Pendidikan merupakan hak dan kewajiban warga negara

1

PENDIDIKAN SEBAGAI HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi mata kuliah :“ FILSAFAT PENDIDIKAN “

Dosen Pembimbing :Bpk. Afiful Ikhwan, M.Pd.I

Disusun oleh :

KHISBUNASOR ( PAI )Smt IV- A

Program Studi Pendidikan Agama Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur kami panjatkan kehadirat

Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih-Nya

tiada batas dan sayang-Nya melimpah kepada hamba-Nya.

Atas rahmat dan pertolongan Allah, kami mampu

menyelesaikan penyusunan makalah tentang “ Pendidikan

Sebagai Hak dan Kewajiban Semua Warga Negara”.

Makalah tersebut kami susun dengan maksud sebagai

bahan presentasi Mata Kuliah Filsafat Pendidikan, dan

menjadikan penambahan wawasan sekaligus pemahaman

terhadap materi tersebut.

Harapan kami, semoga setelah penyusunan makalah

ini selesai kami semakin memahami tentang Filsafat

Pendidikan.

Di lain sisi, kami mendapatkan pengalaman dan ilmu

yang berharga dalam penyusunan makalah ini. Kami sangat

berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyelesaian makalah ini, khususnya kepada:

1. Bapak Nurul Amin, M.Ag selaku Ketua STAIM

Tulungagung.

2. Bapak Afiful Ikhwan, M.Pd.I selaku Dosen Pengampu

“ Filsafat Pendidikan “ yang telah memberikan

pengarahan terkait penyusunan makalah ini.

3. Rekan-rekan STAIM yang senantiasa memberikan

motivasi agar tugas ini dapat terselesaikan sesuai

waktu yang ditentukan.

Akhirnya, semoga makalah ini bisa bermanfaat

khususnya bagi kami selaku penyusun dan umumnya bagi

seluruh pembaca.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini

masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu

kami sangat mengharapkan saran, kritik, serta bimbingan

dari para dosen demi penyempurnaan di masa-masa yang

akan datang, semoga makalah ini bermanfaat bagi kami.

Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan.

Tulungagung, April 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................… i

DAFTAR ISI..........................................

..................................................ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ………………………………………………………… 1

B. Rumusan Masalah …………………………………………………….. 2

C. Tujuan Masalah ……………………………………………………….. 2

BAB II PEMBAHASAN

A.    KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN………………………………. 3

Hak dan Kewajiban Warga Negara…………………………………. 3

B.  KONSEP PENDIDIKAN……………………………………………. 5

a. Pengertian Pendidikan …………………………………………….. 5

b. Pandangan Filsafat Tentang Pendidikan………………………….. 5

c. Pandangan Islam Tentang Pendidikan…………………………….. 7

C.  DEMOKRASI PENDIDIKAN …………………………………….. 9

a. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan ……………………………. 9

b. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan dalam Pandangan

Islam….

10

c. Demokrasi Pendidikan di Indonesia ……………………………….

11

BAB III PENUTUP

Kesimpulan ……………………………………………………………

14

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUANA. Latar Belakang

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat

satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus

dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala

sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh

individu sebagai anggota warga negara sejak masih

berada dalam kandungan, sedangkan Kewajiban merupakan

suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam

melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna

mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan

pelaksanaan kewajiban tersebut.

Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang

dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu

ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat

dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Begitu juga dalam hal pendidikan, Di negara-negara

yang demokrasi, diharapkan sistem pendidikannya pun

harus demokrasi. Pendidikan yang demokrasi adalah

pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada

setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah

sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain sesuai

dengan hak dan kewajibanya.. Pengertian demokrasi di

sini mencakup arti baik secara horizontal maupun

vertikal.

Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa

setiap warga atau anak, mendapatkan kesempatan yang

sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Sedangkan yang

dimaksud dengan demokrasi secara vertikal adalah bahwa

setiap warga atau anak mendapat kesempatan yang sama

untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah setinggi-

tingginya, sesuai dengan kemampuannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, akan kami bahas mengenai

permasalahan tersebut:

1. Apa Konsep Hak dan Kewajiban?

2. Apa Konsep Pendidikan ?

3. Apa Pengertian tentang Demokrasi Pendidikan ?

C. Tujuan Masalah

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan

makalah kami adalah pembaca :

1. Mengetahui Konsep Hak dan Kewajiban.

2. Mengetahui Konsep Pendidikan.

3. Mengetahui Pengertian Demokrasi Pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak

untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga

negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada

umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui

pertanggung jawaban atas kewajiban.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap

sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan

oleh individu sebagai anggota warga negara guna

mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban

pada umumnya mengarah pada suatu keharusan / kewajiban

bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota

warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang

sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat

satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan

dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan

secara imbang dalam praktik kehidupan, maka akan

terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan

individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

maupun bernegara. Ketimpangan akan hak dan kewajiban

yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan

baik dari kalangan individu maupun kelompok.

Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya gejolak

pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan

kewajiban tersebut diperlukan kesadaran secara mendasar

pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna

mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan

kewajiban tersebut.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia

ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu tercantum di dalam

pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31,

antara lain sebagai berikut :

1) Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang

sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban

untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

2) Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

3) Pasal 27 ayat 3 dalam Perubahan Kedua UUD 1945

menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut

serta dalam upaya pembelaan negara.

4) Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara

untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan.

5) Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan

untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadah

menurut agamanya.

6) Pasal 30 ayat 1 dalam Perubahan Kedua UUD 1945

menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk

ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara.

7) Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga

negara berhak mendapat pengajaran.

Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa

hak dan kewajiban warga negara antara lain sebagai

berikut:

a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

b) Hak membela Negara.

c) Hak berpendapat.

d) Hak kemerdekaan memeluk agama.

e) Hak mendapatkan pengajaran.

f) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan

nasional Indonesia

g) Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial

h) Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial.

B. KONSEP PENDIDIKAN

 1. Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan dalam (UU SISIDIKNAS

No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang

diperlukan oleh dirinya dan masyarakat

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu

tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.

Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan

kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka

sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat

dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan

setinggi-tingginya.

Menurut kamus bahasa Indonesia, kata pendidikan

berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan pe- dan

akhiran –an, maka mempunyai arti proses atau cara

atau perbuatan yang mendidik. Secara bahasa,

pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

pelatihan.

2. Pandangan Filsafat Tentang Pendidikan

Pendidikan dalam pandangan filosofis disini

adalah pendidikan merupakan suatu system yang dalam

pelaksanaannya, perlu menggunakan filsafat sebagai

acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Filsafat

tersebut digunakan sebagai nilai-nilai dan

keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai,

mendasari, dan memberikan identitas (karakteristik)

suatu sistem pendidikan.1

Untuk merealisasikan pandangan filsafat tentang

pendidikan terdapat beberapa unsur yang akan menjadi

tonggak untuk pengembangan pendidikan lebih lanjut,

yaitu antara lain :

a)  Dasar dan Tujuan Pendidikan

Dasar pendidikan yaitu suatu aktifitas untuk

mengembangkan dalam bidang pendidikan dan

pengembangan kepribadian, tentunya pendidikan

memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi

programnya. Sebab dengan adanya dasar juga dapat

berfungsi sebagai semua sumber peraturan yang akan

dicpitakan sebagai pegangan hidup dan pegangan

langkah pelaksanaan dan langkah jalur yang

menentukan.2 Tujuan pendidikan dapat diuraikan

menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:

1)  Tujuan Pendidikan Nasional

2)  Tujuan Institusional

3)  Tujuan Kurikuler

1Jalaluddin dan Abdullah, Idi. 2002. Filsafat Pendidikan, Manusia,Filsafat dan Pendidikan. Jakarta: Gaya Media Pratama.

22006. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta: PustakaPelajar.

4)  Tujuan Instruksional

b)  Pendidik dan Peserta didik

Pendidik merupakan individu yang manpu

melaksanakan tindakan mendidik dalam satu situasi

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sedangkan peserta didik adalah anak yang sedang

tumbuh dan berkembang baik ditinjau dari segi

fisik maupun segi perkembangan mental.

c)  Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

d)  Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan merupakan suatu alat, pendidikan

merupakan suatu aplikasi dari kebudayaan, yang

posisinya itu tidak netral melainkan selalu

bergantung pada siapa dan bertujuan apa pendidikan

itu dilaksanakan.

