-
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 255 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEDALAM JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN DAN ASISTEN
INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN MELALUI PENYESUAIAN
(INPASSING)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi
Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan perlu dilakukan
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan kedalam Jabatan Fungsional Inspektur
Keamanan Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan
Penerbangan melalui penyesuaian/inpassing;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
56 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Keamanan Penerbangan tata cara pengangkatan
jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditetapkan oleh Instansi Pembina;
-
- 2 -
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur
Keamanan Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Keamanan Penerbangan Melalui
Penyesuaian / Inpassing;
Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4956);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 77)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8);
-
- 3 -
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1481);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1482);12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA
CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEDALAM
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN
PENERBANGAN DAN ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN
PENERBANGAN MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING).
: Menetapkan Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan
Penerbangan Dan Asisten Inspektur Keamanan
Penerbangan Melalui Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
: Penilaian Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jabatan
setelah pemberlakuan penyesuaian (inpassing),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
-
- 4 -
KETIGA Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan
Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asisten
Inspektur Keamanan Penerbangan melalui penyesuaian
(inpassing) dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal
25 Oktober 2020.
KEEMPAT Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
-
- 5 -
KELIMA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara;2. Sekretaris Jenderal;3. Inspektur
Jenderal;4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;5. Sekretaris
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;6. Direktur Keamanan
Penerbangan;7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
-
- 6 -
LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR KM
255 TAHUN 2020 TENTANGTATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN DAN
ASISTEN INSPEKTUR KEAMANANPENERBANGAN MELALUI PENYESUAIAN
(INPASSING)
A. Latar Belakang
BAB I
PENDAHULUAN
Kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan
Penerbangan
dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan
Penerbangan
melalui Penyesuaian/Inpassing pada Direktorat Jenderal
Perhubungan
Udara merupakan salah satu upaya pengembangan karier,
profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, serta
guna
memenuhi kebutuhan jabatan fungsional. Kebijakan ini juga
merupakan
bagian dari upaya penataan dan peningkatan kualitas sumber
daya
manusia. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan
Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Jabatan
Fungsional
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan melalui
penyesuaian/inpassing tersebut harus dilakukan secara objektif
dan
selektif, sehingga meningkatkan kemampuan
profesionalismenya.
Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih menjalankan tugas
Inspektur Penerbangan berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang,
akan dilakukan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing
kedalam
Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan
Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan. Kebijakan
penyesuaian /inpassing ini didasari oleh pertimbangan
kebutuhan
organisasi akan formasi Jabatan Fungsional Inspektur
Keamanan
Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Keamanan
Penerbangan pada instansi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
dan
-
- 7 -
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I sampai dengan X
sebagaimana
terdapat dalam e-Formasi dan disesuaikan dengan peta jabatan
yang
tersedia dari instansi masing-masing.
Dengan kebijakan penyesuaian/inpassing ini maka kegiatan
Inspektur Penerbangan yang telah dilaksanakan oleh Pegawai
Negeri
Sipil diberikan pengakuan/penghargaan. Selain itu bagi Pegawai
Negeri
Sipil yang selama ini telah bekerja dan melakukan kegiatan
pengaturan,
pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang
berbahaya atau pelayanan darurat, tetapi belum memperoleh
jabatan
fungsional, melalui kebijakan ini diberikan kesempatan untuk
menjadi
Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan
Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.
B. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai dengan adanya pedoman ini adalah:
1. Memberikan suatu petunjuk standar mengenai penyesuaian/
inpassing bagi Pegawai Negeri Sipil yang selama ini telah
bekerjadan melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian,
pengawasan dan investigasi bidang keamanan penerbangan,
penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya,
atau pelayanan darurat, tetapi belum memperoleh jabatan
fungsional dan berkeinginan untuk menjadi Jabatan Fungsional
Inspektur Keamanan Penerbangan atau Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan; dan
2. Memberikan petunjuk penyelenggaraan pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan
Penerbangan atau Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Keamanan Penerbangan melalui penyesuaian/ inpassing, yang
meliputi proses pengusulan, uji kompetensi, rekomendasi dan
pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan
Penerbangan atau Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Keamanan Penerbangan.
