LAPORAN CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LkjIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA MAGELANG

TAHUN 2019

ii LKJIP DPMP4KB Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT

yang telah memberi Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Tim

penyusun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP4KB) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKJIP ) Tahun 2019.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kami sesuai

dengan perubahan perjanjian kerja yang telah disepakati pada tangal 31

Oktober 2019, juga sebagai salah satu media untuk memberikan

informasi mengenai pencapaian kinerja DP4KB Kota Magelang Tahun

2019, sekaligus juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran

kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya Laporan Kinerja

Akuntabilitas anggaran yang berkualitas .

Penyusunan LKjIP ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP diuraikan mengenai Gambaran umum organisasi,

Perencanaan Kinerja Organisasi yang telah ditetapkan, pengukuran

Akuntabilitas Kinerja Organisasi beserta capaian dari sisi keuangan. Ini

akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan,

kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya

karena kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mencapai kinerja di

OPD DP4KB tahun 2019 banyak kendala yang menghambat namun

berkat bantuan semua komponen hambatan tersebut dapat kami olah

menjadi semangat kerja untuk menunjukan prestasi “Pasti Bisa”. Untuk

itu kepada semua yang telah membantu dalam berbagai kegiatan di

DP4KB maupun dalam menyelesaikan laporan ini, kami hanya bisa

mengucapkan terima kasih. Saran dan kritik selalu kami harapkan agar

iii LKJIP DPMP4KB Tahun 2019

LKjIP tahun 2019 ini dapat lebih bermanfaat sebagai umpan balik bagi

seluruh pegawai di DP4KB dan terkait dalam meningkatkan kinerja di

masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing .

Magelang, 8 Januari 2020

PLT KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP . 19661107 198607 1 004

iv LKJIP DPMP4KB Tahun 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

adalah salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (DP4KB) kepada pemangku kepentingan

dalam hal ini Walikota Magelang atas keberhasilan maupun kegagalan

dalam melaksanakan kinerja sesuai yang telah disepakati dalam

perjanjian kinerja

Laporan Kinerja yang dibuat oleh DP4KB sebagai salah satu

Organisasi Perangkat Daerah turut berperan dalam membantu

pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas Kinerja juga harus

mengacu pada Rencana Stretegis (Renstra) yang telah dibuat untuk

jangka waktu 2016 – 2021 guna mempercepat terwujudnya Visi dan

Misi Walikota yang dilaksanakan pada periode tahun 2016 – 2021 yang

tertuang dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016 – 2021, guna

melihat apakah terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam

kinerja di DP4KB yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi

Pemerintah Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, Visi

Jangka menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah:

“Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang

Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Religius”

Visi tersebut memiliki makna mewujudkan Kota Magelang

sebagai Kota Jasa, Kota Modern, Kota Cerdas, Masyarakat Sejahtera

dan Masyarakat Religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk

memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka

ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas

dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi

sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta

tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu

meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka

efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung

v LKJIP DPMP4KB Tahun 2019

partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana

pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan

yang lebih modern serta ramah lingkungan.

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan

untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat.

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai

landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota

Magelang.

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat

beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan

dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan

terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan penjabaran atas Visi,Misi Kota Magelang Tahun

2016-2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,


Kota Magelang bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masuk pada

penjabaran Visi Kota Cerdas dan Misi 1.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk pada

penjabaran Visi Masyarakat Sejahtera dan Misi 3.

Pada tahun anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Magelang Kota Magelang melaksanakan 22 program

79 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut merupakan pengukuran

kinerja tahun 2019 untuk visi misi Kota Magelang yaitu visi Kota

Cerdas misi pertama dan visi Masyarakat Sejahtera misi ketiga. Hasil

pengukuran menunjukkan indikator kinerja dapat tercapai hampir

100% meskipun ada beberapa indikator yang belum bisa tercapai

karena beberapa penyebab dan permasalahan.

vi LKJIP DPMP4KB Tahun 2019

Indikator Kinerja Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, terinci sebagai

berikut: alokasi anggaran sebesar Rp. 9.213.115.000,- (Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung) terealisasi Rp.

8.510.790.186,- atau 92.37%.

Adapun Belanja Langsung dari Anggaran Rp.6.157.902.000,-

terealisasi Rp. 5.787.363.274,- atau 93.98 %, Belanja tidak

langsung untuk Gaji dan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.

3.055.213.000,- terealisasi Rp. 2.723.426.912,- atau 89.14%.

L k j I P D P 4 K B T a h u n 2 0 1 9

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................................. i

Daftar Isi ................................................................................................................................... ii

Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

A. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Tahun 2019 ...................................................................................... 1

1. Latar Belakang ....................................................................................... 1

2. Maksud dan Tujuan ............................................................................... 2

3. Dasar Hukum ......................................................................................... 2

4. Sistematika ............................................................................................. 3

B. Gambaran Umum Organisasi ....................................................................... 4

1. Dasar Hukum Organisasi ...................................................................... 4

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi

DP4KB Kota Magelang ........................................................................ 4

3. Sumber Daya Aparatur Organisasi ....................................................... 7

C. Isu Strategis Organisasi ................................................................................ 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................... 11

A. Visi dan Misi Kota magelang ..................................................................... 11

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .................................................................. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 15

A. Capaian Kinerja .......................................................................................... 16

B. Realisasi Anggaran ..................................................................................... 46

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 47

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN LkjIP 2019

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2019

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2019

FOTO – FOTO PENGHARGAAN TAHUN 2019

1 LKJIP DPMP4KB Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil

yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi

pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan

memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini

dimungkinkan karena dengan menerapkan Akuntabilitas Kinerja

setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis,

Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja serta Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang secara sistematis akan

mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya,

pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas

hasil kinerjanya. Hal inilah yang akan menjadi dasar pokok dari

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DPMP4KB) Kota Magelang dalam Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019.

Adapun dasar pendukung lain yang tidak bisa ditinggalkan,

harus menjadi acuan dan kajian adalah petunjuk teknis

penyusunan pelaporan kinerja ini pengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah

termasuk didalamnya adalah OPD DPMP4KB harus dapat

mendukung sepenuhnya apa yang menjadi tujuan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut yaitu


meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam

rangka pertanggungjawaban kepada Pemerintah dalam hal ini

Walikota Magelang terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPMP4KB

wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang

berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan

ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian kinerja yang

disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam

pelaksanan APBD.

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk ;

a. Untuk memperoleh gambaran adanya peningkatan dalam

pelayanan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas

kinerja.

b. Untuk melihat output dan outcome yang akan dan seharusnya

dicapai guna memudahkan terwujudnya instansi Pemerintah

yang akuntabel.

c. Sebagai alat mengevaluasi kinerja dan pertanggungjawaban

capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja OPD tahun 2019 serta untuk mengukur

tingkat pencapaian sasaran di tahun 2019.

3. DASAR HUKUM

a. Landasan idiil yaitu Pancasila

b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945

c. Landasan Operasional

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang

penyelengaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme


Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;



Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah


Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.


Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi


Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

11) Instruksi Presiden Republik Indonsesia Nomor 5 Tahun

2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

12) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntanbilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah



Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.



Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

B. Gambaran Umum Organisasi

C. Isu Strategis Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. DASAR HUKUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.

2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

DPMP4KB KOTA MAGELANG

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,



Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan

Masyarakat , bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang

diberikan kepada Pemerintah Daerah. Sebagai Dinas Daerah

merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

d. Pembinaan dan pemberian dukungan layanan kepada seluruh

unsur di Lingkup DPMP4KB

e. Pengelolaan barang milik/kekayaan/ aset yang menjadi

tanggung jawab DPMP4KB

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya.

g. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi :

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Magelang terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :

1. Seksi Lembaga Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat.

2. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Evaluasi

Pemberdayaan Masyarakat.


d. Bidang Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan

Perlindungan Anak, membawahkan :

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan.

2. Seksi Perlindungan Anak.

3. Seksi Sistem Data Gender dan Anak.

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

membawahkan :

1. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga

Berencana.

2. Seksi Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

3. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan, dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur tersebut dituangkan dalam sebuah Bagan Organisasi

sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi DPMP4KB Kota Magelang


3. SUMBER DAYA APARATUR ORGANISASI

Personil DPMP4KB Kota Magelang posisi Per 31

Desember 2019 sejumlah 38 orang Pegawai yang terdiri dari:

a. Menurut Golongan

Golongan II sebanyak 3 orang : Laki-laki 2 Perempuan 1

Golongan III sebanyak 29 orang: Laki-laki 8 Perempuan

21

Golongan IV sebanyak 6 orang: Laki-laki 1 Perempuan 5

b. Menurut Jabatan Struktural

Eselon II b kekosongan jabatan pada Kepala Dinas

Eselon III a sebanyak 1 orang, Laki-laki 0, Perempuan 1

Eselon III b sebanyak 2 orang, Laki-laki 0, Perempuan 2

Eselon IV a sebanyak 10 orang, Laki-laki 3, Perempuan 7

c. Menurut Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional di DPMP4KB merupakan Penyuluh KB

Kota Magelang yang merupakan pegawai provinsi, yang

terdiri dari:

Golongan III sebanyak 11 orang, Laki – Laki 0,

Perempuan 11

Golongan IV sebanyak 3 orang, Laki – laki 2,

Perempuan 1.

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Dalam kurun waktu satu tahun ini, yaitu tahun 2019, telah

dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung

tugas pokok dan fungsi OPD. Namun, masih terdapat kendala dalam

pelaksanaannya baik kendala terkait adanya ketentuan/regulasi baru

dari pemerintah maupun kendala teknis pelaksanaan ketentuan di

organisasi perangkat daerah.

Berikut kami sampaikan beberapa permasalahan beserta isu

strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,


Kota Magelang:


1) Dalam melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat

dan desa yang diampu dalam struktur Bidang Pemberdayaan

Masyarakat, masih terdapat berbagai hambatan antara lain :

1. Perbedaan tugas dan kewenangan dalam hal penyelenggaraan

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

antara Kelurahan dan Desa, sesuai dengan regulasi yang

diatur dalam perundang-undangan tentang Kelurahan dan

Desa

2. Pencabutan peraturan yang menjadi payung hukum landasan

operasional program kerja pengembangan Teknologi Tepat

Guna (TTG) di Kelurahan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2010 tentang

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi

Tepat Guna,

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang

Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian,

Bidang Kesehatan, Bidang Penangulangan Bencana, Bidang

Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang

Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang

Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan dan

Tata Ruang Serta Bidang Pereknonomian Tahap I.

Dasar pertimbangan pencabutan adalah :

Untuk penyelarasan peraturan perundang-undangan sesuai

dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

3. Diterbitkannya Peraturan baru yang bersifat

kekhususan/parsial :

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (Permen Desa PDTT) Nomor 23 tahun 2017

tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna

dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Sifat kekhususan tersebut adalah bahwa Pengembangan

dan Penerapan Teknologi Tepat Guna, berorintasi pada Desa,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa


Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang

berdasar :

i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi ;

ii. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi

4. Sehubungan dengan hal tersebut pada nomor 1 dan Nomor 2,

Regulasi yang menjadi dasar payung hukum pengembangan

dan penerapan Teknologi tepat Guna (TTG) di Kelurahan,

mengalami kekosongan.

Solusi:

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta

Peraturan Walikota yang mengatur tugas pokok fungsi Perangkat

Daerah di Kota Magelang :

a. maka solusi pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat

Guna (TTG) diarahkan untuk difasilitasi dan dibina oleh :

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang,

khususnya pada Bidang Pengembangan dan Harmonisasi

Inovasi ;

b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dibutuhkan

oleh masyarakat, difasilitasi secara fungsional oleh

Perangkat Daerah yang secara teknis menangani hal terkait,

misal :

i. Pemanfaatan Alat TTG yang beguna untuk pengembangan

budidaya dan produksi perikanan/pertanian difasilitasi

oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Magelang ;

ii. Pemanfaatan Alat TTG yang beguna untuk pengembangan

produksi UMKM difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Magelang.

2) Dalam melaksanakan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, masih terdapat berbagai hambatan antara

lain:


1. Belum adanya kajian kependudukan yang mengangkat isu-

isu strategis program KKBPK dengan pendekatan BKKBN

Smart sebagai bahan advokasi kepada pemangku

kepentingan.

BKKBN SMART adalah alat perencanaan untuk menyusun

isu strategis yang berkaitan dengan pentingnya program

kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

2. Rendahnya partisipasi/pemahaman masyarakat terhadap

program KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

khusunya KB Medis Operasi (vasektomi dan tubektomi)

dikarenakan berlawanan dengan pemahaman agama

tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan

upaya - upaya sebagai berikut:

a. Penyusunan Grand Design Kependudukan dengan

memperhatikan 5 pilar: Kesehatan, Ketenagakerjaan,

Kesejahteraan Penduduk dan Mobilitas Kependudukan /

Adminduk

b. Langkah yang sudah diambil dengan pembinaan / sosialisasi

/ konseling terhadap masyarakat

3) Dalam melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak masih terdapat berbagai hambatan antara lain :

1. Naiknya pelaku kekerasan anak tahun 2019 di Kota Magelang

2. Tempat rehabilitasi untuk anak yang berhadapan dengan

hukum dan korban KDRT di Kota Magelang belum ada

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan

upaya - upaya sebagai berikut:

a. Sosialisasi perlindungan anak di sekolah, RT, RW ditingkatkan

b. Sementara untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan

korban KDRT di Kota Magelang dititipkan di UNIT Pelaksana

Teknis (UPT) Kementerian Sosial, Panti Sosial Marsudi Putra

(PSMP) Antasena Pusat di Jalan Magelang-Purworejo Km 14,

Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

c. Koordinasi dengan Peksos Dinas Sosial


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI KOTA MAGELANG

Visi Kota Magelang

Visi Kota Magelang Tahun 2016 - 2021 adalah “Magelang sebagai Kota

Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang

Sejahtera dan Religius”

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan

sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penjelasan Visi

UNSUR VISI PENJELASAN

Kota jasa Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk

memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa

pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota,

dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor

kesehatan, dan sektor pendidikan.

Kota

Modern

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara

bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti

suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu

berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi

yang ada.Kota modern adalah kota yang mampu

menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya

dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan

karateristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b)

Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern

menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi

kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum);

(c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat

dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata,

menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan

berkarya).

Kota Cerdas Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan

efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya



secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan

koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi

informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem

penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi

masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol,

maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya

saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) Smart

Governance yaitu: pengembangan e-governance, ada

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

(2) Smart infrastructure yaitu:pengembangan jaringan IT,

pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT;

(3) Smart Economy, yaitu: pengembangan city branding,

pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-

commerce, dan ekonomi kreatif; (4) Smart environment

yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan

SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan;

(5) Smart people yaitu: pendidikan dan pengembangan

SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian,

pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta

(6) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap layanan

pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan

kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan

akses terhadap jaminan keamanan.

Masyarakat

Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan

dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat

secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1)

Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah,

swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya

dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan

jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam

bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan

jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan

dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang

berdaya dan mandiri.

Masyarakat

Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan

ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan



sehari-hari sebagai warga negara dan anggota asyarakat.

Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah

sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan

ketersediaan tempat ibadah.

Misi Kota Magelang

Misi Pertama : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang

berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan

kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya

pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap

terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu

meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam

rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada

masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Kedua : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan

sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan,

kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta

ramah lingkungan.

Misi Ketiga : Meningkatkan pemerataan pembangunan

infrastruktur perkotaan untuk mendukung

pemerataaan pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat.

Misi Keempat : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah

sebagai landasan pengembangan dan pembangunan

pariwisata Kota Magelang.

Misi Kelima : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar

umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-

prasarana peribadatan sebagai landasan

terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan penjabaran atas Visi, Misi Kota Magelang Tahun 2016-

2021, DPMP4KB bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur :

1. Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat masuk pada



2. Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, dan urusan Pemerintahan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana masuk pada penjabaran Visi

Masyarakat Sejahtera dan Misi 3.

Lebih lengkapnya, Peran DPMP4KB Kota Magelang dalam mewujudkan

visi Kota Magelang adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Pelaksanaan Visi Daerah oleh DPMP4KB

VISI Daerah : TERWUJUDNYA KOTA MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA

YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG

SEJAHTERA DAN RELIGIUS”.

MISI I: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan

profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai

dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap

terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan

dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi

pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tujuan .

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

Masyarakat

berpartisipasi

aktif dalam

pembangunan

1. Optimalisasi peran

LPM sebagai

penggerak

masyarakat dalam

mengembangkan

TTG dan Ekonomi

masyarakat

2. Menumbuhkan

semangat gotong

royong masyarakat

dan melestarikan

adat istiadat.

Kebijakan 1.

1. Peningkatan kapasitas LPM

2. Peningkatan inovasi dan

kreatifitas masyarakat melalui

temuan TTG.

3. Peningkatan kualitas

pengelolaan LKK

Kebijakan 2 .

1. Terlaksananya BBGRM di

Kelurahan se Kota Magelang.

2. Inventarisasi pelaksanaan

adat istiadat oleh masyarakat.


MISI III:Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur

perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Urusan

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana :

Meningkatnya

pengendalian

pertumbuhan

penduduk.

