OLEH: YETI SUMIYATI, S.H.,M.H.
OLEH:YETI SUMIYATI, S.H.,M.H.
UNDANG-UNDANG
HUKUM TERTULIS YANG DIBUAT OLEH PEJABAT BERWENANG DAN
MENGIKAT SECARA UMUM
MENURUT PAUL LABAND DAN T.J. BUYS UNDANG-UNDANG DIKELOMPOKKAN MENJADI:
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL (UU DAM)PENGERTIAN: SETIAP KEPUTUSAN
PEMERINTAH YANG DIBUAT SECARA TEGAS DAN ISINYA MENGIKAT (SEMUA PERATURAN TERSEBUT MEMINTA PENTAATAN DARI MASYARAKAT)
UU DAM MENINJAU UNDANG-UNDANG DALAM SUDUT KEKUATAN MENGIKATNYA (UMUM: KARENA TIDAK MENUNJUK NAMA PERATURAN TERTENTU)
AGAR SUATU ATURAN TERTULIS MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MAKA HARUS MAMANUHI SYARAT:
AN ORDNUNG: ADANYA PENETAPAN DENGAN TEGAS
RECHTSSATZ: ADANYA KAIDAH HUKUM BERUPA: PERINTAH, LARANGAN, DAN KEBOLEHAN
PENGUMUMAN: DIUMUMKAN DI LEMBARAN NEGARA
PRESIDEN RIMENIMBANG:MENGINGAT:MEMUTUSKAN: MENETAPKAN UU NO 19
TAHUN 2003 TENTANG BUMNPASAL 1 RECHTSSATZPASAL 2
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMALSETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH
YANG MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN ATAU KARENA CARA TERJADINYA YAITU KERJASAMA ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
BENTUKNYA KHUSUS YAITU UU
DIBERLAKUKAN APABILA DITEMUKAN BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SALING
BERTENTANGAN
ASAS PERUNDANG-UNDANGANUNDANG-UNDANG HANYA BERLAKU
UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANGLEX POSTERIORI DEROGAT LEGI
ANTERIORILEX SPECIALI DEROGAT LEGI
GENERALILEX SUPERIORI DEROGAT LEGI
IMFERIORIUU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGATSETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANGUU TIDAK BOLEH RETROAKTIFUU TIDAK BOLEH BERLAKU SURUTDASAR HUKUM: PASAL 1 AYAT (1) KUHPASASNYA: NULLUM DELICTUM NULLA
POENA PRAEVIA SINE LEGE POENALI (ASAS LEGALITAS)
UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANGARTI ASAS LEGALITAS: TIDAK ADA SUATU
PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM KECUALI ATAS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH ADA SEBELUM PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN
MUNCUL PERSOALAN TENTANG PERMASALAHAN HAM
TERDAPAT PENGECUALIAN:PASAL 1 AYAT (2) KUHP. INTINYA
APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK HAL YANG SAMA MAKA BERLAKU UU YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI TERDAKWA.
ARTINYA: UU DAPAT BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG TELAH LALU/SURUT APABILA KETENTUAN YANG BARU LEBIH MENGUNTUNGKAN TERDAKWA
LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORIPERATURAN ATAU HUKUM YANG
SESUDAHNYA ATAU LEBIH BARU AKAN MENGESAMPINGKAN UU ATAU HUKUM YANG LEBIH LAMA ATAU SEBELUMNYA.
APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR HAL YANG SAMA MAKA KETENTUAN YANG BARU YANG DIPERGUNAKAN
LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI ATAU LEGI SPECIALI PERGENERALUM NON DEREGATUR
KETENTUAN KHUSUS MENGESAMPINGKAN KETENTUAN UMUM ATAU KETENTUAN KHUSUS DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN UMUM TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN ATAU DIKALAHKAN
CONTOH PASAL 1458 KUHPERDATA DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1961
LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI IMFERIORI
KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI DERAJATNYA MENGESAMPINGKAN KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH DERAJATNYA
BERKAITAN DENGAN STUFENBAU DES RECHT DARI HANS KELSEN
UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGATAPABILA ADA PERATURAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI MAKA HAKIM TIDAK BERHAK MENCABUT PERATURAN TERSEBUT TAPI HANYA BOLEH MENYATAKAN BAHWA PERATURAN TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT
HAL INI BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN DARI PEMBENTUK UU TSB
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UUDIKENAL JUGA DENGAN FIKSI HUKUM
ATAU RECHT FICTIESETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
MESKIPUN ORANG TSB BELUM PERNAH MEMBACA UU
AKAN TETAPI UU TERSEBUT TERLEBIH DAHULU HARUS MEMENUHI PERSYARATAN: AN ORDNUNG, RECHSSATZ, DAN PENGUMUMAN
TERIMA KASIH