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data residualnya terdistribusi
normal, karena nilai signifikannya lebih dari dari 0,05.
b. Uji Multikolonieritas
Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan variance
inflation factor (VIF). Dalam metode variance inflation factor (VIF) dilihat
dari hasil tolerance dan VIF-nya. Jika nilai dari tolerance lebih dari 0,1 maka
dikatakan tidak terjadi multikolinearitas tetapi sebaliknya, jika nilai tolerance
kurang dari 0,1 maka dikatakan terjadi multikolonearitas. Dan jika nilai VIF-
66
nya menunjukkan nilai yang kurang dari 10,00 maka dikatakan tidak terjadi
multikolonearitas tetapi, jika nilai VIF-nya menunjukkan nilai yang lebih dari
10,00 maka dikatakan terjadi multikolonearitas. Selengkapnya mengenai hasil
uji multikolonieritas penelitian dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4
Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
model
Collinearity Statistics
Keterangan Tolerance VIF
1 (Constant)
rangkapjabtnDPS
jmlhrapatDPS
jmlhanggotDPS
,996
,978
,981
1,004
1,023
1,019
Tidak ada multikolonieritas
Tidak ada multikolonieritas
Tidak ada multikolonieritas
a Dependent Variable: ROE Sumber: data diolah dengan spss
Dilihat dari hasil yang ditunjukkan pada tolerance dan VIF nya dapat
disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas karena tolerance
menunjukkan hasil lebih dari 0,1 dan VIF nya menunjukkan angka lebih kecil
dari 10,00. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoloniearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser,
yaitu dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
Apabila koefisien parameter signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan
bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heterokedastisitas,
dan sebaliknya jika koefisien parameter tidak signifikan secara statistik, maka
67
tidak ada heterokedastisitas. Selengkapnya mengenai hasil uji
heteroskedastisitas penelitian dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:
Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients(a)
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig B Std. Error Beta
1 (Constant) -12,036 10,205 -1,179 ,243
Rangkap Jabatan DPS
-,723 1,299 -,058 -,557 ,580
Jumlah Rapat DPS
,070 ,353 ,021 ,198 ,844
Jumlah Anggota DPS
11,437 2,086 ,575 5,484 ,000
a Dependent Variable: res2 Sumber: data diolah dengan spss
Karena hasil di atas terdapat heteroskedastisitas pada data jumlah anggota
DPS, maka kami obati dengan menggunakan Transformasi Lag.
Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -139.641 452.762 -.308 .759
Lag_rangkapjabtnDPS
-20.948 127.542 -.021 -.164 .870
Lag_jmlhrapatDPS 5.371 22.608 .030 .238 .813
Lag_jmlhanggotDPS
334.298 198.809 .211 1.682 .098
a. Dependent Variable: Residual_Kuadrat Sumber: data diolah dengan spss
Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa variabel independen tidak
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai
68
residual_kuadrat. Hal ini ditunjukkan dari probabilitas signifikansinya diatas
tingkat kepercayaan 5% jadi dapat di simpulkan model regresi tidak
mengandung Heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini
menggunakan uji Durbin Watson. Selengkapnya mengenai uji autokorelasi
penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 4.6 sebagai berikut:
Tabel 4.7
Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .664a .440 .413 20.84267 1.070
a. Predictors: (Constant), Jumlah Anggota DPS, Rangkap Jabatan DPS, Jumlah Rapat DPS
b. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
Dari hasil di atas nilai Durbin Watson di bawah nilai tabel
signifikansi 5% , maka kami obati dengan menggunakan
Transformasi Lag.
Tabel 4.8
Uji Autokorelasi Model Summary
b
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .508a .258 .221 18.60465 1.980
a. Predictors: (Constant), Lag_jmlhanggotDPS, Lag_rangkapjabtnDPS,
69
Lag_jmlhrapatDPS
b. Dependent Variable: Lag_ROE
Sumber: data diolah dengan spss
Berdasarkan output di atas, diketahui nilai DW 1,980 selanjutnya nilai
ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel signifikasi 5%, jumlah
sampel N=66 dan jumlah variabel independen 3 (K=3) = 3,66 maka
diperoleh nilai DL 1,503 dan DU 1,696 Nilai DW 1,980 lebih besar
dari batas atas DU yakni 1,696 dan kurang dari (4-du) 4-1,696 = 2,304
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
3. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel
dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel
penjelas/ bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau
memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen
berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi
berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh
jumlah anggota DPS, jumlah rapat DPS, rangkap jabatan DPS 2011-
2016 terhadap Return Of Equity (ROE) sebagai rasio kinerja di Bank
Syariah periode tahun 2011-2016.
