7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
1/48
Menghadapi Kenaikan
APBN menjadi 5% untuksektor kesehatan:
Bagaimana Prospek Sistem
Kontrak?
Laksono Trisnantoro,
Deni Harbianto, Dwi HandonoPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
FK UGM
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
2/48
Daftar IsiLatar Belakang: Kenaikan 5%
Bagian 1 Tanggapan Kritis: Siapkah sektor kesehatan?
Fakta-fakta Anggaran Kesehatan Gambaran Anggaran Kesehatan Nasional 2011-2015.
Gambaran Anggaran Kesehatan Kementerian Kesehatan 2012-2014.
Serapan Anggaran Kementerian Kesehatan
Bagian 2:
Perkiraan Anggaran Kesehatan Pasca 2015 Perkiraan Anggaran Fungsi Kesehatan Nasional 2016
Perkiraan Anggaran Kementerian Kesehatan 2016
Perkiraan Anggaran Kesehatan Daerah 2016
Bagian 3.
Opsi Kerjasama Kontrak dengan Swasta dan Masyarakat
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
3/48
Latar Belakang
Pemerintah akan menambah anggarankesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tahun depan.
Penambahan ini untuk memenuhi ketentuanUndang-Undang Kesehatan, yang menyebut
belanja kesehatan setidaknya mencapai 5
persen dari total belanja negara.
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
4/48
Menteri Keuangan:
Sesuatu yang baru dalam APBN 2016 yaitu
pertama, (peningkatan) kualitas belanja
melalui infrastruktur yang ditambah, dan
pertama kalinya kami ingin memenuhi amanat
Undang-Undang Kesehatan, yaitu anggaran
untuk fungsi kesehatan sebesar lima persen,
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
5/48
Pemerintah memang belum menyebutkan
berapa total belanja yang akan dianggarkan
tahun depan.
Perhitungannya, jika total anggaran
belanja tahun depan sekitar Rp
2.000 triliun saja, maka alokasi
anggaran kesehatan mencapai
sekitar Rp 100 triliun. Sumber kutipan http://kompas.com/berita/2015/06/04/anggaran-kesehatan-2016-bisa-lebih-dari-rp-100-triliun
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
6/48
Bagian 1: Tanggapan Kritis
Apakah sektorkesehatan siap
dengankenaikan ini?
Dengan anggaran APBDyang 10% untuk sektorkesehatan:
Apakah dana yang ada
dapat efektif untukmeningkatkan statuskesehatan masyarakat?
Apakah Pemda akanmengalokasikan
anggaran? Apakah dana akan
terserap dengan baik?
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
7/48
Fakta-fakta dalam anggaran kesehatan
Dana untuk Sektor Kesehatan
(tidak hanya untuk Kemenkes)
dalam trend meningkat
Situasi Anggaran Kemenkes: Dana
yang tidak teserat masih banyak
Dana sektor kesehatan : Masih
banyak untuk BPJS (PBI)
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
8/48
Gambaran Anggaran Kesehatan
Nasional (2011-2015), sumber: Kementerian Keuangan, 2015
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
9/48
Pendanaan Pemerintah Pusat melalui APBN
selalu meningkat
Sejak tahun 2014, peningkatan alokasi
pendanaan kesehatan disebabkan adanya
alokasi Bantuan Iuran bagi Jaminan Kesehatan
Nasional (19.9Triliun)
Setiap tahun selalu ada dana yang tidak
terpakai
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
10/48
Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun
2012-2014 Isu penyerapan anggaran.
Sumber; Kementerian Kesehatan RI, 2015
Setjen Irjen BGKIA BUK PPdanPLBinaFarmasi
dan AlkesLibangkes PPSDM
2012 95.05 81.68 89.22 93.47 86.28 90.45 81.61 84.59
2013 93.42 79.66 93.22 92.16 93.83 92.36 95.01 82.62
2014 98.24 77.73 87.99 90.51 100.33 83.37 83.2 85.91
0
20
40
60
80
100
120
Serapandala
m
%
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
11/48
Anggaran Kementerian Kesehatan yanga tidak
terserap 2012-2014
(dalam Triliun)
3.02
3.22
2.77
2012 2013 2014
.
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2015
Sisa Anggaran Kemkes
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
12/48
Program mana yang sulit menyerap?
