LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
83
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
Akuntabilitas Kinerja dalam LKj Provinsi Lampung tidak terlepas dari
rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari
RPJMD, Renstra SKPD, RKPD ataupun RKT dan Perjanjian Kinerja Pemerintah
Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi
Lampung sebagaimana fungsi actuating, dari berbagai piranti perencanaan yang
sudah dibuat tersebut, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban
pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen
pendukungnya.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur,
terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.
Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan
sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana ketiga komponentersebut
dilaksanakan selaras dan sinergi dengan berbagai piranti perencanaan yang telah
dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja (atau sebelum
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 disebut dengan Pengukuran PencapaianSasaran untuk
mengukur sasaran).
Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan caramembandingkan
target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap).
Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan
datang (performance improvement).
Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiapinstansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi sertapengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukurankinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah).
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
84
Dalam memberikan klasifikasi penilaiantingkat capaian kinerja setiap
sasaran berpedoman pada Permendagri No. 54 tahun 2010 dengan
menggunakan skala penilaian terhadap kinerja pemerintahdibagi 4 (empat)
kategori dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2015
No. Interval Nilai
Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Kode
1. 91 Sangat Tinggi
2. 76 90 Tinggi
3. 66 75 Sedang
4. 51 65 Rendah
5. 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan
untuk mengukur kinerja Pemda Lampung untuk tahun 2015. Pencapaian IKU
Gubernur tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2015
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir
RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap
2019 Target Realisasi
% Realisasi
1 Pertumbuhan Ekonomi
5,08 6,00-6,35 5,13 85,50 7,00-7,50 73,29
2 Indeks Gini 0,35 0,33 0.33 100 0,32 93,93
3 PDRB atas dasar harga berlaku
231.008.426 245.330.948 253.162.538,30 103,19 318.996.629
79,36
4 PDRB atas dasar harga konstan
189.809.458,54
201.577.645 199.525.419,80 98,98 262.203.722 76,10
5 PDRB per kapita (berlaku)
28,78 30,63 31,19 101,83 39,45 79,06
6 Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan
3,39 3,69 3,66 99,18 4,48 81,69
7 Nilai Tukar Petani (NTP)
104,38 103,53 103,17 99,65 104,84 98,41
8 Nilai Tukar 111,7 113,72 105,86 93,09 114,29 92,62
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
85
Nelayan (NTN) 9 Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Konsumsi
83,4 84,1 84,1 100 86,20 97,56
10 Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
4,51 7,48 7,48 100 7,46 100,27
11 Laju pertumbuhan sektor perdagangan
5,98 2 1,98 99,00 5,24 37,79
12 Pertumbuhan ekspor
-9,49 6 17,4 290,00 6,70 259,70
13 Jumlah koperasi aktif
2.903 2.945 2.760 93,72 3.250 84,92
14 Jumlah UMKM 375.425 375.425 382.425 101,82 414.398 92,28
15 Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku
5,66
9,94 7,24
72,83 14,56 49,73
16 Jumlah wisatawan nusantara
4.327.188 4.759.950 5.530.803 116,19 7.155.495 77,29
17 Jumlah wisatawan mancanegara
95.528 105.081 114.907 109,35 153.914 74,66
18 Pertumbuhan PAD 2,20 2,64 2,55 94,81 14,87 17,15
19 Kemantapan jalan provinsi
65,05 65,00 67,02 103,11 85,00 78,85
20 Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang
Sesuai Sesuai Sesuai 99,10 Sesuai 99,10
21 Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara
65 65 100 85 76,47
22 Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun
12 12 100 20 60
23 Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Masyarakat
68,82 68,82 100 100 68,82
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
86
Terhadap Air Minum Layak
24 Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh
2,11 2,11 100 0 -
25 Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan Sehat
50,71 50,71 100 100 50,71
26 Tingkat Rumah Layak Huni
40 39,75 99,38 60 66,25
27 Laju pertumbuhan sektor pertambangan
2,06 4,20 203,88 2,50 168
28 Rasio elektrifikasi rumah tangga
78 74,16 80,46 108,50 83,47 96,39
29 Angka melek huruf
95,60 96 99,88 104,04
98 101,92
30 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
111,85 111,9 110,17 98,45 112,08 98,30
31 APK SMP/MTS/Paket B
95,66 96,05 98,52 102,57 97,62 100,92
32 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
98,20 95,56 92,92 97,24 95,75 97,04
33 APM SMP/MTs/ Paket B
78,40 75,50 72,24 95,68 77,10 93,70
34 Angka rata-rata lama sekolah
7,48 7,50 7,50 100 7,70 97,40
35 Angka Kelulusan 99,91 100 100 100 100 100
36 Angka melanjutkan SMP - SMA
70,24 80 72,06 90,01 100 72,06
37 Angka melanjutkan SMA - PT
55 55 100 75,00 73,33
38 APK SMA/SMK/MA/ Paket C
64,35 70 66,06 94,37 78 84,70
39 APM SMA/SMK/ MA/Paket C
62 50,15 80,89 70 71,64
40 Angka harapan hidup
69,66 69,75 70 100,36 72 97,22
41 Angka Kematian Bayi (AKB) per
5,94 32 4,88 184,75 24 179,67
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
87
1000 lahir hidup 42 Angka Kematian
Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
81 341 95,46 172,01 309 169,11
43 Prevalensi Balita Kurang Gizi
18,8 18,44 15,64 117,90 17,00 169,11
44 Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate)
91 99 99 100 154 64,29
45 Angka Kesakitan Positif Malaria (API)
0,40 0,35 0,43 77,14 0,10 (-)230,00
46 Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
0,04 0,49 0,01 198,58 0,49 198,58
47 Angka Kesakitan DBD
16,82 50 38,51 122,98 46 116,28
48 Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara
4.747 1.576 1.576 100 3.267 48,24
49 Peningkatan jumlah pengunjung museum
137.987 137.987 100 225.000 61,33
50 Jumlah sanggar kesenian
903 494 54,70 960 51,46
51 Persentase penduduk miskin
14,28 13,53 14,35 93,93 11,10 70,72
52 Indeks kedalaman kemiskinan
2,23 2,095 2,36 87,39 1,40 31,43
53 Indeks keparahan kemiskinan
0,51 0,47 0,60 72,34 0,34 23,53
54 Jumlah PMKS yang ditangani
5.409 8.677 8.595 99,05 8.220 104,56
55 Rasio ketergantungan
64,32 52,55 49,57 105,67 46,75 93,97
56 Tingkat partisipasi angkatan kerja
66,99 65,75 65,60 100,23 66,46 101,29
57 Tingkat pengangguran terbuka
4,79 5,29 5,42 92,24 4,17 70,02
58 Penempatan 11 55 55 100 125 44,00
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
88
transmigrasi ke luar Lampung
59 Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
- 3 3 100 6 50
60 Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender
- 3,6 5,45 151,3 36,4 10
61 Perempuan keluarga miskin pedesaan
25 kelom pok
450 450 100 130 29,41
62 Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung
1 1 1 100 3 33,3
63 Penanganan kasus perempuan dan anak
22 75 95 126,7 200 47,5
64 Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
2 8 8 100 5 40
65 Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan
20 35 20 57,14 35 57,14
66 Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
1:291 1 : 293 99,31 1:303 96,69
67 Jumlah Rumusan Kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif
- 9 9 100 40 22,5
68 Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi
- 4 5 125 15 33,3
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
89
Roadmap Sida 69 Kelas status mutu
sungai utama dan waduk besar
D D D 100 B
70 Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER
70 100 70 70 140 50
71 Tingkat pencemaran air
15 45 45 100 25 20
72 Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
66.705 84.014 86.364 102,80 175.770 18,03
73 Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
32 dan 80
10 dan 40 11 dan 66 110 dan 165
10 dan 30
110 dan 220
74 Penyelesaian Kasus Tanah
11 6 6 100 6 100
75 Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung
CC CC CC 100 BB 33,33
76 Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Tinggi Tinggi Tinggi 100 Tinggi 100
77 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
WTP WTP WTP 100 WTP 100
78 Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan
100 50 50 100 90 55,55
79 Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan
100 50 50 100 10 (300)
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
90
80 Konsistensi antar dokumen perencanaan
100 100 100 100 100 100
81 Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)
6,23 6,23 100 7,00 89,00
82 Akreditasi kelembagaan Badan Diklat
- B B 100 A 50
83 Indeks demokrasi 63,13 71,88 71,62 99,63 73,50 97,44
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Catatan:
Untuk indikator ke-66, 75, 76, 77 dan 83 merupakan capaian kinerja tahun 2014,
karena realisasi kinerja tahun 2015 baru bisa dilihat pada triwulan 3 dan 4 tahun 2016.
Dari 83 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama
(IKU)Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2015, 56 indikator menunjukkan
capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan
urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras
seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.
Untuk sejumlah target IKU Provinsi Lampung yang tingkat pencapaiannya belum
mencapai 100% pada tahun 2015, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih
keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang
mempengaruhi. Sedangkan, 27 indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki
capaian 54,70% sampai dengan 99,65%.
Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 73 indikator menunjukkan capaian sangat
tinggi, 5 indikator menunjukkan capaian yang tinggi, 3 indikator dengan capaian
sedang dan hanya 2 indikator yang capaiannya masih rendah.
Sementara apabila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara
rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran dapat dilihat pada tabel 3.3
sebagai berikut:
Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Gubernur Tahun 2015 Per Triwulan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Tahunan Triwulan Target Realisasi Persentase
1
Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung
Pertumbuhan Ekonomi
Persen 6,00-6,35
Triwulan I 6,00-6,35 4,91 81,83
Triwulan II 6,00-6,35 5,06 84,33
Triwulan III 6,00-6,35 5,22 87,00
Triwulan IV 6,00-6,35 5,33 88,83
Indeks Gini Koefisien 0,33
Triwulan I 0,33 0,38 115,15
Triwulan II 0,33 - 115,15
Triwulan III 0,33 0,26 78,78
Triwulan IV 0,33 - 78,78
PDRB atas dasar harga Juta Rp 245.330. 948 Triwulan I 264.111.510 60.785.879,90 23,02
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
91
berlaku Triwulan II 264.111.510 63.690.462,30 24,11
Triwulan III 264.111.510 66.902.442,90 25,33
Triwulan IV 264.111.510 61.783.753,10 23,39
PDRB atas dasar harga konstan
Juta Rp 201.577. 645
Triwulan I 244.917.027 48.609.466,90 19,85
Triwulan II 244.917.027 50.644.354,30 20,68
Triwulan III 244.917.027 52.327.007,00 21,37
Triwulan IV 244.917.027 47.944.591,70 19,58
PDRB per kapita (berlaku)
Juta Rp 30,63
Triwulan I 30,63 7,49 24,45
Triwulan II 30,63 7,85 25,63
Triwulan III 30,63 8,24 26,90
Triwulan IV 30,63 7,61 24,84
Laju pertumbuhan sektor pertanian,
kehutanan, perikanan Persen 3,69
Triwulan I 3,69 1,76 47,70
Triwulan II 3,69 7,96 215,72
Triwulan III 3,69 3,20 86,73
Triwulan IV 3,69 1,23 33,33
Nilai Tukar Petani (NTP)
Indeks Harga
125,64
Triwulan I 125,64 102,90 81,90
Triwulan II 125,64 102,00 81,18
Triwulan III 125,64 103,77 82,59
Triwulan IV 125,64 103,99 82,77
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Indeks Harga
113,72
Triwulan I 113,72 106,81 93,92
Triwulan II 113,72 106,40 93,56
Triwulan III 113,72 106,03 93,24
Triwulan IV 113,72 104,21 91,64
2 Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energy dan keamanan pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Konsumsi Persen 84,1
Triwulan I 83,40 83,40 100
Triwulan II 83,40 83,40 100
Triwulan III 83,40 83,40 100
Triwulan IV 84,10 84,10 100
3 Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Laju pertumbuhan sektor industri
pengolahan Persen 7,48
Triwulan I 7,48 6,75 90,24
Triwulan II 7,48 7,77 103,87
Triwulan III 7,48 8,34 111,48
Triwulan IV 7,48 7,00 93,58
4 Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi
Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Persen 2
Triwulan I 2 5,32 266,00
Triwulan II 2 (1,19) (59,50)
Triwulan III 2 0,23 11,50
Triwulan IV 2 3,94 197,00
Pertumbuhan ekspor Persen 6
Triwulan I 6 2,96 49,33
Triwulan II 6 2,61 43,50
Triwulan III 6 0,83 13,83
Triwulan IV 6 (0,14) 2,33
5 Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah Jumlah koperasi aktif Unit 2.945
Triwulan I 736 500 67,93
Triwulan II 736 690 93,75
Triwulan III 736 760 103,26
Triwulan IV 737 810 109,90
Jumlah UMKM UMKM 375.425
Triwulan I 375.425 93.580 99,70
Triwulan II 375.425 93.792 99,93
Triwulan III 375.425 97.243 103,61
Triwulan IV 375.425 97.632 104,02
Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah
Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas
dasar harga berlaku Persen 9,94
Triwulan I 9,94 5,87 59,05
6 Triwulan II 9,94 6,41 64,48
Triwulan III 9,94 8,23 82,79
Triwulan IV 9,94 8,30 83,50
7 Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah
Jumlah wisatawan nusantara
4.759.950
Triwulan I 889.635 1.033.707 116,19
Triwulan II 1.152.384 1.339.007 116,19
Triwulan III 1.341.830 1.559.133 116,19
Triwulan IV 1.376.102 1.598.955 116,19
Jumlah wisatawan mancanegara
Orang 105.081
Triwulan I 24.694 27.003 109,35
Triwulan II 26.459 28.934 109,35
Triwulan III 25.587 27.980 109,35
Triwulan IV 28.340 30.990 109,35
8 Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD Persen 2,64
Triwulan I 25 19,15 76,60
Triwulan II 50 44,13 88,26
Triwulan III 75 71,09 94,79
Triwulan IV 100 95,15 95,15
9 Tersediannya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan system transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
Kemantapan jalan provinsi
Persen 65,00
Triwulan I 65,00 65,05 100,08
Triwulan II 65,00 55,26 85,02
Triwulan III 65,00 55,26 85,02
Triwulan IV 65,00 67,02 103,11
10
Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan
Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi
Lampung dengan penataan ruang
Sesuai
Triwulan I 16 0
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
92
kabupaten/ kota
Triwulan II 44 0
Triwulan III 72 17,17 23,84
Triwulan IV 100 99,10 99,10
11 Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industry dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan
pelengkap Persen 65
Triwulan I 22,32 5,56 24,91
Triwulan II 51,92 5,56 10,71
Triwulan III 81,32 38,21 46,99
Triwulan IV 100 100 100
Pembangunan embung dan
bangunan penampungan air
lainnya
Persen 12
Triwulan I 11,90 0 0
Triwulan II 47,14 0 0
Triwulan III 73,57 32,85 44,65
Triwulan IV 100 100 100
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum
Layak
Persen 68,82
Triwulan I 11,36 0 0
12 Triwulan II 45,15 0 0
Triwulan III 72,58 20 27,56
Triwulan IV 100 100 100
Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh
Persen 2,11
Triwulan I 16,67 0 0
Triwulan II 50 0 0
Triwulan III 75 23,38 31,17
Triwulan IV 100 100 100
Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses
Terhadap Lingkungan Sehat
Persen 50,71
Triwulan I 15,42 0 0
Triwulan II 45 0 0
Triwulan III 72,50 19,05 26,28
Triwulan IV 100 100 100
Tingkat Rumah Layak Huni
Persen 40
Triwulan I 13,75 0 0
Triwulan II 50,83 5,21 10,25
Triwulan III 75,42 31,07 41,19
Triwulan IV 100 99,38 99,38
13 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energy dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
Laju pertumbuhan sektor pertambangan
Persen 2,06
Triwulan I 2,06 2,87 139,32
Triwulan II 2,06 8,08 392,23
Triwulan III 2,06 6,32 306,79
Triwulan IV 2,06 (0,16) (7,76)
Rasio elektrifikasi rumah tangga
Persen 74,16
Triwulan I 74,16 80,46 108,50
Triwulan II 74,16 80,46 108,50
Triwulan III 74,16 80,46 108,50
Triwulan IV 74,16 80,46 108,50
14 Meningkatnya angka melek huruf
Angka melek huruf
Persen 96
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 96 99,88 104,04
15 Tuntasnya wajib belajar 9 tahun Angka Partisipasi
Kasar (APK) SD/MI/Paket A
Persen 111,9
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 111,90 110,17 98,45
APK SMP/MTS/ Paket
B
Persen 96,05
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 96,05 98,52 102,57
Angka Partisipasi
Murni (APM) SD/MI/Paket A
Persen 95,56
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 95,56 92,92 97,24
APM SMP/MTs/ Paket B
Persen 75,50
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 75,50 72,24 95,68
Angka rata-rata lama sekolah
Persen 7,50
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 7,50 7,50 100
Angka Kelulusan Persen 100
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 100 100 100
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 0 0 0
Angka melanjutkan SMP – SMA
Persen 80
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 80 72,06 90,01
Triwulan IV 0 0 0
Angka melanjutkan SMA - PT
Persen 55
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 55 55 100
Triwulan IV 0 0 0
16
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi APK SMA/SMK/MA/
Paket C Persen 70
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 70 66,06 94,37
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
93
APM SMA/SMK/ MA/Paket C
Persen 62
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 62 50,15 80,89
17 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Angka harapan hidup Tahun 69,75
Triwulan I 69,75 70 100,36
Triwulan II 69,75 70 100,36
Triwulan III 69,75 70 100,36
Triwulan IV 69,75 70 100,36
Angka Kematian Bayi (AKB)
Per 1.000 Lahir Hidup
32
Triwulan I 32 4,88 106,25
Triwulan II 32 4,88 106,25
Triwulan III 32 4,88 106,25
Triwulan IV 32 4,88 106,25
Angka Kematian Ibu (AKI)
Per 100.000
Kelahiran Hidup
341
Triwulan I 341 103,36 169,69
Triwulan II 341 103,36 169,69
Triwulan III 341 103,36 169,69
Triwulan IV 341 103,36 169,69
Prevalensi Balita Kurang Gizi
Persen 18,44
Triwulan I 18,44 15,64 115,18
Triwulan II 18,44 15,64 115,18
Triwulan III 18,44 15,64 115,18
Triwulan IV 18,44 15,64 115,18
Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/ Case
Notification Rate)
Per 100.000
Penduduk 99
Triwulan I 99 99 100
Triwulan II 99 99 100
Triwulan III 99 99 100
Triwulan IV 99 99 100
Angka Kesakitan Positif Malaria (API)
Per 100.000
Penduduk 0,35
Triwulan I 0,35 0,43 77,14
Triwulan II 0,35 0,43 77,14
Triwulan III 0,35 0,43 77,14
Triwulan IV 0,35 0,43 77,14
Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia
> dari 15 tahun Persen 0,49
Triwulan I 0,49 0,01 197,96
Triwulan II 0,49 0,01 197,96
Triwulan III 0,49 0,01 197,96
Triwulan IV 0,49 0,01 197,96
Angka Kesakitan DBD Per
100.000 Penduduk
50
Triwulan I 50 38,51 122,98
Triwulan II 50 38,51 122,98
Triwulan III 50 38,51 122,98
Triwulan IV 50 38,51 122,98
18 Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai
budaya yang diperlihara
1.576
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 1.576 1.576 100
Peningkatan jumlah pengunjung museum
Persen 137.987
Triwulan I 32.101 32.101 100
Triwulan II 55.932 55.932 100
Triwulan III 13.859 13.859 100
Triwulan IV 36.095 36.095 100
Jumlah sanggar kesenian
Sanggar 903
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 0 0 0
Triwulan III 0 0 0
Triwulan IV 903 494 54,71
19 Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
Persentase penduduk miskin
Persen 14,35
Triwulan I - -
Triwulan II - -
Triwulan III - -
Triwulan IV 14,35 14,35 93,93
Indeks kedalaman kemiskinan
Persen 2,095
Triwulan I - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV 2,095 2,357 87,49
Indeks keparahan kemiskinan
Persen 0,47
Triwulan I - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV 0,47 0,603 71,70
Jumlah PMKS yang ditangani
Jiwa 8.677
Triwulan I - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III 8.677 8.595 99,05
Triwulan IV 8.677 8.595 99,05
20 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja Rasio ketergantungan Persen 52,55
Triwulan I - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV 52,55 71,97 63,04
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Persen 65,75
Triwulan I - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV 65,75 60,65 92,24
Tingkat pengangguran terbuka
Persen 5,29
Triwulan I - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV 5,29 5,42 97,54
21 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi
Penempatan transmigrasi ke luar
Lampung KK 55
Triwulan I - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV 55 55 100
Fasilitas yang dibangun di kawasan
Lembaga Ekonomi
3
Triwulan I - - -
Triwulan II - - -
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
94
KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan
ekonomi baru
Triwulan III - - -
Triwulan IV 3 3 100
22 Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan gender
Jumlah SKPD Provinsi yang
mengimplementasikan anggaran responsif
gender
Persen 13,6
Triwulan I 13,6 5,45 151,3
Triwulan II 13,6 5,45 151,3
Triwulan III 13,6 5,45 151,3
Triwulan IV 13,6 5,45 151,3
Perempuan keluarga miskin pedesaan
Orang 450
Triwulan I 450 450 100
Triwulan II 450 450 100
Triwulan III 450 450 100
Triwulan IV 450 450 100
23 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi
Lampung Kab/Kota 1
Triwulan I 1 1 100
Triwulan II 1 1 100
Triwulan III 1 1 100
Triwulan IV 1 1 100
Penanganan kasus perempuan dan anak
Kasus 75
Triwulan I - -
Triwulan II - -
Triwulan III - -
Triwulan IV 75 95 126,7
24 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
Peringkat pekan olahraga prestasi
nasional Peringkat 8
Triwulan I - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV 8 8 100
Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader
kewirausahaan Kelompok 35
Triwulan I 35 20 57,14
Triwulan II 35 - -
Triwulan III 35 - -
Triwulan IV 35 - -
25 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama Rasio tempat
peribadatan per jumlah penduduk
Tempat Ibadah : Orang
1:291
Triwulan I 1:291 1:293 100
Triwulan II 1:291 1:293 100
Triwulan III 1:291 1:293 100
Triwulan IV 1:291 1:293 100
26
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis riset, IPTEK dan Inovasi
Jumlah rumusan kebijakan (policy
paper) pembangunan daerah yang aplikatif
Policy paper
9
Triwulan I 0 0 0
Triwulan II 2 2 100
Triwulan III 3 3 100
Triwulan IV 4 4 100
Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Lampung yang telah melakukan
sinkronisasi dan koordinasi Roadmap
Sida
Kab/Kota 4
Triwulan I 1 1 100
Triwulan II 1 2 200
Triwulan III 1 1 100
Triwulan IV 1 1 100
27 Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA.
Kelas status mutu sungai utama dan
waduk besar Status D
Triwulan I 30 20 66,67
Triwulan II 30 25 83,33
Triwulan III 40 55 138
Triwulan IV 0 0 0
Jumlah perusahaan
yang menjadi peserta PROFER
Perusahaan
100
Triwulan I 10 10 100
Triwulan II 30 30 100
Triwulan III 50 50 100
Triwulan IV 10 10 100
28 Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Menurunnya tingkat pencemaran air
Titik pantau
45
Triwulan I 15 15 100
Triwulan II 15 15 100
Triwulan III 15 15 100
Triwulan IV 0 0 0
29 Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis.
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk
mangrove Hektar 84.014
Triwulan I -
Triwulan II -
Triwulan III -
Triwulan IV 84.014 86,364 102,80
30
Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat
Jumlah Raperda dan Pergub yang
dihasilkan
Raperda dan
Pergub 10 dan 40
Triwulan I 0 & 10 0 & 20 100 & 200
Triwulan II 0 & 10 0 & 17 100 & 170
Triwulan III 2 & 10 2 & 13 100 & 130
Triwulan IV 8 & 10 9 & 16 180 & 160
Penyelesaian Kasus Tanah
Kasus/ Tahun
6
Triwulan I 6 0 0
Triwulan II 6 1 16,67
Triwulan III 6 4 66,67
Triwulan IV 6 6 100,00
31 Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung
Nilai CC
Triwulan I CC 0 200
Triwulan II CC 0 200
Triwulan III CC CC 100
Triwulan IV CC CC 100
Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Status Tinggi
Triwulan I Tinggi 0 200
Triwulan II Tinggi 0 200
Triwulan III Tinggi Tinggi 100
Triwulan IV Tinggi Tinggi 100
32 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini WTP
Triwulan I WTP 0 200
Triwulan II WTP WTP 100
Triwulan III WTP WTP 100
Triwulan IV WTP WTP 100
33 Terwujudnya Persentse Hasil APIP Persen 50 Triwulan I 50 50 100
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
95
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
yang Terselesaikan Triwulan II 50 50 100
Triwulan III 50 50 100
Triwulan IV 50 50 100
Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan
Persen 50
Triwulan I 50 50 100
Triwulan II 50 50 100
Triwulan III 50 50 100
Triwulan IV 50 50 100
34 Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
Konsistensi antar dokumen perencanaan
Persen 100
Triwulan I 100 100 100
Triwulan II 100 100 100
Triwulan III 100 100 100
Triwulan IV 100 100 100
Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)
Indeks 6,23
Triwulan I 6,23 6,23 100
Triwulan II 6,23 6,23 100
Triwulan III 6,23 6,23 100
Triwulan IV 6,23 6,23 100
Akreditasi kelembagaan Badan Diklat
Kategori B
Triwulan I B - 100
Triwulan II B - 100
Triwulan III B - 100
Triwulan IV B B 100
35 Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.
Indeks demokrasi Skala 71,88 Triwulan I -
Triwulan II -
Triwulan III 71,88 71,62 99,63
Triwulan IV 71,88 71,62 99,63
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Beberapa IKU yang diuraikan di atas, penetapan target dan pengukuran
realisasi triwulan dilakukan dengan menggunakan proxy indicator karena
karakter indicator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator.
Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan proxy indicator
adalah sebagaiberikut:
1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana
pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi
pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti IKU yang
pertama.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran
secara periodik oleh lembaga di luar SKPD di lingkungan Provinsi Lampung,
yang biasanya dilakukan sekali atau dua kali dalam setahun. Indikator yang
masuk dalam kategori ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, PDRB
atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan, PDRB per kapita
(berlaku), Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, Nilai
Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Laju pertumbuhan sektor
industri pengolahan, Laju pertumbuhan sektor perdagangan, Pertumbuhan
ekspor, Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku, Laju
pertumbuhan sektor pertambangan, Angka Melek Huruf, Angka Harapan
Hidup, Jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks
Keparahan Kemiskinan, Rasio Ketergantungan, Tingkat partisipasi angkatan
kerja, Tingkat pengangguran terbuka, Rasio tempat peribadatan per jumlah
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
96
penduduk, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Hasil
Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Opini
Pemeriksaan BPK, Indeks kepuasan masyarakat dan Indeks demokrasi.
Proxy indicator yang dipakai adalah pencapaian indikator yang menjadi
penyumbang IKU. Pencapaian kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan target
kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, ditunjukkan tabel
3.4 berikut ini. Tabel 3.4 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2015
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
2015 2016
Target Capaian Realisasi Target
(RPJMD) PK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan Pertumbuhan dan kontribu si terhadap PDRB Provinsi Lampung
Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,00-6,35 5,13 85,50 6,35-6,50 6,35-6,50
Indeks Gini Koefisien 0,33 0,33 100 0,33 0,33
PDRB atas dasar harga berlaku
Juta Rp 245.330.948 253.162.538,30 103,19 261.081.194 261.081.194
PDRB atas dasar harga konstan
Juta Rp 201.577.645 199.525.419,80 98,98 241.539.088 241.539.088
PDRB per kapita (berlaku) Juta Rp 30,63 31,19 101,83 32,82 32,82
Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan
Persen 3,69 3,66 99,18 4,16 4,16
Nilai Tukar Petani (NTP) Indeks Harga
103,53 103,17 99,65 103,84 103,84
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Indeks Harga
113,72 105,86 93,09 113,86 113,86
2 Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Persen 84,1 84,1 100 86,2 86,2
3 Mening katnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
Persen 7,48 7,48 100 7,44 7,44
4 Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi
Laju pertumbuhan sektor perdagangan Persen 2 1,98 99,00 4,40 4,40
Pertumbuhan ekspor
Persen 6 17,4 290,00 6,25 6,25
5 Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
Jumlah koperasi aktif Unit 2.945 2.760 93,72 3.018 3.016
Jumlah UMKM UMKM 375.425 382.247 101,82 384.810 384.810
6 Peningkatan kontribu si pena naman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah
Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku
Persen 9,94 7,24 72,83 10,94 10,94
7 Berkem-bangnya kontribu-si
Jumlah wisatawan nusantara
Orang 4.759.950 5.530.803 116,19 5.235.945 5.235.945
Jumlah wisatawan Orang 105.081 114.907 109,35 115.639 115.639
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
97
pariwi-sata pada perekonomian daerah
mancanegara
8
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD
Persen 2,64
2,55
94,81
3,23
3,23
9 Tersedianya infra-struktur/ prasarana dan sarana transpor-tasi yang handal, terintegrasi dengan system transpor-tasi nasional untuk mendu-kung pergera-kan orang dan barang
Kemantapan jalan provinsi
Persen 65,00 67,02 103,11 70,00 70,00
10 Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai Arah Pemanfaatan Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang
Sesuai Sesuai 99,10 Sesuai Sesuai
11 Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkuali-tas untuk memenuhi kebutu-han rumah tangga (domes-tik), pertanian (irigasi), industry dan untuk berbagai keperlu-an lain-nya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara
Persen 65 65 100 70 70
Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun
Persen 12 12 100 14 14
12 Mening-katkan akses masyara-kat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (menca-kup persampa-han, air bersih, air limbah)
Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak
Persen 68,82 68,82 100 74,34 74,34
Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh
Persen 2,11 2,11 100 1,93 1,93
Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat
Persen 50,71 50,71 100 62,86 62,86
Tingkat Rumah Layak Huni
Persen 40 39,75 99,38 45 45
13 Mening- katnya cakupan pelaya-nan dan kualitas infra-struktur energy dan ketenaga-listrikan di Provinsi Lampung dari 72% menjadi 78% di akhir tahun 2019
Laju pertumbuhan sektor pertambangan
Persen 2,06 4,20 203,88 2,16 2,16
Rasio elektrifikasi rumah tangga
Persen 74,16 80,46 108,50 76,38 76,38
14 Mening-katnya angka melek huruf
Angka melek huruf Persen 96,00 99,88 104,04 96,50 96,50
15 Tuntas-nya wajib belajar 9 tahun
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
Persen 111,9 110,17 98,45 111,94 111,94
APK SMP/MTS/ Paket B Persen 96,05 95,66 99,59 96,45 96,45
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Persen 95,56 92,92 97,24 95,61 95,61
APM SMP/MTs/ Paket B Persen 75,50 72,24 95,68 75,90 75,90
Angka rata-rata lama Persen 7,50 7,20 96,00 7,55 7,55
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
98
sekolah
Angka Kelulusan Persen 100 100 100 100 100
Angka melanjutkan SMP - PT
Persen 80 79,23 99,04 85,00 85,00
Angka melanjutkan SMA - PT
Persen 55 72.06 131,02 60,00 60,00
16
Meningkatnya tingkat pendidi-kan masyara-kat ke jenjang mene-ngah dan tinggi
APK SMA/SMK/MA/ Paket C Persen 70 66,06 102,20 72 72
APM SMA/SMK/ MA/Paket C
Persen 62 50,15 103,72 64 64
17 Mening-katnya akses dan mutu pelaya-nan keseha-tan terutama untuk keseha-tan ibu dan anak
Angka harapan hidup Tahun 69,75 70 100,36 69,85 69,85
Angka Kematian Bayi (AKB)
Per 1.000 Lahir Hidup
32 4,88 184,75 30 30
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000
Kelahiran Hidup
341 95,46 172,01 333 333
Prevalensi Balita Kurang Gizi
Persen 18,44 15,64 115,18 18,08 18,08
Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/ Case Notification Rate)
Per 100.000
Penduduk 99 99 100 109 109
Angka Kesakitan Positif Malaria (API)
Per 100.000 Pddk
0,35 0,43 77,14 0,30 0,30
Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
Persen 0,49 0,01 198,58 0,49 0,49
Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Pddk
50 38,51 122,98 49 49
18 Terinter-nalisa sinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara
1.576 1.576 100 1.891 1.891
Peningkatan jumlah pengunjung museum
137.987 137.987 100 150.000 150.000
Jumlah sanggar kesenian Sanggar 903 494 52,52 916 915
19 Mening-katnya pelaya-nan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
Persentase penduduk miskin
Persen 13,53 14,35 93,93 12,93 70,72
Indeks kedalaman kemiskinan
Persen 2,095 2,36 87,61 1,90 1,90
Indeks keparahan kemiskinan
Persen 0,47 0,38 119,14 0,44 0,44
Jumlah PMKS yang ditangani
Jiwa 8.677 8.595 99,05 10.062 10.062
20 Mening-katnya kualitas dan perlindu-ngan terhadap tenaga kerja
Rasio ketergantungan Persen 52,55 71,97 63,04 46,51 46,51
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Persen 65,75 60,65 92,24 65,91 65,91
Tingkat pengangguran terbuka
Persen 5,29 5,42 97,54 5,01 5,01
21 Mening-katnya kesejahteraan masyara-kat transmi-grasi dan berkem-bang nya kawasan transmi-grasi
Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
KK 55 55 100 100 100
Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
Lembaga Ekonomi
3 3 100 3 3
22 Mening-katnya indeks pemba-ngunan dan kesetara-an gender
Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender
Persen 3,6 14,5
Perempuan keluarga miskin pedesaan
Orang 450 320
Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung
Kab/ Kota 1 0
Penanganan kasus perempuan dan anak
Kasus 75 100
23 Mening-katnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidu-pan masyara-kat.
Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
Peringkat 8 8 100 - -
Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan
Kelom pok
35 20 57,14 20 20
24 Mening-katnya kualitas kehidu-pan beraga-ma
Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
Tempat Ibadah : Orang
1:291 1:293 100,68 1:294 1:294
25 Meningkatnya penyelenggaraan
Jumlah kajian kebijakan pemerintah daerah berbasis Riset dan Iptek
Policy Paper
9 9 199 18 18
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
99
pemerintahan daerah yng efisien dn efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi
yang dimanfaatkan
Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida
Kab/Kota 4 5 125 7 7
26 Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusa-kan lingkungan, serta perlindu-ngan dan konservasi SDA.
Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar
Status D D 100 C C
Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER
Perusa haan
100 70 70 110 110
27 Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi peruba-han iklim
Menurunnya tingkat pencemaran air
Persen 45 45 100 40 40
28 Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dan aspek ekono-mis dan ekologis.
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
Hektar 84.014 86.364 102,80 106.953 106.953
29 Tercipta-nya keadilan, kepastian dan keman-faatan hukum di masyara-kat
Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
Raper da dan
Pergub 10 dan 40 11 dan 66
110 dan 165
10 dan 35 10 dan 35
Penyelesaian Kasus Tanah Kasus/ Tahun
6 6 100 6 6
30 Mening-katnya kinerja pemerin-tahan ditandai dengan mening-katnya keper-cayaan publik melalui pelaya-nan prima
Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung
Nilai CC CC 100 CC CC
Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Tinggi Tinggi Tinggi 100 Tinggi Tinggi
31 Mening-katnya kapasitas dan akunta-bilitas kinerja pelaya-nan publik
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini WTP WTP 100 WTP WTP
32 Terwu-judnya pemerin-tahan yang bersih dan bebas KKN
Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan
Persen 50 50 100 60 60
Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan
Persen 50 50 100 40 40
33 Mening-katnya kinerja pelaya-nan publik yang memuas-kan masyara-kat dan kualitas pelaya-nan yang merata
Konsistensi antar dokumen perencanaan
Persen 100 100 100 100 100
Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)
Skala 6,23 6,23 100 6,40 6,40
Akreditasi kelembagaan Badan Diklat
B B 100 B B
34 Mening-katnya kualitas kehidu-pan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebeba-san, persama-an, keadilan dalam kerangka suprema-si hukum.
Indeks demokrasi Skala 71,88 71,62 99,63 72,00 72,00
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
100
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang
menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam
subbab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran
strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu
dalam analisis ini.
1. Sasaran Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi
Lampung
Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran peningkatan
pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung
didukung 8 (delapan) indikator sebagaimana tabel 3.5 berikut :
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan pertumbuhan dan
kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir
RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap
2019 Target Realisasi
% Realisasi
1 Pertumbuhan Ekonomi
5,08 6,00-6,35 5,13 85,50 7,00-7,50 73,29
2 Indeks Gini 0,35 0,33 0,33 100 0,32 96,87
3 PDRB atas dasar harga berlaku
231.008.426 245.330.948 253.162.538,30 103,19 318.996.629 79,36
4 PDRB atas dasar harga konstan
189.809.458,54 201.577.645 199.525.419,80 98,98 262.203.722 76,10
5 PDRB per kapita (berlaku)
28,78 30,63 31,19 101,83 39,45 79,06
6 Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan
3,39 3,69 3,66 99,18 4,48 26,56
7 Nilai Tukar Petani (NTP)
103,16 103,53 103,17 99,65 104,84 98,41
8 Nilai Tukar Nelayan (NTN)
111,7 113,72 105,86 93,09 114,29 92,62
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2015 cukup menggembirakan
meskipun terjadi perlambatan ekonomi global dan nasional. Ekonomi Lampung
tahun 2015 tumbuh 5,13 persen menguat dibanding tahun 2014 sebesar 5,08
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
101
persen dan diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar
4,73% dan secara spasial berada pada posisi ke empat(4) di Sumatera setelah
Kepualauan Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu.
Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi se Sumatera Tahun 2015
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha
Transportasi dan Pergudangan serta Informasi dan Komunikasi sebesar 11,67
persen dan 10,84 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 17,40 persen, diikuti oleh
pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 13,06 persen dan pengeluaran
konsumsi lembaga non profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar
7,05 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga,
seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan terkendalinya inflasi.
Investasi juga tumbuh moderat, meskipun ekspor luar negeri Lampung
mengalami penurunan dan impor juga mengalami kontraksi. Penurunan
ekspor disebabkan oleh perlambatan ekonomi Negara-negara tujuan ekspor.
Perekonomian Lampung tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.
253.162.538,30 Juta dan PDRB perkapita mencapai 31,19 juta.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
102
Ekonomi Lampung triwulan IV tahun 2015 bila dibandingkan triwulan IV
tahun 2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,33 persen menguat bila dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4, 69 persen.
Ekonomi Lampung triwulan IV tahun 2015 mengalami kontraksi 8,38
persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal
ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan yang mengalami kontraksi 28,81 persen. Dari sisi pengeluaran
disebabkan oleh penurunan ekspor luar negeri dan pengeluaran konsumsi
rumah tangga. Laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan
tahun 2015 sebesar 3,66 persen meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar
3.39 persen.
Grafik 3.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Nasional
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016.
Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan
adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin
mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin
mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata.
Penurunan indeks gini yang berhasil dicapai tahun 2015 mencapai 100%
dari target 0,33 atau memiliki capaian sangat tinggi. Dibandingkan dengan target
akhir RPJMD, capaian ini mencapai 97,87% dari target indeks gini sebesar 0,32.
6,49 6,26
5,73
5,06 4,79
6,19 5,82
5,27
4,66
6,43 6,53
5,97
5,08 5,13
0
1
2
3
4
5
6
7
2011 2012 2013 2014 2015
Nasional
Sumatera
Lampung
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
103
Apabila dilihat dari sisi disparitas pendapatan penduduk di Provinsi
Lampung dilihat dari angka Indeks Gini Rasio, ketimpangan pendapatan semakin
rendah dari 0,36 pada tahun 2013 menjadi 0,33 pada tahun 2014. Hal ini
menunjukkan bahwa angka kesenjangan pendapatan semakin mengecil
(pendapatan masyarakat semakin merata).
Grafik 3.3
Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2016.
Capaian nilai tukar petani (NTP) tahun 2015 sebesar 99,65% dari yang
ditargetkan sebesar 103,53 mampu terealisasi sebesar 103,17. Hal ini
menunjukkan bahwa capaian kinerja masuk kategori sangat tinggi dan mampu
menyumbang sebesar 98,41% pada capaian target RPJMD 2019.
NTP merupakan indikator outcome penting untuk menilai keberhasilan
pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Dalam
rangka mewujudkan target peningkatan produksi 1 juta ton GKG pada tahun
2016, maka pada tahun 2015 telah dilakukan :
a. Gerakan pengembangan pengelolaan tanaman terpadu (GP-PTT) seluas 1.000
Ha
b. Bantuan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) sebanyak 8 unit.
c. Bantuan alat dan mesin pertanian berupa transplanter 10 unit, pengadaan
pompa air 40 unit, pengadaan pompa air 10 unit; kemudian Perluasan lahan
sawah 2.100 Ha dan perkuatan kelembagaan petani dan akses pasar.
Selain itu pula untuk mewujudkan swasembada daging, melalui program
inseminasi buatan (IB) bagi 30.000 akseptor dan pelarangan pemotongan betina
produktif serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan dalam rangka
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
104
pencanangan bebas rabies di Pulau Pisang dan Tabuhan. Perkembangan angka
NTP di Provinsi Lampung tahun 2011 – 2015 disajikan pada Grafik 3.4 di bawah.
Grafik 3.4 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2011-2015
Sumber : BPS Lampung, Maret 2015
Pada grafik di atas terlihat bahwa nilai NTP di Provinsi Lampung
cenderung meningkat selama 4 tahun terakhir. Peningkatan nilai NTP tersebut
sangat menggembirakan, karena hal itu mencerminkan bahwa kemajuan
pembangunan pertanian di Provinsi Lampung berdampak langsung terhadap
peningkatan daya beli atau daya tawar petani.
2. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Per Kapita Masyarakat Untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan
Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran terpenuhinya
kebutuhan pangan per kapita masyarkat untuk memenuhi kecukupan energi dan
keamanan pangan didukung oleh indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Konsumsi sebagaimana tabel 3.6 berikut : Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Per
Kapita Masyarakat Untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir
RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap
2019 Target Realisasi
% Realisasi
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsums
83,4 84,1 84,1 100 86,2 97,56
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
0
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015
121,48 125,41 124,53 131,96
103,17
NTP
NTP
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
105
Untuk tahun 2015, capaian kinerja skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Konsumsi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi (100%). Capaian ini juga
menyumbang sebanyak 97,56 % dari target pada akhir RPJMD (2019). Pada
tahun 2015, skor PPH meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu skor
PPH pada tahun 2015 sebesar 84,1, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 83,4.
Peningkatan ini lebih diakibatkan oleh peningkatan konsumsi hewani.
PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas
proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk
memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan
pertimbangan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi budaya dan
agama. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan
(dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH,
konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang. Pangan yang dikonsumsi
secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi
kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok :
padi padian, umbi umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji
berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, dll. Skor PPH di nilai
dengan angka 100.
Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi
konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut
jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator
mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk
merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun tahun mendatang.
Pola Pangan masyarakat Provinsi Lampung masih di dominasi oleh
beras/padi-padian, sementara konsumsi umbi-umbian masih dibawah
standar, untuk itu perlu ditingkatka kampanye peningkatan pengolahan
makanan yang berbahan pangan dari umbu-umbian. Konsumsi pangan yang
berasal dari hewani juga masih kurang, masih bisa ditingkatkan mengingat
Provinsi Lampung merupakan penghasil ikan dan daging yang cukup besar.
Untuk itu gerakan makan ikan atau daging dan telur perlu ditingkatkan,
namun yang lebih penting lagi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,
karena harga produk hewani cukup mahal. Maka perlu dipertimbangan di
kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di kembangkan ternak ayam
atau ternak ikan.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
106
Tabel 3.7 Perbandingan Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya
Kebutuhan Pangan Per Kapita Masyarakat Untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan Tahun 2012 - 2015
Indikator Kinerja
Tahun
2012 2013 2014 2015
Tar get
Realisasi
% Tar get
Realisasi
% Target
Realisasi
% Target
Realisasi
%
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi
89,8
86,5
96,33
91,5
84,3
92,13
93,3
83,4
89,39
84,1
84,1*)
100*)
Keterangan *) Angka sementara Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, Tahun 2015
Dari tabel 3.7 di atas, dapat dilihat bahwa skor PPH konsumsi dari
tahun 2012 sampai dengan 2015 menunjukkan trend menurun. Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan pada tahun 2012 di targetkan 89,8
dan teralisasi 86,5 atau 96,33%, dan pada tahun 2013 ditargetkan 91,5 dan
terealisasi 84,3 atau 92,13%, tahun 2014 ditargetkan 93,3 dan terealisasi 83,4
atau 89,39% dan pada tahun 2015 ditargetkan 84,1 dan terealisasi 84,1 (angka
sementara) atau 100%.
Grafik 3.5 Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2015
Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, 2016
81
82
83
84
85
86
87
2012 2013 2014 2015
86,5
84,3
83,4
84,1
Skor PPH
Skor PPH
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
107
Permasalahan :
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi dan
ketahanan pangan di Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah :
1. Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan
pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat
disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan
sehingga kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan
masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya
konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan
buah;
2. Distribusi pangan yang tidak merata, sarana dan prasaran kurang
memadai serta terjadinya bencana alam.
3. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan
pangan dan kelompok rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana
dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh
lapangan.
4. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-
hasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan
konsumen pangan khususnya pada saat panen raya, pada musim paceklik
dan hari-hari besar disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan
peraturan untuk menjamin system pemasaran yang adil dan
bertanggungjawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras dan lunak untuk
mendukung transparansi informasi pangan dan terbatasnya kemampuan
teknis petugas dan pelaku pemasaran.
5. Konsumsi beras per kapita masih tinggi, hal ini dikarenakan harga pangan
pokok bersumberdaya pangan lokal sebagai pengganti beras harganya
masih relatif lebih tinggi daripada harga beras, selain itu juga adanya
anggapan yang salah dimasyarakat yaitu belum makan kalau belum
makan nasi serta masih terbatasnya dukungan sosialisasi, promosi dalam
penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media
6. Keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha
dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal.
Solusi
Dalam upaya tindak lanjut pemecahan masalah/hambatan yang dihadapi
dalam peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat di provinsi
Lampung dilakukan beberapa hal, yaitu :
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
108
1. Peningkatan pengetahuan kelompok wanita tentang pentingnya
pemanfaatan pekarangan untuk tambahan gizi keluarga dan untuk
meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam pemanfaatan pekarangan
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi telah melaksanakan kegiatan
optimalisasi pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL), agar kegiatan ini berjalan secara berkelanjutan maka peranan
pendamping sangat penting, maka selalu dilakukan pelatihan dan
pembinaan ke pendamping kelompok.
2. Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran
serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasilitasi prasarana
umum distribusi, serta pengaturan agar proses distribusi pangan
terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga
peran masyarakat baik bersifat individu skala kecil, usaha
kelompok/koperasi hingga perusahaan besar dalam pengembangan
usaha distribusi di bidang jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan
dan penyimpanan perlu terus ditingkatkan.
3. Koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan,
penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan system
distribusi melalui peningkatan pemantauan dan analisa harga pangan
serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta
peningkatan akses pangan.
4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan
keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola
konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam
diversifikasi konsumsi pangan.
5. Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan
bisnis pangan lokal dan makanan tradisional, serta mendorong peran
aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis
pangan lokal (MP3L).
6. Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanganan mutu dan keamanan pangan baik dari segi aturan maupun sarana pendukung seperti pembangunan sarana dan prasarana untuk laboratorium.
3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri
Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Lampung
Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran
meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
109
terhadap PDRB Provinsi Lampung didukung 1 (satu) indikator sebagaimana
tabel 3.8 berikut :
Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Lampung
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir
RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap
2019 Target Realisasi
% Realisasi
1 Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
4,51 7,48 7,48 100 7,46 100,26
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Pencapaian target kinerja yang menunjukkan capaian sebanyak 100%
diatas menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi. Capaian laju
pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2015 ini lebih baik dari tahun
2014 sebesar 4,51. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100,26% dari
target kinerja pada akhir RPJMD.
Kegiatan industri pengolahan di Lampung secara umum juga
menunjukkan peningkatan produksi. Sepanjang tahun 2010-2015 lapangan
usaha industri pengolahan tumbuh 6,63 persen rata-rata per tahunnya.
Kegiatan industri di Lampung keseluruhannya merupakan pengolahan
komoditi non migas, sedangkan minyak dan gas bumi yang ada baru sebatas
kegiatan eksplorasi sumber daya alam. Menurut jenis industri, produksi
kertas/barang dari kertas/percetakan tahun 2014 mengalami pertumbuhan
tertinggi 12,17 persen. Selain itu produk lain yang juga tumbuh signifikan
adalah industri barang galian bukan logam, industri alat angkutan, industri
mesin dan perlengkapannya, industri batu bara dan pengilangan minyak,
industri logam dasar, serta industri tekstil dan pakaian jadi yang diperkirakan
tumbuh di atas 5 persen.
4. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Provinsi
Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran
meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB Provinsi Lampung didukung 2 (dua) indikator sebagaimana tabel 3.9
berikut :
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
110
Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Provinsi
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir
RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap
2019 Target Realisasi
% Realisasi
1 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan
0,71 2 1,98 99,00 5,24 37,79
2 Pertumbuhan Ekspor
- 6 17,40 290,00 6,70 259,70
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan
bahwa capaian kinerja untuk indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan
sangat tinggi, karena mencapai 99,00% dari target yang dirumuskan.
Pencapaian ini juga telah mencapai 37,79 % dari rencana target kinerja pada
akhir RPJMD pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,24 persen.
Di Tahun 2015 ini Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Menunjukan
Surplus sebesar US$ 14.566.254,6 dengan Nilai Ekspor US$ 131.989.309,1dan
Nilai Impor US$ 117.423.054,5.
Sedangkan, pertumbuhan ekspor Provinsi Lampung Tahun 2015
mencapai 290% dari yang ditargetkan sebesar 6 persen. Jumlah Ekspor di
Provinsi Lampung sampai dengan Desember 2015 sebanyak US$
131.989.309,1 dengan Volume Ekspor sebanyak 458.475.709,1 Ton.
Perkembangan Ekspor jangka waktu 2 tahun terakhir (2014 – 2015) secara
komulatif mengalami penurunan sebesar US$1.945.758.171,32 atau sebesar
93,65 %.
Grafik 3.6 Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015 (Juta$)
Catatan : Angka Sementara
Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, 2016.
Berdasarkan Komoditi unggulan sampai dengan akhir tahun 2015
sebesar US $ 131.989.309,1 dengan Volume Ekspor sebanyak 458.475.709,1
Ton. Penyumbang Ekspor terbesar Provinsi Lampung dari Komoditi utama
2011 2012 2013 2014 2015
Nilai Ekspor 3440,440 7277,800 2576,400 2077,750 131,989
3440,440
7277,800
2576,400 2077,750
131,989 -
2000,000
4000,000
6000,000
8000,000
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
111
yaitu Minyak Sawit dengan nilai sebesar US $ 504.939.030 dengan Volume
ekspor sebesar 854.987,8 ton.
Komoditi utama Provinsi Lampung dari hasil Tambang yaitu Batubara
merupakan penyumbang ekspor terbesar kedua dengan nilai sebesar US $
311.584.763 dengan volume ekspor sebesar 5.017.585 ton.
Tabel 3.10 Ekspor Berdasarkan Komoditi Utama Provinsi Lampung Tahun 2015
NO
KOMODITI
VOLUME (TON)
NILAI (US $)
% TOTAL
1 Kopi Robusta 258.844,1 462.807.395 15,78 2 Batu Bara 5.017.585 311.584.763 10,62 3 Udang Beku 13.012,5 107.402.224 3,66 4 Minyak sawit/CPO 854.987,8 504.939.030 17,22 5 Minyak RBD Stearin 423.200 265.804.338 9,06 6 Lada Hitam 25.260,1 232.804.800 7,94 7 Nanas Kaleng 124.687,3 137.475.583 4,69 8 Minyak Kelapa 368.350 255.746.511 8,72 9 Pulp 279.684,2 153.621.476 5,24
10 Komoditi Lainnya 1.107.287,5
2.781.267.709 94,83
Jumlah 8.472.898,5 2.932.858.493 100,00
Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, 2016
Berdasarkan Negara tujuan, ekspor terbesar provinsi Lampung Tahun
2014 yaitu Negara United States Of America dengan nilai ekpor sebesar US $
261.462.339,42 merupakan penyumbang ekspor terbesar sebesar 12,58 %
dari total ekspor Provinsi Lampung. India merupakan negara tujuan ekspor
terbesar kedua dengan nilai ekspor US $ 188.096.424,32 juta atau 9,05% dari
total ekspor Lampung tahun 2014. Negara Tujuan Ekspor terbesar Provinsi
Lampung lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;
Tabel 3.11 Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2015
NO NEGARA TUJUAN VOLUME (TON) NILAI (US.$) TOTAL
%
1 Amerika Serikat 50.820,17 261.462.339,42 8,91
2 India 333.965,5 233.763.498 7,97
3 Jepang 1.301.027,9 207.356.216,6 7,07
4 Cina,RR 309.689,7 244.583.796,7 8,34
5 Spanyol 238.104,3 154.709.340,2 5,28
6 Belanda 400.970,4 162.594.138,4 5,54
7 Malaysia 117.209,7 105.637.930,5 3,60
8 Italia 325.711,3 237.555.489,4 8,10
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
112
9 Taiwan 3.481.867,3 223.819.172,1 7,63
10 Jerman 42.298,3 78.961.476,1 2,69
11 Negara Lainnya 1.871.234 1.022.415.095,38 34,86
Total 8.472.898,5 2.932.858.498,8 100,00
Catatan : Data per September 2015 (Data Sementara) Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, 2016
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a). Permintan masyarakat terhadap komoditi kebutuhan bahan pokok, barang
penting dan barang strategis lainya pada hari besar nasional cenderung
melonjak sehingga menyebabkan kenaikan harga
b). Masih rendahnya daya saing komoditi eksport daerah
2) Solusi
a) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan para distributor untuk menjaga ketersediaan barang pada hari besar nasional sehingga gejolak harga dapat terkendali.
b) Perlu terus dilakukan upaya peningkatan mutu produk ekspor daerah, diversifikasi komoditi ekspor dan perluasan pasar ekspor.
1. Sasaran Meningkatnya Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Perekonomian Daerah
Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran
meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
didukung 2 (dua) indikator sebagaimana tabel 3.12 berikut :
Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Koperasi Dan
UMKM Dalam Perekonomian Daerah
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir
RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap
2019 Target Realisasi
% Realisasi
1 Jumlah koperasi aktif
2.903 2.945 2.760 93,72 3.250 84,92
2 Jumlah UMKM 375.425 375.425 382.247 101,82 414.398 92,28
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Capaian kinerja sasaran meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam
perekonomian daerah dari 2 (dua) indikator menunjukkan capaian kinerja
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
113
sangat tinggi. Pada indikator jumlah koperasi aktif menunjukkan hasil yang
sangat tinggi dengan capaian 93,72% dan menyumbang 84,92% pada capaian
akhir RPJMD. Begitu pula dengan indikator jumlah UMKM memperlihatkan
hasil capaian sangat tinggi diatas 100% yaitu sebesar 101,82% dan telah
menyumbang 92,28 persen pada pencapaian target akhir RPJMD.
Jumlah Koperasi per 31 Desember 2015 sebanyak 5.095 Unit Koperasi.
Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 382 unit Koperasi dari
jumlah koperasi per Desember 2014 sebanyak 4.713 unit. Jumlah anggota
koperasi sebanyak 902.706 orang anggota. Pertumbuhan Koperasi sebagai
pertanda antusias masyarakat masih tinggi untuk mengembangkan usaha
melalui Koperasi. Ini terlihat pula dimana dari 5.095 koperasi tersebut, 2.760
(54,17%) koperasi merupakan koperasi aktif dan 2.335 (45,82%) koperasi
adalah koperasi tidak aktif.
Grafik 3.7 Perkembangan Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2011 -2015
Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Lampung, 2016
Jumlah UMKM Formal di Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun
2015 sebanyak 382.247 unit. Jumlah tersebut secara umum terdiri dari ;
a. Usaha Mikro
b. Usaha Kecil
c. Usaha Menengah
Jumlah UMKM Formal di Provinsi Lampung pada tahun 2015
berdasarkan data terakhir sejumlah 382.247 UMKM. Jumlah ini mengalami
peningkatan baik jumlah usaha Mikro, Kecil dan menengah sebanyak 6.822
unit dari data tahun 2014 yang berjumlah 375.425 UMKM. Perkembangan
jumlah usah mikro, kecil dan menengah Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2015,
dapat dilihat dari data tabel 3.13 dan grafik 3.8 berikut;
2011 2012 2013 2014 2015
Aktif 2482,0 2740,0 2885,0 2903,0 2760,0
Tdk Aktif 1310,0 1738,0 1787,0 1810,0 2335,0
JUMLAH 3792,0 4478,0 4672,0 4713,0 5095,0
- 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0
Jlj K
op
era
si
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
114
Tabel 3.13 Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2012-2015
No. Jumlah UMKM 2012 2013 2014 2015
1. Usaha Mikro 227.044 276.692 276.692 280.103
2. Usaha Kecil 64.856 78.827 78.827 79.964
3. Usaha Menengah 15.840 19.906 19.906 22.180
JUMLAH 307.740 375.425 375.425 382.247
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2015
Grafik 3.8 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
Tahun 2012 – 2015
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2015
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
a. Masih rendahnya kemampuan dan akses modal usaha baik Koperasi dan
UMKM, yang pada akhirnya pada kecilnya volume produksi.
b. Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi
merupakan kendala utama dalam pengembangan Koperasi.
c. Realisasi Keuangan di Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD
Perkuatan Permodalan hanya terealisasi 74,90 % , tapi fisiknya 100%
dikarenakan Status BLUD adalah bertahap sehingga hak pengelolaannya
75% dari anggaran yang diusulkan dan 25% masuk pendapatan daerah.
Solusi
Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka
mewujudkan sasaran “Lampung sebagai Provinsi Koperasi pada tahun 2017,
maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut
antara lain sebagai berikut :
,0
50000,0
100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
2012 2013 2014 2015
227044,0
276692,0 276692,0 280103,0
64856,0 78827,0 78827,0 79964,0
1584,0 19906,0 19906,0 22180
Usaha Mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
115
1. Melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagan Koperasi
(revitalisasi kelembagaan Koperasi) sebagaimana dicanangkan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Melaksanakan sosialisasi UU Nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian dan Peraturan Perkoperasian kepada stake holders baik di
Provinsi maupun Kab/Kota
3. Untuk mendukung standarisasi peningkatan mutu pengetahuan
perkoperasian, perlu dilaksanakan Diklat bagi Pembina Koperasi dan
UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
4. Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan permodalan
dengan bunga rendah, bantuan sertifikasi tanah yang dapat dijadikan
agunan untuk mendapatkan modal , dan perlunya sosialisasi.
5. Melakukan Penyuluhan Perkoperasian untuk meningkatkan kesadaran
anggota dan masyarakat tentang pentingnya berkoperasi
6. Mengupayakan untuk mendapatkan status penuh BLUD
2. Sasaran Peningkatan Kontribusi Penanaman Modal (Investasi) Terhadap
Perekonomian Daerah
Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran
meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
didukung indikator sebagaimana tabel 3.14 berikut :
Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Kontribusi Penanaman Modal (Investasi) Terhadap Perekonomian Daerah
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir
RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap
2019 Target Realisasi
% Realisasi
1 Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku
5,66 9,94 7,24 72,83 14,56 49,73
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Sasaran untuk peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi)
terhadap perekonomian daerah dimana pada tahun 2015 dari target 9,94
tahun dengan capaian realisasi sebesar 7,24% atau 72,83% dari target
kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang sedang. Dengan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
116
pencapaian ini pula, telah mencapai 49,73% dibandingkan target capaian
pada akhir RPJMD pada tahun 2019 yang bisa diartikan sebagai indikasi
pencapaian target pada akhir RPJMD.
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) merupakan
sektor kedua setelah Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
(60,53 persen) yang mendominasi Struktur Ekonomi Lampung tahun 2015
(30,08 persen) menurut pengeluaran.
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Lampung
tahun 2015, Komponen Ekspor Luar Negeri memberikan kontribusi terbesar
(3,36 persen), diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (3,31 persen),
dan PMTDB (1,29 persen).
Sedangkan, investasi di Provinsi Lampung tahun 2015 ditargetkan
sebesar Rp. 3.090.000.000.000,- atau (3,09 Triliyun). Sedangkan, realisasi
investasi yang tercapai pada tahun 2015 adalah sebesar Rp
4.323.870.000.000,- atau (4,32 Triliyun) sehingga pada tahun 2015 capaian
realisasi investasi sebesar 139,93% melebihi target realisasi investasi yang
ditetapkan. Sedangkan target pada tahun 2014 adalah sebesar 159,57 %.
Realisasi investasi tersebut diperoleh dari dana proyek/perusahaan
PMA dan PMDN yang berinvestasi di Provinsi Lampung yang terdiri dari PMA
sebesar Rp. 3.221.577.500.000,- dan PMDN sebesar Rp 1.102.292.500.000,-.
Sedangkan jumlah proyek PMA dan PMDN yang diperoleh pada tahun 2015
yaitu, 48 proyek PMA dan 27 proyek PMDN.
Tabel realisasi investasi dari dana proyek/perusahaan PMA dan PMDN
tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.15 Realisasi Investasi Proyek/Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2015
(%) PMA PMDN JUMLAH
INVESTASI (%)
JML PROYEK
Rp Rp PMA PMDN Triwulan I 1.429.626.250.000 132.905.000.000 1.562.531.250.000 50,57 13 9
Triwulan II 1.117.870.000.000 604.182.500.000 1.722.052.500.000 55,73 13 11
Triwulan III 404.652.500.000 331.542.500.000 736.195.000.000 24 22 7
Triwulan IV 269.428.750.000 33.662.500.000 303.091.250.000 9,8
INVESTASI 3.221.577.500.000 1.102.292.500.000 4.323.870.000.000 139,93 48 27
TARGET 2015 3.090.000.000.000
PRESENTASE (%) 139,93
Sumber : BPM dan PTSP Provinsi Lampung, 2016
Perkembangan jumlah investasi dan proyek penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
117
Tabel 3.16 Perkembangan Jumlah Investasi Proyek/Perusahaan PMA dan PMDN Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015
Tahun PMA PMDN
JUMLAH INVESTASI JML PROYEK
Rp Rp PMA PMDN
2011 715.477.500.000 824,428,800,000 1.539.906.300.000 49 71
2012 1.063.180.371.000 304,228,400,000 1.367.408.771.000 38 13
2013 468.802.453.200 1,442,376,642,860 1.911.179.096.060 137 103
2014 1.642.845.750.000 3,463,251,750,000 5.106.097.500.000 97 131
2015 3.221.577.500.000 1,102,292,500,000 4.323.870.000.000 48 27
Sumber : BPM dan PTSP Provinsi Lampung, 2016
Grafik 3.9 Jumlah Investasi PMA dan PMDN Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015
Sumber : BPM dan PTSP Provinsi Lampung, 2016
Grafik 3.10 Jumlah Proyek PMA dan PMDN di Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015
Sumber : BPM dan PTSP Provinsi Lampung, 2016
Permasalahan dan solusi
1) Permasalahan
Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pengembangan-pengembangan
usaha daerah di Provinsi Lampung, antara lain:
-
1000000000000,000
2000000000000,000
3000000000000,000
4000000000000,000
2011 2012 2013 2014 2015
PMA
PMDN
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2011 2012 2013 2014 2015
49,0 38,0
137,0
97,0
48,0
71,0
13,0
103,0
131,0
27,0
PMA
PMDN
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
118
a. Kondisi investasi yang belum optimal untuk berinvestasi akibat masih
kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, termasuk masalah listrik
yang belum mampu di supply secara kontinyu.
b. Perlunya peningkatan dukungan insentif dengan investor.
c. Kurangnya informasi tentang potensi investasi daerah
d. Banyaknya kasus-kasus tanah yang belum terselesaikan
e. Adanya kekhawatiran calon investor terhadap implementasi otonomi
daerah.
f. Perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan investasi.
2) Solusi
a. Meningkatkan koordinasi dalam menciptakan iklim penanaman modal yang
sehat, dinamis dan kondusif melalui berbagai kegiatan promosi potensi
daerah, penyederhanaan dan kemudahan dalam perizinan;
b. Meningkatkan Penyediaan fasilitas baik sarana infrastruktur maupun
prasarana yang dimiliki.
c. Memberikan kepastian usaha melalui kepastian hukum.
d. Memberikan insentif yang menarik bagi para calon investor.
e. Peningkatan kompetensi dan pendayagunaan aparatur dalam rangka
pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal.
f. Mendorong pengembangan investasi disektor-sektor yang selama ini
belum berkembang seperti industri tekstil, garmen, kimia, industri
manufaktur serta parawisata dan jasa lainnya.
3. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Pada Perekonomian Daerah
Jumlah wisatawan yang berkunjung menjadi sasaran penting untuk
mendukung berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian
daerah. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan baik nusantara maupun
mancanegara, diharapkan akan memberikan kontribusi pada perekonomian
yang pada akhirnya akan meningkatan pendapatan daerah dan masyarakat
dari sektor riil.
Di tahun 2015, jumlah wisatawan nusantara ditargetkan sebanyak
sejumlah 4.759.950 orang. Target ini dipatok naik sebanyak 9,09%
dibandingkan capaian tahun 2014 yang sebanyak 4.327.188 orang.
Realisasinya pada tahun 2015 menunjukkan capaian sebanyak 5.370.803
orang wisatawan nusantara atau sebanyak 112,83% dibandingkan target.
Capaian ini juga berarti 75,06% dibandingkan target pada akhir RPJMD yaitu
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
119
sebanyak 7.155.495 orang wisatawan nusantara. Pencapaian ini juga
bermakna kinerja Sangat Tinggi untuk pencapaian sasaran 7 dalam IKU
tahun 2015.
Sedangkan, untuk jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2015
ditargetkan 105.081 orang atau naik sebesar 9,09% dibandingkan capaian
tahun 2014 sebanyak 95.528 orang wisatawan mancanegara. Realisasi pada
tahun 2015 sebanyak 114.907 orang atau dengan capaian 109,35%
dibandingkan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini juga bermakna
kinerja Sangat Tinggi untuk pencapaian sasaran 7 dalam IKU tahun 2015.
Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor
Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir
RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Realisasi %
Realisasi
1 Jumlah wisatawan nusantara
4.327.188 4.759.95
0 5.530.80
3 116,19 7.155.495 77,29
2 Jumlah wisatawan mancanegara
95.528 105.081 114.907 109,35 153.914 74,66
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara
yang berkunjung ke Provinsi Lampung, pembangunan pariwisata tahun 2015
diarahkan pada pengembangan kawasan strategis pariwisata dan kawasan
industri pariwisata terkelola di Teluk Lampung yang terintegrasi dengan
Taman Hutan Rakyat Wan Aburrahman dan Wisata Gunung Krakatau, Pesisir
Barat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dan Taman Nasional
Way Kambas (TNWK), melalui:
1) Peningkatan sarana dan prasarana TAHURA WAR, Labuhan Jukung, dan
Way Kambas
2) Penyelenggaraan event-event wisata dan budaya (surfing contest,
Festival Krakatau, Biking Explore Lampung, jelajah Tahura WAR, dan
Lampung Fashion Week)
3) Promosi pariwisata dan peluang investasi kepariwisataan (Festival Tong-
tong di Belanda dan Indonesia Fair di Australia)
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
120
Upaya promosi dan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung
berhasil menarik wisatawan yang berkunjung. Hal ini ditunjukkan dengan
jumlah wisatawan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, seperti
pada tabel 3.18 bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi
Lampung dari tahun 2011 – 2015 semakin meningkat yaitu dari 2.332.733
orang menjadi 5.645.710 orang di tahun 2015.
Tabel 3.18 Perkembangan Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015
No.
TAHUN
WISATAWAN TOTAL NUSANTARA MANCANEGARA
1. 2011 2.285.630 47.103 2.332.733
2. 2012 2.581.165 58.205 2.639.370
3. 2013 3.392.165 75.590 3.467.755
4. 2014 4.327.228 95.528 4.422.756
5. 2015 5.530.803 114.907 5.645.710
Sumber : Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2016
Tren jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegera nampak dalam grafik 3.11 dan 3.12 berikut :
Grafik 3.11 Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara di Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015
Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2016
0 20 40 60 80 100 120
2.285.630
2.581.165
3.392.165
4.327.228
5.530.803
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
WISATAWAN NUSANTARA
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
121
Grafik 3.12 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara di Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015
Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2016
Gambar 3.1. TELUK KILUAN di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung
Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2016
4. Sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sasaran untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015, dari target 2,64 persen
dan realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli
0
200
2011 2012 2013 2014 2015
47,103 58,205 75,59 95,528 114,907
WISATAWAN MANCANEGARA
MANCANEGARA
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
122
daerah (PAD) mencapai 2,55 persen atau 96,59 persen dari target kinerja.
Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi. Dengan
pencapaian ini pula, telah mencapai 16,07 persen dibandingkan target
capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2019, yang bisa diartikan sebagai
indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Capaian PAD tahun 2015 ini
lebih baik dibandingkan capaian tahun 2014 yang hanya sebesar 2,20
persen, berarti ada peningkatan sebesar 0,35 persen.
Tabel 3.19 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir
RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015
terhadap 2019
Target Realisasi %
Realisasi
1 Pertumbuhan
PAD 2,20 2,64 2,55 96,59 15,87 16,07
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015
disebabkan karena dalam merumuskan perencanaan target PAD tidak
mempertimbangan perkiraan krisis pada tahun depannya dan pada tahun
2015 ini Provinsi Lampung sedang dalam tahapan penyempurnaan Teknologi
Informasi Komputer menuju SAMSAT Online, yang penerapannya dapat
meningkatkan Pajak Daerah dan menutup celah kebocoran pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB).
