11
MATERI 01
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN(KUP)
DASAR HUKUM PENUNJUKAN BENDAHARA PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK-PAJAK NERGARA
Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
(Pasal 21 ayat (1) huruf b UU PPh)
DASAR HUKUM PENUNJUKAN BENDAHARA PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK-PAJAK NERGARA
Menkeu dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang,...
(Pasal 22 ayat (1) UU PPh)
DASAR HUKUM PENUNJUKAN BENDAHARA PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK-PAJAK NERGARA
Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, …, kepada WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh)
DASAR HUKUM PENUNJUKAN BENDAHARA PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK-PAJAK NERGARA
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, …kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: a. dividen; b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e. hadiah dan penghargaan; f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya. (Pasal 26 ayat (1) UU PPh)
DASAR HUKUM PENUNJUKAN BENDAHARA PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK-PAJAK NERGARA
Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN. (Pasal 16A ayat 1 UU PPN)
Pemungut PPN adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. (Pasal 1 angka 27 UU PPN)
77
DIKELOLADIKELOLA
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAHLEMBAGA NEGARA
MELALUI SUATUKEGIATAN
APBN/APBDAPBN/APBD
BENDAHARABENDAHARAWAJIB MELAK.PEMOTONGAN DANWAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK PUSATPEMOTONGAN PAJAK PUSAT
TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABATLAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA
KEWAJIBAN PERPAJAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA BENDAHARA
BELANJA APBN/D
BELANJAPEGAWAI
BARANG/JASA
BARANG
JASA (BADAN)
SEWA(TANAH/
BANGUNAN)
PEKERJAAN,JASA, DANKEGIATAN
ORANG PRIBADI
PPh Psl 22
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 21/26
PPh FinalPasal 4 )2(
PPN
+++PPnBM
99
KEWAJIBAN BENDAHARAWAN SEBAGAIPEMOTONG DAN PEMUNGUT PAJAK
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG PAJAK YANG HARUS DIPOTONG/ DIPUNGUT
MEMOTONG/ MEMUNGUT PAJAK YANG TERUTANG SETIAP BULAN
MENYETORKAN PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
MELAPORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK MELALUI : - SPT MASA = utk. Pemot/ Pemut Pjk selama Masa Pajak ybs - - SPT TAHUNAN = utk. Pemot/ Pemut Pjk selama tahun pajak ybs
1010
Objek Pemotongan & Objek Pemotongan & Pemungutan yg Dilakukan Pemungutan yg Dilakukan BendaharaBendahara PPh PasalPPh Pasal 21 21 : : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu
PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang
PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21
PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak
Luar Negeri
PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak &
Jasa Kena Pajak
Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu
1111
PEJABAT YG DITUNJUKOLEH MENTERI/KETUA
LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/
BENDAHARA PROYEK
PEJABAT YG DITUNJUKOLEH MENTERI/KETUA
LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/
BENDAHARA PROYEK
BENDAHARA/PEMEGANG KAS
PEMERINTAH DAERAH
BENDAHARA/PEMEGANG KAS
PEMERINTAH DAERAH
BENDAHARA YG DITUNJUKSEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK
BENDAHARA YG DITUNJUKSEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK
Bendahara sebagai Pemotong PajakBendahara sebagai Pemotong Pajak
1212
Kewajiban Mendaftarkan DiriPasal 2 ayat )1( UU KUP
Bendahara yang Mengelola APBN/APBD
Bendahara yang Mengelola APBN/APBD
WajibMendaftarkan Diri
WajibMendaftarkan Diri
Untuk Mendapatkan NPWPUntuk Mendapatkan NPWP
