Mengenal OJK & Lembaga Keuangan Mikro
2
Agenda
2
Mengenal Otoritas Jasa Keuangan
1
Mengenal Lembaga Keuangan
Mikro
2
3
Regulator & Pengawas Industri Pasar Modal dan IKNB
Regulator & Pengawas Perbankan
Bank Indonesia
Integrated Supervision
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator Bidang Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB
4
Mengapa OJK Penting ...
Perkembangan Sistem
Keuangan
Permasalahan di Sektor
Keuangan
Konglomerasi bisnis
Hybrid products
Regulatory arbitrage
Moral hazard
Perlindungan konsumen
Koordinasi lintas sektoral
UU Bank Indonesia mengamanatkan
pembentukan lembaga pengawasan sektor
jasa keuangan
OJK terbentuk
sebagai respons atas
kompleksitas di sektor
jasa keuangan
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
5
“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan
kesejahteraan umum”
Misi 1: Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan
akuntabel;
Misi 2: Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
Misi 3: Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan
6
Market Conduct Supervision
Menerapkan model pengawasan 2 pilar dalam 1 atap yaitu pilar prudensial serta pilar business conduct
Integrated Supervision
Melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
Wewenang Tambahan
Penyidikan Memberikan
perintah tertulis Melakukan
penunjukkan dan penggunaan pengelola statuter
FKSSK
Ketua DK OJK merupakan anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)
1 2 4 3
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
Perbedaan Utama dengan regulator sebelumnya
7
REGULATOR & PENGAWAS LEMBAGA
JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI
Perbankan Pasar Modal IKNB
Bank Umum
Jumlah Bank : 120
Jumlah Kantor : 17.089
Total Aset: Rp 4.313,83 T
BPR
Jumlah BPR: 1.653 BPR
Jumlah Kantor : 4.425
Total Aset: Rp 68,65 T
Perusahaan Efek : 139
Emiten : 567 Perusahaan
Market Cap : Rp 4,251T
Jumlah RD: 809 unit
Total NAB : Rp 191,8T
Perasuransian :
Jumlah : 141 Perusahaan
Aset (2013): Rp 612,16 T
Perusahaan Pembiayaan
Jumlah: 202 Perusahaan
Aset : Rp 380,28 T
Dana Pensiun
Jumlah: 267 DP
Aset (2013): Rp 158,5 T
Total Nilai Kapitalisasi yang Diawasi Rp 11,000 T
Ruang Lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
8
KEBERADAAN KANTOR OJK DI DAERAH
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
Jakarta
Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar
Kantor Regional II Bandung Jl. Braga No.108 Bandung 40111 Telp: (022) 423 0223
9
Amanat UU OJK tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Pasal 28
Pencegahan Kerugian Masyarakat
Pasal 29
Pelayanan Pengaduan Konsumen
Pasal 30
Pembelaan Hukum
Perlindungan Konsumen merupakan kebutuhan mendasar Kepercayaan Konsumen merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas dan
pertumbuhan dalam jangka panjang
Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
10
Fungsi Edukasi
OJK berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
Pasal 28 UU No. 21 tahun 2011
PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat
POJK No.1/POJK.07/2013 26 Juli 2013
Pedoman bagi otoritas di bidang keuangan, lembaga jasa keuangan
dan pemangku kepentingan lainnya.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Telah diluncurkan
Presiden Republik
Indonesia pada
tanggal 19
November 2013
11
OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi penyiapan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan Konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan
Pasal 29 UU No. 21 tahun 2011
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen
POJK No.1/POJK.07/2013 26 Juli 2013
Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
Telah diluncurkan Ketua Dewan Komisioner OJK pada tanggal 6 Februari 2014
Fungsi Perlindungan Konsumen
12
MASALAH UTAMA 5
POJK No. 01/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Prinsip Transparansi Prinsip Perlakuan yang Adil Prinsip Keandalan Prinsip Perlindungan Data Konsumen Prinsip Penanganan Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
Payung Hukum bagi Pengaturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Indonesia
1
Mengatur Prinsip Perlindungan Konsumen
2
Perlindungan Konsumen
Penerbitan POJK No. 1
Fungsi Perlindungan Konsumen
13
Mengenal Lembaga Keuangan Mikro Latar belakang
1
2
3
Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan jo. UU
No 10 Tahun 1998
Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu
memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan
Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan
Undang-Undang tersendiri.
Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa, Bank
Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembaga-
lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu) diberikan status
sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini
dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 58, UU No 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan Perbankan
jo. UU No 10 Tahun 1998
Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang
belum memperoleh izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin
usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997. Sampai
dengan batas waktu tersebut, masih banyak LKM yang belum
memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai BPR, bahkan banyak
yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali.
Pasal 19, Peraturan Pemerintah
No.71 Tahun 1992 tentang BPR
Pada tanggal 8 Januari 2013 Pemerintah mengundangkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro.
14
Asas & Tujuan LKM
Asas LKM : keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan,
keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, dan kedayagunaan
dan kehasilgunaan.
