LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-i-
LAKIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2014
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI KLATEN
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA Jl. Klaten – Solo Km. 2 Klaten Jawa Tengah Telp./Fax. (0272) 323 566
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-ii-
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun
2018 Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
1003-/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017, Perihal Penyampaian Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun
2018, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2017 dan
Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2018 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai
dengan Sistem Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban
kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang
telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2018 ini
meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi sebagai bentuk
pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber
informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana
kerja, rencana anggaran danrencana strategis di masa mendatang.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di
tahun yan gakan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri, serta berguna bagi semua pihak.
Klaten, Februari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
Albertus Usada, SH.,MH NIP 19630927 199212 1 001
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-iii-
EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF )
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjain
Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, merupakan LKjIP dari Renstra tahun
2015-2019 yang sudah di review sesuai Renstra 2017 - 2019. dan dalam rangka
menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 1003-/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017,
Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2017 dan Dokumen
Perjanjain Kinerja Tahun 2018.
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP
yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan
profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017. Dengan berakhirnya Tahun
2017, maka disusun LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017 yang menyajikan
informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP.
Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian
Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2017 serta perbandingan
dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan
dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018. Sebagai bentuk kesadaran dalam
mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :
“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-iv-
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................................... i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .............................................................. iii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ...................................................................................................................... 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................................. 3
C. Sistematika Penyajian .......................................................................................................... 12
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ........................................................ 13
1. Visi dan Misi .......................................................................................................................... 13
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................................................................... 14
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok........................................................................... 14
A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA ............................... 15
B. Penetapan Kinerja Tahun 2017 ............................................................................ 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................... 18
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja .................. 18
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran
organisasi dengan pengungkapan dan penyajian
dari hasil pengukuran kinerja) ....................................................................................... 19
C. Akuntabilitas Keuangan ................................................................................................. 42
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 48
A. Kesimpulan .................................................................................................................. 48
B. Saran-saran ................................................................................................................. 49
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-1-
BAB I - PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna
dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan
Good Governance, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media
pertangggung jawaban yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/IX/61Y 199 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya
terdapat Rencana Strategis.
LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai
dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur
pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan
kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya
dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas
selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.
Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih
lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini
pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan tata
laksana perkara di peradilan umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis
judisial peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi
mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :
MAlSEKl07/SKlIII/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara I kepemerintahan
sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XIIMPRl1998
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-2-
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi., Kolusi dan
Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta
kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri
kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya
Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah
ditentukan.
Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa
menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan
bermasyarakat.
Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara
professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus
meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta penilaian-
penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta
penghargaan bagi kita semua.
Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya
berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan
masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja
secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang
mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas
intelektual yang memadai.
Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan
maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika
upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara
hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten
untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan
menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan
bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar
hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan
kehidupan ditengah masyarakat.
Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam
pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari
keadilan.
Untuk itulah Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-3-
(Gedung Pengadilan Negeri Klaten KELAS IA Jl. Klaten-Solo Km.2 Klaten)
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24
ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah
Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama)
serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan
badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya}.(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2}) Peradilan Umum adalah
salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada
umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan
berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana
dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986)
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2
Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan
kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-4-
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
Kabupaten Klaten berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan
perundang‐undangan.
Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA yakni:
A. Tugas
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA merupakan lingkungan peradilan umum
tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang
menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia,
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan.
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk
di tingkat pertama.
B. Fungsi
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA antara lain:
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
dalam tingkat pertama.
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik
menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi
perencanaan/ teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, dan pembangunan.
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan
administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis
dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi /
pelaporan, kepegawaian / organisasi / tatalaksanan, dan keuangan / umum /
perlengakapan).
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-5-
Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum,
pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-
luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Ketua
Mengkordinir manajemen Peradilan.
Mengkordir persidangan dan Pelaksanaan putusan.
Mengkordinir Administrasi Umum.
Mengkordinir Kinerja Pelayanan Publik.
Menunjuk/menetapkan mejelis Hakim dalam perkara pidana dan perdata.
Menetapkan penyitaan dalam perkara perdata dan Eksekusi.
Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat
Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan
seksama.
Wakil Ketua.
Mengkoordinir tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas
bidang.
Melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan administrasi
kepaniteraan dan kesekretariatan.
Melakukan pengawasan terhadap penegakan disiplih para Hakim dan pegawai.
Menunjuk hakim dalam perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran
lalulintas jalan raya, permohonan, menyetujui/menetapkan ijin penyitaan dan
penggeledahan dari pihak Kepolisian.
Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dalam
pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan.
Majelis Hakim
Perkara Perdata
Menerima berkas perkara dari kepaniteraan perdata untuk dipelajari dan
bermusyawarah dengan Majelis untuk menetapkan hari sidang.
Mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui
mediasi.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-6-
Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan hukum
acara yang berlaku.
Menetapkan perlu tidaknya meletakkan sita jaminan, memeriksa saksi ahli atau
pemeriksaan setempat.
Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan
dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan
dipersidangan.
Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi,
pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi.
Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum yang
sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang
diterima dari Mahkamah Agung RI.
Perkara Pidana
Menerima berkas perkara dari kepaniteraan untuk dipelajari dan
memusyawarahkan dengan Majelis guna menetapkan hari sidang.
Dalam hal terdakwa ditahan menetapkan perlu tidaknya mengeluarkan
penetapan penahanan lanjutan, menangguhkan penahanan atau merubah
jenis penahanannya.
Melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai dengan ketentuan
hukum acara yang berlaku.
Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan
dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan.
Menandatangani putusan yang telah diucapkan dipersidangan.
Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi,
pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi.
Dalam hal terdakwanya anak-anak (peradilan Anak) menghubungi BISPA dan
orang tua terdakwa agar menghadiri persidangan.
Secara berkala ikut serta dalam forum pertemuan antar penegak hukum
(Diljapol).
Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang
sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang
diterima dari Mahkamah Agung RI.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-7-
KEPANITERAAN
Panitera
Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur
tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, serta seluruh
pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.
Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim
dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di
Kepaniteraan.
Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang
berlaku.
Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,
dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-
surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di
kepaniteraan.
