Reformasi Sektor Kesehatan Di Thailand Kel 111

I

DI SUSUN OLEH :

KETUA : HELNI RAHMA YULA (1110070110014)SEKRETARIS : MEGA RAHMAWATI (1110070110016)MODERATOR : MEGA AFRIYANI (1110070110018)PENYAJI : HIRZI ATSARI RAMAFEBRI (1110070110084)

UNIVERSITAS BAITURRAHMAHFAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaku di sector pelayanan kesehatan perlu memahami kebijakan kesehatan dan

reformasi pembangunan kesehatan untuk memperbaiki system tata kelola pelayanan

kesehatan. Pada tahun 2011, kementrian kesehatan menggulirkan 7 reformasi

pembangunan kesehatan.

Tombol pengendalian adalah tombol-tombol yang dapat dipakai untuk

mempengaruhi hasil penerapan pada perangkat sector kesehatan dapat perangkat ini bisa

diubah/ di modifikasi melalui kebijakan public, mengubah stelan pada tombol akan

berpengaruh pada kinerja sector kesehatan.

Di tahun 2001 Thailand menjadi negara berkembang pertama yang memperkenalkan

sistem Cakupan jaminan kesehatan semestasetelah melakukan berbagai percobaan sejak tahun

1971 saat negara ini mulai menginvestasikan dana untuk infrastruktur dan sumber daya

pelayanan kesehatan. Di tahun 2002, Thailand telah berhasil memberikan cakupan jaminan

kesehatan semesta untuk seluruh populasi penduduknya melalui suatu Skema Asuransi

Kesehatan yang dibiayai oleh pendapatan pajak umum. Artikel ini ditulis untuk mengetahui

pelajaran apa yang dapat diambil oleh India dari pengalaman di Thailand. Penulis memulai

dengan membahas konteks reformasi kesehatan dan penerapan Cakupan jaminan kesehatan

semesta di Thailand, desain dan karakteristik paket Cakupan jaminan kesehatan semesta,

pencapaian dan pengaruhnya, termasuk pada pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi,

serta terakhir akan membahas pelajaran apa yang dapat diambil oleh India dari pengalaman

Thailand.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana reformasi sector kesehatan ?

2. Apa saja pendekatan tombol dalam dalam perubahan kebijakan kesehatan ?

3. Bagaimana reformasi sector kesehatan di Thailand ?

1.3 TUJUAN

1. Mengetahui reformasi sector kesehatan

2. Mengetahui pendekatan tombol dalam dalam perubahan kebijakan kesehatan

3. Bagaimana bentuk reformasi sector kesehatan di Thailand

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 REFORMASI SEKTOR KESEHATAN

Pelaku di sector pelayanan kesehatan perlu memahami kebijakan kesehatan dan

reformasi pembangunan kesehatan untuk memperbaiki system tata kelola pelayanan

kesehatan. Pada tahun 2011, kementrian kesehatan menggulirkan 7 reformasi pembangunan

kesehatan yaitu :

1. revitalisasi pelayanan kesehatan

2. ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu sumber daya manusia

3. mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas,

keterjangkauan obat, vaksin dan alat kesehatan

4. jaminan kesehatan

5. keberpihakan kepala daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan, dan daerah

bermasalah kesehatan

6. reformasi birokrasi

7. world class health care

dalam pelaksanaan reformasi khussusnya pada sector kesehatan, pelaksanaan reformasi

pelayanan kesehatan perlu di monitor dengan pendekatan pelaku dalam :

1. penyusunan kebijakan dan pemegang fungsi regulasi dalam system kesehatan

2. pemberian pelayanan kesehatan yang berupa RS pemerintah dan swasta, serta

lembaga-lembaga pelayanan kesehatan lainnya

3. pemberi pendanaan untuk sector kesehatan

4. LSM dan ikatan profesi di sector kesehatan

Reformasi sector kesehatan merupakan upaya yang mempunyai tujuan untuk mengubah

system kesehatan guna meningkatkan kinerja. Adapun siklus reformasi kesehatan antaralain :

2.2PENDEKATAN TOMBOL DALAM DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN

KESEHATAN

Tombol pengendalian adalah tombol-tombol yang dapat dipakai untuk mempengaruhi

hasil penerapan pada perangkat sector kesehatan dapat perangkat ini bisa diubah/ di

modifikasi melalui kebijakan public, mengubah stelan pada tombol akan berpengaruh pada

kinerja sector kesehatan. Tombol pengendali terdiri atas tombol-tombol :

1. Pembiayaan (financing)

2. Pembayaran (payment)

3. Organisasi (organization)

4. Regulasi (regulation)

Etik politik

Definisi masalah

diagnosa

Pengembangan kebijakan

Keputusan politik

pelaksanaan

evaluasi

5. Persuasi dan perubahan perilaku (persuasion and behavior change)

Tombol pengendalian diatas dipengaruhi oleh akses, kualitas dan efisiensi serta cost.