Meningkatnya

kesejahteraan

keluarga

Sasaran 2.

a.2.1.

Meningkatnya

Pasangan Usia

Subur menjadi

peserta KB.

a.2.2.

Menurunnya

angka

kegagalan dan

komplikasi

peserta KB

b.2.1.Meningk

atnya jumlah

keluarga yang

dapat

memenuhi

indikator

pembangunan

keluarga

Strategi 2.

a.2.1..Peningkatan

advokasi dan KIE

berKB

a.2.2.Meningkatkan

kualitas pelayanan.

b.2.1.Optimalisasi

peran

institusi

masyarakat

b.2.2.Peningkatan

peran mitra kerja

dan lintas sektor

untuk membentuk

kampung KB

Kebijakan 2.

a.2.1.Peningkatan

pemberian pelayanan KB

melalui momentum yang

ada.

a.2.2.Peningkatan

kapasitas tenaga pelayanan

KB

b.2.1.Peningkatan

kapasitas institusi

masyarakat.

b.2.2.Peningkatan

ketahanan keluarga melalui

Tribina yaitu BKB, BKR

dan BKL

b.2.3.Peningkatan

pembinaan PIk Remaja.

b.2.4. Peningkatan ekonomi

keluarga melalui UPPKS.

b.2.5.Peningkatan

kapasitas PPKS.

Urusan

Pemberdayaan

Perempuan

Menurunnya

kesenjangan

gender bidang

1.Optimalisasi

peran P2TP2A,

mitra kerja dan

1. Peningkatan

perlindungan terhadap

perempuan dan anak.


Tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada tahun 2019 sebagaimana hasil

review terhadap Indikator Kinerja Utama pada Renstra adalah sebagai

berikut.

Tabel 2.3

Pelaksanaan Visi Daerah oleh DPMP4KB

No Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan

Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya

partisipasi kualitatif maupun kuantitatif masyarakat dalam

pembangunan baik

Persentase Swadaya

Murni Masyarakat

% 48

Kelurahan Cepat

Berkembang

% 47

2 Pus menjadi peserta

KB

Rata-rata jumlah anak

per keluarga

Anak 2

Keluarga sejahtera Meningkatkan jumlah

keluarga yang dapat memenuhi indikator pembangunan keluarga

% 50

3 Menurunnya

kesenjangan gender dan kekerasan dalam rumah tangga

Ketersediaan kebijakan

peningkatan kwalitas anak dan perempuan

Ada Ada

Rasio KDRT % 0.040

dan

Perlindungan

Anak :

Tujuan

Meningkatnya

kesetaraan

gender

pendidikan,

bidang

ekonomi, dan

bidang

kesehatan

lintas SKPD dalam

penanganan KDRT

dan anak.

2.Peningkatan

peran perempuan

dalam menambah

pendapatan

3.Peningkatan

peran perempuan

dalam akses

pendidikan

informal.

4.Peningkatan

peran perempuan

berperilaku hidup

bersih dan sehat.

2. Peningkatan kapasitas

perempuan dalam

bidang ekonomi.


perempuan bidang

pendidikan.


perempuan dalam

bidang kesehatan.


Sedangkan Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD (Bab V) yang terkait

dengan DPMP4KB terdapat lima indikator, yaitu:

1. Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang

diselenggarakan bersama pemerintah;

2. Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga;

3. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

4. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

5. Rasio KDRT

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut

adalah:

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun

kelurahan

Program Keluarga Berencana

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam pelaksanaannya, perencanaan kinerja dituangkan dalam

perjanjian kinerja, yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian

Kinerja pada tahun 2019 setelah perubahan sebagaimana termuat dalam

Lampiran 1.


Adapun Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Magelang Tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Indikator Kinerja 2019

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Target

Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas

Anak dan Perempuan

Ada

Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga 50,00%

Rasio KDRT 0.040%

Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak

18 kasus

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan

dan anak dari tindakan kekerasan

100%

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh

Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu

100%

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga

Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu

Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS

100%

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan

oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam

Unit Pelayanan Terpadu

100%

Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan

Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam

Unit Pelayanan Terpadu

100%

Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan

sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-

kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

100%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100%



Persentase perempuan rentan yang mendapat

penguatan kapasitas

5%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah

23%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 26%

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 79,00%

Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat 41.12%

Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG) 4 unit

Persentase PL KB yang mendapat pembinaan 100%

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat

13 kelompok

LPM berprestasi

Tingkat kota 53%

Tingkat provinsi peringkat 1

Tingkat nasional -

Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 47%

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 143

Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan

perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa

100,00%

Pendampingan Fisik dan Non Fisik TNI Manunggal

Membangun Desa

100,00%

Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

(UP2K)-PKK aktif

68%

Persentase PKK Aktif 100%

Rata-rata jumlah anak per keluarga 2

Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur

kurang dari 20 Tahun

2%

Cakupan peserta KB aktif 79,00%

Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga

Sejahtera I

68%



Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di

bawah usia 20 tahun

3%

Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami

tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS

9%

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB

tidak terpenuhi (unmeet need)

4%

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 79%

Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha

Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) yang ber-KB (87%)

88%

Ratio Petugas Lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/

PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan

100%

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana

(PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan

100%

Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk

memenuhi permintaan masyarakat

30%

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga

di setiap kelurahan

100%

Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 12%

Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB

secara mandiri

62%

Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out) 10%

Persentase perempuan yang menikah di bawah 20

tahun

2%

Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut

dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (

BKB )

90%

Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan

ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga

remaja (BKR)

97%



Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok

BKL aktif

100%

Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok

UPPKS aktif

100%

Persentase kehamilan pada ibu yang jarak

kehamilannya kurang dari 3 tahun

3%

Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih

dari 35 tahun

1%

Persentase wilayah RT, yang mempunyai data

mikro

100%

Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data

mikro keluarga

100%

Persentase Institusi masyarakat pengelola program

KB yang aktif di kelurahan

100%

Persentase jumlah keluarga sejahtera 100%

Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan

Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka

Menengah

90%

Untuk mencapai indikator tersebut diajukan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Tahun 2019

No Uraian Anggaran (Rp.) Proporsi (%)

1 Belanja Tidak Langsung 3.055.213.000,00 33.16

2 Belanja Langsung 6.157.902.000,00 66.84

Total 9.213.115.000,00 100

22 LkjIP DPMP4KB Tahun 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban OPD

dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka

akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan pengukuran kinerja yang

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan

kekurangan pelaksanaan kegiatan serta seberapa efektif dalam

penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah

ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja

terhadap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam

Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat,


Berencana Kota Magelang Tahun 2019 (perubahan) dan realisasi

anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat,


Berencana Kota Magelang.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada

dua macam:

1. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi

berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil

realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi

berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil

realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.


Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai

bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata rata.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja

dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada

skala penilaian kinerja sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : kurang

- Nilai > 55 s/d 80 : cukup

- Nilai > 80 s/d 95 : baik

- Nilai > 95 s/d 100 : sangat baik

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja yang diukur dalam sub/bab ini adalah

indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,


Berencana Kota Magelang (perubahan) beserta dengan daya

dukung tercapainya indikator kerja yang telah ditetapkan.

DPMP4KB bertanggung jawab untuk mewujudkan urusan :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masuk pada


2. Urusan Pangan, urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana masuk pada penjabaran Visi Masyarakat

Sejahtera dan Misi 3.

Misi Pertama : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur

yang berkualitas dan profesional dengan

mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai

dasar terciptanya pemerintahan daerah yang

bersih serta tanggap terhadap pemenuhan

aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan

dan mengelola potensi daerah dalam rangka

efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada

masyarakat didukung partisipasi masyarakat


dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Adapun evaluasi dan analisis sebagaimana uraian berikut ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Dalam rangka mewujudkan administrasi perkantoran baik

administrasi umum maupun keuangan dengan baik dan

tertib, telah dialokasikan anggaran dalam DPA SKPD

sebesar Rp.666.640.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

601.399.825,- atau 90.21%. Adapun rincian program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Anggaran Administrasi Perkantoran

Sekretariat Tahun 2019

No Program / Kegiatan

Anggaran Prosent

ase (%) Target (Rp) Realisasi

(Rp)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000 2.200.000 100,00

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 108.000.000 85.335.845 79,01

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

32.129.000 20.734.025 64,53

4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan 98.110.000 98.110.000 100,00

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.596.000 60.595.272 100,00

6 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000 17.502.000 100,00

7 Penyediaan barang cetakan dan

penggadaan 16.467.000 16.415.000 99,68

8

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

16.305.000 11.515.000 70,62

9 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan per undang-undangan 3.000.000 2.340.000 78,00


Pada kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/ operasional, capaian anggaran sebesar

64.53% karena standarisasi harga balik nama yang tinggi dan

kebutuhan biaya balik nama sudah bisa dipenuhi dengan

biaya dibawah standarisasi. Namun untuk fisik nya sudah

sesuai target karena semua kendaraan sudah dibalik nama

100% Pada tahun 2019, DPMP4KB sudah melaksanakan 8

(delapan) balik nama sepeda motor dan 2 (dua) balik nama

mobil.

Sedangkan untuk Kegiatan Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, DPMP4KB tetap

menganggarkan untuk instalasi listrik dan Penerangan

bangunan Gedung Wanita Kota Magelang karena saat

menyusun anggaran, belum tahu pada bulan apa Gedung

Wanita akan dibangun sehingga biaya untuk instalasi listrik

dan Penerangan bangunan Gedung Wanita tidak bisa terserap

setelah Gedung Wanita dirobohkan untuk pembangunan

gedung baru sehingga capaian untuk kegiatan ini hanya

sebesar 70,62%.

2. Capaian indikator kinerja sebesar 100% (sangat baik)

dengan rincian sebagai berikut :

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.788.000 2.788.000 100,00

11 Penyediaan Makanan dan

Minumanan 45.716.000 44.777.800 97,95

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 142.668.000 117.929.203 82,66

13 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak /

Honorer Daerah / Tidak Tetap 107.320.000 107.318.680 100,00

14 Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian 13.839.000 13.839.000 100,00


Tabel 3.2

Capaian Kinerja Administrasi Perkantoran


No Indikator Sasaran

Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019

Target Realisasi Kriteria

1 Terlaksananya distribusi

surat menyurat 12 bln 12 bln 100%

Sangat

baik

2

Tersedianya jasa

komunikasi sumber daya

air dan listrik

12 bln 12 bln 100% Sangat

baik

3 Terbaharuinya STNK

Kendaraan Dinas 40 unit 40 unit 100% Sangat

baik

4

Terlaksananya

pengelolaan keuangan dan

barang


baik

5 Terciptanya kebersihan

dan keamanan kantor 12 bln 12 bln 100% Sangat

baik

6 Tersedianya alat tulis

kantor 12 bln 12 bln 100% Sangat

baik

7 Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan 12 bln 12 bln 100% Sangat

baik

8 Tersedianya komponen

instalasi listrik 14 jenis 14 jenis 100% Sangat

baik

9

Tersedianya bahan bacaan

dan Peraturan per

Undang-undangan

12 bln 12 bln 100% Sangat baik

10 Pengisian tabung gas 20 tbg 12 bln 100% Sangat

baik

11

Tersedianya makanan dan

minuman harian dan

tamu


baik

12

Tersedianya biaya untuk

perjalanan dinas dalam

dan luar daerah

12 bln 12 bln 100% Sangat baik


Capaian kinerja indikator sasaran secara keseluruhan

mencapai 100%. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan

rutin/sehari-hari OPD.

3. Permasalahan

Kekurangan staf di Sekretariat sehingga beberapa staf harus

merangkap beberapa jabatan.

4. Solusi

Tetap memaksimalkan pagawai yang ada agar pekerjaan bisa

berjalan dengan lancar.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana aparatur, telah dialokasikan anggaran dalam

DPA OPD sebesar Rp. 390.225.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 335.678.836,- atau 86.02%. Adapun rincian program dan


Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


13 Tersedianya tenaga

penjaga malam 12 bln 12 bln 100%

Sangat

baik

14 Terwujudnya pengelolaan

kepegawaian 12 bln 12 bln 100%

Sangat

baik

No Program / Kegiatan Anggaran Prosent

ase (%) Target (Rp) Realisasi (Rp)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

18.126.000 17.260.000 95,22

2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

10.000.000 7.518.000 75,18


Capaian Indikator kinerja sebesar 100% (sangat baik) dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 80.000.000 78.678.000 98,35

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

211.964.000 168.670.336 79,57

5 Pemeliharaa Rutin /

Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

30.000.000 23.500.000 78,33

6 Pemeliharaa Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

38.235.000 38.152.500 99,78

7 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur

1.900.000 1.900.000 100,00


Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019

Kriteria

Target Realisasi

1 Tersedianya kendaraan

dinas sepeda motor 1 unit 1 unit 100 %

Sangat baik

2 Tersedianya scanner untuk

data digital 1 unit 1 unit 100 %

Sangat

baik

3 Terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor 2 unit 2 unit 100 %

Sangat baik

4

Terlaksananya pemeliharaan

kendaraan dinas/

operasional

40 unit 40 unit 100 %

Sangat baik


Baliho di 10 titik 10 unit 10 unit 100 %

Sangat

baik

6 Terlaksananya servis

peralatan kantor 46 unit 46 unit 100 %

Sangat baik


mebeleur kantor 29 unit 79 unit 100 %

Sangat baik


Capaian kinerja indikator sasaran secara keseluruhan

mencapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka

pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana OPD.

2. Permasalahan

Gedung Kantor DPMP4KB saat ini kurang nyaman untuk

melaksanakan tugas, perlu ada renovasi gedung.

3. Solusi

Mengajukan Pembangunan Gedung Kantor rencana tahun

2020, namun tidak bisa dilaksanakan karena adanya

Rasionalisasi anggaran. Diharapkan pada tahun 2021 Gedung

Kantor DPMP4KB bisa dibangun karena DED sudah disusun

pada tahun 2017.

3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

1. Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur, telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp.5.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.299.000,-

atau 94.63%. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai

berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Peningkatan Kapasitas Aparatur



Anggaran Prosentase

(%) Target

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Penilaian Angka Kredit

Aparatur

5.600.000 5.299.000 94.63




Tabel 3.6

Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Aparatur



Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019


1

Terlaksananya

penilaian angka kredit

pejabat penyuluh KB

14 orang 14 orang 100 % Sangat

Baik

Capaian indikator sasaran secara keseluruhan mencapai

100%. Kegiatan yang mendukung sasaran ini dilaksanakan

dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepegawaian dan

peningkatan kinerja aparatur petugas lapangan Penyuluh

Keluarga Berencana (PKB). Pada tahun 2019 ini, DPMP4KB

mendapatkan 1 (satu) orang Penyuluh KB yang merupakan

CPNS BKKBN Provinsi Jawa Tengah, yang ditempatkan

sebagai Penyuluh KB Kelurahan Magelang.

3. Permasalahan

Bahwa pada tahun 2019 jumlah Penyuluh Keluarga

Berencana (PKB) di Kota Magelang sejumlah 14 orang

sedangkan jumlah ideal kebutuhan PKB sebanyak 17 orang

sesuai jumlah kelurahan yang ada di Kota Magelang.

4. Solusi

Dalam rangka tetap mengoptimalkan fungsi PKB di semua

kelurahan maka untuk sementara satu PKB ada yang

bertugas di 2 kelurahan.


4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

a. Dalam rangka meningkatkan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta perencanaan,

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 78.381.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 77.457.000,- atau 98.82%. Adapun

rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Sekretariat Tahun 2019


Anggaran Prosent

ase (%) Target (Rp) Realisasi

(Rp)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtiar

Realisasi Kinerja OPD

13.732.000 13.732.000 100,00

2

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

4.255.000 4.255.000 100,00

3 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun 7.467.000 7.467.000 100,00

4 Penyusunan Rencana Kerja

OPD 9.153.000 9.153.000 100,00

5 Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaaran OPD 9.347.000 9.337.000 99,89

6

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan permohonan

hibah / bantuan sosial

15.000.000 15.000.000 100,00

7

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) OPD

4.427.000 4.427.000 100,00

8 Penyusunan Perubahan

Renstra 15.000.000 14.086.000 93,91




Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019

Kriteria Target

Realis

asi

1

Terlaksananya penyusunan

laporan capaian kinerja OPD 4 keg 4 keg 100 % Sangat

Baik

2 Terlaksananya Penyusunan

Prognosis realisasi anggaran 1 Lap 1 Lap 100 %

Sangat Baik

3

Tersusunnya laporan

keuangan akhir tahun

DPMP4KB

1 Lap 1 Lap 100 % Sangat

Baik

4

Tersusunnya dokumen

perencanaan tahunan 2 Dok 2 Dok 100 %

Sangat

Baik

5

Terlaksananya penyusunan

rencana kegiatan dan

anggaran dan perubahannya

2 Keg 2 Keg 100 % Sangat Baik

6

Terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan hibah

bansos

4 Keg 4 Keg 100 % Sangat

Baik

7 Terlaksananya penyusunan

LKJIP 1 Lap 1 Lap 100 %

Sangat Baik

8 Tersusunnya perubahan

Renstra OPD 1 Keg 1 Keg 100 %

Sangat Baik

Capaian indikator sasaran terlaksananya penyusunan

laporan kinerja dan keuangan sebesar 100%.

