1
MEWUJUDKAN BIROKRASI AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN
2
• Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi
• Pemerintah yang efektif dan efisien
• Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
3 S A S A R A N
R E F O R M A S I B I R O K R A S I
Pelayanan Publik Masih Buruk
Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien
Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah
RENCANA STRATEGIS
AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)
PERJANJIAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
PENGELOLAAN DATA KINERJA
PELAPORAN KINERJA
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
AKUNTABILITAS KINERJA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI
SAKIP
INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN. DAN MANAJEMEN KINERJA UNTUK EFISIENSI
4 Public Management Reform: A Comparative Analysis – Christopher Pollit, Geert Bouckaert
Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan
sumberdaya
Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan
LATAR BELAKANG
Budget Reform:
Dari sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada
Dewan
Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja
(Super Budgeting)
Budget Savings
Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada
penghematan anggaran
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
5
01
Tujuan/sasaran berorientasi
manfaat pada masyarakat (Outcomes)
02
Ukuran Kinerja jelas dan terukur
(performance indicators)
.
03 Program/ kegiatan
yang berkaitan pencapaian
sasaran yang akan dicapai
(Program follow Result)
04
Rincian atas kegiatan tersebut
sesuai dengan maksud kegiatan
Good
Governance
/ Orientasi
Hasil
Pemerintahan
yang
Berorientasi
Kegiatan
MENDORONG EFISIENSI BIROKRASI MELALUI PENYELARASAN SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN INFORMASI KINERJA
6
PP No 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
1. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN DAN FOKUS PADA SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
2. MENINGKATNYA KESELARASAN (PROGRAM) ANTARA YANG DIRENCANAKAN DENGAN YANG DIANGGARKAN.
3. SETIAP SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERKAWAL SECARA JELAS PADA KEMENTERIAN LEMBAGA.
4. MENCEGAH PROGRAM/KEGIATAN “SILUMAN”.
DAMPAK UTAMA 1. Penyamaan arsitektur kinerja 2. Penyamaan istilah dan definisi 3. Penyamaan format 4. Integrasi sistem aplikasi Perencanaan dan Penganggaran, kemudahan
implementasi aplikasi bagi pengguna; • pengurangan duplikasi proses input dan pengolahan data, • kecepatan dan keterandalan data dan informasi.
5. Integrasi dilakukan pada tahap perencanaan, monev pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi
RUANG LINGKUP
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH
Tahun 2017 telah dilakukan penyelarasan di seluruh Kementerian/Lembaga melalui PP 17/2017 dengan memanfaatkan Aplikasi Krisna. Untuk pemerintah daerah sedang dilakukan pendampingan sekitar 21 Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota bersama Kem. PANRB, BPPT, dan BPKP dan akan bertambah lagi sekitar 370 Pemerintah Daerah.
APLIKASI KRISNA APLIKASI SEPAKAT
E-performance based budgeting
KABUPATEN KOTA NILAI PREDIKAT 1. Kab. Banyuwangi 81.31 A 2. Kab. Pasuruan 74.03 BB 3. Kab. Sidoarjo 71.69 BB 4. Kab. Gresik 71.67 BB 5. Kab. Lamongan 70.96 BB 6. Kota Malang 70.96 BB 7. Kab. Tulungagung 70.94 BB 8. Kota Blitar 70.86 BB 9. Kab. Malang 70.51 BB 10. Kab. Bondowoso 70.47 BB 11. Kab. Probolinggo 70.04 BB 12. Kab. Ngawi 70.04 BB 13. Kota Surabaya 68.86 B 14. Kab. Pamekasan 68.40 B 15. Kab. Pacitan 64.05 B 16. Kota Madiun 63.50 B 17. Kab. Blitar 62.86 B 18. Kab. Ponorogo 62.73 B 19. Kota Pasuruan 62.28 B
KABUPATEN KOTA NILAI PREDIKAT 20. Kab. Situbondo 61.96 B 21. Kab. Magetan 61.94 B 22. Kab. Jombang 61.65 B 23. Kab. Bojonegoro 61.50 B 24. Kab. Kediri 61.41 B 25. Kab. Tuban 61.29 B 26. Kab. Mojokerto 61.23 B 27. Kota Mojokerto 60.97 B 28. Kota Kediri 60.90 B 29. Kab. Madiun 60.82 B 30. Kab. Lumajang 60.55 B 31. Kab. Sumenep 60.15 B 32. Kota Probolinggo 60.14 B 33. Kab. Trenggalek 60.02 B 34. Kab. Nganjuk 58.43 CC 35. Kab. Jember 58.12 CC 36. Kab. Bangkalan 56.06 CC 37. Kab. Sampang 55.83 CC 38. Kota Batu 42.02 C
