[Type text]
LLLAAAPPPOOORRRAAANNN AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKIIINNNEEERRRJJJAAA IIINNNSSSTTTAAANNNSSSIII PPPEEEMMMEEERRRIIINNNTTTAAAHHH TAHUN ANGGARAN 2014
Kata Pengantar ::.
Daftar Isi ::.
Ikhtisar Eksekutif ::.
Pendahuluan ::.
Perencanaan dan Penetapan Kinerja ::.
Akuntabilitas Kinerja ::.
Penutup ::.
PPPEEENNNGGGAAADDDIIILLLAAANNN NNNEEEGGGEEERRRIII,,, NNNIIIAAAGGGAAA,,, HHHAAAMMM,,, PPPHHHIII,,, PPPEEERRRIIIKKKAAANNNAAANNN DDDAAANNN TTTIIIPPPIIIKKKOOORRR
MMMEEEDDDAAANNN Jl. Pengadilan No.8, Telp/Fax : (061) 4515847, P.O Box 1247
Medan 20112
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: KATA PENGANTAR ::. i
.:: KATA PENGANTAR ::.
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014,
tanggal 28 Nopember 2014 dan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014
dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri
Medan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja dari Pengadilan Tingkat Pertama
ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Masing-masing.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah
mengeluarkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2035 yang
merupakan penyempurnaan dari Pedoman Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan pada
Tahun 2008.
Dua Program baru yang ditambahkan dalam Reformasi Birokrasi antara lain adalah
penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua program
tersebut mulai di implementasikan oleh Mahkamah Agung dan tercakup dalam Cetak Biru
Pembaruan Peradilan 2010-2035.
Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang
diberikan, Pengadilan Negeri Medan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Negeri Medan Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dalam rangka
mewujudkan reformasi peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi
dan misi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.
Medan, Januari 2015
PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM, PHI, PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN
Ketua
SURYA PERDAMAIAN, SH NIP. 19590706.198512.1001
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: DAFTAR ISI ::. ii
.:: DAFTAR ISI ::.
Kata Pengantar ................................................................................................................. i
Daftar Isi .......................................................................................................................... ii
Ikhtisar Eksekutif.............................................................................................................. iii
BAB I Pendahuluan ...................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................. 2
1. Tugas ..................................................................................................... 2 2. Fungsi ................................................................................................ 3
C. Sistematika Penyajian .................................................................................. 4 BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja ................................................................ 5
A. Rencana Strategis 2010-2014 ...................................................................... 5 1. Visi dan Misi .......................................................................................... 5 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................ 5 3. Program dan Kegiatan ........................................................................... 6
B. Indikator Kinerja Utama .............................................................................. 9 C. Rencana Kinerja Tahunan 2016 ................................................................... 10 D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ................................................................. 12
BAB III Akuntabilitas Kinerja ...................................................................................... 14
A. Pengukuran Kinerja 2014 .......................................................................... 14 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...................................................................... 16 C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................... 26
BAB IV Penutup ......................................................................................................... 33
A. Keberhasilan ................................................................................................ 33 B. Hambatan/Masalah .................................................................................... 33 C. Pemecahan Masalah ................................................................................... 33
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::. iii
.:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 201 Mahkamah Agung,
merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang
Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2012 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28
Nopember 2014 dan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014
dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.
Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dan disinkronisasikan dengan
Rencana Strategis 2010-2014 pada Pengadilan Negeri Medan.
Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian
kinerja dari Pengadilan Negeri Medan adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus di
pengadilan tingkat pertama dan pemenuhan administrasi perkara yang dimohonkan Banding ke
Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Maka
penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan merupakan sasaran
strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari
realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi
oleh unsur kualitas pelayanan, SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan
dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan.
Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung serta
penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Penyusunan Laporan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::. iv
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang
dilaksanakan secara berkesinambungan.
Pengadilan Negeri Medan berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang
berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional
semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Medan selaku
institusi peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan komponen-komponen lainnya. Dengan berakhirnya
Tahun 2014, maka LAKIP Pengadilan Negeri Medan Tahun 2014, menyajikan informasi kinerja
dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP.
Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Medan disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap “pencapaian
kinerja“, (performance result) selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2014,
terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri
Medan. Dengan optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Medan diharapkan akan meningkatkan
kepercayaan publik dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::. 1
.:: BAB I - PENDAHULUAN ::.
