PENGADILAN NEGERI PELALAWAN Jl. Hang Tuah SP VI Pangkalan Kerinci Telp. (0761) 493135, 493132, 493133, Fax. (0761) 95099 Website : http://pn-Pelalawan.go.id PELALAWAN – RIAU 2015 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2015
80
Embed
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI …pn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2016/06/LKJIP-ACC.pdf · ii Kata Pengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN Jl. Hang Tuah SP VI Pangkalan Kerinci Telp. (0761) 493135, 493132, 493133, Fax. (0761) 95099 Website : http://pn-Pelalawan.go.id PELALAWAN – RIAU
2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2015
umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian,
Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pelalawan.
Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung
jawab atas penggunaan anggaran.
Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung
jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (
BMN ).
4. Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
5. Wakil Panitera
Wakil Panitera membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Tehnis Bidang Administrasi Perkara dan mengkoordinir tugas-tugas Kepaniteraan Muda Pidana, Perdata dan Hukum.
4
6. PANITERA PENGGANTI :
Adalah mencatat dan menangani segala hal dalam persidangan dengan
mengikuti siding untuk membantu Majelis Hakim dalam bidang tehnis
administrasi persidangn.
7. PANITERA MUDA PIDANA :
Adalah melakukan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana
melaui dari menerima perkara pidana, banding, kasasi dan permohonan
peninjauan kembali serta melakukan hal-hal yang berkaitan dengan
perkara pidana yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
8. PANITERA MUDA PERDATA :
Adalah melakukan segala urusan keperdataan mulai dari menerima
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Peningkatan kualitas pengawasan
6. Peningkatan Pelayanan Prima dalam penyelesaian perkara.
10
Indikator Kinerja Utama
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Pelalawan
telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk
mempertajam sasaran strategis.
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama dapat
digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
1. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Pesentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
c. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan d. Persentase perkara
yang diselesaika
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bula
Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbadingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)
2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum :
Banding
Kasasi
Peninjauan
Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum ( Banding, Kasasi, atau PK ) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen.
a. Persentase berkas yang diajukanan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase
penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
e. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.
Perbandingan Ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.
4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan ( access to justice )
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat.
c. Persentase Proses
penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Perbandingan perkara Prodeo yang diselesaikan dengan perkara Prodeo yang masuk. Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat
Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat diwebsite Pengadilan Tingkat Pertama , dengan perkara yang sudah diminutasi.
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi ) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti ( dieksekusi )
12
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
PROGRAM UTAMA merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya
suatu kegiatan.
KEGIATAN POKOK adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pelalawan,
perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-
tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Ada 3 (tiga) Program
Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Pelalwan mengacu pada Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
1. PROGRAM : Peningkatan manajemen peradilan umum
Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Pearadilan umum
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
a. Peningkatan penyelesaian perkara
b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
2. PROGRAM : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok :Pembinaan Adminstrasi dan pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Asministrasi
Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
a. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
b. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to
justice)
13
3. PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung
Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
a. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
b. Peningkatan Pelayanan Prima dalam Penyelesaian Perkara
B. Rencana Kinerja Tahunan 2015
Rencana Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Pelalawan memuat angka target
kinerja tahun 2015 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam
periode tahun 2015. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi
penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi
(performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.
Rencana Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Tahun 2015 PN.PELALAWAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Peningkatan Penyelesaian
Perkara
a. Persentase perkara yang diselesaikan
Perdata Permohonan 90%
Perdata Gugatan 60%
Pidana Cepat / Ringan 100%
Pidana lalu Lintas 100%
Pidana Biasa Khusus dan Anak 90%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
Perdata Permohonan 100%
Perdata Gugatan 100%
14
Pidana Cepat / Ringan 100%
Pidana lalu Lintas 100%
Pidana Biasa Khusus dan Anak 100%
c. Persentase mediasi yang diselesaikan 90%
d. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian
0,76%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan.