Panitera Muda Perdata
Menerima pendaftaran perkara Perdata, sekaligus mentaksir SKUM.
Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, meja II, dan meja III.
Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan
catatan singkat tentang isinya.
Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila
memintanya.
Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan
kembali.
Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
Panitera Muda Pidana
Menerima berkas perkara pidana.
Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, dan meja II.
Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah
diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya.
Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan
catatan singkat tentang isinya.
Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta
lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-8-
Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan
kembali.
Menyiapkan berkas permohona grasi.
Menerahkan arsip berkas perkara / Permohonan grasi kepada panitera muda
hukum.
Panitera Muda Hukum
Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara,
menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan
grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan jaksa.
Panitera Pengganti
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
Membuat berita acara persidangan.
Membantu Hakim dalam:
o Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan
penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar
putusannya.
o Membuat penetapan hari sidang;
o Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan
atau dirubah jenis penahanannya;
o Mengetik putusan.
Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah
selesai diminutasikan.
Jurusita/Jurusita Pengganti
Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua
Sidang dan Panitera.
Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah
Hakim.
Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes
dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan
ketentuan Undang-Undang.
Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat
lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila
menyita tanah.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-9-
Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi
penyitaan sebidang tanah.
SEKRETARIAT
Sekretaris
Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas
para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana
di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
penggunaan anggaran.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Sub Bagian
Perencanaan / Teknologi Informasi /, pelaporan, Kepegawaian / organisasi /
tatalaksana dan Keuangan / umum dalam rangka memberikan pelayanan
administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian
dan lembaga (RKAKL) sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana
pembangunan.
Mengkoordinir pelaksanaan Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbazis
Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAKBMN).
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan
Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas.
Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun
sekretariatan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal
Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, tekn informasi dan
pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-10-
Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana
kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan
belanja di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.
Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari
masing-masing sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku.
Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian Perencanaan, Teknoligi
Informasi dan Pelaporan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan
kebijakan lebih lanjut
Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan
tugas dan rencana kegiatan sub bagian Perencanaan, Teknoligi Informasi dan
Pelaporan serta menyampaiakan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian
masalahnya.
Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP),
Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA),
Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Menyusun Indikatir Kerja Utama (IKU)
Menyusun Laporan Tahunan (LT)
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan atau sekretaris
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi
informasi dan pelaporan.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat
Pegawai Negeri Sipil.
Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi pegawai negeri.
Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada
Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang
akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan
jabatan.
Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.
Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural.
Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.
Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.
Menyusun DUK dan Bezetting pegawai dalam lingkungan pengadilan negeri.
Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji
berkala, pensiun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-11-
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan
sistem kartu kredit untuk memperlancar penerimaan informasi.
Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian
informasi.
Mengklasifikasikan arsip di lingkungan pengadilan negeri.
Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan,
pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan
kantor.
Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan
siap untuk digunakan.
Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai
bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.
Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor,
dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan
kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan pengadilan
negeri.
Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap
bulan.
Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor,
dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan
penyelesaian pembayaran.
Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk
melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.
Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam
rangka kelancaran tugas.
Mengkoodinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan
penyediaan dana kegiatan.
Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja
Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran
rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-12-
Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ ke dalam buku kas umum atau buku-
buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan
mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan
kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF .
BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal ‐ hal umum tentang
keadaan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari
penyajian Lakip.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :
1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
BAB III Laporan Kinerja yang menjelaskan :
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran
organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).
C. Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum
tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang
berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA serta strategi
pemecahan masalah .
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-13-
BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2015 – 2019 dan d i
rev iew 2017 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA diselaraskan denga arah kebijakan
dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 –
2019 dan r e v i e w 2017 - 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan
organisasi pada tahun 2015 – 2019 dan di review 2017 - 2019.
1. VISI DAN MISI
Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi
dan misi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Tujuan yang hendak dicapai
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA adalah sebagai berikut :
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-14-
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019 menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA tahun yang telah di review 2017 – 2019 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Empat sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan
visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok
yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai
sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara,
dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata,
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata,
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu,
4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu,
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat
untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim pengawas bidang
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran
strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah
pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-15-
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah melakukan reviu penetapkan Indikator Kinerja
Utama dapat dilihat sebagai berikut :
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana
yang diselesaikan tepat waktu.
c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Banding - Kasasi - PK e. Penyelesaian Pidana anak yang diselesaikan dengan
Diversi
f. Penyelesaian Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
d. Prosentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
3. Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-16-
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuah Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja.
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebagai berikut:
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
%
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
a. Sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
100%
100%
b. Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu.
89%
97%
c. Penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana
38%
29%
d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK
95% 98% 99%
e. Penyelesaian Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
- %
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
76 %
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu 97 %
b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 4 %
c. Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
93 %
d. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
100 %
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-17-
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
%
3. Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu
a. Perkara prodeo yang diselesaikan - %
b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan NIHIL
c. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuah Hukum (Posbakum)
3,4 %
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 1 %
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-18-
BAB III – KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme
untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan
alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun
2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah
sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa
keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target
yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja
masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
% CAPAIAN
%
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
a. Sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
100%
100%
100% 100%
b. Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu.
95%
89%
99% 97%
c. Penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana
40%
38%
30% 29%
d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK
94% 99% 99%
95% 98% 99%
e. Penyelesaian Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
- % - %
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
76 % 76 %
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu 99 %
97 %
b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 4 %
4 %
c. Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
93 %
93 %
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-19-
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
% CAPAIAN
%
d. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
100 %
100 %
3. Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu
a. Perkara prodeo yang diselesaikan - % - %
b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan NIHIL
NIHIL
c. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuah Hukum (Posbakum)
3 %
3,4 %
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 1 %
1 %
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017 mengacu pada
indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai
berikut:
Sasaran 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan
dan akuntabel
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
% CAPAIAN
%
1. a. Sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
100%
100%
100% 100%
b. Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu.
95%
89%
99% 97%
c. Penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana
40%
38%
30% 29%
d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK
94% 99% 99%
95% 98% 99%
e. Penyelesaian Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi - % - %
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
76 % 76 %
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-20-
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata
- Pidana
Perkara gugatan perdata dan permohonan perdata yang masuk tahun 2016 dan tidak
dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus
diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya
perkara yang masuk pada bulan Desember 2016 dan baru disidangkan pada Tahun
2017, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf
pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian / saksi.
Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2015 sebanyak 48 perkara, pada Tahun 2016 sisa
perkara gugatan diselesaikan seluruhnya sebanyak 48 sehingga capaiannya 100% dan
pada Tahun 2016 sebanyak 40 perkara, pada Tahun 2017 sisa perkara gugatan
diselesaikan seluruhnya sebanyak 40 sehingga capaiannya 100%.
Sisa perkara Permohonan perdata Tahun 2015 sebanyak 7 perkara, pada Tahun 2016
sisa perkara Permohonan diselesaikan seluruhnya sebanyak 7 sehingga capaiannya
100% dan Tahun 2016 sebanyak 10 perkara, pada Tahun 2017 sisa perkara Permohonan
diselesaikan seluruhnya sebanyak 100 sehingga capaiannya 100%
Penyelesaian perkara Tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 mencapai target
yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak
ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2015 Capaian %
2016 Capaian %
2017 Capaian %
Sisa Gugatan Perdata Sisa Permohonan Perdata
100 % 100 %
100% 100%
100% 100%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan kinerja pada sisa perkara
yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016
sebanyak 100 % dan capai tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 sebanyak 100 %.
Perkara pidana yang masuk tahun 2016 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun
tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya,
penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan
Desember 2016 dan baru disidangkan pada Tahun 2017, sedangkan yang masuk
dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam
tahapan, pembuktian /saksi ataupun tahap baru tuntutan.
Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2016 sebanyak 30 perkara dan pada Tahun 2017
diselesaikan seluruhnya sebanyak 30 sehingga capaiannya 100%.
Penyelesaian perkara pidana Biasa ataupun Khusus Tahun 2016 yang diselesaikan
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-21-
pada tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %menunjukkan bahwa
sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah
berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya
yang tidak selesai pada tahun berikutnya.
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan,
sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2015 Capaian %
2016 Capaian %
2017 Capaian %
Sisa Perkara Pidana
100 %
100%
100%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada sisa
perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016
sebanyak 100 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 sebanyak 100 %.
PERKARA
PENYELESAIAN SISA PERKARA DI TAHUN 2017
Sisa Perkara
Target Penyelesaian
Realisasi Penyelesaian
Pidana Biasa/Khusus
30 30
100%
Perdata Gugatan
40
40
100%
Perdata Permohonan
10
10
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata
- Pidana
Perkara gugatan perdata
Persentase Perkara Gugatan Perdata yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah
sebesar 70.88 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan
jumlah saldo/sisa tahun 2017 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2017
sebanyak 182 perkara, diselesaikan sebanyak 129 perkara dan sisa 53 perkara
capaiannya 70.88%.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-22-
KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN
DI PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA TAHUN 2017
No. Bulan Sisa Tahun 2016 Masuk Putus/dicabut Sisa Akhir
1 Januari 40 13 10 43
2 Februari
13 8 48
3 Maret
18 - 57
4 April
6 12 51
5 Mei
11 16 46
6 Juni
12 18 40
7 Juli
13 7 46
8 Agustus
9 17 38
9 September
12 6 44
10 Oktober
13 7 50
11 Nopember
17 10 57
12 Desember
5 - 53
Jumlah 40 142 129
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara
yang masuk akhir Tahun 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, dan
banyaknya perkara yang masuk empat bulan terakhir / yang masuk dibawah bulan
Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik,
duplik, pembuktian/saksi bahkan masih tahap panggilan dikarenakan para pihak
banyak yang dari luar kabupaten Klaten serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti masih kurang dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus
diselesaikan.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut:
Perkara
2015
2016
2017
masuk
selesai
Capaian %
masuk
selesai
Capaian %
masuk
selesai
Capaian %
Perdata Gugatan
157
162
103%
135
143
106%
142
129
91%
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-23-
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada
persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2015
dengan capaian tahun 2016 sebanyak 3 % dan capaian tahun 2016 dengan
capaian tahun 2017 menurun sebanyak 15 %.
Perkara Permohonan Perdata
Persentase Perkara Permohonan Perdata yang diselesaikan pada tahun 2017
adalah sebesar 93,62% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan
dengan jumlah saldo tahun 2016 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun
2017 sebanyak 131 perkara, diselesaikan sebanyak 132 perkara dan sisa 2016
sebanyak 10 perkara capaiannya 93,62%.
KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
DI PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA TAHUN 2017
No. Bulan Sisa Tahun
2016 Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari 10 15 15 10
2 Februari
13 10 13
3 Maret
10 14 9
4 April
15 9 15
5 Mei
13 13 15
6 Juni
2 11 6
7 Juli
18 5 19
8 Agustus
14 22 11
9 September
6 7 10
10 Oktober
9 6 13
11 Nopember
9 13 9
12 Desember
7 7 9
Jumlah 10 119 132
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara
yang masuk akhir Tahun 2017 atau masuk diakhir bulan Desember masih
dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan pembuktian/saksi
bahkan baru ditentukan tanggal sidangnya yang mana akan disidangkan awal
tahun 2018.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara Permohonan perdata
yang diselesaikan, sebagai berikut:
Perkara Perdata
2015
2016
2017
masuk selesai Capaian% masuk selesai Capaian % masuk selesai Capaian %
Permohonan
97
94
97%
119
116
97%
131
132
101%
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-24-
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase
perkara Permohonan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan
capaian tahun 2016 sebanyak 0 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017
sebanyak 4 %.
Perkara Pidana Biasa
Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebesar
88.92% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo
tahun 2016 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2017 sebanyak 250
perkara, diselesaikan sebanyak 249 perkara dan sisa 30 perkara capaiannya 88.92 %.
KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA
DI PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA TAHUN 2017
No. Bulan Sisa Tahun
2016 Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari 30 20 23 27
2 Februari
20 19 28
3 Maret
28 17 39
4 April
21 29 31
5 Mei
27 22 36
6 Juni
26 13 49
7 Juli
14 24 39
8 Agustus
25 31 33
9 September
16 15 34
10 Oktober
17 20 31
11 Nopember
23 19 35
12 Desember
13 17 31
Jumlah 30 250 249
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-25-
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai
berikut:
Perkara Pidana
2015
2016
2017
masuk
selesai
Capaian %
masuk
selesai
Capaian %
masuk
selesai
Capaian %
Biasa/Khusus
306
336
93%
251 244 95.36% 250 249 99.60%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase
perkara pidana Biasa yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capaian tahun
2016 sebanyak 2,36 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 sebanyak
4,24%.