Komponen dari PAD sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 terdiri dari
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada tahun 2015 realisasi Pajak Daerah
sebesar Rp. 1.963.374.786.952 atau sebesar 92,11% Retribusi Daerah
sebesar Rp. 10.331.465.095 atau sebesar 134,02%, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 25.715.957.116 atau sebesar
96,61%, Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 249.697.542.999 atau sebesar
126,13%. Sehingga total PAD Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah sebesar
Rp. 2.249119.752.162 atau sebesar 95,15%
Kontribusi terbesar dalam menyumbang PAD Provinsi Lampung tahun
2015 dihasilkan dari Pajak Daerah sebesar 87,30%, Retribusi Daerah sebesar
0,46%,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 1,14%,
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
123
Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 11,10%. Hal ini dapat terlihat dari diagram
dibawah ini :
Grafik 3.13 Komposisi PAD Provinsi Lampung Tahun 2015
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2016
Dari grafik di atas, diketahui bahwa komposisi struktur pendapatan asli
daerah Provinsi Lampung tahun 2015 masih bertumpu pada Pajak Daerah.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang penggalian potensi
pendapatan asli daerah dari berbagai sektor, mengingat pendapatan asli
daerah merupakan instrumen penopang kapasitas fiskal daerah dalam
rangka pembangunan daerah di Provinsi Lampung.
Persentase tingkat keberhasilan pencapaian target Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun terahir (antara tahun
2011 sampai dengan 2015) menunjukan tingkat keberhasilan pencapaian
target PAD yang fluktuatif. Pada tahun 2011 realisasi PAD mencapai 110,30%
(tercapai), Pada tahun 2012 realisasi PAD mencapai 91,03% (tidak tercapai),
Pada tahun 2013 realisasi PAD mencapai 81,62% (tidak tercapai), Pada tahun
2014 realisasi PAD mencapai 102,20 (tercapai), dan pada tahun 2015
realisasi PAD mencapai 95,15%. Hal ini dapat terlihat dari tabel 3.9
Tabel 3.20 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011 – 2015
No. Tahun Target Realisasi (%) Kreteria
1 2011 1.271.960.066.926 1.403.425.997.340 110,34 Sangat Tinggi
2 2012 1.874.304.393.900 1.706.131.403.523 91,03 Sangat Tinggi
3 2013 2.183.413.478.756 1.782.079.943.202 81,62 Tinggi
4 2014 2.258.133.103.022 2.307.904.100.056 102,20 Sangat Tinggi
5 2015 2.363.789.222.943 2.249.119.752.162 95,15 Sangat Tinggi
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2016.
87,30%
000%
001% 011%
1. Pajak Daerah : 87,30 %
2. Retribusi Daerah : 0,46 %
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan : 1,14 %
4. Lain-Lain PAD yang Sah : 11,10 %
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
124
Tolak ukur capaian kinerja pada indikator Persentase tingkat
keberhasilan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Lampung untuk Tahun 2015 adalah sebesar 95,15% dari target sebesar
100%. Hal ini menunjukan Kreteria Sangat Baik dalam pengukuran
kinerjanya, namun pada capaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja
yang sudah ditetapkan.
Grafik 3.14 Target dan Realisasi PAD Tahun 2011 – 2015
Grafik 3.15 Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2011 – 2015
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2016
Sedangkan capaian pendapatan daerah Provinsi Lampung berdasarkan
sumber – sumber pendapatan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.21 Target dan Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2015
No Uraian Target
APBDP 2015 Realisasi APBDP 2015 %
1 Pendapatan Asli Daerah
2.363.789.222.944,00 2.249.119.752.162,94 95,14
2 Bagian Dana Perimbangan
1.580.210.606.652,00 1.514.291.528.636,00
95,83
3 Lain-Lain Pendapatan Yang Syah
1.043.226.313.000,00 1.025.624.292.779,00 98,31
Jumlah Pendapatan Provinsi Lampung
4.987.226.142.596,00 4.789.035.573.577,94 96,03
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2016.
Realisasi pendapatan daerah tahun 2015 adalah sebesar Rp.
4.789.035.573.577 yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 2.249.119.752.162,
Pendapatan Bagian Dana Perimbangan (Transfer) sebesar Rp.
,000
500000000000,000
1000000000000,000
1500000000000,000
2000000000000,000
2500000000000,000
2012 2013 2014 2015
Target 187430439390 218341347875 225813310302 236378922294
Realisasi 170613140352 178207994320 230790410005 224911975216
% 091 082 102 095
-
500000000000,0
1000000000000,0
1500000000000,0
2000000000000,0
2500000000000,0
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
125
1.514.291.528.636 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.
1.025.624.292.779.
Grafik 3.16 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2010 - 2015
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2016.
Permasalahan :
Tidak tercapainya peningkatan pendapatan pada tahun 2015 disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya :
1. Faktor Internal :
a) Penurunan penjualan kendaraan baru tingkat nasional sebesar 24% dan
untuk Provinsi Lampung sebesar 28% (Sumber : Koran Harian Kompas,
Tribun Lampung, dan PAMOR Lampung). Hal ini berpengaruh terhadap
realisasi pendapatan pada sektor BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor) yang realisasinya sebesar 84,19% atau Minus sebesar (Rp. -
112.588.934.377) dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
b) Pos Pajak Rokok yang realisasinya hanya 84,87% atau minus sebesar (Rp.
-57.508.256.449). Hal ini disebabkan oleh Kurang Setor yang disetorkan
oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan ke Pemerintah
Provinsi Lampung tidak terealisasi sepenuhnya sebagaimana target yang
sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Faktor Eksternal :
a) Terjadi perlambatan Ekonomi secara nasional tahun 2015, dimana
target awal nasional sebesar 5,4% – 5,8% dan realisasi s/d desember
turun menjadi 4,79%
,0
1000000000000,0
2000000000000,0
3000000000000,0
4000000000000,0
5000000000000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2108925219597,0
2535701429112,0
3760547617260,0
3912732622156,0
4524427041222,0
4789035573577,0
PENDAPATAN
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
126
b) Terjadi penurunan penjualan kendaraan secara nasional Tahun 2015,
turun 184.822 Unit kendaraan atau turun sebesar (17,81%) dari total
realisasi penjualan tahun 2014 sebesar 1.037.890 Unit kendaraan dan
realisasi penjualan tahun 2015 sebesar 853.008 Unit kendaraan.
c) Laju inflasi Nasional sebesar 3,56%.
d) Menurunnya realisasi pendapatan dari target Tahun 2015 sebesar Rp.
1.294 Triliun dan realisasinya sebesar Rp. 1.055 Triliun atau sebesar
81,5%.
Solusi :
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
mengarah kepada prinsip-prinsip good governance serta untuk mewujudkan
Provinsi Lampung yang unggul dan berdaya saing, maka upaya yang telah dan
akan terus dilakukan antara lain yaitu :
1. Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah khususnya, terkait dengan pengelolaan PAD telah dilakukan
program modernisasi PAD yang akan dilanjutkan dengan program
revitalisasi PAD.
2. Mengintensifkan sistem prosedur pungutan sumber-sumber pendapatan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing
dinas/instansi pengelola pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang
pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat baik melalui
Pendidikan dan Latihan (Diklat) maupun Bimbingan Teknis.
4. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Dinas/Instansi pengelola
pendapatan daerah serta berkoordinasi dan bersinergi dengan
pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai upaya
antara lain : peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyuluhan
kepada masyarakat terhadap perda-perda PAD baik secara langsung
maupun melalui media cetak/elektronik/billboard, razia kendaraan
bermotor, penerapan teknologi informasi secara bertahap dan
transparansi proses penyelesaian administrasi pelayanan pajak.
6. Mengadakan pendekatan dengan pihak pengusaha otomotif dan
pengusaha lainnya guna mendapatkan informasi mengenai keadaan pasar
kendaraan bermotor.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
127
7. Mengupayakan kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar yang
beroperasi di Provinsi Lampung dalam bentuk sumbangan pihak ketiga
daerah (SP3D) dan penyertaan modal pada perusahaan daerah, sehingga
kontribusi terhadap PAD diharapkan akan meningkat.
5. Sasaran Tersediannya Infrastruktur/Prasarana Dan Sarana Transportasi
Yang Handal, Terintegritas Dengan System Transportasi Nasional Untuk
Mendukung Pergerakan Orang Dan Barang
Tujuan Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan
utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran Tersediannya
Infrastruktur/ Prasarana Dan Sarana Transportasi Yang Handal, Terintegritas
dengan Sistem Transportasi Nasional Untuk Mendukung Pergerakan Orang
Dan Barang didukung oleh indikator kinerja utama Kemantapan Jalan
Provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian
sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung selama tahun 2015
sebagaimana tabel 3.22 berikut :
Tabel 3.22 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tersediannya Infrastruktur/
Prasarana Dan Sarana Transportasi Yang Handal, Terintegritas dengan Sistem Transportasi Nasional Untuk Mendukung Pergerakan Orang Dan Barang
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Kemantapan Jalan Provinsi
65,05 65,00 67,02 103,11 85,00 78,85
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Dari hasil analisis capaian kinerja pada tabel diatas, pelaksanaan
kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sarana transportasi
meliputi pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan telah sesuai
dengan yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari capaian kinerja indikator
kemantapan jalan provinsi mencapai 103,11%. Peningkatan kondisi jalan
provinsi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir ( 2011-2015 )
dapat dilihat pada tabel 3.23 berikut.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
128
Tabel 3.23 Kondisi Ruas Jalan Provinsi
Sumber : Dinas Bina Marga, Tahun 2016
Perkembangan kondisi jalan mantap di Provinsi Lampung dari tahun
2011 sampai tahun 2015 semakin meningkat seperti terlihat pada tabel 3.15
dibawah. Pada tahun 2013 kondisi jalan mantap Provinsi sebesar 62,00%
menjadi 65,05% di tahun 2014 dan terus mengalami kenaikan di tahun 2015
menjadi 67,02% atau mengalami kenaikan sebesar 1,97%.
Tabel 3.24 Kondisi Kemantapan Ruas Jalan Provinsi
TAHUN MANTAP
( % ) TIDAK MANTAP
( % ) KENAIKAN
(%)
2011 52,83 47,17 -
2012 60,72 39,28 7,89
2013 62,00 38,00 1,28
2014 65,05 34,95 3,05
2015 67,02 32,98 1,97
Sumber : Dinas Bina Marga, Tahun 2016
Perbandingan kondisi jalan ruas Provinsi di Provinsi Lampung kondisi
baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada diagram chart dibawah ini :
Grafik 3.17 Kondisi Kemantapan Ruas Jalan Provinsi
Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, 2016
Km % Km % Km % Km %
1. 2011 1.702,81 622,72 36,57 276,88 16,26 228,35 13,41 574,87 33,76
2. 2012 1.702,81 565,16 33,19 468,78 27,53 336,65 19,77 332,22 19,51
3. 2013 1.702,81 613,01 36,00 442,73 26,00 357,59 21,00 289,48 17,00
4. 2014 1.702,81 808,20 47,46 299,45 17,59 219,81 12,91 375,36 22,04
5. 2015 1.702,81 956,79 56,19 184,35 10,83 138,85 8,15 422,82 24,83
RUSAK
BERAT
TIME SERIES KONDISI JALAN RUAS PROVINSI
No TAHUN
PANJANG
RUAS
PROVINSI
( Km )
KONDISI
MANTAP TIDAK MANTAP
BAIK SEDANGRUSAK
RINGAN
36,570 33,190
36,000
47,463
56,189
16,260
27,530 26,000
17,586 10,826 13,410
19,770 21,000
12,909 8,154
33,760
19,510 17,000 22,044
24,831
,000
20,000
40,000
60,000
2011 2012 2013 2014 2015 Baik (%) Sedang (%) Rusak Ringan (%) Rusak Berat (%)
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
129
Perbandingan kondisi mantap dan tidak mantap jalan ruas provinsi di
Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari
tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada diagram chart di bawah
ini :
Grafik 3.18 Kondisi Ruas Jalan Provinsi
Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, 2016
Berdasarkan analisa capaian kinerja dan hasil survey kondisi lapangan
sesuai dengan data tersebut diatas, peningkatan kondisi jalan mantap (baik
dan sedang) pada tahun 2015 telah mencapai 67,02 %.
Sedangkan, untuk kemantapan kondisi jalan negara tahun 2015
mencapai 88,16% dari panjang ruas jalan nasional sepanjang 1.292,25 km.
Perbandingan kondisi jalan ruas Negara di Provinsi Lampung kondisi baik,
sedang, rusak ringan dan rusak berat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 3.25 Kondisi Ruas Jalan Nasional 2015
Tahun
Panjang Ruas
Nasional (km)
Kondisi
Mantap Tidak Mantap
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
Km % Km % Km % Km %
2015 1,292.25 623,333 48,236 516,837 39.995.12 74,790 5,788 77,270 5,979.49
% Mantap 88,16
% Tidak Mantap
11,84
Sumber : Dinas Bina Marga, Tahun 2016
Perbandingan kondisi mantap dan tidak mantap jalan ruas jalan nasional di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada diagram chart dibawah ini:
52,830 60,720 62,000 65,048 67,015 47,170 39,280 38,000 34,952 32,985
,000
100,000
2011 2012 2013 2014 2015
Time Series Kondisi Jalan
Mantap (%)
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
130
Grafik 3.19 Kondisi Ruas Jalan Nasional Tahun 2015
Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, 2016
Keberhasilan terealisasinya kemantapan jalan provinsi antara lain
dikarenakan :
1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan
oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung;
2. Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
3. Adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang merupakan
kepanjangan tangan dari kantor induk (UPTD);
4. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;
5. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program
rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian serta
peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
Permasalahan :
1. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;
2. Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan;
3. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah
4. Proses pengadaan barang dan jasa yang terkendalanya oleh terganggunya
sistem server pada LPSE Provinsi Lampung, sehingga jadwal kegiatan
menjadi lebih singkat dari yang direncanakan.
6. Sasaran Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai Arah Pemanfaatan Ruang
Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Indikator Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
Provinsi Lampung merupakan indikator yang krusial dalam hal perencanaan
tata ruang yang telah ditetapkan selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali
sekali dalam 5 tahun. Dimana tingkat kesusaian ini mengatur struktur dan
048
040
006 006
000
010
020
030
040
050
060
Baik (%) Sedang (%) Rusak Ringan (%) Rusak Berat (%)
Kondisi Jalan Nasional Tahun 2015
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
131
pola tata ruang wilayah provinsi. Didalam pengaturan ini harus meliputi
perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi, dapat
diambil beberapa kebijakan seperti:
a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi
dab budaya keseluruhan wilayah provinsi;
b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta
mengurangi resiko bencana alam;
c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. Meningkatkan produktifitas sektor-sekor unggulan sesuai dengan daya
dukuung;
e. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian
wilayah;
f. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal;
g. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan melalaui
pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan adn kemanan dengan
kawasan sekitarnya yaitu di pesawaran, Tulang Bawang, dan Bandar
Lampung ke dalam kawasan strategis Provinsi.
Fungsi RTRWP sebagai:
a. Arahan penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta acuan kebijakan pembangunan daerah;
b. Pedoman dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana
ppembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi.
Kedudukan RTRWP :
a. Dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional;
b. Penyelaras bagi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota di wilyah
Provinsi Lampung;
c. Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
d. Dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang provinsi lain
yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Provinsi, lintas
Kabupaten/Kota dan lintas ekosistem.
Tahun 2015 tingkat kesesuaian RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang
sudah mencapai 99,10%.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
132
Tabel 3.26 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai Arah Pemanfaatan Ruang Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang
- Sesuai Sesuai 99,10 Sesuai 99,10
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
7. Sasaran Tersedianya Sumberdaya Air Yang Handal Dan Berkualitas Untuk
Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga (Domestik), Pertanian (Irigasi),
Industry Dan Untuk Berbagai Keperluan Lainnya Baik Pada Waktu Sekarang
Maupun Yang Akan Datang
Capaian sasaran tersedianya sumberdaya air yang handal dan
berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian
(irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu
sekarang maupun yang akan datang, kedua indikatornya yaitu kondisi
jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara serta
pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari
kebutuhan yang akan dibangun, keduanya mencapai target yang
direncanakan sebesar 65% dan 12%. Secara lebih detail dapat dilihat pada
tabel 3.27 berikut : Tabel 3.27 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tersedianya Sumberdaya Air Yang
Handal Dan Berkualitas Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga (Domestik), Pertanian (Irigasi), Industry Dan Untuk Berbagai Keperluan Lainnya Baik Pada Waktu Sekarang Maupun Yang Akan Datang
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara
- 65 65 100 100 65
2 Pembangunan embung dan bangunan penampungan
- 12 12 100 20 60
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
133
air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Indikator Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang
terpelihara, dimana target akhir tahun 2019 mencapai 100% dimana pada
tahun ke-3 RPJMD bersifat maintenance.
Indikator pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
dari kebtutuhan yang akan dibangun, dimana target akhir RPJMD adalah
sebesar 20% dari keseluruhan daerah domestik, irigasi, industri dan
kebutuhan lainnya.
Tahun 2015 Provinsi Lampung melakukan rehabilitasi 16 Daerah Irigasi
dari total 19 Daerah Irigasi, Operasi dan pemeliharaan di 19 Daerah Irigasi
yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung serta rawa, waduk dan sungai,
Pembangunan Irigasi Desa di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten
Lampung Timur.
Pembangunan embung dilakukan pada 4 (empat) kabupaten di
Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah,
Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur.
8. Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana Dan Prasarana
Dasar Pemukiman (Mencakup Persampahan, Air Bersih, Air Limbah)
Sasaran Strategis Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana
dan prasarana dasar pemukiman yang mencakup persampahan, air bersih
dan air limbah dengan 4 indikator sasaran yang semuanya berkinerja sangat
tinggi, yaitu:
a. Indikator peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air
minum layak dengan tujuan akhir RPJMD mencapai 100%. Dimana dalam
indikator ini terdapat kegiatan pembangunan sarana air limbah dan
persampahan seperti IPAL dan sanitasi MCK, serta koordinasi dan
pendampingan berbasis masyarakt dalam rangka penediaan sarana air
bersih.
b. Indikator Tingkat kawasan pemukiman kumuh dimana indikator ini
bersifat reducing, dimana angka target semakin menurun selama 5 tahun
RPJMD.
c. Indikator Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Lingkungan yang Sehat.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
134
d. Indikator Tingkat rumah layak huni. Tabel 3.28 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat
Terhadap Sarana Dan Prasarana Dasar Pemukiman (Mencakup Persampahan, Air Bersih, Air Limbah)
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisa
si
1 Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak
68,82 68,82 100 100 68,82
2 Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh
2,11 2,11 100 0 -
3 Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat
50,71 50,71 100 100 50,71
4 Tingkat Rumah Layak Huni
40 39,75 99,38 60 66,25
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak
dengan realisasi sebesar 68,82% atau 100% dari target yang dirumuskan.
Capaian ini termasuk kategori sangat tinggi dan telah mampu menyumbang
sebesr 68,82% pada pencapaian trget RPJMD 2019.
Indikator Tingkat kawasan pemukiman kumuh dimana indikator ini
bersifat reducing juga mencapai target 100% atau terealisasi sebesar 2,11%.
Prioritas Provinsi Lampung tahun 2015 terhadap penanggulangan kawasan
kumuh terkonsentrasi pada Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan
Sribawono Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu. Adapun
lokasi dan luas wilayah kumuh di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat
pada tabel 3.29 berikut :
Tabel 3.29 Lokasi dan Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tahun 2015
No Kecamatan Jumlah Penduduk
Lokasi Luas Tipologi
1. Labuhan Maringgai
1.538 Jiwa/ 338 KK
Desa Muara Gading Mas
Dusun 5 dan 14
21.242 Ha Karakteristik Bantaran Sungai dan Pantai Desa Marga Dusun 10 19.480 Ha
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
135
Sari dan 11 (Dataran Rendah) Desa
Sukarahayu Dusun 1 dan 4
41.726 Ha
2. Bandar Sri Bawono
613 Jiwa dan 189 KK
1.508 Ha Karekteristik Pasar (Daerah dataran rendah)
Sumber : Dinas Pengairan dan Pemukiman Prov. Lampung, 2016
Gambar 3.2.a. Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Lampung Timur
Gambar 3.2.b. Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Lampung Timur
Lokasi dan luas wilayah kumuh di Kabupaten Pringsewu seluas 31.929 Ha dapat dilihat pada tabel 3.30 berikut :
Tabel 3.30 Lokasi dan Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Tahun 2015
No Kecamatan Luas Tipologi
1. Pringsewu Barat 2.784 Ha belakang kawasan pasar
2. Pringsewu Selatan Lk 1-2 11.770 Ha kawasan rawan banjir
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
136
3 Pringsewu Selatan Lk 5 1.314 Ha kawasan permukiman berkepadatan sedang
4 Pringsewu Timur Lk 3 4.663 Ha kawasan permukiman berkepadatan sedang
5 Pringsewu Utara Lk 5 11.398 Ha kawasan permukiman berkepadatan tinggi
Sumber : Dinas Pengairan dan Pemukiman Prov. Lampung, 2016
Gambar 3.3. Lokasi Kawasan Kumuh di Kab. Pringsewu
Indiktor tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan
yang sehat tercapai 100% sesuai dengan target yang dirumuskan sebesar 50,71%
dan telah menyumbang sebesar 50,71% pada pencapaian akhir RPJMD 2019
yang ditargetkan 100%. Dalam rangka meningkatkan akses rumah tangga
terhadap lingkungan yang sehat pemerintah Provinsi Lampung terus
mengembangkan pembangunan sarana air bersih dan balai desa serta dukungan
terhadap kegiatan RIS-PNPM.
Selanjutnya, untuk indikator tingkat rumah layak huni terealisasi sebesar
39,75% atau 99,38% dari target sebesar 40%. Capaian ini berkontribusi sebesar
66,25% pada pencapaian akhir RPJMD 2019 dari target sebesar 60%. Untuk
meningkatkan tingkat rumah layak huni Provinsi Lampung meningkatkan
pembangunan pembangunan drainase, pembangunan jalan lingkungan,
pembangunan sumur bor di berbagai titik dan lokasi. Pembangunan sumur bor
produksi/eksplorasi dilakukan di 11 titik (Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, Kab.
Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur dan Kab. Tulang Bawang).
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
137
Keberhasilan pencapaian 6 (enam) indikator pada 3 (tiga) sasaran yaitu
Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional,
provinsi dan kabupaten/kota, Tersedianya sumber daya air yang handal dan
berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian
(irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktusekarang
maupun yang akan datang serta sasaran Meningkatnya akses masyarakat
terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air
bersih, air limbah) tercapai dengan kinerja sangat tinggi karena didukung oleh
beberapa hal yaitu :
1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh
Dinas Bina Marga Provinsi Lampung;
2. Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
3. Adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang merupakan
kepanjangan tangan dari kantor induk (UPTD);
4. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;
5. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program
rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian serta peningkatan
sarana dan prasarana kebinamargaan.
Namun, dalam mencapai keberhasilan tersebut terdapat beberapa
permasalahan yaitu :
1. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;
2. Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan;
3. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah
4. Proses pengadaan barang dan jasa yang terkendalanya oleh terganggunya
sistem server pada LPSE Provinsi Lampung, sehingga jadwal kegiatan
menjadi lebih singkat dari yang direncanakan.
9. Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dan Kualitas Infrastruktur Energy dan Ketenagalistrikan Di Provinsi Lampung
Pada triwulan IV-2015 sektor pertambangan dan penggalian
mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen.
Pembangunan sektor energi di Provinsi Lampung dapat dilihat dari
meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2015 sebesar 80,46% dibandingkan
dengan tahun 2014 sebesar 78%, walaupun masih terjadi defisit listrik
sebesar 60,70 MW.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
138
Tabel 3.31 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dan Kualitas Infrastruktur Energy dan Ketenagalistrikan Di Provinsi Lampung
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Laju pertumbuhan sektor pertambangan
0,93 2,06 4,20 203,88 2,50 168,00
2 Rasio elektrifikasi rumah tangga
78 72,00 80,46 111,75 78 103,15
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Pada tahun 2015, realisasi laju pertumbuhan sektor pertambangan
mencapai angka 4,20% atau 203,88% dibandingkan target yang ditetapkan.
Dengan capaian ini, kinerja yang dicapai telah masuk kriteria sangat tinggi,
bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini juga telah
menyumbang sebanyak 168% dari target 2,50% pada tahun 2019.
Sedangkan, untuk rasio elektrifikasi rumah tangga capaian kinerjanya
sebesar 111,75% dari target 72,00% dan menyumbang capaian target akhir
RPJMD sebesar 103,15%. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan tahun
2014 sebesar 78%. Meningkatnya capaian rasio elektrifiksi rumah tangga ini
dapat tercapai karena upaya yang telah dilakukan Provinsi Lampung dalam
tahun 2015, antara lain:
1) Pemberian bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebanyak 50
unit di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat
2) Pemberian bantuan pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) sebanyak 2
unit di Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Barat
3) Bantuan untuk energi terbarukan skala kecil (biogas) pada daerah-
daerah sentra ternak.
Untuk memenuhi kebutuhan energi di Lampung telah dilakukan upaya
penjajagan investasi yaitu :
1) Pembangunan PLTU Mulut Tambang di Mesuji (dengan melibatkan Shen
Hua China) kapasitas 350 MW
2) Pembangunan PLTG di Lampung Timur (kerjasama PLN dengan PGN)
kapasitas 2 X 50 MW dan 2 X 100 MW
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
139
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
1) Belum tersedianya data potensi sumber daya mineral dan batubara yang detail
dan akurat sehingga bertaraf jual.
2) Untuk Audit energi pada perusahaan pengguna energi belum dapat
dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan oleh
karena belum adanya tenaga ahli yang berkompeten dibidang Audit Energi.
3) Belum Optimalnya pemanfaatan reneweble energi.
4) Perilaku masyarakat terhadap penggunaan energi yang tidak memperhatikan
ketersediaan energi fosil (BBM) yang semakin menipis.
Solusi
1) Melaksanakan survey atau penyelidikan sumberdaya mineral pada
tahapprospeksi untuk mengetahui potensi pada tingkat kelas sumberdaya.
2) Dilakukan kegiatan audit energi dengan melibatkan pihak ketiga yang
berkompeten dalam bidang audit energi dan didukung dengan dana yang
cukup.
3) Dilakukan studi-studi baru mengenai potensi dan kemungkinan pengembangan
energi baru – terbarukan yang dapat dikembangkan di Provinsi Lampung.
4) Kegiatan sosialisasi perlu ditiingkatkan untuk mengedukasi masyarakat agar
dalam kegiatannya sehari hari dapat melaksanakan perilaku hemat energi.
10. Sasaran Meningkatnya Angka Melek Huruf Penuntasan buta aksara merupakan
bagian dari fokus pembangunan
untuk peningkatan human capital.
Hal ini mengingat peran sentral
pendidikan baik sebagai bagian dari
pemenuhan hak warga negara,
maupun karena daya ungkit
pendidikan terhadap tujuan
pembangunan yang lain seperti
pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Terlebih lagi, dalam
RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, penegasan akan pentingnya
pendidikan juga bisa ditemukan dalam misi 3 yaitu Meningkatkan kualitas
pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat dan toleransi
beragama.Dalam tahun 2015, realisasi pencapaian sasaran angka melek
huruf telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam
tabel di bawah ini,realisasi kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa angka
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
140
melek huruf telah melebihitarget yang ditetapkan, dengan pencapaian
sebanyak 99,88% dari target 96%,atau sebanyak 104,04%. Pencapaian ini
menunjukkan kinerja yang sangat tinggi,untuk sasaran kesatu ini.
Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan targetkinerja pada akhir
tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 101,92% dari rencana kinerja
tahun 2019.
Tabel 3.32 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Angka Melek Huruf
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Angka melek huruf
97,2 96,00 99,88 104,04 98,00 101,92
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Pada tahun 2015, realisasi pencapaian sasaran angka melek huruf
telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel
3.32, realisasi kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa pencapaian angka
melek huruf sebanyak 95,13% dari target 96,00%, atau sebanyak 99,09%.
Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi untuk sasaran ini.
Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir
tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 97,07% dari rencana kinerja
tahun 2019. Tabel 3.33 Capaian Kinerja Angka Melek Huruf Tahun 2010 – 2015
No. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Angka Melek Huruf 99,70 99,84 99,86 99,86 99,87 99,88
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016
Bila melihat data historis dalam kurun 2010 – 2015, angka melek huruf
Provinsi Lampung selama kurun waktu 2010 – 2015 selalu mengalami
peningkatan. Tahun 2010 capaian angka melek huruf Provinsi Lampung
tercatat sebesar 99,70% kemudian naik menjadi 99,84% di tahun 2011 dan
menjadi 99,86% ditahun 2013 dan 99,87% di tahun 2014. Sedangkan capaian
di tahun 2015 mencapai 99,88%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik
3.20 dibawah ini :
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
141
Grafik 3.20 Persentase Angka Melek Huruf Provinsi Lampung 2010 – 2015
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016
Persentase Angka Melek Huruf, Provinsi Lampung tahun 2010-2015
Jika dilihat data per kabupaten/kota, capaian angka melek huruf tahun 2015
tertinggi adalah Kota Metro sebesar 100% sedangkan capaian terendah
adalah Kabupaten Lampung Selatan sebesar 99,81%. Tren pencapaian angka
melek huruf di 15 kabupaten/kota dalam tahun 2010 (tahun ke-1) hingga
tahun 2015 (tahun ke-6) menunjukkan kecenderungan peningkatan angka
melek huruf dari tahun ke tahun.
Grafik 3.21 Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2010 – 2015
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016
Bila dibandingkan dengan tingkat capaian nasional maka capaian
angka melek huruf Provinsi Lampung masih diatas rata – rata nasional.
99,7
99,84
99,86
99,86
99,87
99,88
99,6
99,7
99,8
99,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANGKA MELEK HURUF PROVINSI LAMPUNG
ANGKA MELEK HURUF PROVINSI LAMPUNG
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100 100 100 100 100 100 100
Lampung Selatan
Lampung Timur
Lampung Tengah
Lampung Utara
Lampung Barat
Pesisir Barat
Tulang Bawang
Tanggamus
Way Kanan
TLB.Barat
Pringsewu
Mesuji
Pesawaran
Bandar Lampung
Metro
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
142
Grafik 3.22 Perbandingan Angka Melek Huruf Provinsi Lampung dengan Nasional Tahun 2010 – 2015
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016
Peningkatan angka melek huruf juga terkait dengan perluasan dan
peningkatan pendidikan non formal. Beberapa data terkait dengan
pendidikan non formal antara lain adalah sebagai berikut:
a. PKBM dan TBM berjumlah 544 buah, dengan peserta didik 6.171 dan
jumlah tutor 1.178 orang.
b. PAUD berjumlah 5.724 buah dengan peserta didiksebanyak 349.394 anak.
Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil
dariprogram/ kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan
hanyaperan dari pemerintah.Capaian ini juga menunjukkan kontribusi
penting daripihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat
yang jugamenjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang.
Permasalahan:
1. Banyaknya anak putus sekolah,baik pada jenjang pendidikan dasar
maupun pada jenjang pendidikanmenengah. Kemiskinan menjadi salah
satu penyebab anak putus sekolah.persoalan penting, yang dalam kaitan
dengan pendidikan, akan membatasi akses peserta didik terhadap
pendidikan.
2. Disparitas dalam memperoleh pendidikan juga terjadi antara penduduk
yang tinggal di daerah 3T = terpencil, tertinggal, terluar.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PROV.Lampung
NASIONAL 72,27% 72,77% 73,29 73,81%
99,70% 99,84% 99,86% 99,86 99,87% 99,88
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
143
Solusi:
1. Untuk menjawab persoalan tersebut dibuatlah kebijakaan terobosan
seperti penyediaan dana BOS,dan beasiswa miskin secara massal telah
terbukti dapat menurunkan angka putus sekolah.
2. Dan untuk memecahkan permasalahan yang kedua,Dinas Pendidikan
Provinsi lampung mengadakan bantuan tenaga pengajar tingkat SD dan
SMP didaerah terpencil,dengan Program Lampung Mengajar.
11. Sasaran Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun
Dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas manusia,
pendidikan menjadi gerbang utama dan sudah mejadi hak setiap warga
Negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini
Pemerintah Provinsi
Lampung melalui
program wajib belajar
9 tahun yang di-
amanatkan konstitusi
kita, untuk mendorong
anak-anak yang
bersekolah agar tetap
meneruskan hingga
lulus pendidikan me-
nengah. Dalam melak-
sanakan program ini,
digunakan strategi penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk
penerapan system pembelajaran pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu
dan merata diseluruh wilayah kabupaten/kota dan penyedian subsidi untuk
meningkatan keterjangkauan layanan pendidikan dasar 9 tahun.
Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan
kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap
warga negara untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Pemerintah
Provinsi Lampung telah menetapkan 8 (delapan) indikator sebagaimna pada
tabel 3.34 dibawah.
Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan
bahwa capaian kinerjanya sangat tinggi, karena semua indikator capaiannya
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
144
di atas 90% dari target yang dirumuskan. Bahkan ada 1 (satu) indikator yang
mencapai 131,02%.
Tabel 3.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tuntasnya Wajib Belajar
Pendidikan 9 Tahun
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/Paket A
111,41 111,9 110,17 98,45 112,08 98,30
2 APK SMP/MTS/ Paket B
94,92 96,05 95,66 99,59 97,62 97,99
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
98,20 95,56 92,92 97,24 95,75 97,04
4 APM SMP/MTs/ Paket B
78,40 75,50 72,24 95,68 77,10 93,70
5 Angka rata-rata lama sekolah
7,48 7,5 7,2 96,00 7,55 93,36
6 Angka Kelulusan 100 100 100 100 100 100
7 Angka Melanjutkan SMP – SMA
78,24 80 79,23 99,04 100 79,23
8 Angka Melanjutkan SMA – PT
70,24 55 72,06 131,02 75 96,08
9 APK SMA/SMK/MA/ Paket C
111,41 111,9 110,17 98,45 112,08 98,30
10 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C
98,20 95,56 92,92 97,24 95,75 97,04
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Pada tahun 2015, capaian angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A
sebesar 110,17% atau 98.45%. APK SMP/MTS/Paket B sebesar 95,66% atau
99,59%. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 92,92% atau
97,24% dan telah menyumbang pencapaian target akhir RPJMD sebesar
97,04%. APM SMP/MTs/Paket B sebesar 72,27 atau 95,68% dan
menyumbang pencapaian akhir RPJMD sebesar 93,70%.
Angka rata-rata lama sekolah adalah 7,2 tahun, dibandingkan dengan
target selama 7,5 tahun. Pencapaian ini juga telah mencapai 95,36% dari
rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2019 yaitu rata-rata
lama sekolah 7,55 tahun. Angka rata-rata lama sekolah ini masih sama
dengan capaian tahun 2014. Sedangkan, untuk angka kelulusan terealisasi
100% . Untuk indikator angka melanjutkan SMP – SMA mencapai realisasi
sebanyak 79,23% atau 99,04% dari target yang direncanakan dan
menyumbang 79,23% untuk pencapaian akhir RPJMD. Realisasi angka
melanjutkan SMA – Perguruan Tinggi (PT) sebesar 72,06% atau sebesar
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
145
131,02% dari target yang sebesar 55%. Capaian ini telah berkontribusi
sebesar 96,08% pada target akhir RPJMD 2019. Dilihat dari capaian 8
(delapan) indikator pada sasaran tuntasnya wajib belajar 9 tahun seluruhnya
berkinerja sangat tinggi yaitu dengan capaian >91%.
Sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar (wajar) pendidikan
dasar 9 tahun, PemerintahProvinsi Lampung pada tahun 2015 telah
membangun 137 Ruang Kelas Baru (RKB) dengan rincian 79 RKB PAUD/TK,
38 RKB SD dan 20 RKB SMP.
Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor murni,
diberikan juga dana insentif untuk 16.670 guru yang terdiri dari 2.000 guru
honor PAUD/TK, 8.000 guru honor SD, dan 6.670 guru honor SMP.
Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah
terpencil juga telah dilakukan dengan Program Lampung Mengajar sebanyak
99 orang guru.
Pemberian beasiswa bagi anak keluarga petani tidak mampu di
Polinela kepada 119 mahasiswa juga telah dilakukan sebagai salah satu
upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan indeks pendidikan
masyarakat sekaligus juga mendukung pembangunan bidang pertanian.
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/PAKET A. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk
mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang
pendidikan. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan
SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18
tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu
tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk
mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang
pendidikan.
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia
yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia
yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di
tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat
dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang
bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang sekolah tersebut.
Capaian APK dan APM SD/MI/Paket A Provinsi Lampung tahun 2012 -
2015 dapat dilihat dari grafik 3.23 berikut:
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
146
Grafik 3.23 Grafik APK dan APM SD/MI/Paket A Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2016
Dari data grafik tahun 2012 – 2015, menunjukkan beberapa
kecenderungan berikut ini :
1. Terjadi peningkatan APK SD/MI/Paket A dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2014,sebesar 111,41% menjadi 111,85% dan
mengalami fluktasi penurunan di tahun 2015 menjadi 110,17%,turun
sebesar 1,68%.
2. Terjadi peningkatan APM SD/MI/Paket A dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2014, sebesar 95,38% menjadi 95,45%, namun di tahun
berikutnya, yakni di tahun 2015 mengalami fluktasi penurunan
sebesar 2,53% yakni menjadi 92,92%. Penurunan tersebut,
penyebabnya baru bisa dilihat pada tahun berikutnya.
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
SMP/MTS/PAKET B
APK dan APM SMP/MTS/PAKET B dapat dilihat dari data grafik
berikut ini :
Grafik 3. 24 APK dan APM SMP/MTS/PAKET B.
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2016
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015
APK SD/MI/PAKET A
APM SD/MI/PAKET A
95,38% 95,45 95,45% 92,92
111,41 111,49
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015
APK SMP/MTS/PAKET B
APM SMP/MTS/PAKET B
74,44 74,77 75,10 72,24
94,92 95,31 95,66% 98,52
111,85%%
110,17%
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
147
Dari data grafik di atas, menunjukan beberapa kecenderungan sebagai berikut :
1. Terjadinya peningkatan pada APK SMP/MTS/PAKET B, dari tahun 2012 sebesar 94,92% meningkat menjadi 98,52% di tahun 2015. Peningkatan ini terjadi karna beberapa faktor seperti adanya penambahan USB (Unit Sekolah Baru), RKB (Ruang Kelas Baru) dan antuasisme masyarakat sangat baik dibidang pendidikan.
2. Terjadinya peningkatan pada APM SMP/MTS/PAKET B dari tahun 2012 sampai tahun 2014 yakni dari 74,44% menjadi 75,10% namun di tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 2,86% yakni menjadi 72,24%.
a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu
ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling
ketergantungan antara manusia dan lingkungannya. Sekolah harus
menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di
dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.
Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan
yang sebaik-baiknya bagi semua warga Negara, namun semua pihak
harus memberi kontribusi dalam menetapkan indikator peningkatan rata-
rata lam sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata
lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan
oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang
pernah dijalani. Capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa
capaian kinerja pada tahun 2015 sangat tinggi karna mencapai 100%.
Pencapaian ini juga telah mencapai 97,40 % dari rencana target kinerja
pada akhir RPJMD pada tahun 2019 yaitu rata-rata lama sekolah sebesar
7,70 tahun.
Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi
Lampung, selama 2014 – 2015 terjadi peningkatan kualitas pendidikan
yaitu menjadi 7,50. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Provinsi
Lampung ini dimaknai bahwa penduduk Provinsi Lampung makin sadar
betapa pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber
daya manusia.Selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini :
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
148
Grafik 3.25 Rata – Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2015
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2016
b. Angka Kelulusan
Angka kelulusan di Provinsi Lampung tahun 2015 mencapai 100%,
berarti menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi. Hal ini berarti
seluruh siswa berhasil menyelesaikan pendidikannya.
Ujian Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam
rangka memacu peningkatan mutu pendidikan.Ujian Nasional selain
berfungsi untuk mengukur dan pencapaian kompetensi lulusan dalam
mata pelajaran tertentu,serta pemetaan mutu pendidikan pada tingkat
pendidikan dasar dan menengah,juga berfungsi sebagai motivator bagi
pihak-pihak terkait untuk bekerja lebih baik guna mencapai hasil ujian
yang baik,dan sebagai informasi katagori sekolah dan bahan untuk
mengkaji dan menganalisa untuk mengukur angka kelulusan.
Berdasarkan angka kelulusan sekolah di Provinsi Lampung, tahun
2012 sampai dengan tahun 2015, per jenjang pendidikan dapat dilihat
pada tabel 3.35 grafik 3.26 di bawah ini :
Tabel 3.35 Angka Kelulusan Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2015
No. Jenjang Pendidikan
Tahun
2012 2013 2014 2015
1 SD 100 100 100 100
2 SMP 99,84 99,66 99,96 100
3 SMA 99,89 99,95 99,77 100 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2016
7,47
7,475
7,48
7,485
7,49
7,495
7,5
7,505
2014 2015
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PROV.LAMPUNG
7,48
7,50
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
149
Grafik 3.26 Angka Kelulusan Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015
: Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2016
Dari grafik diatas menunjukkan beberapa kecenderungan dibawah ini :
1. Angka kelulusan SD/MI/Paket A dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2015 selalu mencapai target yang diinginkan yakni 100%.
2. Angka kelulusan SMP/MTS/Paket B dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2015,mengalami peningkatan yakni dari 99,84% menjadi 100%.
3. Angka kelulusan SMA/MA/SMK/Paket C dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2015,mengalami peningkatan yakni dari 99,89 menjadi
100%.
c. Angka Melanjutkan SMP - SMA – Perguruan Tinggi
Berkembangnya pendidikan di Provinsi Lampung, di tahun 2015 ini
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari
capaian indikator dengan kinerja yang sangat tinggi baik angka
melanjutkan SMP – SMA maupun angka melanjutkan SMA – Perguruan
Tinggi. Angka siswa yang lulus SMP dan melanjutkan ke jenjang SMA
sebanyak 79,23% atau 99,04% dari target 80%. Hal ini menunjukkan
kinerja yang sangat tinggi dan telah berkontribusi pada pencapaian
target akhir RPJMD 2019 sebesar 79,23%. Sedangkan, untuk indikator
angka siswa melanjutkan dari SMA ke Perguruan Tinggi mencapai
realisasi sebesar 72,06% atau 131,02% dari target 55% yang berarti
berkinerja sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
Provinsi Lampung sudah semakin banyak yang mengenyam pendidikan
hingga perguruan tinggi. Dari yang ditargetkan sebesar 55% dapat
99,4
99,5
99,6
99,7
99,8
99,9
100
100,1
2012 2013 2014 2015
SD/MI/PAKET A
SMP/MTS/PAKET B
SMA/MA/SMK/PAKET C
99,84%
99,66%
99,96%
100%
99,89% 99,95
99,77
100%
100% 100% 100% 100%
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
150
terealisasi sebesar 72,06%. Capaian tahun 2015 ini lebih baik dari
tahun 2014 sebesar 70,24%.
Penghargaan dari Pemerintah yang diterima tahun 2015 :
1. Bronze Medal in Science pada 12th International Mathematics and
Science Olympiad for Primary School (IMSO 2015).
2. Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015.
3. Finalis Pemilihan Pengawas SD Berprestasi Tingkat Nasional Tahun
2015.
12. Sasaran Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Ke Jenjang
Menengah Dan Tinggi Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan
nasional, diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan
satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kritetia minimal dari berbagai
aspek yang terkait dengan pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan
nasional peran dan tanggung jawab guru sangat mutlak. Dalam hal ini,
meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan
tinggi di Provinsi Lampung di tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini
ditunjukkan dalam tabel 3.36 berikut :
Tabel 3.36 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pendidikan Masyarakat ke Jenjang Menengah dan Tinggi
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 APK SMA/SMK/MA/ Paket C
111,41 111,9 110,17 98,45 112,08 98,30
2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C
98,20 95,56 92,92 97,24 95,75 97,04
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Untuk sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang
menengah dan tinggi yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu no 9 dan 10
capaian keduanya sangat tinggi walaupun tidak mencapai target yang
ditentukan. Indikator, APK SMA/SMK/MA/Paket C terealisasi 110,17% atau
98,45% dari target 111,9% yang ditetapkan. Untuk capaian indikator angka
partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 92,92% atau 97,24%
dari target sebesar 95,56%. Perkembangan APK dan APM
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
151
SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015 ditunjukkan
pada grafik 3.27 berikut :
Grafik 3.27 Perkembangan APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi
Lampung Tahun 2012 – 2015
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2016
Dari data grafik APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C, dalam empat
periode terakhir, situasinya sebagai berikut :
1. Terjadi peningkatan APK SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Lampung
dalam empat periode terakhir,yakni dari tahun 2012 sebesar 63,51%
meningkat menjadi 66,06% di tahun 2015,walaupun sempat mengalami
penurunan ditahun 2014.
2. Terjadi peningkatan APM SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Lampung
dalam empat periode terakhir,yakni dari tahun 2012 sebesar 48,05%
meningkat menjadi 50,15% di tahun 2015.
13. Sasaran Meningkatkan Indeks Pembangunan dan Derajat Kesehatan
Masyarakat Tujuan meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan
masyarakat dengan indikator angka harapan hidup (UHH) dan prevalensi balita gizi kurang dengan sasaran meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat diukur melalui 8 (delapan) indikator seperti pada tabel 3.37 berikut :
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014 2015
APK SMA/SMK/MA/Paket C
APM SMA/SMK/MA/Paket C
63,51 64,68 64,35 66,06
48,05% 48,75% 49,45% 50,15
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
152
Tabel 3.37 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Indeks Pembangunan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
NO Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir
RPJMD/ Renstra
2019
Capaian 2015
terhadap 2019 Target Realisasi %
1 Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)
69,66 69,75 70 100,36
72 97,22
2 Menurunnya Angka Kematian Bayi 0 - < 1 tahun (AKB) per 1000 lahir hidup
5,94 32 4,88 184,75
24 179,67
3 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup
81 341 103,36 169,69
309 166,55
4 Menurunnya Prevalensi balita gizi kurang (Underweight)
18,80 18,44 15,64 115,18
17 108,00
5 Meningkatanya Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/Case Notification Rate) per 100.000penduduk
91 99 99 100,00
154 64,29
6 Menurunnya Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000 penduduk
0,4 0,35 0,43 77,14 0,10 -230,00
7 Menurunnya Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > 15 tahun
0,04 0,49 0,01 197,96
0,49 197,96
8 Menurunnya Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
16,82 50 38,51 122,98
46 116,28
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Dari 8 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Gubernur Lampung di bidang kesehatan tahun 2015, 7 indikator
menunjukkan capaian 100%. Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan
urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras
seluruh stake holder dalam mendukung capaian indikator tersebut. Sedangkan,
untuk indikator yang belum mencapai 100% pada tahun 2015, masih perlu
dilakukan kerja keras, fokus dan terarah.
Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 54 tahun 2010 terdapat 7 indikator (87,50%) dengan kriteria
kinerja sangat tinggi (ST) dan 1 indikator (12,50%) dengan kriteria kinerja Tinggi
(T).
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
153
a. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) mnerupakan salah satu indikator dalam
menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga AHH merupakan
indikator untuk mengukur derajat kesehatan selain angka kesakitan, angka
kematian dan status gizi. Tingginya Tingginya pencapaian AHH juga menjadi salah
satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan
kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.
Angka harapan hidup menjadi salah satu indikator dalam mengukur
indeks pembangunan manusia (IPM), selain pendidikan dan pendapatan. Bahkan
merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang
rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan,
dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan
kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Angka harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian
bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh
karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada
sudah tingginya tingkat kesehatan ibu dan bayinya.
Berdasarkan tabel 3.37 diatas, indikator Angka Harapan Hidup (AHH) di
Provinsi Lampung tahun 2015 menunjukkan keberhasilan, dimana pada tahun
2015 dari target 69,75 tahun , realisasi AHH tercapai sebesar 70 tahun dari target
69,75 tahun atau 100,36% (kriteria kinerja Sangat Tinggi). Namun realisasi Angka
Harapan Hidup ini bila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD tahun
2019 baru mencapai 97,22% (kriteria kinerja Sangat Tinggi).
Metode dalam perhitungan AHH ini telah menggunakan metode
perhitungan yang baru. Gambar berikut menunjukkan trend dari tahun 2010
sampai tahun 2015 dimana trendnya cenderung meningkat menunjukkan hasil
yang positif.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
154
Grafik 3.28 Trend Angka Harapan Hidup di Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2015
Sumber : BPS Lampung, 2016
Selama 8 tahun terakhir, Angka Harapan Hidup penduduk Provinsi
Lampung telah meningkat dari 68,91 tahun menjadi 70 tahun. Namun demikian
angka ini belum mencapai target Nasional yaitu sebesar 72 tahun.
Bila dilihat capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kota
(menggunakan data AHH tahun 2014 karena AHH 2015 per Kabupaten Kota
belum ada) masih ada 13 Kabupaten Kota, yang AHHnya masih berada di bawah
AHH Provinsi, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.29 Distribusi Angka Harapan Hidup di Provinsi Lampung per Kabupaten Kota Tahun 2014
Ket : Data distribusi Angka Harapan Hidup tahun 2015 per Kab Kota masih dalam proses di BPS
b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Lahir Hidup
Salah satu indikator yang paling menonjol dalam menilai derajat
kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB = IMR). Angka Kematian Bayi
dihitung dari banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 1000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
UHH 68,91 69,12 69,33 69,55 69,66 70
Target RPJMD 70 70,5 71 71,5 71,5 69,75
Target Nasional 72 72 72 72 72 72
67
68
69
70
71
72
73
UH
H
062
066
067
067
067
068
068
068
068
069
069
069
069
070
071
071
056 058 060 062 064 066 068 070 072
Pesisir Barat
Lampung Barat
Mesuji
Tanggamus
Pesawaran
Pringsewu
Lampung Utara
Lampung Selatan
Way Kanan
Lampung Tengah
Tulangbawang
Tulang bawang …
Lampung Timur
Provinsi
Bandar Lampung
Metro
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
155
kelahiran hidup pada waktu yang sama. Manfaat dari IMR ini, adalah untuk
mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang
berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal,
status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi
lingkungan dan sosial ekonomi.
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup berdasarkan perhitungan
dari laporan yang masuk dari fasilitas kesehatan ke Dinas Kesehatan di Provinsi
Lampung tahun 2015 sebesar 4,88 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini bila
dibandingkan dengan target Provinsi Lampung sebesar 32 per 1000 kelahiran
hidup maka angkanya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian
kinerja sebesar 184,75% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST. Bila
dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 4,88 per 1000 lahir hidup dengan
target tahun 2019 sebesar 24 per 100.000 lahir hidup, maka capaian kinerja
mencapai 179,67 % dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST)
Berdasarkan tabel 3.37 terlihat bahwa AKB berdasarkan perhitungan
matematik dengan menggunakan data rutin atau laporan secara kinerja telah
tercapai, namun Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup tahun 2015 di
Provinsi Lampung sebesar 4,88 per 1000 kelahiran hidup yang dihitung
berdasarkan data pelaporan rutin belum dapat menggambarkan atau
dibandingkan dengan data hasil survey SDKI 2012. Data AKB hasil perhitungan
dengan data rutin ini hanya menggambarkan kematian yang ditemukan di
fasilitas pelayanan kesehatan tidak menggambarkan kematian yang ada di
populasi. Bila data AKB hasil perhitungan data rutin ini dibandingkan dengan
AKB hasil SDKI tahun 2012 (survey SDKI dilakukan 5 tahun sekali) sebesar 30 per
1000 kelahiran hidup maka AKB hasil perhitungan berdasarkan laporan rutin
tersebut hanya menggambarkan seperenam dari AKB sesungguhnya dipopulasi.
c. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada
saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang
lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau
pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran
hidup.
Angka kematian ibu merupakan indikator kesehatan yang cukup
penting. Angka kematian ibu diketahui dari jumlah kematian karena kehamilan,
persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam
waktu tertentu. AKI sulit dihitung, karena untuk menghitung AKI dibutuhkan
sampel yang sangat besar, mengingat kejadian kematian ibu adalah kasus yang
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
156
jarang. Oleh karena itu kita umumnya menggunakan AKI yang telah tersedia dari
survey yang ada misalnya SDKI.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan
perhitungan dari laporan yang masuk dari fasilitas kesehatan ke Dinas Kesehatan
di Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 95,46 per 100.000 kelahiran hidup,
namun angka ini tidak dapat dibandingkan dengan angka hasil survei SDKI.
Angka ini bila dibandingkan dengan target Provinsi Lampung sebesar 341 per
100.000 kelahiran hidup maka angkanya sudah berada dibawah target yang
ditetapkan (Capaian kinerja sebesar 172,01% dengan kriteria penilaian kinerja
Sangat Tinggi/ST). Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 306 per
100.000 kelahiran hidup maka angkanya juga sudah berada dibawah target yang
diharapkan (Capain Kinerja sebesar 168,80% dengan kriteria penilaian Sangat
Tinggi/ST). Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 95,46 per 100.000
lahir hidup dengan target tahun 2019 sebesar 309 per 100.000 lahir hidup,
maka capaian kinerja mencapai 169,11% dengan kriteria penilaian kinerja
Sangat Tinggi/ST).
Berdasarkan tabel 3.37 terlihat bahwa AKI berdasarkan perhitungan
matematik dengan menggunakan data rutin atau laporan secara kinerja telah
tercapai namun data Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup tahun
2015 di Provinsi Lampung sebesar 95,46 per 100.000 kelahiran hidup yang
dihitung berdasarkan data pelaporan rutin belum dapat menggambarkan atau
dibandingkan dengan data hasil survey SDKI 2012. Data AKI hasil perhitungan
dengan data rutin ini hanya menggambarkan kematian ibu karena kehamilan,
persalinan dan nifas yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak
menggambarkan kematian yang ada di populasi. Bila data AKI hasil perhitungan
data rutin ini dibandingkan dengan AKI Nasional (AKI Provinsi tidak ada karena
sampel yang sedikit dan hanya bisa dibaca pada level nasional) hasil SDKI tahun
2012 (survey SDKI dilakukan 5 tahun sekali) sebesar 359 per 100.000 kelahiran
hidup maka AKI hasil perhitungan berdasarkan laporan rutin tersebut hanya
menggambarkan sepertiga dari AKI yang sesungguhnya dipopulasi
d. Prevalensi Balita Kurang Gizi (Underweight)
Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas
tumbuh kembang seseorang yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM). Status gizi masyarakat sering digambarkan dengan
besaran masalah gizi pada kelompok anak balita. Indikator status gizi yang
dipakai adalah prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
157
Data status gizi selama ini didapatkan dari survey seperti SDKI atau Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas). Data status gizi yang didapatkan dari survey akan
menggambarkan status gizi yang ada di populasi, namun masalahnya data status
gizi ini tidak dapat didapatkan setiap tahun. Data status gizi dapat juga
didapatkan dari kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG).
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita di Provinsi
Lampung berdasarkan hasil PSG tahun 2015 sebesar 15,64%. Angka ini bila
dibandingkan dengan target Provinsi Lampung sebesar 18,44% maka angkanya
sudah berada dibawah target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar
117,90% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST. Bila dibandingkan
dengan target nasional sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup maka angkanya
juga sudah berada dibawah target yang diharapkan (Capain Kinerja sebesar
168,80% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi/ST). Bila dibandingkan realisasi
tahun 2015 sebesar 95,46 per 100.000 lahir hidup dengan target tahun 2019
sebesar 309 per 100.000 lahir hidup, maka capaian kinerja mencapai 169,11%
dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST).
e. Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yang dilaporkan)/(Case
Notification Rate/CNR) per 100.000 penduduk
Angka kesakitan Tuberkulosis untuk semua tipe (Paru, kulit, tulang dan
lain-lain) yang dilaporkan menggunakan Indikator Case Notification Rate per
100.000 penduduk. Indikator Case Notification Rate (CNR) merupakan salah satu
indikator yang digunakan dalam menggambarkan pengendalian penyakit
Tuberkulosis. Case Notification Rate (CNR) adalah angka yang menunjukkan
jumlah seluruh pasien TB yang ditemukan dan dicatat diantara 100.000
penduduk. Angka CNR berguna untuk menunjukkan kecenderungan peningkatan
atau penurunan penemuan TB disuatu wilayah.
Angka Case Notification Rate (CNR) diantara 100.000 di Provinsi
Lampung tahun 2015 sebesar 99 per 1000 peduduk. Angka ini bila dibandingkan
dengan target Provinsi Lampung dan Nasional sebesar kurang dari 99 per
100.000 penduduk maka angkanya sudah mencapai target yang ditetapkan
(Capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat
Tinggi/ST). Namun bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 140 per
100.000 penduduk maka CNR provinsi Lampung tahun 2015 masih berada
dibawah target yang diharapkan (Capain Kinerja sebesar 62% dengan kriteria
penilaian Rendah/R). Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 99 per
100.000 penduduk dengan target tahun 2019 sebesar 154 per 100.000
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
158
penduduk, maka capaian kinerja mencapai 64,29% dengan kriteria penilaian
kinerja Rendah/R).
Angka Case Notification Rate (CNR) diantara 100.000 sebesar 99 per
100.000 penduduk pada tahun 2015 adalah angka provinsi, namun kita lihat
berdasarkan distribusi angka Angka Case Notification Rate (CNR) diantara
100.000 maka masih ada 9 (sembilan) Kabupaten Kota yang Case Notification
Rate (CNR) diantara 100.000 kurang 99 per 100.000 penduduk.
Bila dibandingkan angka Angka Case Notification Rate (CNR) diantara
100.000 Provinsi Lampung tahun 2015 dengan Target Nasional sebesar 140 per
100.000 penduduk maka masih ada 13 Kabupaten Kota yang belum dapat
mencapai target nasional.
Grafik 3.30 Distribusi Angka Case Notification Rate (CNR) Tuberkulosis diantara 100.000 penduduk di Kabupaten Kota Tahun 2015
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016
f. Prevalensi HIV AIDS per 100 Penduduk Usia > 15 Tahun
Prevalensi HIV adalah jumlah pendudul laki – laki dan perempuan yang
berusia 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki – laki
dan perempuan pada usia yang sama (yaitu 15-49 tahun), dikalikan dengan
100%. Untuk mendapatkan angka ini, idealnya dilakukan dengan survey, namun
mengingat untuk pelaksanaan survey ini memerlukan penyiapan yang cukup
rumit dan adanya keterbatasan sumberdaya. Saat ini angka prevalensi HIV
didapatkan dengan menggunakan pemodelan matematika.
Seperti diketahui bahwa HIV seperti fenomena gunung Es, dimana
terlihat sedikit kasusnya dipermukaan namun sesungguhnya kasusnya banyak
dibawah permukaan. Hal ini dibuktikan dengan orang yang bersedia untuk
mengetahui status HIVnya sangat kecil sekali. Pada tahun 2015 orang yang
47 56 58 58
70 71
88 95 96
99 101
119 120
123 151
188
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
TULANGBAWANG PRINGSEWU
LAMPUNG BARAT LAMPUNG TENGAH
TULANGBAWANG BARAT MESUJI
LAMPUNG UTARA PESAWARAN
LAMPUNG TIMUR PROVINSI
TANGGAMUS PESISIR BARAT
LAMPUNG SELATAN WAY KANAN
METRO BANDAR LAMPUNG
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
159
berusia 15-49 tahun sebesar 4.404.700 jiwa dan jumlah orang yang datang
memeriksakan ke layanan VCT hanya sebesar 7.622 orang. Berdasarkan hasil
pemeriksaan status HIV terhadap 7622 orang yang datang memeriksa VCT maka
diketahui yang positif HIV sejumlah 331 orang (4,34%). Sehingga prevalensi HIV
(Persen) pada kelompok usia 15-49 tahun sebesar 0,0075 persen dan bila
dibandingkan dengan target secara nasional yaitu kurang dari 0,5 persen, maka
provinsi Lampung, penularan HIV masih dapat dikendalikan.
Prevalensi HIV per 100 penduduk (%) usia > 15 tahun di Provinsi
Lampung tahun 2015 sebesar 0,01% . Angka ini bila dibandingkan dengan target
Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 0,49% maka angkanya sudah mencapai
target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 198,58% dengan kriteria
penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST. Bila dibandingkan realisasi tahun 2015
sebesar 0,01 per 1000 penduduk dengan target tahun 2019 sebesar kurang dari
0,49 per 100 penduduk (%)usia > 15 tahun maka capaian kinerja mencapai
198,58 % dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST).
g. Menurunkan Angka Kesakitan Malaria positif menjadi 0,10 per 1000 penduduk tahun 2019
Angka kesakitan Malaria merupakan indikator yang menggambarkan
angka kesakitan malaria positif diantara 1000 penduduk di suatu wilayah. Angka
kesakitan malaria positif (API) per 1000 penduduk di Provinsi Lampung tahun
2015 sebesar 0,43 per 1000 peduduk. Angka ini bila dibandingkan dengan target
Provinsi Lampung sebesar 0,35 per 1000 penduduk, angkanya masih berada
diatas target yang ditetapkan (Capaian kinerja sebesar 77,14% dengan kriteria
penilaian kinerja Tinggi/T). Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar < 1
per 1000 penduduk maka angkanya juga sudah berada dibawah target yang
diharapkan (Capain Kinerja sebesar 156,57% dengan kriteria penilaian Sangat
Tinggi/ST). Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 0,43 per 1000
penduduk dengan target tahun 2019 sebesar 0,10 per 1000 penduduk, maka
capaian kinerja mencapai -230% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat
Rendah/SR).
Angka kesakitan malaria positif per 1000 penduduk sebesar 0,43 per
1000 penduduk pada tahun 2015 adalah angka provinsi, namun kita lihat
berdasarkan distribusi angka kesakitan malaria per 1000 penduduk maka masih
ada dua Kabupaten yaitu Kabupaten Pesawaran (6,49 per 1000 penduduk) dan
Kabupaten Pesisir Barat (2,21 per 1000 penduduk) yang angka kesakitan
malarianya lebih dari 1 per 1000 penduduk seperti terlihat pada grafik dibawah.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
160
Sehingga penanggulangan malaria masih perlu kerja keras pada 2 Kabupaten
tersebut diatas.
Grafik 3.31 Distribusi Angka Kesakitan Malaria positif (API) per 1000 penduduk di Kabupaten Kota Tahun 2015
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016
h. Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk Angka kesakitan Demam Berdarah atau DBD merupakan indikator yang
menggambarkan angka kesakitan DBD diantara 100.000 penduduk di suatu
wilayah. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk di Provinsi Lampung
tahun 2015 sebesar 38, 51 per 1000 peduduk yang artinya ada 38 – 39 kesakitan
DBD diantara 100.000 penduduk. Angka ini bila dibandingkan dengan target
Provinsi Lampung dan Nasional sebesar kurang dari 50 per 100.000 penduduk
maka angkanya sudah berada dibawah target yang ditetapkan (Capaian kinerja
sebesar 129,84% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST). Bila
dibandingkan dengan target nasional sebesar 49 per 100.000 penduduk maka
Angka kesakitan DBD Provinsi Lampung tahun 2015 sudah berada dibawah
target yang diharapkan (Capain Kinerja sebesar 129,84% dengan kriteria
penilaian Sangat Tinggi/ST). Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 38,51
per 100.000 penduduk dengan target tahun 2019 sebesar 46 per 100.000
penduduk, maka capaian kinerja mencapai 116,38% dengan kriteria penilaian
kinerja Sangat Tinggi/ST).
Angka kesakitan DBD per 100.000 di Provinsi Lampung tahun 2015
sebesar 38,51 per 100.000 penduduk, namun kita lihat berdasarkan distribusi
angka Angka kesakitan DBD per 100.000 maka masih ada 4 (empat) Kabupaten
Kota yang Angka kesakitan DBD per 100.000 lebih dari 50 per 100.000
penduduk yaitu Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung dan
Kabupaten Pesawaran (merupakan daerah endemis DBD), seperti terlihat pada
grafik dibawah ini :
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000
002 006
000 001 002 003 004 005 006 007
TLB Barat
Lampung Timur
Way Kanan
Tulang Bawang
Lampung Utara
B. Lampung
Lmpng Selatan
Pesisir Barat
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
161
Grafik 3.32 Distribusi Angka Kesakitan DBD diantara 100.000 penduduk di
Kabupaten Kota Tahun 2015
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016
Keberhasilan dan permasalahan dalam mencapai sasaran yang diukur
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :
Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) adalah sebagai berikut :
1. Adanya regulasi atau komitmen baik di tingkat global (MDGs/SDGs),
Nasioanal (RPJMN, Renstra KL) dan Daerah (RPJMD, Renstra SKPD)
2. Adanya dukungan anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU)
baik melalui APBD dan APBN
3. Adanya sumber daya manusia yang berada di fasilitas pelayanan
kesehatan maupun yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota
4. Adanya pengembangan Sistem Informasi Pelaporan
Permasalahan : 1. Masih adanya stigma tentang beberapa penyakit tertentu sehingga menjadi
fenomena gunung es (sedikit terlihat di puncaknya namun tak terlihat yang
ada dibawah )
2. Beberapa penyakit berhubungan dengan perilaku hidup yang tidak sehat
3. Ada perpindahan Sumber Daya Manusia yang telah dilatih oleh Program
sehingga mengganggu kesinambungan program khususnya yang ada di level
puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota
4. Sistem Informasi pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Kota Provinsi yang belum tepat waktu
010 011 012
016 021
025 031
036 038 039 040
044 056
058 115
164
000 020 040 060 080 100 120 140 160 180
Way Kanan
Lampung Barat
Tanggamus
Tulangbawang
Lampung Utara
Tulang bawang …
Pesawaran
Pringsewu
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
162
Solusi : 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menghilangkan stigma pada
beberapa penyakit tertentu dengan melakukan promosi kesehatan
2. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Meningkatkan pembiayaan kesehatan baik pada alokasi anggaran kesehatan
khususnya belanja langsung
4. Perlu adanya regulasi dalam mengatur pemerataan/distribusi tenagayang
telah dilatih khususnya tenaga yang ada di level puskesmas dan dinas
kesehatan kabupaten kota
5. Mendukung Pengembangan Sistem Informasi pelaporan dari fasilitas
pelayanan kesehatan (Puskesmas & Rumah Sakit) ke Dinas Kesehatan
Kabupaten Kota dan ke Dinas Kesehatan Provinsi baik secara online maupun
off line
14. Sasaran Terinternalisasinya Nilai-Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal
Semenjak Dinas Kebudayaan bergabung dengan Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2014 tentang
perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Lampung Nomer 12 Tahun
2009 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi
Lampung.Kebudayaan di Provinsi Lampung belum tergali secara
maksimal,hal ini memerlukan kerjasama dari sejumlah dinas terkait dan
peran besar masyarakat terhadap banyaknya cagar budaya dan asset daerah
yang bernilai budaya yang harus dipelihara dan kita lestarikan secara
bersama.
Foto: Melestarikan budaya tarian adat Lampung pada acara Gebyar Paud.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
163
Tabel 3.38 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terinternalisasinya Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Cagar Budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara
4.747 1.576 1.576 100 3.267 48,23
2 Peningkatan jumlah pengunjung museum
137.987 137.987 100 225.000 61,33
3 Jumlah sanggar kesenian
903 494 54,70 960 51,45
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
a. Jumlah cagar budaya di Provinsi Lampung yang baru terdata pada tahun
2015 sebanyak 1.576 cagar budaya. Cagar budaya bermacam-macam bentuknya, yakni ; 1.Benda cagar budaya berjumlah ; 781 cagar budaya. 2. Situs cagar budaya berjumlah ; 132 situs
Foto: Situs Punggung Raharjo,Lampung Timur.
3. Struktur cagar budaya berjumlah ; 275 struktur 4. Bangunan cagar budaya berjumlah ; 388 bangunan.
Untuk tahun 2015, capaian kinerja cagar budaya meenunjukkan
kinerja masih rendah,capaian ini hanya menyumbang 48,24% dari target akhir RPJMD ( Tahun 2019 ).
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
164
Pada tahun 2015 Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan berupa
5 (lima) buah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia atas diakuinya warisan budaya tak
benda (WBTB) masyarakat Lampung yaitu :
1. Sekura Cakak Buah
2. Cakak Pepadun
3. Sulam Usus
4. Gulai Taboh
5. Seruit
b. Untuk tahun 2015, capaian kinerja pengunjung museum Provinsi
Lampung masih rendah, capaian ini hanya menyumbang sebanyak
61,33% dari target akhir RPJMD (Tahun 2019).
Pengunjung museum
Provinsi Lampung
berupa pameran tetap
sebanyak 89.789
orang,dan non pameran
tetap sebanyak 48.201
orang. Data jumlah
pengunjung pameran
tetap dan non pameran
tetap.
Foto: Pengunjung Museum Provinsi Lampung.
c. Untuk tahun 2015, capaian kinerja sanggar kesenian menunjukkan
kinerja masih rendah, capaian ini hanya menyumbang sebanyak 51,46%
dari target pada akhir RPJMD ( tahun 2019 ).
Interaksi dan pertumbuhan sanggar kesenian di Provinsi Lampung bisa
dilihat dari banyaknya sanggar/organisasi kesenian pada tahun 2015,
jumlah sanggar kesenian di Provinsi Lampung adalah 494 sanggar yang
terdiri dari : Sanggar Tari 255, Sanggar Musik 45, Sanggar Teater 30,
Sanggar Sastra 30, Sanggar Kerajinan 89 dan Sanggar/Komunitas
Sinematografi sebanyak 45 sanggar.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
165
Permasalahan :
1. Kurang terkelolanya warisan budaya,sehingga diperlukan sinergi dan
koordinasi antar berbagai pihak,baik pemerintah maupun masyarakat
untuk menjaga warisan budaya tersebut.
2. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua asset kebudayaan baik
yang fisik maupun non fisik dalam bentuk ha katas kekayaan intelektual.
3. Lemahnya ketahanan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi,kehidupan
seni, bahasa dan sastra,dalam kehidupan masyarakat Lampung.
Penggerusan nilai-nilai budaya makin terlihat, yang menjadikan adat dan
tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra dalam kehidupan masyarakat
Lampung mengalami banyak pergeseran.
Solusi :
1. Dukungan program kegiatan terhadap pencapain sasaran ini membutuhkan
partisipasi aktif masyarakat dan peran pemerintah Provinsi Lampung.
2. Percepatan pelaksanaan registrasi,penetapan, dan pelestarian warisan
cagar budaya baik bergerak maupun tidak bergerak.
3. Penguatan jejaring stakeholder yang meliputi pemerintah, masyarakat,
perguruan tinggi, swasta dan lembaga keuangan dalam hal peningkatan
penegakan, pengawasan, dan kesadaran hukum pelestarian budaya.
15. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan dan Rehabilitasi Bagi
Tuna Sosial
Data capaian IKU untuk meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan
rehabilitasi bagi tuna sosial digambarkan pada tabel 3.39 berikut ini :
Tabel 3.39 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan dan Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Jumlah penduduk miskin
14,28 13,53 14,35 93,93 11,10 70,72
2 Indeks kedalaman kemiskinan
2,23 2,095 2,36 87,49 1,40 31,24
3 Indeks keparahan kemiskinan
0,51 0,47 0,38 119,14 0,34 88,24
4 Jumlah PMKS yang ditangani
5.409 8.677 8.595 99,05 8.220 104,56
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
166
Pada tahun 2015, realisasi jumlah penduduk miskin mencapai angka
14,35% atau 93,93% dibandingkan target yang ditetapkan. Dengan capaian
ini, kinerja yang dicapai telah masuk kriteria sangat tinggi, bila disandingkan
dengan target akhir RPJMD, capaian ini juga telah menyumbang sebanyak
70,72% dari target 11,10 pada tahun 2019.
Secara Gradual angka kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami
penurunan terus-menerus, meskipun pada tahun 2015 sedikit mengalami
kenaikan kembali sebagai akibat memburuknya kondisi ekonomi nasional,
dan dunia. Angka kemiskinan Lampung tahun 2015 sebesar 14,35%
meningkat dari tahun 2014 sebesar 14,28%.
Secara Nasional kemiskinan di periode yang sama juga mengalami
kenaikan (dari 10,96% menjadi 11,21% atau 0,25%), namun kenaikan
kemiskian di Lampung (meningkat 0,07%) masih lebih rendah dibanding
kenaikan rata-rata nasional.
Apabila dilihat dari sisi disparitas pendapatan penduduk di Provinsi
Lampung dilihat dari angka Indeks Gini Rasio, ketimpangan pendapatan
semakin rendah dari 0,36 menjadi 0,33, hal ini menunjukkan bahwa angka
kesenjangan pendapatan semakin mengecil (pendapatan masyarakat
semakin merata).
Grafik 3.33 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2011 - 2015
Sumber : BPS Lampung, 2016
Pada indikator indeks kedalaman kemiskinan tercapai 2,36% atau
87,61% dari target 2,095% dan telah menyumbang sebesar 31,24% pada
pencapaian target RPJMD 2019 sebesar 1,40%. Pencapaian ini termasuk
kategori tinggi. Sedangkan untuk indikator indeks keparahan kemiskinan
mencapai lebih dari 100% yakni terealisasi sebesar 0,38% dari target 0,47%
atau 119,14%, berarti masuk dalam kategori kinerja sangat tinggi. Apabila
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
167
disandingkan dengan target akhir RPJMD 2019, capaian ini mampu
menyumbang sebanyak 88,24% dari target sebesar 0,34%.
Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Lampung
menurut daerah kondisi Maret 2012 sampai dengan Maret 2015 terlihat
pada grafik 3.34 berikut :
Grafik 3.34 Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Lampung menurut daerah kondisi Maret 2012 sampai dengan Maret 2015
Sumber : BPS Lampung, 2016
Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Lampung
menurutdaerah kondisi Maret 2012 sampai dengan Maret 2015 adalah
sebagai berikut :
Grafik 3.35 Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Lampung menurut daerah kondisi Maret 2012 sampai dengan Maret 2015
Sumber : BPS Lampung, 2016
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2012 2013 2014 2015
Perdesaan
Perkotaan
Perkotaan+Perdesaan
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2012 2013 2014 2015
Perkotaan+Perdesaan
Perkotaan
Perdesaan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
168
Sedangkan, untuk indikator jumlah PMKS yang ditangani Provinsi
Lampung tahun 2015 sebanyak 8.595 jiwa atau sebesar 99,05% dari target
sebanyak 8.677 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan realisasi tahun
2014 sebanyak 5.409 jiwa. Capaian ini telah menyumbang sebesar 104,56%
dari target akhir RPJMD 2019 sebanyak 8.220 jiwa.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
169
Tabel 3. 40 DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2016
NOJENIS PMKS
Bandar
LampungMETRO
LAMPUNG
SELATAN
LAMPUNG
TENGAH
LAMPUNG
TIMUR
LAMPUNG
UTARA
LAMPUNG
BARATTANGGAMUS
TULANG
BAWANG
WAY
KANANPESAWARAN PRINGSEWU MESUJI
PESISIR
BARAT
TUBA
BARAT
1 Anak Balita terlantar (ABT) 189 47 368 931 474 38 131 128 878 108 608 439 168 188 - 4.695 Jiwa
2 Anak terlantar (AT) 284 100 4.855 2.265 1.845 1.175 511 492 2.007 289 2.884 159 414 356 -
17.636 Jiwa
3 Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum 31 1 25 105 35 149 2 20 25 759 29 10 47
-
1.238 Jiwa
4 Anak Jalanan 72 - 350 117 72 28 - 195 - - 33 65 - 5 - 937 Jiwa
5 Anak Dengan Kedisabilitasan
(ADK) 417 122 37 829 696 434 164 375 467 194 - 354 164 81
4
4.338 Jiwa
6 Anak Yang Menjadi Korban
Tindak Kekerasan/
Diperlakukan Salah
6 - 97 74 74 - 1 60 22 3 - 26 - 36 - 399 Jiwa
7 Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khusus18 - - - 112 - - 29 1 40 - - 11 19 - 230 Jiwa
8 Lanjut Usia terlantar 2.386 1.849 11.633 6.852 4.369 1.137 973 382 2.235 568 4.511 453 1.635 672 313 39.968 Jiwa
9 Penyandang Disabilitas 1.150 236 1.869 5.656 5.661 736 524 322 1.291 647 3.072 985 361 310 95 22.915 Jiwa
10 Tuna Sosial 85 - 137 106 96 10 2 - 9 13 3 21 - 17 - 499 Jiwa
11 Gelandangan 2 2 26 114 63 10 4 48 - 9 1 13 6 15 -
313 Jiwa
12 Pengemis 97 - 83 101 33 16 2 - - 1 - 5 1 5 - 344 Jiwa
13 Pemulung 257 54 - 727 269 - 16 5 50 - 34 21 45 4 1.482 Jiwa
14 Kelompok Minoritas 9 - - - 15 - 2 4 7 - 149 3 - 189 Jiwa
15 Bekas Warga Binaan Lembaga
Permasyarakatan (BWBLP)163 39 140 904 314 41 33 11 10 86 21 116 18 57 14 1.967 Jiwa
16 Orang Dengan HIV/AIDS
(ODHA)2 43 41 3 6 53 - - 4 7 - 28 0 - 3 190 Jiwa
17 Korban Penyalagunaan NAPZA 110 13 21 169 64 46 5 4 122 - - 2 6 6 - 568 Jiwa
18 Korban Traficking 10 - - - 9 - - 15 - - - 2 - 14 - 50 Jiwa
19Korban tindak kekerasan
20 113 - 57 29 110 25 52 - - 6 - 2 52
65
531
Jiwa
20 Pekerja migran Bermasalah
Sosial (PMBS)11 92 27 - 272 1 9 230 1 - 220 - - - - 863 Jiwa
21 Korban Bencana Alam 260 - 578 1.039 434 868 81 665 2.425 204 84 169 22 31 31
6.891 Jiwa
22 Korban Bencana Sosial- - 2.013 114 38 - 9 5 - 2 - - 2 15
-2.198
Jiwa
23 Perempuan rawan sosial
ekonomi 1.152 638 10.378 727 2.408 44.968 521 612 508 790 6.449 176 824 321
-
70.472
Jiwa
24 Fakir Miskin 14.126 4.163 119.181 47.749 47.671 44.968 6.157 48.530 30.366 13.436 52.635 8.997 10.654 2.603 53.307 504.543 KK
25 Klg masalah sosial psikologis 46 62 216 260 130 70 4 - 164 46 - 5 250 408 -
1.661 KK
26 Komunitas adat terpencil - - - - - - - - - - - - - --
- KK
Jumlah 6.731 3.349 32.678 20.890 17.388 49.820 3.015 3.654 10.005 3.018 18.651 3.076 3.814 2.295 529 178.913 Jiwa
14.172 4.225 119.397 48.009 47.801 45.038 6.161 48.530 30.530 13.482 52.635 9.002 10.904 3.011 53.307 - 506.204 KK
JUMLAH KKJUMLAH JIWA
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
170
Tabel 3.41 DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) TAHUN 2014
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2016
NO JENIS PSKSBANDAR
LAMPUNGMETRO
LAMPUNG
SELATAN
LAMPUNG
TENGAH
LAMPUNG
TIMUR
LAMPUNG
BARATTANGGAMUS
TULANG
BAWANG
WAY
KANAN
LAMPUNG
UTARAMESUJI
PESA WA RA
NPRINGSEWU
PESISIR
BARAT
TUBA
BARATJUMLAH
1 Pekerja Sosial Profesional 6 2 43 5 5 - 3 64
2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 292 22 476 636 438 240 180 21 222 269 106 216 170 58 17 3.363
3Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 47 23 50 51 58 151 68 27 15 14 13 44 10 12 15 598
4 Lembaga Kesejahteraan Sosial 22 9 43 2.729 129 30 15 - - 32 - 76 14 50 11 3.160
5Karang Taruna 39 22 277 85 421 138 293 57 49 247 544 133 133 8 55 2.501
6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga(LK3)
2 1 2 8 11 - 2 17 3 - 9 1 1 1 1 59
7Keluarga Pionir 87 - 111 78 265 - - 44 585
8 Wahana Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat
11 - 3 355 189 34 9 - 23 - - 2 10 19 655
9Wanita Pemimpin Kesejahteraan
Sosial (WPKS)
175 344 209 176 123 1 22 - - 48 - 1.098
10 Penyuluh Sosial 12 26 8 7 1 4 8 4 4 4 4 82
11Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)
19 5 14 24 24 14 17 13 14 23 - 7 6 26 - 206
12 Dunia usaha yang melakukan
usaha kesejahteraan sosial
13 - - 193 1.042 - 15 - 2 2 - - - 1.267
707 82 1.221 4.081 2.658 869 729 137 619 595 676 483 348 270 99 13.574
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
171
Permasalahan
a. Optimalisasi capaian kegiatan terhadap capaian target SPM bidang sosial
relatif kecil.
b. Nomenklatur Dinas yang menangani bidang kesejahteraan sosial ( bidang
sosial ) di Kabupaten/Kota pada umumnya bergabung dengan beberapa
satker, hal ini sangat berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran
pembangunan kesejahteraan sosial yang masih relatif sangat kecil, sedangkan
jumlah PMKS akan terus bertambah seiring dengan pertambahan penduduk.
Solusi
Upaya koordinasi, asistensi, tahapan untuk perencanaan sudah dilakukan
baik untuk aparatur maupun masyarakat sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial, tetapi pengalokasian dana program dan kegiatan pembangunan
kesejahteraan sosial belum signifikan baik dari Pemerintah, dunia usaha dan
pelaku–pelaku pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar warga Negara, serta menghadapi tantangan dan
perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang seiring
dengan pertumbuhan penduduk, sudah tertuang dalam UU dan Peraturan
Pemerintah yang saat ini memasuki tahap proses penyempurnaan dan
pengesahan, sehubungan dengan hal tersebut sangat urgen untuk dipersiapkan
Peraturan Daerah yang merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari UU dan
Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
16. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja
Pembangunan bidang ketenagakerjaan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Pembangunan Nasional, Regional dan Daerah dengan
sasaran tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang
berkesinambungan, sehingga angkatan kerja yang ada mempunyai
kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidupnya
sesuai dengan kehidupan yang layak.
Di samping itu pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya
menyeluruh yang diarahkan untuk meningkatkan, membentuk dan
mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, efektif, efisien dan produktif
serta memiliki wirausaha yang tinggi sehingga diharapkan mampu mengisi,
menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha.
Rencana dan realisasi capaian meningkatnya kualitas dan perlindungan
terhadap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 3.42 berikut :
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
172
Tabel 3. 42 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan
Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja
No
Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Rasio Ketergantungan
64,32 52,55 49,57 105,67 46,75 93,97
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
66,99 65,75 65,60 92,24 66,46 101,29
3 Tingkat Pengangguran Terbuka
4,79 5,29 5,42 97,54 4,17 70,02
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Untuk pengukuran kinerja indikator 1 dan 3 dimana Semakin tinggi
realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan
rumus :
Persentase pencapaian rencana
tingkat capaian :
Rencana- ( Realisasi- Rencana)
x 100%
Rencana
Dari tabel 3.42 diketahui bahwa capaian rasio ketergantungan tahun 2015
mencapai 49,57% atau 105,67% dari target 52,55%. Capaian kinerja ini
menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan menyumbang sebesar 93,97% pada
pencapaian RPJMD 2019 dari target 46,75%. Indikator tingkat partisipasi
angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 65,60% atau 100,23% dari target 60,75%.
Capaian ini telah menyumbang sebesar 101,29% bagi target akhir RPJMD 2019
sebanyak 66,46%. Sedangkan, indikator tingkat pengangguran terbuka tahun
2015 dengan capaian realisasi 5,42% atau 97,54% dari target 5,29% dan mampu
menyumbang sebesar 70,02% pada capaian target RPJMD 2019. Capaian ini
menunjukkan kinerja yang sangat tinggi.
a. Rasio Ketergantungan
Pada tahun 2015 target kinerja yang hendak dicapai sebesar 52.55%
dan realisasi capaian 49.57 artinya adanya penurunan rasio ketergantungan
penduduk tahun 2015. Hal ini menunjukan kinerja yang cukup berhasil yaitu
berhasil menurunkan Rasio Ketergantungan dari target 52.55 % realisasi
sebesar 49,57% atau persentase realisasi sebesar 105,67%. Hal ini
diindikasikan keberhasilan pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
173
tingkat ketergantungan penduduk sebesar 2.98%, yaitu keberhasilan
Pemerintah Provinsi Lampung dalam penurunan angka kelahiran atau
keberhasilan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Provinsi
Lampung.
b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan
gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan
sehari-hari merujuk pada suatu waktu, dimana TPAK Provinsi Lampung pada
tahun 2015 sebesar 65,75 persen yang berarti dari 100 penduduk usia kerja
terdapat sekitar 66 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan
pengangguran). Selama lima tahun ke depan angka TPAK diperkirakan akan
meningkat berkisar 66,46 persen. Secara umum jumlah tenaga kerja antar
periode dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi baik nasional maupun
regional
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut kemungkinan
disebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang masuk pasar kerja
khususnya perempuan. Hal tersebut tampaknya memberikan pengaruh yang
cukup berarti terhadap melajunya pertumbuhan angkatan kerja, sehingga
pertambahan jumlah angkatan kerja pada tahun-tahun yang akan datang
akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia kerja.
c. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Provinsi Lampung dari rencana target kinerja
sebesar 5,29% sementara realisasi kinerja sebesar 5.42 %, walaupun terjadi
peningkatan persentasi realisasi tetapi secara kinerja pengalami penurunan
itu artinya terjadi peningkatan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung
sebesar 0,13%. Hal ini menandakan adanya peningkatan pengangguran yang
kemungkinan disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja dan
berkurangnya kesempatan kerja yang tercipta di Provinsi Lampung Tahun
2015.
Tingginya laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan jumlah
penduduk semakin tinggi yang berimbas pada kenaikan angkatan kerja,
namun hal ini tidak diimbangi dengan penyediaan kesempatan kerja. Hal
tersebut mengakibatkan timbulnya pengangguran. Pengangguran di Provinsi
Lampung masih didominasi oleh golongan usia muda, di mana pada usia ini
masih merupakan usia sekolah dan memang selayaknya mereka masih
berada dalam dunia pendidikan.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
174
Tingginya angka penganggur pada usia sekolah ini mengidentifikasikan
bahwa upaya yang sungguh-sungguh dalam menahan agar penduduk yang
masih berusia sekolah ini masih harus ditingkatkan, bukan menitikberatkan
adanya penambahan kesempatan kerja bagi mereka. Hal ini karena dalam
upaya pengurangan penganggur ini selain menciptakan kesempatan kerja
seluas-luasnya disisi lain harus juga ada peningkatan kualitas kesempatan
kerja secara fisik dan psikis termasuk tingkat kematangan dalam bekerja. Ini
sejalan dengan upaya pengurangan pengangguran pekerja anak (di bawah 18
tahun) yang terus menerus ditingkatkan. Diharapkan di masa depan
mendatang jumlah penganggur usia sekolah menurun, dikarenakan akan
adanya realisasi program belajar 12 tahun. Penurunan diharapkan juga akan
memperbaiki kualitas tenaga kerja yang memasuki dunia kerja.
Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung Tahun 2015 yang tersebar di
15 kabupaten/kota berjumlah 3.822.123 orang. Jumlah ini cenderung
meningkat dibandingkan jumlah angkatan kerja dari tahun 2011 – 2015. Ini
menunjukkan berarti jumlah pengangguran juga meningkat.
Tabel 3.43 Data Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015
NO Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015
1 Lampung Barat 231.593 228.035 224.941 232.671 239.958
2 Tanggamus 217.965 214.525 212.071 218.892 225.350
3 Lampung Selatan 461.986 454.701 449.472 463.956 477.669
4 Lampung Timur 483.282 475.674 470.143 485.355 499.753
5 Lampung Tengah 582.146 572.954 566.429 584.617 601.840
6 Lampung Utara 273.856 269.522 266.501 275.009 283.069
7 Way Kanan 177.635 174.827 172.851 178.385 183.627
8 Tulang Bawang 151.896 149.469 147.909 152.513 156.882
9 Pesawaran 206.146 202.925 200.442 207.053 213.303
10 Pringsewu 199.984 196.862 194.442 200.866 206.938
11 Mesuji 86.730 85.357 84.403 87.095 89.645
12 Tuba Barat 104.445 102.811 101.565 104.902 108.058
13 Bandar Lampung 449.247 442.151 437.126 451.151 464.433
14 Metro 69.156 68.083 67.214 69.468 71.596
JUMLAH 3.696.066
3.637.897
3.595.510
3.711.932
3.822.123
Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Trnsmigrasi Provinsi Lampung, 2016
Sedangkan, penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja
Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara
(AKAN) tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
175
Tabel 3.44 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAN, AKAL
dan AKAD Tahun 2010 – 2015
NO TAHUN AKAN AKAL AKAD TKS
1. 2010 5.741 642 2.536 40
2. 2011 15.282 390 354 40
3. 2012 15.294 15.555 360 40
4. 2013 17.977 775 496 40
5. 2014 18.501 996 116 40
6. 2015 17.597 1.736 640 40 Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Lampung, 2016
Namun di sisi lain, angkatan kerja khususnya pencari kerja yang ada tidak
dapat bersaing di pasar kerja karena memiliki ethos kerja yang rendah sebagai
akibat dari rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya keterampilan yang
dimiliki, sehingga para pencari kerja mengalami kesulitan dalam memperoleh
pekerjaan.
Upaya Provinsi Lampung untuk menjawab persoalan kurangnya
keterampilan pencari kerja melakukan berbagai pelatihan keterampilan kepada
masyarakat pencari kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Data tabel peserta
pelatihan dari tahun 2010 – 2015 mengalami fluktuasi. Jumlah peserta pelatihan
yang sangat rendah ada pada tahun 2014 hanya 944 orang, kemudian mengalami
peningkatan kembali pada tahun 2015 menjadi 2.224 orang. Data peserta
pelatihan keterampilan berbagai jurusan dapat dilihat pada tabel 3.45 berikut :
Tabel 3.45 Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Berbagai Kejuruan Tahun
2010 – 2015
NO TAHUN
Balai Latihan Kerja (BLK)
JUMLAH Bandar Lampung
Kalianda Metro Way Abung
1. 2010 256 392 240 240 1.128
2. 2011 400 300 240 80 1.020
3. 2012 736 576 640 560 2.512
4. 2013 656 592 544 400 2.192
5. 2014 304 208 256 176 944
6. 2015 576 592 592 464 2.224
Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Trnsmigrasi Provinsi Lampung, 2016
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
176
Tabel 3.46 Perbandingan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2015
INDIKATOR LAMPUNG DAERAH
TERENDAH
DAERAH TERTINGGI NASIONAL
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
60.65
59.99 Sulawesi Utara
76.67 Papua
60.66
Tingkat Pengangguran Terbuka
5.42 1.90 Bali
10.51 Maluku
5.94
Sumber : Disnakertrans Provinsi Lampung, 2016
Grafik 3.36 Perbandingan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2015
Sumber : Disnakertrans Provinsi Lampung, 2016
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Lampung Tahun 2015
sebesar 60.65%, bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara di mana
TPAK provinsi tersebut paling rendah yaitu sebesar 59.99%. artinya tingkat
partisipasi angkatan kerja provinsi Lampung masih jauh di atas TPAK provinsi
terendah yaitu Sulawesi Utara, dan secara keseluruhan TPAK Provinsi
Lampung masih hampir sama dengan rata-rata nasional yaitu sebesar
60.66%.
Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2015 di Provinsi Lampung
sebesar 5.42% sementara tingkat pengangguran rata-rata tertinggi secara
nasional terdapat pada Provinsi Maluku yaitu sebesar 10.51% sementara
rata-rata nasional adalah 5.94% yang arti tingkat pengangguran terbuka
Provinsi Lampung lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat
pengangguran secara nasional.
60,65 59,99
76,67
60,66
5,42 1,9 10,51
5,94 0
20
40
60
80
100
Lampung Daerah Terendah
Daerah Tertinggi
Nasional
TPAK
TPT
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
177
Keberhasilan
Provinsi Lampung selama periode 2015-2019 dalam pencapaian kinerja pada
sasaran Strategis pertama Meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga
kerja yang capaiannya realisasinya sangat tinggi yaitu dengan nilai diatas 91
(Sangat Tinggi) yaitu indikator Rasio Ketergantungan sebesar 105.67%,
Indikator Tingkat Partisipasi angkatan kerja sebesar 100.23%, indikator
Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 97.54%. Adapun keberhasilan
sasaran pertama dari indikator capaian tersebut adalah :
1. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan Rasio
Ketergantungan yaitu melalui perbaikan kesehatan, penekanan jumlah
kelahiran, dan perbaikan gizi masyarakat.
2. Keberhasilan Provinsi Lampung dalam perluasan kesempatan kerja
melalui program-program yang ada di instansi sektoral baik perluasan
maupun penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta
pengembangan kewirausahaan bagi tenaga kerja.
3. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkat program
pendidikan dan peningkatan ekonomi penduduk yaitu dengan menekan
atau menahan penduduk usia kerja muda lebih lama bersekolah dengan
demikian pada usia muda tersebut tidak aktif secara ekonomi masuk
pasar kerja. Beberapa yang terkait dengan peningkatan pendidikan
adalah :
a. Mengikutsertakan penduduk usia muda dalam program Pelatihan
Tenaga Kerja yang berbasis Kompetensi dengan tujuan agar mereka
mampu berkompetisi di bursa kerja. Pada tahun 2015 melalui
Program Peningkatan Kompetensi tersebut target kinerja yang
ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
sebanyak 992 orang sementara capaian kinerja Tahun 2015 sebesar
896 orang atau 90.32%.
b. Capaian IKU cukup memuaskan tetapi kegiatan ini perlu adanya
peningkatan kapasitas baik dari penambahan jumlah pelatihan
maupun alokasi dana.
c. Cukup tingginya minat pencari kerja di Provinsi untuk meningkatkan
keterampilan dan kompetensinya guna memasuki pasar kerja, baik
pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.
d. Dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Ketenagakerjaan
di Provinsi Lampung baik berupa dukungan anggaran pelatihan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
178
berbasis kompetensi maupun peralatan praktek pelatihan pada
masing-masing BLK di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi.
Permasalahan Beberapa indikator datanya didapatkan dari hasil survey dari pihak lain
seperti BPS, Instansi terkait, sedangkan survey tidak dilakukan setiap tahun
atau setiap lima tahun seperti data Susenas, Sakerda dan Sensus Penduduk
yang data keluar secara Periodik, Semester, Tahunan bahkan Lima atau
Sepuluh tahun seperti hasil data Sensus Penduduk dan Sakerda.
1. Pertumbuhan angkatan kerja yang relatif tinggi tidak diimbangi dengan
penyediaan kesempatan kerja atau daya serap dalam penciptaan
kesempatan kerja.
2. Tingkat pendidikan angkatan kerja rendah.
3. Hubungan industrial perlu ditingkatkan dalam rangka pencegahan
perselisihan hubungan industrial di perusahaan.
4. Perlu Peningkatan Perlindungan dan pengawasan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
5. Tingkat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja rendah rendah.
6. Masuknya tenaga kerja kedalam negeri akibat diberlakukannya pasar
bebas (MEA).
7. Perlu adanya sinergi antar lintas sektoral dalam penciptaan lapangan
kerja guna mengatasi atau pengurangan pengangguran
Solusi
1. Data yang digunakan untuk mengukur indikator sasaran di hasilkan dari
Kesepakatan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPS, dan Hasil
Pengolahan Data Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
2. Mengembangkan sistem informasi dan pelaporan On Line sehingga data
dapat tepat waktu diterima di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan
Kabupaten/kota dan SKPD terkait dan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Lampung.
3. Perlu adanya sinergi antar lintas sektoral dalam penciptaan lapangan
kerja guna mengatasi atau pengurangan pengangguran.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas program Kegiatan penunjang
keberhasilan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan
dengan dukungan penuh baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
179
Daerah dengan demikian sumber daya tenaga kerja atau angkatan kerja
yang akan tercapai yaitu :
a. Peningkatkan kualitas tenaga kerja yang produktif bertujuan untuk
penyerapan tambahan angkatan kerja baru dan mengurangi jumlah
penganggur dan setengah penganggur secara bertahap dengan
mewujudkan perluasan lapangan kerja produktif yang berkelanjutan,
baik dalam jumlah maupun mutu yang memadai serta mempunyai
daya saing.
b. Meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja menuju
terpenuhinya kopetensi pada era global atau MEA.
c. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pelatihan baik pemerintah
maupun swasta yang berorientasi IPTEK.
5. Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja yaitu menunjang keberhasilan
dalam rangka penempatan dan perluasan kesempatan kerja baik yang
sudah masuk pasar kerja maupun yang akan masuk pasar kerja sehingga
akan mampu dan memiliki daya saing di pasar kerja baik lokal maupun
global.
a. Terserapnya angkatan kerja melalui mekanisme penempatan tenaga
kerja AKAD, AKAL dan AKAN.
b. Mengurangi jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja (menganggur).
c. Tersedianya lapangan kerja melalui usaha mandiri dan meningkatnya
jumlah unit usaha kecil, wirausaha, kemitraan antara UKM dan
pengusaha kecil dan menengah.
6. Pengembangan Hubungan Industrial yaitu menunjang pelaksanaan
hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja
melalui :
a. Meningkatan Kesejahteraan tenaga kerja dan purna kerja dengan
perbaikan sistem pengupahan dan kesejahteraan dan jaminan sosial
tenaga kerja.
b. Pengembangan dan pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartite,
Serikat Pekerja dan Pengusaha serta pembinaan Ketenagakerjaan
.yang mencakup hubungan industrial.
c. Meningkatnya Tenaga Kerja yang masuk Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja di Perusahaan.
7. Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan:
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
180
a. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan norma-
norma ketenagakerjaan di Perusahaan.
b. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.
c. Meningkatnya kesadaran pekerja dan pengusaha dalam penerapan
norma kerja di perusahaan.
8. Faktor penunjang lain untuk keberhasilan Program dengan optimalisasi :
a. Organisasi yang efektif dan efiseien.
b. SDM pegawai yang memadai.
c. Perangkat hukum yang memadai.
d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
e. Sumber daya manusia yang melimpah.
17. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi dan
Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Pembangunan Transmigrasi di Provinsi Lampung merupakan bagian
yang Integral dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah.
Paradigma Pembangunan Ketransmigrasian saat ini telah mengalami
perubahan sejalan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah
sehingga melalui pembangunan ketransmigrasian diharapkan dapat
difasilitasi terjadinya pertemuan budaya antar kelompok masyarakat
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, yang mewajibkan adanya pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat untuk mempercepat proses integrasi dan akulturasi masyarakat
dalam penyelenggaraan transmigrasi, yang pada akhirnya dapat
mempercepat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa guna menjadi
kekuatan yang sinergi dalam melaksanakan pembangunan demi tercapainya
peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah serta
memantapkan ketahanan nasional.
Dalam pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Lampung mekanismenya
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan
penerapan kerjasama antar daerah (Daerah Asal dan Tujuan), sedangkan
pendekatannya menyesuaikan dengan kondisi lokal yang spesifik dan
perkembangan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
181
Rencana dan realisasi capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan
masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi seperti
pada tabel 3.47 berikut :
Tabel 3.47 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi dan Berkembangnya Kawasan Transmigrasi
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Penempatan Transmigrasi ke Luar Lampung
11 55 55 100 125 44
2 Fasilitas yang Dibangun di Kawasan KTM Sebagai Embrio Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
- 3 3 100 6 50
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Kedua indikator dalam sasaran ini dapat tercapai 100% dengan
kategori kinerja sangat tinggi. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
pada tahun 2015 terealisasi 55 Kepala Keluarga (KK) dari target 55 KK dan
capaian ini juga telah berkontribusi sebesar 44% untuk pencapaian target
akhir RPJMD 2019 sebanyak 125 KK. Sedangkan, untuk fasilitas yang
dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
juga tercapai 100% dari target sebanyak 3 kawasan. Capaian ini
menyumbang 50% dari target akhir RPJMD 2019 yang sebanyak 6 kawasan.
Indikator sasaran Penempatan Transmigrasi ke Luar Lampung di mana
tahun 2014 kinerja sebesar 11 KK, tahun 2015 ditarget sebanyak 55 KK
sementara realisasi kinerja sebesar 55 KK atau 100%. Keberhasilan pada
indikator ini belum menunjukkan situasi yang menggembirakan, mengingat
tingginya animo masyarakat Provinsi Lampung untuk bertransmigrasi ke Luar
Lampung akan tetapi Provinsi Lampung menentukan rencana kinerja yang
ditargetkan sangat rendah karena kebijakan pemerintah daerah dalam
optimalisasi anggaran dan ketidaksiapan daerah penerima transmigrasi
disebabkan kondisi pembangunan sarana dan prasarana belum dapat
diselesaikan tahun 2015.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
182
Indikator sasaran Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai
embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di mana target tahun 2015
pembangunan kelembagaan ekonomi produkif di kawasan KTM sebanyak 3
lembaga dan realisasi sebesar 100%. Pengembangan sarana usaha ekonomi
produktif tersebut berada pada KTM Mesuji Kabupaten Mesuji.
55 KK yang mengikuti program transmigrasi ke luar Lampung terdiri
dari :
1. Daerah asal Kabupaten Pringsewu sebanyak 15 KK ke lokasi Anuwa
Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Daerah asal Kabupaten Pesawaran sebanyak 15 KK ke lokasi Keliling
Semulung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
3. Daerah asal Kabupaten Lampung Utara sebanyak 10 KK ke lokasi
Padalere Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Daerah Asal Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 15 KK ke lokasi Satai
Lestari Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
Perkembangan Jumlah dan Penempatan Transmigrasi ke Luar Lampung
Tahun 2009 – 2015 dapat dilihat pada tabel 3.48 berikut :
Tabel 3.48 Perkembangan Jumlah dan Penempatan Transmigrasi ke Luar Lampung Tahun 2009 – 2015
No Tahun Penempatan
Daerah Asal/
Kabupaten
Daerah Penempatan
Jumlah Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Kk Jiwa Kk Jiwa Kk
Jiwa
Kk Jiwa Kk Jiwa Kk Jiwa Kk Jiwa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2009
Lampung Utara
- - 25 104 - - - - - - - - 25 104
Lampung Selatan
- - 25 104 - - - - - - - - 25 104
Pesawaran 25 105 - - - - - - - - - - 25 105
2 2010
Pesawaran 25 111 - - - - - - - - - - 25 111
Lampung Selatan
- - 15 70 - - - - - - - - 15 70
Lampung Utara
- -
- - - - - - - - - -
3 2011
Pesawaran - - 25 94 - - - - - - - - 25 94
Lampung Selatan
- - 25 107 - - 25 94 25 - - - 50 201
Lampung Utara
- - - - - - 20 68 20 - - - 20 68
4 2012
Lampung Selatan
- - 20 81 - - - - - - - - 20 81
Pesawaran - - 25 86 - - - - - - - - 25 86
Pringsewu - - 25 92 - - - - - - - - 25 92
5
2013
Lampung Selatan
- - 15 59 - - - - - - - - 15 59
Pringsewu - - 15 49 - - - - - - - - 15 49
Pesawaran - - 10 40 - - - - - - - - 10 40
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
183
Lampung Tengah
- - 10 38 - - - - - - - - 10 38
Lampung Utara
- - - - - - - - 10 32 - - 10 32
6 2014 Tanggamus
- - - - - - - - - - 6 18 6 18
Pringsewu - - - - - - - - - - 5 19 5 19
7 2015 Pringsewu 12 43 12 43
Lampung Utara
10 42 10 42
Pesawaran 15 51 15 51
Lampung Tengah
15 52 15 52
TOTAL 75 305 275 1.099 - - 75 213 55 32 33 122 403 1557
Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Lampung, 2016.
Adapun keberhasilan dari indikator capaian tersebut disebabkan :
Tingginya animo masyarakat pencari kerja di Provinsi untuk bekerja di
luar negeri (menjadi TKI) baik yang bekerja di sektor formal maupun
informal melalui Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
Cukup banyaknya permintaan dari Provinsi lain khususnya Provinsi
Kepulauan Riau terhadap tenaga kerja (pencari kerja) asal Provinsi
Lampung melalui Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).
Permasalahan Kinerja
Masih kurangnya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) antara daerah
pengirim dengan daerah penerima guna penempatan calon
transmigrasi asal Provinsi Lampung di Kalimantan dan Sulawesi.
Sistem Informasi pelaporan data dari fasilitas pelayanan Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada antara Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan Kabupaten/kota dan
instansi terkait atau sektoral belum optimal dan tepat waktu.
Rendahnya penetapan target capaian kinerja pada indikator ini adalah
belum selesainya pembangunan pemukiman transmigrasi yang akan
ditempatkan yaitu di kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Barat,
akibatnya penundaan keberangkatan calon transmigrasi tersebut, dan
direncanakan akan diberangkatkan tahun depan.
Solusi
1. Membangun Kerjasama Antara Daerah lebih banyak lagi dengan daerah
lain dalam rangka penempatan transmigrasi ke luar Lampung.
2. Membangun koordinasi aktif dengan pusat dalam peningkatan quota
penempatan transmigrasi ke luar Lampung.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
184
3. Membangun Fasilitas sarana dan prasaran di KTM guna mendukung
pengembangan kawasan ekonomi produktif di kawasan transmigrasi
(KTM).
18. Sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Kesetaraan Gender Tabel 3.49 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya
Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Kesetaraan Gender
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender (ARG)
0 3,6 5,45 151,3 36,4 10
2 Perempuan keluarga miskin pedesaan
25 Kelompok
450 450 100 130 29,41
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Terdapat beberapa perbedaan sasaran dan satuan target jika
membandingkan realisasi tahun 2014 dengan tahun 2015. Di tahun 2014,
implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) diwujudkan dalam program
sosialisasi dan belum ditargetkan dapat diimplementasikan pada SKPD.