6. Permasalahan

Keterbatasan personil pengelola Urusan Program dan

Keuangan.

Saat ini sangat membutuhkan posisi Bendahara dan

Penyusun Laporan Keuangan.


7. Solusi

Memfungsikan personil yang ada.

5. Pemberdayaan Masyarakat

a. Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah dialokasikan

anggaran dalam DPA OPD sebesar Rp. 1.581.896.000Dengan

realisasi sebesar Rp. 1.496.730.400atau 94,61% dengan

rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

No Program / Kegiatan Anggaran Prosent

ase (%) Target (Rp) Realisasi (Rp)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

1

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Kelurahan

142.810.000 139.382.000 97,60

2

Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Tehnis dan

Masyarakat

35.912.000 34.917.000 97,23

3

Penyelenggaraan Diseminasi

Informasi Bagi Masyarakat

Kelurahan

43.800.000 40.615.000 92,73

4 Pembinaan peningkatan

pendapatan keluarga 55.996.000 47.789.000 85,34

Program Pengembangan lembaga ekonomi kelurahan

5

Pelatihan keterampilan

manajemen Badan Usaha Milik

Kelurahan

24.000.000 20.420.000 85,08

6

Fasilitasi pembangunan

teknologi tepat guna di

kelurahan

45.000.000 41.302.000 91,78

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun

kelurahan


Dari kegiatan tersebut di atas, Kegiatan

Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Merupakan kegiatan yang berasal dari Bantuan Keuangan

Provinsi sebesar Rp. 675.000.000,- yang merupakan

perubahan anggaran mendahului mengikuti kebijakan dari

Provinsi.

Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I , II dan III untuk

meningkatkan kegotong royongan dan keterpaduan

masyarakat, Pemerintah dan TNI . Pada Tahun 2019, TMMD

Sengkuyung I dilaksanakan di Kelurahan Magelang untuk

pekerjaan talud penyangga pengaman sungai di RT 01/RW X,

TMMD Sengkuyung II di Kelurahan Kedungsari untuk saluran

air / irigasi RW X, dan TMMD Sengkuyung III di Kelurahan

Jurangombo Selatan untuk pekerjaan Talud Penahan Tanah

Makam di RT 04 RW IX.

b. Capaian indikator kinerja rata-rata lebih dari 100% (sangat

baik) dengan rincian sebagai berikut :

7

Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan

kelurahan

43.506.000 43.506.000 100,00

8

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 79.802.000 74.905.000 93,86

9

Pendampingan Penyelenggaraan

TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)

315.384.000 306.297.000 97,12

10 Penyelenggaraan TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD) 675.000.000 632.661.400 93,73

Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

11 Bulan bhakti gotong royong 120.686.000 114.936.000 95,24


Tabel 3.10

Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2019


Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019 (%)

Kriteria Target Realisasi

1 Lembaga Keuangan

Kelurahan (LKK) sehat

41.12% 58,82% 143% Sangat

tinggi

2 Pengembangan

Teknologi Tepat Guna

(TTG)

4 unit 4 unit 100% Sangat

tinggi

3 Rata-rata jumlah

kelompok binaan

lembaga

pemberdayaan

masyarakat

13 kelompok 13 kelompok 100% Sangat tinggi

4 LPM berprestasi

Tingkat kota 53% 61,64% 116,30% Sangat

tinggi

Tingkat provinsi peringkat

1

Peringkat I 100% Sangat

tinggi

Tingkat nasional -

5 Cakupan Kelurahan

kategori cepat

berkembang

47% 64,70% 137,65% Sangat tinggi

6 Rata-rata jumlah

kelompok binaan PKK

143 143 100% Sangat tinggi

7 Cakupan Pengurus

LPM yang mengikuti

pelatihan

perencanaan

Partisipasi

Pembangunan Desa

100% 60,94% 60,94 Cukup

8 Persentase Usaha

Peningkatan

68% 68% 100% Sangat

tinggi


Penjelasan:

A. Indikator pertama : Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)

Sehat adalah Perbandingan antara jumlah LKK yang

memiliki kinerja sehat dengan jumlah seluruh LKK x

100%. Dilakukan pembinaan bagi LKK yang belum sehat

untuk menjadi Lembaga berbadan hukum. Di tahun

2017, sudah diusulkan 6 LKK yaitu :

1. LKK Kelurahan Gelangan

2. LKK Kelurahan Panjang

3. LKK Kelurahan Kramat Selatan

4. LKK Kelurahan Kramat Utara

5. LKK Kelurahan Kedungsari

6. LKK Kelurahan Jurangombo Utara

Enam LKK tersebut sudah selesai di tahun 2018.

Sedangkan untuk LKK sehat yang sudah diusulkan di

Tahun 2019 berbadan hukum ada 4 LKK yaitu :

1. LKK Kelurahan Magelang

2. LKK Kelurahan Kemirirejo

3. LKK Kelurahan Tidar Selatan

4. LKK Kelurahan Wates

Sehingga sampai dengan Tahun 2019 LKK sehat yang

sudah diusulkan untuk berbadan hukum sebanyak 10

(sepuluh) LKK.

Pendapatan Keluarga

(UP2K)-PKK aktif

9 Persentase PKK Aktif 100% 100% 100 Sangat

tinggi

Target pencapaian misi RPJMD

10 Persentase Swadaya

Masyarakat dalam

program pembangunan

yang diselenggarakan

bersama pemerintah

48.00% 74,06% 154,29% Sangat

tinggi


B. Indikator kedua: Pengembangan Teknologi Tepat Guna

(TTG) dibagi Jumlah Rintisan TTG yang dibina dan

Rintisan TTG berbasis masyarakat yang disosialisasikan

ke masyarakat. Pelaksanaan pembinaan dan penjaringan

TTG untuk rintisan TTG berbasis masyarakat yang di

sosialisasikan ke kader masyarakat. Sama seperti di

tahun 2018, pada tahun 2019 juga ada 4 TTG yaitu :

1. Russend Cut Alat Pemotong dari Besi oleh Wiku

Endrasmoyo dari Kelurahan Potrobangsan,

Kecamatan Magelang Utara;

2. Magic Grill alat pemanggang tanpa asap oleh

Bagianto , Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang

Tengah;

3. Medic Emergency oleh Damar Kuncoro dari

Kelurahan Cacaban , Kecamatan Magelang Tengah;

4. Kompor listrik pintar dengan panel surya oleh Patra

Agung Bayu dari Kelurahan Magelang , Kecamatan

Magelang Tengah.

C. Indikator ketiga yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat adalah Jumlah rata-

rata kelompok binaan LPM yang dibina oleh masing-

masing LPM di Kelurahan. Kelompok Binaan LPM terdiri

dari:

1. RT (Rukun Tetangga)

2. RW (Rukun Warga)

3. LKM (Lembaga Keuangan Mikro)

4. LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan)

5. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga)

6. UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga)

7. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

8. Karang Taruna

9. Posyandu Lansia

10. Lembaga Sosial Budaya Tingkat Kelurahan

11. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)


12. Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)

13. Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)

D. Indikator keempat yaitu LPM berprestasi dihitung

berdasarkan Jumlah LPM berprestasi dibagi jumlah LPM

x 100%.

LPM Berprestasi tingkat Kota

Tahun 2019 telah dilaksanakan Lomba BBGRM

Tingkat Kota pada bulan Februari 2019 dengan LPMK

berprestasi : Juara I LPMK Kelurahan Tidar Selatan,

Juara II LPMK Kelurahan Potrobangsan dan Juara III

LPMK Kelurahan Gelangan.

Pembinaan dan evaluasi LPM Tahun 2019

dilaksanakan pada Triwulan II yang menghasilkan 3

LPMK terbaik tingkat Kota Magelang.

Pada perubahan anggaran tahun 2019, dilaksanakan

kegiatan Optimalisasi LPMK dan fasilitasi kegiatan

pada 17 LPMK di 17 Kelurahan.

LPM Berprestasi tingkat Provinsi

Berdasarkan Surat Kepala Dispermades Dukcapil

Provinsi Jateng Nomor : 411.7/1702 tanggal 5 Maret

2019 tentang Penilaian Presentasi Pada Pemilihan

Pelaksanan Terbaik BBGRM Tingkat Provinsi Jateng,

Diwakili oleh Kel. Tidar Selatan Ada 8 Nominasi

Desa/Kelurahan se Jateng, Kelurahan Tidar Selatan

menjadi Juara I BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019.

LPM Berprestasi tingkat Nasional

Tidak ada lomba tingkat nasional.

E. Indikator kelima yaitu cakupan kelurahan kategori cepat

berkembang merupakan Perbandingan antara jumlah

kelurahan berkategori cepat berkembang dengan jumlah

kelurahan.


Jumlah kelurahan cepat berkembang sampai dengan

tahun 2018 ada 8 (delapan) kelurahan sebagai berikut :

1. Jurangombo Utara

2. Potrobangsan

3. Magelang

4. Magersari

5. Gelangan

6. Kramat Selatan

7. Cacaban

8. Tidar Selatan

Pada tahun 2019, telah diadakan Evaluasi perkembangan

kelurahan di Tingkat Kota Magelang dan didapatkan 3

(tiga) kelurahan yang masuk dalam kategori cepat

berkembang yaitu Kelurahan Kemirirejo, Tidar Utara dan

Jurangombo Selatan sehingga sampai akhir tahun 2019,

sudah ada 11 (sebelas) kelurahan yang masuk kategori

cepat berkembang.

F. Indikator keenam Rata – rata jumlah kelompok binaan

PKK adalah Perbandingan antara jumlah kelompok

binaan PKK dengan jumlah kelompok PKK. Kelompok

binaan PKK terdiri dari Jumlah Dawis sebanyak 1.101,

Jumlah RT 1.116, Jumlah RW 194, 17 Kelurahan, 3

Kecamatan didapat 2.431 kelompok binaan dibagi

jumlah kelompok PKK 17 Kelurahan sehingga didapat 143

kelompok.

G. Indikator ketujuh yaitu Cakupan Pengurus LPM yang

mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi

Pembangunan Kelurahan adalah Perbandingan antara

jumlah pengurus LPM yang dilatih dengan jumlah seluruh

pengurus LPM.

Pada tahun 2018, indikator ini sudah tercapai 40,94%

dengan 174 kader yang sudah mengikuti pelatihan dari

total 425 kader LPM.


Tahun 2019 ditargetkan semua kader LPM bisa mengikuti

pelatihan P3MK sehingga bisa tercapai 100%. Namun,

karena adanya rasionalisasi anggaran pada tahun 2019,

sehingga target tersebut belum bisa terpenuhi. Dari 251

kader yang belum mengikuti pelatihan, hanya 85 orang

kader LPM yang bisa mengikuti pelatihan P3MK sehingga

sampai dengan tahun 2019 ini atau tahun ke 4

pelaksanaan RPJMD , baru 259 kader yang mengikuti

pelatihan dan masih ada 166 kader yang belum mengikuti

pelatihan yang direncanakan pada tahun 2020 dan 2021

atau pada tahun akhir RPJMD diharapkan semua kader

telah mengikuti pelatihan sehingga dapat tercapai 100%.

H. Indikator kedelapan Persentase Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK aktif, Perbandingan

antara jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga

(UP2K)- PKK aktif dengan jumlah seluruh Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluaraga (UP2K – PKK).

Kegiatan Pembinaan UP2K sudah dilaksanakan

pembinaan administrasi UP2K PKK untuk 17 kelurahan

sudah dilakukan pembinaan seluruhnya (100%)

Tahun 2019, UP2K PKK RW 10 Kelurahan Kedungsari

mengikuti Lomba Bisnis Plan dalam rangka HKG PKK

Provinsi Jateng 2019.

I. Indikator kesembilan adalah presentase PKK aktif

merupakan Perbandingan antara jumlah PKK aktif

dengan jumlah seluruh PKK. Pencapaiannya 100% karena

semua anggota PKK disemua lini dari Kecamatan,

Kelurahan, RW dan RT aktif berperan serta.

J. Terkait Misi RPJMD Kota Magelang, Bidang

Pemberdayaan Masyarakat mengampu salah satu

indikator di misi 1 yaitu Persentase Swadaya Masyarakat

dalam program pembangunan yang diselenggarakan


bersama pemerintah dengan target tahun 2019 sebesar

74,06%. Capaian tersebut sudah melebihi target akhir

RPJMD sebesar 50%.

c. Permasalahan

1) Dalam melaksanakan urusan wajib pemberdayaan

masyarakat dan desa yang diampu dalam struktur Bidang

Pemberdayaan Masyarakat, masih terdapat berbagai

hambatan antara lain :

1. Perbedaan tugas dan kewenangan dalam hal

penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan antara Kelurahan dan Desa, sesuai

dengan regulasi yang diatur dalam perundang-undangan

tentang Kelurahan dan Desa

2. Pencabutan peraturan yang menjadi payung hukum

landasan operasional program kerja pengembangan

Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kelurahan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2010

tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan

Teknologi Tepat Guna,

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang

Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penangulangan

Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan

Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan,

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang

Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan,

Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang

Serta Bidang Pereknonomian Tahap I.

Dasar pertimbangan pencabutan adalah :

Untuk penyelarasan peraturan perundang-undangan

sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.


3. Diterbitkannya Peraturan baru yang bersifat

kekhususan/parsial :

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (Permen Desa PDTT) Nomor

23 tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan

Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya

Alam Desa

Sifat kekhususan tersebut adalah bahwa Pengembangan

dan Penerapan Teknologi Tepat Guna, berorintasi pada

Desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, yang berdasar :

i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi ;

ii. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi Kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

4. Sehubungan dengan hal tersebut pada nomor 1 dan

Nomor 2, Regulasi yang menjadi dasar payung hukum

pengembangan dan penerapan Teknologi tepat Guna

(TTG) di Kelurahan, mengalami kekosongan.

d. Solusi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, serta Peraturan Walikota yang mengatur tugas pokok

fungsi Perangkat Daerah di Kota Magelang :

a. maka solusi pengembangan dan penerapan Teknologi

Tepat Guna (TTG) diarahkan untuk difasilitasi dan dibina

oleh : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang,

khususnya pada Bidang Pengembangan dan Harmonisasi

Inovasi ;


b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dibutuhkan

oleh masyarakat, difasilitasi secara fungsional oleh

Perangkat Daerah yang secara teknis menangani hal

terkait, misal :

i. Pemanfaatan Alat TTG yang beguna untuk

pengembangan budidaya dan produksi

perikanan/pertanian difasilitasi oleh Dinas Pertanian

dan Perikanan Kota Magelang ;

ii. Pemanfaatan Alat TTG yang beguna untuk

pengembangan produksi UMKM difasilitasi oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

Misi Ketiga : Meningkatkan pemerataan pembangunan

infrastruktur perkotaan untuk mendukung

pemerataaan pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Dalam rangka meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, telah dialokasikan anggaran dalam DPA

SKPD sebesar Rp. 1.939.355.000- dengan realisasi sebesar Rp.