Perkara Pidana Singkat
Persentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar
0% dikarenakan selama tahun 2016 tidak ada perkara pidana singkat di Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA.
Perkara Pidana Cepat/Ringan
Persentase Perkara Pidana Cepat/Ringan yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah
sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah
saldo tahun 2016 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2017 sebanyak 138
perkara, diselesaikan sebanyak 138 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100 %
sehingga target dapat terpenuhi.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-26-
KEADAAN PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN
DI PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA TAHUN 2017
No. Bulan Sisa Tahun
2016 Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari 0 7 7 0
2 Februari
5 5 0
3 Maret
13 13 0
4 April
5 5 0
5 Mei
14 14 0
6 Juni
11 11 0
7 Juli
5 5 0
8 Agustus
10 10 0
9 September
17 17 0
10 Oktober
34 34 0
11 Nopember
2 2 0
12 Desember
15 15 0
Jumlah 0 138 138
Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara
cepat/ringan tidak ada sisa perkara di tahun 2016 dan perkara yang masuk pada tahun
2017 semua terselesaikan sehingga capaian 100%.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana cepat/ringan yang
diselesaikan, sebagai berikut:
Perkara Pidana
2015
2016
2017
masuk
selesai
Capaian %
masuk
selesai
Capaian %
masuk
selesai
Capaian %
Cepat/R
157
157
100%
168 168 100%
138 138 100%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capaian
tahun 2016 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017
sebanyak 100 %.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-27-
Perkara Pidana Lalu-lintas
Persentase Perkara Pidana Lalu-lintas yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah
sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah
saldo tahun 2016 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2017 sebanyak
53,599 perkara, diselesaikan sebanyak 53,599 perkara dan sisa 0 perkara sehingga
capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.
KEADAAN PERKARA PIDANA LALU LINTAS
DI PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA TAHUN 2016
NO
BULAN
SISA TAHUN 2015
MASUK
PUTUS
SISA AKHIR
1 Januari 0 2.531 2.531 0
2 Pebruari 4.090 4.090 0
3 Maret 2.764 2.764 0
4 April 3.078 3.078 0
5 Mei 4.619 4.619 0
6 Juni 2.097 2.097 0
7 Juli 3.872 3.872 0
8 Agustus 6.630 6.630 0
9 September 7.644 7.644 0
10 Oktober 5.796 5.796 0
11 November 7.140 7.140 0
12 Desember 3.338 3.338 0
JUMLAH 0 53.599 53.599 0
Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara Lalu-
lintas itu sendiri, juga adanya kemudahan dalam pemberian layanan penyelesaian
pelanggaran lalulintas salah satunya melalui Website Pengadilan sehingga para
pelanggar mudah dan cepat dalam proses penyelesaiannya dan juga tersedia tilang
online sehingga pelanggar bisa mengecek jumlah denda sebelum mengambil barang
bukti di Kejaksaan.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai
berikut:
Perkara Pidana
2015
2016
2017
masuk
selesai
Capaian %
masuk
selesai
Capaian %
masuk
selesai
Capaian %
Lalulintas
26.057 26.057 100%
23.162 23.162 100%
53.599 53.599 100%
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-28-
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase
perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016
sebanyak 100 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 sebanyak 100 %
Perkara Pra Peradilan
Persentase Perkara Pidana Pra Peradilan yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah
sebesar 100 % dari perkara masuk sebanyak 1 perkara dan diputus sebanyak 1
perkara.
Persentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu (maksimal 5 bulan)
Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. tentang standar layanan peradilan ada
batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara
diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.
Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN
YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 5 BULAN
No. Bulan Sisa Tahun 2016 Masuk Putus/dicabut Sisa Akhir
1 Januari 40 13 13 0
2 Februari
13 13 0
3 Maret
18 18 0
4 April
6 6 0
5 Mei
11 11 0
6 Juni
12 12 0
7 Juli
13 11 2
8 Agustus
9 8 1
9 September
12 9 3
10 Oktober
13 4 9
11 Nopember
17 10 7
12 Desember
5 - 27
Jumlah 40 142 115
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-29-
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara masuk yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 142 perkara dan yang dapat
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 115 perkara jadi
capaiannya 80.98%.
Hal ini dikarenakan:
1. Masih banyaknya sisa perkara tahun 2016 yang wajib diselesaikan sejumlah 40
perkara.
2. Pihak Penggugat ataupun Tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah
dipanggil secara patut oleh Jurusita.
3. Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IA atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan
rentang waktu yang lebih lama.
4. Perkara yang masuk tahun 2016 di bulan Juli sampai Desember belum habis
masa 5 bulan dan dalam tabel sisa perkara yang masih berjalan tinggal 40 perkara.
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2015, sebagai berikut:
Perkara Perdata
Tahun
2016 Capaian %
2017 Capaian %
Gugatan 105.92% 80.98 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara
yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian
tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 menurun sebanyak 24%.
KEADAAN PERKARA PERMOHONAN PERDATA
YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 5 BULAN Tahun 2017
No. Bulan Sisa Tahun
2016 Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari 10 15 15 0
2 Februari
13 13 0
3 Maret
10 10 0
4 April
15 14 1
5 Mei
13 13 1
6 Juni
2 2 1
7 Juli
18 17 2
8 Agustus
14 13 3
9 September
6 6 3
10 Oktober
9 9 3
11 Nopember
9 8 4
12 Desember
7 7 4
Jumlah 10 131 127
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-30-
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara masuk yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 131 perkara dan yang dapat
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 127 perkara jadi
capaiannya 96.94 %. dengan sisa perkara tahun 2017 adalah 10 perkara
Hal ini dikarenakan:
1. Permohonan yang diajukan Pemohon kebetulan mereka aktif dalam persidangan
dan bukti serta saksi-saksinya juga komplit sehingga persidangan berjalan lancar.