70
Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -59.206 19.472 -3.041 .003
Rangkap Jabatan DPS
6.846 2.479 .263 2.762 .008
Jumlah Rapat DPS -1.222 .673 -.175 -1.816 .074
Jumlah Anggota DPS
23.197 3.979 .559 5.829 .000
a. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
Sumber: data diolah dengan spss
ROA= -59.206 +6.846 RANGKAPJABATANDPS –1.222
JUMLAHRAPATDPS + 23.197 JUMLAHANGGOTADPS + ε
Dari persamaan fungsi di atas dapat diartikan bahwa:
A. Konstan: -59.206
Bahwa ketika jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat
anggota Dewan Pengawas Syariah, rangkap jabatan Dewan Pengawas
Syariah konstan atau tidak ada, maka ROE mengalami kenaikan sebesar -
59.206 dengan asumsi cateris paribus.
B. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah: 6.846
Bahwa rangkap jabatan DPS ketika mengalami peningkatan 1 satuan
sedangkan jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah, jumlah
71
anggota Dewan Pengawas Syariah, konstan atau tidak ada, maka ROE
mengalami penurunan sebesar 6.846 dengan asumsi cateris paribus.
C. Jumlah Rapat Anggota Dewan Pengawas Syariah: – 1.222
Bahwa ketika jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah mengalami
peningkatan 1 satuan sedangkan jumlah anggota Dewan Pengawas
Syariah, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah konstan atau tidak ada,
maka ROE mengalami kpenurunan sebesar – 1.222 dengan asumsi cateris
paribus.
D. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah: 23.197
Bahwa ketika jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah mengalami
peningkatan 1 satuan sedangkan jumlah rapat anggota Dewan Pengawas
Syariah, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah konstan atau tidak ada,
maka ROE mengalami kenaikan sebesar 23.197dengan asumsi cateris
paribus.
4. Uji Hipotesis
a) Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi model dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2yang kecil berarti kemampuan
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
72
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Tabel 4.10
Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary(b)
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,664(a) ,440 ,413 20,84267
a Predictors: (Constant), Jumlah Anggota DPS, Rangkap Jabatan DPS, Jumlah
Rapat DPS
b Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
Sumber: data diolah dengan spss
Nilai Adjusted R Square (R2) sebesar 0,413 atau 41,3% artinya
variasi Income dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel
independen rangkap jabatan DPS , jumlah rapat DPS , dan jumlah
anggota DPS. sedangkan sisanya (100% - 41,3% = 58,7%) di jelaskan
oleh sebab- sebab yang lain diluar model.
Standar error of estimate (SEE) sebesar 20,84267 ribu dolar.
makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam
memprediksi variabel dependen.
b) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau
bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji statistik F dalam
penelitian ini digunakan statistik F dengan kriteria bila nilai signifikansi
kurang dari derajat kepercayaan 5%, maka Ho ditolak. Dengan kata lain,
73
HA dapat diterima yang menyatakan bahwa semua variabel independen
secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
Tabel 4.11
Hasil Uji F
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 21190.445 3 7063.482 16.260 .000a
Residual 26933.850 62 434.417
Total 48124.295 65
a. Predictors: (Constant), Jumlah Anggota DPS, Rangkap Jabatan DPS, Jumlah Rapat DPS
b. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
Sumber: data diolah dengan spss
Dari uji ANOVA atau F test di dapat nilai F hitung sebesar
16.260dengan probabilitas 0,000. karna probabilitas jauh lebih kecil dari
0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi ROE atau
dapat dikatakan bahwa rangkap jabatan DPS, jumlah rapat DPS, jumlah
anggota DPS secara bersama- sama berpengaruh dengan ROA.
c) Uji statistik parameter Individual (uji statistik T)
Cara melakukan uji t dalam penelitian ini adalah nilai signifikan
kurang dari derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho ditolak. Dengan
kata lain HA dapat diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel
independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
Selengkapnya mengenai hasil uji T dalam penelitian ini dapat dijelaskan
pada tabel 4.9 sebagai berikut:
74
Tabel 4.12
Hasil Uji T
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -59.206 19.472 -3.041 .003
Rangkap Jabatan DPS
6.846 2.479 .263 2.762 .008
Jumlah Rapat DPS -1.222 .673 -.175 -1.816 .074
Jumlah Anggota DPS
23.197 3.979 .559 5.829 .000
a. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
Sumber: data diolah dengan spss
ROA= -59.206 +6.846 RANGKAPJABATANDPS –1.222
JUMLAHRAPATDPS + 23.197 JUMLAHANGGOTADPS + ε
A. Pengaruh Rangkap Jabatan DPS terhadap Kinerja (ROE)
Berdasarkan pengujian variabel rangkap jabatan DPS berpengaruh
terhadap ROE. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari
0,05 yaitu sebesar 0.008 sehingga H1 terima. Dewan pengawas syariah
merupakan suatu fungsi dalam suatu organisasi bank syariah yang secara
internal merupakan badan pengawas 29 syariah dan secara eksternal dapat
menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Murwaningsari,
2009). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kholid
dan Bachtiar (2015) yang menunjukkan hasil bahwa rangkap jabatan
dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid
bank syariah, artinya kualitas pengawasan dewan pengawas syariah yang
75
melakukan rangkap jabatan dan yang tidak melakukan rangkap jabatan
memiliki tingkat kualitas pengawasan yang sama. Dewan pengawas
syariah yang merangkap jabatan menunjukkan kepakarannya dalam
melakukan pengawasan syariah namun kepakarannya harus dibagi
kedalam beberapa bank sementara itu, dewan pengawas syariah yang tidak
merangkap jabatan memang tidak terlalu menunjukkan kepakaran dalam
pengawasan syariah tetapi karena dewan pengawas syariah yang tidak
merangkap jabatan hanya melakukan pengawasan pada satu bank saja
sehingga kualitas pengawasannya sama dengan dewan pengawas syariah
yang merangkap jabatan.
B. Pengaruh Jumlah Rapat Anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap
kinerja (ROE)
Berdasarkan hasil uji pada tabel menunjukan bahwa jumlah rapat
DPS tidak berpengaruh terhadap ROE. Hal tersebut ditunjukan dengan
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0.074, sehingga H2
ditolak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Penelitian Rahayu dan Cahyati (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah
rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan CSR artinya, seringnya rapat dilakukan belum tentu
pengungkapan CSR di perbankan menjadi lebih baik. Oktarina, (2013)
dan Munarman, (2015) menegaskan jika rapat yang dilakukan dewan
pengawas syariah dirasa mampu membantu tugas dewan pengawas
syariah dalam hal pengawasan terhadap aturan dan prinsip syariah.
76
Namun jika perusahaan juga terlalu banyak melakukan rapat maka dapat
mengangu agensi diperusahaan tersebut. Penelitian terdahulu yang
mengkaji jumlah rapat dewan pengawas syariah pengaruhnya dengan
pengungkapan risiko finansial masih belom banyak dilakukan. Menurut
hasil penelitian Bank Indonesia kerjasama dengan Ernst dan Young yang
dibahas dalam seminar akhir tahun 2008 di Bank Indonesia, salah satu
masalah utama dalam implementasi manajemen resiko di perbankan
syariah adalah peranan DPS yang belum optimal. pernyataan itu
disimpulkan para peneliti sebagai kesenjangan utama manajemen risiko
yang harus diperbaiki di masa depan. Dewan Pengawas Syariah wajib
menyampaikan laporan hasil Pengawasannya secara semesteran yang
disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah
periode semesteran dimaksud berakhir. Anggota Dewan Pengawas
Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya secara optimal (UUS 2014).
C. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja
(ROE)
Dari hasil perhitungan secara parsial variabel jumlah anggota DPS
berpengaruh terhadap variabel ROE yang ditunjukan dengan lebih kecil
nilai signifikansi dari 0,05 yaitu sebesar 0.000, sehingga H3 diterima
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Chtourou, dkk (2001)
dalam Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan yang
semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan
77
semakin baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota Dewan
Pengawas Syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap
pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak
terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat
mengurangi kinerja keuangan. Dengan demikian, kinerja keuangan bank
akan meningkat. Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah
anggota DPS dalam suatu perusahaan. Skala pengukuran ini adalah skala
nominal yaitu dengan menghitung jumlah anggota DPS dalam suatu
perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan (Khoirudin,
2013). Savira (2015) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas
syariah berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting (ISR). Yang
artinya semakin banyak dewan pengawas syariah maka semakin efektif
pula pengawasan terhadap pengungkapan CSR berdasarkan indeks
Islamic Social Reporting (ISR). Hal ini dikarenakan dewan pengawas
syariah bertanggung jawab mengawasi dan mengevaluasi segala kegiatan
bank syariah agar mematuhi prinsip syariah.
78
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari data sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai
berikut:
1. Variabel rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh
positif signifikan terhadap ROE pada Bank Syariah pada tahun
2011-2016. Secara logika jika rangkap jabatan Dewan Pengawas
Syariah semakin tinggi dapat mengurangi tingkat pengawasan yang
dilakukan Dewan Pengawas Syariah sehingga pengaruhnya negatif
terhadap kinerja keuangan namun, dalam penelitian ini rangkap
jabatan Dewan Pengawas Syariah menunjukan hasil yang positif
signifikan dalam arti semakin banyak merangkap jabatan, Dewan
Pengawas Syariah semakin baik kinerja keuangannya karena
pengawasan dalam operasional bank dilakukan oleh pakar-pakar
Dewan Pengawas Syariah yang berpengalaman. Dewan Pengawas
Syariah yang merangkap jabatan menunjukkan kepakarannya
dalam melakukan pengawasan syariah namun kepakarannya harus
dibagi kedalam beberapa bank sementara itu, Dewan Pengawas
Syariah yang tidak merangkap jabatan memang tidak terlalu
menunjukkan kepakaran dalam pengawasan syariah..
79
2. Variabel jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE pada Bank
Syariah pada tahun 2011-2016. karena seringnya rapat Dewan
Pengawas Syariah dilakukan belum tentu pengungkapan kinerja di
perbankan menjadi lebih baik. Dan jika perusahaan perbankan juga
terlalu banyak melakukan rapat maka dapat mengangu agensi
diperusahaan perbankan tersebut.
3. Variabel ukuran jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh positif signifikan terhadap ROE pada Bank Syariah
pada tahun 2011-2016. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah
sangat berpengaruh terhadap kinerja Bank Syariah di Indonesia
yang artinya semakin banyak dewan pengawas syariah maka
semakin efektif pula pengawasan terhadap kinerja perbankan
syariah. Hal ini dikarenakan dewan pengawas syariah bertanggung
jawab mengawasi dan mengevaluasi segala kegiatan bank syariah
agar mematuhi prinsip syariah.
B. Saran
Dari penelitian di atas adapun saran-saran yang disampaikan:
1. Kepada peneliti berikutnya untuk meneliti tidak hanya Bank Umum
Syariah, namun juga Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat
syariah dengan periode penelitian yang lebih lama.
80
2. Penilaian kinerja bank tidak terbatas pada ukuran Dewan Pengawas
Syariah, namun perlu ditambahkan ukuran Dewan Komisaris, Dewan
Direksi dan Komite-komite.
DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, Halim. 2012. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah
Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015.
Bawono, Anton. 2006. Multivariate analysis dengan SPSS. Salatiga: STAIN
Salatiga Press
Chariri, Charles, 2012. Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance
Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus
Pada Bank Syariah Di Asia). Diponegoro Journal of Accounting.
Dewayanto, 2010 tentang “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance
Terhadap Kinerja Perbankan Nasional Studi pada Perusahaan Perbankan
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008.
Eko Munarman (2015) “Pengaruh Good Corporate Governance Terhdap Kinerja
keuangan Perbankan Syariah ( Stud ikasus Bank Umum Dan Unit Usaha
Syariah tahun 2011-2013). Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas
Islam Syarif Hidayattullah Jakarta
Febriyani, Anita dan Rahadian Zulfadin. 2003. Analisis Kinerja Bank Devisa dan
Bank Non Devisa di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan.
7(4) : 1-17
Fitriani, Irma. 2016. Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada
Aspek Peran Dewan Pengawas Syariah Di UUS Bank Jateng. Skripsi.
Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
Semarang: Universitas Diponegoro.
Gujarati, Damodar. 2009. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
Hastuti, Theresia Dwi. 2005. Hubungan antara Good Corporate dan Struktur
Kepemilikan dengan Kinerja keuangan (studi kasus pada Perusahaan yang
Listing di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo.
Hal: 238-247.
Indah. 2017. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Rangkap Jabatan
Dewan Pengawas Syariah, Komite. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Jensen, Michael C. dan Wiliam H. Meckling. 1976. Theory of The Firm:
Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of
Financial Economics. 3(4). 305-360.
Jumingan. 2006. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara.
Kholid, Muamar Nur dan Bachtiar, Arif. 2015. Pengaruh Dana Syirkah Temporer
dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank
Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntasi dan Auditing Indonesia. 19(2)
Lestari, Maharani Ika dan Toto Sugiharto. 2007. Kinerja Bank Devisa dan Bank
Non Devisa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. PESAT. Vol 2. 18-
32.
Macey, Jonathan R dan Maureen O’hara. 2003. The Corporate Governance of
Bank. FRBNY Economic Policy Review. 91-107.
Masliana. 2011. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan
Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah ( Study Kasus Pada Bank BRI
Syariah). Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif
Hidayatullah.
Megasari, Dewi. 2010. Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas
Syariah dalam mewujudkan Good Corporate Governance untuk
Meningkatkan Kinerja Bank Syariah. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
Ningrum, Ratna Aditya. Fachrurrozie dan Jayanto, Prabowo Yudo. 2013.
Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran
Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR. Jurnal Akuntansi.
2(4): 430-438.
Ntim, Collins G dan Kofi A Osei. 2011. The Impact of Corporate Board Meetings
on Corporate performance in South Africa. African Review of Economics
and Finance. 2(2). 83-103
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah
Prabowo Bagya Agung, Jamal Jasri Bin. 2017. Peranan Dewan Pengawas Syariah
terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di
Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculity Of Law, 24(1) : 113-
129.
Prasetyoningrum, Ari Kristin. 2010. Pengaruh Independensi dan Profesionalisme
Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat
Syariah di Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi. 12(1): 27-26.
Rahayu, R. S., & Cahyati, A. D. 2014, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan
Syariah”. Jurnal F. Ekonomi: Jrak, 5(02).
Rasyid, Abdul. 2016. Evaluasi kinerja Perbankan Syariah di Indonesia, (Online),
(http://www.business-law.bisnis.ac.id, diakses 16 Oktober 2016)
Rivai, Veithzal dkk. 2007. Bank and Financial Institution Management
Conventional and Sharia System. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Sanusi. 2014. Implementasi dan Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas
Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah menyatakan bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap produk produk Bank
Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru. Disertasi thesis. Universitas
Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.
Santrock, John W. 1995. Life Span Development:Perkembangan Masa Hidup.
Jakarta: Erlangga.
Supardi. 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press.
Sunarwan Eko. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja
Perbankan Syariah. Jakarta: UIN Press.
Suwardjono. 2002. Akuntansi Pengantar Bagian 1: Proses Penciptaan Data
Pendekatan Sistem. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Usamah, 2010, “Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan
Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank
Umum Syariah di Indonesia”. Masters Thesis, Universitas Diponegoro
Wibowo, Muh Ghafur, Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis
Perkembangan Syariah Terkini, Yogyakarta: Biruni Press, 2007.
DECLARATION
Is the name of Allah the most gracious and merciful.
Hereby the writer fully declares that the graduating paper is made by the writer
himself, and it is not contained the materials written or has been published by
other people and others: people ideas except the information from the references.
The writer is capable to account for graduating paper if in the future it can proved
of containing other’s ideas or fact the writer imitated to other’s graduating paper.
Like wise the declaration made by the writer and she hopes that this declaration
can be understood.
Salatiga, 22 Agustus 2017
The Writer,
Hanum Yunesa Hartika
NIM 21311021
PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Hanum Yunesa Hartika
NIM : 21311021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah (S1)
Judul : PengaruhDewanPengawasSyariah (DPS)
TerhadapKinerjaKeuangan Bank Umum Syariah
Indonesia.
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan
tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh pihak IAIN Salatiga tanda menuntut
konsekuensi apapun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dan jika pada kemudian hari terbukti
karya saya ini bukan karya sendiri, maka saya sanggup untuk menanggung semua
konsekuensinya.
Salatiga, 22 Agustus
Penulis
Hanum Yunesa Hartika
NIM 21311021
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama :HANUM YUNESA HARTIKA
Tempat Tanggal Lahir:KENDAL, 10 JUNI 1993
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat :JL. DABO 4 NO D48 RT 06 RW12 PERUMAHAN
NITIBUANA BABADAN UANGARAN TIMUR
KABUPATEN SEMARANG
Jenjang Pendidikan :
1. SD NEGERI UNGARAN 02- 04
2. MTS FUTUHIYYAH 2 MRANGGEN
3. SMA NEGERI 1 UNGARAN
4. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian bagi
yang berkepentingan harap maklum adanya.
Salatiga, 22 Agustus 2017
Penulis
Hanum Yunesa Hartika
NIM : 21311021
DAFTAR DATA BANK
bank tahun rangkpjab jmlrapt jmlanggot ROE
BNI SYARIAH 2011 6 17 2 6,63
2012 6 20 2 9,31
2013 6 17 2 9,65
2014 6 19 2 10,83
2015 6 15 2 11,39
2016 6 24 2 11,94
MEGA SYARIAH 2011 4 12 3 16,89
2012 4 12 3 57,98
2013 4 12 3 26,23
2014 4 12 3 2,5
2015 4 13 3 1,61
2016 4 13 3 11,97
MUAMALAT 2011 5 12 3 20,79
2012 5 12 3 29,16
2013 5 12 3 11,41
2014 5 12 3 2,2
2015 5 12 3 2,78
2016 5 12 3 3
MANDIRI SYARIAH 2011 5 18 4 86,03
2012 5 7 4 94,4
2013 5 17 4 89,37
2014 5 14 4 82,13
2015 5 15 4 81,99
2016 5 12 4 79,19
BRI SYARIAH 2011 4 18 2 1,19
2012 4 13 2 7,81
2013 4 12 2 10,2
2014 4 14 2 0,44
2015 4 16 2 6,33
2016 4 15 2 7,4
BUKOPIN SYARIAH 2011 6 11 2 6,19
2012 6 14 2 7,32
2013 6 13 2 7,63
2014 6 13 2 2,39
2015 6 13 2 5,35
2016 6 16 2 5,15
JABAR BANTEN SYARIAH 2011 2 9 2 3,65
2012 2 11 3 -3,26
2013 2 20 3 4,65
2014 4 16 3 3,37
2015 4 12 3 0,92
2016 4 17 3 -49,05
BCA SYARIAH 2011 4 11 2 33,5
2012 4 19 2 2,8
2013 4 17 3 4,3
2014 4 17 3 2,9
2015 4 15 2 3,1
2016 4 18 2 3,5
PANIN SYARIAH 2011 4 10 2 3,31
2012 4 13 2 8,2
2013 4 17 3 4,44
2014 4 16 3 7,01
2015 4 16 2 4,94
2016 4 16 2 1,76
VICTORIA SYARIAH 2011 3 12 2 18,69
2012 3 12 2 8,93
2013 3 21 2 3,1
2014 3 30 2 -17,61
2015 3 12 2 -15,06
2016 3 18 2 -17,45
MAYBANK SYARIAH 2011 3 24 3 4,92
2012 4 18 3 4,93
2013 4 13 3 5,05
2014 4 16 3 6,83
2015 4 18 3 -32,04
2016 4 21 3 -27,62
www.bcasyariah.co.id
www.bi.go.id
www.bjbsyariah.co.id
www.bmi.co.id
www.bnisyariah.co.id
www.brisyariah.co.id
www.bukopinsyariah.co.id
www.knkg.Indonesia.com
www.maybanksyariah.co.id
www.megasyariah.co.id
www.okezone.com
www.paninbanksyariah.co.id
www.sindonews.com
www.syariahmandiri.co.id
www.victoriasyariah.co.id
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
Rangkap Jabatan DPS
66 2 6 4,35 1,045
Jumlah Rapat DPS
66 7 30 15,06 3,886
Jumlah Anggota DPS
66 2 4 2,59 ,656
Return on Equity (ROE)
66 -49,05 94,40 12,2650 27,20981
Valid N (listwise)
66
Sumber: data diolah dengan spss
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual
N 66
Normal Parameters(a,b)
Mean ,0000000
Std. Deviation 20,35600456
Most Extreme Differences
Absolute ,090
Positive ,090
Negative -,066
Kolmogorov-Smirnov Z ,732
Asymp. Sig. (2-tailed) ,658
a Test distribution is Normal. b Calculated from data.
Sumber: data diolah dengan spss
Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) -59.206 19.472 -3.041 .003
RangkapJabatan
DPS
6.846 2.479 .263 2.762 .008 .996 1.004
JumlahRapat DPS -1.222 .673 -.175 -1.816 .074 .978 1.023
JumlahAnggota
DPS
23.197 3.979 .559 5.829 .000 .981 1.019
a. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
Uji Heteroskedastositas
DATA ASLI
Coefficients(a)
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig B Std. Error Beta
1 (Constant) -12,036 10,205 -1,179 ,243
Rangkap Jabatan DPS
-,723 1,299 -,058 -,557 ,580
Jumlah Rapat DPS
,070 ,353 ,021 ,198 ,844
Jumlah Anggota DPS
11,437 2,086 ,575 5,484 ,000
a Dependent Variable: res2
Sumber: data diolah dengan spss
SETELAH DI OBATI
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -139.641 452.762 -.308 .759
Lag_rangkapjabtnDPS
-20.948 127.542 -.021 -.164 .870
Lag_jmlhrapatDPS 5.371 22.608 .030 .238 .813
Lag_jmlhanggotDPS
334.298 198.809 .211 1.682 .098
a. Dependent Variable: Residual_Kuadrat Sumber: data diolah dengan spss
Uji Autokorelasi
Model Summaryb
DATA ASLI
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .664a .440 .413 20.84267 1.070
a. Predictors: (Constant), Jumlah Anggota DPS, Rangkap Jabatan DPS, Jumlah Rapat DPS
b. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
SETELAH DI OBATI
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .508a .258 .221 18.60465 1.980
a. Predictors: (Constant), Lag_jmlhanggotDPS, Lag_rangkapjabtnDPS, Lag_jmlhrapatDPS
b. Dependent Variable: Lag_ROE
Sumber: data diolah dengan spss
Hasil Uji Regresi
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -59.206 19.472 -3.041 .003
Rangkap Jabatan DPS
6.846 2.479 .263 2.762 .008
Jumlah Rapat DPS -1.222 .673 -.175 -1.816 .074
Jumlah Anggota DPS
23.197 3.979 .559 5.829 .000
a. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary(b)
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,664(a) ,440 ,413 20,84267
a Predictors: (Constant), Jumlah Anggota DPS, Rangkap Jabatan
DPS,Jumlah Rapat DPS
b Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
Sumber: data diolah dengan spss
Hasil Uji F
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 21190.445 3 7063.482 16.260 .000a
Residual 26933.850 62 434.417
Total 48124.295 65
a. Predictors: (Constant), Jumlah Anggota DPS, Rangkap Jabatan DPS, Jumlah Rapat DPS
b. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
Sumber: data diolah dengan spss
Hasil Uji T
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -59.206 19.472 -3.041 .003
Rangkap Jabatan DPS
6.846 2.479 .263 2.762 .008
Jumlah Rapat DPS -1.222 .673 -.175 -1.816 .074
Jumlah Anggota DPS
23.197 3.979 .559 5.829 .000
a. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)
Sumber: data diolah dengan spss