-
- 8 -
C. Pengertian Umum
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan
PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan yang
selanjutnya disingkat JFIKP adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk
melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan,
pengendalian, pengawasan dan investigasi bidang keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang
berbahaya, atau pelayanan darurat.
3. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
yang selanjutnya disingkat JFAIKP adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan
hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis
pengaturan,
pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang
berbahaya atau pelayanan darurat.
4. Pejabat Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan yang
selanjutnya disebut Inspektur Keamanan Penerbangan adalah
PNS
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk
melakukan pembinaan teknis di bidang keamanan penerbangan,
penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya
atau pelayanan darurat.
5. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Keamanan
Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang
untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang
berbahaya, atau pelayanan darurat.
6. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan
perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum
-
- 9 -
melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia,
fasilitas,
dan prosedur.
7. Barang berbahaya adalah barang atau bahan yang dapat
membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan
lingkungan.
8. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat
udara
selain benda pos, barang kebutuhan pesawat yang habis pakai,
dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah
penanganan.
9. Penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya
adalah kegiatan keselamatan pengangkutan kargo dan/atau
barang berbahaya dengan pesawat udara.
10. Pelayanan Darurat adalah kegiatan terkait dengan
Pertolongan
Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK),
peralatan pemindah pesawat udara yang rusak (salvage) dan
rencana penanggulangan keadaan darurat (Airport Emergency
Plan/AEP).11. Instansi Pembina JF Inspektur Keamanan Penerbangan
dan JF
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang selanjutnya
disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia yang selanjutnya dalam pedoman ini
disingkat
Kementerian Perhubungan.
12. Kepala Instansi Pembina JF Inspektur Keamanan
Penerbangan
dan JF Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang
selanjutnya disebut Kepala Instansi Pembina adalah Menteri
Perhubungan.
13. Angka Kredit dalam penyesuaian/inpassing adalah satuan
nilai
kumulatif yang diperoleh seorang Calon Inspektur Keamanan
Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dari
hasil seleksi yang ditetapkan oleh Tim Penilai untuk
penyesuaian/inpassing dalam JFIKP dan JFAIKP.
14. Menteri adalah Menteri Perhubungan
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Udara
16. Direktur adalah Direktur Keamanan Penerbangan, Direktur
Bandar Udara atau Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian
Pesawat Udara
17. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
-
- 10 -
18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Perhubungan
Udara19. Direktorat adalah Direktorat Keamanan penerbangan,
Direktorat
Bandara Udara atau Direktorat Kelaikudaraan dan
Pengoperasian
Pesawat Udara.
20. Unit kerja yang membidangi kepegawaian di bawah
Direktorat
Jenderal yang selanjutnya disebut dengan unit kerja
kepegawaian
adalah bagian kepegawaian dan organisasi.
BAB II
KETENTUAN DASAR DAN PERSYARATAN INPASSING
A. Ketentuan DasarPengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional
Inspektur Keamanan
Penerbangan (JFIKP) dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Keamanan Penerbangan (JFAIKP) ditujukan :
a. bagi PNS yang memiliki pengalaman dan masih melaksanakan
tugas
di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan
kargo
dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan keputusan
Direktur Jenderal;
b. bagi PNS yang selama ini telah bekerja dan melakukan
kegiatan
pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi bidang
keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau
barang berbahaya, atau pelayanan darurat yang belum
ditetapkan
dalam keputusan Direktur Jenderal.
B. Persyaratan
1. Pengangkatan JFIKP dan JFAIKP melalui Penyesuaian/
inpassing
wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenjangnya.