3. Pandangan Islam tentang Pendidikan

a)  Pendidikan islam menurut Dr. Mohd. Fadil al-Djamaly

ialah proses yang mengarahkan manusia kepada

kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat

kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar

(fitrahnya) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari

luar).

b)  Pendidikan islam menurut Prof. Dr. Omar

Muhammad al-Thoumy al-Syaebani ialah usaha mengubah

tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya

atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan

alam sekitarnya melalui proses kependidikan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Proses

kependidikan merupakan rangkaian usaha membimbing,

mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa

kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar,

sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan

pribadinya sebagai makhluk individu dan social serta

dalam hubungannya dengan alam sekitar. Di mana proses

tersebut ada di dalam nilai-nilai Islami. Yaitu nilai-

nilai yang melahirkan norma-norma syari’ah dan akhlaq

al-karimah.3

Upaya dalam pencapaian tujuan pendidikan harus

dilaksanakan semaksimal mungkin, walaupun kenyataannya

manusia tidak mungkin menemukan kesempurnaan dalam

berbagai hal. Adapun pendidikan Islam mempunyai tujuan

sendiri sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup yang3 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),hal. 14-17

digariskan Al-Qu’ran. Meski sumber gagasan perumusan

tujuan pendidikan Islam sama yaitu Al-Qur’an dan

Sunnah, para pakar pendidikan Islam membuat formulasi

dengan redaksi yang tidak sama, meski substasinya sama.

a)  Ibnu Kaldun merumuskan bahwa  tujuan pendidikan

Islam mencakup:

1)  Tujuan yang berorientasi ukhrawi yaitu

membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban

kepada Allah.

2)  Tujuan yang berorientasi duniawi yaitu

membentuk manusia yang  mampu menghadapi segala

bentuk kehidupan yang lebih layak dan

bermanfaat.4

b)  Menurut  al-Ghazali, tujuan umum pendidikan Islam

tercermin dalam dua segi:

1)     Insan purna yang bertujuan mendekatkan diri

kepada Allah.

2)     Insan purna yang bertujuan mendapatkan

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Menurut Islam, dalam diri manusia terdapat

komponen-komponen sifat dasar (tabiat) yang berupa

tubuh, ruh dan akal. Ketiga komponen ini memiliki

hubungan sinergis dan integralis, artinya tidak bisa

dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tujuan pendidikan4 Zubaedi, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012),hal.31

Islam perlu memperhatikan perkembangan tiga komponen

itu secara terpadu dan harmonis.

Dengan menggunakan kerangka berfikir demikian,

Abdurrahman Saleh Abdullah mengklasifikasikan tujuan

pendidikan Islam menjadi empat macam yang sama-sama

mambutuhkan perhatian seimbang. Empat kelompok tujuan

pendidikan Islam itu adalah sebagai berikut:

1)  Tujuan Pendidikan Jasmani (al- Ahdaf al- Jismiyah)

2)  Tujuan Pendidikan Rohani (Al-Ahdaf ar-Ruhiyah)

3)  Tujuan pendidikan Akal (al-Ahdaf al-‘Aqliyah)

4)  Tujuan Pendidikan Sosial (al-ahdaf al-ijtima’iyyah)

Dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam

bertujuan untuk membentuk kepribadian yang utuh baik

roh, tubuh dan akal. Identitas individu disini

tercermin sebagai “an-nas” yang hidup pada masyarakat

plural.5

Dengan mengakomodasikan empat tujuan pendidikan di

atas, pendidikan Islam akan bisa mengembangkan

kepribadian peserta didik secara utuh. Ia bisa

mengembangkan iman, cipta, rasa, dan karsa dan hati

nurani.

C. DEMOKRASI PENDIDIKAN

Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup

yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta

5 Zubaedi,Op. Cit., hal.37

perlakuan yang sama didalam proses berlangsungnya

pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga

dengan pengelola pendidikan.

Demokrasi pendidikan merupakan proses memberikan

jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk

mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu.

Demokrasi pendidikan dalam pengertian yang luas

mengandung tiga hal, yaitu:

1) Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia.

2) Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran

yang sehat.

3) Rela untuk berbakti untuk kepentingan dan

kesejahteraan bersama.