A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk
manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.
Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun
anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk
menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai
dengan kebutuhan.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan
Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur
dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan
demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.
Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Medan merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab
untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,
menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::. 2
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri
Medan dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum
Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,
penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,
pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas
ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang bersih, adil dan
sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,
transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Medan merupakan
kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 Nopember 2014 dan surat
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari
2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan
sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008
tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun
2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden
Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari
Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja
Utama masing-masing.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Medan
merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Medan sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan (Voorj
post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus
perkara yang masuk di tingkat pertama.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::. 3
2. Fungsi
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Medan antara lain:
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam
tingkat pertama.
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada
pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis
yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/
Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan.
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan
umum/perlengakapan).
Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian
dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah
menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan,
administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
C. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan
Negeri Medan adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::. 4
BAB I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta
sistematika Penyajian.
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : dijelaskan mengenai rencana
strategis 2010-2014, serta disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran
strategis, program utama dan kegiatan pokok.
BAB III Akuntabilitas Kinerja : disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara
target dan reaslisasi kinerja), analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian
sasaran- sasaran organisasi dengan pengungkapan serta penyajian dari hasil-
hasil pengukuran kinerja) dan akuntabilitas keuangan.
BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan
kinerja Pengadilan Negeri Medan serta strategi pemecahan masalah.
Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun
mendatang.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 5
.:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::.
A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014
1. VISI DAN MISI
1.1 VISI
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan. Visi Pengadilan Negeri Medan
mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG
AGUNG”
1.2 MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi
Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan, adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan
pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta
dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan
transparan.
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi Pengadilan Negeri Medan.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/
Perikanan dan Tipikor Medan adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 6
2. Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan tidak diberatkan
tetapi dengan biaya ringan, cepat dan terjangkau.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/
Perikanan dan Tipikor Medan dapat memenuhi dan mewujudkan butir 1 dan 2 di
atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Negeri Medan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri/ Niaga/
PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan
sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Khusus
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Medan dalam pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, PHI dan
Tipikor.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, PHI
dan Tipikor.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 7
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia
yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di
lingkungan peradilan tingkat pertama.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 8
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.
Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Medan dan badan peradilan di bawahnya
memenuhi butir 1 dan 2 di atas
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
c. Persentase perkara yang diselesaikan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting plaat.
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
90 % 100 % 95 % 100 % 80 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
90 % 100 % 95 % 100 % 80 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
95 % 100 % 95 % 100 % 80 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengadilan Negeri Medan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dapat
dilihat sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara
Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)
Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)
Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen
Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 10
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan
Kepanitera/ Kesekretariatan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 11
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016
Pada Tahun 2013, Pengadilan Negeri Medan telah memiliki rencana kinerja tahun
2013 yang tergambar dalam tabel berikut :
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1
2
3
4
5
6
Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat.
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
7 % 100 % 85 % 100 % 80 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 12
D. Penetapan Kinerja Tahun 2015
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Medan,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013
Pengadilan Negeri Medan, sebagai berikut:
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2015
UNIT ORGANISASI : PENGADILAN NEGERI MEDAN
TAHUN ANGGARAN : 2015
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1
2
3
4
Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat.
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak
5 % 100 % 80 % 100 % 80 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 13
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
5
6
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
100 % 100 % 100 %
Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 32.822.140.000,-
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 14
.:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan tahun 2014 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja
sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat
pada tabel dibawah.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja
sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil
diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari 6 sasaran strategis yang diuraikan
dalam Penetapan Kinerja dan 16 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut
Pengadilan Negeri Medan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat
perbaikan di masa yang akan datang.
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya penyelesaian perkara.
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
95 % 1,46 % 1,54 %
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
100 % 100 % 100 %
c. Persentase perkara yang diselesaikan.
95 %
64,10 % 67,47 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
100 % 83 % 83 %
2 Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding 80 % 84,26 % 105,33 %
- Kasasi 95 % 120,48 % 126,83 %
- Peninjauan Kembali. 95 % 90,30 % 95,05% %
3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
100% 51,18 %
51,18 %
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
100 % 100 % 100 %
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat
100 % 100 % 100 %
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 15
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
waktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
100% 100% 100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
100% 100% 100%
4 Peningkatan aksesbilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
Peningkatan
penyelesaian perkara.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat.
