Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 1
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PD BPR BANK SALATIGA TAHUN 2017
A. PENDAHULUAN
1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan
PD BPR Bank Salatiga menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good
Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha PD BPR Bank
Salatiga dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara
lain untuk :
a. Mendukung visi PD BPR Bank Salatiga, yaitu " Menjadikan PD. BPR BANK SALATIGA sebagai
lembaga keuangan yang terpercaya, dengan selalu mengutamakan pelayanan terbaik sebagai perwujudan
Mitra Usaha Sejati Nasabah ".
b. Mendukung misi PD BPR Bank Salatiga yaitu :
1) Menghimpun dana dari masyarakat.
2) Mengembangkan usaha bagi pedagang kecil dan menengah serta melakukan pembinaan
kepada debitur pengelola modal kerja.
3) Memberi kontribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang diandalkan.
4) Membantu perkembangan ekonomi Kota Salatiga dan sekitarnya
c. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk
jangka panjang
e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR
2. Referensi
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan
Rakyat;
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016
tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS;
e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan
Rakyat;
f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 2
g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang
Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR;
h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang
Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB);
i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola
Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka
melalui penerapan prinsip Tata Kelola, yaitu :
a. Keterbukaan ( transparency ) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang
material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
b. Akuntabilitas ( accountability ) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban
organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
c. Pertanggungjawaban ( responsibility ) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
d. Independensi ( independency ) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh
atau tekanan dari pihak manapun.
e. Kewajaran ( fairness ) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku
kepentingan ( stakeholders ) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundangundangan.
Selanjutnya diharapkan PD BPR Bank Salatiga dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan
kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan
pemegang saham PD BPR Bank Salatiga, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus
melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku
dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 3
4. Struktur Tata Kelola
Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job
Description atau Tupoksi di PD BPR Bank Salatiga mencerminkan pelaksanaan Tata kelola
berupa “check balances’ dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.
Struktur Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga adalah:
a. Dewan Pegawas
b. Direksi
c. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Audit Intern serta Kepala
Cabang
d. Kepala Bagian Operasional dan Pemasaran
e. Kepala Sub Bagian dan Head Teller
Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tangung jawab masing-masing yang
diatur dalam Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas, Direksi serta Job Description yang tertuang
dalam Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor; 77/BPR.BS/KEP/XI/2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga tahun 2017 disusun sesuai dengan :
a. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
BPR.
b. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi BPR
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 4
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga 2017 terdiri dari :
a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
b. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tata Kelola BPR yang meliputi:
1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
3) Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4) Penanganan benturan kepentingan;
5) Penerapan fungsi kepatuhan
6) Penerapan fungsi audit intern
7) Penerapan fungsi audit ekstern;
8) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9) Patas maksimum pemberian kredit;
10) Rencana bisnis BPR;
11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atauhubungan
keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain
dan/atau pemegang saham BPR
d. Kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas serta hubungan keuangandan/atau
hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain,
anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
e. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan
f. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
g. Frekuensi rapat Dewan Pengawas.
h. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
i. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
j. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
k. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun
penerima dana.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 5
Jabatan
1 Drs.Achmad Rofai, M.Si Pj.Walikota Salatiga
2 Daryadi, SH Koordinator BUMD Salatiga
3 Roch Hadi, SE,MM Pembina BUMD Salatiga
4 Sukiman,SE Ketua Dewan Pengawas
5 Sri Wityowati,SE Sekretaris Dewan Pengawas
6 M.Habib Shaleh, SE.MM Direktur Utama
7 Asih Setyaningsih Direktur
1 Drs.Achmad Rofai, M.Si Pj.Walikota Salatiga
2 Daryadi, SH Koordinator BUMD Salatiga
3 Roch Hadi, SE,MM Pembina BUMD Salatiga
4 Sukiman,SE Ketua Dewan Pengawas
5 Sri Wityowati,SE Sekretaris Dewan Pengawas
6 M.Habib Shaleh, SE.MM Direktur Utama
7 Asih Setyaningsih Direktur
1 Yuliyanto,SE Walikota Salatiga
2 Daryadi, SH Koordinator BUMD Salatiga
3 Roch Hadi, SE,MM Pembina BUMD Salatiga
4 Sukiman,SE Ketua Dewan Pengawas
5 Sri Wityowati,SE Sekretaris Dewan Pengawas
6 M.Habib Shaleh, SE.MM Direktur Utama
7 Asih Setyaningsih Direktur
1 Yuliyanto,SE Walikota Salatiga 1 Pembahasan penunjukan KAP
2 Daryadi, SH Koordinator BUMD Salatiga 2 Pembahasan Rencana Bisnis Bank
3 Roch Hadi, SE,MM Pembina BUMD Salatiga
4 Sukiman,SE Ketua Dewan Pengawas
5 Sri Wityowati,SE Sekretaris Dewan Pengawas
6 M.Habib Shaleh, SE.MM Direktur Utama
7 Asih Setyaningsih Direktur
3
2 Menyetujui penghitungan
pembagian laba usaha tahun
buku 2016
Mengangkat kembali
Sdr.Sukiman,SE selaku Ketua
Dewan Pengawas masa bakti 1
September 2017 - 31 Januari
2018
1
Mengusulkan kepada OJK
Sdr Roch Hadi dan Darisman
untuk menjalani fit&proper
test
28 Nopember 20174
Menetapkan RBB PD BPR
Bank Salatiga tahun 2018
2
Mengangkat Sdri Asih
Setyaningsih sebagai Direktur
YM Fsi Kepatuhan
3
4
Pembahasan tentang Keputusan
Persetujuan atas pencalonan
Direktur YM Fsi KepatuhanPengusulan fit&proper test calon
Dewan Pengawas
Penunjukan KAP Rushendi
dan rekan untuk melakukan
audit Laporan Keuangan
4
21 Agustus 20173 Pembahasan berakhirnya masa
jabatan Ketua Dewan Pengawas
29 Maret 2017 Pembahasan Laporan Tahunan
2016 dan penghitungan pembagian
Laba usaha tahun 2016
2 1 Menyetujui Laporan Tahunan
tahun buku 2016
1
NamaKeputusan
Pembahasan berakhirnya masa
jabatan anggota Dewan Pengawas
Materi RUPS
27 Februari 2017
No Tanggal RUPSPeserta RUPS
Mengangkat kembali Sdri.Sri
Wtyowati,SE selaku anggota
Dewan Pengawas masa bakti 2
Maret 2017 - 1 Maret 2020
B. URAIAN POKOK – POKOK LAPORAN TATA KELOLA
1. Laporan Hasil Penilaian Sendiri ( Self Assessment )
Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2017 dengan nilai
akhir pada komposisi GCG sebesar 2,20 dengan predikat Baik dengan kesimpulan umum
bahwa manajemen PD BPR Bank Salatiga telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik,
tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola yaitu:
a. Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan memadai.
b. Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung
oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
c. Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan
dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.
Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus
menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.
2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tata Kelola BPR
a. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )
RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.
dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang
saham dan Dewan Pengawas, dimana penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2017
adalah sebagai berikut :
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 6
b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan
untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
l. Referensi Hukum
1) Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
2) Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon
Anggota Dewan Pengawas .
3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga
2. Tata Tertib ( Tatib ) Direksi
Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur antara lain
mengenai :
1) Tugas dan tanggung jawab
2) Wewenang
3) Nilai-nilai
4) Etika dan Waktu Kerja
5) Penyelenggaraan Rapat
6) Pelaporan
7) Pertanggungjawaban
3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai
kententuan :
1) Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
2) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
a) Direktur Utama : M Habib Shaleh
- Fit and proper test BI : No.13/549/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia,
Tanggal : 30 Desember 2011
- Sertif Direktur : 65100 1210 6 2559 2016,
Tanggal : 9 Desember 2016
b) Direktur : Asih Setyaningsih
- Fit and proper test BI : No.KEP-1/KR.41/2016
Tanggal : 7 Januari 2016
- Sertif Direktur : 65100 1210 6 0774 2012
Tanggal : 14 November 2012
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 7
4. Tugas dan Tanggungjawab Direksi
1) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk
menetapkan Job Description ( pembagian tugas, wewenang, dan tanggung
jawab setiap Direktur ).
2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
4) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti
Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
5) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
Pemegang Saham melalui RUPS.
5. Frekuensi Rapat Direksi
Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Direksi
telah menyelenggarakan 26 ( dua puluh enam ) kali rapat yang terdiri dari :
1) 14 ( empat belas ) kali rapat adalah Rapat Direksi beserta Pejabat Eksekutif
maupun dengan seluruh pegawai PD BPR Bank Salatiga
2) 12 ( dua belas ) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan
Direksi serta Pejabat Eksekutif
6. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
Direksi telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah
menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas
1) Pelaksanaan Operasional
Direksi telah melaksanakan / merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun
2017, dengan pencapaian asset sebesar Rp. Rp. 210.052.419 ribu, sedangkan
anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp 223.760.067 ribu atau hanya tercapai
sebesat 93,87%. Selanjutnya pencapaian laba sebesar Rp. 3.014.812 ribu
sedangkan pada anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 3.106.032 ribu atau tercapai
sebesar 96,292%.
2) BMPK
Tidak terdapat pelanggaran BMPK
3) Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan
Direksi telah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang diperiksa oleh Kantor
Akuntan Publik yang tercatat di OJK dan telah disetujui RUPS disampaikan ke
OJK dengan nomor surat 158.23/BPR.BS/III/2017
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 8
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
Dewan Pengawas adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-
undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Pengawas
juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip Tata
Kelola dalam setiap kegiatan usaha PD BPR Bank Salatiga di seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen.
1. Referensi Hukum
a) Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
b) Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon
Anggota Dewan Pengawas .
c) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga
b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Pengawas
Dewan Pengawas memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas yang
mengatur antara lain mengenai :
1. Tugas dan tanggung jawab
2. Wewenang
3. Nilai-nilai
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Penyelenggaraan Rapat
6. Pelaporan
7. Pertanggungjawaban
c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Pengawas telah
lengkap sesuai kententuan :
1. Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.
2. Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, dengan komposisi
sebagai berikut :
a) Ketua Dewan Pengawas : Sukiman
- Sertif Komisaris : 65100 1210 6 2464 2016
- Tanggal : 19 Desember 2016
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 9
b) Anggota Dewan Pengawas : Sri Wityowati
- Fit and proper test : No. 13/50/DKBU/IDAd/Sm/ Rahasia
- Tanggal : 7 Januari 2011
- Sertif Komisaris : 65100 1210 6 0278 2016
- Tanggal : 28 Maret 2016
m. Setiap anggota dewan Pengawas dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper test ).
n. Sesama anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas
1. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, Peraturan Daerah kota Salatiga dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi
dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat atau arahan
kepada Direksi.
3. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara
independen.
4. Dewan Pengawas wajib memastikan terselengaranya pelaksanaan Tata Kelola
dalam setiap kegiatan usaha bank.