1.865.536.587,- atau 96,19 %. Adapun rincian program dan


Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2019


Anggaran Prosen

tase

(%) Target (Rp) Realisasi (Rp)

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1 Pembinaan kepada lanjut usia

dan keluarganya 44.351.000 44.331.000 99,95

2 Peningkatan peran serta

masyarakat lanjut usia dalam

pembangunan

32.152.000 32.152.000 100,00


Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

3 Fasilitasi pengembangan pusat

pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

220.519.000 210.613.680 95,51

4 Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan

anak

134.605.000 133.449.207 99,14

5 Peningkatan kapasitas dan

jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan

anak

66.002.000 63.315.200 95,93

6 Evaluasi pelaksanaan PUG 75.525.000 73.590.000 97,44

7 Pengembangan Sistem Informasi

Gender dan Anak 36.479.000 32.679.000 89,58

8 Penyebarluasan Informasi

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

28.110.000 28.110.000 100,00

9 Penyususnan Profil Anak dan

Perempuan 44.002.000 43.852.000 99,66

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

10 Pelaksanaan kebijakan

perlindungan perempuan di

daerah

17.851.000 17.851.000 100,00

11 Sosialisasi perlindungan tindak

kekerasan dalam rumah tangga 23.052.000 23.052.000 100,00

Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam

Pembangunan

12 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan 96.060.000 94.360.000 98,23

13 Pelatihan penganggaran

pembangunan responsive

gender

27.876.000 27.876.000 100,00

14 Peningkatan Peran Serta Ibu

dan anak dalam pembangunan 50.000.000 47.030.000 94,06

Program Peningkatan peran perempuan di kelurahan

15 Pelatihan Perempuan di 75.000.000 75.000.000 100,00


kelurahan dalam bidang

ekonomi produktif

16 Peningkatan pengetahuan

perempuan dalam peningkatan

pendapatan keluarga

117.040.000 115.584.500 98,76

17 Peningkatan Peran serta Tim

Penggerak PKK dalam

pembangunan

638.185.000 596.628.600 93,49

Program perbaikan gizi masyarakat

18 Pemberian tambahan makanan

dan vitamin 196.682.000 190.448.400 96,83

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

19 Pembinaan dan pelatihan kader

posyandu dan pengobat

tradisional

15.864.000 15.614.000 98,42

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan

20 Pelaksanaan Peningkatan

perlindungan anak 111.787.000 111.786.680 100,00

b. Capaian indikator kinerja sebagian besar tercapai 100% (sangat

baik) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2019


Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019


1

Ketersediaan

kebijakan terkait

peningkatan

kualitas Anak dan

Perempuan

Ada Ada 100% Sangat

baik

2 Cakupan kelompok

sadar ketahanan 50% 63,41% 126,82%

Sangat

baik



Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019


keluarga

3 Rasio KDRT 0,040% 0,007% 186% Sangat

baik

4

Penurunan jumlah

kasus kekerasan

terhadap

perempuan dan

anak

18 17 105,55% Sangat

baik

5

Penyelesaian

pengaduan

perlindungan

perempuan dan

anak dari tindakan

kekerasan

100% 100% 100% Sangat

baik

6

Cakupan

Perempuan dan

Anak Korban

Kekerasan yang

Mendapatkan

Penanganan

Pengaduan oleh

Petugas Terlatih di

dalam Unit Pelayan

Terpadu

100% 100% 100% Sangat

baik

7

Cakupan

Perempuan dan

Anak Korban

Kekerasan yang

Mendapatkan

Layanan Kesehatan

oleh Tenaga

Kesehatan Terlatih

di Puskesmas

Mampu

100% 100% 100% Sangat

baik



Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019


Tatalaksana KtP/A

dan PPT / PKT di

RS

8

Cakupan Layanan

Rehabilitasi Sosial

yang Diberikan oleh

Petugas Rehabi-

litasi social Terlatih

Bagi Perempuan

dan Anak Korban

Kekerasan di dalam

Unit Pelayanan

Terpadu

100% 100% 100% Sangat

baik

9

Cakupan Layanan

Bimbingan Rohani

yang Dierikan Oleh

Petugas Bimbingan

Rohani Terlatih

Bagi Perempuan

dan Anak Korban

Kekerasan di dalam

Unit Pelayanan

Terpadu

100% 100% 100% Sangat

baik

10

Cakupan

Penegakan Hukum

dari Tingkat

Penyidikan sampai

dengan Putusan

Pengadilan atas

Kasus-kasus

Kekerasan

terhadap

Perempuan dan

Anak

100% 100% 100% Sangat

baik



Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019


11

Cakupan

perempuan dan

anak korban

kekerasan yang

mendapatkan

layanan bantuan

hukum

100% 100% 100% Sangat

baik

12

Persentase

perempuan rentan

yang mendapat

penguatan

kapasitas

5% 19,96% 300% Sangat

baik

13

Persentase

partisipasi

perempuan di

lembaga

pemerintah

23% 5,07% 22,04% Kurang

14

Persentase

partisipasi

perempuan di

lembaga swasta

26% 11,37% 43,73% Kurang

15

Persentase

partisipasi

angkatan kerja

perempuan

79,00% 59,17% 84,52% Baik

Penjelasan :

A. Indikator pertama Ketersediaan kebijakan terkait

peningkatan kualitas Anak dan Perempuan adalah

Jumlah kebijakan terkait peningkatan kualitas anak dan

perempuan. Pada periode tahun 2016 - 2019, Kebijakan

terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan sudah

tersedia yaitu :


1. Peraturan Daerah No. 10 tahun 2012 tentang

Pengarusutamaan Gender;


Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan;


Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan

Orang;

4. Peraturan Walikota No. 35 tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Magelang No. 10 Tahun 2012 Tentang

Pengarusutamaan Gender;

5. Peraturan Walikota No. 8 tahun 2019 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Magelang No. 11 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan

B. Indikator kedua : Cakupan kelompok sadar ketahanan

keluarga adalah Jumlah kelompok ketahanan keluarga

yang ada dibagi Jumlah kelompok ketahanan keluarga

yang di rencanakan. Sampai tahun 2019, sudah ada 38

kelompok dari total 60 Kelompok yang direncanakan

sampai akhir RPJMD, yaitu :

- Kelompok P2TP2A yang ada DI Jl. Pahlawan.

- Kelompok Forum anak adalah yang sekarang ada di

Tingkat Kota 1, di Tingkat Kecamatan 3, di Tingkat

Kelurahan 17.

- Kelompok Puspaga adalah yang telah terbentuk :

Puspaga Cemara Kelurahan Tidar Utara dan Family

Care Community kelurahan Jurangombo Selatan.

- Kelompok Pola asuh anak dan remaja Sigrak (Sigap

inisiatif Gerakan Ramah Anak ) di Tingkat Kelurahan.

- Kelompok Lansia bugar yang telah terbentuk adalah :

Kelompok Lansia Rama Shinta Kelurahan Panjang


dan Kelompok Lansia Teratai Kelurahan Kramat

Selatan. 8 (delapan) kelurahan lain yang telah

membentuk kelompok Lansia Bugar yaitu :

Kelurahan Kramat Utara

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Kelurahan Potrobangsan

KelurahanTidar Selatan

Kelurahan Kedungsari

Kelurahan Jurangombo Utara

Kelurahan Cacaban

Kelurahan Magersari

C. Indikator ketiga adalah rasio KDRT adalah Perbandingan

KDRT terhadap Rumah tangga. Pada tahun 2019, ada 3

kasus KDRT dibandingkan jumlah rumah tangga di Kota

Magelang sebanyak 43.657 (data dari Disdukcapil)

sehingga didapat rasio KDRT 0.007%. Jumlah kasus

KDRT di tahun 2019 menurun signifikan dibandingkan

dengan tahun 2018 yang mencapai 21 kasus KDRT.

D. Indikator keempat adalah penurunan jumlah kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di tahun 2019

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

sebanyak 17 kasus atau berkurang dibandingkan dengan

tahun 2018 sebanyak 48 kasus, atau terjadi penurunan

kasus sebanyak 31 kasus. Dari 17 kasus tersebut terdiri

dari Kasus kekerasan terhadap perempuan (KDRT)

sebanyak 3 kasus dan kekerana pada anak sebanyak 14

kasus.

E. Indikator kelima adalah penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan

kekerasan. Dari 17 kasus yang ditangani, semua bisa

diselesaikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu


Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Magelang

sehingga capaiannya 100%.

F. Indikator keenam adalah cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan

terpadu. Dari 17 kasus perempuan dan anak korban

kekerasan keseluruhannya mendapatkan penanganan

pengaduan oleh petugas, sehingga capaian indikator

kinerja sebesar 100%.

G. Indikator ketujuh yaitu cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan

oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu

tata-laksana KtP/Adan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Capaiannya 100% karena semua korban kekerasan

mendapatkan layanan kesehatan.

H. Indikator kedelapan yaitu cakupan layanan rehabilitasi

sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial

terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di

dalam unit pelayanan terpadu tercapai 100%.

I. Indikator kesembilan adalah cakupan layanan bimbingan

rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani

terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di

dalam unit pelayanan terpadu. Dari 17 kasus perempuan

dan anak korban kekerasan, seluruhnya mendapat

layanan bimbingan rohani dan telah tercapai 100 %.

J. Indikator kesepuluh Cakupan penegakan hukum dari

tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan

atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak. Di tahun 2019, ada 17 kasus yang harus sampai


tingkat pengadilan dan semuanya bisa terselesaikan

sehingga capaian indikator sebesar 100%.

K. Indikator kesebelas cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan

hukum, dari 17 kasus perempuan dan anak korban

kekerasan, 17 kasus sampai pada penanganan hukum

dan telah mendapat layanan bantuan hukum dari P2TP2

sehingga capaian IKK sebesar 100%.

L. Indikator kedua belas adalah Persentase perempuan

rentan yang mendapat penguatan kapasitas dengan

menghitung Perbandingan jumlah perempuan rentan

yang mendapat penguatan kapasitas dengan jumlah KK

perempuan rentan.

Perempuan rentan tersebut terdiri dari KK Perempuan

miskin, Perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, Perempuan disabititas, Perempuan tuna

susila dan perempuan rawan sosial ekonomi yang pada

tahun 2019 setelah dilakukan pendataan berjumlah

3.131 perempuan.

Pada tahun 2019, telah diadakan pelatihan bagi

perempuan rentan sebanyak 625 orang sebagai bentuk

penguatan kapasitas terhadap perempuan rentan melalui

kegiatan Pelatihan perempuan di kelurahan dalam

bidang usaha ekonomi produktif, sehingga tercapai dari

19,96% dari target sebesar 5%.

M. Indikator ketiga belas Persentase partisipasi perempuan

di lembaga pemerintah. Indikator ini dihitung dari jumlah

perempuan di lembaga pemerintah dibagi jumlah

perempuan bekerja. Di indikator ini, DPMP4KB tidak

memiliki wewenang untuk menaikkan jumlah tersebut

karena dalam hal ini, dipengaruhi banyak faktor antara


lain harus adanya penerimaan CPNS Perempuan dan

Penerimaan tenaga non PNS Perempuan.

N. Indikator keempat belas yaitu Persentase partisipasi

perempuan di lembaga swasta adalah Perbandingan

jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta

perempuan dengan jumlah perempuan bekerja. Indikator

Di indikator ini, DPMP4KB juga tidak memiliki wewenang

untuk menaikkan jumlah tersebut.

O. Indikator kelima belas yaitu Persentase partisipasi

angkatan kerja perempuan dihitung berdasarkan

Perbandingan jumlah partisipasi angkatan kerja

perempuan dengan jumlah angkatan kerja perempuan,

Indikator ini bisa didapatkan data dengan bekerja sama

antara DPMP4KB bersama Disnaker Kota Magelang.

c. Permasalahan

Dalam melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak masih terdapat berbagai

hambatan antara lain :

1. Naiknya pelaku kekerasan anak tahun 2019 di Kota

Magelang

2. Tempat rehabilitasi untuk anak yang berhadapan

dengan hukum dan korban KDRT di Kota Magelang

belum ada

d. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu

dilakukan upaya - upaya sebagai berikut:

1. Sosialisasi perlindungan anak di sekolah, RT, RW

ditingkatkan

2. Sementara untuk anak yang berhadapan dengan

hukum dan korban KDRT di Kota Magelang dititipkan

di UNIT Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial,


Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Pusat di

Jalan Magelang-Purworejo Km 14, Salaman, Kabupaten

Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

3. Koordinasi dengan Peksos Dinas Sosial.

2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya

keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

a. Dalam rangka mewujudkan pengendalian pertumbuhan

penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan

sejahtera, telah dialokasikan anggaran dalam DPA OPD

sebesar Rp. 1.070.080.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp.

945.918.416,- atau 88.39%. Adapun rincian program dan


No Program / Kegiatan Anggaran Prosentase

(%) Target (Rp) Realisasi (Rp)

Program Keluarga Berencana

1 Pelayanan KIE 32.167.000 30.517.000 94,87

2 Peningkatan perlindungan hak

reproduksi individu 15.825.000 15.825.000 100,00

3 Pembinaan Keluarga

Berencana 20.936.000 20.936.000 100,00

4

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung Balai

Penyuluhan KB

300.000.000 285.222.750 95,07

5 Penyediaan Operasional

Keluarga Berencana 673.183.000 630.075.628 93,60

6 Pembinaan Pengendalian

Penduduk 17.000.000 17.000.000 100,00

7

Fasilitasi Pendidikan

Kependudukan bagi Pelajar di

Sekolah

8.000.000 8.000.000 100,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

8

Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

11.782.000 11.582.000 98,30

Program Pelayanan Kontrasepsi

9 Pelayanan konseling KB 21.252.000 21.252.000 100,00

10 Pelayanan Pemasangan 9.730.000 9.730.000 100,00


Dari Kegiatan tersebut di atas, ada 2 (dua) Kegiatan

yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan

KB sebesar Rp. 300.000.000,- dan Kegiatan Penyediaan

Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp. 673.183.000,-

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Komunikasi Edukasi KB merupakan Pengadaan Gedung

Perpustakaan dan ruang saji bagi Balai KB Kecamatan

Magelang Selatan dan Balai KB Kecamatan Magelang Utara.

Sementara Kegiatan Penyediaan Operasional Keluarga

Berencana berupa biaya operasional kegiatan di Balai

penyuluhan KB selama tahun 2019. Biaya operasional

kontrasepsi KB

11 Pelayanan KB Medis operasi 30.677.000 13.907.000 45,33

Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang

mandiri

12

Fasilitasi pembentukan

kelompok masyarakat peduli

KB

117.654.00

0 105.745.568 89,88

13 Koordinasi Pengelolaan

Program 26.036.000 26.036.000 100,00

14 Pengelolaan Data dan

Informasi Program KB 20.200.000 20.200.000 100,00

Program Pengembangan Pusat pelayanan informasi dan Konseling KRR

15 Pendirian pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR 37.286.000 37.286.000 100,00

16

Fasilitasi Forum Pelayanan

KRR bagi kelompok remaja

dan kelompok Sebaya di luar

sekolah

6.250.000 6.250.000 100,00

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

17 Pelatihan dan pembentukan

kelompok BKB dan BKR 25.244.000 23.164.000 91,76

Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

18

Pelatihan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga di

kelurahan

10.796.000 10.746.000 99,54


tersebut berupa Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB

Kecamatan Magelang Selatan dan Magelang Utara, Operasional

distribusi alat dan obat kontrasepsi, Biaya operasional

pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader

(PPKBD dan Sub PPKBD) dan biaya dukungan komunikasi,

informasi dan edukasi dan Manajemen.

b. Capaian indikator kinerja sebesar 100% (sangat baik) dengan

rincian sebagai berikut :


Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019


1 Rata-rata jumlah

anak per keluarga 2 2 100

Sangat

Baik

2

Persentase

Kehamilan pada ibu

yang berumur

kurang dari 20

Tahun

2% 0 100

Sangat

Baik

3 Cakupan peserta KB

aktif 79% 79.42% 100.5

Sangat

Baik

4

Peserta KB Keluarga

Pra Sejahtera dan

keluarga Sejahtera I

68% 69.95% 102.86

Sangat

Baik

5

Cakupan Pasangan

Usia Subur yang

isterinya di bawah

usia 20 tahun

3% 0.03% 199

Sangat

Baik

6

Cakupan Pasangan

Usia Subur yang

ingin ber-KB tidak

terpenuhi

4% 6.13% 46.75

Kurang

7 Cakupan Anggota

Bina Keluarga Balita 79% 74.92% 94.83 Baik



Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019


(BKB) ber-KB

8

Cakupan PUS

peserta KB Ang-gota

Usaha Peningkatan

Pen-dapatan

Keluarga Sejahtera

(UPPKS) yang ber-KB

(87%)

88% 73.87% 83.94 Baik

9

Ratio Petugas

Lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh

Keluarga Berencana

(PLKB/ PKB) 1

Petugas di setiap 2

(dua) kelurahan

100% 176,47% 176,47% Sangat

Baik

10

Ratio Pembantu

Pembina Keluarga

Berencana (PPKBD)

1 (satu) petugas di

setiap desa/

kelurahan

100% 100% 100 Sangat

Baik

11

Cakupan Penyediaan

alat dan obat

kontrasepsi untuk

memenuhi

permintaan

masyarakat

30% 100% 100 Sangat

Baik

12

Cakupan penyediaan

informasi data mikro

keluarga di setiap

100% 100% 100 Sangat

Baik



Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019


kelurahan

13 Partisipasi laki-laki

dalam ber-KB 12% 10.12% 84.33 Baik

14

Persentase pasangan

usia subur (PUS)

yang ber-KB secara

mandiri

62% 49.18% 79.22 Cukup

15

Persentase peserta

KB yang putus pakai

(drop out)

10% 1.69% 169 Sangat

Baik

16

Persentase

perempuan yang

menikah di bawah

20 tahun

2% 0.03% 183.10 Sangat

Baik

17

Persentase keluarga

yang mempunyai

balita dan ikut

dalam kegiatan

Kelompok Bina

Keluarga Balita (

BKB )

90% 100% 110 Sangat

Baik

18

Persentase keluarga

yang mempunyai

remaja dan ikut

dalam kegiatan

kelompok Bina

Keluarga remaja

(BKR)

97% 100% 103 Sangat

Baik

19

Persentase

kelurahan yang

mempunyai

100% 100% 100 Sangat Baik



Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019


kelompok BKL aktif

20

Persentase

Kelurahan yang

mempunyai

kelompok UPPKS

aktif


21

Persentase

kehamilan pada ibu

yang jarak

kehamilannya

kurang dari 3 tahun

3% 1.11% 163 Sangat

Baik

22

Persentase

kehamilan pada ibu

yang berumur lebih

dari 35 tahun

2% 0,63% 137 Sangat Baik

23

Persentase wilayah

RT, yang

mempunyai data

mikro


24

Persentase

Kelurahan yang

memanfaatkan data

mikro keluarga


25

Persentase Institusi

masyarakat

pengelola program

KB yang aktif di

kelurahan


26 Persentase jumlah

keluarga sejahtera 100% 91.06% 91.06 Baik

27 Rasio kesesuaian 90% 100% 100% Sangat Baik



Tahun 2019 Capaian

Kinerja

2019


kegiatan Bina

Keluarga dengan

Sasaran dan

Kebijakan

Pembangunan

Jangka Menengah

- Indikator pertama dari Sasaran Terkendalinya

pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang

berkualitas dan sejahtera adalah Rata-rata jumlah anak

per keluarga. Capaian IKK Tahun 2019 adalah 2 anak per

keluarga.