Tujuan LKM :
Tujuan LKM
Meningkatkan akses
pendanaan
Meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat
Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi & produktivitas masyarakat
Pokok-pokok Pengaturan
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2013
tentang
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
16
Dasar
Hukum
UU No.1 Tahun 2013 Tentang
LKM
Peraturan OJK Peraturan Pemerintah
16
POJK No. 12 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM
POJK No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM
POJK No.14 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM
PP 89 Tahun
2014 Tentang
SUKU
BUNGA
PINJAMAN
ATAU IMBAL
HASIL
PEMBIAYAAN
DAN LUAS
CAKUPAN
WILAYAH
USAHA
LEMBAGA
KEUANGAN
MIKRO
DEFINISI DAN BENTUK BADAN HUKUM
Definisi LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan
jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui
pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota
dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari
keuntungan.
Bentuk
Badan Hukum LKM
(Pasal 5)
Koperasi; atau
Perseroan Terbatas.
Jika berbadan hukum PT, maka sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik
desa/kelurahan. Sisanya dapat dimiliki oleh WNI dan/atau koperasi.
Kepemilikan saham oleh setiap WNI paling banyak 20%.
KEPEMILIKAN DAN PERIZINAN LKM
Kepemilikan LKM
(Pasal 8) WNI;
Badan usaha milik desa/kelurahan;
Pemda Kabupaten/Pemkot; dan/atau
Koperasi
Perizinan LKM
(Pasal (9)
LKM harus memiliki izin usaha dari OJK
Untuk memperoleh izin usaha harus memenuhi persyaratan paling
sedikit mengenai:
Susunan organisasi dan kepengurusan;
Permodalan;
Kepemilikan; dan
Kelayakan rencana kerja
KEGIATAN USAHA LKM
Kegiatan Usaha Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat, melalui:
Suku Bunga
Pinjaman atau
imbal hasil
Pembiayaan
(Pasal 11 ayat 2)
Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil
Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pinjaman/Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada
anggota dan masyarakat;
Pengelolaan Simpanan; dan
Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha
Cakupan Wilayah
Usaha LKM
(Pasal 16)
Cakupan wilayah LKM adalah satu wilayah desa/kelurahan,
kecamatan, atau kabupaten/kota yang disesuaikan dengan skala
usaha LKM.
PENJAMINAN SIMPANAN DAN TRANSFORMASI LKM
Penjaminan
Simpanan
(Pasal 19)
Transformasi
(Pasal 27)
LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika :
Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemda
dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan
LKM.
Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemda dan LKM
dapat mendirikan LPS LKM.
Ketentuan lebih lanjut mengenai LPS LKM diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah kab/kota tempat
kedudukan LKM; atau
telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan
OJK
PEMBINAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN LKM
Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
1
Dalam melakukan pembinaan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian
Dalam Negeri.
2
Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah
kabupaten/kota.
3
Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan
dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain
yang ditunjuk.
4
Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan
yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain yang
ditunjuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5
KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank
Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat
Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD),
Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil
Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan
itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang
ini berlaku.
1
Lembaga-lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
2
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro harus sudah
ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang diundangkan. 3
Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah
ada sebelum Undang- Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaaannya
berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.
4
Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan
Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan
hukum.
5
Dalam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada angka (5) Otoritas Jasa
Keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi, dan Kementerian Dalam
Negeri dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.
6
23
Data LKM yang Belum Berbadan Hukum
1
2
3
Sumber : Naskah Akademik RUU LKM inisiatif DPR-RI dan GTZ (2000)
Lembaga ex. Pasal 58 UU Perbankan
1.626 Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP)
5.345 Badan Kredit Desa (BKD)
LKM yang didirikan atas inisiatif masyarakat
(BMT, Credit Union, LSM) 24.392
LKM pendukung program Pemerintah 606.475
637.838
24
Langkah-Langkah Persiapan UU LKM (1)
Peraturan Pemerintah.
PP 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal
Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM, telah
diundangkan.
POJK tentang LKM telah ditetapkan sebagai berikut:
1. POJK Nomor 12 Tahun 2104 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan LKM;
2. POJK Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Usaha LKM;
3. POJK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan LKM.
25
Langkah-Langkah Persiapan UU LKM (2)
Pelatihan bagi SDM Pemda Kabupaten/Kota dan bagi Pengurus LKM.
Tahun 2014 ini dilakukan pelatihan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pejabat/pegawai Pemda Kab/Kota (Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Bandung, Bogor, Surabaya, Kediri dan Makassar)
Tahun 2015 akan dilakukan pelatihan lanjutan
Penyiapan infrastruktur IT
Mengintensifkan program inventarisasi LKM
26
Time Line UU LKM
Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum dan sosialisasi UU LKM
Pemetaan dan capacity building SDM Pemerintah Kabupaten/Kota
Penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM dan Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis pembinaan dan pengawasan LKM yang ada
tetap dapat beroperasi dan wajib
memperoleh izin usaha
+ 2 tahun + 3 tahun
UU LKM mulai berlaku
8-1-2015
Batas waktu kewajiban memperoleh izin usaha
8-1-2016
UU LKM diundangkan
8-1-2013
TERIMA KASIH
www.ojk.go.id