100% 100% 100%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100% 18,73 % 18,73 %
5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
100% 32,25 % 32,25 %
6 Meningkatnya kualitas
pengawasan.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100% 100 % 100 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100 % 100 %
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 16
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang ditetapkan,
diuraikan sebagai berikut:
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu:
1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA
A. Persentase mediasi yang diselesaikan
Persentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang
dimediasi sebanyak 270 perkara perdata dan yang berhasil selesai melalui proses
mediasi sebanyak 4 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar
1,6 %.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase mediasi yang diselesaikan 95 % 1,46 % 1,54 %
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah
1,46% /90 % x 100 % = 1,54 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar
1,54 % dari target yang ditetapkan 90% tidak sesuai dengan yang diinginkan
dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para
pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima
keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai
tidak tercapai.
B. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa
perkara tahun 2013, sebanyak 4723 perkara dapat diselesaikan di tahun 2014
dimana sebanyak 1787 perkara merupakan sisa perkara 2013, sehingga prosentase
capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 17
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan
adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014
sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
C. Persentase perkara yang diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang
masuk, di tahun 2014 sebanyak 4.580 perkara yang masuk dan dapat diselesaikan
sebanyak 2936 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar
64,10 %.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase perkara yang diselesaikan
95%
64,10%
67,47 %
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan adalah
64,10/ 95 x 100% = 67,47 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar
67,47 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%.
D. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 4.580
perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah
sebesar 8747 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 83%
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
100%
83%
83%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 18
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan adalah 83 / 100 x 100% = 83%, sehingga pengukuran
capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 83% dari target yang ditetapkan sebesar
100%.
2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yaitu Perbandingan
Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
tahun 2014 dengan tahun 2013. Persentase penurunan upaya hukum Banding di
targetkan sebesar 80 %, Kasasi di targetkan sebesar 95%, dan Peninjauan Kembali di
targetkan sebesar 95 %, dari perkara yang putus di tahun 2014 sebanyak 2.941 perkara,
yang mengajukan upaya hukum banding sebesar 415 perkara, kasasi sebesar 318 Perkara
dan PK sebesar 48 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2014 untuk upaya hukum
banding adalah 84,26%, upaya hukum Kasasi adalah 120,48% dan upaya hukum
Peninjauan Kembali adalah 90,30%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai
berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase tidak mengajukan upaya
hukum Banding
80 %
84,26 %
105,33 %
2. Persentase tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi
95 %
120,48 %
126,83 %
3. Persentase tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali
95 %
90.30 %
95,05 %
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase tidak mengajukan upaya hukum
Banding adalah 84,26/80 x 100% = 105,33%, Kasasi adalah 120,48/95 x 100% = 126,83%,
dan Peninjauan Kembali adalah 90,30/95 x 100% = 95,05%, pengukuran capaian kinerja
pada tahun 2014 antara lain :
- Banding sebesar 105,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
- Kasasi sebesar 126,83 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%.
- Peninjauan Kembali sebesar 95,05 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 19
3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu
A. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang
diterima 1145 perkara dan yang disampaikan secara lengkap sebanyak 586 perkara,
sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 51,18%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase berkas yang diajukan
banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
100%
51,18%
51,18%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding,
kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 51,18 / 100 x 100% = 51,18%,
pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 51,18% dari target yang
ditetapkan 100%.
B. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.
Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis ditargetkan
100% dari jumlah perkara sebesar 4.568 perkara dan yang diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis sebanyak 4.568 perkara, sehingga prosentase capaian
tahun 2014 adalah sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase berkas yang diregister dan
telah didistribusikan ke Majelis
100%
100%
100%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 20
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian
kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
C. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat
dan para pihak.
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 4.568 perkara dan yang
penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
sebanyak 4.568 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar
100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah 100 / 100 x 100% = 100%,
pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang
ditetapkan 100%.
D. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.
Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% dari
jumlah perkara sebesar 3.405 perkara dan yang pelaksanaan penyitaan tepat waktu
dan tempat sebanyak 3.405 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah
sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase pelaksanaan penyitaan
tepat waktu dan tempat
100%
100%
100%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 21
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu
dan tempat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun
2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
E. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah
perkara sebesar 4.568 perkara dan ratio Majelis Hakim terhadap penyelesaian
perkara sebanyak 4.568 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah
sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun
2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
4. PENINGKATAN AKSEPBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO
JUSTICE) PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu
A. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.
Tidak ada perkara prodeo yang masuk pada tahun 2014.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase Perkara Prodeo Yang
Diselesaikan
100%
100%
100%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 22
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan
adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014
sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
B. Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat.
Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat ditargetkan
100% dari jumlah perkara sebesar 7 24 perkara dan persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting plaat sebanyak 724 perkara, sehingga prosentase
capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase Perkara Yang Dapat
Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara zetting plaat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian
kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
C. Persentase Amar Putusan Perkara (yang menarik perhatian masyarakat) Yang
Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Kerja Sejak Diputus.
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus di targetkan
sebesar 100 %, dari perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 4.568 perkara dan
diputus sebanyak 2.936 perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebesar 550 perkara sehingga prosentase capaian
tahun 2014 adalah sebesar 18,73 %.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 23
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara on line dalam
waktu maksimal 1 hari kerja sejak
diputus
100%
18,73%
18,73%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah 18,73 / 100 x 100% = 18,73%, pengukuran
capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 18,73% dari target yang ditetapkan 100%.
5. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase
permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100%, dari jumlah permohonan eksekusi sebanyak 62
berkas pada tahun 2014, tercatat sebanyak 20 permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti
sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 32,25%.
Pencapaian target indikator Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
100%
32,25%
32,25%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 3 2 ,25/100
x 100% = 32,25%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 32,25% dari
target yang ditetapkan 100%.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 24
6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100
%, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 16 pengaduan,
yang ditindaklanjuti sebanyak 16 pengaduan, sehingga prosentase capaian tahun
2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah
100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100%
dari target yang ditetapkan 100%.
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti di targetkan
sebesar 100 %, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 1
pengaduan, yang ditindaklanjuti sebanyak 1 pengaduan, sehingga prosentase capaian
tahun 2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 25
Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah
100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100%
dari target yang ditetapkan 100%.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana
kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang
dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum yang hanya meliputi Belanja Barang
Jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah
sebesar Rp. 31.032.950.000,- (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah). Sementara jumlah anggaran DIPA (03) seluruhnya sesuai tertera pada
Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1,175,447,000,- (Satu Miliar Seratus Tujuh
Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanpa adanya Revisi.
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Medan tahun Anggaran 2014 rincian
pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan
DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:
1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya
Mahkamah Agung
No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %
1 BELANJA PEGAWAI Rp 29,306,042,000 Rp 29,306,042,000 Rp 25,198,867,327 85.99%
2 BELANJA BARANG Rp 1,726,908,000 Rp 1,726,908,000 Rp 1,557,107,283 90.17%
JUMLAH Rp 31,032,950,000 Rp 31,032,950,000 Rp 26,755,974,610 86.22%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 26
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan, dan lembur.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan
Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp 29,306,042,000,- (Dua Puluh Sembilan
Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) .
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 yang telah direvisi,
anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp
25,198,867,327,- (Dua Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan
Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh
Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 85,99 % (Delapan Puluh Lima
Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen).
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar
Rp.4,107,174,673,- (Empat Miliar Seratus Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh
Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Total sisa anggaran dari
pagu belanja pegawai sebesar 14,01 % (Empat Belas Koma Nol Satu Persen)
dari total pagu yang tersedia.
2. Belanja Barang
Rp-
Rp5,000,000,000
Rp10,000,000,000
Rp15,000,000,000
Rp20,000,000,000
Rp25,000,000,000
Rp30,000,000,000
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG
PAGU AWAL
PAGU REVISI
REALISASI
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 27
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis
pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang
dilakukan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan, sedangkan penilaian
terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas
dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).
Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak
mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan
Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 1,726,908,000,- (Satu Miliar Tujuh
Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah).
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang
yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 1,557,107,283,- (Satu Miliar Lima
Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh
Tiga Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 90,17% (Sembilan Puluh
Koma Tujuh Belas Persen).
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.
