LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 1
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat
dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dapat tersusun. LKjIP ini
disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan
LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap
unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuwangi. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran
strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran
sebagaimana telah ditetapkanpada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah,
memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut
tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi periode RPJMD 2016 –
2021 yaitu “Kebupaten Banyuwangi Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin
Sejahtera Mandiri, dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas
Sumber Daya Manusia”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi yang
menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu “Mewujudkan Tata
Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance And Clean Goverment) Serta
Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”. selanjutnya misi tersebut
dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016.
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 berfungsi sebagai pedoman kerja
operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016. Semoga (LKjIP) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan
peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .............................................................................. 1
Daftar Isi .............................................................................. 2
Ringkasan Eksekutif .............................................................................. 3
Bab I Pendahuluan .............................................................................. 4
Bab II Perencanaan Kinerja .............................................................................. 10
Bab III Akuntabilitas Kinerja .............................................................................. 16
Bab IV Penutup .............................................................................. 26
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 4
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2016 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat
penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan
fungsi BPKAD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-
sasaran strategis tahun 2016 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang
ditetapkan.
Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi menetetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator
kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan
kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat
kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja
masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel
berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Terwujudnya sumberdaya
dan manajemen perangkat
daerah yang profesional
Indeks Kepuasan Masyarakat
78.74 78.74 100
Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah
Opini WTP BPK terhadap LKPD
WTP WTP 100
Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis
Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang profesional dengan
indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat dapat terealisasi 100 % berdasarkan survey
yang telah kami lakukan.
Untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan
keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD pada tahun 2016
adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-
undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk
meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor
06 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam
mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan Good Goverment, maka
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagai
langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan
penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-
2021.
Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-
faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan
untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat
melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan.
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 6
Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis
dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem
laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah
dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka
pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dipandang perlu
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 sesuai dengan
ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Kedudukan
Sesuai dengan peraturan bupati nomor 66 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah
Dalam Pemerintah Kabupaten Banyuwangi peran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, sangat vital sekali yaitu
sebagai stakeholders dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan
daerah di Kabupaten Banyuwangi.
2. Tugas Pokok dam Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No.
66 Tahun 2016 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 7
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 8
3. STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
S E K R E T A R I S
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN
SUB BAG
PENYUSUNAN
PROGRAM
BIDANG
ANGGARAN
BIDANG
AKUTANSI
BIDANG
PENGELOLAAN
KEUANGAN
BIDANG
ASET
SUB BIDANG
PERENCANAAN
ANGGARAN
SUB BIDANG
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWA
BAN PENDAPATAN
SUB BIDANG
PENERIMAAN
KEUANGAN
SUB BIDANG
INVENTARASASI DAN
PEMANFAATAN
SUB BIDANG
VERIFIKASI DAN
EVALUASI ANGGARAN
SUB BIDANG
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWA
BAN BELANJA
SUB BIDANG
PENGELUARAN
KEUANGAN
SUB BIDANG
PEMELIHARAAN DAN
PENGAWASAN
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 9
1.3. ASPEK STRATEGIS
Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi selama
kurun waktu 2011-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan daerah
tersebut dihasilkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah
Kabupaten Banyuwangi. Di tahun 2011 realisasi pendapatan mencapai Rp 1.450.320.872.078,87, di
tahun 2012 meningkat menjadi Rp 1.691.249.127.621,71, di tahun 2013 pendapatan
meningkat menjadi Rp 2.042.189.007.221,97,di tahun 2014 meningkat menjadi Rp
2.418.962.318.839,03 dan terus meningkat di tahun 2015 menjadi Rp 2.779.148.430.146,82.
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami
kenaikan, namun jika dilakuakan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan, ternyata
sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari dana perimbangan. Sedangkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peringkat paling akhir. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi masih bergantung pada pusat
dan provinsi melalui bantuan dana perimbangan.
Sedangkan proyeksi belanja daerah juga dapat menunjang kemampuan keuangan
daerah jika dibandingkan dengan sisi penerimaan daerah.
Dengan kondisi perekonomian baik regional, nasional, maupun internasional yang
semakin kondusif, menimbulkan harapan baru bahwa pembangunan kedepan diharapkan
dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja
(Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau
kinerja Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti
belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2016.
Capaian kinerja (performance results) tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan
Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 10
akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang. Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
diperlukan suatu panyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat
sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :
1. Bab I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi
aspek strategis serta struktur organisasi
2. Bab II : PERENCANAAN KINERJA
berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana
dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2016
3. Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA
berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil
perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan Pencapaian kinerja
Tahun 2016 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang
keberhasilan kinerja selama tahun 2016
4. Bab IV : PENUTUP
berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa
mendatang.