Akses, kualitas dan efisiensi yang mempengaruhi tombol pengendalian bertujuan untuk

perbaikan status kesehatan dan kepuasan public. Sedangkan cost juga mempengaruhi

kepuasan public serta perlindungan risiko. Tombol-tombol pengendalian tersebut bertujuan

untuk perlindungan risiko. Dalam pelaksanaan kebijakan lintas sektoral bertujuan untuk

perbaikan status kesehatan masyarakat.

Tombol pengendalian dapat di sesuaikan untuk memperbaiki kinerja jika sasaran kinerja

adalah outcome. Reformasi mencakup perubahan setting dari beberapa tombol pengendalian

tersebut. Perubahan hendaknya saling mendukung dan menguatkan. Misalnya memberikan

insentif dan meningkatkan kapasitas pusat pelayanan kesehatan.

2.3 REFORMASI SEKTOR KESEHATAN DI THAILAND

Di tahun 2001 Thailand menjadi negara berkembang pertama yang memperkenalkan

sistem Cakupan jaminan kesehatan semestasetelah melakukan berbagai percobaan sejak tahun

1971 saat negara ini mulai menginvestasikan dana untuk infrastruktur dan sumber daya

pelayanan kesehatan. Di tahun 2002, Thailand telah berhasil memberikan cakupan jaminan

kesehatan semesta untuk seluruh populasi penduduknya melalui suatu Skema Asuransi

Kesehatan yang dibiayai oleh pendapatan pajak umum. Artikel ini ditulis untuk mengetahui

pelajaran apa yang dapat diambil oleh India dari pengalaman di Thailand. Penulis memulai

dengan membahas konteks reformasi kesehatan dan penerapan Cakupan jaminan kesehatan

semesta di Thailand, desain dan karakteristik paket Cakupan jaminan kesehatan semesta,

pencapaian dan pengaruhnya, termasuk pada pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi,

serta terakhir akan membahas pelajaran apa yang dapat diambil oleh India dari pengalaman

Thailand.

Kondisi Sebelum Diberlakukannya Pembiayaan Universal

Kondisi sebelum diberlakukannya jaminan kesehatan semestaditandai dengan adanya

fragmentasi, duplikasi dan kesenjangan. Di tahun 1991,lebih dari dua pertiga populasi

penduduk belum memiliki asuransi. Sejak tahun 1975,diberlakukan Skema Kartu Pendapatan

Rendah (juga disebut sebagai Skema Kesejahteraan Publik) untuk warga yang miskin dan

kekurangan serta warga berusia lebih dari 60 tahun, biksu dan anak berusia kurang dari 12

tahun. Skema ini dibiayai dari pendapatan pajak umum. Skema ini mengalami kekurangan

dana dan menghasilkan tingkat kepuasan pasien/pengguna yang sangat rendah. Karena adanya

dukungan politik yang kuat, Pemegang Kartu Sukarela meningkat dari 1.4% di tahun 1991

menjadi 20.8 % di tahun 2001 dimana pemerintah memberikan subsidi untuk 50% premi yang

dibayarkan (Tangcharoensathien dkk., 2007). Namun, seperti pada penggunaan kartu BPL

(Below Poverty Line – Di bawah Garis Kemiskinan). Di tahun 1983, terdapat suatu skema

Kartu Kesehatan Sukarela untuk rumah tangga berpendapatan rendah di luar kategori miskin

yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima LIC. Karena bersifat ‘sukarela’,sistem

ini memiliki risiko pemilihan – warga yang sakit akan bergabung sementara warga yang sehat

akan meninggalkan skema ini sehingga skema akan menjadi unviablesecara finansial. Juga

terdapat suatu Skema Asuransi Kesehatan untuk Pegawai Negeri – Civil Servants Medical

Benefit Scheme (CSMBS), seperti Skema Kesehatan Pemerintah Pusat (Central Government

Health Scheme)atau CGHS yang kita gunakan. Ini adalah skema yang paling generous namun

juga sangat mahal dan menunjukkan peningkatan biaya dengan sangat cepat. Skema ini

covers15.3% populasi penduduk di tahun 1991. Pada tahun 2001, saat dilakukan pengurangan

jumlah pegawai di sektor swasta, penyusutan ini mengurangi tingkat coverage sampai 8.5%

(Tangcharoensathien dkk., 2007).

Juga terdapat Jaring Pengaman Sosial untuk mantan pegawai sektor swasta. Ini

merupakan skema kontribusi pembayaran pajak dari pihak ke tiga dan wajib diberikan. Sistem

ini diterapkan mulai dari firma besar dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang atau lebih di

tahun 1990 sampai ke firma yang hanya memiliki satu orang pegawai saja di tahun 2002.

Penelitian di tahun 1996 menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki asuransi

adalah warga yang paling miskin dan memiliki tingkat pendidikan paling rendah

(Tangcharoensathien dkk., 2002).

Faktor yang Mempengaruhi Proses Reformasi

Values yang Menjadi Pedoman

Thailand merupakan sebuah negara monarki dan mayoritas beragama Budha. Keinginan

Raja untuk menghasilkan suatu ‘Kecukupan Ekonomi’ – jalur perkembangan yang seimbang

dan berkelanjutan, menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan

nasional.

