1 RETNO KUSUMANDARI RETNO KUSUMANDARI
11
RETNO KUSUMANDARIRETNO KUSUMANDARI
22
TINDAK PIDANA DIBIDANG TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKANPERPAJAKAN
TINDAK PIDANA DIBIDANG TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKANPERPAJAKAN
ALPAALPAALPAALPA
SENGAJASENGAJASENGAJASENGAJA
PENGULANGANPENGULANGAN
PENGULANGANPENGULANGAN
PERCOBAANPERCOBAANPERCOBAANPERCOBAAN
33
TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KARENA ALPAKARENA ALPA
TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KARENA ALPAKARENA ALPA
Tidak menyampaikan SPTTidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT tidak benar, tidak lengkap, lampiran yg Menyampaikan SPT tidak benar, tidak lengkap, lampiran yg
isinya tidak benarisinya tidak benar
BERAKIBATBERAKIBAT
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negaradapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
Merupakan Perbuatan yg Kedua kali,Merupakan Perbuatan yg Kedua kali,DIPIDANADIPIDANA denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah
pajak terutang yg tidak/kurang dibayar; atau pajak terutang yg tidak/kurang dibayar; atau kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
Pasal 38 UU KUPPasal 38 UU KUP
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
44
TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KARENA SENGAJAKARENA SENGAJATINDAK PIDANA TINDAK PIDANA
KARENA SENGAJAKARENA SENGAJA
Wajib Pajak :Wajib Pajak :
Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya;Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya;Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP;Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP;Tidak menyampaikan SPT;Tidak menyampaikan SPT;Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya
tidak benar/tidak lengkaptidak benar/tidak lengkapMenolak dilakukan pemeriksaanMenolak dilakukan pemeriksaanMemperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsu atau dipalsukanMemperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsu atau dipalsukanTidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak memperlihatkan/meminjamkan Tidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak memperlihatkan/meminjamkan
buku, catatan atau dokumenbuku, catatan atau dokumenTidak menyimpan buku, catatan atau dokumenTidak menyimpan buku, catatan atau dokumenTidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungutTidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungut
BERAKIBATBERAKIBATMenimbulkan kerugian pada pendapatan negaraMenimbulkan kerugian pada pendapatan negara
DIPIDANADIPIDANA Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama enam tahun, danenam tahun, dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kalidenda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yg tdk atau kurang dibayarjumlah pajak terutang yg tdk atau kurang dibayar
Pasal 39 ayat (1) UU KUPPasal 39 ayat (1) UU KUP
Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1))menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1))
55
TINDAK PIDANATINDAK PIDANAKARENA PENGULANGANKARENA PENGULANGAN
TINDAK PIDANATINDAK PIDANAKARENA PENGULANGANKARENA PENGULANGAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI BID. PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI BID. PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT SATU TAHUN SEJAK PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT SATU TAHUN SEJAK
SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YG SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YG DIJATUHKANDIJATUHKAN
ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) )(1) )
SANKSI DILIPATKAN DUASANKSI DILIPATKAN DUA
Pasal 39 ayat (2) UU KUPPasal 39 ayat (2) UU KUP
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
66
TINDAK PIDANATINDAK PIDANAKARENA PERCOBAANKARENA PERCOBAAN
TINDAK PIDANATINDAK PIDANAKARENA PERCOBAANKARENA PERCOBAAN
Menyalahgunakan atau menggunakan Menyalahgunakan atau menggunakan
tanpa hak NPWP atau NPPKPtanpa hak NPWP atau NPPKP Menyampaikan SPT dan atau Menyampaikan SPT dan atau
keterangan yg isinya tidak benar atau keterangan yg isinya tidak benar atau
tidak lengkaptidak lengkap
Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajakkompensasi pajak
SANKSISANKSI Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan palingPidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling
lama 2 tahun, danlama 2 tahun, dan Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yg dimohon dan/atau kali jumlah restitusi yg dimohon dan/atau kompensasi atau pengkriditan yg dilakukan oleh Wajib Pajakkompensasi atau pengkriditan yg dilakukan oleh Wajib Pajak
Pasal 39 ayat (3) UU KUPPasal 39 ayat (3) UU KUP