- Indikator kedua adalah Persentase kehamilan pada ibu

yang berumur kurang dari 20 tahun dari target 2% tercapai

0% karena tidak ada ibu yang hamil berusia dibawah 20

tahun.

- Indikator ketiga dari Sasaran Terkendalinya pertumbuhan

penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas

dan sejahtera adalah Cakupan peserta KB aktif.

Perhitungan cakupan peserta KB aktif sama dengan rasio

Kb aktif yaitu perbandingan jumlah peserta KB aktif (PA)

sebanyak 12.429 orang dibandingkan dengan jumlah

pasangan usia subur (PUS) sebanyak 16.148 orang .

Capaian IKK Tahun 2019 sebesar 79.42 % dari target 79%

atau tercapai lebih dari 100%.

- Indikator keempat adalah Peserta KB Keluarga Pra

Sejahtera dan keluarga Sejahtera I. Perhitungan Peserta KB

Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I yaitu

perbandingan jumlah peserta KB aktif (PA) dari keluarga


sejahtera dan keluarga sejahtera I sebanyak 4.210 Peserta

Aktif dibagi jumlah PUS Keluarga Pra Sejahtera dan

keluarga Sejahtera I sebanyak sehingga tercapai 69.95 %

dari target 68%.

- Indikator kelima adalah Cakupan Pasangan Usia Subur

yang isterinya dibawah usia 20 tahun dihitung dengan

Perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur yang

isterinya berusia dibawah usia 20 tahun dengan jumlah

seluruh PUS. Pada tahun 2019, ada 6 PUS yang isterinya

berusia dibawah usia 20 tahun (Data dari Kemenag Kota

Magelang) dibagi jumlah seluruh PUS sebanyak 15.649 PUS

atau 0.03% sehingga tercapai 199%.

- Indikator keenam adalah Cakupan Pasangan Usia Subur

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 4% yaitu

perhitungan Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin

anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi

belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi

kehamilan yang tidak diinginkan sebesar 960 PUS

dibanding jumlah seluruh PUS sejumlah 15.469 sehingga

prosentase unmeet need sebesar 6.13%. Capaian untuk

indikator ini masih sangat rendah.

- Indikator ketujuh adalah Cakupan Anggota Bina Keluarga

Balita (BKB) ber-KB. Perhitungan Cakupan Anggota Bina

Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah jumlah anggota BKB

yang ber-KB dibandingkan dengan jumlah PUS yang

menjadi anggota BKB 881 dibagi 1176 sehingga didapat

presentase 74.92% dari target 79% atau tercapai 94.83%.

- Indikator kedelapan adalah Cakupan PUS Peserta KB

Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 88%. Perhitungan Cakupan

PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan


Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB adalah

perbandingan jumlah anggota UPPKS yang ber-kb

sejumlah 1.046 dibandingkan jumlah PUS yang menjadi

anggota UPPKS 1.416 tercapai 73.87% dari target 88% atau

tercapai 83.94%.

- Indikator kesembilan Ratio Petugas Lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh Keluarga berencana (PKB) 1 Petugas

di setiap 2 (dua ) Desa/Kelurahan. Untuk Kota Magelng

petugas penyuluh Keluarga Berencana sebanyak 14 orang

untuk 17 kelurahan karena ada tambahan 1 (satu) orang

CPNS Penyuluh KB dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah.

- Indikator kesepuluh Ratio Pembantu Pembina Keluarga

Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Kelurahan

100%. Ada 17 PPKBD di setiap kelurahan maka

pencapaiannya 100%

- Indikator kesebelas yaitu Cakupan Penyediaan alat dan

obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

dihitung dengan Perbandingan antara jumlah penyediaan

alat dan obat kontrasepsi dengan jumlah kebutuhan alat

dan obat kebutuhan kontrasepsi. Pada tahun 2019, semua

kebutuhan alat dan obat kontrasepsi terpenuhi sehingga

capaiannya 100%.

- Indikator kedua belas Cakupan penyediaan informasi data

mikro keluarga di setiap Kelurahan 100% setiap tahun.

Tahun 2019, pencapaiannya 100% karena setiap kelurahan

memiliki data mikro.

- Indikator ketiga belas yaitu Partisipasi laki-laki dalam ber-

KB. Perhitungan Partisipasi laki-laki dalam ber-KB adalah

perbandingan jumlah laki-laki ber-Kb sebanyak 1.259

orang (Kondom dan MOP) dengan jumlah peserta Kb aktif


(PA) sebanyak 12.429 orang terealisasi sebesar 49.18 %

atau tercapai 79.22% (Kriteria cukup) sehingga tahun

berikutnya masih harus digencarkan lagi pembinaan bagi

- Indikator keempat belas yaitu Persentase pasangan usia

subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri adalah Jumlah

peserta KB aktif jalur Swasta dibandingkan jumlah peserta

KB aktif. Pada tahun 2019, realisasinya sebesar 49.18%

dari target 62% dihitung dari 6.112 peserta KB mandiri

dibanding jumlah seluruh peserta KB aktif sebanyak 12.429

peserta sehingga capaian kinerja sebesar 79.22% (Kategori

Cukup).

- Indikator kelima belas Persentase peserta KB yang putus

pakai (drop out) adalah Peserta KB yang tidak melanjudkan

penggunaan alat kontrasepsi pada tahun kalender

dibandingkan dengan peserta KB aktif. Terealisasi 1.69%

dari target 10% (Rasio terbalik) dari perhitungan 274 dibagi

16.148 (Tercapai 169 %) atau sangat baik.

- Indikator keenam belas adalah Presentase perempuan yang

menikah di bawah 20 tahun dihitung berdasarkan Jumlah

perempuan menikah dibawah usia 20 tahun dibanding

dengan jumlah PUS Keseluruhan. Dari target 2% tercapai

0.03% (sangat baik) dari Jumlah perempuan menikah

dibawah usia 20 tahun sebanyak 6 (data dari KEMENAG

Kota Magelang) dibanding jumlah seluruh PUS sebanyak

15.469.

- Indikator ketujuh belas Prosentase keluarga yang

mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina

Keluarga Balita (BKB). Perhitungan Prosentase keluarga

yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah perbandingan jumlah

keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan


Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 2124

dengan jumlah anggota Kelompok Bina Keluarga Balita

(BKB) sebanyak 1277 maka tercapai lebih dari 100%.

- Indikator kedelapan belas Prosentase keluarga yang

mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina

Keluarga remaja (BKR). Perhitungan Prosentase keluarga

yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan

kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) adalah

perbandingan jumlah keluarga yang mempunyai remaja

dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja

(BKR) sebanyak 1648 dengan jumlah anggota Kelompok

Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 683 sehingga

tercapai lebih dari 100%.

- Indikator kesembilan belas Prosentase kelurahan yang

mempunyai kelompok BKL aktif. Perbandingan jumlah

kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif dengan

jumlah seluruh kelurahan tercapai 100% karena semua

kelurahan memiliki BKL aktif.

- Indikator kedua puluh yaitu Prosentase Kelurahan yang

mempunyai kelompok UPPKS aktif . Pencapaiannya 100%

karena semua kelurahan memiliki kelompok UPPKS Aktif.

- Indikator kedua puluh satu yaitu Prosentase Kehamilan

pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun

merupakan Jumlah kehamilan ibu yang jarak kehamilan

ibu kurang dari 3 tahun dibanding dengan jumlah

keseluruhan pasangan usia subur (PUS). Pada tahun 2019,

dari target 3% terealisasi 1.11% dengan capaian 163%

(sangat baik) dari 172 kehamilan ibu yang jarak kehamilan

ibu kurang dari 3 tahun dibagi jumlah PUS sebanyak

15.469.


- Indikator kedua puluh dua Prosentase kehamilan pada ibu

yang berumur lebih dari 35 tahun adalah Jumlah PUS usia

lebih 35 tahun yang hamil dibanding dengan seluruh

pasangan usia subur dari target 1% terealisasi 0.63% atau

tercapai 137% (Kriteria Sangat Baik) dari perhitungan

Jumlah PUS usia lebih 35 tahun yang hamil sebanyak 98

orang dibanding dengan seluruh pasangan usia subur

15.469.

- Indikator kedua puluh tiga Prosentase wilayah RT, yang

mempunyai data mikro. Capaian IKK Tahun 2019 sebesar

100% karena seluruh RT mempunyai data mikro.

- Indikator kedua puluh empat Prosentase Kelurahan yang

memanfaatkan data mikro keluarga. Capaian Indikator

Tahun 2019 sebesar 100% karena semua kelurahan

memanfaatkan data mikro keluarga.

- Indikator kedua puluh lima Prosentase Institusi masyarakat

pengelola program KB yang aktif di kelurahan adalah

Perbandingan jumlah PPKBD aktif dibanding dengan

kelurahan yang ada pencapaian tahun 2019 sebesar 100%.

- Indikator kedua puluh enam persentase jumlah keluarga

sejahtera Perbandingan jumlah keluarga sejahtera

sebanyak 30.384 dengan jumlah seluruh keluarga

sebanyak 33.367 tercapai 91.06%.

- Indikator kedua puluh tujuh yaitu Rasio kesesuaian

kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan

Pembangunan Jangka Menengah tercapai 100% karena

seluruh kegiatan Bina Keluarga yang dilaksanakan oleh

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Kota Magelang sudah sesuai dengan Sasaran dan Kebijakan

Pembangunan Jangka Menengah.

c. Permasalahan

Meskipun pelaksanaan program keluarga berencana di Kota

Magelang secara umum dapat dikatakan baik/berhasil,

namun masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

a) Belum adanya kajian kependudukan yang

mengangkat isu-isu strategis program KKBPK dengan

pendekatan BKKBN Smart sebagai bahan advokasi

kepada pemangku kepentingan.

BKKBN SMART adalah alat perencanaan untuk

menyusun isu strategis yang berkaitan dengan

pentingnya program kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga.

b) Rendahnya partisipasi/pemahaman masyarakat

terhadap program KB MKJP khusunya KB Medis

Operasi (vasektomi dan tubektomi) dikarenakan

karena beberapa hal: ketidakcocokan organ

reproduksi peserta MO dengan obat sehingga proses

MOW/MOP tidak bisa dilaksanakan, Ketidaksamaan

pemahaman dengan agama tertentu, dan beban

psychology, rasa takut.

d. Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan terkait

pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

dilaksanakan hal – hal sebagai berikut:

I. Penyusunan Grand Design Kependudukan dengan

memperhatikan 5 pilar:

Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Penduduk

dan Mobilitas Kependudukan / Adminduk


II. Pembinaan/ sosialisasi / konseling terhadap

masyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik

melalui media KIE seperti Siaran Mobil Unit

Penerangan KB, Siaran melalui Radio spot, Leaflet –

leaflet atau melalui konseling yang langsung

dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana ke

masyarakat.

PRESTASI TAHUN 2019

Pada Tahun 2019, dalam Bidang Pemberdayaan masyarakat,

Pemerintah Kota Magelang menjadi Pelaksana terbaik I Gotong Royong

Masyarakat Tingkat Propinsi Jateng melalui Kelurahan Tidar Selatan ,

Kecamatan Magelang Selatan.


B. REALISASI ANGGARAN

Kinerja pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, terinci sebagai

berikut: alokasi anggaran sebesar Rp. 9.213.115.000,- (Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung) terealisasi Rp.

8.510.790.186,- atau 92.37%.

Adapun Belanja Langsung dari Anggaran Rp.6.157.902.000,-

terealisasi Rp. 5.787.363.274,- atau 93.98 %, Belanja tidak

langsung untuk Gaji dan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.

3.055.213.000,- terealisasi Rp. 2.723.426.912,- atau 89.14%.

(Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Terlampir)

L K j I P D P 4 K B T a h u n 2 0 1 9

47

BAB IV

PENUTUP

Dalam penyusunan Renstra Perubahan DP4KB Kota Magelang

2016-2021, penelaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil

Walikota dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atas arah

pembangunan Kota Magelang yang akan dilaksanakan selama periode

tahun 2016-2021, yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun

2016– 2021. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP4KB yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Magelang

Tahun 2016 - 2021.

Sesuai dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, Visi

Jangka menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

“Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang

Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Religius”

Visi tersebut memiliki makna mewujudkan Kota Magelang

sebagai Kota Jasa, Kota Modern, Kota Cerdas, Masyarakat Sejahtera

dan Masyarakat Religius.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Mgelang, telah

ditetapkan indikator-indikator kinerja didukung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan yang dialokasikan dalam Anggaran dan Belanja

Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang

dan pada tahun anggaran 2019 ini dilaksanakan sebanyak 22 program

dan 79 kegiatan.

Secara umum berdasarkan hasil pengukuran capaian seluruh

sasaran bernilai sangat baik, artinya seluruh program dan kegiatan

yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2018 telah sejalan untuk

mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian hasil pengukuran kinerja instansi pemerintah untuk

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,


Berencana Kota Magelang Tahun 2019. Hasil evaluasi ini selain sebagai

pemenuhan atas kewajiban setiap OPD untuk menyampaikan laporan

kinerja juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan dasar

dalam penyusunan kebijakan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

1 2 3 4 5

16

1

Masukan (Input):

Dana 2.200.000 2.200.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya distribusi surat menyurat 1 tahun 1 tahun 100 %

Hasil (Outcome) :

Peningkatan kinerja aparatur 100% 100% 100 %

2

Masukan (Input):

Dana 108.000.000 85.335.845 79,01

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Peningkatan Kenyamanan Kerja 100% 100% 100%

3

Masukan (Input):

Dana 32.129.000 20.734.025 64,53

Keluaran (Output) :

Terbaharuinya STNK Kendaraan Dinas 40 unit 40 unit 100%

Hasil (Outcome) :

Kenyamanan Kinerja Karyawan 100% 100% 100%

4

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan OPD bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan berupa

pembayaran pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan STNK serta Balik nama kendaraan bermotor. Pada tahun 2019, DP4KB

sudah melaksanakan 8 (delapan) balik nama sepeda motor dan 2 (dua) balik nama mobil. Capaian anggaran sebesar 64.53%

karena standarisasi harga balik nama yang tinggi dan kebutuhan biaya balik nama sudah bisa dipenuhi dengan biaya dibawah

standarisasi. Namun untuk fisik nya sudah sesuai target karena semua kendaraan sudah dibalik nama 100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Program dan KegiatanAnggaran /

TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

FORM 2

DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN DP4KB KOTA MAGELANG TAHUN 2019

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin OPD guna mendukung pelaksanaan Tugas instansi

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk membiayai kebutuhan rekening telepon, air, listrik dan internet dalam rangka

menunjang kinerja OPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANMasukan (Input):

Dana 98.110.000 98.110.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kinerja pejabat pengelola keuangan dan barang 100% 100% 100%

5

Masukan (Input):

Dana 60.596.000 60.595.272 100,00

Keluaran (Output) :

Terciptanya kebersihan dan keamanan Kantor 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Peningkatan kenyamanan Kantor 100% 100% 100%

6

Masukan (Input):

Dana 17.502.000 17.502.000 100,00

Keluaran (Output) :

Tersedianya ATK 12 bulan 12 bulan 0,00

Hasil (Outcome) :

Tercukupinya sarana kerja 100% 100% 100%

7

Masukan (Input):

Dana 16.467.000 16.415.000 99,68

Keluaran (Output) :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100% 100% 100%

8

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini bertujuan memberikan insentif kepada pengelola keuangan dan barang OPD agar dalam pengelolaannya bisa berjalan

secara tertib, transparan dan akuntabel

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini berupa pembayaran retribusi kebersihan, pembelian alat-alat kebersihan dan penyediaan jasa tenaga kebersihan

dengan tujuan menjaga kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan kantor dan Gedung Wanita

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin penyediaan Alat Tulis Kantor yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas

rutin dan kelancaran kinerja

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin barang cetak dan penggandaan dalam rangka menunjang kelancaran kerja

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


Dana 16.305.000 11.515.000 70,62

Keluaran (Output) :

Tersedianya komponen instalasi listrik 14 jenis 14 jenis 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kinerja aparatur 100% 100% 100%

9

Masukan (Input):

Dana 3.000.000 2.340.000 78,00

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan karyawan 100% 100% 100%

10

Masukan (Input):

Dana 2.788.000 2.788.000 100,00

Keluaran (Output) :

Pengisian tabung gas 20 tabung 20 tabung 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kinerja karyawan 100% 100% 100%

11

Masukan (Input):

Dana 45.716.000 44.777.800 97,95

Keluaran (Output) :

Tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kinerja karyawan 100% 100% 100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kebutuhan bacaan rutin dalam rangka menunjang dan menambah wawasan karyawan

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka menunjang kelancaran kerja dengan tersedianya komponen instalasi listrik dan

penerangan yang memadai. Pada tahun 2019, DP4KB tetap menganggarkan untuk instalasi listrik dan Penerangan bangunan

Gedung Wanita Kota Magelang karena saat merangcang anggaran, belum tahu pada Bulan apa Gedung Wanita akan dibangun

sehingga biaya untuk instalasi listrik dan Penerangan bangunan Gedung Wanita tidak bisa terserap setelah Gedung Wanita

dirobohkan untuk pembangunan gedung baru.