Kegiatan yang bersifatlayanan kuratif (obat danpengobatan personal)mampu untuk menyerap
tinggi >90% Kegiatan yang bersifat
Preventif, Promotif, danSumber Daya Manusia
masih relatif rendah
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
13/48
Situasi Dana JKN
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
14/48
Ada kekurangan dana BPJS
Pardede, 2015 14
Sumber: Data klaim Bulan Pelayanan Jan s/d Des 2014 (Bulan Pembebanan s/d Jan 2015) dari BPJS, Maret 2015.
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
15/48
Alur Anggaran:
APBN
BPJS
Tax
Income
Non-tax
Income
Non-PBI Mandiri
Primary
Care
Referral Care
Non-PBI ex
PT Askes
MoH
Out pof pocket
Other
Ministries
PBI
Pemda
15Local Gov
Private
Insuran
ce
(19.93 T)
NHA 2009 : (18 T)
489 (
72.9 T)
l.K
20 T
4 T
(67,5 T)
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
16/48
Penyerapan JKN:
Peserta PBI menyerap
dana rendah, terutama
di daerah sulit
Penyerapan lebihbanyak oleh Non-PBI
Mandiri dengan Rasio
Klaim sangat tinggi.
November 2014, diatas1300%.
Ada Gotong Royong
yang terbalik. Ada dana
sisa Dana BPJS di NTT Dana Sisa dari NTT
mungkin dipergunakan
di Jawa Tengah yang
kurang
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
17/48
Bagian 2:
Perkiraan Anggaran
pasca 2015 Anggaran Pusat (APBN)
Anggaran Daerah (APBD)
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
18/48
Analisis Anggaran sektor Kesehatan
Pemerintah Pusat
Asumsi APBN 2016: lebih kurang 2100 Triliun
Pertumbuhan Anggaran: 7,7% dr APBNP2015
Fungsi Kesehatan 5 % APBN: 105 Triliun
Komparasi dengan Anggaran Fungsi KesehatanAPBNP2015: 74,2 Triliun (3,7% APBN) ada
Kenaikan 30 Triliun untuk sektor Kesehatanjika anggaran kesehatan naik menjadi 5%APBN
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
19/48
Anggaran Kemenkes merupakan bagian
dari anggaran sektor Kesehatan
Ada kemungkinan: Anggaran Kemenkes naikantara 18,7 20 Triliun.
Merupakan potensi pembiayaan yang perludipikirkan untuk alokasi kegiatan di lingkungankementerian kesehatan
Catatan: Penyerapan Kemenkes 3 tahun terakhir masih
belum maksimal
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
20/48
Estimasi Anggaran Kesehatan Daerah 2016(Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemkeu, 2015)
APBD Total Tahun 2015 adalah 735 Triliun denganKenaikan anggaran belanja daerah rata-rata tahunan7,7%, maka estimasi APBD Total Tahun 2016 adalahkurang lebih 800 Triliun
Belanja Sektor Kesehatan menurut rekapitulasi RAPBD2015 sebesar 69 Triliun (rata-rata 9,2% APBD).
Dengan Asumsi 10% Anggaran Kesehatan menurutamanat UU, maka pada 2016 Anggaran Daerah untuk
kesehatan diestimasikan menjadi sekitar 80 Triliun
Ada sekitar 8-10 Triliun potensi target pembiayaanyang perlu dipikirkan untuk alokasi kegiatan kesehatandi daerah
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
21/48
Catatan:
Ada kemungkinan
dana APBD diturunkan
untuk sektorkesehatan kalau dana
APBN sulit diserap
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
22/48
BAGAIMANA MEMANFAATKANANGGARAN DENGAN TEPAT?
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
23/48
Amanat Undang-Undang
UU Kesehatan
Pendanaan Kesehatan 5% APBN dan 10% APBD
UU no 23 Tahun 2014
Kesehatan merupakan tanggung jawab wajib
pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota
Tugas dan Kewenangan Pemerintah (Pusat,
Propinsi dan Kabupaten Kota)
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
24/48
Tantangan mendatang:
Sumber Pendanaan sudahada, bahkan berlebih
Apakah program Preventifdan Promosi Kesehatan
dapat menyerapanggaran?
Apakah sebagian besaranggaran akan terdorong
untuk Kuratif (Medisklinis, obat, danpengobatan) JKN
Bagaimana pelaksanaanprogramnya?
Bagaimana sumber dayamanusianya?