Dan dengan adanya norma-norma serta tata nilai

yang terdapat di masyarakat itulah yang membatasi dan

mengendalikan kebebasan setiap orang. Karenanya, warga

negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan

kebebasan itu dengan rela hati dan juga orang lain

tentunya dapat merasakan kebebasan yang didapat setiap

warga negara tadi.6

a.  Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pendidikan

Ada beberapa masalah yang senantiasa terkait di

dalam setiap pelaksaan pendidikan, antara lain:

1)  Hak asasi setiap warga negara untuk

memperoleh pendidikan;6 Prasetya, Filsafat Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, 1997, hlm.161.

2)  Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk

memperoleh pendidikan;

3)  Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan

mereka.7

Dari kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa

ide dan nilai demokrasi pendidikan sangat banyak

dipengaruhi oleh, sifat dan jenis masyarakat tempat

mereka berada. Dalam realitasnya pengembangan

demokrasi pendidikan tersebut akan banyak

dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan

penghidupan masyarakat.

Apabila pengembangan demokrasi pendidikan yang akan

dikembangkan berorientasi pada cita-cita dan nilai

demokrasi, berarti itu akan selalu memperhatikan

prinsip-prinsip berikut ini:

1)  Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

sesuai dengan nilai-nilai luhurnya;

2)  Wajib menghormati dan melindungi hak asasi

manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti

luhur;

3)  Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga

negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran

nasional dengan memanfaatkan kemampuan

pribadinya, dalam rangka mengembangkan kreasinya

7 M. Djumberansyah Indar, Filsafat Pendidikan, Karya Abditama,Surabaya, 1994, hlm. 118.

ke arah perkembangan dan kemajuan IPTEK tanpa

merugikan pihak lain.8

Jelaslah dalam demokrasi pendidikan, anak tidak

saja dipersiapkan  sekedar cerdas dan terampil,

tetapi juga mampu menghargai orang lain, di samping

beriman dan intelektual.

b. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan dalam

Pandangan Islam

Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan

kepada individu (anak didik) untuk mengembangkan

nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya untuk

menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Anak didik

dipandang sebagai objek yang akan dicapai dari

tujuan pendidikan sebab dalam proses pendidikan yang

terlibat langsung adalah anak didik itu sendiri.

Sebagai acuan pemahaman demokrasi dalam Islam,

tampaknya tercermin pada hal berikut ini:

1)   Hadis Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

سلمة� سلم وم� ل م� لى ك� ة� ع� ض� ي�� �ر علم ف� لب" ال� ط�                “Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap

muslim laki-laki dan perempuan”. (HR. Anas )

8 Ibid., hlm. 120.

Hadist tersebut mencerminkan bahwa di dalam Islam

terdapat demokrasi pendidikan, di mana Islam

tidak membeda-bedakan antara muslim laki-laki dan

perempuan dalam hal kewajiban menuntut ilmu. Oleh

karena itu, pendidikan harus disebarluaskan ke

segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata

sesuai sesuai dengan disparitas yang ada atau

sesuai kondisi jumlah penduduk yang harus

dilayani.

2)  Adanya keharusan bertanya kepada ahli ilmu

Di dalam Al-qur’an surah an-Nahl : 43 Allah SWT

berfirman:

ل ه� لواا' ئ' س+++++++ هم ف�� ي� وحى ال� ن�� الا +++++++ رج�" ك: الا ل+++++++ ب" ن< ف�� ام� لئ� رس+++++++� اا' وم�م+ ت� ن� ر ان< ك� ك� ال�ذ�

علمون<   لات��dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang

lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah

kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak

mengetahui.(QS:an-Nahl [16]:43)

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa apabila

pendidik dan anak didik dalam proses belajar

mengajar dan dalam pemahaman ilmu-ilmu tersebut

menghadapi hal-hal yang kurang dipahami, maka

perlu bertanya kepada yang ahli dalam bidang

tersebut.

Dengan beberapa uraian tersebut, jelas bahwa

Islam memberikan dasar demokrasi dalam

penyelenggaraan pendidikan karena demokrasi

pendidikan itu akan melahirkan kemajuan-kemajuan

yang berarti bagi umat manusia.9

c. Demokrasi Pendidikan di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia

pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa

dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi

dalam pendidikannya. Pelaksaan tersebut telah diatur

dalam perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia

seperti berikut ini.

1)  Pasal 31 UUD 1945;

a)  Ayat 1 : tiap-tiap warga negara berhak

mendapatkan pengajaran.

b)  Ayat 2 : pemerintahan mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pengajaran

nasional yang diatur dengan undang-undang.