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
77
TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KARENA SENGAJAKARENA SENGAJATINDAK PIDANA TINDAK PIDANA
KARENA SENGAJAKARENA SENGAJA
Wajib PajakWajib PajakMenerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yg tidak berdasarkan transaksi yg sebenarnyapajak yg tidak berdasarkan transaksi yg sebenarnya
Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena PajakPengusaha Kena Pajak
SANKSISANKSI Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan palingPidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling
lama 6 tahun, danlama 6 tahun, dan Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
Pasal 39A UU KUPPasal 39A UU KUP
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1))menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1))
88
DALUWARSA TINDAK PIDANA DI DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANBIDANG PERPAJAKAN
DALUWARSA TINDAK PIDANA DI DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANBIDANG PERPAJAKAN
setelah lampau setelah lampau
10 Tahun10 Tahun
Pasal 40 UU KUPPasal 40 UU KUP
Sejak :Sejak : Saat terutangnya pajak;Saat terutangnya pajak; Berakhirnya masa Berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak ybspajak atau tahun pajak ybsDIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
99
DELIK ADUANDELIK ADUANDELIK ADUANDELIK ADUAN
A L P AA L P ATidak memenuhi kewajiban Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau dalam rangka jabatan atau pekerjaannya (seperti tersebut pekerjaannya (seperti tersebut dlm Pasal 34 )dlm Pasal 34 )
S E N G A J AS E N G A J A
Tidak memenuhi kewajiban Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dalam Pasal 34 )tersebut dalam Pasal 34 )
SANKSISANKSI
Pidana penjara paling lama Pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun , dan 2 (dua) tahun , dan
Denda paling banyak Denda paling banyak
Rp50.000.000,00Rp50.000.000,00
SANKSISANKSI
Pidana kurungan paling Pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun , dan lama 1 (satu) tahun , dan
Denda paling banyak Denda paling banyak
Rp25.000.000,00Rp25.000.000,00
Pasal 41 UU KUPPasal 41 UU KUP
KUP 118KUP 118
1010
Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja :sengaja :
Tidak memberikan keterangan / Tidak memberikan keterangan / bukti ataubukti atau
Memberikan keterangan / bukti yang Memberikan keterangan / bukti yang tidak benartidak benar
(Pasal 41 A)(Pasal 41 A)
Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakanpidana perpajakan
Pasal 43 ayat ( 2 ) Pasal 43 ayat ( 2 )
Sanksi maksimal :Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling lama 1 (satu) Pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun, dantahun, dan Denda paling banyak Rp25.000.000,00 Denda paling banyak Rp25.000.000,00
SANKSI PIDANA SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGATERHADAP PIHAK KETIGA
Pihak ke 3 yang dengan sengaja :Pihak ke 3 yang dengan sengaja :
Menghalangi Menghalangi Memper-sulitMemper-sulit
penyidikan tindak pidana di bidang penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanperpajakan
(Pasal 41 B)(Pasal 41 B)
Sanksi maksimal :Sanksi maksimal : Pidana penjara paling lama 3 (tiga) Pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun, dantahun, dan Denda paling banyak Rp75.000.000,00 Denda paling banyak Rp75.000.000,00
Pasal 41 A dan 41B UU KUPPasal 41 A dan 41B UU KUP
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
1111
TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KARENA SENGAJAKARENA SENGAJATINDAK PIDANA TINDAK PIDANA
KARENA SENGAJAKARENA SENGAJAPasal 41C UU KUPPasal 41C UU KUP
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
INSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA/ASOSIASI/PIHAK LAININSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA/ASOSIASI/PIHAK LAIN
Sanksi maksimal :Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling Pidana kurungan paling
lama 1 tahun, ataulama 1 tahun, atau Denda paling banyak Rp Denda paling banyak Rp
1 miliar 1 miliar
Sanksi maksimal :Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling Pidana kurungan paling
lama 10 bulan, ataulama 10 bulan, atau Denda paling banyak Denda paling banyak
Rp 800 juta Rp 800 juta
Sanksi maksimal :Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling Pidana kurungan paling
lama 10 bulan, ataulama 10 bulan, atau Denda paling banyak Denda paling banyak
Rp 800 juta Rp 800 juta
Sanksi maksimal :Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling Pidana kurungan paling
lama 1 tahun, ataulama 1 tahun, atau Denda paling banyak Denda paling banyak
Rp500 jutaRp500 juta
TIDAK TIDAK MEMENUHI MEMENUHI KEWAJIBANKEWAJIBAN