5. Dewan Pengawas telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan
tugasnya dalam penerapan Tata Kelola
6. Dewan Pengawas berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil
temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
7. Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait,
memberikan persetujuan pada ranahnya Pengawas terutama yang berkaitan
dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal
lain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kota Salatiga dan/atau peraturan
perundangan yang berlaku.
e. Rekomendasi Dewan Pengawas
Rekomendasi atau arahan Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan
tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :
1. Direksi harus membuat kebijakan Tentang Standar Prosedur dan Operasi
Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Berbasis Risiko.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 10
2. Pihak BPR wajib membuat skala prioritas penyelesaian kredit bermasalah
sehingga pencapaian NPL pada akhir tahun 2017 dapat tercapai NPL dalam
kategori sehat minimal NPL sebesar 5% dari total kredit yang diberikan.
3. Mengalokasikan Biaya Pendidikan pada tahun 2017 dan harus disesuaikan dengan
rencana kerja sehingga kewajiban alokasi biaya pendidikan terpenuhi.
4. Manajemen BPR menyusun tata tertib kerja Direksi dan Dewan pengawas.
5. Pihak Bank wajib melakukan update Teknologi Sistem Informasi ( TSI ) salah
satunya merubah sistem pembayaran angsuran ( pokok dan bunga ) dari manual
menjadi komputerisasi sehingga pembayaran dapat sesuai dengan Pedoman
Akuntansi BPR.
6. Direksi wajib menambah tenaga staf analisa kredit serta menujuk petugas yang
bertanggung jawab terhadap penanganan kredit bermasalah
7. Direksi menunjuk PEAI (Pejabat Eksekutif Audit Internal) untuk membantu
keseketariatan Dewan Pengawas.
8. PE AI ( Pejabat Eksekutif Audit Internal ) harus melengkapi kertas kerja atau
tindak lanjut pemeriksaan dari audite.
9. Manajemen BPR perlu memperhitungkan biaya dalam penghimpunan dana dan
penyaluran dana agar laba dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu
Evaluasi penghimpunan dana dalam bentuk deposito (misalnya melakukan
penurunan bunga deposito secara bertahap sesuai dengan suku bunga yang
ditetapkan LPS).
10. Menunjuk alokasi biaya pendidikan pada semester I tahun 2017 yang hanya
tercapai 69,21 %, maka pada semester II tahun 2017 Manajemen BPR wajib
menggunakan dana pendidikan sesuai dengan anggaran. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan potensi karyawan PD. BPR Bank Salatiga untuk
menghadapi berbagai tantangan pekerjaan kedepan.
11. Manajemen BPR perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan
analisa kredit, sehingga pontensi kredit non lancar dapat terdeteksi lebih dini.
Selain itu juga BPR wajib membuat skala prioritas penyelesaian kredit
bermasalah sehingga pencapaian NPL pada akhir tahun 2017 dapat tercapai NPL
dalam kategori sehat minimal NPL sebesar 5% dari total kredit yang diberikan.
12. Menunjuk Informasi dari pemerintah Kota Salatiga bahwa sewa gedung kantor
pusat akan mengalami kenaikan ( biaya sewa kisaran Rp. 300 juta per tahun)
maka kedepan Manajemen BPR perlu merencanakan pembelian Asset berupa
tanah dan/atau gedung.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 11
13. Manajemen BPR perlu melakukan evaluasi terhadap posisi simpanan, karena
proporsi simpanan masih didominasi dalam bentuk Deposito (biaya bunga
tinggi). Pada penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2018 perlu dibuat skala
prioritas kenaikan yang lebih tinggi dalam bentuk Tabungan.
14. Manajemen BPR perlu melakukan perluasan wilayah untuk mendapatkan
nasabah baru (sebagai contoh perluasan ke arah Boyolali).
15. Dalam Laporan Pejabat Eksekutif Audit Internal terdapat analisis SWOT yang
perlu menjadi perhatian Direksi.
16. Melakukan study and sharing ke BPR lain yang dikemas dengan kegiatan
outbond, hal ini bertujuan agar dapat memperoleh pengetahuan dan menjadi
kegiatan refresh pikiran bagi seruh karyawan perusahaan.
17. Pada tahun 2018 karyawan diberikan tunjangan kinerja dan insentif sesuai
dengan penilaian kinerja. Selanjutnya Direksi perlu membuat ketentuan tentang
pinilaian kinerja berpedoman pada KPI (Key Performance Indicator).
18. Dalam Penyusunan Rencan Bisnis Bank Tahun 2018 Pihak BPR wajib
merencakan kenaikan untuk Pendapatan Asli Daerah ke Pemerintah Kota
Salatiga ( kenaikan laba minimal 10 % ).
f. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas
Jadwal rapat Dewan Pengawas telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017,
Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 16 ( enam belas ) kali rapat yang terdiri
dari :
1) 4 ( empat ) kali rapat adalah Rapat Dewan Pengawas
2) 12 ( dua belas ) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan
Direksi.
Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran Prosentase Kehadiran
Ketua Dewan Pengawas 16 16 100%
Anggota Dewan Pengawas 16 13 80%
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 12
d. Penanganan benturan kepentingan
Dalam rangka penanganan benturan kepentingan PD BPR Bank Salatiga telah menyusun
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingaan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor :
85/BPR.BS/KEP/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017. Penjelasan penanganan
benturan kepentingan adalah sebagai berikut :
1. Mekanisme pelaporan
Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pemilik, Pengurus dan Pegawai
bank wajib melaporkan hal tersebut melalui:
a) Atasan Langsung Pelaporan, melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor
adalah Pengurus atau Pegawai bank yang terlibat atau memiliki potensi untuk
terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan
dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan
Kepentingan kepada Atasan Langsung.
b) Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System Pelaporan melalui
Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle blowing System dilakukan apabila
pelapor adalah Pemilik, Pengurus, Pegawai bank atau pihak-pihak lainnya
(Nasabah, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara
langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan
di bank. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle blowing
System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur
mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle blowing System di bank.
Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana tersebut di atas,
harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi
atas suatu kebijakan bank tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.
2. Pencegahan terjadinya benturan kepentingan
Untuk menghindari Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan, maka Pemilik,
Pengurus dan Pegawai PD BPR Bank Salatiga, dilarang untuk :
a) Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya
Benturan Kepentingan.
b) Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga,
kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban bank.
c) Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan,
kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d) Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset bank untuk kepentingan
pribadi, keluarga atau golongan.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 13
e) Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan
(entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di
bank, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
f) Mengijinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk
apapun kepada Pemilik, Pengurus dan pegawai bank dan atau pihak di luar
sebagaimana tersebut di atas.
g) Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan
haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat
menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
h) Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk
memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Perusahaan.
i) Memanfaatkan informasi bank dan data bisnis Bank untuk kepentingan di luar
kepentingan bank.
j) Terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan
pesaing dan/atau perusahaan Mitra Kerja atau calon mitra kerja lainnya.
k) Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa di bank, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut
untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk
melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama
l) Memanfaatkan dan menggunakan hak cipta milik bank yang dapat merugikan
kepentingan atau menghambat perkembangan bank.
3. Sanksi atas terjadinya benturan kepentingan
Setiap pihak, Pemilik, Pengurus dan Pegawai bank yang terbukti melakukan tindakan
Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku di bank.
e. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.
1. Fungsi kepatuhan
a) Penunjukkan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melalui RUPS
pada tanggal 28 Nopember 2017,dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangaan
dengan nmor surat S-792/KR.0311/2017 tertanggal 15 Desember 2017
b) PD BPR Bank Salatiga telah menunjuk pejabat eksekutif fungsi kepatuhan
dengan surat penunjukan dari Direksi dengan nomor 1B.03/BPR.BS/I/2017
tertanggal 3 januari 2017
c) Dalam penerapan fungsi kepatuhan, unit kerja fungsi kepatuhan berupaya
melakukan penyesuaian ketentuan internal terhadap ketentuan eksternal sebagai
bentuk upaya memberikan pedoman dan tata kerja agar sesuai dengan
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 14
ketentuan,diantaranya berupa Kebijakan Direksi dan Penyusunan Standar
Prosedur Operasional yang berjumlah 55 ketentuan termasuk Peraturan
Perusahaan dan penjabaran tentang job description setiap bagian atau unit kerja.
d) Upaya unit kerja fungsi kepatuhan agar ketentuan yang sudah telah dimiliki,
terutama ketentuan dari pihak otoritas dapat dijalankan dengan baik, yaitu dengan
melakukan sosialisasi terhadap unit kerja terkait. Selama tahun 2017 telah
dilakukan sosialisasi sebanyak 10 kali secara tatap muka atau komnikasi
interaktif.
2. Fungsi audit intern
a) Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang
dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit
Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit), seperti ketentuan dan pertauran dari
otoritas serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
c) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Umum yang
berupa pemeriksaan laporan, pemeriksaan setempat dan Audit Khusus yang
sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan
Pengawas
d) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utma
dengan tembusan ke Dewan Pengawas dan Direktur Yang Membawwahkan
Fungsi Kepatuhan.
e) Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif
dan efisien.
3. Fungsi Audit Ekstern
a) Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 19
Desember 2017 untuk melaksanakan Audit Laporan Keuengan secara
Independen
b) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS pada tanggal 28 Nopember
2017
c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu
bekerja secara independen.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 15
f. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.
1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi.
a) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara
berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen
risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Pengawas dapat dibantu
oleh Audit Internal.
b) Dewan Pengawas melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan
Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui
dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi
pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
c) Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
dan eksporur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk
mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan
laporan yang disampaikan oleh unit kerja bagian manajemen risiko.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
a) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang
berjenjang memerlukan persetujuan Direksi.
b) Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan
komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara
keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
c) PD BPR Bank Salatiga belum sepenuhnya menerapkan Kebijakan Manajemen
Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, baru sebatas penetapan dan
evaluasi atas limit risiko.
g. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana
Besar (Related Party) atau BPMK
1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan
Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PD BPR Bank Salatiga dengan
nomor 39/BPR.BS/KEP/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh
Manajemen secara independen.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada otoritas.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 16
h. Rencana Bisnis Bank
1. Penilaian kinerja bisnis tahun 2017
a. Pencapaian pendapatan operasional
Pencapaian pendapatan operasional PD BPR Bank Salatiga tahun 2017 tercapai
sebesar Rp. 22.308.097 ribu dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 25.151.278
ribu atau tercapai sebesar 88,70%. Hal ini diakibatkan karena naiknya tingkat
NPL dari tahun 2016 sebesar 6,54% menjadi 7,62%. Salah satu upaya yang akan
dilakukan adalah penagihan secara intensif kepada kredit non lancar. Dengan
melakukan maping kredit non lancar, kredit yang berpotensi menjadi non lancar
dapat terdeteksi lebih dini.
b. Pencapaian biaya operasional
Pencapaian biaya operasional PD BPR Bank Salatiga tahun 2017 tercapai sebesar
Rp18.582.421 ribu dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 21.161.758 ribu atau
tercapai sebesar 87,81 %. Dalam pengeluaran biaya operasional bank sudah
berupaya melakukan penekanan biaya, salah satu diantaranya yaitu penekanan
biaya administrasi dan umum.