2)  UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan;

9 Op.Cit., Hasbullah, hlm. 258-262.

a)  Pasal 5 : setiap warga negara mempunyai hak

yang sama untuk memperoleh pendidikan.

b)  Pasal 6 : setiap warga negara berhak atas

kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti

pendidikan agar memperoleh pengetahuan,

kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-

kurangnya setara dengan pengetahuan,

kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan

dasar.

c)  Pasal 7 : penerimaan seseorang sebagai

peserta didik dalam suatu satuan pendidikan

diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis

kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial,

dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan

tetap mengindahkan kekhususan satuan

pendidikan yang bersangkutan.

d)  Pasal 8 ;

1)  Warga negara yang memiliki kelainan

fisik/mental berhak memperoleh pendidikan

luar biasa.

2)  Warga negara yang memiliki kemampuan dan

kecerdasan luar biasa berhak memperoleh

perhatian khusus.

3)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada

ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan

peraturan pemerintah.

3)  GBHN di sektor pendidikan

Untuk sekedar mengetahui gambaran pembahasan

pendidikan dalam GBHN maka dapat dilihat seperti

berikut ini:

a)  Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila,

bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia

Indonesia.

b)  Pendidikan merupakan proses budaya untuk

meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan

dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga,

sekolah dan masyarakat.

c)  Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan

nasional, perlu segera disempurnakan sistem

pendidikan nasional yang berpedoman pada

undang-undang mengenai pendidikan nasional.

d)  Pendidikan nasional perlu dilakukan secara

lebih terpadu dan serasi di berbagai jenjang

dan jenis pendidikan.

e)  Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan

pada peningkatan mutu pada setiap jenis dan

jenjang pendidikan.

f)  Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional

perlu semakin diperluas, ditingkatkan, dan

dimantapkan usaha-usaha penghayatan dan

pengamalan nilai-nilai pancasila sehingga

semakin membudaya di seluruh lapisan

masyarakat.

g)  Pendidikan kewarganegaraan dan unsur-unsur

yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa,

semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya

nilai-nilai 1945 kepada generasi muda,

dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jenis

dan jenjang pendidikan.

Berdasarkan apa yang termuat dalam undang-

undang dan GBHN tersebut, dalam konteks pelaksanaan

demokrasi pendidikan merupakan suatu proses untuk

memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan

dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama

pada usia sekolah tertentu.

Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi

pendidikan tidak hanya terbatas pada pemberian

kesempatan belajar, tetapi juga

melingkupi  fasilitas pendidikan sesuai dengan jenis

dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.

BAB III

PENUTUPKesimpulan :

1. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat

satu sama lain, sehingga dalam praktik harus

dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban

tidak berjalan secara imbang dalam praktik

kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam

pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan

menimbulkan gejolak dalam kehidupan baik dari

kalangan individu maupun kelompok.

2. Proses kependidikan merupakan rangkaian usaha

membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang

berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan

belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam

kehidupan pribadinya sebagai makhluk individu dan

social serta dalam hubungannya dengan alam sekitar.

Di mana proses tersebut ada di dalam nilai-nilai

Islami. Yaitu nilai-nilai yang melahirkan norma-

norma syari’ah dan akhlaq al-karimah.

3. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang

mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta

perlakuan yang sama didalam proses berlangsungnya

pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta

juga dengan pengelola pendidikan juga merupakan

proses memberikan jaminan dan kepastian adanya

persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di

dalam masyarakat tertentu.

Pelaksaan demokrasi pendidikan di Indonesia telah

diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku di

Indonesia seperti:

1. Pasal 31 UUD 1945.

2.  UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan.

3. GBHN di sektor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar

Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

Indar, Djumberansyah. 1994. Filsafat Pendidikan. Surabaya:

Karya Abditama.

Hasbullah. 2006. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Jalaluddin dan Abdullah, Idi. 2002. Filsafat Pendidikan,

Manusia, Filsafat dan

Pendidikan. Jakarta: Gaya Media Pratama.

M. Arifin.2000. Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi

Aksara.

Prasetya. 1997. Filsafat Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. 2006.Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Zubaedi.2012. Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta:Pustaka

Pelajar..