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuwangi 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai
selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Banyuwangi.
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan
Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka
Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi.
2.1.1. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan
dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama
bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara
faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan “Meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan dan aset daerah”.
2.1.2. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah:
1. Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang professional.
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 12
KETERKAITAN (INTERELASI) TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Meningkatkan
kualitas pengelolaan
keuangan dan aset
daerah
1. Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional
1. Opini WTP BPK terhadap LKPD
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif
mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan
efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat
disusun strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
1. Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Strategi:
Perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel
Kebijakan: Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang akuntabel
2. Sasaran 2 : Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang
profesional
Strategi:
Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang
Perangkat Daerah
Kebijakan :
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif
dan efisien
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 13
2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi pada
Tahun Anggaran 2016, melaksanakan 5 (lima) program yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota.
Kegiatan Tahun 2016
Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program diatas, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan 43
(empat puluh tiga) kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
3. Penyediaan Jasa Perkantoran
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan logistik kantor
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Pembangunan gedung kantor
13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
14. Pengadaan mebeleur
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16. Pemelihraaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
19. Rahab sedang/berat gedung kantor
20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 14
21. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
22. Penyusunan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi
23. Penyusunan perencanaan dan pengendalian teknis akrual
24. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
a. Penyusunaan Perbup tentang Pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten
Banyuwangi.
b. Penyusunan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah
25. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
26. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
a. Penyusunan buku rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
b. Penyusunan buku penetapan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
27. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
a. Penyusunan Buku Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2016
Kabupaten Banyuwangi.
b. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentenag Perubahan APBD TA. 2016
Kabupaten Banyuwangi.
28. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
a. Penetapan rancangan peraturan tentang Penjabaran APBD Perubahan
b. Rancangan peraturan tentang penjabaran APBD perubahan
29. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
a. Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD T.A.2015
b. Penyusunan buku penetapan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD T.A.2015
30. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
a. Penyusunan Buku penetepan Peraturan KDH tentang Pertangungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2015 Kabupaten Banyuwangi.
b. Penyusunan Rancangan Perturan KDH tentang Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD TA. 2015 Kabupaten Banyuwangi
31. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
32. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 15
a. Pemetaan potensi aset tanah dan bangunan
b. Penyusunan rencana kebutuhan/pemeliharaan barang milik daerah
c. Pelaporan Barang Milik Daerah.
33. Revaluasi/appraisel aset/barang daerah.
34. Peningkatan Manajemen Keuangan
35. Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
36. Pensertifikatan dan Pengamanan Aset.
37. Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
38. Pembinaan Akuntansi dan Pencatatan Aset
39. Bimbingan teknis penyusunan APBD
40. Bimbingan teknis penyusunan perubahan APBD
41. Peningkatan pengelolaan keuangan belanja tidak langsung
42. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota
43. Fasilitasi pemulihan keuangan daerah.
2.2. PENETAPAN KINERJA
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi
(punishment).
Penetapan Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun pertama Renstra Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga capaian kinerja tahun 2016
tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2016-2021. Penetapan Kinerja Tahun 2016
sebagai berikut :
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 16
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2016
(1) (2) (3)
Terwujudnya sumberdaya dan
manajemen perangkat daerah
yang profesional
Indeks Kepuasan Masyarakat 78,74 %
(Skala 1 –
100)
Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah
Opini WTP BPK terhadap LKPD WTP
Untuk mendukung penetapan kinerja tersebut di atas didukung anggaran sebesar Rp.
15.939.287.750,00 (Lima belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan
puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum
atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas.
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi
dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pengukuran yang
dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada
kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan
penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap
pencapaian sasaran tujuan.
Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini ada 3 aspek yang akan dibahas,
yaitu :
1. Pengukuran Capaian Kinerja (PCK);
2. Analis Capaian Kinerja (ACK);
3. Akuntabilitas Keuangan ( AK ) ;
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai
disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :
85 s/d 100 = Sangat Berhasil
70 s/d < 85 = Berhasil
55 s/d <70 = Cukup Berhasil
0 s/d < 55 = Tidak Berhasil
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang
mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 18
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dengan realisasinya. Tingkat capaian
kinerja
Analisis capaian kinerja sebagai berikut:
Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang
professional
Sasaran strategis Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang profesional
dengan indikator indeks kepuasan masyarakat ditetapkan berdasarkan renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016 -2021 yang mengacu pada RPJMD tahun 2016-
2021. Karena tahun 2016 merupakan tahun pertama Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka capaian kinerja tahun 2016 tersebut mencerminkan
capaian awal renstra 2016-2021.