Tahun 2015, ARG ditargetkan dapat diimplementasikan pada 3,6% dari total
55 SKPD (2 SKPD), dan pada realisasinya program ini tercapai melebihi target
(realisasi 5,45% berarti 3 SKPD telah mengimplementasikan ARG).
Pada indikator kedua, 25 kelompok menjadi penerima bantuan di tahun
2014. Dengan jabaran 10 orang per kelompok, maka total capaian tahun
2014 adalah 250 orang. Tahun 2015 kegiatan pemberian bantuan
dimodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat sasaran, maka bantuan dialihkan
menjadi bimtek untuk 450 orang dari 5 Kabupaten. Dengan demikian target
tahun 2015 tercapai 100%.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
185
19. Sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan Dan Anak
Tabel 3.50 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan Dan Anak
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung
1 1 1 100 3 33,3
2 Penanganan kasus perempuan dan anak
22 75 95 126,7 200 47,5
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diukur
melalui 2 indikator kinerja utama yaitu Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi
Lampung dan Penanganan kasus perempuan dan anak. Dari dua indikator
tersebut, indikator Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung mencapai
100 persen dengan realisasi 1 kabupaten/kota sesuai yang ditargetkan pada
tahun 2015. Sedangkan indikator Penanganan kasus perempuan dan anak justru
melampaui target atau sebesar 126,7%.
20. Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Dalam
Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat
Sasaran meningkatnya peran pemuda dan prestsi olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat yang diukur melalui 2
indikator kinerja utama yaitu peringkat pekan olahraga nasional dan kelompok
pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan. Dari dua indikator tersebut,
indikator peringkat pekan olahraga prestasi nasional mencapai 100 persen
dengan realisasi mendapat peringkat 8 besar sesuai yang ditargetkan pada tahun
2015. Capaian ini telah menyumbang sebesar 40 persen pada capaian RPJMD
2019 yang menargetkan Provinsi Lampung masuk 5 besar dalam pekan olahraga
prestasi.
Sedangkan indikator kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader
kewirausahaan hanya tercapai sebesar 57,14 persen dari target sebanyak 35
kelompok hanya terealisasi sebanyak 20 kelompok. Secara lebih jelas, dapat
dilihat pada tabel 3.51 berikut :
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
186
Tabel 3.51 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestsi Olahraga Dalam Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Peringkat Pekan Olahraga Prestasi Nasional
2 Popwil 8 8 100 5 40,00
2 Kelompok Pemuda yang Dilatih Sebagai Kader kewirausahaan
20 35 20 57,14 35 57,14
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Peringkat Pekan Olahraga Prestasi Nasional dalam hal ini merupakan
program Lampung berprestasi dan program pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi dan pendidikan yang dapat
mengangkat harkat dan martabat daerah di kancah nasional. Hal ini terwujud
dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) ke XIII tahun 2015 yang
diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 sampai dengan 20
September 2015. Provinsi Lampung menempati peringkat ke-8 (delapan) dari 33
provinsi di Indonesia.
Kontingen Provinsi Lampung pada POPNAS tahun 2015 memperoleh
medali pada 7 (tujuh) cabang olahraga dengan hasil sebagaimana tabel 3.52
berikut :
Tabel 3.52 Perolehan Medali Kontingen Provinsi Lampung Pada POPNAS Tahun 2015
NO
CABANG OLAHRAGA
EMAS
PERAK
PERUNGGU
1 2 3 4 5 6 7
ANGKAT BESI PANAHAN ATLETIK SENAM KARATE SEPAK TAKRAW GULAT
5 1 1
2 1 1 2 1 1 1
1 2
1
JUMLAH 7 9 4
Sumber : Dispora Provinsi Lampung, 2016
Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan dalam hal ini
merupakan kelompok pemuda yang berbakat dan mandiri menjadi pemuda yang
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
187
dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat mengembangkan dan
memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada. Dalam rangka mendorong
kelompok pemuda agar lebih produktif dan memiliki jiwa kewirausahaan,
Provinsi Lampung pada tahun 2015 ini melaksanakan pelatihan kewirausahaan
bagi 20 kelompok pemuda di Provinsi Lampung.
21. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama
Sasaran meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang ditargetkan
dalam IKU Gubernur 2015 telah menunjukkan capaian yang positif. Dari target
sebanyak 1 : 291, capaian tahun 2015 menunjukkan realisasi dalam jumlah yang
lebih besar 1 : 293 atau 99,31%. Capaian ini juga menjadikan target capaian
pada akhir tahun RPJMD terealisasi sebesar 96,69% dari target tahun 2019
sebanyak 1 : 291. Dengan pencapaian ini, kinerja Provinsi Lampung untuk sasaran
ke 21 pada tahun 2015 adalah memenuhi kriteria sangat tinggi.
Tabel 3.53 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Rasio Tempat Peribadatan per Jumlah Penduduk
1 : 291 1:293 99,31 1:280 95,35
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Dari tabel 3.53 diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan tempat
peribadatan dengan jumlah penduduk adalah 1 tempat peribadatan berbanding
dengan 293 penduduk. Rasio tersebut menunjukkan bila 1 tempat peribadatan
digunakan oleh 293 penduduk. Rasio tersebut adalah untuk umat beragama
islam karena merupakan jumlah mayoritas di Provinsi Lampung dan merupakan
angka perbandingan di tahun 2014, karena data tahun 2015 sedang diolah oleh
kementerian agama Provinsi Lampung.
Rasio tempat ibadah per jumlah penduduk khususnya umat islam di
Provinsi Lampung ditunjukkan pada grafik 3.37.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
188
Grafik 3.37 Rasio Tempat Ibadah Per Jumlah Penduduk Umat Beragama Islam di Provinsi Lampung Tahun 2014
Sumber : Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2014
Berdasarkan data statistik keagamaan tahun 2014 jumlah umat beragama
se-provinsi Lampung tahun 2014 berjumlah 8.816.684 jiwa. Secara lengkap
jumlah umat beragama berdasarkan agama dan kabupaten/kota se-provinsi
Lampung adalah sebagai berikut :
Tabel 3. 54 Jumlah Umat Beragama se-Provinsi Lampung Tahun 2014
No. Kabupaten/Kota Agama
Islam Kristen Katolik Hindu Budha Jumlah
1 Lampung Barat 421.890 3.096 7.642 7.921 3.179 443.728
2 Tanggamus 538.418 3.861 6.949 16.791 7.361 573.380
3 Lampung Selatan 864.823 11.659 14.790 244.264 19.348 1.154.884
4 Lampung Timur 915.409 11.970 13.021 184.998 25.598 1.150.996
5 Lampung Tengah 1.093.375 34.327 24.303 304.713 12.667 1.469.384
6 Lampung Utara 554.580 25.104 7.670 32.131 4.778 624.263
7 Way Kanan 404.925 7.225 6.833 55.863 2.025 476.871
8 Tulang Bawang 396.349 8.216 5.546 69.381 6.099 485.592
9 Pesawaran 395.702 7.258 5.412 29.190 5.705 443.268
10 Pringsewu 362.768 2.724 9.874 10.617 4.960 390.943
11 Mesuji 180.864 3.862 5.217 20.700 2.784 213.427
12 Tulang Bawang
Barat
244.184 5.203 4.736 8.650 3.758 266.531
13 Bandar Lampung 864.097 35.720 20.536 8.761 34.759 963.873
14 Metro 140.092 6.591 5.859 4.928 2.076 159.546
Jumlah 7.377.476 166.816 138.388 998.908 135.096 8.816.684
Sumber : Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2014
-
1000000,0
2000000,0
3000000,0
4000000,0
5000000,0
6000000,0
7000000,0
8000000,0
Jumlah Umat Islam Tempat Ibadah
7377476,0
25161,0
Series1
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
189
Grafik 3.38 Jumlah Umat Beragama se-Provinsi Lampung Tahun 2014
Sumber : Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2014
Sedangkan, jumlah rumah ibadah se-Provinsi Lampung tahun 2014
sebanyak 27.565 rumah ibadah dengan rincian seperti pada tabel 3.55 di bawah :
Tabel 3. 55 Jumlah Rumah Ibadah se-Provinsi Lampung Tahun 2014
No. Kabupaten/Kota Masjid Mushola Gereja
Kristen
Gereja
Khatolik Pura Vihara Jumlah
1 Lampung Barat 869 468 26 12 3 9 1.387
2 Tanggamu 860 759 23 7 10 2 1.661
3 Lampung Selatan 1.056 1.032 90 42 253 14 1.661
4 Lampung Timur 1.387 2.207 114 53 232 25 4.018
5 Lampung Tengah 1.474 2.489 126 57 266 32 4.444
6 Lampung Utara 1.030 891 85 16 24 5 2.051
7 Way Kanan 793 738 85 20 150 5 2.051
8 Tulang Bawang 319 1.233 51 20 25 13 1.661
9 Pesawaran 652 678 39 9 5 13 1.396
10 Pringsewu 510 622 21 14 12 4 1.183
11 Mesuji 309 823 45 16 4 4 1.201
12 Tulang Bawang
Barat
407 521 58 24 50 5 1.065
,0 400000,0 800000,0 1200000,0
Lampung Barat
Tanggamu
Lampung Selatan
Lampung Timur
Lampung Tengah
Lampung Utara
Way Kanan
Tulang Bawang
Pesawaran
Pringsewu
Mesuji
Tulang Bawang Barat
Bandar Lampung
Metro
421890,0
538418,0
864823,0
915409,0
1093375,0
554580,0
404925,0
396349,0
395702,0
362768,0
180864,0
244184,0
864097,0
140092,0
7921,0
16791,0
244264,0
184998,0
304713,0
32131,0
55863,0
69381,0
29190,0
10617,0
20700,0
8650,0
8761,0
4928,0
Budha
Hindu
Katolik
Kristen
Islam
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
190
13 Bandar Lampung 750 1.930 104 5 5 47 2.841
14 Metro 134 220 17 3 2 3 379
Jumlah 10.550 14.611 884 298 1.041 181 27.565
Sumber : Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2014
Grafik 3.39 Jumlah Umat Beragama dan Rumah Ibadah se-Provinsi Lampung
Tahun 2014
Sumber : Data Statistik Keagamaan, Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam Angka, 2014
Umat Islam di Provinsi Lampung berjumlah 7.377.476 jiwa dan tempat
beribadah yang ada sejumlah 25.161 unit yang terdiri dari masjid dan mushola.
Berarti rasio tempat beribadah per jumlah penduduk umat Islam yaitu 1 : 293.
Umat Kristen berjumlah 166.816 jiwa dengan tempat beribadah sejumlah 884
unit, sehingga rasionya 1 : 189. Penduduk beragama Katholik berjumlah 138.388
jiwa dan gereja Katolik sebagai tempat beribadah yang ada berjumlah 298 unit
maka rasionya 1 : 464. Jumlah penduduk beragama Hindu 998.908 jiwa dengan
jumlah Pura 1.041 unit. Rasio tempat beribadah umat Hindu yaitu 1 : 959.
Sedangkan, umat beragama Budha berjumlah 135.096 jiwa dengan jumlah
tempat beribadah 181 Vihara yang ada sehingga rasionya 1 : 746.
Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk yang terkecil yaitu umat
beragama Kristen diikuti dengan Islam, Katholik, Budha dan Hindu.
22. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efisien Dan Efektif Melalui Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Berbasis Riset, IPTEK, dan Inovasi
,0
2000,0
4000,0
6000,0
8000,0
10000,0
12000,0
14000,0
16000,0
Masjid Mushola Gereja
Kristen Gereja
Khatolik Pura
Vihara
10550,0 14611,0
884 298 1041,0 181
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
191
Tingkat pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan
daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi menunjukkan kinerja yang sangat
tinggi. Hal ini ditunjukkan dari persentase realisasi capaian 2 (dua) Indikator
Kinerja Utama Gubernur tahun 2015 mencapai 100% bahkan lebih. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.56 berikut :
Tabel 3.56 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efisien Dan Efektif Melalui Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir
RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap
2019 Target
Reali sasi
% Realisasi
1 Jumlah Rumusan Kebijakan (policy paper) Pembangunan Daerah yang Aplikatif
- 9 9 100 40 22,5
2 Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida
- 4 5 125 15 33,33
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Dari tabel 3.56 di atas, dapat dilihat bahwa indikator jumlah rumusan
kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif tercapai 100%
dari target dihasilkannya jumlah rumusan kebijakan (policy paper)
pembangunan daerah yang aplikatif sebanyak 9 policy paper dapat tercapai
100% dan berarti telah menyumbang sebesar 22,5% pada pencapaian target
RPJMD tahun 2019 sebanyak 40 policy paper.
Sedangkan, untuk indikator jumlah kabupaten dan kota di Provinsi
Lampung yng telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi roadmap Sida
tercapai 125% dari target 4 kab/kota terealisasi sebanyak 5 kabupaten/kota.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
192
Capaian ini telah berkontribusi sebesar 33,33% pada pencapaian target
RPJMD 2019 sebanyak 15 kabupaten dan kota.
Provinsi Lampung pada tahun 2015 telah menghasilkan 11 kajian
yaitu:
1. Kajian Pengembangan Transformasi Budaya Lampung.
2. Kajian Pengembangan Industri Komoditas Hilir Kakao dan Kopi.
3. Penyusunan Inventarisasi Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik
Provinsi Lampung.
4. Penguatan Jaringan Penelitian Pendidikan Provinsi Lampung.
5. Kajian Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pengelolaan
Sekolah Menengah (SMA/SMK).
6. Analisis Spasial Strategi Pengembangan Bandara di Provinsi Lampung.
7. Kajian Penataan Pengembangan Poros Itera, IAIN, Kota Baru terkait
Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
8. Kajian Pemetaan Potensi Laut dan Kawasan Pesisir Dalam Rangka
Mendukung Lampung Sebagai Bagian Poros Maritim Indonesia.
9. Kajian Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Kawasan Industri Strategis
Lampung (Lintas Pantai Timur).
10. Kajian Lahan Pengganti Kawasan Industri Way Pisang Lampung
Selatan.
11. Kajian Strategis Percepatan Pengembangan Kambing Saburai di
Provinsi Lampung.
Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang
telah dimanfaatkan adalah :
1. Kajian Pengembangan Transformasi Budaya Lampung. Kajian ini telah
didistribusikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung, Badan kesbang dan Dinas Pariwisata dan Provinsi Lampung.
2. Penyusunan Inventarisasi Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik Provinsi
Lampung. Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung,
Dinas Peternakan Provinsi Lampung, Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bakorluh Provinsi
Lampung dan BPTP Kementrian Pertanian.
3. Penguatan Jaringan Penelitian Pendidikan Provinsi Lampung. Kajian ini
telah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
193
4. Kajian Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pengelolaan
Sekolah Menengah (SMA/SMK). Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung, Biro Aset dan Perlengkapan Provinsi
Lampung, Biro Organisasi Provinsi Lampung.
5. Analisis Spasial Strategi Pengembangan Bandara di Provinsi Lampung.
Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi
Lampung, Bappeda Provinsi Lampung yang akan dilanjutkan dengan
Studi Lanjutan pada Tahun 2016.
6. Kajian Penataan Pengembangan Poros Itera, IAIN, Kota Baru terkait
Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Kajian ini telah
diserahkan kepada Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Cipta Karya dan
Pengairan Provinsi Lampung, BPIW Kementrian Pekerjaan Umum, Dinas
Perhubungan Provinsi Lampung, Institut Teknologi Sumatera, IAIN, Unila
dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
7. Kajian Pemetaan Potensi Laut dan Kawasan Pesisir Dalam Rangka
Mendukung Lampung Sebagai Bagian Poros Maritim Indonesia. Kajian
ini telah diserahkan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi
Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian Provinsi
Lampung, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, BPMPD Provinsi Lampung,
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga Provinsi
Lampung, Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung, Lembaga Perguruan
Tinggi, Dinas Pertambangan Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Kabupaten
Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kota
Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan
Pemerintah Kabupaten Mesuji.
8. Kajian Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Kawasan Industri Strategis
Lampung (Lintas Pantai Timur). Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas
Perindustrian Provinsi Lampung, Bappeda, Dinas Pertambangan Provinsi
Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, UMKM di Provinsi
Lampung.
9. Kajian Strategis Percepatan Pengembangan Kambing Saburai di Provinsi
Lampung Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas Peternakan dan
Keswan Provinsi Lampung, Bakorluh Provinsi Lampung dan Badan
Perencanaan Daerah Provinsi Lampung.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
194
Indikator Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah
melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida bertujuan untuk
meningkatkan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) oleh Pemerintah Provinsi,
Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung guna mendorong daya saing dan
kemandirian daerah.
Keberhasilan Pencapaian Kinerja pada sasaran ini dikarenakan
sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Daerah
Kota Metro (4 Kabupaten dan 1 Kota).
23. Sasaran Penurunan Beban Pencemaran, Pengendalian Kerusakan
Lingkungan serta Perlindungan dan Konservasi SDA Tahun 2015 kelas status mutu sungai utama dan waduk besar mencapai
target yaitu memperoleh status D. Sedangkan perusahaan yang menjadi Profer
tahun 2015 sebanyak 70 perusahaan dari yang ditargetkan sebanyak 100
perusahaan, sehingga capaian kinerjanya 70% atau kategori sedang dan berhasil
menyumbang sebesar 50% dari target RPJMD 2019 sebanyak 140 perusahaan.
Tabel 3.57 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Penurunan Beban Pencemaran, Pengendalian Kerusakan Lingkungan serta Perlindungan dan Konservasi SDA
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Kelas Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar
D D 100 B 50
2. Jumlah Perusahaan yang Menjadi PROFER
100 70 70 140 50
Sumber : Data Olahan Biro Organisaasi Setdaprov. Lampung, 2016
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
195
a. Kelas Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar
Untuk menentukan indiktor kelas status mutu sungai utama dilakukan
pemantauan terhadap kualitas air sungai. Pemantauan kualias air sungai
dilaksanakan atas dasar kebijakan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup oleh
Kementerian LHK dengan BPLHD Provinsi Lampung. Kegiatan dilaksanakan pada
sungai yang berada pada lintas batas Provinsi atau bersifat strategis Nasional,
dalam hal ini dipilih lokasi sungai Way Mesuji karena berbatasan dengan Provinsi
Sumatra Selatan (Kab. Mesuji dan Kab. Ogan Komering Ilir).
Pelaksanaan kegiatan pemantauan ini dilakukan oleh Tim Pemantauan
Kualitas Air Sungai Mesuji dengan 6 titik di sungai utama dan 1 titik di anak
sungai. Frekwensi pemantauan dilakukan sebanyak 4 kali/tahun di bulan Agustus
sampai November sebagai distribusi waktu yang diharapkan dapat mewakili
musim kemarau, musim peralihan dan musim penghujan. Data tersebut
selanjutnya ditentukan status mutunya kemudian akan dijadikan revisi dalam
pengambilan kebijakan terkait pengelolaan kualitas air sungai di tingkat Provinsi
maupun nasional. Hasil perhitungan Status Mutu Air dari pemantauan dilakukan
dengan menggunakan metode “STORET” berdasarkan Kepmen LHK nomor 115
Tahun 2003.
Cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan
sistem nilai dari US-EPA (Enviromental Protection Agency) dengan
mengklasifikasikan mutu air dalam 4 (empat) kelas seperti pada tabel 3.58
berikut :
Tabel 3.58 Kelas dan Skoring Status Mutu Air
KELAS SKORING PENJELASAN
A Baik Sekali, Skor = 0 Memenuhi Baku Mutu
B Baik, Skor = -1 s/d -10 Cemar Ringan
C Sedang, Skor = -11 s/d -30 Cemar Sedang
D Buruk, Skor ≥ -31 Cemar Berat Sumber : BPLHD Provinsi Lampug, 2016
Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukan kondisi
cemar atau baik pada suatu sumber air tertentu dengan membandingkan baku
mutu air yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemantauan terhadap air sungai
Way Mesuji Provinsi Lampung, secara keseluruhan hampir semua parameter
memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas perairan sungai
Way Mesuji dengan status mutu air Cemar Berat (Kelas D).
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
196
b. Perusahaan yang Menjadi Proper
Perusahaan yang menjadi Proper tahun 2015 sebanyak 70 perusahaan dari
yang ditargetkan sebanyak 100 perusahaan, sehingga capaian kinerjanya 70%
atau kategori sedang dan berhasil menyumbang sebesar 50% dari target RPJMD
2019 sebanyak 140 perusahaan.
PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) merupakan
kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif
kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pemberian penghargaan
PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggungjawab usaha untuk
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup. Kriteria penilaian PROPER berpedoman pada Peraturan
Menteri LHK Nomor 3 tahun 2014 tentang PROPER. Secara umum dapat dilihat
dalam kriteria pada tabel 3.59 di bawah ini :
Tabel 3.59 Kategori Penilaian PROPER
KATEGORI PENJELASAN
Emas
Diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat
Hijau
Diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari pelaksanaan yang disyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery) dan melakukan upaya tanggungjawab sosial (CSR) dengan baik
Biru
Diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
Merah
Diberikan pada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
Hitam
Diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi
Sumber : BPLHD Provinsi Lampung, 2016
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
197
Pelaksanaan PROPER tahun 2015 di Provinsi Lampung ditargetkan untuk
melakukan pengawasan terhadap 70 Perusahaan yang meliputi :
1. 49 Perusahaan dari Sektor Agro Industri;
2. 17 Perusahaan dari Sektor Manufactur, Prasarana dan Jasa;
3. 4 Perusahaan dari Sektor Pertambangan, Energi dan Migas.
Berdasarkan pembahasan, maka hasil terhadap 70 Perusahaan peserta
PROPER wajib inspeksi tahun 2015 di Provinsi Lampung, sebagai berikut :
1. Peringkat Hijau : 4 Perusahaan
2. Peringkat Biru : 61 Perusahaan
3. Peringkat Merah : 5 Perusahaan
24. Sasaran Peningkatan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Indikator sasaran Peningkatan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan
Iklim pada tahun 2015 berkinerja sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan
capaian indikator sebesar 100% terhadap target 45% menurunnya tingkat
pencemaran air. Capaian ini juga telah menyumbang sebesar 20% terhadap
capaian target RPJMD 2019 sebesar 25% menurunnya tingkat pencemaran air.
Rencana dan realisasi capaian sasaran peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim dapat dilihat pada tabel 3.60 berikut :
Tabel 3.60 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Upaya Adaptasi
dan Mitigasi Perubahan Iklim
No Indikator Capaian 2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Tingkat Pencemaran Air
45 45 100 25 20
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Penurunan tingkat pencemaran air dilakukan dengan pengambilan sampel
kualitas air laut di Teluk Lampung dan air sungai di Provinsi Lampung. Waktu
pelaksanaan sampling atau pengambilan sampel kualitas air Laut Teluk Lampung
dilaksanakan 3 (tiga) kali pemantauan, bulan April, Juni dan September tahun
2015. Jumlah titik pemantauan pengambilan sampel di 8 (delapan) lokasi, yaitu :
a. Pasar Pelelangan Ikan (PPI Lempasing)
b. Pasar Pelelangan Ikan (PPI Gudang Lelang)
c. Daerah Sukaraja
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
198
d. Daerah Panjang
e. Daerah Hanjung
f. Daerah Bukit Asam
g. Daerah Sumber Indah Perkasa
h. Pulau Condong
Waktu pelaksanaan sampling atau pengambilan sampel kualitas air Sungai
di Provinsi Lampung dilaksanakan 3 (tiga) kali pemantauan, bulan Mei, Juli dan
Oktober tahun 2015. Jumlah titik pemantauan pengambilan sampel di 7 (tujuh)
lokasi, yaitu :
a. Way Sekampung
b. Way Seputih
c. Way Pengubuan
d. Way Terusan
e. Way Tulang Bawang
f. Way Batang Hari
g. Way Kandis
Berdasarkan pengujian sampel yang telah dilakukan di tahun 2015 maka
mendapatkan hasil seperti pada tabel 3.61 berikut :
Tabel 3.61 Hasil Pengujian Sampel Status Mutu Air Laut dan Sungai di Provinsi Lampung Tahun 2015
Jenis Lokasi Hasil
Status Mutu Air Laut Pasar Pelelangan Ikan (Lempasing)
Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter Nitrat, Minyak-Lemak, Arsen dan Total Coliform)
Pasar Pelelangan Ikan (Gudang Lelang)
Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter BOD5, Nitrat, Minyak-Lemak, Arsen dan Total Coliform)
Sukaraja Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter Nitrat, Minyak-Lemak, Arsen dan Total Coliform)
Pelabuhan Panjang Tidak memenuhi baku mutu perairan pelabuhan (Parameter BOD5, Nitrat, Senyawa Fenol, dan Total Coliform)
Hanjung Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter BOD5, Nitrat, Arsen dan Total Coliform)
Bukit Asam Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter Nitrat, Arsen dan Total Coliform)
Sumber Indah Perkasa Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter BOD5, Nitrat, Sulfida Arsen
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
199
dan Total Coliform)
Pulau Condong Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter Nitrat, Minyak-Lemak, Arsen dan Total Coliform)
Status Mutu Air Sungai
Way Sekampung SK-01 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat
SK-02 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar sedang
Way Seputih SP-01 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat
SP-02 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar ringan
Way Tulang Bawang TB-01 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar ringan
TB- 02 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar ringan
Way Terusan TR- 01 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar ringan
Way Terusan TR- 02 untuk kelas II, III dan IV masuk pada cemar berat
Way Pengubuan PB- 01 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar ringan
PB- 02 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status memenuhi baku mutu
Way Batang Hari BT- 01 untuk kelas II masuk pada cemar berat, III masuk pada status cemar sedang dan IV masuk pada status memenuhi baku mutu
BT- 02 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat
Way Kandis KD- 01 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat
KD- 02 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat
KD- 03 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat
Sumber: BPLHD Provinsi Lampung, 2015
25. Sasaran Peningkatan Manfaat Kawasan Hutan Provinsi Lampung dan Aspek Ekonomis dan Ekologis
Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dan aspek ekonomis
dan ekologis yang diukur melalui indikator luas rehabilitasi hutan dan lahan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
200
termasuk mangrove berkinerja sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi sebesar 102,80% dari target 84.014 Ha atau terealisasi sebesar 86.364 Ha.
Tabel 3.62 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Manfaat Kawasan
Hutan Provinsi Lampung dan Aspek Ekonomis dan Ekologis
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Mangrove
66.705 84.014 86.364 102,80 175.770 18,03
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove tahun 2015 ini lebih
meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 seluas 66.705 Ha atau meningkat
seluas 19.659 Ha (22,76%). Capaian ini berkontribusi sebesar 18,03 persen pada
capaian RPJMD 2019.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5 tahun terakhir (2011-2015) menurunkan
kerusakan kawasan hutan negara sebesar 11,35 % dan menurunkan luas lahan
kritis sebesar 21,20 %. Perkembangan luas rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)
Provinsi Lampung tahun 2011 – 2015 sebagaimana pada tabel 3.63 dan grafik
3.40 berikut :
Tabel 3.63 Perkembangan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi
Lampung Tahun 2011 - 2015
NO. URAIAN TAHUN JUMLAH
(ha) 2011 2012 2013 2014 2015
1. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)
112.494 54.960 59.952 17.309 25.291 270.006
- Dalam kawasan hutan
82.687 11.853 11.300 1.750 6.419 114.009
- Luar kawasan hutan
29.807 43.107 48.652 15.559 18.872 155.997
2. Penurunan Kerusakan Hutan (%)
56,45 55,27 54,15 53,97 53,34
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2016
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
201
Grafik 3.40 Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Lampung
Tahun 2011 - 2015
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2016
Berdasarkan hasil Review data lahan kritis BP DAS WSS tahun 2013, tingkat
kekritisan tertinggi terjadi di daerah hulu DAS yaitu :
1. Lampung Barat (86%),
2. Tanggamus (80,98%),
3. Way Kanan (71,66%),
4. Pesawaran (71,05%) dan
5. Lampung Tengah (51,8%).
Tingkat kekritisan ada korelasi dengan keberadaan ijin HKm, sehingga perlu
segera dilakukan penyuluhan, pengkayaan tanaman MPTS dan penguatan
kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Dalam penguatan kelembagaan hutan kemasyarakatan (HKm) telah
disepakatinya 9 MoU kerjasama melalui pola kemitraan yang terdapat di Reg. 45
(mesuji) 7 kelompok, Reg 40 (gedongwani) 1 kelompok dan Way Terusan 1
kelompok. Pembentukan 15 unit KPH dan bantuan bibit dalam program
Pengembangan Hutan Kemasyarakatan sebanyak 340.101 batang. Berdasarkan
Permenhut No. 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan masyarakat
setempat melalui kemitraan kehutanan. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama
antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau
Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau
Kesatuan Pengelolaan Hutan. Progres Pengembangan Hutan Kemitraan :
,0
50000,0
100000,0
150000,0
2011 2012 2013 2014 2015
112494,0
54960,0 59952,0
17309,0 25291,0
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
202
a) Kawasan Hutan Reg. 45 Mesuji, pola kemitraan antara PT. Silva Inhutani
dengan masyarakat sudah dilakukan pada 9 kelompok tani, 2 di antaranya
sudah ada Mou (naskah perjanjian).
b) Kawasan hutan Reg 44 sungai Muara Dua, sosialisasi terkait kemitraan
antara PT. Inhutani dengan masyarakat sebanyak 11 kelompok tani, Reg 46
Way Hanakau sebanyak 9 kelompok tani.
c) Kawasan Hutan Reg. 40 Gedong Wani terdapat 2 kelompok tani yang sudah
melakukan pola kemitraan.
d) Kawasan Hutan Reg. 39 Tanggamus dan 47 Lampung Tengah baru
melakukan sosialiasi terkait pola kemitraan.
Adapun pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) di hutan lindung di
Provinsi Lampung sebagai berikut :
Tabel 3.64 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Hutan Lindung di Provinsi Lampung Tahun 2015
No KABUPATEN
LUAS JUMLAH
PAK HKm (ha)
IUPHKm (ha)
Kelompok KK
1 Lampung Barat 26,396.09 20,183.42 50 11,991
2 Tanggamus 45,043.52 14,609.15 32 16,169
3 Lampung Utara 6,155.00 5,875.00 6 3,310
4 Lampung Tengah 13,088.00 5,792.00 32 5,991
5 Way Kanan 11,763.00 11,763.00 10 5,174
6 Lampung Selatan 3,132.00 - 5 1,643
7 Lampung Timur 920.00 - 1 623
8 Pringsewu 3,642.00 - 2 1,951
JUMLAH 110,139.61 58.222,57 138 46.852
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2016
Rehabilitasi hutan dan lahan selain melalui pola kemitraan dilakukan juga
dengan pengembangan hutan rakyat dengan penanaman pohon kayu–kayuan.
Provinsi Lampung serius terhadap pengembangan hutan rakyat. Keseriusan
Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pengembangan Hutan Rakyat diwujudkan
melalui Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Lampung
Menghijau. Tahun 2015 Provinsi Lampung melalui dana APBD telah melakukan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
203
penanaman sebanyak 275.250 batang pohon, sedangkan melalui dana APBN
dilakukan penanaman sebanyak 1.375.000 batang pohon. Jumlah batang dalam
penanaman hutan rakyat yang telah dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan
2015 baik yang berasal dari dana APBD maupun APBN dapat dilihat pada tabel
3.65 berikut :
Tabel 3.65 Data Penanaman Hutan Rakyat Tahun 2010 – 2015
No. TAHUN
PENANAMAN (Batang) JUMLAH (Batang)
APBN APBD
1. 2010 15.050.000 300.000 15.350.000
2. 2011 29.900.000 330.000 30.230.000
3. 2012 16.375.000 360.900 16.735.900
4. 2013 15.000.000 380.000 15.380.000
5. 2014 6.000.000 210.000 6.210.000
6. 2015 1.375.000 275.250 1.650.250
JUMLAH 83.700.000 1.856.150 85.556.150
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2016
Permasalahan :
1. Tingginya kerusakan kawasan hutan yang disebabkan oleh perambahan dan
pemanfaatan hutan oleh masyarakat
a. Perambahan hutan menjadi penyebab utama kerusakan kawasan hutan
di Provinsi Lampung.
b. Hampir seluruh fungsi kawasan hutan mengalami perambahan : Hutan
Lindung, Hutan Produksi dan bahkan Hutan Konservasi.
c. Menyebabkan tergangggunya fungsi pengatur tata air : kekeringan,
banjir dan longsor.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan
a. Pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada Hutan
Lindung.
b. Pemanfaatan potensi hasil hutan kayu pada Hutan Produksi.
c. Pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata alam.
3. Adanya desa dalam kawasan hutan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
204
a. Terdapat 33 desa dalam kawasan hutan dan 78 desa yang sebagian
wilayahnya masuk dalam kawasan hutan.
b. Fasum dan Fasos, al : Kantor desa : 9 unit, Kantor Kecamatan : 1 unit,
Kantor Polsek : 2 unit, Kantor Koramil : 1 unit, Sarana Pendidikan (sd,
smp,sma) : 20 unit, Sarana Ibadah (masjid, gereja, pure) : 26 buah, Jalan
aspal : 20 lokasi, Pasar : 7 unit, Puskesmas : 6 unit, Jaringan PLN : 6 lokasi
dan Jaringan telpon : 2 unit.
4. Kurangnya Bahan Baku Industri Kayu
a. Kapasitas produksi rata-rata : 570.200 M3/tahun
b. Realisasi produksi rata-rata : 95.922 M3/tahun (16,8%)
Solusi :
1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan, diperuntukkan bagi
masyarakat yang sudah terlanjur berkebun di dalam Hutan Lindung (HL) dan
Hutan Produksi (HP), melalui :
a. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di HL.
b. Pengembangan Hutan Desa (HD); Lokasi di Kawasan Hutan Lindung
Gunung Rajabasa Reg. 3 Kabupaten Lampung Selatan.
c. Izin Usaha Hutan Tanaman Rakyat di KHPT Pesisir di Kabupaten Pesisir
Barat.
d. Pengembangan Hutan Kemitraan.
2. Pengembangan Hutan Rakyat. Pemerintah Provinsi Lampung
mengembangkan hutan rakyat dengan menanami lahan-lahan tidur
masyarakat/tidak produktif dengan tanaman kayu-kayuan. Diharapkan akan
memberikan tambahan pendapatan kepada para petani.
3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4. Pengamanan dan Perlindungan Hutan
a. Kegiatan rutin melalui : sosialisasi pengamanan hutan, operasi
pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, operasi
perambahan hutan, operasi penanggulangan konflik satwa liar serta
peningkatan kapasitas SDM Polisi Kehutanan
b. Promosi kehutanan Lampung dalam even lokal dan nasional (minimal 2
kali setahun), sosialisasi peraturan kehutanan terkini dan pembinaan
Pamswakarsa serta Masyarakat Peduli Api (MPA).
c. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan untuk meminimalisir
luas kebakaran hutan. Tahun 2015, kebakaran hutan di Provinsi
Lampung seluas : 9.888,5 ha dengan rincian 6.636,5 terjadi di dalam
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
205
kawasan hutan dan 3.250 ha terjadi di luar kawasan hutan. Upaya
pencegahan dan pengendalian kebakaran dilakukan secara maksimal
dengan melibatkan seluruh UPT Kementerian Lh dan Kehutanan di
Provinsi Lampung dan Masyarakat Peduli Api. Upaya yang dilakukan
salah satunya adalah dengan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS)
dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan di Provinsi Lampung
5. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sejak tahun 2010, di
Provinsi Lampung telah ditetapkan 17 unit KPH
26. Sasaran Terciptanya Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di
Masyarakat Sasaran terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di
masyarakat pada sasaran jumlah raperda dan pergub terealisasi 11 Perda dan 66
Pergub atau 110% dan 165% dari target yang dirumuskan sebanyak 10 Perda dan
40 Pergub pada tahun 2015. Capaian ini berkinerja sangat tinggi, dan telah
mampu menyumbang sebanyak 110% dan 220% pada pencapaian target RPJMD
2019 sebanyak 10 perda dan 30 pergub. Sedangkan, untuk indikator
penyelesaian kasus tanah juga tercapai 100% sesuai dengan target yang
direncanakan sebanyak 6 kasus terselesaikan.