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini berupa isi ulang gas elpiji untuk kebutuhan memasak air minum bagi karyawan dan tamu

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


12

Masukan (Input):

Dana 142.668.000 117.929.203 82,66

Keluaran (Output) :

Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kelancaran tugas 100% 100% 100%

13

Masukan (Input):

Dana 107.320.000 107.318.680 100,00

Keluaran (Output) :

Tersedianya tenaga penjaga malam, pengemudi dan petugas

keamanan 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya keamanan kantor dan kelancaran kegiatan 100% 100% 100%

14

Masukan (Input):

Dana 13.839.000 13.839.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terwujudnya pengelolaan kepegawaian 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya hak kepegawaian pegawai 100% 100% 100%

2

15

Masukan (Input):

Dana 18.126.000 17.260.000 95,22

Keluaran (Output) :

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk membiayai perjalanan dinas yang ditempuh dalam rangka pelaksanaan

tugas

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak / Honorer Daerah / Tidak Tetap

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan pembayaran honorarium tenaga kontrak dimana tenaga mereka diperlukan dalam menunjang pelaksanaan

tugas sebagai penjaga malam dan pengemudi

Kegiatan Pengelolaan administrasi kepegawaian

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan penertiban administrasi kepegawaian, menyusun DUK, penegakan disiplin pegawai serta file kepegawaian

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka pelayanan yang baik kepada tamu dinas kerja dari dalam atau luar kota

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANTersedianya kendaraan dinas sepeda motor 1 unit 1 unit 100%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas sepeda motor 1 unit 1 unit 100%

16

Masukan (Input):

Dana 10.000.000 7.518.000 75,18

Keluaran (Output) :

Tersedianya scanner untuk data digital 1 unit 1 unit 100%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya scanner untuk data digital 1 unit 1 unit 100%

17

Masukan (Input):

Dana 80.000.000 78.678.000 98,35

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 2 unit 2 unit 100%

Hasil (Outcome) :

Terciptanya kebersihan dan kerapihan kantor 100% 100% 100%

18

Masukan (Input):

Dana 211.964.000 168.670.336 79,57

Keluaran (Output) :

kendaraan dinas/ kendaraan operasional yang terpelihara 40 unit 40 unit 100%

Hasil (Outcome) :

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100%

19

Masukan (Input):

Dana 30.000.000 23.500.000 78,33

Keluaran (Output) :

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan kendaraan dinas berupa sepeda motor untuk operasional di PKK Kota Magelang

Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pemeliharaan ringan - sedang gedung kantor untuk menjaga kerapihan, kenyamanan dan

keindahan kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas Operasional

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan pemeliharaan servis, penggantian suku cadang kendaraan dinas dan BBM sehingga mobilitas karyawan

dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar

Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan peralatan gedung kantor berupa Scanner untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas berupa data digital

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANTerlaksananya pemeliharaan baliho di 10 titik 10 unit 10 unit 100%

Hasil (Outcome) :

Kenyamanan kerja karyawan 100% 100% 100%

20

Masukan (Input):

Dana 38.235.000 38.152.500 99,78

Keluaran (Output) :

Terlaksananya service peralatan kantor 60 unit 60 unit 100%

Hasil (Outcome) :


21

Masukan (Input):

Dana 1.900.000 1.900.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor 29 buah 29 buah 100%

Hasil (Outcome) :


3

22

Masukan (Input):

Dana 5.600.000 5.299.000 94,63

Keluaran (Output) :

Pejabat fungsional penyuluh KB 14 orang 14 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya hak kepegawaian pejabat fungsional 100% 100% 100%

4

23

Masukan (Input):

Dana 13.732.000 13.732.000 100,00

Keluaran (Output) :

Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini bertujuan memelihara perlengkapan kantor berupa Baliho di 10 titik

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini bertujuan memelihara peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini bertujuan memelihara meubeleur dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja OPD

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Aparatur

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pejabat fungsional PLKB guna meningkatkan kinerja

OPD

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANTerlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja OPD 4 keg 4 keg 100%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya laporan capaian kinerja OPD 100% 100% 100%

24

Masukan (Input):

Dana 4.255.000 4.255.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya penyusunan prognosis realisasi anggaran anggaran 1 lap 1 lap 100%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya dokumen prognosis 1 lap 1 lap 100%

25

Masukan (Input):

Dana 7.467.000 7.467.000 100,00

Keluaran (Output) :

TerlaksananyaTersusunnya laporan keuangan akhir tahun DP4KB 1 laporan 1 laporan 100%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya dokumen data pelaporan akhir tahun DP4KB 100% 100% 100%

26

Masukan (Input):

Dana 9.153.000 9.153.000 100,00

Keluaran (Output) :

Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 2 dokumen 2 dokumen 100%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman

penyusunan anggaran 100% 100% 100%

27

Masukan (Input):

Dana 9.347.000 9.337.000 99,89

Keluaran (Output) :

Terlaksananya penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dan

perubahannya 2 keg 2 keg 100%

Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan buku laporan Prognosis realisasi anggaran

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja OPD

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja OPD tahun 2020 dan Rencana Kerja Perubahan OPD tahun 2019

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja OPD DP4KB per triwulan

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANHasil (Outcome) :

Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan dan Anggaran dan

perubahannya 10 buku 10 buku 100%

28

Masukan (Input):

Dana 15.000.000 15.000.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan hibah bansos 4 keg 4 keg 100%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaporan hibah

bansos 100% 100% 100%

29

Masukan (Input):

Dana 4.427.000 4.427.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya penyusunan LKJIP 1 laporan 1 laporan 100%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya dokumen LKJIP 100% 100% 100%

30

Masukan (Input):

Dana 15.000.000 14.086.000 93,91

Keluaran (Output) :

Tersusunnya perubahan Renstra OPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya dokumen renstra perubahannya 100% 100% 100%

5

31

Masukan (Input):

Kegiatan Penyusunan Perubahan Renstra

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan perubahan Renstra OPD DP4KB

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan laporan dan dokumen LKJIP DP4KB

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD tahun 2020 dan Rencana Kerja dan

Perubahan Anggaran (RKPA) OPD tahun 2019

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Permohonan Hibah / bantuan sosial

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaoran Hibah/ Bantuan sosial untuk memantau perkembangan

pemberian Bantuan Sosial Jambanisasi (TMMD) dan Gepura (Gerakan Pugar Ruang Anak) yang diberikan kepada masyarakat

yang dilaksanakan setiap triwulan.

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANDana 111.787.000 111.786.680 100,00

Keluaran (Output) :

Terfasilitasinya kegiatan komisi perlindungan anak daerah (KPAD)

Kota Magelang

12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya perlindungan anak di Kota Magelang 100% 100% 100%

6

32

Masukan (Input):

Dana 142.810.000 139.382.000 97,60

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan lomba administrasi LPMK dan pembinaan

LPMK se Kota Magelang serta Terlaksananya Optimalisasi LPM di

Kelurahan 3 keg 3 Keg 100%

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya kegiatan LPM di Kelurahan 100% 100% 100%

33

Masukan (Input):

Dana 35.912.000 34.917.000 97,23

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi kader

pembangunan masyarakat 1 keg 1 keg 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatkan kemampuan dan ketermapilan kader pembangunan

masyarakat 85 orang 85 orang 100%

34

Masukan (Input):

Dana 43.800.000 40.615.000 92,73

Keluaran (Output) :

Tersedianya buku profil kelurahan 21 buku 21 buku 100%

Gambaran kegiatan :

Perlaksanaan pelatihan P3MK (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan) bagi lembaga-lembaga

Pemberdayaan Masyarakat di Kota Magelang sebanyak 85 peserta Tahun 2019.

Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi Masyarakat Kelurahan

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini untuk memfasilitasi KPAD Kota Magelang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak anak di Kota Magelang

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Kelurahan

Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan Masyarakat

Gambaran kegiatan :

Pelaksanaan pembinaan administrasi LPM di tingkat 17 Kelurahan dan pelaksanaan Lomba Administrasi LPMK tingkat Kota

dengan hasil Lomba Administrasi Terbaik LPMK berprestasi : Juara I LPMK Kel Tidar Selatan, Juara II LPMK Kel. Potrobangsan ,

Juara III LPMK Kel Gelangan serta Telah dilaksanakan kegiatan Optimalisasi LPMK dan fasilitasi kegiatan pada 17 LPMK di 17

Kelurahan bulan September - November 2019

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANHasil (Outcome) :

Terlaksananya deseminasi informasi bagi masyarakat 100% 100% 100%

35

Masukan (Input):

Dana 55.996.000 47.789.000 85,34

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi keuangan kader

UP2K PKK 17 kel 17 kel 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan kader UP2K PKK 100% 100% 100%

7

36

Masukan (Input):

Dana 32.167.000 30.517.000 94,87

Keluaran (Output) :

Terlaksananya komunikasi, Informasi dan Edukasi Program KB 3 kegiatan 3 kegiatan 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan program KB 100% 100% 100%

37

Masukan (Input):

Dana 15.825.000 15.825.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pemeriksaan Pupsmear 100 orang 100 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 100% 100% 100%

Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan komunikasi, Informasi dan edukasi program Pengendalian Pendudukan dan KB (PPKB) dengan

tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program KKBPK/ Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga nikah dini, NAPZA, Kesehatan Reproduksi

Kegiatan Pelayanan KIE

Gambaran kegiatan :

Pelaksanaan amanat Permendagri No. 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan

kelurahan, guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang karakter desa/ kelurahan serta perkembnagan kemajuan dan

permasalahan yang dihadap desa/ kelurahan di 17 kelurahan.

Kegiatan Pembinaan Peningkatan Pendapatan Keluarga

Gambaran kegiatan :

Kegiatan Pembinaan kader UP2K PKK guna memperkuat kelompok-kelompok UP2K dalam mengelola dan menumbuh

kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dengan kelompok sasaran Poklak dan Poksus Kelurahan

se Kota Magelang serta Poksus Kecamatan se Kota Magelang

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


38

Masukan (Input):

Dana 20.936.000 20.936.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terselenggaranya pembinaan KB bagi pasangan usia subur 87 orang 87 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan pasangan usia subur tentang KB 100% 100% 100%

39

Masukan (Input):

Dana 300.000.000 285.222.750 95,07

Keluaran (Output) :

Tersedianya almari perpustakaan, AC Split, Jendela dan teralis serta

Bangunan ruang saji dan Perpustakaan Balai

penyuluhan KB 2 unit Almari buku

4 unit AC Split

2 paket jendela dan

teralis

2 paket ruang saji

dan perpustakaan

2 unit Almari buku

4 unit AC Split

2 paket jendela dan

teralis

2 paket ruang saji

dan perpustakaan

100%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya kebutuhan operasional Balai Penyuluhan KB 100% 100% 100%

40

Masukan (Input):

Dana 673.183.000 630.075.628 93,60

Keluaran (Output) :

Terpenuhinya dukungan Operasional bagi Balai Penyuluhan KB,

distribusi alokon, dan Kampung KB 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana bagi PUS sebanyak 87 orang dengan tujuan meningkatnya

pengetahuan PUS tentang KB, Kesehatan Reproduksi

Penyediaan Operasional Keluarga Berencana

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan Kegiatan DAK Fisik untuk Balai Penyuluhan KB Kecamatan Magelang Selatan dan Magelang Utara berupa

Penyediaan Almari buku, AC Split, Pemasangan Jendela dan teralis serta Penambahan ruang saji dan perpustakaan di kedua Balai

Penyuluhan KB.

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pelayanan Pupsmear kepada PUS sebanyak 100 orang dengan tujuan meningkatkan kualitas

pelayanan KB dan menurunnya resiko penyakit bagi PUS

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANMendukung kelancaran tugas penyuluh KB dan meningkatnya

kesertaan ber-KB 100% 100% 100%

41

Masukan (Input):

Dana 17.000.000 17.000.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terwujudnya pembinaan pengendalian penduduk di Kota Magelang 226 orang 226 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya pembinaan pengendalian penduduk di Kota Magelang 100% 100% 100%

42

Masukan (Input):

Dana 8.000.000 8.000.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya fasilitasi pendidikan kependudukan bagi pelajar di

sekolah 150 pelajar 150 pelajar 100%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya fasilitasi pendidikan kependudukan bagi pelajar di

sekolah 100% 100% 100%

8

43

Masukan (Input):

Dana44.351.000 44.331.000 99,95

Pembinaan Pengendalian Penduduk

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan Pembinaan Pengendalian Penduduk kepada para kader PPKBD dan sub PPKBD terkait layanan KB

Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi Pelajar di Sekolah

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan Kegiatan Pendidikan Kependudukan kepada anak-anak sekolah dengan membentuk Sekolah Siaga

Kependudukan yang menjadi muatan lokal pembelajaran di sekolah dan terbentuk SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

Gambaran kegiatan :

Penyediaan Operasional Keluarga Berencana di Balai penyuluhan KB selama tahun 2019. Biaya operasional tersebut berupa

Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB Kec. Magelang Selatan dan Magelang Utara, Operasional distribusi alat dan obat

kontrasepsi, Biaya operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan biaya

dukungan komunikasi, informasi dan edukasi dan Manajemen.

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANKeluaran (Output) :

Terlaksana pembinaan lansia dan HUT Lansia 500 orang 500 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan dan kegiatan lansia 100% 100% 100%

44

Masukan (Input):

Dana32.152.000 32.152.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya peran lanjut usia dalam pembangunan 150 orang 150 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Peningkatan lansia tangguh menuju lansia tangguh dengan 7

dimensi 100% 100% 100%

9

45

Masukan (Input):

Dana 220.519.000 210.613.680 95,51

Keluaran (Output) :

Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A, perlindungan anak dan

perempuan, dan diversi anak 12 bulan 12 bulan 100%

Hasil (Outcome) :

100% 100% 100%

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK

Penguatan P2TP2A Kota Magelang

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini berupa Terlaksananya dan terfasilitasinya perlindungan perempuan dan anak di Kota Magelang serta terlaksananya

diversi anak. Dengan terfasilitasi maka tingkat kekerasan bagi perempuan dan anak akan dapat di tekan, masyarakat tahu dan

dapat melaporkan jika terjadi, melihat dan mendengar terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Gambaran kegiatan :

Terlaksananya kegiatan lansia di Kota Magelang, dengan sosialisasi peningkatan peran serta dengan 7 dimensi lansia tangguh.

Dengan adanya sosialisasi maka lansia diajak untuk belajar agar menjadi lansia yang sehat, cerdas, tangguh dan mandiri.

Gambaran kegiatan :

Terlaksanaya kegiatan untuk lansia se Kota Magelang dengan meningkatan pengetahuan, meningkatkan fisik, mental bagi lansia

agar tetep menjadi lansia sehat dan produktif, yaitu dengan memperingati hari lansia dan senam masal lansia se Kota Magelang

Peningkatan peran serta Masyarakat lanjut usia dalam Pembangunan

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN46

Masukan (Input):

Dana 134.605.000 133.449.207 99,14

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak,

Puskesmas Ramah Anak, RW ramah anak, Pembuatan plang

puspaga dan sosialisasi pembentukan Puspaga RW ramah anak 17 Kelurahan 17 Kelurahan 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan tentang sekolah ramah anak,

puskesmas ramah anak, dan RW ramah anak 100% 100% 100%

47

Masukan (Input):

Dana 66.002.000 63.315.200 95,93

Keluaran (Output) :

terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak, forum

anak se kota magelang 400 orang 400 orang 100%

Hasil (Outcome) :

100% 100% 100%

48

Masukan (Input):

Dana 75.525.000 73.590.000 97,44

Keluaran (Output) :

Terlaksananya evaluasi PUG tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan

nasional250 orang dan 8

buku

250 orang dan 8

buku100%

Hasil (Outcome) :

100% 100% 100%

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak

Meningkatnya kinerja POKJA PUG

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG

Gambaran kegiatan:

Peningkatan pengetahuan tentang perlindungan anak melalui sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, RW ramah anak

dalam rangka mewujudkan Kota Magelang menuju kota layak anak. Untuk Tahun 2019 Kota Magelang mendapatkan penghargaan

Kota Layak Anak Kategori Nindya.

Meningkatnya kualitas anak (cerdas, ceria, berakhlak mulia serta

aktif)

Gambaran kegiatan :

Terselenggaranya pertemuan forum anak tingkat Kota sampai Nasional, agar anak dapat meningkat pengetahuan dan kualitas

anak dan terfasilitasinya kegiatan forum anak (wadah pertemuan untuk anak berkreatifitas) di Kota Magelang , dari tingkat

Kelurahan, kecamatan, kota , provinsi sampai nasional.