90%
2. Peningkatan aksepbilitas
putusan hakim
Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan):
Banding
Kasasi
Peninjauan Kembali
50% 50% 80%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
e. Ratio majelis hakim terhadap perkara
1:80%
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to
justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
15
5. Peningkatan kepatuhan
terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti
100%
6. Peningkatan Pelayanan
prima dalam penyelesaian masalah
a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
-
b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
-
c. Persentase pengelolaan barang milik Negara peradilan tepat waktu
-
d. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
100%
e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti
100%
f. Persentase responden yang puas terhadap pelayana peradilan
-
16
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahun 2015 merupakan tolak
ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Perjanjian Kinerja disusun
berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2015 yang disusun pada awal tahun 2015.
Perjanjian kinerja Tahun 2015 Pengadilan NegerI Pelalawan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Peningkatan Penyelesaian
Perkara
a. Persentase perkara yang diselesaikan
100%
Perdata Permohonan 90%
Perdata Gugatan 60%
Pidana Cepat / Ringan 100%
Pidana lalu Lintas 100%
Pidana Biasa Khusus dan Anak 90%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
Perdata Permohonan 100%
Perdata Gugatan 100%
Pidana Cepat / Ringan 100%
Pidana lalu Lintas 100%
Pidana Biasa Khusus dan Anak 100%
c. Persentase mediasi yang diselesaikan 100%
d. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian
0,76%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan.
100%
17
2. Peningkatan aksepbilitas
putusan hakim
Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan):
Banding
Kasasi
Peninjauan Kembali
70% 70% 70%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
e. Ratio majelis hakim terhadap perkara
1:80%
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to
justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
5. Peningkatan kepatuhan
terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti
40%
Kegiatan :
1. Non Operasional Perkantoran
2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
4. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Anggaran :
1. Rp. 4.288.000,-
2. Rp3.651.888.322,-
3. Rp. 602.350.338,-
4. Rp 38.863.400,-
18
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Tahun 2015
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis ini akan dijadikan
dasar dalam pertanggungjawaban pimpinan. Rencana Strategis ini dijadikan
landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan (LjKIP) Pengadilan
Negeri Pelalawan.
Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi,
manajemen lembaga Peradilan perlu dilakukan pengukuran kinerja setiap
tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan
membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana
strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat
capaian kinerja setiap program.
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan dilakukan meliputi capaian
kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas
capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan.
Perhitungan Capaian Kinerja
Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Tingkat capaian kinerja
dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Realisasi Tingkat capaian kinerja = X 100 % Rencana
19
Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem
Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana
maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja
yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid,
lengkap, tepat dan cepat.
CAPAIAN KINERJA Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun Anggaran : 2015
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana Biasa 2. Pidana Lalu Lintas 3. Perdata Gugatan 4. Perdata Permohonan
100% 100% 100% 100%
85,84% 100% 87%
100%
85,84 100 87
100
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana Biasa 2. Pidana Lalu Lintas 3. Perdata Gugatan 4. Perdata Permohonan
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100 100 100 100
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata
100% 100%
100% 64,28%
100 64,28
d. Persentase mediasi yang diselesaikan
100% 90% 90
e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian
2% 7.69% 7.69
2 Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Pidana: - Banding
100%
54,54%
54,54
20
- Kasasi - Peninjauan Kembali
100% 100%
54,16% 80%
54,16 80
b. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Perdata: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Jumlah Belanja Pegawai pada DIPA TA. 2015 Rp. 4.239.633.000,- Jumlah Pelaksanaan Belanja Pegawai TA. 2015 Rp. 3.651.888.322,- Jumlah Sisa Anggaran Belanja Pegawai TA. 2015 Rp. 587.744.678,-
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang di distribusikan ke Majelis
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
c. Persentase penyampaian
Perbandingan antara berkas
Panitera Laporan Bulanan
51
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
dan Laporan Tahunan
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
Panitera dan Jurusita
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
e. Ratio majelis hakim terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Majelis Hakim Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk
Majelis Hakim Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara Online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (One day Publish)
Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan
Kepaniteraan
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
5.
Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dengan
Ketua Pengadilan dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
52
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
perkara perdata yang harus ditindaklanjuti (dieksekusi)
53
LAMPIRAN III
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
54
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TAHUN ANGGARAN 2015
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Peningkatan Penyelesaian
Perkara
f. Persentase perkara yang diselesaikan
Perdata Permohonan 90%
Perdata Gugatan 60%
Pidana Cepat / Ringan 100%
Pidana lalu Lintas 100%
Pidana Biasa Khusus dan Anak 90%
g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
Perdata Permohonan 100%
Perdata Gugatan 100%
Pidana Cepat / Ringan 100%
Pidana lalu Lintas 100%
Pidana Biasa Khusus dan Anak 100%
h. Persentase mediasi yang diselesaikan 90%
i. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian
0,76%
j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan.
80%
2. Peningkatan aksepbilitas
putusan hakim
Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan):
Banding
Kasasi
Peninjauan Kembali
90% 90% 90%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
f. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
55
g. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis
100%
h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
i. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
j. Ratio majelis hakim terhadap perkara 100%
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to
justice)
c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
d. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
5. Peningkatan kepatuhan
terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti
100%
6. Peningkatan Pelayanan
prima dalam penyelesaian masalah
g. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
95%
h. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
95%
i. Persentase pengelolaan barang milik Negara peradilan tepat waktu
90%
j. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
100%
k. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti
100%
56
l. Persentase responden yang puas terhadap pelayana peradilan
90%
57
LAMPIRAN IV
MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
INSTANSI : Pengadilan Negeri Pelalawan
VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Pelalawan bermartabat dan dipercaya, demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung
MISI 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peadilan kepada masyarakat
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di hormati
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWANN om or : W 4 -U 1 1 / tl& /P W .1 0 .1 0 /I /2 0 1 6
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
Menimbang : a. Bahwa m enindaklanjuti Surat Sekretaris M ahkamah Agung RI Nomor 516- l/SE K /K U .01 /11 /2015 tanggal 17 Novem ber 2015 perihal penyam paian Laporan Kinerja Instansi Pem erintah (LKjlP) tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;
b. Bahwa un tuk m enyusun Laporan Kinerja Instansi Pem erintah (LKjlP) perlu d ibentuk Tim Penyusun LKjlP;
c. Bahwa nam a-nam a yang tercantum dalam Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan ini dipandang cakap dan m am pu m elaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Review tersebut;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesi No 48 Tahun 2009 ten tang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkamah Agung sebagaim ana telah diubah dan ditam bah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pem erintah sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakh ir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pem erintah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. P eratu ran Pem erintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pem erintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kem entrian Negara Republik Indonesia;
ME MU T U S K A N
M enetapkan PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
KESATU : M enunjuk tim kerja un tuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pem erintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Pelalawan;
KEDUA : Tim Kerja m enjalankan tugas sesuai arahan Panitera dan Sekretaris m aupun Pimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan;
KETIGA : Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pem erintah (LKjlP) ini diselesaikan sam pai dengan tanggal 25 Januari 2016;
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pem erintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Pelalawan dapat m elanjutkan tugasnya masing-masing;
Semua biaya yang tim bul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2016;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaim aa m estinya apabila dikem udian hari ternyata te rd ap a t kekeliruan;
T em b u san d isa m p a ik a n k ep a d a Yth :1. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru;2. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan di Pangkalan Kerinci;3. Yang bersangkutan;4. Arsip;
LampiranNomorTanggal
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan W4.U11/ (/6/PW .10.10/I/2016
Januari 2016
No Noma Jabatan Kedudukan Ket
I 2 3 4 5
1 . Hj. MELFIHARYATI,SH.MH Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan