1
PENDIDIKAN SEBAGAI HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
MAKALAH
Disusun untuk memenuhi mata kuliah :“ FILSAFAT PENDIDIKAN “
Dosen Pembimbing :Bpk. Afiful Ikhwan, M.Pd.I
Disusun oleh :
KHISBUNASOR ( PAI )Smt IV- A
Program Studi Pendidikan Agama Islam
KATA PENGANTAR
Alhamdulilah puji syukur kami panjatkan kehadirat
Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih-Nya
tiada batas dan sayang-Nya melimpah kepada hamba-Nya.
Atas rahmat dan pertolongan Allah, kami mampu
menyelesaikan penyusunan makalah tentang “ Pendidikan
Sebagai Hak dan Kewajiban Semua Warga Negara”.
Makalah tersebut kami susun dengan maksud sebagai
bahan presentasi Mata Kuliah Filsafat Pendidikan, dan
menjadikan penambahan wawasan sekaligus pemahaman
terhadap materi tersebut.
Harapan kami, semoga setelah penyusunan makalah
ini selesai kami semakin memahami tentang Filsafat
Pendidikan.
Di lain sisi, kami mendapatkan pengalaman dan ilmu
yang berharga dalam penyusunan makalah ini. Kami sangat
berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyelesaian makalah ini, khususnya kepada:
1. Bapak Nurul Amin, M.Ag selaku Ketua STAIM
Tulungagung.
2. Bapak Afiful Ikhwan, M.Pd.I selaku Dosen Pengampu
“ Filsafat Pendidikan “ yang telah memberikan
pengarahan terkait penyusunan makalah ini.
3. Rekan-rekan STAIM yang senantiasa memberikan
motivasi agar tugas ini dapat terselesaikan sesuai
waktu yang ditentukan.
Akhirnya, semoga makalah ini bisa bermanfaat
khususnya bagi kami selaku penyusun dan umumnya bagi
seluruh pembaca.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini
masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu
kami sangat mengharapkan saran, kritik, serta bimbingan
dari para dosen demi penyempurnaan di masa-masa yang
akan datang, semoga makalah ini bermanfaat bagi kami.
Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan.
Tulungagung, April 2015
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................… i
DAFTAR ISI..........................................
..................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………………………………………………………… 1
B. Rumusan Masalah …………………………………………………….. 2
C. Tujuan Masalah ……………………………………………………….. 2
BAB II PEMBAHASAN
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN………………………………. 3
Hak dan Kewajiban Warga Negara…………………………………. 3
B. KONSEP PENDIDIKAN……………………………………………. 5
a. Pengertian Pendidikan …………………………………………….. 5
b. Pandangan Filsafat Tentang Pendidikan………………………….. 5
c. Pandangan Islam Tentang Pendidikan…………………………….. 7
C. DEMOKRASI PENDIDIKAN …………………………………….. 9
a. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan ……………………………. 9
b. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan dalam Pandangan
Islam….
10
c. Demokrasi Pendidikan di Indonesia ……………………………….
11
BAB III PENUTUP
Kesimpulan ……………………………………………………………
14
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUANA. Latar Belakang
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat
satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus
dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala
sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh
individu sebagai anggota warga negara sejak masih
berada dalam kandungan, sedangkan Kewajiban merupakan
suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam
melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna
mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan
pelaksanaan kewajiban tersebut.
Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang
dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu
ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat
dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.
Begitu juga dalam hal pendidikan, Di negara-negara
yang demokrasi, diharapkan sistem pendidikannya pun
harus demokrasi. Pendidikan yang demokrasi adalah
pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada
setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah
sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain sesuai
dengan hak dan kewajibanya.. Pengertian demokrasi di
sini mencakup arti baik secara horizontal maupun
vertikal.
Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa
setiap warga atau anak, mendapatkan kesempatan yang
sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Sedangkan yang
dimaksud dengan demokrasi secara vertikal adalah bahwa
setiap warga atau anak mendapat kesempatan yang sama
untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah setinggi-
tingginya, sesuai dengan kemampuannya.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, akan kami bahas mengenai
permasalahan tersebut:
1. Apa Konsep Hak dan Kewajiban?
2. Apa Konsep Pendidikan ?
3. Apa Pengertian tentang Demokrasi Pendidikan ?
C. Tujuan Masalah
Adapun Tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan
makalah kami adalah pembaca :
1. Mengetahui Konsep Hak dan Kewajiban.
2. Mengetahui Konsep Pendidikan.
3. Mengetahui Pengertian Demokrasi Pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN
Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak
untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga
negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada
umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui
pertanggung jawaban atas kewajiban.
Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap
sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan
oleh individu sebagai anggota warga negara guna
mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban
pada umumnya mengarah pada suatu keharusan / kewajiban
bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota
warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang
sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat
satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan
dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan
secara imbang dalam praktik kehidupan, maka akan
terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan
individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
maupun bernegara. Ketimpangan akan hak dan kewajiban
yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan
baik dari kalangan individu maupun kelompok.
Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya gejolak
pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan
kewajiban tersebut diperlukan kesadaran secara mendasar
pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna
mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan
kewajiban tersebut.
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu tercantum di dalam
pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31,
antara lain sebagai berikut :
1) Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang
sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban
untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
2) Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
3) Pasal 27 ayat 3 dalam Perubahan Kedua UUD 1945
menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut
serta dalam upaya pembelaan negara.
4) Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara
untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan.
5) Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan
untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadah
menurut agamanya.
6) Pasal 30 ayat 1 dalam Perubahan Kedua UUD 1945
menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk
ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.
7) Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga
negara berhak mendapat pengajaran.
Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa
hak dan kewajiban warga negara antara lain sebagai
berikut:
a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
b) Hak membela Negara.
c) Hak berpendapat.
d) Hak kemerdekaan memeluk agama.
e) Hak mendapatkan pengajaran.
f) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan
nasional Indonesia
g) Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial
h) Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial.
B. KONSEP PENDIDIKAN
1. Pengertian Pendidikan
Pengertian pendidikan dalam (UU SISIDIKNAS
No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang
diperlukan oleh dirinya dan masyarakat
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu
tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.
Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan
kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka
sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat
dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan
setinggi-tingginya.
Menurut kamus bahasa Indonesia, kata pendidikan
berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan pe- dan
akhiran –an, maka mempunyai arti proses atau cara
atau perbuatan yang mendidik. Secara bahasa,
pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata
laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatihan.
2. Pandangan Filsafat Tentang Pendidikan
Pendidikan dalam pandangan filosofis disini
adalah pendidikan merupakan suatu system yang dalam
pelaksanaannya, perlu menggunakan filsafat sebagai
acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Filsafat
tersebut digunakan sebagai nilai-nilai dan
keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai,
mendasari, dan memberikan identitas (karakteristik)
suatu sistem pendidikan.1
Untuk merealisasikan pandangan filsafat tentang
pendidikan terdapat beberapa unsur yang akan menjadi
tonggak untuk pengembangan pendidikan lebih lanjut,
yaitu antara lain :
a) Dasar dan Tujuan Pendidikan
Dasar pendidikan yaitu suatu aktifitas untuk
mengembangkan dalam bidang pendidikan dan
pengembangan kepribadian, tentunya pendidikan
memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi
programnya. Sebab dengan adanya dasar juga dapat
berfungsi sebagai semua sumber peraturan yang akan
dicpitakan sebagai pegangan hidup dan pegangan
langkah pelaksanaan dan langkah jalur yang
menentukan.2 Tujuan pendidikan dapat diuraikan
menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:
1) Tujuan Pendidikan Nasional
2) Tujuan Institusional
3) Tujuan Kurikuler
1Jalaluddin dan Abdullah, Idi. 2002. Filsafat Pendidikan, Manusia,Filsafat dan Pendidikan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
22006. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta: PustakaPelajar.
4) Tujuan Instruksional
b) Pendidik dan Peserta didik
Pendidik merupakan individu yang manpu
melaksanakan tindakan mendidik dalam satu situasi
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Sedangkan peserta didik adalah anak yang sedang
tumbuh dan berkembang baik ditinjau dari segi
fisik maupun segi perkembangan mental.
c) Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
d) Sistem Pendidikan
Sistem pendidikan merupakan suatu alat, pendidikan
merupakan suatu aplikasi dari kebudayaan, yang
posisinya itu tidak netral melainkan selalu
bergantung pada siapa dan bertujuan apa pendidikan
itu dilaksanakan.