c. Pencapaian penghimpunan dana
Pencapaian penghimpunan dana PD BPR Bank Salatiga tahun 2017 tercapai
sebesar Rp. 136.860.504 ribu dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 149.702.552
ribu atau tercapai sebesar 91,42 %.
d. Pencapaian penyaluran dana
Pencapaian penyaluran dana PD BPR Bank Salatiga tahun 2017 tercapai sebesar
Rp. 162.068.676 ribu dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 183.378.245 ribu atau
tercapai sebesar 88.38 %. Belum tercapainya penyaluran dana diatas disebabkan
karena adanya persaingan yang semakin kompetitif, terutama dari bank umum
yang telah merambah segmen usaha mikro, kecil dan menengah yang memberikan
bunga kredit yang sangat murah, seperti program Kredit Usaha Rakyat. Hal ini
terlihat berkurangannya pengajuan kredit dan banyaknya takeover yang dilakukan
oleh bank lain
e. Pencapaian asset
Pada tahun 2017 total asset terealisasi sebesat Rp. 210.052.419 ribu sedangkan
anggaran pada semester tahun 2017 sebesar Rp 223.760.067 ribu . Sehingga
hanya tercapai sebesat 93,87% atau selisih kurang sebesar Rp.13.707.648 ribu.
Hal ini di sebabkan karena adanya penyaluran dana yang hanya mencapai 88,38%
serta tidak tercapainya penghimpunan dana, karena hanya sebesar 91,42 %.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 17
f. Pencapaian laba
Pada tahun 2017 pencapaian laba dapat tercapai sebesar Rp. 3.014.812 ribu
sedangkan pada anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 3.106.032 ribu atau tercapai
96,292%. Salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya cost of fund yang melebihi
anggaran terutama beban bunga deposito dari anggaran. Dengan meningkatnya
beban bunga deposito ini, berdampak pula pada beban bunga kontraktual secara
keseluruhan.
2. Rencana bisnis 2018
a. Penyelesaian Kredit Bermasalah
Pada Tahun 2018 PD. BPR BANK SALATIGA mentargetkan penururan
Nilai NPL sehingga NPL Perusahaan masuk dalam kategori SEHAT (NPL ≤
5%). Salah satu cara yang diambil yaitu penyelesaian kredit bermasalah.
Selanjutnya tujuan penyelesian kredit yang dilakukan oleh bank adalah untuk
mengamankan bank dari risiko kerugian yang semakin besar melalui upaya
penyelematan dan penyelesaian atas fasilitas kredit yang diberikan kepada
debitur.
Untuk menghindari resiko tersebut, maka PD. BPR BANK SALATIGA
dalam menilai atau mempertimbangakan setiap kredit yang akan dikeluarkan
selalu berpegang pada prinsip 5C yaitu : Character (kemauan calon debitur),
Capacity (kemampuan calon debitur), Capital (Penilaian besarnya (Modal) yang
telah dimiliki oleh debitur), Condition Of Economy (mengetahui bagaimana
kondisi ekonomi di masa yang akan datang), dan Collateral (Penilaian agunan)
Dengan berpedoman pada prinsip 5C, namun bukan berarti kredit tersebut akan
dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, walaupun tindakan preventif telah
dilakukan, baik melalui analisis Account Officer maupun oleh komite kredit
dalam memproses dan memutuskan kredit. Oleh karena itu langkah selanjutnya
adalah pembinaan nasabah dengan meningkatan usaha monitoring, penagihan
serta mengunjungi dan menanyakan masalah-masalah yang sedang dihadapi.
Dalam hal ini bank telah merencanakan antisipasi untuk mengurangi terjadinya
kredit macet yaitu sebagai berikut :
1) Melakukan diversifikasi atas kredit yang diberikan dan membatasi besarnya
kredit terhadap satu orang atau kelompok.
2) Melakukan pemantauan usaha terhadap debitur yang berpotensi Non Lancar
minimal 3 bulan sekali.
3) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan analis kredit melalui pendidikan
dan pelatihan.
4) Mematuhi kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 18
5) Penyempurnaan pengawasan risiko kredit kredit dan berkonsentrasi pada
penagihan dan perbaikan struktur ( collection and recovery ).
6) Penyusunan action plan penanganan kredit bermasalah dengan langkah-
langkah pokok sebagai berikut :
a) Untuk debitur dengan kualitas kurang lancar ( KL )
• Pemetaan debitur untuk mengklasifikasikan debitur sesuai dengan
wilayah dan nominal yangg diajukan dalam permohonan kredit.
• Menyampaikan pemberitahuan, serta mengingatkan nasabah untuk
melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati oleh
debitur dan bank.
• Melakukan kunjungan dan penagihan kepada nasabah serta
memberikan pembinaan kepada nasabah.
• Melakukan penagihan sera intensif dengan perincian tunggakan
pokok, bunga dan denda.
b) Untuk debitur dengan kualitas diragukan ( D )
• Pemetaan debitur untuk mengklasifikasikan debitur sesuai dengan
wilayah dan nominal yg diajukan dalam permohonan kredit serta
dirincikan penyebab terjadi tunggakan.
• Diberikan surat tagihan / panggilan yang mencakup seluruh
tunggakan.
• Diberikan Surat Peringatan (SP I, SP II bila perlu sampai SP III), isi
surat peringatan tersebut adalah sebuah peringatan agar debitur segera
melaksanakan kewajibannya atau akan dilakukan tindakan lebih lanjut
seperti pengajuan lelang.
• Melakukan proses Restrukturisasi/ Rescheduling
• Dibantu take over ke bank / lembaga keuangan lain
• Negosiasi penjualan jaminan / aset secara suka rela.