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KAB/KOTA SE-JAWA TIMUR TAHUN 2017
Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah
Sasaran Strategis /Result
Sasaran Strategis /Result
Sasaran Strategis /Result G
OA
LS
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
AC
TIV
ITY
Tidak ada Keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran
Tujuan/sasaran tidak orientasi hasil
Ukuran kinerja tidak jelas
1
2
3
Tidak jelas hasil yang akan dicapai
Tidak efektif dan efisien
Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan
4
Instansi Pemerintah / SKPD/OPD
Instansi Pemerintah / SKPD/OPD
Instansi Pemerintah / SKPD/OPD
MENENTUKAN EFEKTIVITAS DAN EFISISENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI Meningkatkan Industri Pariwisata
Pengembangan Usaha
Pengembangan sarana dan prasarana
Pengembangan Aksesbilitas
Pemasaran dan Promosi
Pengembangan Produk Wisata
Peningkatan manajemen pengelolaan
pariwisata secara lebih profesional
Pengelola dan pelaku usaha wisata
perlu melakukan diversifikasi atau pengembangan
usaha produk wisata secara beragam yang inovatif dan kreatif
Peningkatan pemasaran dan promosi melalui
penyebaran informasi di
berbagai media, baik media cetak
maupun elektronik
Perlu diadakan upaya pemberian
insentif untuk memotivasi
pengelola obyek wisata dalam meningkatkan
pengelolaan obyek wisata.
Peningkatan kemudahan akses angkutan umum/
kendaraan pribadi untuk
mencapai obyek wisata
Peningkatan kemudahan akses
informasi agar obyek wisata dapat diakses dengan mudah dari
berbagai macam sumber
Perbaikan dan peningkatan sarana dan
prasarana yang ada di obyek
wisata.
Peningkatan kualitas
pelayanan kepada
pengunjung obyek wisata
Pengembangan obyek wisata yang masih berupa potensi menjadi obyek wisata yang riil dalam mendukung PAD.
Meningkatkan Rasa Aman Wisatawan
Peningkatan keamanan
khusus daerah wisata
Sumber Daya yang
dibutuhkan
Sumber Daya yang dibutuhkan
1. SDM 2. Anggaran
1. SDM 2. Anggaran
Sumber Daya yang dibutuhkan
1. SDM 2. Anggaran
Sumber Daya yang dibutuhkan
1. SDM 2. Anggaran
Sumber Daya yang dibutuhkan
1. SDM 2. Anggaran
Sumber Daya yang dibutuhkan
1. SDM 2. Anggaran
SATPOL PP Koperasi dan
UKM Pariwisata
Perhubungan dan Informatika
Dinas PU Dinas Pariwisata
PERBANDINGAN KAB/KOTA DENGAN AKUNTABILITAS “BAIK” TAHUN 2017
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
DIY JATIM JABAR
100% 87% 77%
PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA “BAIK”
ADALAH KATEGORI B KEATAS
ATAU NILAI 60 KEATAS
80,96 84,22 81,21
PERBANDINGAN KAB/KOTA DENGAN AKUNTABILITAS “BAIK” TAHUN 2017
0
5
10
15
20
25
DIY JATIM JABAR
[NILAI] 1 1
4
11
1 1
21
19
0
4 4
0 1
2
80,96 84,22 81,21
A BB B CC C A BB B CC C A BB B CC C
74.39%
82.93% 87.80%
50%
64.71%
85.29%
7.74% 13.69%
33.93%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
2015 2016 2017
Trend Akuntabilitas Kinerja Baik
K/L
Provinsi
Kab./Kota
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA)
± 41,15 T
Nilai efisiensi 2017
KATEGORI Kementerian/
Lembaga Pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota
Kategori Range Nilai
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
AA 90-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 80-90 4 4 6 2 3 4 1 2 2
BB 70-80 21 27 26 7 7 6 7 10 30
B 60-70 36 37 40 8 12 19 31 57 139
CC 50-60 16 11 7 13 10 5 172 199 174
C 30-50 0 3 3 3 2 0 239 193 135
D 0-30 0 0 0 1 0 0 14 14 3
1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Refocusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
3. Upaya cross cutting program dan kebiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar instansi.
EFISIENSI DISEBABKAN OLEH:
Selama tahun 2017 ditemukan potensi efisiensi penggunaan anggaran sebesar:
Terima Kasih