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


49

Masukan (Input):

Dana36.479.000 32.679.000 89,58

Keluaran (Output) :

Terlaksananya evaluasi KLA Tingkat Kecamatan dan tersusunnya

buku Evaluasi KLA300 orang dan 10

buku

300 orang dan 10

buku100%

Hasil (Outcome) :

100% 100% 100%

50

Masukan (Input):

Dana 28.110.000 28.110.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya sosialisasi perda perlindungan anak 300 orang 300 orang 100%

Hasil (Outcome) :

100% 100% 100%

51

Masukan (Input):

Dana 44.002.000 43.852.000 99,66

Keluaran (Output) :

Tersusunnya buku profil anak dan perempuan, Profil ramah anak,

dan sosialisasi RT RW Ramah anak2 buku dan 150

orang

2 buku dan 150

orang100%

Hasil (Outcome) :

100% 100% 100%tersedianya data anak dan perempuan

Kegiatan Penyusunan Profil Anak dan Perempuan

Gambaran kegiatan :

Terlaksananya sosialisasi PUG dan Evaluasi PUG Kota Magelang dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Nasional.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dilaksanakan oleh Kementerian PPPA 2 tahun sekali, dan untuk tahun 2018, Kota Magelang

meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang ke 11 kalinya. Pada tahun 2019, dilaksanakan Penyusunan data

dukung Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, PUG dan Perlindungan Anak untuk data isian APE tahun 2020

Meningkatnya pengetahuan tentang kota layak anak

Gambaran kegiatan :

Tersusunnya dokumen Kota Layak Anak dan evaluasi KLA tingkat Kecamatan dalam rangka meningkatkan perlindungan hak - hak

anak

Tersosialisasinya perda perlindungan anak

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan peningkatan permberdayaan PUG dan anak melalui Sosialisai Perda Perlindungan Anak

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


10

52

Masukan (Input):

Dana 24.000.000 20.420.000 85,08

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pembinaan administrasi LKK per triwulan,

pendampingan administrasi LKK ke proses berbadan hukum dan

lomba LKK tingkat kota 3 keg 3 keg 100%

Hasil (Outcome) :

Terbinanya penatausahaan administrasi LKK di 17 kelurahan 100% 100% 100%

53

Masukan (Input):

Dana 45.000.000 41.302.000 91,78

Keluaran (Output) :

4 keg 4 keg 100%

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya kegiatan TTG se Kota Magelang 100% 100% 100%

11 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan

Gambaran kegiatan :

Dilakukan pembinaan bagi LKK yang belum sehat untuk menjadi Lembaga berbadan hukum. Di tahun 2017, sudah diusulkan 6

LKK yaitu : 1. LKK Kel. Gelangan 2. LKK Kel. Panjang 3. LKK Kel. Kramat Selatan 4. LKK Kel. Kramat Utara 5. LKK Kel.

Kedungsari 6. LKK Kel. Jurangombo Utara dan proses berbadan hukum yang bekerja sama dengan DISPERINDAG, 6 LKK

tersebut sudah selesai di tahun 2018. Jumlah LKK sehat yang sudah diusulkan di Tahun 2019 berbadan hukum ada 4 LKK yaitu:

LKK Kel. Magelang, LKK Kel. Kemirirejo, LKK Kel. Tidar Selatan, LKK Kel. Wates sehingga jumlah LKK sehat sampai dengan

tahun 2019 sebanyak 10 LKK

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penjaringan TTG Kota

Magelang

Gambaran Kegiatan :

Pengembangan TTG Tahun 2019 : Rintisan TTG berbasis masyarakat dengan desiminasi ke kader masyarakat ada 4 TTG yaitu :

1. Russend Cut Alat Pemotong dari Besi oleh Wiku Endrasmoyo dari Kelurahan Potrobangsan , Kecamatan Magelang Utara. 2.

Magic Grill alat pemanggang tanpa asap oleh Bagianto , Kel. Gelangan Kec Mgl Tengah. 3. Medic Emergency oleh Damar

Kuncoro dari Kelurahan Cacaban , Kec Magelang Tengah. 4. Kompor listrik pintar denganpanel surya oleh Patra Agung Bayu dari

Kelurahan Magelang , Kecamatan Magelang Tengah

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha milik Kelurahan

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI KELURAHAN

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan penyusunan buku profil anak dan perempuan sehingga tersedia data perempuan dan anak yang valid di

Kota Magelang antara lain Data Anak Difabel, Data Perempuan di Sektor swasta dan Pemerintah (mendukung indikator kinerja),

Data Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan berprestasi.

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


Masukan (Input):

Dana 11.782.000 11.582.000 98,30

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas informasi KRR bagi

remaja 80 Orang 80 Orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas pelayanan KRR di sekolah 100% 100% 100%

12

Masukan (Input):

Dana 17.851.000 17.851.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya TOT bagi anggota kaukus perempuan 150 orang 150 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan tentang politik bagi perempuan di Kota

Magelang 100% 100% 100%

Masukan (Input):

Dana 23.052.000 23.052.000 100,00

Keluaran (Output) :

250 orang 250 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya pelaksanaan perlindungan tindak kekerasan dalam

Rumah tangga di Kota Magelang 100% 100% 100%

Terlaksananya sosialisasi perempuan dan anak ABH serta anak

yang membutuhkan perlindungan

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja kepada siswa SLTA

dengan tujuan peningkatan pengetahuan siswa SLTA tentang kesehatan reproduksi Remaja sebanyak 80 orang

55

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga56

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan di daerah

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Gambaran kegiatan :

Terlaksananya TOT bagi perempuan dan anggota kaukus perempuan dan meningkatkan pengetahuan perempuan tentang politik

serta dapat terpenuhinya kuota perempuan anggota parlemen di Kota Magelang.

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi Remaja (KRR)

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


13

Masukan (Input):

Dana 43.506.000 43.506.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan rakor pembinaan kelompok masyarakat dan

temu kader DP4KB 2 kegiatan 2 kegiatan 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan wawasan kader

DP4KB 100% 100% 100%

58

Masukan (Input):

Dana 79.802.000 74.905.000 93,86

Keluaran (Output) :

Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan, lomba kelurahan

tingkat kota, klarifikasi dan validasi tingkat provinsi

dan lomba tingkat provinsi3 kegiatan 3 kegiatan 100%

Hasil (Outcome) :

Tercapainya tertib administrasi dan partisipasi masyarakat 100% 100% 100%

59

Masukan (Input):

Kegiatan Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR

Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Gambaran kegiatan :

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 3 Indikator kinerja. Evaluasi Perkembangan Kelurahan, Lomba kelurahan

tingkat kota dan lomba kelurahan tingkat provinsi. Evaluasi Perkembangan Kelurahan ada 11 kelurahan yang masuk dalam kriteria

cepat berkembang yaitu Jurangombo Utara, Potrobangsan, Magelang, Magersari, Gelangan, Kramat Selatan, Cacaban, Tidar

Selatan, Kemirirejo, Tidar Utara dan Jurangombo Selatan. Lomba Kelurahan tingkat Kota Juara 1 Tidar Selatan juara 2 Gelangan,

Juara 3 Kramat Selatan. di Tingkat Provinsi, Kelurahan Tidar Selatan sebagai juara III Lomba Kelurahan.

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi dalam rangka menekan terjadinya tindak kekerasan bagi perempuan dan anak,

memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Magelang, dengan adanya sosialisasi maka masyrakat dapat

memberikan informasi dan melaporkan jika menemukan atau melihat terjadikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di

Kota Magelang. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap hak-hak nya yang dilindungi oleh pemerintah

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

57 Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Gambaran kegiatan :

Pelaksanaan Penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang melalui pembinaan kelompok masyarakat

kelurahan dalam sarasehan temu kader pemberdayaan masyarakat dan Pengukuhan Pengurus LPMK se Kota Magelang periode

2019-2021

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


Keluaran (Output) :

Terlatihnya penguatan BKB, BKR60 orang 60 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Terpilihnya kelurahan BKB dan BKR berprestasi 100% 100% 100%

60

Masukan (Input):

Dana 315.384.000 306.297.000 97,12

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung I, II dan III 6 Keg 6 Keg 100%

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya penataan lingkungan di kelurahan 100% 100% 100%

61

Masukan (Input):

Dana 675.000.000 632.661.400 93,73

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung I, II dan III 3 kelurahan 3 kelurahan 100%

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya penataan lingkungan di kelurahan 100% 100% 100%

14

62

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

Pelayanan konseling KB

Gambaran kegiatan :

Pelaksanaan Pendampingan TMMD Sengkuyung I,II dan III untuk meningkatkan kegotong royongan dan keterpaduan masyarakat,

Pemerintah dan TNI . Kegiatan pendampingan dengan melakukan Bimtek kepada masyarakat di lokasi TMMD, Penyuluhan terkait

wawasan kebangsaan, KDRT, peningkatn UMKM dan peningkatan PHBS, Penyuluhan Kesehatan BPJS, Kependudukan oleh

Dukcapil serta melaksanakan upacara pembukaan dan penutupan setiapan pelaksanaan TMMD I,II dan III. TMMD Sengkuyung I di

laksanakan di Kelurahan Magelang, TMMD Sengkuyung II di Kedungsari dan TMMD Sengkuyung III di Kelurahan Jurangombo

Selatan

Gambaran kegiatan :

Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I,II dan III untuk meningkatkan kegotong royongan dan keterpaduan masyarakat, Pemerintah dan

TNI . Untuk TMMD Sengkuyung I dilaksanakan di Kel. Magelang untuk pekerjaan talud penyangga pengaman sungai di RT 01/RW

X, TMMD Sengkuyung II di Kelurahan Kedungsari untuk saluran air / irigasi RW X, dan TMMD Sengkuyung III di Kelurahan

Jurangombo Selatan untuk pekerjaan Talud Penahan Tanah Makam di RT 04 RW IX.

Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Gambaran kegiatan :

Melaksanakan kegiatan pelatihan kepada masyarakat untuk membentuk kelompok BKB dan BKR serta memberikan fasilitasi

sarana kegiatan pengelolaan kelompok BKB dan BKR guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


Dana 21.252.000 21.252.000 100,00

Keluaran (Output) :

Tersampaikannya informasi yang benar tentang KB kepada

masyarakat 213 orang konselor

tingkat kelurahan

213 orang konselor

tingkat kelurahan 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pelayanan informasi dan pengetahuan konselor KB

tingkat kelurahan tentang alat kontrasepsi 100% 100% 100%

63

Masukan (Input):

Dana 9.730.000 9.730.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlayaninya pemasangan kontrasepsi 125 orang 125 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas pelayanan KB 100% 100% 100%

64

Masukan (Input):

Dana 30.677.000 13.907.000 45,33

Keluaran (Output) :

Terlayaninya calon akseptor MO 20 orang 10 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya peserta KB MO 100% 100% 100%

15 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Pelayanan KB Medis Operasi

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan pelayanan informasi dan peningkatan pengetahuan konselor KB kepada PPKBD/

Sub PPKBD tentang program KKBPK dari sisi psikologi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan KB

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemasangan alat kontrasepsi kepada PUS dengan tujuan meningkatnya jumlah peserta KB

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) berupa MOW / MOP (Medis Operasi

Pria/ Wanita) dengan tujuan meningkatkan jumlah peserta KB. Jumlah akseptor dari target 20 orang hanya tercapai 10 orang

karena beberapa hal: ketidakcocokan organ reproduksi peserta MO dengan obat sehingga proses MOW/MOP tidak bisa

dilaksanakan, Ketidaksamaan pemahaman dengan agama tertentu, dan beban psychology, rasa takut.

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


Masukan (Input):

Dana 120.686.000 114.936.000 95,24

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Pencanangan BBGRM di Kelurahan, Lomba tingkat

Kota, Lomba Tingkat Provinsi dan Penutupan BBGRM 17 kelurahan 17 kelurahan 100%

Hasil (Outcome) :

Terpilihnya kelurahan pelaksana terbaik BBGRM 3 kelurahan 3 kelurahan 100%

16

66

Masukan (Input):

Dana 96.060.000 94.360.000 98,23

Keluaran (Output) :

Terlaksananya lomba posyandu, PHBS LBS, dan HKG PKK 3 keg 3 keg 100%

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 100% 100% 100%

67

Masukan (Input):

Dana 27.876.000 27.876.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pelatihan penganggaran yang responsif gender 50 orang 50 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan penganggaran

responsif gender 100% 100% 100%

68

Masukan (Input):

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini adalah pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan tentang penganggaran responsif gender bagi

OPD se Kota Magelang

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Kegiatan Pelatihan penganggaran Pembangunan responsif gender

Kegiatan Peningkatan peran serta ibu dan anak dalam pembangunan

Gambaran Kegiatan :

Pelaksanaan evaluasi di 17 Kelurahan untuk pelaksana BBGRM terbaik Tingkat Kota , 3 kelurahan terbaik yaitu Peringkat I : Kel.

Tidar Selatan, Peringkat II : Kel. Potrobangsan dan Peringkat III : Kel. Gelangan. Untuk Tingkat Propinsi Kel. Tidar Selatan meraih

Peringkat I sebagai Pelaksanan BBGRM Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Bulan Bhakti Gotong Royong

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan Pelaksanaan dan pembinaan kelompok posyandu, LBS, Kesatuan Gerak PKK.KB.Kes, PHBS, untuk lomba

adminstrasi dan penilaian lapangan dari Tingkat kota sampai dengan Tingkat Nasional.

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


Keluaran (Output) :

Terlaksananya Hari Anak Nasional 500 orang 500 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya hak anak 100% 100% 100%

17

69

Masukan (Input):

Dana 117.654.000 105.745.568 89,88

Keluaran (Output) :

Peningkatan Partisipasi masyarakat dlm program KB 215 Orang 215 Orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas pelayanan KB 100% 100% 100%

70

Masukan (Input):

Dana 26.036.000 26.036.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota, kecamatan dan

kelurahan 446 orang 446 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 100% 100% 100%

71

Masukan (Input):

Dana 20.200.000 20.200.000 100,00

Keluaran (Output) :

Koordinasi pengelolaan Program

Pengelolaan data dan informasi program KB

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini adalah terselenggaranya Peringatan Hari Anak Nasional dalam rangka peningkatan dan perlindungan dan hak-hak

anak.

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan Kegiatan pembinaan dan fasilitasi peran serta masyarakat ( PPKBD dan Sub PPKBD ) dengan tujuan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan rapat koordinasi pengelolaan program Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat Kota,

Kecamatan dan Kelurahan dengan tujuan meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan pelayanan program KKBPK dengan mitra

kerja terkait (BPS, Capil, Kesra, Bappeda, IBI, IPeKB, Dinas Pendidikan, NU, Aisyiyah, TNI/POLRI)

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANterlaksananya pendataan keluarga 639 orang 639 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya kegiatan pendataan keluarga 100% 100% 100%

18

72

Masukan (Input):

Dana 15.864.000 15.614.000 98,42

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pelatihan dan penyusunan profil posyandu 60 orang 60 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Tersedianya data valid untuk SIP Posyandu 100% 100% 100%

19

Masukan (Input):

Dana 75.000.000 75.000.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi perempuan175 orang 175 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya ketrampilan masyarakat perempuan 100% 100% 100%

74

Masukan (Input):

Dana 117.040.000 115.584.500 98,76

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita2 organisasi wanita 2 organisasi wanita 100%

Hasil (Outcome) :

73

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI KELURAHAN

Kegiatan Pelatihan Perempuan di Kelurahan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Gambaran kegiatan :

Dalam rangka meningkatan ekonomi bagi keluarga kususnya dan untuk masyarakat pada umumnya, maka peran perempuan

sangat diperlukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, salah satu bentuknya yaitu dengan memberikan ketrampilan bagi

perempuan dalam bidang ekonomi melalui pelatihan membuat kue dan memasak, agar dapat membuka usaha sendiri dengan

ketrampilan yang telah diajarkan.

Kegiatan Peningkatan Pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga

Kegiatan Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Gambaran kegiatan:

Terlaksananya pelatihan dan meningkatkan pengetahuan bagi kader posyandu, dalam rangka meningkatan kesehatan dasar bagi

ibu dan bayi, memberikan informasi bagi kader dan anggota masyarakat terutama bagi ibu dan bayi untuk meningkatan kesehatan,

berperilaku hidup sehat baik untuk keluarga, lingkungan dan masyarakat, serta menyusun profil posyandu se Kota Magelang.

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan update pendataan keluarga se Kota Magelang pada tahun 2019

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANMeningkatnya peran organisasi wanita dalam pembangunan 100% 100% 100%

75

Masukan (Input):

Dana 638.185.000 596.628.600 93,49

Keluaran (Output) :

Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK) 1 organisasi 1 organisasi 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya peran serta PKK dalam pembangunan100% 100% 100%

20

76

Masukan (Input):

Dana 196.682.000 190.448.400 96,83

Keluaran (Output) :

Jumlah anak yang diberi tambahan makanan dan vitamin 900 anak 900 anak 100,00

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya gizi murid 100% 100% 100%

21

77

Masukan (Input):

Dana 37.286.000 37.286.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan PIK KRR 40 orang 40 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas PIK KRR 100% 100% 100%

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konselling KRR

Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Gambaran Kegiatan :

Kegiatan ini merupakan pemberian tambahan makanan guna terwujudnya gizi anak sekolah sehingga tingkat kesehatan anak

sekolah dan semangat belajar meningkat.

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan fasilitasi kegiatan-kegiatan sarana prasarana dan acara TP PKK Kota Magelang selama tahun 2019. Dalam

rangka meningkatkan ilmu pengetahuan bagi Kader PKK se Kota Magelang, maka diadakan kegiatan Peningkatan kapasitas

menimba ilmu di Kabupaten/Kota yang berprestasi.