2. Perkara yang belum habis masa 5 bulan yaitu yang masuk di bulan Juli
sampai Desember berjumlah 131 perkara dan tinggal sisa 10 perkara yang masih
berjalan.
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan, sebagai berikut:
Perkara Perdata
Tahun
2015 Capaian % 2016 Capaian % 2017 Capaian %
Permohonan 93% 97.47 % 96.94 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara
yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian
tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 4,47 % dan tahun 2016 dengan
capaian tahun 2017 sebanyak 0.52 %.
Dengan demikian capaian rata-rata Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
(maksimal 5 bulan) (80.98 + 96.94)/2 adalah sebesar 88.96%.
KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA/KHUSUS
YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 5 BULAN Tahun 2017
No. Bulan Sisa Tahun
2016 Masuk Putus Sisa Akhir
1 Januari 30 20 20 0
2 Februari
20 20 0
3 Maret
28 28 0
4 April
21 21 0
5 Mei
27 27 0
6 Juni
26 26 0
7 Juli
14 14 0
8 Agustus
25 25 0
9 September
16 16 0
10 Oktober
17 17 0
11 Nopember
23 20 3
12 Desember
13 9 7
Jumlah 30 250 243
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-31-
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan sebanyak 243 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 sebanyak 30 perkara jadi capaiannya 97.20 %.
Hal ini dikarenakan:
1. Adanya kesiapan antara JPU, Barang bukti dan saksi-saksi dalam setiap sidang
dan pula memperhitungkan masa tahanan Terdakwa.
2. Perkara yang masuk di bulan Juli sampai Desember belum habis masa 5 bulan
dan dalam table sisa perkara yang masih berjalan tinggal 30 perkara .
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan, sebagai berikut:
Perkara Pidana
Tahun
2015 Capaian % 2016 Capaian % 2017 Capaian %
Biasa
82%
89,05 %
97,20 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan
dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 6,56% dan dari
capaian tahun 2016 dengan capai tahun 2017 meningkat sebanyak 8.15%
Dari total semua tabel perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5
bulan tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara Gugatan, Permohonan
dan Pidana Biasa/Khusus yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
total sebanyak 523 perkara dan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan sebanyak 485 perkara jadi capaianya 92.73%.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Bahwa perkara Gugatan Perdata yang belum terselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 5 bulan di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA ada 14 perkara dan untuk
perkara Pidana 6 ada perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 5
bulan, sehingga prosentase akuntabilitasnya adalah jumlah perkara yang
diselesaikan lebih dari 5 bulan dibagi jumlah perkara yang diselesaikan dalam
waktu kurang dari 5 bulan kali 99 % , berati perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 5 bulan total sebanyak 20 perkara dan dibagi yang dapat
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 485 perkara sehingga
prosentasenya adalah 4.12 % dalam hal ini disebabkan oleh dikarenakan :
1. Pihak Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasanya sering tidak hadir
dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita.
2. Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya
memerlukan rentang waktu yang lebih lama.
3. Karena Banyaknya saksi yang harus diperiksa.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-32-
c. Penurunan Sisa Perkara Sisa perkara di Pengadilan Negeri Klaten setiap tahun mengalami perubahan sesuai
dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
Keadaan Sisa Perkara dari Tahun 2015 – 2017
No. Perkara Sisa Perkara
2015 2016 2017
1. Perdata
a. Gugatan 48 40 53
b. Gugatan Sederhana 0 0 0
c. Permohonan 7 10 9
2. Pidana
a. Pidana Biasa/Khusus 23 30 31
b. Pidana Khusus Anak 1 0 0
Dari tabel di atas terlihat bahwa Perbandingan antara Tahun 2015 dan Tahun 2016
mengalami penurunan, akan tetapi Pada Tahun 2017 sisa perkara mengalami kenaikan
atau sisa perkara Tahun 2017 lebih banyak dibanding Tahun 2016, hal ini disebabkan :
1) Banyaknya perkara yang masuk pada 4 bulan terakhir sehingga belum bisa
diselesaikan.
2) Faktor domisili hukum para pihak berperkara dan keaktifan hadir di persidangan dan
pembuktian yang berlarut-larut
3) Keterbatasan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara.
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding.
Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diputus terdiri dari:
- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 129 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum banding sebanyak 32 perkara dan yang tidak mengajukan upaya
hukum sebanyak 97 perkara.
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 249 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum banding sebanyak 8 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum
sebanyak 241 perkara.
Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepabilitas putusan hakim
prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah
putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 %
, berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 338 dibagi
jumlah putusan sebanyak 378 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya
yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 89.41 %.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-33-
PERKARA 2017
PUTUS
MENERIMA
BANDING
PERKARA PERDATA
129
97
32
PERKARA PIDANA
249
241
8
J U M L A H
378
338
40
Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai
berikut: 1. Para Pihak puas terhadap putusan Hakim.
2. Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding sebagai berikut:
.
Perkara
Tahun
2015
Capaian %
2016
Capaian %
2017
Capaian %
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
90.00 % 89.08 % 89.41 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2015
dengan capaian tahun 2016 sebanyak 0,02 % dan capaian tahun 2016 dengan
capaian tahun 2017 sebanyak 0,33 % .
Kasasi
Pada tahun 2017 jumlah permohonan Kasasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA terdiri dari:
- Putusan Banding perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak
26 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 17 perkara dan
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 9 perkara.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-34-
- Putusan Banding perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak
sebanyak 8 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara
dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3 perkara.
Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim
prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah
putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 %
, berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 12 dibagi
jumlah putusan yang mengajukan banding sebanyak 34 dikalikan 100% sehingga
prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 35.29
%
TAHUN 2016
PUTUS BANDING
MENERIMA
KASASI
PERKARA PERDATA
26
9
17
PERKARA PIDANA
8
3
5
J U M L A H
34
12
22
Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:
1. Para Pihak kurang puas terhadap putusan banding.
2. Adanya Upaya untuk menghindari kasasi Terhadap Putusan Banding.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi sebagai berikut:
Perkara Tahun
2015 Capaian %
2016 Capaian %
2016 Capaian %
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
33 % 20.83 % 35.29 %
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-35-
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada
putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian
tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 9,17 % dan capaian tahun 2016
dengan capaian tahun 2017 menurun sebanyak 14,46 %.