‘Ekonomi yang berkecukupan menempatkan manusia pada pusatnya, difokuskan pada

kesejahteraan dan bukan kekayaan, dimana kondisi yang berkecukupan dijadikan sebagai

pusat proses pemikiran, memahami kebutuhan untuk adanya keamanan bagi manusia dan

lebih mementingkan pembangunan kemampuan dibandingkan dengan potensi penduduk. Hal

ini menambahkan suatu dimensi spiritual pada proses perkembangan manusia.’ (Laporan

Perkembangan Sumber Daya Manusia Thailand tahun 2007)

Laporan Perkembangan Sumber Daya Manusia tahun 1997 menyatakan bahwa negara

harus ‘menghindari pertumbuhan yang mindless’, yaitu pertumbuhan yang ‘tidak menjamin

kesempatan kerja, kejam, tidak memberikan kebebasan berpendapat, tidak menjamin tempat

tinggal, dan tidak menjamin masa depan.’

Definisi Kesehatan dan Sistem Kesehatan: Undang-Undang Jaminan Kesehatan

Nasional tahun 2002 memberikan definisi baru untuk Kesehatan dengan

i. Menghilangkan ‘tidak adanya penyakit’, dan

ii. Menambahkan Kesehatan Spiritual pada dua tingkat – di tingkat individual

dengan memasukkan ‘komitmen yang kuat untuk kehidupan yang sehat’, dan di tingkat sosial

dengan mempromosikan ‘harapan masyarakat untuk menapai kesetaraan’.

‘Sistem Kesehatan’, didefinisikan kembali sebagai ‘semua sistem yang saling

berhubungan secara holistik dan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat’.

Konteks Politik

Thailand mengalami proses demokratisasi yang berat dan berhasil membuat Undang-

Undang yang baru di tahun 1997 saat para pemain baru mulai memasuki arena pembuatan

kebijakan. Partai Thai Rak Thai (TRT) menggunakan slogan ‘30 Baht untuk mengobati semua

penyakit’ sebagai kampanye utamanya. Partai ini memanfaatkan krisis ekonomi yang sedang

terjadi sebagai suatu kesempatan untuk melakukan kapitalisasi pada masalah pelayanan

kesehatan yang memang sedang memerlukan suatu perbaikan. Setelah memenangkan

pemilihan umum, partai TRT memenuhi janjinya untuk menjadikan jaminan kesehatan

semestasebagai salah satu prioritas utamanya. Berbagai kelompok masyarakat sipil juga turut

berkontribusi. Di tahun 2001,sebelas kelompok jaringan LSM mengumpulkan 50.000 tanda

tangan dan memberikan rancangan Undang-Undang Jaminan kesehatan semestapada

parlemen. Juga terdapat dukungan yang kuat dari Kementrian Kesehatan Umum dan para

peneliti kebijakan. Generasi aktivis mahasiswa dari tahun 70an dan 80an sekarang sudah

menjadi peneliti, pimpinan di pemerintahan baru, pembuat kebijakan, dan pimpinan gerakan

civic yang kuat. Terdapat hubungan yang erat antara para reformis dan politisi, serta antara

para reformis dengan peneliti. Sehingga reformis dapat memainkan peranan sebagai

penengah. Oleh karena itu, terdapat tiga bahan penting – kapasitas teknis, keinginan politik

yang kuat dan dukungan publik yang sangat besar – yang memungkinkan diterapkannya

sistem Cakupan jaminan kesehatan semesta. Hubungan ini juga menjadi slogan lain –

‘segitiga yang dapat menggeser gunung.’

Undang-Undang yang baru mendefinisikan kesehatan sebagai hak seseorang untuk

dilindungi oleh negara. Undang-Undang ini memaparkan bahwa penduduk usia lanjut, orang

cacat, anak terlantar dan berbagai kelompok vulnerable lain memiliki hak yang setara untuk

memperoleh pelayanan kesehatan serta mengharuskan adanya perlindungan konsumen dan

lingkungan demi menjaga kesehatan. Peranan penting dari negara adalah ‘untuk memberikan

pelayanan kesehatan umum pada semua orang dengan standar yang sama’, ‘.... mengatasi

penyakit tanpa biaya’, pelayanan kesehatan yang diatur oleh Undang-Undang ditandai dengan

adanya ‘kesetaraan, efisiensi, kuantitas, transparansi dan akuntabilitas publik’.

Reformasi politik di tahun 1997 mengharuskan dilakukannya peninjauan kembali

mengenai peranan dan pendekatan yang diambil pada sektor kesehatan. Sektor kesehatan

diharuskan untuk menentukan kembali arah visi dan misinya untuk memenuhi tugas yang

dibebankan oleh Undang-Undang.