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
25/48
Pengamatan:
Faktor utama yang berpengaruh terhadap daya serap
anggaran
Terbatasnya SDM (kuantitas dan kualitas);
sedangkan beban kerja sangat berat
Untuk Indonesia bagian Timur: karena luasnya
wilayah membutuhkan banyak tenaga;
Tidak berjalannya sistem kontrak di
Kementerian Kesehatan dan di Dinas
Kesehatan
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
26/48
Analisis
Bagaimanamemanfaatkan anggarandengan keterbatasanSDM dan luasnyawilayah?
Apakah akan mengangkatPNS?
Di lain pihak, LSM,organisasi profit, dan swasta
yang memiliki SDM danmemiliki potensi untukmembantu:
belum diberdayakan
Solusi yang perlu dibahasmendalam:
Perlu
memberdayakanpihak nonpemerintahmelalui sistemKontrak
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
27/48
Bagian 3.
Kerjasama dengan pihak Swasta-Masyarakat
Sistem Kontrak
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
28/48
Definsi Contracting-out oleh Harding dan Preker
(2003)mekanisme pembelian yang digunakan untuk
mendapatkan pelayanan tertentu, dalam jumlahyang telah ditetapkan, mutu dan harga yangdisepakati dari penyedia jasa untuk periode waktu
tertentu
(a purchasing mechanism used to acquire a specifiedservice, of a defined quantity, quality, at an agreed-on price, from a specific provider, for a specified
period)
28
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
29/48
Skema contracting-out
Pemerintah Swasta
Pemerintah 1 2
Swasta 3 4
29
Pelaksana Program
Sum
berAngga
ran
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
30/48
30
NGO/Lembaga Swasta
Penerima pelayanan(Beneficiary)
Kontrak Monitoring dan
Evaluasi
Pembayaran
Pelayanan
Mengelola &membayar
Mengelola &membayar
M&E
DepKes/Pemerintah
Gambar 1. Contractingpelayanan
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
31/48
Pemikiran Konsep Kontrak di sektor
kesehatan:
Kemampuan dan Staf yang terbatas di kantor2pemerintah menimbulkan Problem Penyerapan danPertanyaan akan Mutu Program;
Dianalogikan dengan pekerjaan di Dinas PU yang
seluruhnya dilandasi konsep contracting-out;
Kemungkinan pihak swasta/NGO mampu untukmenyediakan pelayanan lebih baik;
Meletakkan pemerintah sebagai peran pemberi dana
dan mempunyai peran kontrol yang lebih besaruntuk pelayanan tersebut.
31
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
32/48
32
Kasus di negara-negara lain:
Jenis pelayanan yang dikontrakkan pada masing-masing proyek di Senegal danMadagascar
Jenis pelayanan yangdikontrakkan
Senegal Madagascar
Pemberian pelayanan GIE CNW
Pelatihan Konsultan lokal,
lembaga pelatihanlokal
-
Supervisi GIE atau NGO NGO
Riset operasional Konsultan lokal,lembaga penelitian
lokal
Konsultan lokal,lembaga penelitian
lokal, universitasManajemen proyekkeseluruhan
Agetip Secaline (ProjectsUnit)
GIE= Groupement dInteret Economique; CNW= Community NutritionWorker; NGO= Non-government organization (Sumber: Marek et al., 1999)
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
33/48
Di Asia Tenggarapada tahun 1999
Departemen Kesehatan di Kambojamelakukan contracting out dancontracting in
Kerjasama dengan NGO dan perusahaanswasta nirlaba untuk memberikan paketpelayanan kesehatan esensial di 12rumahsakit distrik,
menggunakan desain eksperimenrandom
(Loevinsohn, 2000, seperti dikutip Waters et al., 2003 dan Marek et al.,
2003; Soeters dan Griffiths, 2003).
33
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
34/48
Di Amerika Tengah,
pemerintah El Salvador dan Guatemala
melakukan eksperimen:
menandatangani kontrak dengan NGO dan
organisasi swasta sukarela (Private VoluntaryOrganizaion, PVO) untuk
penyediaan pelayanan kesehatan primer di
daerah dengan cakupan pelayanan kesehatan
formal rendah (Rosenthal, 2000, seperti
dikutip Waters et al., 2003).