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini dilaksanankan oleh Dharma Wanita Kota Magelang dan Gerakan Organisasi Wanita Kota Magelang berupa pelatihan-

pelatihan dan lomba-lomba, peringatan hari Kartini, untuk meningkatkan ketrampilan dan peran organisasi wanita dalam

pembangunan

Kegiatan Peningkatan peran serta tim Penggerak PKK dalam pembangunan

1 2 3 4 5


TargetRealisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja

No


78

Masukan (Input):

Dana 6.250.000 6.250.000 100,00

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan PIK KRR 40 orang 40 orang 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya peran PIK KRR 100% 100% 100%

22

79

Masukan (Input):

Dana 10.796.000 10.746.000 99,54

Keluaran (Output) :

Terlaksananya kegiatan pelatihan kader Keluarga Harmonis 17 kelurahan 17 kelurahan 100%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader 100% 100% 100%

Pembina Utama Muda

NIP. 19661107 198603 1 004

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM

Magelang, Januari 2020

PLT KEPALA DP4KB KOTA MAGELANG

Gambaran kegiatan :

kegiatan pelayanan informasi Kesehatan Reproduksi Remaja kepada Remaja melalui kelompok PIK KRR di luar sekolah dengan

tujuan remaja semakin memahami Kesehatan reproduksi dengan peserta sebanyak 40 orang di luar sekolah (Remaja masjid/

karang taruna)

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah

Gambaran kegiatan :

Melaksanakan kegiatan Pelatihan kepada kader kelompok BKB, BKR dan BKL dengan tujuan peningkatan ketrampilan dan

pengetahuan pengelolaan kelompok bina keluarga

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan

Gambaran kegiatan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan informasi Kesehatan Reproduksi Remaja kepada Remaja melalui kelompok PIK KRR

dengan tujuan remaja semakin memahami Kesehatan reproduksi sebanyak 40 peserta. Data 20 PIKR (sekolah dan universitas) di

Kota Magelang

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

s.d 31 Desember 2019

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat DesaBidang Pemerintahan :

2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaUnit Organisasi :

2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSub Unit Organisasi :

NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)

PENDAPATAN1 0,00 0,00 0,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 0,00 0,00

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,00 0,00

BELANJA2 9.213.115.000,00 8.510.790.186,00 (702.324.814,00)

2 . 1 BELANJA OPERASI 8.884.989.000,00 8.200.789.436,00 (684.199.564,00)

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.544.041.000,00 3.203.450.912,00 (340.590.088,00)

2 . 1 . 2 Belanja Barang 5.340.948.000,00 4.997.338.524,00 (343.609.476,00)

2 . 2 BELANJA MODAL 328.126.000,00 310.000.750,00 (18.125.250,00)

2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 76.740.000,00 73.262.000,00 (3.478.000,00)

2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 251.386.000,00 236.738.750,00 (14.647.250,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (9.213.115.000,00) (8.510.790.186,00) 702.324.814,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (9.213.115.000,00) (8.510.790.186,00) 702.324.814,00

MAGELANG, 31 Desember 2019

Dra. RETNO RINI SARININGRUM

PLT. KEPALA DINAS

NIP. 19620415 199603 2 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN


Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat DesaBidang Pemerintahan :

2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaUnit Organisasi :

2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSub Unit Organisasi :

NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)

BELANJA2 9.213.115.000,00 8.510.790.186,00 (702.324.814,00)

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.055.213.000,00 2.723.426.912,00 (331.786.088,00)

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.055.213.000,00 2.723.426.912,00 (331.786.088,00)

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.157.902.000,00 5.787.363.274,00 (370.538.726,00)

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 488.828.000,00 480.024.000,00 (8.804.000,00)

2 . 2 . 2 5.340.948.000,00 4.997.338.524,00 Belanja Barang dan Jasa (343.609.476,00)

5.340.948.000,00 4.997.338.524,00 Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial (343.609.476,00)-

2 . 2 . 3 Belanja Modal 328.126.000,00 310.000.750,00 (18.125.250,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (9.213.115.000,00) (8.510.790.186,00) 702.324.814,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (9.213.115.000,00) (8.510.790.186,00) 702.324.814,00



PLT. KEPALA DINAS

NIP. 19620415 199603 2 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1 dari 1

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per Selasa, 31 Desember 2019


Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa2 . 07

Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

URAIAN ANGGARANKODE

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

SISA ANGGARANREALISASI

1.02 . 2.07.01.01 . 19 15.864.000,00 15.614.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 98,42 1.250.000,00 14.364.000,00 0,00 250.000,00

15.864.000,00 1.02 . 2.07.01.01 . 19.14 15.614.000,00 98,42 250.000,00 1.250.000,00 14.364.000,00 0,00 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

1.02 . 2.07.01.01 . 20 196.682.000,00 190.448.400,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 96,83 5.200.000,00 185.248.400,00 0,00 6.233.600,00

196.682.000,00 1.02 . 2.07.01.01 . 20.02 190.448.400,00 96,83 6.233.600,00 5.200.000,00 185.248.400,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.06 . 2.07.01.01 . 16 76.503.000,00 76.483.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 99,97 6.040.000,00 70.443.000,00 0,00 20.000,00

44.351.000,00 1.06 . 2.07.01.01 . 16.14 44.331.000,00 99,95 20.000,00 4.640.000,00 39.691.000,00 0,00 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

32.152.000,00 1.06 . 2.07.01.01 . 16.23 32.152.000,00 100,00 0,00 1.400.000,00 30.752.000,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan

2.02 . 2.07.01.01 . 15 111.787.000,00 111.786.680,00 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

100,00 0,00 111.786.680,00 0,00 320,00

111.787.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 15.05 111.786.680,00 100,00 320,00 0,00 111.786.680,00 0,00 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak

2.02 . 2.07.01.01 . 16 605.242.000,00 585.609.087,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

96,76 76.000.000,00 509.609.087,00 0,00 19.632.913,00

220.519.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 16.02 210.613.680,00 95,51 9.905.320,00 23.450.000,00 187.163.680,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2)

134.605.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 16.05 133.449.207,00 99,14 1.155.793,00 13.270.000,00 120.179.207,00 0,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

66.002.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 16.06 63.315.200,00 95,93 2.686.800,00 5.600.000,00 57.715.200,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak

75.525.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 16.07 73.590.000,00 97,44 1.935.000,00 12.100.000,00 61.490.000,00 0,00 Evaluasi pelaksanaan PUG

36.479.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 16.08 32.679.000,00 89,58 3.800.000,00 3.100.000,00 29.579.000,00 0,00 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

28.110.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 16.11 28.110.000,00 100,00 0,00 4.650.000,00 23.460.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak

44.002.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 16.21 43.852.000,00 99,66 150.000,00 13.830.000,00 30.022.000,00 0,00 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan

2.02 . 2.07.01.01 . 17 40.903.000,00 40.903.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

100,00 3.250.000,00 37.653.000,00 0,00 0,00

17.851.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 17.01 17.851.000,00 100,00 0,00 1.400.000,00 16.451.000,00 0,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

23.052.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 17.10 23.052.000,00 100,00 0,00 1.850.000,00 21.202.000,00 0,00 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

2.02 . 2.07.01.01 . 18 173.936.000,00 169.266.000,00 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

97,32 7.600.000,00 161.666.000,00 0,00 4.670.000,00

96.060.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 18.01 94.360.000,00 98,23 1.700.000,00 4.200.000,00 90.160.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

27.876.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 18.07 27.876.000,00 100,00 0,00 1.400.000,00 26.476.000,00 0,00 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender

50.000.000,00 2.02 . 2.07.01.01 . 18.08 47.030.000,00 94,06 2.970.000,00 2.000.000,00 45.030.000,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan

2.07 . 2.07.01.01 . 01 666.640.000,00 601.399.825,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,21 97.800.000,00 503.599.825,00 0,00 65.240.175,00

2.200.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.01 2.200.000,00 100,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat

108.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.02 85.335.845,00 79,01 22.664.155,00 0,00 85.335.845,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 1 dari 4

URAIAN ANGGARANKODE



32.129.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.06 20.734.025,00 64,53 11.394.975,00 0,00 20.734.025,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

98.110.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.07 98.110.000,00 100,00 0,00 93.600.000,00 4.510.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

60.596.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.08 60.595.272,00 100,00 728,00 0,00 60.595.272,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.502.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.10 17.502.000,00 100,00 0,00 0,00 17.502.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor

16.467.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.11 16.415.000,00 99,68 52.000,00 0,00 16.415.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

16.305.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.12 11.515.000,00 70,62 4.790.000,00 0,00 11.515.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.15 2.340.000,00 78,00 660.000,00 0,00 2.340.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.788.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.16 2.788.000,00 100,00 0,00 0,00 2.788.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor

45.716.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.17 44.777.800,00 97,95 938.200,00 0,00 44.777.800,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman

142.668.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.18 117.929.203,00 82,66 24.738.797,00 0,00 117.929.203,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

107.320.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.19 107.318.680,00 100,00 1.320,00 0,00 107.318.680,00 0,00 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

13.839.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 01.26 13.839.000,00 100,00 0,00 4.200.000,00 9.639.000,00 0,00 Pengelolaan administrasi kepegawaian

2.07 . 2.07.01.01 . 02 390.225.000,00 335.678.836,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 86,02 0,00 310.900.836,00 24.778.000,00 54.546.164,00

18.126.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 02.05 17.260.000,00 95,22 866.000,00 0,00 0,00 17.260.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

10.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 02.09 7.518.000,00 75,18 2.482.000,00 0,00 0,00 7.518.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

80.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 02.20 78.678.000,00 98,35 1.322.000,00 0,00 78.678.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

211.964.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 02.22 168.670.336,00 79,57 43.293.664,00 0,00 168.670.336,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

30.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 02.24 23.500.000,00 78,33 6.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

38.235.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 02.26 38.152.500,00 99,78 82.500,00 0,00 38.152.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.900.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 02.27 1.900.000,00 100,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.07 . 2.07.01.01 . 05 5.600.000,00 5.299.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 94,63 3.700.000,00 1.599.000,00 0,00 301.000,00

5.600.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 05.04 5.299.000,00 94,63 301.000,00 3.700.000,00 1.599.000,00 0,00 Penilaian angka kredit aparatur

2.07 . 2.07.01.01 . 06 78.381.000,00 77.457.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

98,82 49.944.000,00 27.513.000,00 0,00 924.000,00

9.347.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 06.08 9.337.000,00 99,89 10.000,00 5.486.000,00 3.851.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD

15.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 06.25 15.000.000,00 100,00 0,00 8.400.000,00 6.600.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

4.427.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 06.27 4.427.000,00 100,00 0,00 1.800.000,00 2.627.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD

15.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 06.29 14.086.000,00 93,91 914.000,00 11.420.000,00 2.666.000,00 0,00 Penyusunan Perubahan Renstra OPD

13.732.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 06.01 13.732.000,00 100,00 0,00 9.000.000,00 4.732.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

4.255.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 06.03 4.255.000,00 100,00 0,00 1.800.000,00 2.455.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

7.467.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 06.04 7.467.000,00 100,00 0,00 6.310.000,00 1.157.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

9.153.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 06.06 9.153.000,00 100,00 0,00 5.728.000,00 3.425.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja OPD

2.07 . 2.07.01.01 . 15 278.518.000,00 262.703.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 94,32 37.700.000,00 225.003.000,00 0,00 15.815.000,00

142.810.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 15.01 139.382.000,00 97,60 3.428.000,00 23.100.000,00 116.282.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

35.912.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 15.02 34.917.000,00 97,23 995.000,00 1.850.000,00 33.067.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

43.800.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 15.03 40.615.000,00 92,73 3.185.000,00 5.100.000,00 35.515.000,00 0,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan

55.996.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 15.08 47.789.000,00 85,34 8.207.000,00 7.650.000,00 40.139.000,00 0,00 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga

2.07 . 2.07.01.01 . 16 69.000.000,00 61.722.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 89,45 15.300.000,00 46.422.000,00 0,00 7.278.000,00


URAIAN ANGGARANKODE



24.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 16.02 20.420.000,00 85,08 3.580.000,00 6.900.000,00 13.520.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan

45.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 16.09 41.302.000,00 91,78 3.698.000,00 8.400.000,00 32.902.000,00 0,00 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan

2.07 . 2.07.01.01 . 17 1.138.936.000,00 1.080.533.400,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Kelurahan

94,87 64.000.000,00 1.016.533.400,00 0,00 58.402.600,00

43.506.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 17.01 43.506.000,00 100,00 0,00 4.550.000,00 38.956.000,00 0,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan

79.802.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 17.04 74.905.000,00 93,86 4.897.000,00 16.950.000,00 57.955.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

25.244.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 17.06 23.164.000,00 91,76 2.080.000,00 1.400.000,00 21.764.000,00 0,00 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR

315.384.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 17.13 306.297.000,00 97,12 9.087.000,00 41.100.000,00 265.197.000,00 0,00 Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa

(TMMD)

675.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 17.14 632.661.400,00 93,73 42.338.600,00 0,00 632.661.400,00 0,00 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

2.07 . 2.07.01.01 . 19 830.225.000,00 787.213.100,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 94,82 47.450.000,00 739.763.100,00 0,00 43.011.900,00

75.000.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 19.01 75.000.000,00 100,00 0,00 1.850.000,00 73.150.000,00 0,00 Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi

produktif

117.040.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 19.02 115.584.500,00 98,76 1.455.500,00 2.400.000,00 113.184.500,00 0,00 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan

keluarga

638.185.000,00 2.07 . 2.07.01.01 . 19.03 596.628.600,00 93,49 41.556.400,00 43.200.000,00 553.428.600,00 0,00 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

2.08 . 2.07.01.01 . 15 1.067.111.000,00 1.007.576.378,00 Program Keluarga Berencana 94,42 25.690.000,00 696.663.628,00 285.222.750,00 59.534.622,00

32.167.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 15.02 30.517.000,00 94,87 1.650.000,00 1.900.000,00 28.617.000,00 0,00 Pelayanan KIE

15.825.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 15.03 15.825.000,00 100,00 0,00 1.050.000,00 14.775.000,00 0,00 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

20.936.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 15.05 20.936.000,00 100,00 0,00 1.700.000,00 19.236.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana

300.000.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 15.15 285.222.750,00 95,07 14.777.250,00 0,00 0,00 285.222.750,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB

673.183.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 15.16 630.075.628,00 93,60 43.107.372,00 18.240.000,00 611.835.628,00 0,00 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana

17.000.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 15.17 17.000.000,00 100,00 0,00 1.400.000,00 15.600.000,00 0,00 Pembinaan Pengendalian Penduduk

8.000.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 15.19 8.000.000,00 100,00 0,00 1.400.000,00 6.600.000,00 0,00 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah

2.08 . 2.07.01.01 . 16 11.782.000,00 11.582.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 98,30 1.200.000,00 10.382.000,00 0,00 200.000,00

11.782.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 16.01 11.582.000,00 98,30 200.000,00 1.200.000,00 10.382.000,00 0,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

2.08 . 2.07.01.01 . 17 61.659.000,00 44.889.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 72,80 2.650.000,00 42.239.000,00 0,00 16.770.000,00

21.252.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 17.01 21.252.000,00 100,00 0,00 1.400.000,00 19.852.000,00 0,00 Pelayanan konseling KB

9.730.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 17.02 9.730.000,00 100,00 0,00 1.250.000,00 8.480.000,00 0,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

30.677.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 17.04 13.907.000,00 45,33 16.770.000,00 0,00 13.907.000,00 0,00 Pelayanan KB medis operasi

2.08 . 2.07.01.01 . 18 163.890.000,00 151.981.568,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri

92,73 2.350.000,00 149.631.568,00 0,00 11.908.432,00

117.654.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 18.01 105.745.568,00 89,88 11.908.432,00 0,00 105.745.568,00 0,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

26.036.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 18.02 26.036.000,00 100,00 0,00 1.250.000,00 24.786.000,00 0,00 Koordinasi pengelolaan program

20.200.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 18.04 20.200.000,00 100,00 0,00 1.100.000,00 19.100.000,00 0,00 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

2.08 . 2.07.01.01 . 20 43.536.000,00 43.536.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan

konseling KRR

100,00 2.650.000,00 40.886.000,00 0,00 0,00

37.286.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 20.01 37.286.000,00 100,00 0,00 1.400.000,00 35.886.000,00 0,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

6.250.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 20.02 6.250.000,00 100,00 0,00 1.250.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok

sebaya diluar sekolah

2.08 . 2.07.01.01 . 23 10.796.000,00 10.746.000,00 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 99,54 1.250.000,00 9.496.000,00 0,00 50.000,00

10.796.000,00 2.08 . 2.07.01.01 . 23.02 10.746.000,00 99,54 50.000,00 1.250.000,00 9.496.000,00 0,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan


URAIAN ANGGARANKODE



4.04 . 2.07.01.01 . 17 120.686.000,00 114.936.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kelurahan

95,24 29.000.000,00 85.936.000,00 0,00 5.750.000,00

120.686.000,00 4.04 . 2.07.01.01 . 17.06 114.936.000,00 95,24 5.750.000,00 29.000.000,00 85.936.000,00 0,00 Bulan bhakti gotong-royong

6.157.902.000,00 JUMLAH 5.787.363.274,00 93,98 370.538.726,00 310.000.750,00 4.997.338.524,00 480.024.000,00


PLT. KEPALA DINAS


NIP. 19620415 199603 2 001


LAPORAN CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)

Documents