3. Pandangan Islam tentang Pendidikan
a) Pendidikan islam menurut Dr. Mohd. Fadil al-Djamaly
ialah proses yang mengarahkan manusia kepada
kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat
kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar
(fitrahnya) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari
luar).
b) Pendidikan islam menurut Prof. Dr. Omar
Muhammad al-Thoumy al-Syaebani ialah usaha mengubah
tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya
atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan
alam sekitarnya melalui proses kependidikan.
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Proses
kependidikan merupakan rangkaian usaha membimbing,
mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa
kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar,
sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan
pribadinya sebagai makhluk individu dan social serta
dalam hubungannya dengan alam sekitar. Di mana proses
tersebut ada di dalam nilai-nilai Islami. Yaitu nilai-
nilai yang melahirkan norma-norma syari’ah dan akhlaq
al-karimah.3
Upaya dalam pencapaian tujuan pendidikan harus
dilaksanakan semaksimal mungkin, walaupun kenyataannya
manusia tidak mungkin menemukan kesempurnaan dalam
berbagai hal. Adapun pendidikan Islam mempunyai tujuan
sendiri sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup yang3 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),hal. 14-17
digariskan Al-Qu’ran. Meski sumber gagasan perumusan
tujuan pendidikan Islam sama yaitu Al-Qur’an dan
Sunnah, para pakar pendidikan Islam membuat formulasi
dengan redaksi yang tidak sama, meski substasinya sama.
a) Ibnu Kaldun merumuskan bahwa tujuan pendidikan
Islam mencakup:
1) Tujuan yang berorientasi ukhrawi yaitu
membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban
kepada Allah.
2) Tujuan yang berorientasi duniawi yaitu
membentuk manusia yang mampu menghadapi segala
bentuk kehidupan yang lebih layak dan
bermanfaat.4
b) Menurut al-Ghazali, tujuan umum pendidikan Islam
tercermin dalam dua segi:
1) Insan purna yang bertujuan mendekatkan diri
kepada Allah.
2) Insan purna yang bertujuan mendapatkan
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Menurut Islam, dalam diri manusia terdapat
komponen-komponen sifat dasar (tabiat) yang berupa
tubuh, ruh dan akal. Ketiga komponen ini memiliki
hubungan sinergis dan integralis, artinya tidak bisa
dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tujuan pendidikan4 Zubaedi, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012),hal.31
Islam perlu memperhatikan perkembangan tiga komponen
itu secara terpadu dan harmonis.
Dengan menggunakan kerangka berfikir demikian,
Abdurrahman Saleh Abdullah mengklasifikasikan tujuan
pendidikan Islam menjadi empat macam yang sama-sama
mambutuhkan perhatian seimbang. Empat kelompok tujuan
pendidikan Islam itu adalah sebagai berikut:
1) Tujuan Pendidikan Jasmani (al- Ahdaf al- Jismiyah)
2) Tujuan Pendidikan Rohani (Al-Ahdaf ar-Ruhiyah)
3) Tujuan pendidikan Akal (al-Ahdaf al-‘Aqliyah)
4) Tujuan Pendidikan Sosial (al-ahdaf al-ijtima’iyyah)
Dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam
bertujuan untuk membentuk kepribadian yang utuh baik
roh, tubuh dan akal. Identitas individu disini
tercermin sebagai “an-nas” yang hidup pada masyarakat
plural.5
Dengan mengakomodasikan empat tujuan pendidikan di
atas, pendidikan Islam akan bisa mengembangkan
kepribadian peserta didik secara utuh. Ia bisa
mengembangkan iman, cipta, rasa, dan karsa dan hati
nurani.
C. DEMOKRASI PENDIDIKAN
Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup
yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta
5 Zubaedi,Op. Cit., hal.37
perlakuan yang sama didalam proses berlangsungnya
pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga
dengan pengelola pendidikan.
Demokrasi pendidikan merupakan proses memberikan
jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk
mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu.
Demokrasi pendidikan dalam pengertian yang luas
mengandung tiga hal, yaitu:
1) Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia.
2) Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran
yang sehat.
3) Rela untuk berbakti untuk kepentingan dan
kesejahteraan bersama.
Dan dengan adanya norma-norma serta tata nilai
yang terdapat di masyarakat itulah yang membatasi dan
mengendalikan kebebasan setiap orang. Karenanya, warga
negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan
kebebasan itu dengan rela hati dan juga orang lain
tentunya dapat merasakan kebebasan yang didapat setiap
warga negara tadi.6
a. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pendidikan
Ada beberapa masalah yang senantiasa terkait di
dalam setiap pelaksaan pendidikan, antara lain:
1) Hak asasi setiap warga negara untuk
memperoleh pendidikan;6 Prasetya, Filsafat Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, 1997, hlm.161.
2) Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk
memperoleh pendidikan;
3) Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan
mereka.7
Dari kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa
ide dan nilai demokrasi pendidikan sangat banyak
dipengaruhi oleh, sifat dan jenis masyarakat tempat
mereka berada. Dalam realitasnya pengembangan
demokrasi pendidikan tersebut akan banyak
dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan
penghidupan masyarakat.
Apabila pengembangan demokrasi pendidikan yang akan
dikembangkan berorientasi pada cita-cita dan nilai
demokrasi, berarti itu akan selalu memperhatikan
prinsip-prinsip berikut ini:
1) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
sesuai dengan nilai-nilai luhurnya;
2) Wajib menghormati dan melindungi hak asasi
manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti
luhur;
3) Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga
negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
nasional dengan memanfaatkan kemampuan
pribadinya, dalam rangka mengembangkan kreasinya
7 M. Djumberansyah Indar, Filsafat Pendidikan, Karya Abditama,Surabaya, 1994, hlm. 118.
ke arah perkembangan dan kemajuan IPTEK tanpa
merugikan pihak lain.8
Jelaslah dalam demokrasi pendidikan, anak tidak
saja dipersiapkan sekedar cerdas dan terampil,
tetapi juga mampu menghargai orang lain, di samping
beriman dan intelektual.
b. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan dalam
Pandangan Islam
Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan
kepada individu (anak didik) untuk mengembangkan
nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya untuk
menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Anak didik
dipandang sebagai objek yang akan dicapai dari
tujuan pendidikan sebab dalam proses pendidikan yang
terlibat langsung adalah anak didik itu sendiri.
Sebagai acuan pemahaman demokrasi dalam Islam,
tampaknya tercermin pada hal berikut ini:
1) Hadis Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:
سلمة� سلم وم� ل م� لى ك� ة� ع� ض� ي�� �ر علم ف� لب" ال� ط� “Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap
muslim laki-laki dan perempuan”. (HR. Anas )
8 Ibid., hlm. 120.
Hadist tersebut mencerminkan bahwa di dalam Islam
terdapat demokrasi pendidikan, di mana Islam
tidak membeda-bedakan antara muslim laki-laki dan
perempuan dalam hal kewajiban menuntut ilmu. Oleh
karena itu, pendidikan harus disebarluaskan ke
segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata
sesuai sesuai dengan disparitas yang ada atau
sesuai kondisi jumlah penduduk yang harus
dilayani.
2) Adanya keharusan bertanya kepada ahli ilmu
Di dalam Al-qur’an surah an-Nahl : 43 Allah SWT
berfirman:
ل ه� لواا' ئ' س+++++++ هم ف�� ي� وحى ال� ن�� الا +++++++ رج�" ك: الا ل+++++++ ب" ن< ف�� ام� لئ� رس+++++++� اا' وم�م+ ت� ن� ر ان< ك� ك� ال�ذ�
علمون< لات��dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang
lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah
kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui.(QS:an-Nahl [16]:43)
Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa apabila
pendidik dan anak didik dalam proses belajar
mengajar dan dalam pemahaman ilmu-ilmu tersebut
menghadapi hal-hal yang kurang dipahami, maka
perlu bertanya kepada yang ahli dalam bidang
tersebut.
Dengan beberapa uraian tersebut, jelas bahwa
Islam memberikan dasar demokrasi dalam
penyelenggaraan pendidikan karena demokrasi
pendidikan itu akan melahirkan kemajuan-kemajuan
yang berarti bagi umat manusia.9
c. Demokrasi Pendidikan di Indonesia
Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia
pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa
dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi
dalam pendidikannya. Pelaksaan tersebut telah diatur
dalam perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia
seperti berikut ini.