PASAL 35A AYAT PASAL 35A AYAT (1)(1)
MENYEBABKAN MENYEBABKAN TIDAK TIDAK
TERPENUHINYA TERPENUHINYA KEWAJIBANKEWAJIBAN
PASAL 35A AYAT (1)PASAL 35A AYAT (1)
TIDAK TIDAK MEMBERIKAN MEMBERIKAN
DATA & INFORMASI DATA & INFORMASI YG DIMINTA DJPYG DIMINTA DJP
PASAL 35A AYAT (2)PASAL 35A AYAT (2)
MENYALAH-GUNAKAN MENYALAH-GUNAKAN DATA & INFORMASI DATA & INFORMASI
PERPAJAKAN PERPAJAKAN SEHINGGA SEHINGGA
MENIMBULKAN MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA KERUGIAN NEGARA
1212
PELAKU TINDAK PIDANA DI PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANBIDANG PERPAJAKAN
PELAKU TINDAK PIDANA DI PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANBIDANG PERPAJAKAN
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
Pasal 38,Pasal 38,
Pasal 39Pasal 39
Wakil, kuasa atau Wakil, kuasa atau pegawai WPpegawai WP
PIHAK KETIGAPIHAK KETIGAPEJABATPEJABAT
Pasal 41Pasal 41
Pasal 43 ayat (1)Pasal 43 ayat (1) Pasal 43 ayat (2)Pasal 43 ayat (2)
Yang menyuruhYang menyuruh Yang menganjurkanYang menganjurkan Yang membantu melakukanYang membantu melakukan
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
1313
PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAANBUKTI PERMULAAN
PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAANBUKTI PERMULAANPasal 43A ayat (1), (2) dan (3) UU KUPPasal 43A ayat (1), (2) dan (3) UU KUP
INFORMASI, DATA, LAPORANINFORMASI, DATA, LAPORANDAN PENGADUAN DAN PENGADUAN
DIREKTURDIREKTURJENDERAL PAJAKJENDERAL PAJAK
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
MELAKUKAN PEMERIKSAAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAANBUKTI PERMULAAN
PETUGASPETUGASPAJAKPAJAK
BERWENANGBERWENANG
APABILAAPABILATERDAPATTERDAPATINDIKASIINDIKASITINDAKTINDAK
PIDANA YG PIDANA YG MENYANGKUTMENYANGKUT
UNIT PEMERIKSA UNIT PEMERIKSA INTERNAL DEPKEUINTERNAL DEPKEU
APABILAAPABILADITEMUKANDITEMUKAN
UNSUR TINDAKUNSUR TINDAKPIDANAPIDANA
KORUPSIKORUPSI
DIPROSES MENURUT DIPROSES MENURUT KETENTUAN KETENTUAN
HUKUM TINDAK PIDANAHUKUM TINDAK PIDANA
TATA CARA PEMERIKSASAN TATA CARA PEMERIKSASAN BUKTI PERMULAANBUKTI PERMULAAN
DI ATUR PERATURAN MENKEUDI ATUR PERATURAN MENKEU
DILAKUKANDILAKUKANPEMERIKSAANPEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAANBUKTI PERMULAANOLEHOLEH
1414
PPNS DJPPPNS DJPPPNS DJPPPNS DJPPasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUPPasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUP
Diangkat oleh Pejabat Diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai yang berwenang sebagai
penyidikpenyidik
Mempunyai wewenang khusus Mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan tindak melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanpidana di bidang perpajakan
Dilaksanakan sesuai dengan Dilaksanakan sesuai dengan KUHAPKUHAP
Mempunyai wewenang khusus Mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan tindak melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanpidana di bidang perpajakan
Dilaksanakan sesuai dengan Dilaksanakan sesuai dengan KUHAPKUHAP
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
DAPAT DAPAT MEMINTAMEMINTABANTUANBANTUANKEPADA KEPADA PENEGAKPENEGAKHUKUM HUKUM LAINNYALAINNYA
1515
PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPENYIDIKAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKANDI BIDANG PERPAJAKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPENYIDIKAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKANDI BIDANG PERPAJAKAN
SERANGKAIAN TINDAKAN YANG SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIKDILAKUKAN PENYIDIK
MENEMUKANMENEMUKANTERSANGKANYATERSANGKANYA
UNTUK MENCARI DAN UNTUK MENCARI DAN
MENGUMPULKAN BUKTIMENGUMPULKAN BUKTI
MEMBUAT TERANGMEMBUAT TERANGTINDAK PIDANATINDAK PIDANA
DI BIDANG DI BIDANG PERPAJAKANPERPAJAKAN
Pasal 1 angka 31 UU KUPPasal 1 angka 31 UU KUP
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
1616
Pasal 44 Pasal 44 (2)(2)
WWeewweennaanngg
PPeennyyiiddiikk
a. a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelasagar menjadi lebih lengkap dan jelas
c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badanc. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
b. b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukanpribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktie. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen laind. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain
f. Meminta bantuan tenaga ahlif. Meminta bantuan tenaga ahli
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakanh. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan
i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksitersangka atau saksi
g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen.orang/ dokumen.
