Irma Setyawati143111307
LAKIP (Laporan Akuntibilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, disusun dan disampaikan secara sistematik, melembaga dan periodik.
Prinsip penyusunan LAKIP1.prinsip lingkup
pertanggungjawaban
2.prinsip prioritas
3.prinsip manfaat
Tujuan LAKIP1.pertanggungjawaban
dari unit yang rendah ke unit kerja yang lebih tinggi atau dari bawahan ke atasan
2.pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah kebaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah
Fungsi LAKIPa)Umpan balik untuk
pengambilan keputusan pihak-pihak terkait.
b)Media hubungan kerja organisasi.
c) Media akuntabilitas (Wujud tertulis pertanggungjawaban kepada pemberi amanah/mandat).
d)Media informasi dan keterbukaan.
e)Alat Perbaikan Kinerja
Manfaata. Meningkatkan
akuntabilitas.b. Umpan balik untuk
peningkatan kinerja instansi pemerintah.
c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tunggung jawab instansi.
d. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik.
e. Menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara baik
Yang perlu diungkapkan dalam LAKIP meliputi:
1. Indikator kinerja yang dipakai beserta penjelasannya
2. pengukuran kinerja instansi pemerintah
3. evaluasi kinerjaEvaluasi dapat
dilakukan melalui dua tahap:
1.Evaluasi kinerja kegiatan
2.Evaluasi kinerja sasaran
Ikhtisar eksekutif ringkasan secara keseluruhan dari isi laporan yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya
Pendahuluan (Bab I)
penjelasan tentang hal-hal yang umum, tentang instansi yang bersangkutan beserta uraian singkat tugas dan fungsi dari instansi yang besangkutan
Rencana stratejik (Bab II)
rencana stratejik dati instansi yang bersangukutan
Rencana kinerja (Bab III)
rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan, yang berisi tentang indikator kinerja sasaran, program kegiatan serta rencana capaiannya
FORMAT LAKIP
Akuntabilitas kinerja (Bab IV )
hasil dari pengukuran kinerja, kegiatan dan sasaran, evaluasi serta analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan & kendala-kendala yang dihadapi
Penutup tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan & strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang
lampiran-lampiran
penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar dan aspek pendukung
LAKIP dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada atasan masing-masing dalam waktu sebagai berikut:
Untuk tinggkat eseon I dan II Pusat dan Daerah selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Untuk tinggat daerah:1. KUA, MIM, MTsN menyampaikan ke
Kandepag paling lambat 2 minggu setelah tahun anggaran berakhir.
2. Kandepag dan MAN menyampaikan ke Kanwil paling lambat 3 minggu setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan akuntabilitas kinerja Biro dan Pusat Sekretaris Jenderal
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektur
Inspektur Jenderal
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat
Direktur Jenderal
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Balitbang dan Diklat, Puslitbang dan Pusdiklat
Kepala Balitbang dan Diklat
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal, Inpektorat Jenderal Direktorat Jenderal dan Balitbang dan Dilklat
Menteri Agama
Mekanisme penyampaian LAKIP
Tingkat Pusat
Laporan akuntabilitas kinerja KUA, MTsN dan MIN
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
Laporan akuntabilitas kinerja Departemen Agama Kabupaten/Kota dan MAN
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Laporan akuntabilitas kinerja Departemen Agama Provinsi
Sekretaris Jenderal
Laporan akuntabilitas kinerja Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan tembusan Kepala Sekretaris Jenderal
Laporan akuntabilitas kinerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal. Begitupun agama Hindu, dan Budha
Laporan akuntabilitas kinerja Balai Kepala Balitbang dan Diklat
Mekanisme penyampaian LAKIP
Tingkat Daerah
Terima
Kasih
KASUS1. Menurut kalian seberapa penting laporan
akuntabilitas pada suatu organisasi atau instansi pemerintah?
2. Menurut kalian masih perlukah sosialisasi penyusunan LAKIP dilakukan kembali?
3. Menurut kalian sudah efektif dan efisienkah LAKIP di instansi atau organisasi pemerintah di Indonesia pada masa kini?