Tabel 3.66 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Keadilan,
Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Masyarakat
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Jumlah Raperda dan Pergub
32 Perda dan 81 Pergub
10 Perda dan 40 Pergub
11 Perda dan 66 Pergub
110 dan 165
10 Perda dan 30 Pergub
110 dan 220
2. Penyelesaian Kasus Tanah
11 6 6 100 6 100
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
a. Jumlah Raperda dan Pergub
Adapun perturan daerah dan peraturan Gubernur Tahun 2015 yang
dihasilkan atau dilegalkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilihat pada
tabel 3.67 dan tabel 3.68 dibawah.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
206
Tabel 3.67 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Dengan Status/Aspek
Legalitasnya
NO NO/TGL
PERATURAN T E N T A N G STATUS
1. 1 Tahun 2015 24 Agustus 2015
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
Tidak berlaku lagi
2. 2 Tahun 2015 16 September 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015
3. 3 Tahun 2015 19 November 2015
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
4. 4 Tahun 2015 7 Desember 2015
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
5. 5 Tahun 2015 7 Desember 2015
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Provinsi Lampung
6. 6 Tahun 2015 7 Desember 2015
Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung
7. 7 Tahun 2015 7 Desember 2015
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
8. 8 Tahun 2015 7 Desember 2015
Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin kredit Daerah Provinsi Lampung
9. 9 Tahun 2015 7 Desember 2015
Penyelenggaraan Kepelabuhanan
10. 10 Tahun 2015 7 Desember 2015
Penyelenggaraan Penyiaran Televisi di Daerah
11. 11 Tahun 2015 28 Desember 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016
Sumber : Biro Hukum Setdaprov Lampung, 2016
Tabel 3.68 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2015 Dengan
Status/Aspek Legalitasnya
NO NO/TGL
PERATURAN T E N T A N G STATUS
1 1 Tahun 2015 5 Januari 2015
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Samsat Penuh, Samsat Pembantu, Samsat Mall/ Kontainer/ Unit Pelayanan Cepat (UPC) dan Samsat Mobil Keliling di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
2 2 Tahun 2015 3 Februari 2015
Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015
Diubah dengan Pergub No. 51 Tahun 2015
3 3 Tahun 2015 12 Februari 2015
Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung
4 4 Tahun 2015 12 Februari 2015
Pengaturan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi dengan Bus Umum Kelas Ekonomi di Provinsi Lampung
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
207
5 5 Tahun 2015 12 Februari 2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung
6 6 Tahun 2015 12 Februari 2015
Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
7 7 Tahun 2015 12 Februari 2015
Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
8 8 Tahun 2015 12 Februari 2015
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
9 9 Tahun 2015 16 Februari 2015
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
10 10 Tahun 2015 25 Februari 2015
Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP) dan Eksekutif (VVIP) pada RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung
11 11 Tahun 2015 4 Maret 2015
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Pengamanan dan Pemeliharaan Batang Milik Daerah Provinsi Lampung
12 12 Tahun 2015 4 Maret 2015
Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung
13 13 Tahun 2015 4 Maret 2015
Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung
14 14 Tahun 2015 4 Maret 2015
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Peemrintah Provinsi Lampung
15 15 Tahun 2015 13 Maret 2015
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
16 16 Tahun 2015 13 Maret 2015
Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
17 17 Tahun 2015 13 Maret 2015
Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Penyaluran dan Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung
18 18 Tahun 2015 13 Maret 2015
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung
19 19 Tahun 2015 26 Maret 2015
Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung
20 20 Tahun 2015 26 Maret 2015
Pedoman Sistim Penanganan Pengadaan (Whistleblower System) Tindak Pidana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
21 22 Tahun 2015 13 April 2015
Mekanisme dan Prosedur Evaluasi Rancangan Pearturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten/ Kota dan Rancangan Peraturan Pergub/ Walikota tentang
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
208
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
22 23 Tahun 2015 14 April 2015
Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
23 24 Tahun 2015 14 April 2015
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Tahun 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015
24 26 Tahun 2015 18 Mei 2015
Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung
25 27 Tahun 2015 18 Mei 2015
Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung
26 28 Tahun 2015 18 Mei 2015
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Sistim Penyuluhan Pelayanan Kesehatan
27 29 Tahun 2015 28 Mei 2015
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung No. 65.a Tahun 2014 tentang Alokasi Pembangunan Dana Bagi Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung Peemrintah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2015
28 30 Tahun 2015 28 Mei 2015
Tata Cara Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung
29 31 Tahun 2015 29 Mei 2015
Pengawasan Muatan Angkutan Barang
30 32 Tahun 2015 9 Juni 2015
Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung
31 33 Tahun 2015 9 Juni 2015
Rencana Strategi Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung
32 34 Tahun 2015 29 Juni 2015
Perubahan tentang Peraturan Gubernur Lampung No. 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.
33 35 Tahun 2015 3 Juni 2015
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemprov Lampung
34 36 Tahun 2015 19 Juni 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2016
35 37 Tahun 2015 19 Juni 2015
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
36 37.a Tahun 2015 20 Juni 2015
Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
37 37.b Tahun 2015 29 Juni 2015
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015
38 38 Tahun 2015 22 Juli 2015
Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Lampung
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
209
39 39 Tahun 2015 22 Juli 2015
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemprov Lampung
40 40 Tahun 2015 28 Juli 2015
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung No. 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015
41 41 Tahun 2015 28 Juli 2015
Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
42 42 Tahun 2015 5 Agust 2015
Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Lampung No. 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemprov.Lampung
43 43 Tahun 2015 15 Agustus 2015
Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi di Provinsi Lampung
44 44 Tahun 2015 14 Agustus 2015
Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Lampung
45 45 Tahun 2015 24 Agustus 2015
Penjabaran APBD Tahun 2015
46 46 Tahun 2015 31 Agustus 2015
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Lampung Tahun 2015
47 47 Tahun 2015 8 September 2015
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearh Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014
48 48 Tahun 2015 8 September 2015
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearh Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014
49 49 Tahun 2015 16 September 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung
50 50 Tahun 2015 16 September 2015
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Diubah dengan Pergub No. 53 Tahun 2015
51 51 Tahun 2015 5 Oktober 2015
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015
52 52 Tahun 2015 19 Oktober 2015
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penyerahan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Se-Provinsi Lampung Tahun 2015
53 53 Tahun 2015 26 Oktober 2015
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomort 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
54 54 Tahun 2015 Quick Response Code sebagai Strategi Pemasaran
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
210
10 November 2015
Pariwisata Provinsi Lampung
55 55 Tahun 2015 2 November 2015
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung
56 56 Tahun 2015 2 November 2015
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Kekayaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
57 57 Tahun 2015 7 Desember 2015
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dab Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
58 58 Tahun 2015 7 Desember 2015
Pedoman Umum Pembangunan Gedung Daerah
59 59 Tahun 2015 7 Desember 2015
Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi
60 60 Tahun 2015 7 Desember 2015
Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung
61 61 Tahun 2015 7 Desember 2015
Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
62 62 Tahun 2015 15 Desember 2015
Pedoman Pengadaan Barang/jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
63 63 Tahun 2015 15 Desember 2015
Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2016
64 64 Tahun 2015 28 Desember 2015
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016
65 67 Tahun 2015 29 Desember 2015
Penggunaan dan Pengelolaan Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Online Provinsi Lampung
66 68 Tahun 2015 29 Desember 2015
Alokasi Pembagian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab./Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2016
Sumber : Biro Hukum Setdaprov Lampung, 2016
b. Penyelesaian Kasus Tanah
Penyelesaian kasus tanah pada tahun 2015 sebanyak 6 kasus sesuai dengan
target yang ditetapkan. Apabila sampai dengan tahun 2019 dapat mencapai
target, berarti indikator ini telah berkontribusi pada pencapaian target akhir
RPJMD 2019 sebesar 100% dari target sebanyak 6 kasus.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
211
Selama Tahun 2015 Provinsi Lampung telah memfasilitasi dan memediasi
kasus/permasalahan/konflik-konflik pertanahan sebanyak 32 (tiga puluh dua)
kasus pertanahan dan yang dapat diselesaikan sebanyak 6 (enam) kasus dengan
uraian sebagai berikut :
1. Penyelesaian sertifikat tanah warga Desa Madukoro dengan Prokimal
Kabupaten Lampung Utara atas 55 sertifikat.
2. Masalah tumpang tindih lahan 461 ha antara PTPN VII Lampung Utara
dengan PT. Bumi Madu Mandiri (BMM) Kabupaten Way Kanan.
3. Permasalahan tanah proyek nasional land reform Rawasragi.
4. Permasalahan tanah objek land reform di Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku
Desa Rejang Kecamatan Rajabasa.
5. Permasalahan konvensi hutan Register 22 Way Waya.
6. Sengketa tanah antara KPRI Saptawa / Pemerintah Provinsi Lampung dengan
pihak keluarga Caropeboka dan bank Indonesia.
27. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Ditandai Dengan
Meningkatnya Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima Tabel 3.69 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja
Pemerintahan Ditandai Dengan Meningkatnya Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung
CC CC CC 100% BB 33,33
2. Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Tinggi Tinggi Tinggi 100% Tinggi 100%
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Kedua indikator pada sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Ditandai
Dengan Meningkatnya Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima
menunjukkan kinerja yang sangat tinggi yaitu dengan tercapainya target yang
telah dirumuskan sebesar 100%.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
212
a. Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung
Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara
pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa
pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat
yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan
memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam
RPJMD Provinsi Lampung 2015 – 2019 perhatian Provinsi Lampung akan
pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-5 yaitu
“Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal,
dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif”.
Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan
pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-
urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain.
Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas
untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang
bagi berbagai pihak.
Capain kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Tahun 2015
target yang ditetapkan adalah predikat CC untuk akuntabilitas kinerja
pemerintah dan telah berhasil dicapai (100%) atau bernilai kinerja sangat tinggi.
Dengan pencapaian predikat CC (5), telah menyumbang sebesar 33,33%
terhadap target akhir RPJMD yaitu mencapai predikat BB (3) pada tahun 2019.
Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi kinerja pemerintah daerah tahun
2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tahun 2015, karena proses penilaian akuntabilitas kinerja
tahun 2015 sedang dalam proses ketika laporan ini disusun.
Menurut penilaian Kemenpan dan RB, beberapa hal penting dari penilaian
akuntabilitas Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
a. Provinsi Lampung meraih nilai 51,14 atau mencapai predikat CC. Rincian
hasil penilaian adalah sebagai berikut:
1) Perencanaan Kinerja meraih nilai 16,84
2) Pengukuran Kinerja meraih nilai 11,15
3) Pelaporan Kinerja meraih nilai 9,22
4) Evaluasi Kinerja meraih nilai 5,27
5) Capaian Kinerja meraih nilai 8,66
b. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen
manajemen kinerja di lingkungan Provinsi Lampung yang dievaluasi.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
213
c. Secara umum, evaluasi atas kinerja Provinsi Lampung sudah menunjukkan
hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan ke depan
sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.70 Hasil Penilaian Akuntabilitas Provinsi Lampung Tahun 2015 oleh
Kemenpan RB
Aspek Tantangan dan Rekomendasi
Perencanaan Kinerja Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD belum dilengkapi dengan indikator tujuan sebagai alat ukur keberhasilan organisasi beserta target kinerja jangka menengah
Belum menyusun rencana aksi atas kinerja yang akan dicapai dalam perencanaan kinerja tahunan dan menyajikan target secara periodik atas kinerja
Belum memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta memonitor pencapaiannya secara berkala
Pengukuran Kinerja Melakukan peningkatan kualitas ukuran kinerja, tidak hanya pada tingkat Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi juga sampai pada tingkatan yang lebih operasional eselon III dan IV
Melakukan peningkatan pemanfaatan indikator kinerja utama sebagai instrumen pengukuran kinerja yang dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja, termasuk sebagai instrumen untuk menentukan reward dan punishment
Pelaporan Kinerja Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sesuai dengan kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan kinerja hendaknya memberikan gambaran informasi mengenai evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan
Memberikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
214
instansi
Evaluasi Kinerja Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan melakukan tindaklanjut terhadap permasalahan yang dihadapi dengan langkah-langkah yang nyata, serta menjadi bahan pelajaran agar tidak terulang pada masa mendatang
Capaian Kinerja Meningkatkan capaian kinerja tidak hanya sekedar upaya pencapaian output tetapi juga sampai pada capaian tingkat outcomes
Pencapaian nilai terhadap evaluasi kinerja instansi pemerintah tahun 2015
bila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan meskipun tidak
signifikan yaitu hanya 0,87 poin. Adapun perbandingan nilai evaluasi atas
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun 5 (lima)
Tahun adalah sebagai berikut pada tabel 3.71 :
Tabel 3.71 Perbandingan Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Provinsi Lampun Tahun 2011 – 2015
No Komponen Yang
Dinilai Bobot
Nilai 2011
Nilai 2012
Nilai 2013
Nilai 2014
Bobot Nilai 2015
1 Perencanaan Kinerja 35 16,52 18,93 20,52 18,87 30 16,84
2 Pengukuran Kinerja 20 9,24 9,47 12,32 9,36 25 11,15
3 Pelaporan Kinerja 15 7,16 7,28 8,16 6,88 15 9,22
4 Evaluasi Kinerja 10 4,89 4,70 4,11 4,63 10 5,27
5 Capaian Kinerja 20 9,40 9,97 11,04 10,53 20 8,66
6 Nilai Hasil Evaluasi 100 47,21 50,35 56,15 50,27 100 51,14
Tingkat Akuntabilitas Kinerja
C CC CC CC CC
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya mendorong penguatan
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi
Lampung. Langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu :
1. Menyelenggarakan workshop penyusunan perjanjian kinerja bagi seluruh
SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada bulan Januari 2015 di
Balai Keratun Provinsi Lampung dengan melibatkan narasumber daerah
Provinsi Lampung.
2. Menyelenggarakan workshop penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2015 bagi
seluruh SKPD dan Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
215
Lampung dengan melibatkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
Foto: Workshop Penyusunan Lakip Prov. Lampung, Okt. 2015
Sumber: Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015
3. Melaksanakan pembinaan ke SKPD dan kabupaten/kota di lingkungan
pemerintah Provinsi Lampung.
4. Memberikan arahan penyusunan Indikator Kinerja Utam (IKU), perjanjian
kinerja, rencana kinerja tahunan dan laporan kinerja di Kabupaten
Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara.
Foto: Workshop Penyusunan IKU, PK, RKT dan LKj, Nop. 2015
Sumber: Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015
Permasalahan : 1. Sering bergantinya sumber daya manusia di bidang perencanaan SKPD yang
menangani penyusunan PK, RKT, dan LKj sehingga kurang sinkronnya tujuan, sasaran dan indikator yang ditampilkan dalam dokumen renstra dengan PK, RKT dan LKj.
2. Belum adanya sampel laporan kinerja yang baik dan baku untuk dijadikan contoh sehingga penyusunan PK, RKT dan LKj belum optimal.
Solusi : 1. Menyelenggarakan workshop dengan narasumber dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
216
2. Perlu adanya pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
b. Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) merupakan laporan
atas penyelenggaraan pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan
rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala
daerah kepada pemerintah.
LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi (urusan wajib dan
pilihan), tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Pemeringkatan
indeks Evaluasi Kinerja Pemerintahan Pemerintah Daerah (EKPPD) pemerintah
kabupaten dan kota se wilayah provinsi dan nasional, serta pemerintah provinsi
secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terdiri dari 4
(empat) kategori prestasi yaitu :
Tabel 3.72 Indeks EKPPD Dalam Penentuan Prestasi Hasil Evaluasi LPPD
Indeks EKPPD Prestasi
>3,00 – 4,00 Sangat Tinggi
>2,00 – 3,00 Tinggi
>1,00 – 2,00 Sedang
0,00 – 1,00 Rendah Sumber : Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung, 2016
Pada tahun 2013 Provinsi Lampung memperoleh peringkat status kinerja
tinggi atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 2,4001. Sedangkan
untuk tahun 2014 dengan melihat skor yang diperoleh 14 kabupaten/kota di
Provinsi Lampung kemungkinan memperoleh status tinggi. Penetapan peringkat
dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi Lampung tahun
2012 – 2014 sebagai berikut :
Tabel 3.73 Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2014
Tahun Skor Status Peringkat Nasional
2012 1.8189 Sedang 29
2013 2,4001 Tinggi 15
2014 Kemungkinan Provinsi Lampung memperoleh status tinggi dengan melihat skor yang diperoleh 14 kabupaten/kota
Sumber : Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung, 2016
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
217
Penetapan peringkat dan status capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah
sebagai berikut :
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
218
Tabel 3.74 Penetapan peringkat dan status capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 sampai dengan 2014
No Provinsi/
Kabupaten/ Kota
Tahun 2012 Provinsi/ Kabupaten/
Kota
Tahun 2013 Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Tahun 2014
Skor Status Peringkat Nasional
Skor Status Peringkat Nasional
Skor Status Peringkat Nasional
1 PROVINSI LAMPUNG
1.8189 Sedang 29 PROVINSI LAMPUNG
2.4001 Tinggi 15 PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
1 Bandar Lampung
2.8049 Tinggi 35 Bandar Lampung
2.3586 Tinggi 60 Lampung Barat 3.3150 Sangat Tinggi
2 Lampung Tengah
2.7393 Tinggi 102 Lampung Barat
2.9010 Tinggi 77 Bandar Lampung 3.1326 Sangat Tinggi
3 Way Kanan 2.4717 Tinggi 140 Metro 1.5915 Tinggi 83 Tanggamus 2.9423 Tinggi
4 Lampung Timur
2.3583 Tinggi 164 Pesawaran 2.4392 Tinggi 183 Lampung Selatan 2.8780 Tinggi
5 Lampung Utara
2.2172 Tinggi 192 Lampung Tengah
2.3523 Tinggi 210 Metro 2.8742 Tinggi
6 Pesawaran 2.0054 Tinggi 236 Way Kanan 2.2575 Tinggi 230 Pringsewu 2.8689 Tinggi
7 Lampung Selatan
1.8850 Sedang 256 Lampung Selatan
2.1699 Tinggi 247 Pesawaran 2.8616 Tinggi
8 Tulang Bawang 1.5100 Sedang 303 Tanggamus 2.1211 Tinggi 258 Lampung Tengah 2.8326 Tinggi
9 Lampung Barat 1.1300 Sedang 344 Tulang Bawang
1.8790 Sedang 281 Way Kanan 2.7052 Tinggi
10 Tanggamus 1.0412 Sedang 350 Lampung Utara
1.8429 Sedang 284 Mesuji 2.6237 Tinggi
11 Metro 0.9733 Rendah 391 Lampung Timur
1.8315 Sedang 286 Lampung Utara 2.3666 Tinggi
12 Lampung Timur 2.0241 Tinggi
13 Tulang Bawang 2.0019 Tinggi
14 Tulang Bawang Barat 1.8992 Sedang
Kepmendagri Nomor 120-251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2012
Kepmendagri Nomor 120-4761 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2013
Hasil sementara validasi oleh Timnas Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014 . Catatan : belum ditetapkan secara nasional dengan Kepmendagri
Sumber : Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung, 2016
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
219
28. Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sejalan
dengan misi “Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis
Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif”
yang menjadi misi ke-5 dalam RPJMD 2015 – 2019. Penilaian atas laporan
keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga
eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian
yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah
daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan
akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja yang sudah diuraikan dalam sasaran
ke-27 sebelumnya.
Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15
tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan
secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca,
Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan
Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri
dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan
Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tabel 3.75 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
WTP WTP WTP 100% WTP 100
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Pada tahun 2015, indikator kinerja terhadap opini Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) dalam penyelesaian dan kebenaran laporan keuangan tepat
waktu. Pencapaian target atas indikator kinerja persentase ketepatan waktu
penyelesaian laporan keuangan Provinsi Lampung.
Dari indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) opini badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan
daerah Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014, menunjukan capaian 100%.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
220
Tingkat capaian ini menunjukan pelaksanaan urusan yang terkait di capai melalui
dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stake holder dalam mendukung
capaian indikator tersebut. Dengan status pencapaian opini yang terbaik ini,
maka kinerja sasaran ini adalah sangat tinggi. Pencapaian ini apabila
dipertahankan, juga sudah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada
tahun 2019 yaitu opini WTP.
Dengan menyandang predikat WTP berarti Pemerintah Provinsi Lampung
dianggap mampu memberikan laporan keuangan dengan informasi yang bebas
dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya
auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah
dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan
baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Lampung terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2012 – 2015 dapat di sajikan
sebagai berikut :
Tabel 3.76 Perbandingan Capaian Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2015
No Tahun Opini BPK
1 2012 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3 2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4 2015 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sumber : Biro Keuangan Setdaprov. Lampung, 2016
Penurunan Opini dari Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2012 ke
Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2013 lebih disebabkan ada beberapa
temuan yang menyebabkan prosentase inmaterial seperti masih adanya aset
daerah yang masih dalam proses inventarisasi dan kesalahan administrasi
sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2014 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Diraihnya predikat WTP atas
LKPD Tahun 2014 diserahkan pada bulan Juni 2015.
Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2015 pada saat ini masih dalam dalam tahap Audit Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
221
Provinsi Lampung menempati posisi keempat dari tujuh Provinsi yang
menerima penghargaan Anugerah bagi Daerah Berprestasi Penerima Dana
Insentif Daerah (DID) tahun 2016 sebesar Rp. 40.7 milyar.
Gambar 3.4 Gubernur Lampung saat menerima piagam/sertifikasi unqualified opini (WTP) pada acara rapat kerja Nasional Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 atas
keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah dari Menteri Keuangan
BAMBANG.PS. BRODJONEGORO, pada tanggal 02 Oktober 2015 di Jakarta
Berdasarkan hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan (TLHP) aparat pengawasan khususnya BPK RI perwakilan Lampung
per 30 November 2015 dan hasil penyelesaian kerugian daerah per 16 Oktober
2015, Pemerintah Provinsi Lampung meraih predikat terbaik ke-4 (empat) dari 16
Pemerintahan Daerah se Provinsi Lampung.
Permasalahan :
a. Rendahnya pemahaman pegawai mengenai aturan dan mekanisme kerja.
b. Lemahnya pengelolaan data dan informasi hasil pengelolaan keuangan daerah
c. Terbatasnya SDM yang berkualitas.
d. Rendahnya koordinasi dalam unit kerja.
e. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
daerah belum cukup tinggi.
f. Rendahnya etos kerja personil.
g. Belum tersedianya juklak dan juknis sebagai panduan kerja secara lengkap.
h. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
222
Solusi:
a. Memotifikasi SDM untuk selalu meningkatkan kapasitas SDM melalui
diklat/kursus keuangan daerah.
b. Melaksanakan Program Rencana Kerja Tahunan secara konsisten dengan
tetap berpodoman pada peraturan Per-UU yang berlaku.
c. Mengoptimalkan pelaksanaan RKT dengan pemanfaatkan anggaran dan
sarana yang dimiliki.
d. Meningkatkan Koordinasi dengan SKPD lain dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah.
e. Terdapatnya peraturan Perundang-undangan yang mendukung kinerja pengelolaan keuangan daerah.
f. Adanya koordinasi antara instansi pengelolaan keuangan. g. Adanya kerjasama dengan instansi vertikal keuangan yang lebih tinggi.
29. Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN Capaian indikator kinerja utama Gubernur tahun 2015 pada sasaran
terwujudnya Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Reguler, Berkala,
Kasus, Khusus, Tindak Lanjut dan Pengendalian Intern menunjukkan kinerja yang
sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan pada capaian kedua indikator sesuai dengan
target yang direncanakan sebesar 50%.
Tabel 3.77 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindak Lanjut dan Pengendalian Intern
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan
50 50 100 90 55,55
2 Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan
50 50 100 10 (300)
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Persentase Hasil Audit APIP yang terselesaikan di tahun 2015 tercapai 100%
sesuai dengan target yang direncanakan sebesar 50%. Apabila sampai tahun
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
223
2019 dapat terealisasi 100% berarti indikator ini telah berkontribusi untuk
pencapaian targer RPJMD 2019 sebesar 100%. Begitu pula dengan indikator
kinerja jumlah pemeriksaan kasus yang terselesaikan dengan capaian 100%.
Kedua indikator kinerja pada sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN telah menunjukkan kinerja yang sangat tinggi.
Selama Tahun 2015, Provinsi Lampung telah melakukan pemeriksaan
reguler terhadap Dinas/Instansi di Jajaran Pemerintah Provinsi Lampung pada
149 obyek pemeriksaan dengan jumlah 149 LHP, dengan 643 temuan. Dari
temuan-temuan tersebut terdapat temuan yang bersifat merugikan atau
berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah berupa Kerugian Keuangan
Negara/Daerah (01) dan Kewajiban Penyetoran Kepada Negara/Daerah (02),
seperti pada tabel 3.78 berikut :
Tabel 3.78 Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan Kewajiban Penyetoran Kepada Negara/Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2015
No Tahun Kerugian Negara/Daerah Kewajiban Setor Negara/Daerah
1. 2. 3. 4.
2012 2013 2014 2015
Rp. 147.852.269,38 Rp. 66.114.131.00 Rp. 62.324.125.52 Rp. 83.701.213,52
Rp. 5.740.383.241,12 Rp. 6.131.429.597.00 Rp. 1.011.513.852,00 Rp. 952.152.240,13
Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung, 2016
Sasaran pemeriksaan dilakukan untuk pembinaan dan pengawasan pada
obyek pemeriksaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan
Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung serta penanganan pengaduan masyarakat
maupun masyarakat yang disampaikan kepada Gubernur Lampung di sampaikan
kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperoleh penanganan lebih
lanjut.
Penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD
sesuai dengan aspek pembinaan dan pengawasan dapat terlihat dari terciptanya
akuntabilitas kinerja yang baik di lingkungan pemerintah. Dari arah
kebijaksanaan pengawasan ditetapkan sasaran pemeriksaan sebagai langkah
operasional meliputi pemeriksaan reguler terhadap penyelenggaraan
pemerintahan provinsi, pemeriksaan kasus-kasus pengaduan, pemeriksaan
berkala dan akhir masa jabatan bupati/walikota terhadap penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten/kota, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemerisaan
Aparat Pengawas Fungsional (AFP) di daerah.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
224
Dalam upaya penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan
tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan hal – hal yang telah
dilakukan yaitu :
a. Pelaksanaan pengawasan/supervisi atau monitoring internal secara berkala; b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
(pemeriksaan kasus/khusus); c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan; f. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; g. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
(Pemeriksaan reguler); h. Monitoring zona integritas wilayah bebas korupsi; i. Pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah; j. Rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi; k. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; l. Unit Pelayanan Gratifikasi; m. Whole Blower System; n. Verifikasi Ijasah ASN; o. Pembinaan LHKASN dan LHKPN; p. Pembinaan kepegawaian fungsional; q. Reviu RKA; r. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; s. Evaluasi Lakip; t. Rakorwasda Tahun 2015; u. Monitoring penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB).
Permasalahan dan Solusi :
Permasalahan
1. Masih terdapat waktu yang bersamaan antara sesama APFP dalam
pelaksanaan tugas pemeriksaan pada obyek pemeriksaan.
2. Lambatnya tanggapan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksaan atas laporan
hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh pemeriksa.
3. Waktu pemeriksaan yang dirasa kurang cukup atas pelaksanaan tugas
pemeriksaan.
Solusi :
1. Hendaknya setiap APFP yang melakukan pemeriksaan di Daerah (Provinsi
Lampung) mematuhi/konsisten pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
yang telah disepakati bersama, sehingga tidak terjadi kesan bahwa
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
225
pemeriksaan “saling bersamaan waktunya” yang pada akhirnya
memberatkan obyek pemeriksaan
2. Lambatnya tanggapan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksaan atas laporan
hasil pemeriksaan yang diberikan oleh pemeriksa.
3. Perlu adanya kerja sama dan koordinasi pengawasan serta tindak lanjut
antara Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/ Kota dan Obyek
Pemeriksaan agar obyek pemeriksaan melaksanakan percepatan dalam
memberikan tanggapan sehingga waktu yang tentukan (2 Bulan), dengan
demikian obyek pemeriksaan akan melaksanakan tanggapan dan tindak
lanjutnya akan lebih baik.
4. Perlu diupayakan pemanfaatan waktu yang tersedia secara efektif untuk
penyelesaian tugas pemerikasaan dengan memberdayakan Anggota Tim
secara optimal
30. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang Memuaskan
Masyarakat dan Kualitas Pelayanan yang Merata
Tabel 3.79 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang Memuaskan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan yang Merata
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi
% Realisasi
1 Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
100 100 100 100 100 100
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 1 -10)
6,23 6,23 100 7,00 89,00
3. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat
B B 100 A 50
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Capaian sasaran meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan
masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata ketiga indikator kinerja
utamanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan capaian 100% sesuai
dengan yang telah direncanakan.
a. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu
upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
226
Untuk itu perlu adanya konsistensi antar dokumen perencanaan. Dalam
mendorong konsistensi tersebut Provinsi Lampung mengambil arah/tindakan
dengan memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi,
pengembangan SDM, pemerintahan dan aparatur, serta prasarana dan
pengembangan wilayah baik pusat, kabupaten/kota dan SKPD serta peningkatan
kerjasama pembangunan daerah baik horizontal maupun vertikal.
Selanjutnya, dalam mendukung konsistensi antar dokumen perencanaan
Provinsi Lampung melakukan suatu terobosan atau inovasi dengan
mengembangkan teknologi informatika yaitu sistem informasi perencanaan.
Sistem informasi perencanaan bertujuan sebagai pendukung perencanaan
pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk
menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih
terintegrasi, transparan dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai
dengan ditetapkannya KUA PPAS sehingga terbangun konsistensi antar dokumen
perencanaan.
Selain sistem informasi perencanaan, Provinsi Lampung juga
mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Provinsi Lampung dengan alamat web www.sippd.lampungprov.go.id yang
berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan jangka menengah (RPJMD,
Renstra SKPD) dengan perencanaan kegiatan tahunan (Musrenbang, RKPD) dan
penganggaran (KUA/PPAS).
Keberhasilan tercapainya konsistensi antar dokumen perencanaan
sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan ini tidak terlepas dari upaya yang
dilakukan oleh Provinsi Lampung yaitu :
1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Kesepakatan bersama antara masing-masing pihak, terutama antara pihak
eksekutif dengan legislatif, untuk menjaga kesesuaian dokumen
perencanaan daerah, mulai dari dokumen RKPD menjadi dokumen DPA;
3. Pemanfaatan aplikasi perencanaan, dalam hal ini SIPPD yang optimal;
4. Sinergi antara aplikasi perencanaan (SIPPD)dengan aplikasi anggaran
(SIMDA).
b. Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan dinilai memuaskan apabila dapat memenuhi kebutuhan dan
harapan pengguna layanan. Atas dasar ini, kepuasan penduduk dapat dijadikan
acuan bagi keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sebagai lembaga
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
227
pelayanan publik. Pemerintah daerah dikatakan berhasil apabila tingkat
kepuasan penduduk tinggi.
Tahun 2015 indeks kepuasan masyarakat tercapai 100% atau terealisasi
sebesar 6,23 sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 6,23 ini
didapat berdasarkan hasil survey harapan masyarakat yang menunjukkan bahwa
tingkat kepuasan masyarakat Provinsi Lampung terhadap pelayanan yang
diberikan pemerintah secara keseluruhan terlihat dari besaran tingkat kepuasan
masyarakat yaitu sebesar 6,23.
Grafik 3.41 Tingkat Kepuasan Masyarakat Menurut Aspek Kinerja Pemerintah di
Provinsi Lampung Tahun 2015
Sumber : Laporan Hasil Survey Harapan Masyarakat Provinsi Lampung 2015, BPS Lampung,
2015
Dari penilaian terhadap sepuluh aspek kinerja pemerintah, pelayanan
pendidikan dan kesehatan merupakan aspek yang memiliki tingkat kepuasan
tertinggi dengan nilai hampir mencapai angka 7. Pelayanan pada aspek
pendidikan seperti penyediaan sarana dan prasarana gedung sekolah,
penyediaan guru yang memadai baik jumlah dan kualitasnya, pelaksanaan
belajar mengajar. Kondisi ini bisa ditemui di seluruh kabupaten/kota, di mana
masyarakatnya memberikan penilaian kepuasan lebih besar terhadap aspek
pendidikan dibanding dengan pelayanan pada aspek lainnya. Begitu pula dengan
aspek kesehatan, pelayanan pemerintah seperti penyediaan rumah sakit,
puskesmas beserta tenaga kesehatan yng memadai, memfasilitasi berdirinya
rumah sakit dan klinik swasta, serta kebijakan lain terkait pelayanan kesehatan
memiliki tingkat kepuasan sebesar 6,8. Aspek perumahan dan lingkungan
6,98
6,87
6,32
6,25
6,15
6,13
6,05
5,86
5,83
5,82
5 5,5 6 6,5 7 7,5
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan & Lingkungan
Energi
Transportasi
Birokrasi
Hukum & Keamanan
Infrstruktur Dasar
Ekonomi & Ketenagakerjaan
Kemiskinan & Kelompok …
Tingkat Kepuasan Masyarakat
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
228
menempati posisi ketiga dengan nilai 6. Sedangkan, untuk aspek ekonomi dan
ketenagkerjaan, serta aspek kemiskinan dan kelompok rentan perlu menjadi
perhatian lebih bagi pemerintah untuk ditingkatkan karena aspek ini yang
memiliki tingkat kepuasan masyarakat terendah di bawah angka 6.
c. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat
Dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa LAN adalah
lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pengkajian dan Diklat ASN. LAN memiliki kewenangan untuk mencabut badan/
lembaga/ instansi Diklat yang tidak terakreditasi. Pelaksanaan akreditasi itu
sendiri mengacu dengan Peraturan Kepala LAN-RI No. 25 tahun 2015 yang
meliputi beberapa unsur penilaian yaitu :
1. Profil Lembaga Diklat
a. Aspek kelembagaan Bandiklatda Provinsi Lampung
b. Aspek Kurikulum
2. Formulir Pendukung Profil
3. Dokumen Bukti (digital) sebagai pendukung beberapa sub-unsur (sesuai
ketentuan yang terdapat dalam formulir pendukung profil).
Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan berdasarkan hasil penilaian
secara kumulatif atas unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program
dan Pengelolaan program Diklat sesuai dengan bobot masing-masing.
Penetapan akreditasi Lembaga Diktat dapat dilakukan apabila masing
rnasing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 71,00. Lembaga
Diklat yang nilai total akreditasinya 71,00 atau lebih dinyatakan layak,
dan akan ditetapkan secara tertulis dalam Surat Keputusan dan diberikan
Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. Lembaga Diklat yang nilai
akreditasinya di bawah 71,00 dinyatakan tidak layak, selanjutnya akan
diberitahukan secara tertulis kepada Lernbaga Diklat yang bersangkutan.
Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 kategori yaitu :
1. A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d 100;
2. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99; dan
3. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99.
Penetapan kelayakan melaksanakan akreditasi Lembaga Diklat pada
Instansi Pengakreditasi Diklat dilakukan apabila masing-masing unsur
akreditasi memiliki nilai paling rendah 81,00. Masa berlaku Sertifikat
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
229
Akreditasi Lembaga Diklat: Kategori A adalah 5 (lima) tahun; Kategori B
adalah 3 (tiga) tahun; dan Kategori C adalah 2 (dua) tahun. Masa berlaku
Sertifikat Instansi Pengakreditasi Diklat dalam melaksanakan akreditasi
Diklat adalah 5 (lima) tahun.
Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 telah melaksanakan
Akreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara dengan predikat B dengan nomor :
3586/K.1/PDP.10.4, untuk penyelenggaraan Diklat :
1. Prajabatan Golongan I dan II dengan kategori Akreditasi B untuk masa
berlaku 3 (Tiga) Tahun.
2. Prajabatan Golongan III dengan kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3
(Tiga) Tahun.
3. Kepemimpinan Tingkat IV dengan kategori Akreditasi B untuk masa berlaku
3 (Tiga) Tahun.
4. Kepemimpinan Tingkat III dengan kategori Akreditasi B untuk masa berlaku
3 (Tiga) Tahun.
Beberapa kategori diklat tersebut dinilai dari berbagai unsur sebagaimana
ditetapkan di Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 25 tahun 2015.
Gambar 3.5 Sertifikat Akreditasi Bandiklatda
31. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi Dengan Proses Demokrasi yang Menghargai Kebebasan, Persamaan, Keadilan Dalam Kerangka Supremasi Hukum
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
230
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan
demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan
perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty),
Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of
Democracy).
IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan
demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai
dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat
memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh
Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran
demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga
melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga
legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh
karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua
stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.
Tabel 3.80 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas
Kehidupan Berdemokrasi Dengan Proses Demokrasi yang Menghargai Kebebasan, Persamaan, Keadilan Dalam Kerangka Supremasi Hukum
No Indikator Capaian
2014
2015 Target Akhir RPJMD (2019)
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
Target Reali sasi %
Realisasi
1 Indeks Demokrasi 63,16 71,88 71,62 99,63 73,50 97,44
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Indeks demokrasi Indonesia Provinsi Lampung terealisasi sebesar 71,62
atau 99,63% dari target sebesar 71,88. Meskipun, realisasi ini merupakan indeks
demokrasi Indonesia tahun 2014 tetapi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi.
Digunakannya data IDI tahun 2014, karena pada saat penyusunan laporan ini IDI
tahun 2015 masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pusat Statistik dan
baru dapat dipublikasikan pada bulan Agustus 2016 mendatang.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2014 sebesar 71,62 dari skala 0
sampai 100, angka ini naik 8,49 poin dibandingkan dengan IDI Lampung 2013
sebesar 63,13. Meskipun mengalami kenaikan, tingkat demokrasi Lampung
masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan
menjadi tiga katergori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan
“buruk” (indeks < 60).
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
231
Kenaikan angka IDI periode 2013-2014 dipengaruhi perubahan tiga aspek
demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty ) yang naik 1,31 poin
dari 70,75 menjadi 72,06, Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 18,22 poin dari
45,57 menjadi 63,69 sedangkan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of
Democracy) naik 2,08 poin dari 81,58 menjadi 83,66. Pemilu legislatif 2014 yang
semula dikhawatirkan terjadi peristiwa kontra demokratis justru menyumbang
kenaikan IDI yang cukup signifikan.
Perkembangan IDI Lampung dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi
(2009 sebesar 67,47, 2010 sebesar 67,8, 2011 sebesar 74,08, 2012 sebesar 72,26,
2013 sebesar 63,13 dan 2014 sebesar 71,62). Meskipun demikian, tingkat
demokrasi Lampung berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga
2014 tetap masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan IDI sebagai
sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia,
memang dirancang untuk sensitif terhadap naik - turunnya kondisi demokrasi.
Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang
dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi pada tahun yang
bersangkutan.
Grafik 3.42 Perkembangan IDI Lampung 2009 – 2014
Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Lampung No.16/08/Th.II, 13 Agustus 2015
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
2009 2010 2011 2012 2013 2014
67,3 67,8
74,08 72,26
63,13
71,62
Indek Demokrasi Indonesia
Indek Demokrasi Indonesia
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
232
3.3 PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA
3.3.1 Pencapaian Target MDGs
Selain penetapan kinerja berupa IKU sebagaimana telah diutarakan
di muka, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan strategi
untuk pencapaian kinerja lainnya, khususnya untuk pencapaian Millenium
Development Goals (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen kuat dalam upaya
mewujudkan tercapainya target MDGs pada Tahun 2015. Komitmen
Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan MDGs terlihat dari komitmen
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi
kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs
merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah. Pemerintah Provinsi Lampung telah
mengarusutamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Lampung (RPJMD 2009 – 2014), Rencana Kerja Program
Tahunan (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Integrasi tujuan-tujuan MDGs dapat dicermati dalam berbagai
program prioritas pembangunan yang terdapat pada dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Aksi Daerah
MDGs disusun sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian target
MDGs selaras dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang berkeadilan. Strategi yang menggabungkan
intervensi pada aspek individu, sistem dan kelembagaan ini mendorong
pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, laki-laki dan perempuan.
3.3.2 Capaian Tujuan MDGs di Tahun 2014
Capaian tujuan MDGs dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (a) tujuan
yang telah berhasil dicapai; (b) tujuan yang menunjukkan kemajuan
signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada atau sebelum tahun 2015
(on track); dan (c) tujuan yang masih memerlukan upaya yang keras untuk
mencapainya.
Tujuan dan target indikator MDGs yang telah tercapai adalah:
MDG 1 – yaitu: 1) Indeks kedalaman kemiskinan, 2) Laju PDRB per tenaga
kerja, dan 3) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke
atas.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
233
MDG 3 – yaitu: 1) Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat SMP/MTs
dan SMA/MA, 2) Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada
kelompok usia 15 – 24 tahun, dan 3) Proporsi kursi yang diduduki
perempuan di DPRD.
MDG 6 – yaitu: 1) prevalensi HIV/AIDS, 2) Penggunaan kondom pada
hubungan berisiko tinggi, 3) Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang
memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral, 4) Angka kejadian dan
tingkat kematian akibat malaria, 5) Angka kejadian dan tingkat prevalensi
tuberkolosis (per 100.000 penduduk).
MDG 7 - yaitu: 1) proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan
biologis yang aman, dan 2) Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap sanitasi dasar.
Tujuan dan target indikator MDGs yang telah menunjukkan kemajuan
signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on track) yaitu:
MDG 2 – yaitu: 1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, dan 2) Angka
Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun.
MDG 3 – yaitu: 1) Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI, dan 2)
kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian.
MDG 5 – yaitu: 1) Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan
terlatih, 2) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR), 3) Cakupan pelayanan
antenatal (K1 dan K4), dan 4) Unmeet KB.
MDG 6 – yaitu: 1) Proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan
komprehensif tentang HIV/AIDS, 2) Proporsi kasus TB yang disembuhkan
melalui DOTS.
Tujuan dan target indikator MDGs yang sulit tercapai di Tahun 2015 dan
perlu perhatian khusus meliputi:
MDG 1 – yaitu: 1) Persentase/penurunan penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan nasional pada tahun 2015, 2) Proporsi tenaga kerja yang
berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan
kerja, 3) Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi, 4)
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi
minimum (1.400 kkal/kapita/hari dan 2.000 kkal/kapita/hari).
MDG 4 – yaitu: 1) Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup,
dan 2) angka kematian balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup.
MDG 5 – yaitu: 1) Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
234
MDG 6 – yaitu: 1) Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi program
DOTS, 2) Angka kesakitan dan kematian karena DBD.
MDG 7 – yaitu: 1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan
hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas
daratan, 2) Jumlah emisi karbondioksida, 3) Jumlah konsumsi bahan
perusak ozon (BPO), 4) Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan baru,
dan 5) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.
PENCAPAIAN TUJUAN TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan
kemajuan yang berarti dan ini sudah sesuai dengan target MDGs yang
ditunjukkan dengan menurunnya proporsi penduduk yang hidup dibawah
garis kemiskinan nasional dari 18,94 persen (tahun 2010) menjadi 14,21
persen (2014) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 2,98 menjadi 2,296
pada periode yang sama. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja
meningkat dari 2,79 persen (tahun 2009) menjadi 15,81 persen (tahun
2013).
Grafik 3.43
Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2015
Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah terjadi peningkatan
mengkhawatirkan terkait proporsi penduduk yang menderita kelaparan
yang ditunjukkan dengan prevalensi balita dengan berat badan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
235
rendah/kekurangan gizi sebesar 18,8 persen dari target <15,50 persen di
Tahun 2015. Selain itu, proporsi penduduk dengan asupan kalori kurang
dari 1400 Kkal/kapita/hari yang masih dikisaran 22,33 persen (tahun 2014)
dan 75,26 persen untuk asupan kalori kurang dari 2000 Kkal/kapita/hari,
masih jauh dari target Tahun 2015 dengan target 8,50 persen.
TUJUAN 2. MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
Pendidikan dasar untuk semua yang merupakan Tujuan 2 MDGs,
sudah diupayakan di Indonesia sejak dicanangkannya Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1994. Pada tahun 2014, angka partisipasi murni SD telah mencapai 97,98 persen (mendekati target 98,35 persen di Tahun 2015); dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun sudah mencapai 99,94 persen.
Grafik 3.44 Angka Partisipasi Murni SD/MI di Provinsi Lampung, 2012-2014
Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2015
Grafik 3.45 Angka Melek Huruf Provinsi Lampung, 2010-2014
Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2015
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
236
Angka Melek Huruf (AMH) penduduk berusia 15-24 tahun (99,94
persen) sudah sangat dekat dengan target MDGs (100 persen). Bahkan
AMH penduduk laki-laki berusia 15-24 tahun sudah mencapai 100 persen,
adapun perempuan sebesar 99,94 persen.
TUJUAN 3. MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan sebagian besar telah mencapai sasaran MDGs tahun 2015.
Pada tahun 2014, Rasio APM (Angka Partisipasi Murni) perempuan/laki-laki
di tingkat SD adalah 99,89; di tingkat SMP adalah 108,16; dan di tingkat
SMA adalah 106 persen. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki
pada kelompok usia 15-24 telah mencapai 100,11 persen pada tahun yang
sama. Sementara sasaran yang sejalan dengan target MDGs adalah untuk
rasio APM perempuan/laki-laki di SMA telah mencapai 106 pada tahun
2014.
Grafik 3.46 Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki
di SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung, 2014
Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2015
Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki di SD, SMP, SMA dan Perguruan
Tinggi di Provinsi Lampung, 2014
Hal yang harus menjadi perhatian adalah proporsi kursi yang
diduduki perempuan di DPR yang di Tahun 2014 mencapai 14,21 persen.
Meskipun mengalami peningkatan dari Tahun 2004 (12,03 persen), namun
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
237
mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan
prosentase di Tahun 2009 (20 persen) dan masih jauh dari prosentase ideal
30 persen.
Grafik 3.47 Sebaran Anggota DPRD berdasarkan Jenis Kelamin pada Periode
Pemilu 2014
Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2015
TUJUAN 4. MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Upaya untuk menurunkan angka kematian anak sudah sejalan
dengan sasaran MDGs. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka
kematian balita dari 55 (tahun 2010) menjadi 38 per seribu kelahiran hidup
(tahun 2014); penurunan angka kematian bayi dari 37 menjadi 30 per
seribu kelahiran. Namun baik AKB dan AKABA butuh perhatian khusus
mengingat target di Tahun 2015 adalah 23 per 100 kelahiran hidup (AKB)
dan 29 per 1000 kelahiran hidup untuk AKABA.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
238
Grafik 3.48 Tren Angka Kematian Bayi, dan Anak Balita di Provinsi Lampung
Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2015, SDKI 2012,
Sedangkan proporsi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
meningkat dari 93,60 persen (2010) menjadi 98,50 persen (2014), dan
diharapkan dapat mencapai target 100 persen di Tahun 2015.
TUJUAN 5. MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih telah berhasil
ditingkatkan dari 82,50 persen (tahun 2010) menjadi 87,75 persen (tahun
2014), namun di sisi lain angka kematian ibu melonjak dari 180 (tahun
2010) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 2014). Cakupan
pelayanan Antenatal (K1 dan K4) di tahun 2014 berada dikisaran 95,78
persen (K1 dengan target di tahun 2015 99 persen) dan 89,62 persen (K4,
96 persen).
Grafik 3.49 Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih dan Bukan Tenaga Kesehatan, 2012-2014
Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2015
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
239
Sementara itu angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia
15-49 tahun dengan cara modern mengalami peningkatan dari 47,10
persen (tahun 1991) menjadi 68,35 persen (tahun 2014). Pemakaian
kontrasepsi bagi dengan segala cara turut mengalami peningkatan dari
49,70 persen (tahun 1991) menjadi 69,36 persen (tahun 2014).
TUJUAN 6. MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA, DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Dari sekian banyak penyakit menular di Provinsi Lampung, angka kesakitan
dan kematian karena DBD yang masih perlu perhatian untuk diturunkan
menjadi 1 persen dari 1,63 persen pada tahun 2014.
Prevalensi HIV/AIDS Provinsi Lampung di tahun 2014 sudah tercapai yaitu
sebesar 0,04 persen dan diperkuat dengan proporsi akses penduduk yang
terinfeksi HIV lanjut terhadap obat-obatan antiretroviral (100 persen).
Angka kejadian Tuberkulosis dari 343 (1990) menjadi 70 kasus per 100.000
penduduk/tahun (2014), dengan tingkat prevalensi 91,17 per 100.000
penduduk dari sebelumnya 443 (tahun 1990). Kasus malaria 0,83 persen
pada tahun 2014, di bawah target 2015 (<1 per 1000 penduduk), dengan
tingkat kematian 0,0008 per 100 penduduk (di bawah target <2).
Grafik 3.50 Jumlah Kumulatif Kasus HIV dan AIDS di Provinsi Lampung
2002-2014
Sumber: Kementerian Kesehatan RI 2014
TUJUAN 7. MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Sebagian besar sasaran untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup
masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Rasio luas kawasan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
240
tertutup pepohonan terhadap luas daratan meningkat dari 42 persen pada
tahun 2010 menjadi 45,85 persen pada 2012.
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air
minum layak butuh perhatian khusus, khususnya di kawasan perdesaan
(54,85 persen). Fasilitasi sanitasi dasar layak mengalami peningkatan dari
kondisi awal dan mencapai target di Tahun 2014, baik di perkotaan
maupun di perdesaan.
Grafik 3.51 Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi dasar berdasarkan
Daerah Tempat Tinggal Tahun 2012-2014
Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014
Berdasarkan angka-angka tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa
target MDGs untuk akses terhadap sanitasi layak di perkotaan dan
perdesaan masing-masing sebesar 75,73 persen dan 52,15 persen pada
tahun 2015 telah tercapai, bahkan terlampaui.
Lebih lanjut, proporsi rumah tangga kumuh perkotaan masih dikisaran 7,57
persen dan butuh penanganan yang lebih masif.
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
berhasil tercapai dan terjaga tidak melebihi batas total potensi lestari
dengan kisaran 43,39 persen.
3.4 STATUS PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS
PEBANGUNAN GENDER
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
241
3.4.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur
dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan
pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka Harapan Hidup di Provinsi
Lampung menunjukkan hasil terbaik pada tahun 2013. Tahun 2014 Angka
Harapan Hidup mengalami penurunan dari 72,98 menjadi 69,66. Kabupaten
dengan AHH terendah adalah Pesisir Barat (61,74) sedangkan AHH tertinggi
adalah Kota Metro (70,98).
Tabel 3.81 Angka Harapan Hidup PendudukProvinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014
No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
1 Metro 72,54 72,76 72,98 72,98 70,98
2 Bandar Lampung 70,87 71,24 71,61 71,68 70,55
3 Lampung Timur 70,22 70,48 70,74 70,74 69,33
4 Tanggamus 69,33 69,74 70,15 70,21 67,12
5 Way Kanan 69,45 69,70 69,96 69,96 68,21
6 Lampung Tengah 69,25 69,48 69,72 69,72 68,91
7 TulangBawang 68,86 69,13 69,41 69,46 68,94
8 Lampung Selatan 68,44 68,74 69,05 70,21 68,12
9 TulangBawang Barat 68,66 68,72 68,78 68,78 68,98
10 Pringsewu 68,51 68,64 68,77 68,77 68,01
11 Pesawaran 68,40 68,56 68,71 68,71 67,33
12 Mesuji 68,39 68,45 68,50 68,50 67,05
13 Lampung Utara 67,94 68,21 68,49 68,49 68,02
14 Lampung Barat 67,14 67,45 67,77 67,81 66,02
15 Pesisir Barat - - - 63,98 61,74
Provinsi Lampung 69,50 69,75 70,05 72,98 69,66
Sumber: BPS Provinsi Lampung 2014
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
242
Tabel 3.82 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014
Prov/Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Lampung Barat 60,93 61,92 62,51 63,21 63,54
Tanggamus 60,09 60,63 61,14 61,89 62,67
Lampung Selatan 61,07 61,95 62,68 63,35 63,75
Lampung Timur 63,23 64,10 65,10 66,07 66,42
Lampung Tengah 64,14 64,71 65,60 66,57 67,07
Lampung Utara 61,82 62,67 62,93 64,00 64,89
Way Kanan 61,27 62,04 62,79 63,92 64,32
TulangBawang 63,21 63,67 64,11 64,91 65,83
Pesawaran 58,64 59,44 59,98 60,94 61,70
Pringsewu - 64,86 65,37 66,14 66,58
Mesuji - 57,32 57,67 58,16 58,71
PesisirBarat - 60,13 60,77 61,46 62,46
TulangBawangBarat - - - 58,95 59,76
Kota Bandar Lampung 71,11 72,04 72,88 73,93 74,34
Kota Metro 71,37 72,23 72,86 74,27 74,98
Provinsi Lampung 63,71 64,20 64,87 65,73 66,42
Sumber: BPS Provinsi Lampung 2014
IPM diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata
lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Dilihat dari tren
tahun 2010 sampai 2014, IPM Provinsi Lampung menunjukkan kecenderungan
peningkatan dari tahun ke tahun.Tahun 2014 IPM Provinsi Lampung adalah
66,42.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
243
Tabel 3.83 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2014
No. Prov/Kab/Kota 2013 (L) 2013(P) 2014 (L) 2014(P)
1 Lampung Barat 66.75 60.63 67.05 61.37
2 Tanggamus 66.16 59.11 67.07 60.10
3 Lampung Selatan 67.48 59.63 68.01 60.41
4 Lampung Timur 70.97 61.94 72.18 63.10
5 Lampung Tengah 70.89 63.07 71.46 63.59
6 Lampung Utara 68.64 60.05 69.68 61.11
7 Way Kanan 68.56 59.84 69.05 60.38
8 TulangBawang 69.40 60.37 71.08 62.12
9 Pesawaran 66.33 56.18 67.34 57.46
10 Pringsewu 70.44 64.77 71.10 65.60
11 Mesuji 63.36 51.42 63.90 53.27
12 PesisirBarat - 56.11 62.95 58.03
13 TulangBawang Barat 65.72 57.24 66.95 58,53
14 Kota Bandar Lampung 76.72 72,48 78.64 73,33
15 Kota Metro 76.01 72,05 78.12 73.91
16 Lampung 70.03 62.21 70.71 63.37
Sumber: BPS Provinsi Lampung 2016
Berdasarkan jenis kelamin, IPM Provinsi Lampung tahun 2013 dan 2014
menunjukkan peningkatan, namun IPM untuk penduduk laki-laki lebih tinggi dari
IPM perempuan. Tahun 2014 IPM laki-laki 70,71 sedangkan IPM perempuan
63,37.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
244
3.4.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan
dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan
perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka
harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan
perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan dan sumbangan
perempuan dalam pendapatan.
Tabel 3.84 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender
(IPG) Tahun 2013-2014
No Prov/Kab/Kota IDG 2013 IDG
2014
IPG
2013
IPG
2014
1 Lampung 70.03 62.99 88.84 89.62
2 Lampung Barat 66.01 49.16 91.29 91.54
3 Tanggamus 64.51 63.69 89.35 89.61
4 Lampung Selatan 63.14 58.33 88.37 88.82
5 Lampung Timur 65.97 60.86 87.28 87.42
6 Lampung Tengah 64.70 52.09 88.97 88.99
7 Lampung Utara 67.13 54.37 87.48 87.69
8 Way Kanan 65.31 65.42 87.28 87.45
9 TulangBawang 661.85 59.96 86.99 87.39
10 Pesawaran 63.04 68.65 84.70 85.33
11 Pringsewu 55.32 62.55 91.95 92.27
12 Mesuji 60.72 57.61 81.16 83.36
13 Tulang Bawang Barat 64.23 54.75 87.09 87.42
14 Pesisir Barat 63.67 57.12 90.67 92.18
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
245
15 Kota Bandar lampung 70.23 59.53 93.00 93.25
16 Kota Metro 72.14 76.29 92.86 94.61
Sumber : BPS Provinsi Lampung 2016
Capaian IPG dari tahun ke tahun di Provinsi Lampung telah mengalami
peningkatan. Tahun 2013 IPG Provinsi Lampung adalah 88,84 dan meningkat menjadi
89,62 tahun 2014. Berdasarkan sebaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung capaian
IPG tahun 2014 tertinggi adalah Kota Metro sebesar 94,61 dan capaian terendah adalah
Mesuji, 83,36.
3.5 REALISASI ANGGARAN
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 92,65%
dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per
sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-27
dan 28 yaitu penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan
serta perlindungan dan konservsi SDA dan sasaran peningkatan upaya adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim (98,46%). Sedangkan penyerapan terkecil pada
program/kegiatan di sasaran 2 “terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita
masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan ketahanan pangan (63,64%).
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang
dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input
tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai
keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga
sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai
sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum
menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat
bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih
kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,
pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien
karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih
kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.
Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada
realisasi anggarannya, seperti sasaran ke-18 “terinternalisasinya nilai-nilai
budaya dan kearifan lokal”, yang realisasi anggarannya mencapai 90,49% namun
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
246
realisasi kinerjanya baru mencapai 84,9%. Begitu pula dengan sasaran ke-27
“penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan serta
perlindungan dan konservasi SDA, dengan realisasi anggaran mencapai 98,46%
tetapi realisasi kinerjanya hanya 90%.
Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah
yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik
koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun untuk menjawab
persoalan jumlah sanggar kesenian dan kelompok pemuda yang dilatih sebagai
kader kewirausahaan. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi
anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan
disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.85 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Kinerja
Urusan
Anggaran
Target
Reali sasi
% Reali sasi Target Realisasi
% Realisa
si
1 Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung
Pertumbuhan Ekonomi
6,00-6,35
5,13 85,50 Pertanian
50.412.454.631,12
47.441.887.580,00 94,11
Indeks Gini 0,33 0.33 100 Kehutanan 3.663.510.200,00
3.454.088.590,00 94,28
PDRB atas dasar harga berlaku
245.330.94
8
253.162.538,3
0
103,19
Kelautan & Perikanan
29.535.389.700,00 27.829.101.184,00 94,22
PDRB atas dasar harga konstan
201.577.64
5
199.525.419,80
98,98
PDRB per kapita (berlaku)
30,63 31,19 101,83
Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan
3,69 3,66 99,18
Nilai Tukar Petani (NTP)
103,53
103,17
99,65
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
113,72
105,86
93,09
2 Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
84,1 84,1 100 Ketahanan Pangan
6.272.626.310,00 3.992.045.793,00 63,64
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
247
keamanan pangan
3 Meningkat nya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
7,48 7,48 100 Industri 4.710.628.500,00 4.306.774.665,00 91,43
4 Meningkat nya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi
Laju pertumbuhan sektor perdagangan
2 1,98 99,00
Perdaga ngan
9.292.295.350,00 8.924.086.258,00 96,04 Laju pertumbuhan ekspor
6 17,4 290,00
5 Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
Jumlah koperasi aktif
2.945 2.760 93,72
Koperasi & Usaha Kecil Menengah
6.325.205.712,91 5.916.301.234,00 93,54
Jumlah UMKM
375. 425 382.247 101,82
6 Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah
Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku
9,94 7,24 72,83 Penana man Modal
6.250.500.000,00 5.806.684.525,00 92,90
7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah
Jumlah wisatawan nusantara
4.759.950
5.530.803
116,19
Pariwisata 11,264,948,255.00 10.760.811.580,00 95,52 Jumlah wisatawan mancanegara
105.081
114.907
109,35
8 Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD 2,64 2,55 94,81 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administra
si Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawai
an & Persandian
22.615.830.000,00 20.147.594.147,00 89,09
9 Tersediannya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas
Kemantapan jalan provinsi
65 67,02 103,11 Pekerjaan Umum
926.880.299.036,00
851.356.756.651,00
91,85
Perhubu Ngan
64.224.165.500,00
61.813.282.148,00
96,25
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
248
dengan system transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
10 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/ kota
Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang
Sesuai Sesuai 99,10 Pekerjaan Umum
23.565.625.700,00 21.377.383.110,00 90,71
11 Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industry dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap
65 65 100
Pekerjaan Umum
85.019.671.555,00
79.805.768.881,86
93,87
Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya
12 12 100
12 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak
68,82 68,82 100
Perumahan 69.506.739.550,00 63.255.526.864,00 91,01
Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh
2,11 2,11 100
Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat
50,71 50,71 100
Tingkat Rumah Layak Huni
40 39,75 99,38
13 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energy dan ketenagalistrikan di Provinsi
Laju pertumbuhan sektor pertambangan
2,06 4,20 203,88
Energi& Sumberdaya
8.672.982.410,00 8.498.885.744,00 97,99
Rasio elektrifikasi rumah tangga
74,16 80,46 108,50
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
249
Lampung
14 Meningkat nya angka melek huruf
Angka melek huruf 96 99,88 104,04
PendidikanKearsipan
208.700.297.440,00 3.999.010.100,00
193.732.817.889,00 3.880.995.090,00
92,83 97,05
15. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
111,9 110,17
98,45
APK SMP/MTS/Paket B
96,05 98,52 102,57
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
95,56 92,92 97,24
APM SMP/MTs/ Paket B
75,50 72,24 95,68
Angka rata-rata lama sekolah
7,50 7,50 100
Angka Kelulusan 100 100 100
Angka melanjutkan SMP - SMA
80 72,06 90,01
Angka melanjutkan SMA - PT
55 55 100
16. Meningkat nya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi
APK SMA/SMK/MA/Paket C
70 66,06 94,37
APM SMA/SMK/MA/Paket C
62 50,15 80,89
17 Meningkat nya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
Angka harapan hidup 69,75 70 100,36
Kesehatan 356.605.440.046,53 349.961.450.451,00 98,14
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup
32 4,88 184,75
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
341 95,46 172,01
Prevalensi Balita Kurang Gizi
18,44 15,64 117,90
Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate)
99 99 100
Angka Kesakitan Positif Malaria (API)
0,35 0,43 77,14
Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
0,49 0,01 198,58
Angka Kesakitan DBD 50 38,51 122,98
18 Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara
1.576 1.576 100
Kebudayaan 4.521.937.900,00 4.091.861.968,00 90,49 Peningkatan jumlah pengunjung museum
137.987
137.987
100
Jumlah sanggar kesenian
903 494 54,70
19
Meningkat nya pelayanan
Persentase penduduk miskin
13,53 14,35 93,93 Sosial
10.843.542.200,00
10.430.824.729,00
96,19
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
250
kesejahtera an dan rehabilitasi bagi tuna sosial
Indeks kedalaman kemiskinan
2,095 2,36 87,39 Kependudukan &
Catatan Sipil
225.000.000,00
223.893.475,00
99,51
Indeks keparahan kemiskinan
0,47 0,603 72,34 Pemberdayaan
Masyarakat Desa
8.697.901.520,00 7.694.343.798,00 88,46
Jumlah PMKS yang ditangani
8.677 8.595 99,05
20 Meningkat nya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
Rasio ketergantungan
52,55 49,57 105,67
Ketenaga kerjaan
8.683.721.250,00 8.076.760.376,00 93,01
Tingkat partisipasi angkatan kerja
65,75 65,60 100,23
Tingkat pengangguran terbuka
5,29 5,42 92,24
21 Meningkat nya kesejahtera an masyarakat transmigrasi dan berkembang nya kawasan transmigrasi
Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
55 55 100
Ketransmi grasian
1.397.660.900,00 1.163.993.322,00 83,28 Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
3 3 100
22 Meningkat kan Pemberdaya an dan kesetaraan gender
Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender
3,6 5,45 151,3
Pemberda yaan
Perempu an &
Perlindungan Anak
7.277.420.000,00 6.737.019.163,00 92,57 Perempuan keluarga miskin pedesaan
450 450 100
23
Meningkat kan perlindungan perempuan dan anak
Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung
1 1 100
Penanganan kasus perempuan dan anak
75 95 126,7
24 Meningkat nya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangu nan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat
Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
8 8 100
Pemuda dan
Olahraga
12.630.975.400,00
10.753.097.430,00
85,13 Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan
35 20 57,14
25 Meningkat nya kualitas kehidupan beragama
Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
1:291 1:293 99,31 Sosial 1.066.745.000,00 1.038.607.640,00 97,36
26 Meningkat nya penyelengga raan pemerinta han daerah yang efisien dan efektif
Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif
9 9 100
Perencanaan Pembangu
nan
7.600.000.000,00
7.154.717.001,00
94,14
Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi
4 5 125
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
251
melalui perumusan kebijakan pembangu nan daerah yang berbasis riset, IPTEK dan Inovasi
Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida
27 Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA.
Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar
D D 100
Lingkungan
Hidup 6.675.269.000,00 6.572.408.815,00 98,46
Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER
100 70 70
28 Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Menurunnya tingkat pencemaran air
45 45 100
29 Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis.
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
84.014 86.364 102,80 Kehutanan 3.201.489.800,00 3.068.711.985,00 95,85
30 Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat
Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
10 dan 40
11 dan 66
110 dan 165
Perenca naan
Pembangunan
500.000.000,00
475.307.985,00
95,06
Penyelesaian Kasus Tanah
6 6 100 Pertanahan 635.000.000,00 619.955.600,00 97,63
31 Meningkat nya kinerja pemerinta han ditandai dengan meningkat nya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
CC CC 100 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian & Persandian
Komunikasi &Informasi
318.456.907.381,25
14.473.448.900,00
289.743.855.166,00
13.756.917.953,00
90,98
95,05
Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Tinggi Tinggi 100
32 Meningkat kan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
WTP WTP 100
33 Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Secara
Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan
50 50 100 8.435.620.000,00
7.265.329.469,00 86,13
Persentase Penurunan
50 50 100
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
252
Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindak Lanjut dan Pengendalian Intern
Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan
34 Meningkat
nya kinerja
pelayanan
publik yang
memuaskan
masyarakat
dan kualitas
pelayanan
yang merata
Konsistensi antar dokumen perencanaan
100 100 100
Perenca naan
Pembangunan
17.079.275.000,00 14.981.248.441,00 87,72 Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)
6,23 6,23 100
Akreditasi kelembagaan Badan Diklat
B B 100 294.790.500,00 262.880.400,00 89,18
35 Meningkat nya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.
Indeks demokrasi 71,88 71,62 99,63 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
38.952.461.300,00 28.577.555.264,00 73,37
TOTAL BELANJA LANGSUNG 2.369.166.786.047,81 2.194.951.532.364,86
Sumber : Data olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015
Analisa Efisiensi Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran
untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%.
Terlihat bahwa mayoritas dari 35 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama
atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 20 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam
tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran “Terpenuhinya kebutuhan
pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan
ketahanan pangan, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan
realisasi anggaran hanya sebanyak 63,64% dari total anggaran yang dialokasikan.
Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran “Meningkatnya
kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah, dengan pencapaian
kinerja sebanyak 112,77%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak
93,67%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
253
efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang
tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan
anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang
baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien
dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Tabel 3.86 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja (≥100)
Urusan
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6 7
1 Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
100 Ketahanan Pangan
63,64 36,36
2 Meningkat nya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
100 Industri 91,43 8,57
3 Meningkat nya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi
Laju pertumbuhan sektor perdagangan
99,00
Perdagangan 96,04 3,96
Laju pertumbuhan ekspor
290,00
4 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah
Jumlah wisatawan nusantara
116,19
Pariwisata 93,67 6,33 Jumlah wisatawan mancanegara
109,35
5 Tersediannya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan system transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
Kemantapan jalan provinsi
103,11 Pekerjaan Umum
91,85 8,15
Perhubungan
6 Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industry dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap
100
Pekerjaan
Umum 93,87 6,13 Pembangunan
embung dan bangunan penampungan air lainnya
100
7 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak
100
Perumahan 91,01 8,99
Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh
100
Tingkat Rumah Tangga yang
100
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
254
Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat
Tingkat Rumah Layak Huni
99,38
8 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energy dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
Laju pertumbuhan sektor pertambangan
203,88
Energi& Sumberdaya
97,99 2,01 Rasio elektrifikasi rumah tangga
108,50
9 Meningkat nya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
Angka harapan hidup 100,36
Kesehatan 98,14 1,86
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup
184,75
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
172,01
Prevalensi Balita Kurang Gizi
117,90
Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate)
100
Angka Kesakitan Positif Malaria (API)
77,14
Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
198,58
Angka Kesakitan DBD 122,98
10 Meningkat nya kesejahtera an masyarakat transmigrasi dan berkembang nya kawasan transmigrasi
Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
100
Ketrans migrasian
83,23 16,77 Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
100
11 Meningkat kan Pemberdaya an dan kesetaraan gender
Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender
151,3
Pemberda yaan Perempu
an & Perlindungan
Anak
92,57 7,43 Perempuan keluarga miskin pedesaan
100
12
Meningkat kan perlindungan perempuan dan anak
Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung
100
Penanganan kasus perempuan dan anak
126,7
13 Meningkat nya penyelengga raan pemerinta han daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangu nan daerah yang berbasis riset, IPTEK dan Inovasi
Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif
100
Perencanaan Pembangunan
94,14 5,86 Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan
125
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
255
koordinasi Roadmap Sida
14 Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis.
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
102,80 Kehutanan 95,85 4,15
15 Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat
Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
110 dan 165
Perencanaan Pembangunan
96,45 3,55
Penyelesaian Kasus Tanah
100 Pertanahan
16 Meningkat nya kinerja pemerinta han ditandai dengan meningkat nya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
100 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian &
Persandian
Komunikasi &Informasi
91,16 8,84
Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
100
17 Meningkat kan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
100
18 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan
100 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian &
Persandian
86,13 13,87
Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan
100
19 Meningkat nya kinerja pelayanan
publik yang memuaskan
masyarakat dan kualitas pelayanan
yang merata
Konsistensi antar dokumen perencanaan
100
Perenca naan Pembangunan
87,74 12.26 Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)
100
Akreditasi kelembagaan Badan Diklat
100
Sumber : Data olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015