Konteks Sektor Kesehatan

Beberapa periode pemerintahan telah melakukan investasi pada infrastruktur pelayanan

kesehatan selama dua dekade. Kebijakan yang mendukung warga miskin dan warga pedesaan

tidak hanya bersifat retoris. Antara tahun 1982 sampai 1987, dana untuk membuat rumah sakit

provinsial di perkotaan dibekukan dan dialihkan untuk mengembangkan rumah sakit daerah

dengan tingkat yang lebih rendah dan puskesmas di pedesaan. Meskipun Thailand sempat

mengalami periode perkembangan ekonomi yang rendah akibat krisis minyak, dapat

dilakukan re-alokasi di dalam sektor kesehatan. Hasilnya adalah peningkatan penggunaan

pusat kesehatan masyarakat di pedesaan serta meningkatnya cakupan geografis ke tingkat

yang paling perifer. Thailand juga mengikuti rencana produksi sumber daya manusia jangka

panjang, dimana dilakukan pelatihan pada para bidan. Semua kategori petugas pelayanan

kesehatan yang dilatih di institusi yang dibiayai oleh pemerintah diwajibkan melakukan

pelayanan pedesaan di rumah sakit daerah sejak tahun 1972. Antara tahun 1994 sampai 2004,

rasio sumber daya manusia dibandingkan dengan populasi umum telah mengalami perubahan

seperti yang dapat dipaparkan di bawah ini.

Namun kesenjangan perkotaan-pedesaan terus menjadi masalah bagi sistem kesehatan

Thailand.

Tidak ada program vertikal, integrasi usaha pencegahan, pengendalian penyakit dan

promosi kesehatan adalah aturan yang harus dijalankan dan bukan merupakan pengecualian.

(was the rule and not an exception)

Pertumbuhan ekonomi nampak terjadi dengan sangat cepat selama dekade 90an.

Adanya keamanan dan stabilitas internal memungkinkan negara untuk memberikan 12% dari

total anggaran nasional pada sektor sosial. Anggaran untuk Kementrian Kesehatan Umum

meningkat dari 4% di tahun 1980an menjadi 10% di tahun 2001 (Tangcharoensathien dkk.,

2007).

Negara ini memiliki kapasitas institusional untuk menghasilkan bukti dan mengelola

pengetahuan. Terdapat hubungan yang efektif antara para peneliti dengan pembuat kebijakan

dalam mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Beberapa pihak nampak bekerjasama untuk

pembangunan kapasitas sistem kesehatan serta penelitian kebijakan. USAID memiliki

Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan, Yayasan Pew yang mendukung Program

Kebijakan kesehatan Internasional (IHPP), Institusi Penelitian Sistem kesehatan dan dana

untuk penelitian di Thailand (Thai Research Fund).Terdapat kerjasama institusional antara

Kementrian Kesehatan Umum, IHPP dan Fakultas Ilmu Kedokteran Tropis dari London

School.

Analisis dari berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan kesehatan menunjukkan

adanya lima masalah penting:

i. Biaya pelayanan kesehatan yang lebih mahal

ii. Perkembangan ekonomi yang tidak seimbang

iii. Perkembangan teknologi yang sangat cepat

iv. Reformasi politik dan sosial

v. Reformasi sektor pemerintahan

Biaya pelayanan kesehatan yang lebih mahal.Walaupun terdapat infrastruktur

kesehatan dan program penanganan penyakit yang cukup baik, sistem pelayanan kesehatan

nampak mengalami suatu krisis. Karena ekspansi sektor pelayanan kesehatan negara dan

swasta, penduduk Thailand mulai lebih banyak menggunakan pelayanan di fasilitas

kesehatan. Antara tahun 1980 sampai 1998, anggaran kesehatan nasional mengalami

peningkatan sampai 11 kali lipat dan anggaran kesehatan per kapita mengalami peningkatan

sampai 9 kali lipat, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan DGP per kapita sebesar 7%.

Jumlah GDP yang digunakan untuk pelayanan kesehatan mengalami peningkatan sampai dua

kali lipat mulai dari 3.82% di tahun 1980 menjadi 6-21% di tahun 1998. Akses dan kualitas

pelayanan kesehatan masih belum cukup baik, dan petugas pelayanan kesehatan memiliki

beban kerja yang terlalu tinggi. (Badan Komisi Kesehatan Nasional, Thailand, 2008)

Perkembangan ekonomi yang tidak seimbang.Kemiskinan mengalami penurunan dari

33% di tahun 1988 menjadi 11% di tahun 1996 (Badan Komisi Kesehatan Nasional, Thailand,

2008). Namun perkembangan nampak tidak seimbang dengan adanya semakin banyak

kesenjangan pada populasi marginal. Kebijakan ekonomi bergeser ke eksport jasa dan

manufacturing. Terjadi peningkatan polusi lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam.

Migrasi dari desa ke kota menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan agrikultura.