Ada beberapa jenis layanan yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banyuwangi meliputi Klinik Akuntansi dan Konsultasi terpadu, Fasilitasi Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD, Klinik Penatausahaan Keuangan, Klinik Fasilitasi Perencanaan
Anggaran, Fasilitasi Pengamanan Aset dan Pelayanan Lainnya. Berikut kami sajikan hasil survey
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuwangi dengan mengambil 20 responden sebagai sampel. Survey kami lakukan awal
tahun 2017 untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah pada tahun 2016.
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 19
Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 sebagaimana tabel berikut :
Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan
1 -1,75 25 – 43,75 D Tidak baik
1,76 – 2,5 43,76 - 62,5 C Kurang Baik
2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik
3,26 - 4 81,26 - 100 A Sangat Baik
Hasil perhitungan survey diatas menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan pada Badan
Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bnayuwangi dinilai sangat baik dengan Nilai
interval IKM 3,57. Sehingga capaian kinerja untuk indikator indeks kepuasan masyarakat seperti
ditunjukkan pada tabel berikut :
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 20
Indikator
Kinerja Satuan
Target
2016
Capaian
Kinerja
2013 (%)
Capaian
Kinerja
2014 (%)
Capaian
Kinerja
2015 (%)
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
2016 (%)
Target
%
Realisasi
%
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
%
(skalan
1 – 100)
78.74 - - - 78,74 78,74 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Analisa Capaian kinerja untuk sasaran strategis
Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang professional dengan
indikator indeks kepuasan masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil.
Sasaran Strategis 2. Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan keuangan Pemerintah
Daerah
Indikator
Kinerja Satuan
Target
2016
Capaian
Kinerja
2013
Capaian
Kinerja
2014)
Capaian
Kinerja
2015
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
2016 Target Realisasi
1. Opini WTP BPK terhadap LKPD
Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100 %
Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap LKPD pada tahun 2016 dapat
terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai setelah memenuhi kriteria antara lain :
1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual;
2) Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan
nilai aset.
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 21
B. REALISASI ANGGARAN
Pagu Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 15.939.287.750,00 (Lima belas milyar sembilan
ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
Realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 13.799.305.107,00 (Tiga belas milyar
tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus tujuh rupiah) atau 86,57 %
dengan rincian Program/Kegiatan :
Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2016
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisai (Rp) Capaian
(%)
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.679.813.600,00 2.331.749.259,00 87,01
1. Penyediaan jasa surat menyurat
15.000.000,00 15.000.000,00 100
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
275.000.000,00 199.604.169,00 72,58
3. Penyediaan Jasa Perkantoran 252.000.000,00 252.000.000,00 100
4. Penyediaan alat tulis kantor 200.000.000,00 199.693.300,00 99,85
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
210.000.000,00 203.912.200,00 97,10
6. Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
65.000.000,00 64.999.450,00 100
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
225.028.800,00 218.448.800,00 97,08
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
90.000.000,00 89.749.450,00 99,72
9. Penyediaan bahan logistik kantor
179.950.000,00 179.920.600,00 99,98
10. Penyediaan makanan dan minuman
160.000.000,00 159.915.000,00 99,95
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.007.834.800,00 748.506.290,00 74,27
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.061.851.200,00 825.826.150,00 77,77
1. Pembangunan gedung kantor 22.500.0000,00 22.274.000,00 99,00
2. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
115.351.200,00 115.340.000,00 99,99
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 22
3. Pengadaan mebeleur 30.400.000,00 30.000.000,00 98,68
4. Pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor
100.000.000,00 99.991.150,00 99,99
5. Pemelihraan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasioanl
95.000.000,00 85.010.000,00 89,48
6. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
25.000.000,00 21.275.000,00 85,10
7. Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
100.000.000,00 81.200.000,00 81,20
8. Rehab sedang/berat gedung kantor
300.000.000,00 299.660.000,00 99,89
9. Pemeliharaan rutin / berkala taman kantor
71.100.000,00 71.076.000,00 99,96
3.
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja keuangan
1.139.081.250,00 1.090.506.930,00 95,74
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
339.426.000,00 339.361.900,00 99,98
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
110.196.000,00 109.999.750,00 99,82
3. Penyusunan realisasi
pelaksanaan APBD Kab. Banyuwangi
422.000.000,00 406.897.800,00 96,42
4. Penyusunan perencanaan dan pengendalian teknis akrual
267.459.250,00 234.247.480,00 87,58
4.
