* * * * * * + ■ +: .
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 996 TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian
daerah dan mendukung perekonomian nasional
serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang
mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu
dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017
tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Kementerian/Lembaga, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan
Berusaha Kementerian Perhubungan;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 -
Menetapkan
PERTAMA
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053)
sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan
Berusaha Kementerian Perhubungan yang selanjutnya
disebut Satgas Kementerian Perhubungan.
-3 -
KEDUA Susunan keanggotaan Satgas Kementerian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA
sebagai berikut :
Ketua : Sekretaris Jenderal
Ketua Harian : Inspektur Jenderal
Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan
Desk Subsektor Darat
Ketua :
Sekretaris :
Anggota :
Direktur Jenderal Perhubungan
Darat
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat
1. Direktur Sarana;
2. Direktur Prasarana;
3. Direktur Lalu Lintas;
4. Direktur Angkutan dan
Multimoda;
5. Direktur Pembinaan
Keselamatan.
Desk Subsektor Laut
Ketua :
Sekretaris :
Anggota :
Direktur Jenderal Perhubungan
Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut
1. Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Direktur Perkapalan dan
Kepelautan;
4. Direktur Navigasi;
5. Direktur Kesatuan Penjagaan
Laut dan Pantai.
- 4 -
Desk Subsektor Udara
Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan
Sekretaris :
Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal
Anggota :
Perhubungan Udara
1. Direktur Angkutan Udara;
2. Direktur Bandar Udara;
3. Direktur Keamanan
Penerbangan;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Direktur Kelaikudaraan dan
Pengoperasian Pesawat Udara.
Desk Subsektor Perkeretaapian
Ketua : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal
Anggota :
Perkeretaapian
1. Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana
Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana
Perkeretaapian.
Desk Subsektor Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek (BPTJ)
Ketua : Kepala Badan Pengelola
Sekretaris :
Transportasi Jabodetabek
Sekretaris Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek
Anggota : 1. Direktur Perencanaan dan
Pengembangan;
2. Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan;
3. Direktur Prasarana.
- 5 -
KETIGA Satgas Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas
sebagai berikut :
a. membentuk layanan pengaduan (help desk) dan
pusat informasi (call center);
b. melakukan inventarisasi (stock opname) atas
seluruh permohonan perizinan berusaha pada
sektor Kementerian Perhubungan yang telah
diajukan dan belum selesai;
c. melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking)
atas seluruh perizinan berusaha pada sektor
Kementerian Perhubungan yang telah diajukan dan
belum selesai;
d. melakukan inventrisasi seluruh perizinan berusaha
pada sektornya yang harus diselesaikan oleh pelaku
usaha (perizinan tidak hanya yang berada pada
Kementerian Perhubungan tetapi juga melingkupi
perizinan berusaha pada sektor Kementeriannya
yang memerlukan perizinan atau rekomendasi dan
sejenisnya dari Kementerian/Lembaga lain atau
Pemerintah Daerah);
e. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi)
yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan
penyelesaian perizinan, percepatan waktu
penyelesaian dan penggunaan data waktu sharing
atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh
pelaku usaha;
f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru
dengan menerapkan penyederhanaan proses
(debirokratisasi);
g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha
pada sektor Kementerian Perhubungan :
1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti
(Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri dan
mengusulkan perubahan atas Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
- 6 -
KEEMPAT
dan/atau Keputusan Presiden) berdasarkan
hasil evaluasi;
2. menyusun rancangan Peraturan Menteri atau
Keputusan Menteri pengganti peraturan
sebelumnya;
3. menyusun dan menyampaikan usulan
perubahan atas Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau
Keputusan Presiden yang menghambat kepada
Presiden dan dalam hal dipandang perlu dapat
disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional.
Penyusunan rancangan peraturan tidak
memerlukan izin prakarsa Presiden karena
merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha;
h. mengidentifikasi dukungan teknologi dalam rangka
penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi
online (Online Single Submission);
i. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya dalam
rangka penerapan perizinan melalui Online Single
Submission dan melaksanakan tugas lainnya
berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis
dari Satuan Tugas Nasional.
Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Kementerian
Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KETIGA, Ketua Satgas Kementerian Perhubungan
berwenang untuk dan atas nama Menteri Perhubungan :
a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan
berusaha yang menjadi kewenangan Menteri
Perhubungan;
b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat
yang tidak memberikan pelayanan dan/atau
perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
- 7 -
c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau
Satuan Tugas Kementerian Perhubungan dan
mengambil keputusan untuk dan atas nama
Menteri Perhubungan.
KELIMA : Ketua Satgas Kementerian Perhubungan merupakan
penghubung Satgas Kementerian Perhubungan dengan
Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas
Kementerian/Lembaga lainnya, Satuan Tugas Provinsi,
dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
KEENAM Ketua Satgas Kementerian Perhubungan menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas Satgas Kementerian
Perhubungan kepada Menteri Perhubungan secara
berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau
sewaktu-waktu diperlukan.
KETUJUH : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kementerian
Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KETIGA mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan
Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan
Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor
91 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Berusaha.
KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Satgas Kementerian Perhubungan dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada
Kementerian Perhubungan.
KESEMBILAN : Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
5. Kepala Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK.
Salinan sesuai dengan aslinya
RO HUKUM
JI H. SH, DESS hama Muda (IV/c)
>51022 199203 1 001