Thailand menghadapi gangguan pada struktur serta hubungan sosial dan mengalami

pengikisan sumber daya (capital) sosial dan budaya. Penurunan kondisi ekologi sosial

menyebabkan peningkatan infeksi HIV dan AIDS, kecelakaan lalu lintas, stress, dan kanker.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat.Penelitian teknologi kesehatan di negara

industri banyak diimport ke negara berkembang dengan biaya yang sangat mahal. Terdapat

kesenjangan yang semakin luas dalam hal ketidak-setaraan – akses obat-obatan, misalnya,

untuk HIV dan AIDS, hanya tersedia untuk orang yang memiliki banyak uang. Serupa dengan

itu, untuk kanker, radioterapi dan peralatan medis lain hanya dapat digunakan oleh orang yang

memiliki banyak uang. Pemerintah menyadari bahwa ‘Pelayanan kesehatan universal tidak

akan pernah bisa tercapai dengan mengandalkan import teknologi kesehatan yang sangat

mahal.’ Investasi pemerintah di bidang penelitian kesehatan mengalami peningkatan dari

0.2% anggaran kesehatan masyarakat di tahun 1992-96 menjadi 0.52% di tahun 1999,

walaupun dibandingkan penelitian di bidang lain, penelitian kesehatan bukanlah prioritas

yang utama (Badan Komisi Kesehatan Nasional, Thailand, 2008).

Reformasi politik dan sosial.Gerakan masyarakat sipil nampak semakin kuat di tahun

90an. Gerakan ini memainkan peranan penting dalam membentuk agenda reformasi

berdasarkan pada hak asasi manusia, demokrasi dan partisipasi.

Reformasi sektor pemerintahan.Undang-Undang menekankan pentingnya akuntabilitas

dan transparansi dari sektor pemerintahan. Pemerintah kemudian membuat suatu Komisi

Pemberantasan Korupsi Nasional dan membuat Undang-Undang Informasi Official. Pada

tahun 1999, telah diluncurkan suatu Program Reformasi Sektor Pemerintahan selama tiga

tahun yang menekankan pada proses desentralisasi, pengelolaan pengeluaran, pengelolaan

pendapatan, serta pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia

dilakukan untuk menghasilkan tingkat efisiensi, kualitas dan integritas yang paling tinggi.

Sektor Kesehatan Swasta

Sektor swasta umumnya kurang berkembang di daerah pedesaan. Hanya tersedia

sejumlah kecil dokter praktek umum dan mereka tidak dapat memberikan pelayanan yang

komprehensif. Namun, ‘internal brain drain’ merupakan fenomena yang banyak disebut-

sebut di Thailand. Kebijakan Thailand untuk mempromosikan negara ini sebagai medical hub

di Asia menyebabkan para dokter terlatih dari fasilitas kehesatan umum di pedesaan memilih

untuk bergabung dengan rumah sakit swasta di perkotaan.

Isi dari Reformasi Sektor Kesehatan

Reformasi Sektor Kesehatan memiliki empat tujuan:

i. Meningkatkan efisiensi sektor kesehatan – penggunaan fasilitas pelayanan

kesehatan secara mulai dari pelayanan tingkat pertama, pelayanan rujukan di tingkat kedua

dan ketiga, serta penggunaan Daftar Obat Esensial dan Model Kontrak Kapitasi untuk

membatasi biaya yang dikeluarkan.

ii. Mempromosikan kesetaraan – standardisasi paket asuransi (benefit) pada semua

skema, memastikan adanya akses yang setara pada pelayanan kesehatan, serta konvergensi

dan standardisasi dari tingkat penggunaan sumber daya.

iii. Memastikan adanya governance yang baik – dengan meminimalkan konflik

kepentingan melalui pembagian fungsi Penyedia-Pembeli, dimana BadanJaminan Kesehatan

Nasional berperan sebagai pembeli dan Kementrian Kesehatan Umum serta sektor swasta

berperan sebagai penyedia dan kontraktor.

iv. Memastikan kualitas pelayanan melalui suatu sistem akreditasi dan penilaian

penggunaan pelayanan.

Jaminan kesehatan semesta

Perlindungan kesehatan sosial yang diimplementasikan di Thailand sejak April 2002

dapat dibagi menjadi tiga kelompok – skema untuk pegawai pemerintahan, skema untuk

pegawai swasta dan skema untuk populasi masyarakat Thailand lain, yaitu mereka yang

berada pada sektor informal. Skema Jaminan kesehatan semestaberusaha memperbaiki

kualitas dari desain Asuransi Kesehatan Sosial di awal tahun 1990an. Tabel 3 menunjukkan

perbandingan antara Skema Jaminan kesehatan semestadengan Asuransi Kesehatan Sosial.

Sebagaimana yang dapat dilihat dari tabel 4,jumlah populasi maksimal – 47 juta atau

76% populasi berada dalam naungan Skema Jaminan kesehatan semestayang disebut sebagai

Skema Kesejahteraan Sosial. Sistem ini terdiri atas suatu paket komprehensif termasuk

pelayanan rawat jalan, pelayanan pasien rawat inap, perawatan dengan biaya mahal,

penanganan kecelakaan dan kegawatan, pelayanan persalinan, dan pemeriksaan fisik tahunan,

serta pelayanan kesehatan pencegahan dan promotif yang diberikan berdasarkan pada sistem

kedokteran yang dibuat sendiri oleh Thailand. Obat-obatan diberikan sesuai Daftar Obat

Esensial Nasional. Tempat tidur pribadi, perawat khusus dan kaca mata tidak ditanggung.