• Mencari mediasi kepada keluarga / ahli waris / orang yang disegani /
instansi terkait.
• Melakukan peningkatan pengikatan dari SKMHT ke APHT untuk
memperkuat legal aspek.
c) Untuk debitur dengan kualitas ( M )
• Pemetaan debitur untuk mengklasifikasikan debitur sesuai dengan
wilayah dan nominal yg diajukan dalam permohonan kredit serta
dirincikan penyebab terjadi tunggakan.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 19
• Melakukan penagihan sera intensif dengan perincian tunggakan
pokok, bunga dan denda serta biaya – biaya lain yang timbul
apabila diselesaikan melalui jalur hukum.
• Penagihan melalui Jasa Lembaga Bantuan Hukum.
• Setelah melalui proses penerbitan surat tagihan, Surat Peringatan
(SP I, SP II, SP III) akan di dilanjutkan diberi surat pemberitahuan
akan diadakannya Appraisal ( penilaian ) sebagai langkah awal
sebelum proses lelang
• Diberi surat pemberitahuan akan diajukan lelang (sebagai langkah
awal
• Dilaksanakan lelang barang jaminan (eksekusi) Hak Tanggungan
• Melaksanakan write off, apabila di tengah proses pelelangandebitur
sudah melakukan kewajibannya maka akan dilakukan hapus buku b
b. Strategi Peningkatan laba Operasional
Salah satu misi Bank Perkreditan Rakyat yaitu meningkatkan perekonomian
masyarakat kecil juga menjalankan fungsi komersilnya yaitu mencari laba yang
diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha di masa mendatang. Selaian itu
BPR harus memperhatikan penetapan suku bunga kredit, karena sumber
pendapatan utama dari Bank Perkreditan Rakyat adalah Pendapatan Bunga
Kredit. Bertitik tolak dari hal tersebut perlu diperhatikan penetapan suku bunga
kredit sehingga dapat menutupi Biaya Dana ( Cost Of Money ), Biaya Tenaga
Kerja, Biaya Operasional Perusahaan ( Over Head Cost ), serta Kerugian akibat
risiko kredit ( PPAP ).
Oleh karena itu dengan peningkatan kualitas kredit serta kemampuan untuk
menekan kredit bermasalah, maka sumber pendapatan perusahaan dapat
meningkat.
Faktor-faktor biaya tersebut diatas sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas.
Oleh karena itu pihak Bank akan melaksanakan manajemen biaya yang baik.
1) Mengendalikan Kerugian Pajak
Pada tahun 2018 PD. BPR Bank Salatiga merencakan penyelesaian koreksi
Pajak melalui Cadangan Umum. Hal ini dilakukan karena Koreksi Pajak
dapat berpotensi menimbulkan kerugian.
2) Mengendalikan Kerugian Melalui Hapus Buku Kredit
Pada tahun 2018 PD. BPR Bank Salatiga akan melaksanakan hapus buku
kredit, adapun teknis pelaksanaannya akan diatur melaui SK Direksi yang
disetujui oleh Dewan pengawas dan disahkan melalui RUPS. Dengan adanya
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 20
hapus buku ini maka tingkat NPL akan menjadi lebih baik dan permasalah
kredit dapat terselesaikan
3) Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya ( BOPO )
c. Arah kebijakan PD. BPR Bank Salatiga
Dalam rangka mewujudkan rencana bisnis bank tahun 2018 PD BPR Bank
Salatiga yang baik,guna untuk meningkatan penghimpunan dana, penyaluran
dana serta pengembangan dan peningkatan kualitas karyawan bank, ditetapkan
kebijakan manajemen sebagai berikut :
1) Besarnya bunga penghimpunan dana dari pihak ketiga khususnya deposito
berjangka tidak melebihi bunga kredit yang diberikan (bunga efektif).
2) Besarnya bunga tabungan harus di bawah bunga deposito berjangka dengan
system bunga floating dan bila terjadi perubahan tanpa memberitahu terlebih
dahulu kepada penabung.
3) Untuk memberikan layanan dan prosedur penyelesaian transaksi yang
berkaitan dengan kepentingan deposan dan penabung, harus tunduk pada
Standar Prosedur dan Operasional ( SPO ) yang berlaku di PD. BPR Bank
Salatiga.
4) Pengembangan karyawan dilakukan dengan jalan mengikutsertakan
karyawan untuk pendidikan dan pelatihan-pelatihan, promosi serta rotasi
jabatan.
5) Khusus bagi penyimpan dana di atas Rp. 500 juta dan atau transaksi
mencurigakan wajib dilakukan prosedur Know Your Customer ( KYC ) dan
melaporkannnya kepada PPATK.
6) Untuk merealisasikan penyaluran dana ( pemberian kredit ) wajib
memperhatikan terlebih dahulu besarnya Cash Ratio, Batas Maksimum
Pemberian Kredit ( BMPK ) dan Loan to Debt Ratio ( LDR ) dan indikator-
indikator tersebut harus baik sesuai standar ketentuan Bank Indonesia.
7) Merealisasikan pemberian kredit harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur
yang telah ditetapkan bank, dumulai dari permohonan, analisis kredit,
keputusan kredit, administrasi kredit, pemantauan dan penyelesaikan kredit
bermasalah.