Peninjauan Kembali
Pada tahun 2017 jumlah permohonan Peninjauan Kembali yang masuk ke Pengadilan
Negeri Klaten, terdiri dari:
- Putusan Kasasi perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak
sebanyak 11 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 7 perkara.
- Putusan Kasasi perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak
sebanyak 4 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3 perkara.
Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim
prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu
jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan
dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali sejumlah 10 dibagi jumlah putusan sebanyak 5 dikalikan 100% sehingga
prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
adalah 100 %.
TAHUN 2016
PUTUS KASASI
MENERIMA
PK
PERKARA PERDATA
11
7
4
PERKARA PIDANA
4
3
1
J U M L A H
15
10
5
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-36-
Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:
1. Mereka Menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung karena putusan
kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut.
3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2015 Capaian %
2016 Capaian %
2017 Capaian %
Perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali 95% 100% 66,66%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada
putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari
capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 meningkat sebanyak 5 % dan
capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 menurun sebanyak 56,66 %.
e. Penyelesaian Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi:
Tahun 2017 Perkara Pidana Khusus Anak tidak ada perkara yang diselesaikan dengan
diversi sehingga capaian untuk perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada
Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2017 adalah Nihil atau 0%.
Keadaan Perkara Pidana Khusus Anak
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
No. Bulan Sisa Tahun
2016
Masuk Diputus Sisa
Diversi Tidak Diversi
1. Januari 0 0 0 0 0
2. Februari 1 0 0 1
3. Maret 0 0 1 0
4. April 0 0 0 0
5. Mei 0 0 0 0
6. Juni 0 0 0 0
7. Juli 1 0 1 0
8. Agustus 1 0 0 1
9. September 1 0 1 1
10. Oktober 2 0 1 2
11. Nopember 0 0 1 1
12. Desember 1 0 2 0
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-37-
Dari keadaan Perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2017 sisa perkara Tahun 2016 adalah
0 perkara, masuk 7 perkara dan selesai dengan putusan adalah 7 perkara. Namun dari
keadaan tersebut jumlah perkara yang selesai tidak ada yang selesai dengan diversi akan
tetapi selesai dengan putusan, hal ini disebabkan :
1. Perkara Pidana Anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sudah
tidak bisa dilakukan diversi saat perkara dalam proses penyidikan dari kepolisian.
2. Dengan tidak telaksananya diversi mengandung arti bahwa pihak korban merasa puas
apabila perkara tersebut disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim.
f. Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada bulan Maret 2017 melakukan pembagian
Quisoner kepada responden pencari keadilan sebanyak 100 responden dengan
Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9
ruang lingkup, antara lain :
1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Pelayanan
Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasakan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Profuk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan
hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-38-
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Dari hasil survei hasil SKM untuk 9 ruang lingkup diperoleh rata-rata skor dan
peringkat Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Pengadilan adalah sebagai berikut :
No. Ruang Lingkup Rata-rata
Skor Kategori Peringkat
1. Persyaratan 3.100 Baik 4
2. Prosedur 3.025 Baik 6
3. Waktu Pelayanan 2.825 Baik 8
4. Biaya/Tarif 3.030 Baik 5
5. Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan
2.880 Baik 7
6. Kompetensi Pelaksana 3.215 Baik 1
7. Perilaku Pelaksana 3.190 Baik 2
8. Maklumat Pelayanan 2.815 Baik 9
9. Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan
3.135 Baik 3
Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri
Klaten sebesar 75,60 atau 76% dan pada berada pada kategori Baik.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-39-
Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
% CAPAIAN
%
1. a. Isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu 99 97
b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 4 % 4 %
c. Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
93 % 93
d. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
100 % 100%
a. Isi Putusan Yang diterima para Pihak Tepat Waktu
Ukuran pencapian indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan
sidang tepat waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan
sesuai dengan Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA semua semanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan
dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga
dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan pemanggilan
sidang tepat waktu capaiannya dapat 100 % sesuai denga target indicator yaitu
100 %. Ukuran pencapian Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan
Relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sama dengan idikator
prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu
sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang –
Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA semua
pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat
waktu, Tempat dan para pihak juga sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara ,
sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase pencapaian pemberitahuan putusan
capaiannya dapat 97 % dari target capaian 99%.
b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Perkara Perdata Gugatan Yang Berhasil Mediasi
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
No. Masuk Penetapan
Mediasi Berhasil Mediasi
Tidak Berhasil Mediasi
Capaian
1 152 97 8 89 4%
Sesuai dengan perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa
semua perkara perdata gugatan yang masuk yang memenuhi syarat mediasi telah di
Pengadilan telah dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan hukum acara, namun mediasi
yang dilakukan yang berhasil hanya mencapai 4%, hal tersebut menunjukkan bahwa
kedua belah pihak tidak bisa berdamai dan menyerahkan putusan perkara pengadilan
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-40-
kepada Majelis Hakim terlepas nantinya menang atau kalah setelah dibacakan putusan
oleh Majelis Hakim di muka persidangan.
c. Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan
tepat waktu.
Ukuran Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding pada Pengadilan Negeri
Klaten tahun 2017 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara
lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan Banding kali 100%, di Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA Banding yang di ajukan baik ini perkara perdata sebanyak 3 2
maupun pidana sebanyak 8 perkara dan semuanya sudah lengkap sehingga
capaiannya adalah 100%. Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang
diajukan kasasi pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun 2016 adalah jumlah
berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dibagi jumlah berkas yang
diajukan kasasi kali 100%, di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Kasasi yang di
ajukan baik ini perkara perdata sebanyak 17 maupun pidana sebanyak 5 perkara
dan semuanya sudah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 % . Sedangkan Perkara
yang diajukan Peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun
2017 dalam perkara perdata sebanyak 4 ( e m p a t ) perkara dan perkara pidana
sebanyak 1 (satu) Perkara dan akuntabilitasnya sebesar 66,66 % , Berkas perkara
yang diajukan Kasasi, dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun
perkara pidana pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA secara administrasi perkara
telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan undang-Undang hukum acara
yang berlaku, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Kasasi dan
Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah diregister pada
buku register untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2017 ini semua
berkas perkara sudah dikirim sehingga capaiannya dapat 100% hal tersebut sesuai
dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% artinya Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IA secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Kasasi dan
Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah
berjalan dengan baik.
d. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
Di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada tahun 2017 dengan adanya Aplikasi
SIPP yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI telah melaksanakan dari apa
yang diharapkan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mana
setiap perkara dapat dilihat/diakses secara on line oleh publik setiap saat. Oleh
karena di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah melaksanakan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara tersebut dan setiap perkara yang telah diputus dan dalam
waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga persentase (amar) putusan
perkara semua dapat terakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-41-
diputus sehingga target 100% telah dan dapat kita penuhi.