Perawatan dengan biaya mahal serta kecelakaan dan kegawatan akan ditanggung

menggunakan sistem fee for service. Skema Jaminan kesehatan semestadibiayai melalui

pendapatan pajak umum. Tidak ada pembiayaan lain. Fasilitas kesehatan harus mendaftar

untuk bergabung dalam skema ini. Pihak yang ditanggung tidak dapat langsung

memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat kedua atau ketiga tanpa rujukan dari petugas

kesehatan tingkat pertama, kecuali pada kondisi kegawatan dan kecelakaan.

Apakah Karakteristik Utama dari Skema Jaminan kesehatan semesta?

Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan mekanisme utama untuk

memberikan pelayanan pada kebijakan Jaminan kesehatan semestakarena dua alasan.

Pertama, pelayanan tingkat pertama dianggap sebagai posisi yang paling baik untuk

memberikan perawatan yang berkualitas berdasarkan pendekatan holistik. Lokasinya dekat

dengan masyarakat sehingga perawatan dapat lebih diterima dan dianggap sesuai secara sosio-

kultural. Kedua, sistem dengan pelayanan tingkat pertama sebagai penjaga gerbang dapat

menurunkan jumlah pengeluaran total untuk pelayanan kesehatan.

Sehingga, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah kontraktor dan unit

utama untuk pencatatan keluarga. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah

pemegang dana. Rujukan harus dilakukan oleh kontraktor pelayanan tingkat pertama serta

dibayar oleh kontraktor. Akses langsung pada fasilitas kesehatan tingkat kedua dan ketiga

harus dibayar sendiri oleh pasien, kecuali pada kondisi darurat seperti yang telah disebutkan

sebelumnya.

Di daerah pedesaan, Sistem Pelayanan Kesehatan Daerah adalah Kontraktor atau

Penyedia layanan kesehatan. Di daerah perkotaan, rumah sakit swasta dapat menjadi

Kontraktor. Terdapat sekitar 900 fasilitas kontraktor yang memberikan pelayanan berdasarkan

skema Jaminan kesehatan semesta. Kontraktor yang terdaftar akan memberikan pelayanan

gratis. Sebelumnya ada biaya tambahan sebesar 30 Baht yang harus dibayarkan pada

kunjungan pasien di klinik rawat jalan atau saat pasien akan dirawat inap. Pemerintah

menghapus kebijakan ini pada tahun 2006.

Hanya ada sedikit syarat eksklusi – bedah kosmetik, masalah kesehatan jiwa

(karena sudah ada Program Kesehatan Jiwa Nasional) dan Terapi Pengganti Ginjal. (Terapi

Pengganti Ginjal, Dialisis, dll. Mulai dimasukkan pada akhir tahun 2007.) Awalnya terapi

ARV tidak dimasukkan, namun mulai tahun 2003 sudah tersedia ART Universal untuk semua

orang yang hidup dengan HIV AIDS.

Pembayaran untuk penyedia layanan

Kapitasi untuk pelayanan pasien rawat jalan

Diberikan kapitasi ditambah biaya untuk pelayanan pencegahan dan promotif, misalnya,

untuk pap smear.

Jadwal pembayaran untuk biaya penanganan Kecelakaan dan Kegawatan akan

ditentukan oleh Badan Jaminan Kesehatan Nasional (NHSO)

Anggaran Global ditambah Rumus Kapitasi untuk rawat inap yang disesuaikan dengan

kelompok diagnosis serta usia akan ditentukan di tingkat provinsi. Pengeluaran lain pada

skema Jaminan kesehatan semestaadalah biaya penggantian modal dan tanggung jawab yang

tidak didasarkan pada unsur kesalahan (no fault liability)seperti uang kompensasi yang

dibayar oleh NHSO untuk menyelesaikan klaim pasien yang berhubungan dengan masalah

pada praktek kedokteran.

Jumlah kapitasi ditentukan berdasarkan pada based perkiraan aktuaria, yang sudah

diperiksa ulang oleh para rekanan serta diperiksa secara eksternal oleh ILO.

Di tahun 2007 pemerintah menghabiskan sampai sebanyak 1988 Baht per kapita

menggunakan pendapatan pajak umum. Untuk Skema Jaminan kesehatan semesta, dihabiskan

sebanyak 1202 Baht per kapita.

Pencapaian dari Skema Jaminan kesehatan semesta

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Badan Statistika Nasional di tahun

2003, 34% penerima Skema Universal berada pada quintil termiskin (Q1) dan 26% berada di

Q2. Sebaliknya, 39% dan 43% dari SSS dan CSMBS berada pada quintil terkaya (Q5),

sementara hanya 7% anggota Skema Jaminan kesehatan semestayang berada di Q5.

Terjadi peningkatan penggunaan pelayanan rawat jalan (OP) maupun rawat (IP).

Penggunaan pelayanan telah bergeser dari rumah sakit provinsi tingkat ketiga ke unit

pelayanan tingkat pertama dan rumah sakit daerah. Pelayanan kesehatan tingkat pertama

mulai digunakan secara efisien. Lihat Tabel 5. Tingkat penggunaan ini mengalami

peningkatan baik untuk pasien rawat jalan (OP) maupun rawat inap (IP).