8) Untuk mengimplementasikan penghimpunan dana dan penyaluran dana
ditetapkan sebagai berikut :
a) Segmentasi pasar : khususnya masyarakat kecil dan menengah dan
lembaga dengan target usaha mikro kecil dan menengah, perumahan, dan
lembaga atau instansi yang berada di kota Salatiga, Kabupaten Semarang
dan sekitarnya.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 21
b) Harga ( Credit Rate ) dengan menerapkan harga (rate) lebih sama dengan
pesaing ( Harga Penetralisir ) sedangkan untuk funding rate sesuai dengan
pesaing serta upaya peningkatan pelayanan terhadap nasabah penyimpan
dana
c) Tempat (place) layanan yang diberikan untuk menerima setoran/angsuran
kredit dapat melalui counter BPR lasngsung dan Bank umum yang
menjadi mitra, sedangkan untuk penarikan tabungan hanya melalui
counter BPR langsung, sedangkan untuk penyetoran deposito dan
tabungan dapat dilakukan ditempat usaha atau rumah nasabah.
d) Promosi lebih diutamakan dengan media personal selling (penjualan
langsung/jemput bola) dan media mass selling (iklan, spanduk dan brosur
serta publisitas).
9) Rencana Bisnis Bank yang telah disusun ini, harus dijadikan alat
control/pengendali secara berkala dan berkelanjutan selain itu merupakan
dasar dalam pengambilan kebijakan direksi.
10) RBB yang telah disusun ini, wajib dievaluasi tingkat deviasinya antara
rencana dengan realisasi oleh direksi.
d. Strategi Penghimpunan Dana
Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dibutuhkan sumber dana
yang berkesinambungan, dalam hal ini tabungan dan deposito merupakan sumber
dana yang utama dari PD. BPR Bank Salatiga. Pada rencana kerja tahun 2018
Bank akan berupaya untuk mendorong agar tabungan dapat meningkat secara
signifikan selain deposito,oleh karena itu dibutuhkan strategi yang handal.
Langkah strategis yang akan dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :
1) Meningkatkan pemasaran tabungan dan deposito yang berupa pengenalan
produk-produk kepada masyarakat secara berkesinambungan.
2) Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyimpan dana di
PD. BPR Bank Salatiga dengan jalan senantiasa menjaga hubungan baik
dengan nasabah dan calon nasabah.
3) Memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah dan calon nasabah.
4) Melaksanakan system jemput bola (langsung kepada nasabah).
5) Meningkatkan kualitas personal agar tampil professional
6) Meningkatkan kemampuan untuk menggunakan sarana prasarana pendukung
agar lebih efektif dan efisien.
7) Menganalisa dan memberikan suku bunga yang kompetitif bagi nasabah
namun tetap menguntungkan bagi BPR.
8) Melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan dan keinginan nasabah
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 22
e. Strategi Penyaluran dana
1) Meningkatkan pangsa pasar dengan target masyarakat dan usaha mikro kecil
dan menengah.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perkreditan.
3) Memberikan instruksi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ketrampilan di
bidang analisis kredit serta bidang perkreditan lainnya.
4) Menambah tenaga pemasaran yang handal
5) Melakukan peningkatan promosi khususnya dengan media publisitas dan
iklan.
6) Melakukan peningkatan pelayanan yang lebih cepat dan mengurangi atau
menghilangkan berbagai persyaratan kredit yang dapat memberatkan debitur,
tetapi secara legalitas terjamin keabsahannya.
7) Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen
UMKM dan konsumer, secara selektif ditujukan pada sektor produktif dalam
rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PD BPR Bank
Salatiga
f. Menyelaraskan pengembangan teknologi khsusnya sistem IT yang berbasis SAK
ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
g. Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan
profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
h. Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam
mempersiapkan RUPS
i. Rencana bisnis jangka menengah
1) Memberikan peningkatan deviden kepada pemgang saham dengan
prosentase kenaikan 20 % dari Rencana Jangka Pendek
2) Memiliki jaringan Kantor baru, minimal satu Kantor Kas
j. Rencana bisnis jangka panjang
1) Memberikan peningkatan deviden kepada pemegang saham
2) Menambah Jaringan Kantor untuk mempermudah pelayanan kepada
nasahbah
3) Peningkatan Asset Perusahaan
4) Pemenuhan Kecakupan Modal
i. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.
1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa
Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
secara tepat waktu.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 23
3. PD BPR Bank Salatiga telah menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa
Keuangan secara tepat waktu dan telah sesuai dengan SPO PD BPR Bank Salatiga
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI.
Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atauhubungan keluarga
anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang
saham BPR
1. Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PD BPR Bank Salatiga
a. Pengurus
Nama Jabatan
Sukiman Ketua Dewan Pengawas
Sri Wityowati Sekretaris Dewan Pengawas
M Habib Shaleh Direktur Utama
Asih Setyaningsih Direktur
b. Pemegang Saham
Nama Kepemilikan saham
Pemerintah Kota Salatiga 100%
2. Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan dengan Direksi Lain,
Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR
Direksi Kepemilikan
Saham Hubungan Keluarga/Keuangan
M Habib Shaleh Nihil Tidak ada
Asih Setyaningsih Nihil Tidak ada
3. Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di Perusahaan Lainnya
Direksi Kepemilikan
Saham Hubungan Keluarga/Keuangan
M Habib Shaleh Nihil Tidak ada
Asih Setyaningsih Nihil Tidak ada
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 24
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA HUBUNGAN
KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, ANGGOTA
DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.