00.123.456.7-407.000
BENDAHARA SD N-007 BEKASI
1313
Tempat Mendaftarkan DiriTempat Mendaftarkan DiriPerPer. Dirjen No. P. Dirjen No. PER-44ER-44/PJ./200/PJ./20088
Tempat PendaftaranTempat Pendaftaran
KPP/KP2KP di mana
BendaharaBerkedudukan
KPP/KP2KP di mana
BendaharaBerkedudukan
1414
Tata Cara PendaftaranPer. Dirjen No. PER-44/PJ./2008
BENDAHARABENDAHARA
KPP/KP2KPKPP/KP2KP
MENGISI FORMULIRPENDAFTARAN
MENGISI FORMULIRPENDAFTARAN
MENUNJUKAN SK PENUNJUKAN SBG BENDAHARAWAN
MENUNJUKAN TANDA PENGENAL BENDAHARA
(KTP/SIM)
KARTU NPWPDAN SKT )SURAT
KETERANGAN TERDAFTAR
KARTU NPWPDAN SKT )SURAT
KETERANGAN TERDAFTAR
12
3
Tanda Terima
Arsip
FUNGSIFUNGSINPWP / PPKPNPWP / PPKP
FUNGSIFUNGSINPWP / PPKPNPWP / PPKP
tanda pengenal diri atau identitas WP;tanda pengenal diri atau identitas WP;dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan;perpajakan;ketertiban pembayaran pajak & pengawasan ketertiban pembayaran pajak & pengawasan
administrasi perpajakan.administrasi perpajakan.
))juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentutertentu((
SEBAGAI SARANA
Penjelasan Pasal 2 ayat )1( dan )2( UU KUP
KUP 5
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1616
Catatan :Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP
Catatan :Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP
Penghapusan NPWPPer. Dirjen No. PER-44/PJ./2008
PerubahanOrganisasi
PerubahanOrganisasi
ProyekTelah Selesai
ProyekTelah Selesai
Permohonan Tertulis/Mengisi Formulir
KP.PDIP.4.1-00
Permohonan Tertulis/Mengisi Formulir
KP.PDIP.4.1-00
KPP/KP2KPKPP/KP2KP
NPWP DihapuskanNPWP Dihapuskan
1717
PERUBAHAN IDENTITAS/ DATA BENDAHARAWAN
KARENA :- PENGGANTIAN PEJABAT BENDAHARA- PERUBAHAN ALAMAT/ DATA LAINNYA
PERMOHONAN TERTULIS/MENGISI FORMULIR
KPP
DATA NPWP DIUBAH
1818
SANKSI PERPAJAKAN
SANKSIADMINISTRASI
SANKSIPIDANA
DENDA
BUNGA
KENAIKAN
KURUNGANDAN
DENDA
PENJARADAN
DENDA
ALPA SENGAJA
1919
SANKSI ADMINISTRASI
DENDAPs. 7 UU KUP
BUNGAPs.8)2(, 13)2(, 14)3(, 19)2(&)3( UU KUP
KENAIKANPs. 13)3(, 15)2( UU KUP
Rp 100.000
Rp500.000
• SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
• SPT MASA PPN DAN PPnBM
TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
2%/BULANmaks 24 BULAN
• PEMBETULAN SENDIRI SPT
• HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG
• HASIL PEMERIKSAAN )SKPKB(
• DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN
• IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT
• IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN
50%SPT TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH
DITEGUR TERTULIS
100%PPh TIDAK / KURANG
DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR
100%KARENA DITERBITKAN
SKPKBT
PAJAK YANG TIDAK/KURANG DIBAYAR
DARI
Rp 100.000• SPT TAHUNAN PPh Ps.
21 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
200% DITERBITKAN SKPKB
KARNA ALPA PERTAMA KALI
2020
SANKSI PIDANA
ALPAPs. 38 UU KUP
SENGAJAPs. 39 UU KUP
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• MENYAMPAIKAN SPT:
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR
• TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• MENYAMPAIKAN SPT :
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
• MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU
• TIDAK MENYELENGG. EMBUKUAN/PENCATATAN
• TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG
KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI
PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG
PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DANPALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT
2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALINGBANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG
MENIMBULKAN KERUGIANPADA PENDAPATAN NEGARA
• MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK; PENGUSAHA KENA PAJAK;