Survei sosial-ekonomi yang dilakukan oleh Badan Statistika Nasional melaporkan

adanya penurunan insidensi pengeluaran kesehatan akibat bencana (dari 5.4% pada masa

sebelum diberlakukannya Pembiayaan Universal menjadi 208% di tahun 2004) dan

kemiskinan akibat mahalnya tagihan biaya pelayanan kesehatan (dari 2.1% menjadi 0.5%).

Kesenjangan antara jumlah kapitasi yang diajukan dan disetujui juga semakin

berkurang.

Indeks Konsentrasi (CI) kontribusi finansial merupakan suatu indeks distribusi

pembayaran. Indeks berkisar dari -1 sampai +1. Nilai positif menunjukkan bahwa penduduk

yang kaya memiliki andil yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin, nilai nol

menunjukkan bahwa semua penduduk membayar dalam jumlah yang sama tanpa melihat

kemampuan mereka untuk membayar. Bukti empiris menunjukkan bahwa total pembiayaan

kesehatan di Thailand nampak cukup progresif dengan CI sebesar 0.5929. Pajak langsung

adalah sumber yang paling progresif untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dengan CI

sebesar 0.9057,sementara pajak tak langsung dan kontribusi asuransi sosial menunjukkan

progresi yang paling rendah dengan CI sebesar 0.57. CI untuk pajak umum (langsung dan tak

langsung sebesar 0.6996, yang dianggap memuaskan (Tangcharoensathien dkk, 2007)

Kesehatan Reproduksi dan Seksual terkait Cakupan jaminan kesehatan semesta

Sebelum Reformasi

Pelayanan Kesehatan Reproduksi telah diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan

nasional di Thailand. Serangkaian pelayanan kesehatan reproduksi ini umumnya disediakan

oleh pusat kesehatan kecamatan, kabupaten, rumah sakit provinsi, serta penyedia layanan

kesehatan swasta. Kebijakan pengendalian penduduk di Thailand sudah diterapkan sejak

tahun 1970 dan negara ini telah mencapai angka kesuburan di bawah tingkat penggantian.

Kebijakan populasi yang diterapkan saat ini lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan

kesehatan reproduksi dasar dan kesejahteraan individu. Thailand juga memiliki Kebijakan

Kesehatan Reproduksi (1997) yang menyatakan bahwa semua warga negara Thailand, dari

semua usia, harus memiliki kesehatan reproduksi yang baik selama masa hidupnya. Hal ini

dapat dicapai dengan ‘memperbaiki akses, kesetaraan, hak untuk menentukan pilihan pada

pelayanan kesehatan reproduksi.’ (Tangcharoesathien dkk. 2002)

Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dibagi menjadi dua kategori: preventif dan

kuratif. Pelayanan preventif dan promotof meliputi: pendidikan seksual dan perawatan

kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana. Pelayanan kuratif meliputi pelayanan

obstetri darurat, terapi infeksi saluran reproduksi dan kanker, membatasi jumlah aborsi yang

diijinkan menurut undang-undang, komplikasi dari aborsi yang tidak aman, infertilitas, dan

perawatan untuk menopause. Promosi kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual untuk

remaja diterapkan melalui fasilitas kesehatan, sekolah, dan tempat kerja menggunakan media

massa. Thailand telah menunjukkan hasil yang sangat baik dalam memberikan edukasi HIV-

AIDS, kampanye hubungan seksual yang aman dan promosi penggunana kondom. Program

keluarga berencana juga berhasil dilaksanakan dengan Angka Prevalensi Kontrasepsi

meningkat sampai 79.2% di tahun 2000 (Tangcharoesathien dkk. 2002) dan Angka Kesuburan

Total menurun sampai 1.9. Perawat dan bidan di pusat kesehatan kecamatan dan rumah sakit

daerah adalah tulang punggung pelayanan kesehatan maternal. Di tahun 2001, angka

mortalitas maternal di Thailand adalah sebesar 28 per 100.000 kelahiran hidup, standar empat

kali kunjungan perawatan ante natal untuk semua wanita hamil dapat tercapai pada 92.9%

wanita dan 97.9% dari semua persalinan dilakukan oleh petugas kesehatan terlatih

(Tangcharoesathien 2002).Penanganan infertilitas tidak menjadi prioritas bagi sistem

pelayanan kesehatan masyarakat karena keyakinan para penentu kebijakan bahwa infertilitas

merupakan masalah dari orang kaya dan perlu dibiayai sendiri serta diserahkan sepenuhnya

pada pasar swasta. Perawatan untuk menopause yang dibiayai oleh pemerintah, seperti terapi

sulih hormon – dibatasi hanya di daerah perkotaan saja. Cakupan skrining kanker payudara

adalah sebesar 20%. Walaupun pedoman nasional sudah menyarankan dilakukannya skrining

Pap Smear sekali setahun selama tiga tahun berturut-turut untuk semua wanita berusia lebih

dari 35 tahun, dilanjutkan tiap tiga tahun sekali bila semua hasil pemeriksaan nampak normal,

cakupan skrining ini masih kurang dari 40%.