169,800,717,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tujuh
Ratus Tujuh Belas Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja
pegawai sebesar 9,83% (Sembilan Koma Delapan Puluh Tiga Persen) dari
total pagu yang tersedia. Sisa pagu tersebut disebabkan karena tidak
terserapnya anggaran Langganan Listrik dan Telepon.
2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %
1 Belanja Barang Rp 241,117,000 Rp 241,117,000 Rp 209,391,535 86.84%
2 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Rp 455,130,000 Rp 455,130,000 Rp 443,196,000 97.38%
3 Belanja Perjalanan Biasa Rp 436,000,000 Rp 436,000,000 Rp 400,384,550 91.83%
4 Belanja Jasa Profesi Rp 43,200,000 Rp 43,200,000 Rp 30,600,000 70.83%
JUMLAH Rp 1,175,447,000 Rp 1,175,447,000 Rp 1,083,572,085 92,18%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 28
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang
kegiatan operasional persidangan peradilan, penyelesaian administrasi perkara (yang
sederhana dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding, penyampaian berkas
perkara kasasi, pk, dan grasi yang lengkap dan tepat waktu, pemanfaatan fungsi zetting
plaatz / sidang di tempat, pelaksanaan posbankum dan penyelesaian perkara tindak
pidana korupsi.
1. Belanja Barang
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan
Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 241,117,000,- (Dua Ratus Empat Puluh
Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang
yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 209,391,535,- (Dua Ratus Sembilan
Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
dengan prosentase capaian sebesar 86,84 % (Delapan Puluh Enam Koma Delapan
Puluh Empat Persen).
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
450000000
500000000
BelanjaBarang
BelanjaBarang NonOperasional
Lainnya
BelanjaPerjalanan
Biasa
Belanja JasaProfesi
PAGU AWAL
PAGU REVISI
REALISASI
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 29
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi tercatat total sisa pagu belanja bahan sebesar Rp. 31,725,465,- (Tiga
Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima
Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 13,16 % (Tiga
Belas Koma Enam Belas Persen) dari total pagu yang tersedia.
2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan
Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 455,130,000,- (Empat Ratus Lima Puluh
Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang
yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 443,196,000,- (Empat Ratus Empat
Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan prosentase
capaian sebesar 97,38 % (sembilan Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Delapan
Persen).
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 11,934,000,-
(Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Total sisa
anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 2,62 % (Nol Koma Nol Empat
Persen) dari total pagu yang tersedia.
3. Belanja Perjalanan Biasa
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan
Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 436,000,000,- (Empat Ratus Tiga Puluh
Enam Juta Rupiah).
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang
yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 400,338,550,- (Empat Ratus Tiga Ratus
Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan prosentase
capaian sebesar 91,83 % (Sembilan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Tiga Persen).
d. Sisa Anggaran Pelaksanaan.
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 35,615,450,- (Tiga
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 30
Puluh Lima Juta Enam ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 8,17 % (Delapan Koma
Tujuh Belas Persen) dari total pagu yang tersedia.
4. Belanja Jasa Profesi
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan
Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 43,200,000,- (Empat Puluh Tiga Juta
Dua Ratus Ribu Rupiah).
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang
yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 30,600,000,- (Tiga Puluh Juta Enam
Ratus Ribu Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 70,83 % (Tujuh Puluh
Koma Delapan Puluh Tiga Persen).
e. Sisa Anggaran Pelaksanaan.
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 12,600,000,- (Dua
Belas Juta Enam ratus Ribu Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai
sebesar 29,17 % (Dua Puluh Sembilan Koma Tujuh Belas Persen) dari total pagu
yang tersedia.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB IV – PENUTUP ::. 31
.:: BAB IV – PENUTUP ::.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Medan Tahun 2014 ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2014 dan sebagai tindak lanjut
dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri
Medan Tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh
tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang
semakin tinggi.
A. KEBERHASILAN
Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :
1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai;
3. Bertambahnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional peradilan.
B. HAMBATAN/MASALAH
Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:
1. Adanya faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di lapangan (terutama pada
saat pelaksanaan eksekusi);
2. Kurangnya jumlah pegawai sehingga terjadi penumpukan pekerjaan;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai.
C. PEMECAHAN MASALAH
Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :
1. Pada saat pelaksanaan eksekusi dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan;
2. Mengusulkan/meminta penambahan jumlah pegawai;
3. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui RKA-KL tahun 2016 dan 2017.