j. Menghentikan penyidikanj. Menghentikan penyidikan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg bertanggungjawabbertanggungjawab
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
1717
PELAKSANAAN PENYIDIKANPELAKSANAAN PENYIDIKANPELAKSANAAN PENYIDIKANPELAKSANAAN PENYIDIKAN
Pemberitahuan saat Pemberitahuan saat dimulainya penyidikandimulainya penyidikan
Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umumkepada Jaksa Penuntut umum
Penyampaian atas hasil Penyampaian atas hasil penyidikanpenyidikan
SESUAI KETENTUAN KUHAPSESUAI KETENTUAN KUHAP
Pasal 44 ayat (3) UU KUPPasal 44 ayat (3) UU KUP
PPNSPPNS
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
1818
PENGHENTIAN PENYIDIKANPENGHENTIAN PENYIDIKANPENGHENTIAN PENYIDIKANPENGHENTIAN PENYIDIKAN
PPNSPPNS Jaksa AgungJaksa Agung
DENGAN SYARAT:DENGAN SYARAT:
Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yg tidak atau kurang jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, atau yg tidak seharusnya dibayar, atau yg tidak seharusnya dikembalikandikembalikan
Pasal 44 BPasal 44 B
Tidak cukup buktiTidak cukup bukti Bukan tindak pidanaBukan tindak pidana
PerpajakanPerpajakan DaluwarsaDaluwarsa Tersangka meninggalTersangka meninggal
duniadunia
Pasal 44 APasal 44 A
atas permintaan Menteri atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan Keuangan untuk kepentingan
penerimaan negarapenerimaan negara
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
PALING LAMA DLM JANGKAPALING LAMA DLM JANGKAWAKTU 6 BLN SEJAK TGLWAKTU 6 BLN SEJAK TGL
SURAT PERMINTAANSURAT PERMINTAANDARI MENKEUDARI MENKEU
1919
KETENTUAN KETENTUAN PERALIHANPERALIHAN
KETENTUAN KETENTUAN PERALIHANPERALIHAN
Pasal II UU KUPPasal II UU KUP
1.1. Terhadap semua dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 Terhadap semua dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s.d Tahun Pajak 2007 yg belum selesai, diberlakukan ketentuan s.d Tahun Pajak 2007 yg belum selesai, diberlakukan ketentuan UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000;dengan UU No. 16 Tahun 2000;
2.2. Dikecualikan dari ketentuan sbgmn dimaksud pada angka 1. Dikecualikan dari ketentuan sbgmn dimaksud pada angka 1. daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sbgmn atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sbgmn dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.lama pada akhir Tahun Pajak 2013.
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
2020
PENYIDIKANPENYIDIKAN
serangkaian tindakanserangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikyang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan untuk mencari serta mengumpulkan
bukti bukti yang dengan bukti itu membuat terang yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjaditerjadi
serta menemukan tersangkanya.serta menemukan tersangkanya.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.terjadi serta menemukan tersangkanya.
UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 31UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 31
2121
A. KUHAPA. KUHAP Penyidik adalah:Penyidik adalah:
1. Pejabat Polri; dan 1. Pejabat Polri; dan 2. PPNS2. PPNS(Ps 6)(Ps 6)
B. UU KUPB. UU KUPPenyidikan tindak pidana di bidang Penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan perpajakan hanya dapathanya dapat dilakukan oleh dilakukan oleh PPNS DJPPPNS DJP(Ps 44)(Ps 44)
PENYIDIKPENYIDIK
Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan Macan TutulMacan Tutul
2222
WEWENANG PPNS DJP (1)WEWENANG PPNS DJP (1)
a.a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pajak agar menjadi lebih lengkap dan jelaspajak agar menjadi lebih lengkap dan jelas
b.b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai OP / badan tentang kebenaran perbuatan yang mengenai OP / badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajakdilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak
c.c. meminta keterangan dan bahan bukti OP / badan meminta keterangan dan bahan bukti OP / badan sehubungan dengan tindak pidana pajak sehubungan dengan tindak pidana pajak
d.d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pajak dengan tindak pidana pajak
e.e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebutmelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
2323
WEWENANG PPNS DJP (2)WEWENANG PPNS DJP (2)
f.f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;bidang perpajakan;
g.g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; dokumen yang dibawa;
h.h. memotret seseorang yang berkaitan dengan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; tindak pidana di bidang perpajakan;
i.i. memanggil orang untuk didengar keterangannya memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.j. menghentikan penyidikan; dan/atau menghentikan penyidikan; dan/atau
k.k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.
AZAS-AZAS HUKUM AZAS-AZAS HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYIDIKANDALAM PENYIDIKAN
Azas legalitasAzas legalitas Azas keseimbanganAzas keseimbangan Azas praduga tak bersalahAzas praduga tak bersalah Prinsip pembatasan penahananPrinsip pembatasan penahanan Azas ganti rugi dan rehabilitasiAzas ganti rugi dan rehabilitasi Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugiPenggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi Azas unifikasiAzas unifikasi Prinsip diferensiasi fungsionalPrinsip diferensiasi fungsional Prinsip saling koordinasiPrinsip saling koordinasi Azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringanAzas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan Prinsip peradilan terbuka untuk umumPrinsip peradilan terbuka untuk umum
2424Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan
Macan TutulMacan Tutul
2525
PROSES PENYIDIKANPROSES PENYIDIKAN
PENINDAKANPENINDAKAN PEMBERKASAANPEMBERKASAAN PENYERAHANPENYERAHANBERKASBERKAS
PERKARAPERKARA
Rik TSKRik TSK
Rik AhliRik Ahli
Rik SaksiRik Saksi
PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
PenangkapanPenangkapan
PenyitaanPenyitaan
PenggeledahanPenggeledahan
PencegahanPencegahan
PenahananPenahanan
Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan Macan TutulMacan Tutul
2626
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN (1)(1)
1.1. Tidak terdapat cukup bukti, Tidak terdapat cukup bukti, 2.2. Peristiwa tersebut bukan merupakan Peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana di bidang perpajakan,tindak pidana di bidang perpajakan,3.3. Daluwarsa,Daluwarsa,4.4. Tersangka meninggal dunia.Tersangka meninggal dunia.
SKP tetap dapat diterbitkan, kecuali daluwarsa SKP tetap dapat diterbitkan, kecuali daluwarsa ( pasal 13 ayat 1 KUP )( pasal 13 ayat 1 KUP )
2727
Di samping karena alasan di atas, Di samping karena alasan di atas, penyidikan juga mungkin dihentikan oleh penyidikan juga mungkin dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Meteri Jaksa Agung atas permintaan Meteri Keuangan untuk Keuangan untuk kepentingan kepentingan penerimaan negarapenerimaan negara
Dengan syarat:Dengan syarat:
WP melunasi utang pajak + denda 400%WP melunasi utang pajak + denda 400%
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN (2)(2)
2828
SANKSI BAGI SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36A ayat (1) UU KUPPasal 36A ayat (1) UU KUP
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAK
Lalai atau Sengaja dalam Lalai atau Sengaja dalam menghitung atau menetapkan pajakmenghitung atau menetapkan pajak
Tidak sesuai dengan UU perpajakan yang Tidak sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku yg berakibat merugikan negaraberlaku yg berakibat merugikan negara
Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakuundangan yang berlaku
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
2929
SANKSI BAGI SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36A ayat (2) UU KUPPasal 36A ayat (2) UU KUP
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAK
Sengaja bertindak diluar Sengaja bertindak diluar kewenangannya yg diatur dlm UU kewenangannya yg diatur dlm UU
PerpajakanPerpajakan
Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yg Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yg berwenang melakukan pemeriksaan dan berwenang melakukan pemeriksaan dan
investigasiinvestigasi
APABILA TERBUKTIAPABILA TERBUKTI
Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakuundangan yang berlaku
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
3030
SANKSI BAGI SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36A ayat (3) UU KUPPasal 36A ayat (3) UU KUP
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAK
MELAKUKAN PEMERASAN DAN MELAKUKAN PEMERASAN DAN ANCAMAN KEPADA WP UTK ANCAMAN KEPADA WP UTK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRIMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRISECARA SECARA
MELAWAN HUKUMMELAWAN HUKUM
DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 368 KUHPDIMAKSUD DLM PASAL 368 KUHP
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
3131
SANKSI BAGI SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36A ayat (4) UU KUPPasal 36A ayat (4) UU KUP
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SCR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SCR MELAWAN HUKUM DGN MELAWAN HUKUM DGN
MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYAMENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA
UNTUKUNTUK
DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 12 UU DIMAKSUD DLM PASAL 12 UU PEMBERANTASAN TIPIKORPEMBERANTASAN TIPIKOR
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
MEMBERIKAN SESUATU ATAU MEMBAYAR MEMBERIKAN SESUATU ATAU MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEMBAYARAN ATAU ATAU MENERIMA PEMBAYARAN ATAU
MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRISENDIRI
3232
SANKSI BAGI SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36A ayat (5) UU KUPPasal 36A ayat (5) UU KUP
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAK
TIDAK DAPAT DITUNTUT TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA PERDATA MAUPUN BAIK SECARA PERDATA MAUPUN
PIDANAPIDANAAPABILAAPABILA
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
MELAKSANAKAN TUGASNYA DGN MELAKSANAKAN TUGASNYA DGN ITIKAD BAIK DAN SESUAI UU ITIKAD BAIK DAN SESUAI UU
PERPAJAKANPERPAJAKAN
3333
KODE ETIK KODE ETIK
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36B UU KUPPasal 36B UU KUP
MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGAN
MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI PAJAK DAN WAJIB DIPATUHIPAJAK DAN WAJIB DIPATUHI
PENGAWASANPENGAWASANPELAKSANAANPELAKSANAAN
& PENAMPUNGAN& PENAMPUNGANPENGADUANPENGADUAN
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
KOMITE KODE ETIK YG DIATUR DLM KOMITE KODE ETIK YG DIATUR DLM PERATUARN MENTERI KEUANGANPERATUARN MENTERI KEUANGAN
3434
KODE ETIK KODE ETIK
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36C dan Pasal 36D UU KUPPasal 36C dan Pasal 36D UU KUP
MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGAN
MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI PAJAK DAN WAJIB DIPATUHIPAJAK DAN WAJIB DIPATUHI
PENGAWASANPENGAWASANPELAKSANAANPELAKSANAAN
& PENAMPUNGAN& PENAMPUNGANPENGADUANPENGADUAN
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
KOMITE KODE ETIKKOMITE KODE ETIK
MEMBENTUKMEMBENTUK
3535
INSENTIF INSENTIF
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAKPasal 36D dan Penjelasan UU KUPPasal 36D dan Penjelasan UU KUP
PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA TERTENTUTERTENTU
PEGAWAI PAJAKPEGAWAI PAJAK
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
INSENTIFINSENTIF
DIBERIKANDIBERIKAN
BESARANNYA DIATUR MELALUI BESARANNYA DIATUR MELALUI PEMBAHASAN PEMERINTAH DGN DPRPEMBAHASAN PEMERINTAH DGN DPR
TATA CARA PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DGN PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DGN
PMKPMK
3636
PERUBAHAN BESARNYA SANKSI PERPAJAKANPERUBAHAN BESARNYA SANKSI PERPAJAKAN
Pasal 37 dan Penjelasan UU KUPPasal 37 dan Penjelasan UU KUP
MENGUBAHAN BESARNYA IMBALAN BUNGA MENGUBAHAN BESARNYA IMBALAN BUNGA DAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA,
DENDA DAN KENAIKAN DENDA DAN KENAIKAN
DIT. P2HUMASDIT. P2HUMAS
PEMERINTAHPEMERINTAHDAPATDAPAT
DISESUAIKAN DGN KEADAAN DISESUAIKAN DGN KEADAAN EKONOMI KEUANGANEKONOMI KEUANGAN
TERIMA KASIH
3737