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN TARGET CAPAIAN %
a. Perkara prodeo yang diselesaikan - % - %
b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan NIHIL
NIHIL
c. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuah Hukum (Posbakum)
3 %
3,4 %
a. Perkara Prodeo yang diselesaikan
Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagi
jumlah perkara prodeo yang masuk dikalikan 100%. Di Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA pada tahun 2017 tidak ada perkara Prodeo yang masuk oleh karena itu
tidak ada perkara prodeo yang harus diselesaikan jadi nihil .
b. Perkara Prodeo yang diselesaikan
Oleh karena Pengadilan Negeri Klaten tidak mempunyai tempat sidang diluar gedung
Pengadilan Negeri Klaten (Setting Plat) maka persidangan hanya dilakukan di gedung
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA di Jl. Klaten – Solo Km.2 Klaten
c. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuah Hukum
(Posbakum)
Dengan adanya gedung pengadilan yang sudah di rubah prototipe pada Tahun Anggaran
2015 yang mana penataan ruang telah berubah sedemikian rupa yang mengedepankan
pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan serta adanya keterbukaan dalam
melayani sehingga dibuat pelayanan One Stop Service dalam ruang loby gedung
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA yang terdiri dari Meja Perdata, Meja Pidana dan Meja
Informasi dan Pengaduan didukung ruang Posbakum dan Ruang Kasir.
Setelah masyarakat pencari keadilan yang berurusan dengan Meja Perdata diberikan
penjelasan dan perlu mendapat bantuan dari Posbakum maka oleh petugas Meja Perdata
akan diarahkan untuk berkonsultasi dengan petugas Posbakum yang sudah siap melayani
mulai jam 08:00 WIB sampai jam 14:00 WIB. Keberadaan Piket Posbakum karena adanya
MoU antara Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dengan Posbakum (Peradi).
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-42-
Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
SASARAN TARGET CAPAIAN %
a. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
1% %
a. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dan diajukan eksekusi di Pengadilan
Negeri Klaten sangatlah sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus
dan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :
No. Perkara Putusan
Tahun 2016 Putusan
BHT Permohonan
Eksekusi Prosentase
Capaian
1 143 141 2 1%
Dengan demikian menunjukkan pada masyarakat yang kurang paham terhadap
putusan yang dapat dieksekusi dari data yang ada permohonan eksekusi masuk
tahun 2017 adalah 2 perkara terhadap putusan tahun 2016 adalah 143 perkara
sehingga capaian nya adalah (2 : 143) * 100% = 1%.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Anggaran Tahun 2017 adalan sebagai berikut :
DIPA PROGRAM JUMLAH
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
005.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Rp. 8.878.224.000 Rp. 8.826.210.259 99,41%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Rp. 277.700.000 Rp. 276.725.000 99,65%
005.03 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Rp. 61.380.000 Rp. 54.836.170 89,34%
Total Anggaran Kegiatan Tahun 2017 Rp. 9.217.304.000 Rp. 9.157.771.429 99,35%
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana
kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi,
Meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada awal tahun 2017,
jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun
2017 adalah sebesar Rp. 9.040.924.000,00 (sembilan milyar empat puluh juta
sembilan ratus duapuluh empat ribu rupiah) namun adanya revisi pada belanja
pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-43-
tahun 2017 menjadi Rp. 9.217.304.000,00 (sembilan milyar duaratus tujuh belas juta
tiga ratus empat ribu rupiah)
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.
Pada awal tahun 2017, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada
Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 61.380.000,00 (enam puluh satu
juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak ada revisi.
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun anggaran 2017,
rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah
sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
PAGU AWAL(Rp)
PAGU REVISI (Rp)
REALISASI(Rp)
%
1 Belanja Pegawai 7.869.782.000 7.984.782.000 7.946.101.331 99,52%
2 Belanja Barang 893.442.000 880.108.928 880.108.928 98,51%
3 Belanja Modal 277.700.000 276.725.000 276.725.000 99,65%
J U M L A H 9.040.924.000 9.155.924.000 9.102.935.259 99.42%
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat
yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di
lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebesar Rp. 7.869.782.000,00 (Tujuh
milyar delapan ratus enam puluh sembilah juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu
rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 7.984.782.000,00 (Tujuh milyar Sembilan
ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017 yang telah direvisi, anggaran
belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 7.946.102.762,00
(Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua ribu tujuh ratus
enam puluh dua rupiah).
Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2017, dapat
kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 99,52 % dengan
rincian belanja sebagai berikut:
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-44-
NO KODE AKUN
KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.877.741.000 3.875.217.500 99,93%
2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 49.000 48.866 99,73%
3 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 272.945.000 272.349.480 99,78%
4 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 79.016.000 78.793.588 99,72%
5 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 37.720.000 37.720.000 100,00%
6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 2.597.776.000 2.585.910.000 99,54%
7 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 285.283.000 285.282.648 100,00%
8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 192.783.000 192.202.680 99,70%
9 511129 Belanja Uang Makan PNS 619.344.000 596.453.000 96,30%
10 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 22.125.000 22.125.000 100,00%
Total Belanja Pegawai 7.984.782.000 7.946.102.762 99,52%
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah sebesar Rp.
38.679.238,00 (Tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua
ratus tiga puluh delapan rupiah)
2. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai
dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan
perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar
biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum
ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan
Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat
maupun belanja barang tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebesar Rp.