34
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
35/48
Apa yang sudah dan dapat dikontrakkan
di Indonesia, antara lain:
Pelayanan Preventif dan Primitif: Imunisasi,Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaanmakanan, dan berbagai kegiatan lainnya;
Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swastadikontrak pemerintah, RS Swasta dikontrakoleh Pemprop NTT dalam Sister Hospital
Pelayanan Gizi Masyarakat;
Monitoring dan Evaluasi Program secaraindependen.
35
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
36/48
Tantangan dalam sistem
Kontrak
Tidak ada tradisi contracting kelompok di sektor
kesehatan di Indonesia;
Belum adanya informasi untuk paket esensial dan
unit cost; Pihak Swasta dan NGO yang kompeten sebagai
kontraktor sangat terbatas jumlahnya;
Problem hubungan antar manusia dalam tim dan
kerjasama dengan pelaku pelayanan setempat.
36
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
37/48
Tantangan tentang Spesifikasi
Pemberi kontrak tidak
memiliki informasi yang
cukup tentang unit cost,
volume kerja, dan biaya
total pelayanan yang akandikontrakkan (Waters dan
Hussey, 2004).
Bagaimana menerapkan
margin keuntungan bagikontraktor
+ Tujuan Kegiatan tidak dapat
dikuantifikasi
Masalah klasik dalam jasa
yang non-fisik untuk
indikator kinerja.
37
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
38/48
Tantangan kesiapan kontraktor
Siapa Kontraktor
yang siap?
LSM (khususnya kemanusiaan dan
keagamaan), ataukah
PT (for profit)
Universitas
...
38
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
39/48
Sudah siapkah kontraktor?
Apakah mempunyai SDM yang lengkap?
Apakah mempunyai SDM yang siap berada di daerah
terpencil
Apakah sudah mempunyai Unit-cost yang rinci?
Apakah mampu melakukan kontrak?
Apakah akan bergabung dalam bentuk consortium?
39
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
40/48
Tantangan Pembinaan kontraktor?
Oleh siapa?
Pihak mana yang mengawasi mutu
kontraktor?
Apakah akan ada kegiatanpendampingan/pelatihan khusus bagi
kontraktor?
Apakah ada sertifikasi kontraktor?
40
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
41/48
Tantangan Hukum
Dasar Hukum
41
Keputusan Presiden RI nomor 8 tahun2006 dengan seluruh amandemennya
Merupakan dasar hukum kuat untuk contracting-
out
Kepres ini memberikan kemungkinan untuk adanya
untung dalam persentase yang wajar
Bagaimana kontrak untuk NGO/LSM. Mungkinkah?
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
42/48
Tantangan: Dari mana
Pembiayaan Sistem Kontrak?
Sumber Dana:
Pemerintah: Pusat,
Propinsi, Kabupaten
Donor agencies:GTZ,USAID, DFAT dll
Pengalaman saat ini di
Indonesia:
Lebih banyak berasal dari
donor.
APBN dan APBD masih
jarang dipergunakan.
42
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
43/48
Daerah mana yang harus segera
melakukan sistem kontrak?
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
44/48
Daerah yang berpotensi untuk melakukan
Sistem Kontrak dengan Dana APBD
Kekuatan
Ekonomi Rakyat
rendah
Kekuatan
Ekonomi Rakyat
tinggi
Kekuatan
Ekonomi
PemDa Tinggi1 2
KekuatanEkonomi
Pemda Rendah3 4
44
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
45/48
Pemerintah pusat lebih bertanggung-jawab.
Dana kontrak berasal dari APBN
Kekuatan
Ekonomi Rakyat
rendah
Kekuatan
Ekonomi Rakyat
tinggi
Kekuatan
Ekonomi
PemDa Tinggi1 2
KekuatanEkonomi
Pemda Rendah3 4
45
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
46/48
Implikasi:
Dalam perencanaan,Kemenkes perlumemperhatikan aspekhukum, unit-cost, danprosedur untuk sistem
kontrak Bagaimana mekanisme
Dana Dekonsentrasi,DAK, TP dan berbagai caralain dapat dipakai untukkontrak;
Merupakan hal baru
Perlu belajar dariKementerian PekerjaanUmum
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
47/48
Yang diharapkan:
Ada regulasi untuk
sistem kontrak
Ada pelatihan
kontraktor Ada pelatihan
menghitung unit-cost
untuk sistem kontrakMari kita pikirkan
dan coba secaraserius
7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:
48/48
Terimakasih