1. Daftar Kepemilikan Saham Dewan Pengawas dan keluarga/keuangan dengan Dewan Pengawas
Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
Direksi Kepemilikan
Saham Hubungan Keluarga/Keuangan
Sukiman Nihil Tidak ada
Sri Wityowati Nihil Tidak ada
2. Daftar Kepemilikan Saham Dewan Pengawas dan keluarga/keuangan dengan Dewan Pengawas
Lain, Direksi dan/atau Pemegang BPR Lainnya
Dewan Pengawas Kepemilikan
Saham Hubungan Keluarga/Keuangan
Sukiman Nihil Tidak ada
Sri Wityowati Nihil Tidak ada
3. Daftar Kepemilikan Saham Dewan Pengawas dan keluarga/keuangan dengan Dewan Pengawas
Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Perusahaan Lainnya
Dewan Pengawas Kepemilikan
Saham Hubungan Keluarga/Keuangan
Sukiman Nihil Tidak ada
Sri Wityowati Nihil Tidak ada
E. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN
DEWAN PENGAWAS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS.
1. Daftar paket/kebijakan remunerasi Pengurus 2017
Jenis
Remunerasi
Direksi Dewan Pengawas
Direktur Utama Direktur Ketua Sekretaris
Gaji
/ honor
Rp. 503.885.806 Rp. 372.871.158 Rp. 84.000.000 Rp. 73.200.000
Tj Kemahalan - - - -
Tantiem Rp. 47.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 4.000.000
Kompensaasi
berbasis saham
Jumlah Rp. 550.885.806 Rp. 407.871.158 Rp. 89.000.000,- Rp. 77.200.000
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 25
2. Jasa produksi untuk pengurus
Sesuai dengan SK Direksi Nomor : 30/BPR.BS/KEP/IV/2017 tentang pembagian jasa
produksi dan dana kesejahteraan tahun buku 2016, bahwa Direksi dan Dewan Pengawas
mendapatkan jasa produksi sebesar :
Direksi Dewan Pengawas
Direktur Utama Direktur Ketua Sekretaris
Rp. 27.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 4.000.000
3. Remunerasi bagi pengurus BPR
Ketentuan mengenai penetapan remunerasi bagi pengurus tidak melalui RUPS, namun
dengan persetujuan dari Dewan Pengawas dan berpedoman pada Perda PD BPR Bank
Salatiga Nomor 5 tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 tahun 2009.
4. Rasio gaji tertinggi dan terendah
Jumlah gaji setiap bulan yang diterima pengurus adalah :
No Jabatan Gaji perbulan
Tertinggi Terendah
1 Pengawas Rp 6.500.000 Rp 5.200.000
2 Direksi Rp 34.000.000 Rp 24.700.000
3 Pegawai Rp 8.600.000 Rp 2.400.000
a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 3,5%
b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah; 1,3%
c. rasio gaji Pengawas yang tertinggi dan terendah; 1,2%
d. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pengawas tertinggi; 5,2%
e. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi; 3,9%
5. Rapat Dewan Pengawas
a. Selama tahun 2017 Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 ( empat )
kali, yaitu pada :
1) 18 April 2017
2) 15 Juni 2017
3) 25 September 2017
4) 20 Desember 2017
b. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas dan
pengaturan Rapat Dewan Pengawas juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman
bagi Dewan Pengawas dan Direksi
c. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 26
F. JUMLAH PENYIMPANGAN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN
1. Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan;
Terdapat 3 ( dua ) kasus fraud yang telah diselesaikan, sedangkan yang bersangkutan telah
diberhentikan dengan tidak hormat
2. Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
Tidak ada kejadian fraud yang sedang diproseS
3. Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya;
Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya
4. Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana
tabel sebagai berikut:
Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh
dalam 1tahun
Direksi Dewan Pengawas Pegawai tetap Pegawai tidak tetap
Tahun
Sebelumnya
Tahun
laporan
Tahun
sebelumnya
Tahun
laporan
Tahun
Sebelumnya
Tahun
laporan
Tahun
sebelumnya
Tahun
laporan
Total
Fraud
Telah
diselesaikan
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 2 Nihil 1
Nihil Nihil
2
1
Dalam
proses
penyelesaian di
internal
BPR
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Belum
diupayakan
penyelesaiannya
Telah
ditindaklanjuti
melalui
proses
hukum.
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Nihil Nihil Nihil Nihil
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 27
G. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN
Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PD BPR Bank Salatiga
selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau
simpnanan dana masyarakat.
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai ( telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap ) Nihil Nihil
Dalam proses penyelesaian Nihil Nihil
Total Nihil Nihil
H. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari
transaksi yang mengandung potennsi benturan kepentingan.
I. PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK
Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD. BPR Bank Salatiga selama tahun
2017 adalah untuk kepentingan sosial kepada 25 penerima dengan total sebesar Rp 38.379.000
dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Bank
Salatiga
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 28
J. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE.
Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PD BPR Bank Salatiga periode
Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2,16 dengan prediksi Baik
b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :
No Aspek yang Dinilai Bobot Nilai
1 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas 10.00% 0.35
2 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 20.00% 0.33
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 10.00% 0.00
4 Penanganan Benturan Kepentingan 10.00% 0.28
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 5.00% 0.27
6 Penerapan Fungsi Audit Intern 5.00% 0.29
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 5.00% 0.04
8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern 7.50% 0.00
9 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan
Debitur Besar (Large Eksposure) 7.50% 0.23
10 Rencana Strategis Bank 5.00% 0.20
11 Transparansi KondisiKeuangan dan Non Keuangan Bank,
Laporan GCG dan laporan Internal 15.00% 0.22
Nilai Komposit 100.00% 2.20
Prediksi Komposit Baik
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 29
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 30
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 31
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 32
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 33
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 34
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 35
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 36
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 37
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 38
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 39
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 40
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 41
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 42
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 43
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 44
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 45
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 46
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 47
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 48
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 49
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 50
Laporan Tata Kelola PD BPR Bank Salatiga Tahun 2017 51