893.442.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua
ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut
digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang
yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 880.108.928,00 (delapan ratus
delapan puluh juta seratus delapan ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017, dapat kita lihat
pada pagu belanja barang yang telah terserap 98.51% , dengan rincian belanja
barang sebagai berikut :
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-45-
NO KODE AKUN
KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 229.462.000 224.454.437 97,82%
2 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
10.800.000 10.799.335 99,99%
3 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
6.600.000 3.510.200 53,18%
4 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 49.800.000 47.400.000 95,18%
5 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 43.175.000 43.120.000 99,87%
6 521211 Belanja Bahan 5.500.000 5.010.000 91,09%
7 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
111.000.000 110.951.550 99,96%
8 522111 Belanja Langganan Listrik 54.000.000 53.747.252 99,53%
9 522112 Belanja Langganan Telepon 8.400.000 7.347.359 87,47%
10 522113 Belanja Langganan Air 600.000 466.650 77,78%
11 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
143.750.000 143.673.970 99,95%
12 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
176.475.000 176.259.890 99,88%
13 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
5.320.000 5.300.608 99,64%
14 524111 Belanja perjalanan biasa 43.280.000 42.842.677 98,99%
15 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5.280.000 5.225.000 98,96%
Total Belanja Barang
893.442.000 880.108.928 98,51%
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 13.333.072,00
(tigabelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah). Total sisa anggaran
dari pagu belanja barang sebesar 1,49 % dari total pagu yang tersedia.
3. Belanja Modal
Pagu dan realisasi anggaran untuk Belanja Modal DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
1
Belanja Modal
277.700.000 276.725.000 99,65%
JUMLAH
277.700.000 276.725.000 99,65%
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai
berikut :
NO
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
1
Belanja Barang
61.380.000
54.836.170
89.34%
JUMLAH
61.380.000
54.836.170
89.34%
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan
operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan
dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-46-
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun
Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA adalah Rp.
61.380.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari
keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja b a r a n g Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 54.836.170,00 (lima puluh empat juta
delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah). Total belanja barang yang
telah terealisasi Tahun Anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang
telah terserap 89.34%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :
NO KODE AKUN KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 2.600.000 1.396.470 53,71%
2 521211 Belanja Bahan 14.840.000 12.820.000 86,39%
3 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 540.000 - 0,00%
4 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5.160.000 4.999.700 96,89%
5 522131 Belanja Jasa Konsultan 31.200.000 31.200.000 100,00%
6 522151 Belanja Jasa Profesi 300.000 - 0,00%
7 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.740.000 4.420.000 65,58%
Total Belanja 61.380.000 54.836.170 89,34%
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.
6.543.830,00 (enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh
rupiah ) dari Rp. 61.380.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu
rupiah).
C. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA.
Peningkatan Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah
perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan
sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan.
Persentase capaian pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IA pada tahun 2017 adalah sebesar 100 %.
2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS
Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, digunakan 2
(dua) indikator kinerja yaitu :
a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat
b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-47-
a. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat
adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan
jumlah yang mengikuti diklat. Indikator kinerja persentase pegawai pada Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2016 yang ditargetkan
100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Realisasinya, seluruh peserta yang diusulkan
dapat mengikuti diklat Bimbingan Teknis tersebut, sehingga persentase pegawai
yang diusulkan mengikuti diklat adalah 100 %.
Selama tahun 2017, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah menugaskan Hakim, Pejabat
Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi sebagai
berikut :
a. Ira Wati, SH,MKn (21 Maret 2017)
Pelatihan Penyelesaian Sengketa Perusahaan untuk Aparat Penegak Hukum se-
DIY-Jateng
b. Sri Prih Utami, SH,MH (22 Mei 2017)
Pelatihan Aplikasi data anak yang berkonflik dengan hukum
c. Maryanto, SH (22 Agustus 2017)
Diklat Kepemimpinan Tk.IV Angkatan XV Wilayah Daerah Yogyakarta dan Jateng
Tahun 2017
d. Dra. Diah Sri Winarni (22 Agustus 2017)
Diklat Kepemimpinan Tk.IV Angkatan XV Wilayah Daerah Yogyakarta dan Jateng
Tahun 2017
e. Kurnia Dianta Gintingm SH (10 Agustus 2017)
Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
f. Sugiyanto, SH (6 Oktober 2017)
Replikasi Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Percontohan Tahap II)
g. Miladina Yustifika Amalia, SH,MH (6 Oktober 2017)
Replikasi Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Percontohan Tahap II)
h. Tri Margono, SH (3 Nopember 2017)
Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
seluruh Indonesia.
b. Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat adalah
perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh
kelulusan/ bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat. Selama tahun 2017,
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA semua yang telah ditugaskan: Hakim, Pejabat
Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi
semuanya dapat diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai
yang telah ditugaskan. Persentase pegawai Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA yang
mengikuti diklat pada tahun 2017 mencapai target 100%, sesuai dengan pegawai
yang diusulkan pada beberapa diklat yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi
Semarang ataupun oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2017 adalah sebesar 100 %.
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-48-
BAB IV – PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung
jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada
beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun
2017.
Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja
di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :
1. Keberhasilan
Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah
tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan
tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan
didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan
pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada tahun 2017 adalah :
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah
berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi
target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan
baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa
perkara ditahun 2016 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2017 dan telah
memenuhi target.
Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun
2017 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta
yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai
target.
Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan
fungsi pengadilan pada tahun 2017 ini telah terealisasi seluruhnya.
Pelayanan publik dengan model One Stop Service yang telah mendapatkan
apresiasi dari Dirjen Badilum dan bisa dicontoh oleh Pengadilan Negeri Lain
Palayanan publik dalam implementasi Perma 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian
LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017
-49-
perkara lalu lintas dengan memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat
dalam mengakses denda tilang yang bisa dilakukan melalui SMS Gateway, Website
dan Download aplikasi di Android Playstore.
2. Kendala atau Hambatan
Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja
tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses
pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat
langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA diantaranya perkara yang masuk pada akhir
tahun dibulan September, Oktober dan Desember khususnya perkara perdata
cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan
dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara
pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan
Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.
B. SARAN - SARAN
Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran
antara lain :
1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi
perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam
penilaian kinerja seluruh satker.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran indicator
kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
3. Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi
antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga
realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus
dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.