Sebelum adanya Cakupan jaminan kesehatan semesta, skema PWS dan skema VHC

tidak membatasi jumlah persalinan yang dapat ditanggung. Namun, setelah diberlakukannya

Jaminan kesehatan semesta, hanya dua kali persalinan saja yang akan ditanggung. Wanita

yang melahirkan lebih dari dua anak tidak dapat memperoleh perawatan obstetri gratis.

Wanita miskin mungkin akan perlu membayar sendiri biaya pelayanan untuk persalinan

ketiga atau lebih.

Penulis berpendapat bahwa kesadaran akan hak dan manfaat dari jaminan kesehatan

nampak memainkan peranan penting dalam penggunaan pelayanan kesehatan. Pelayanan

preventif seperti skrining kanker, pendidikan seksual dan konseling sebelum pernikahan

masih memerlukan lebih banyak usaha edukasi.

Pasien tidak menunjukkan adanya permintaan atau menggunakan pelayanan secara

adekuat. Pelayanan ini mecakup, misalnya, skrining untuk kanker serviks dan payudara;

pendidikan seksual; promosi kondom; keluarga berencana dan pencegahan kehamilan yang

tidak terencana; konseling sebelum pernikahan dan pemeriksaan HIV sukarela. Berbagai

pelayanan ini memiliki manfaat sosial yang positif untuk pengendalian penyakit, namun hal

ini tidak disadari dan diharapkan secara efektif oleh pasien. Intervensi seperti ini cenderung

jarang digunakan, bahkan saat biayanya murah serta memiliki manfaat yang positif. Pembuat

kebijakan perlu memicu konsumsi dari jenis pelayanan semacam ini dengan memberikan

informasi serta edukasi, serta memberikan insentif untuk petugas kesehatan. Biaya yang

dibayarkan untuk tiap pelayanan yang dilakukan umumnya dapat memberikan sinyal yang

lebih kuat bagi petugas kesehatan dibandingkan dengan kapitasi. Gaji tambahan saat dokter

dapat memenuhi target jumlah skrining kanker serviks, misalnya, dapat menjadi salah satu

pilihan pembayaran yang menarik.

Petugas kesehatan yang terikat kontrak jangka panjang dengan sistem kapitasi

sebaiknya melakukan pelayanan preventif karena nantinya hal ini dapat mengurangi biaya

pengobatan pasien dalam jangka panjang. Kompetisi dapat meningkatkan kualitas pemberian

pelayanan yang diberikan. Pengawasan dari konsumen juga dapat mempertahankan standar

kualitas pelayanan. Sehingga, regulasi dianggap sangat penting. Sistem untuk menyelesaikan

masalah dan keluhan dari pengguna harus dikembangkan dengan baik dan dipaparkan secara

jelas pada kontrak. Tabel 7 memaparkan berbagai pendapat tersebut.

Berbagai mekanisme ini akan mendukung konsumen untuk memilih petugas kesehatan

yang mereka inginkan dan meningkatkan respon petugas kesehatan terhadap harapan dari

konsumen, sehingga akan merubah posisi kekuatan dalam hubungan antara pengguna dan

penyedia jasa.

Teerawattananon dan Tangcharoensathien berpendapat bahwa pelayanan SRH

yangtidak ditawarkan pada paket awal (seperti terapi infeksi HIV, pelayaan aborsi) perlu

dipertimbangkan dan kita perlu menyediakan sumber daya tambahan yang diperlukan. Penulis

mengutip data yang menyatakan bahwa aborsi merupakan penyumbang terbesar (36%) dari

beban maternal.

Sebagian besar masalah disebabkan oleh infertilitas yang terjadi setelah menjalani

abortus septik yang tidak aman. Berdasarkan pada Survei Pemeriksaan Kesehatan Nasional

tahun 1999, Kelompok Kerja memperkirakan bahwa dilakukan total 0.3 juta aborsi per tahun.

74% induksi aborsi dilakukan di luar rumah sakit, dan 71% diantaranya tidak dilakukan

petugas kesehatan, sering kali dengan memberikan larutan garam hipotonik atau hipertonik.

Hal ini disebabkan karena fakta bahwa aborsi, kecuali pada kasus perkosaan dan saat

kehamilan dianggap membahayakan kesehatan ibu, masih dianggap ilegal.

Terdapat sejumlah kebutuhan untuk pelayanan kesehatan tertentu, namun hal ini tidak

diungkapkan oleh konsumen, karena alasan pribadi, dan tidak ditawarkan pada paket.

Pelayanan pada kelompok ini meliputi program pencegahan kekerasan seksual dan

kekerasan terkait jenis kelamin dengan meningkatkan kewaspadaan konsumen untuk

mengajukan permintaan.

Tidak ada perubahan yang bermakna pada paket UC, terutama, pada paket SRH.

Cakupan paket SRH ditentukan berdasarkan pada skema sebelumnya tanpa adanya

perubahan, namun alokasi dana per kapita untuk UC nampak jauh lebih tinggi dari skema

kesejahteraan masyarakat sebelumnya