1) Pasal 31 UUD 1945;
a) Ayat 1 : tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran.
b) Ayat 2 : pemerintahan mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional yang diatur dengan undang-undang.
2) UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan;
9 Op.Cit., Hasbullah, hlm. 258-262.
a) Pasal 5 : setiap warga negara mempunyai hak
yang sama untuk memperoleh pendidikan.
b) Pasal 6 : setiap warga negara berhak atas
kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti
pendidikan agar memperoleh pengetahuan,
kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-
kurangnya setara dengan pengetahuan,
kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan
dasar.
c) Pasal 7 : penerimaan seseorang sebagai
peserta didik dalam suatu satuan pendidikan
diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis
kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial,
dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan
tetap mengindahkan kekhususan satuan
pendidikan yang bersangkutan.
d) Pasal 8 ;
1) Warga negara yang memiliki kelainan
fisik/mental berhak memperoleh pendidikan
luar biasa.
2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan
kecerdasan luar biasa berhak memperoleh
perhatian khusus.
3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada
ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.
3) GBHN di sektor pendidikan
Untuk sekedar mengetahui gambaran pembahasan
pendidikan dalam GBHN maka dapat dilihat seperti
berikut ini:
a) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila,
bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia
Indonesia.
b) Pendidikan merupakan proses budaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat manusia.
Pendidikan berlangsung seumur hidup dan
dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga,
sekolah dan masyarakat.
c) Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan
nasional, perlu segera disempurnakan sistem
pendidikan nasional yang berpedoman pada
undang-undang mengenai pendidikan nasional.
d) Pendidikan nasional perlu dilakukan secara
lebih terpadu dan serasi di berbagai jenjang
dan jenis pendidikan.
e) Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan
pada peningkatan mutu pada setiap jenis dan
jenjang pendidikan.
f) Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional
perlu semakin diperluas, ditingkatkan, dan
dimantapkan usaha-usaha penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai pancasila sehingga
semakin membudaya di seluruh lapisan
masyarakat.
g) Pendidikan kewarganegaraan dan unsur-unsur
yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa,
semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya
nilai-nilai 1945 kepada generasi muda,
dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jenis
dan jenjang pendidikan.
Berdasarkan apa yang termuat dalam undang-
undang dan GBHN tersebut, dalam konteks pelaksanaan
demokrasi pendidikan merupakan suatu proses untuk
memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan
dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh
pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama
pada usia sekolah tertentu.
Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi
pendidikan tidak hanya terbatas pada pemberian
kesempatan belajar, tetapi juga
melingkupi fasilitas pendidikan sesuai dengan jenis
dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.
BAB III
PENUTUPKesimpulan :
1. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat
satu sama lain, sehingga dalam praktik harus
dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban
tidak berjalan secara imbang dalam praktik
kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam
pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.
Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan
menimbulkan gejolak dalam kehidupan baik dari
kalangan individu maupun kelompok.
2. Proses kependidikan merupakan rangkaian usaha
membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang
berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan
belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam
kehidupan pribadinya sebagai makhluk individu dan
social serta dalam hubungannya dengan alam sekitar.
Di mana proses tersebut ada di dalam nilai-nilai
Islami. Yaitu nilai-nilai yang melahirkan norma-
norma syari’ah dan akhlaq al-karimah.
3. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang
mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta
perlakuan yang sama didalam proses berlangsungnya
pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta
juga dengan pengelola pendidikan juga merupakan
proses memberikan jaminan dan kepastian adanya
persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di
dalam masyarakat tertentu.
Pelaksaan demokrasi pendidikan di Indonesia telah
diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku di
Indonesia seperti:
1. Pasal 31 UUD 1945.
2. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan.
3. GBHN di sektor pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Indar, Djumberansyah. 1994. Filsafat Pendidikan. Surabaya:
Karya Abditama.
Hasbullah. 2006. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Jalaluddin dan Abdullah, Idi. 2002. Filsafat Pendidikan,
Manusia, Filsafat dan
Pendidikan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
M. Arifin.2000. Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi
Aksara.
Prasetya. 1997. Filsafat Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.