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
10.691.455.300,00 9.223.024.068,00 86,27
Kegiatan Penyusunan sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan
daerah
174.480.000,00 173.773.500,00 99,60
Penyusunan Perbup Tentang
Pedoman pelaksanaan APBD
Kabupaten Banyuwangi
119.950.000,00 119.577.500,00
Penyusunan Perbup tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
54.530.000,00 54.196.000,00
Kegiatan Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD
3.333.779.600,00 3.148.570.497,00 94,44
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 23
Kegiatan Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang penjabaran
APBD
357.121.900,00 335.971.300,00 94,07
Penyusunan Buku Penetapan
Peraturan KDH TentangPenjabaran
APBD
181.977.900,00 167.847.800,00
Penyusunan Buku Rancangan
Peraturan KDH tentangPenjabaran
APBD
175.144.000,00 168.123.500,00
Kegiatan Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
380.262.500,00 336.627.600,00 96,41
Penyusunan Buku Penetapan
Peraturan Daerah
TentangPerubahan APBD TA 2016
Kabupaten Banyuwangi
182.305.000,00 172.593.800,00
Penyusunan Buku Rancangan
Peraturan Daerah
tantangPerubahan APBD TA 2016
Kabupaten Banyuwangi
197.957.500,00 194.033.800,00
Kegiatan Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
374.700.000,00 360.575.700,00 96,23
Penyusunan Buku Rancangan
Peraturan Kdh tentangPenjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran
2014Kabupaten Banyuwangi
186.420.000,00 177.827.100,00
Penyusunan Buku Penetapan
Peraturan Kdh tentangPenjabaran
Perubahan APBD Tahun anggaran
2016 Kabupaten Banyuwangi
188.280.000,00 177.827.100,00
Kegiatan Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
364.558.000,00 324.268.800,00 88,95
Penyusunan Rancangan Buku
pertangun-gjawaban perda 182.279.000,00 170.728.800,00
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 24
tentang APBD tahun 2015
Penetapan Buku Perda
Pertanggung jawaban APBD tahun
2015
182.279.000,00 153.540.000,00
Kegiatan Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
366.620.000,00 335.989.400,00 91,65
Penyusunan hasil Rancangan
Peraturan KDH tentang
Pertanggungjawaban APBD TA
2015
183.310.000,00 164.023.450,00
Penysunan Buku Peraturan Bupati
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2015
183.310.000,00 171.965.950,00
Kegiatan Penyusunan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
466.000.000,00 412.620.850,00
88,55
Kegiatan Peningkatan manajemen
aset/barang daerah
417.383.300,00 285.948.950,00 68,51
Pemetaan Potensi Aset Tanah dan
Bangunan 0 0 0
Penyusunan Rencana kebutuhan
/pemeliharaan barang milik
daerah
60.000.000,00 53.693.400,00
Pelaporan Barang Milik Daerah 357.383.300,00 232.255.550,00
Kegiatan Revaluasi/appraisal
aset/barang daerah 200.000.000,00 23.993.700,00 12,00
Kegiatan Peningkatan Manajemen
Keuangan 1.148.150.000,00 1.076.795.350,00
93,79
Kegiatan Pendampingan
pengelolaan keuangan daerah 425.000.000,00 417.636.279,00
98,27
Kegiatan Persertifikatan dan
Pengamanan Aset
799.837.400,00 415.048.620,00 51,89
Pensertifikatan, Pemeliharaan dan 599.837.400,00 281.839.820,00
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 25
Pengamanan Aset milikPemerintah
Kabupaten Banyuwangi
Fasilitasi Pemanfaatan Aset Tanah
dan Bangunan Milik Pemkab
Banyuwangi
200.000.000,00 133.208.800,00
Pembinaan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan 1.312.387.500,00 1.064.032.822,00 65,67
Pembinaan Akuntansi dan
Pelaporan Pengelolaan
KeuanganSKPD
709.387.500,00 487.198.242,00
Pembinaan Akuntansi dan
Pencataan Aset Daerah 603.000.000,00 576.834.580,00
Bimbingan Teknis Penyusunan
APBD 360.500.000,00 357.266.350,00 80,27
Bimbingan Teknis Penyusunan
APBD 2017 179.600.000,00 177.392.900,00
Bimbingan Teknis Penyusunan
Perubahan APBD 2016 180.900.000,00 179.873.450,00
Peningkatan Pengelolaan
Keuangan belanja tidak langsung 210.675.100,00 153.904.350,00 59,17
5. Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan kab/kota 367.086.400,00 328.198.700,00 89,41
Kegiatan Evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota
164.486.400,00 150.925.200,00 91,76
Asistensi rancangan peraturan
daerah tentang APBD 50.000.000,00 43.953.000,00
Asistensi dan verifikasi penyusunan
RKA, DPA dan DPPA SKPD
Kabupaten Banyuwnagi
114.486.400,00 106.972.200,00
Kegiatan Fasilitasi Pemulihan
Keuangan Daerah 202.600.000,00 177.273.500,00 87,49
JUMLAH 15.939.287.750,00 13.799.305.107,00 86,57
Realisasi anggaran Tahun 2016 berdasarkan Tebel diatas dapat diketahui bahwa pagu sebesar
Rp. 15.939.287.750,00 Realisasi sebesar Rp. 13.799.305.107,00 atau 86,57 %
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 26
Sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun
2015 yaitu pagu anggaran untuk tahun 2016 sebesar 15.076.511.700,00 realisasi sebesar
13.281.545.422,00 atau 88,10 %. Beberapa penyebabnya masih sama dengan tahun kemarin
yaitu :
1. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang tidak mengalami perubahan;
2. Tidak adanya aset/barang yang diappraisal;
3. Kegiatan pensertifikatan dan pengamanan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan masih dalam
proses;
4. Adanya beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tergantung atau sesuai dengan
kebutuhan atau penggunaannya.
Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015
NO Uraian Anggaran
Realisasi
Anggaran %
1. Pendapatan Asli Daerah 48.277.861.396,00 61.261.684.573,89 126,89
Hasil Retribusi Daerah 605.000.000,00 1.287.084.300,00 212,74
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan 15.763.701.000,00 15.571.579.456,62 98,78
Lain-lain pendapatan daerah
yang sah 31.909.160.396,00 44.403.020.817,27 139,15
2. Dana Perimbangan 1.529.118.793.000,00 1.494.315.803.224,00 97,72
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil
bukan pajak
98.347.813.000,00 78.910.883.224,00 80,24
Dana alokasi umum
1.288.940.680.000,00 1.288.940.680.000,00 100
Dana alokasi khusuh
141.830.300.000,00 126.464.240.000,00 89,17
3. Lain-lain pendapatan daerah
yang syah
748.149.170.381,00 616.579.954.605,00 82,41
Pendapatan hibah
132.206.069.989,00 3.915.904.605,00 2,96
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 27
Dana penyesuaian dan otonomi
khusus
452.459.887.392,00 451.403.887.000,00 99,77
Bantuan keuangan dari propinsi
atau pemerintah daerah lainnya
163.133.213.000,00 161.260.163.000,00 98,85
Dana bagi hasil dari
pemerintahan pusat
350.000.000,00 0 0
4. Belanja Tidak Langsung 335.657.213.346,00 271.838.982.852,00 80,99
Belanja Hibah 173.970.973.941,00 122.750.256.472,00 70,56
Belanja Bantuan Sosial 10.578.822.000,00 6.131.490.319,00 57,96
Belanja bagi hasil kepada
propinsi/kab./kota dan
pemerintah
3.168.000.000,00 2.326.879.350,00 73,45
Belanja bantuan keuangan
kepada propinsi/kab./kota dan
pemerintah
139.143.766.392,00 137.298.604.515,00 98,67
Belanja tidak terduga 5.000.000.000,00 0 0
Belanja pegawai
3.795.651.013,00 3.331.752.196,00 87,78
5. Belanja Langsung 15.076.511.700,00 13.291.031.192,00 90,24
Belanja barang dan jasa 7.542.604.550,00 6.729.992.292,00 89,23
Belanja modal 826.765.150,00 820.978.150,00 99,30
Belanja Pegawai 6.348.142.000,00 5.730.575.000,00 90,27
BELANJA DAERAH
350.733.725.046,00 285.130.014.044,00 81,38
LKjIP BPKAD Kab. Banyuwangi 2016 28
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 ini disusun, merupakan bentuk pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum
tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
B. Saran
Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebaiknya dilakukan
evaluasi berkala oleh pimpinan dan diharapkan masing-masing bidang lebih fokus melaksanakan
program dan kegiatannya agar sasaran sebagaimana terse9but dalam RKT tercapai.
Banyuwangi, 28 Pebruari 2017 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SAMSUDIN, SE. M.Si. Pembina NIP. 197009071991031001