2. Persyaratan pengangkatan JFIKP melalui Penyesuaian/
inpassing
sebagai berikut :
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah S-l (Strata-Satu)/D-4
(Diploma-Empat);
-
- 11 -
e. memiliki pengalaman di bidang keamanan penerbangan,
penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya,
atau pelayanan darurat paling kurang 3 (tiga) tahun;
f. memiliki sertifìkat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam
Inspector Training System (ITS) di bidang keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau
barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2
(dua)
tahun terakhir; dan
h. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
3. Persyaratan pengangkatan JFAIKP melalui Penyesuaian/
inpassing
sebagai berikut :
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas
(SMA) / sederajat;e. memiliki pengalaman di bidang keamanan
penerbangan,
penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya,
atau pelayanan darurat paling kurang 2 (dua) tahun;
f. memiliki sertifìkat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam
Inspector Training System (ITS) di bidang keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau
barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2
(dua)
tahun terakhir; dan
h. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
BAB III
TAHAPAN INPASSING
A. Proses Pengumuman
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan
menyampaikan
surat pemberitahuan pelaksanaan Pengangkatan kedalam Jabatan
-
- 12 -
Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asisten
Inspektur
Keamanan Penerbangan melalui Penyesuaian/Inpassing kepada
Direktur
dan Kepala Kantor.Adapun informasi yang dicantumkan dalam surat
pemberitahuan
tersebut paling kurang memuat:
1. Persyaratan Pengangkatan
2. Dokumen data dukung
3. Jadwal dan tahapan pelaksanaan
B. Proses Pengusulan
1. Pengusulan PNS ke dalam JFIKP dan JFAIKP melalui jalur
Penyesuaian/inpassing dilakukan oleh Direktur atau Kepala
Kantor
kepada Direktur Jenderal melalui unit kerja kepegawaian.
2. Pengusulan sebagaimana tersebut harus dilengkapi data
dukung
sekurang-kurangnya :
a. Fotokopi Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir;
b. Fotokopi Keputusan tentang Pangkat Terakhir;
c. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir;
d. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai terakhir;
e. Surat Keterangan Sehat;
f. Formulir Daftar Riwayat Hidup (DRH);
g. Formulir Rekomendasi Pengusulan dari Direktur bagi
pegawai
dilingkungan unit kerja Direktorat dan Kepala Kantor bagi
pegawai dilingkungan Unit Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara
h. Fotokopi Surat Keputusan Penetapan sebagai Inspektur
Penerbangan, bagi PNS yang sudah ditetapkan menjadi
Inspektur Penerbangan;
i. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun
terakhir.
3. Format Formulir sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf f dan
g
diatas tercantum dalam BAB IV huruf A dan B.
-
- 13 -
C. Pembentukan tim seleksi
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membentuk
tim
Pelaksana Pengangkatan kedalam Jabatan Inspektur Keamanan
Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.
Tim Pelaksana Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Inspektur
Keamanan
Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan terdiri
dari
1. Tim Seleksi Administrasi yang beranggotakan beberapa
personil
kompeten dari unit kerja bidang kepegawaian bersama
direktorat
2. Tim Penguji beranggotakan beberapa personil kompeten dari
direktorat yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :
a. Tim Penilai;
b. Tim Uji Tertulis;
c. Tim Pewawancara.
3. Tim Penilai bertugas melakukan penilaian terhadap
Portofolio.
4. Tim Uji Tertulis bertugas menyiapkan soal/pertanyaan tertulis
dan
melakukan penilaian terhadap uji tertulis.
5. Tim Pewawancara bertugas melakukan wawancara dan
memberikan
penilaian terhadap uji wawancara.
D. Seleksi Administrasi
1. Data dukung sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua)
dilakukan
seleksi administrasi oleh unit kerja kepegawaian bersama
Direktorat
sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
2. PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak
mengikuti uji
kompetensi.
E. Uji Kompetensi
1. PNS yang akan diangkat dalam JFIKP dan JFAIKP melalui
Penyesuaian/inpassing harus mengikuti dan lulus Uji
Kompetensi.
2. Uji kompetensi diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh unit
kerja
kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara.
3. Uji kompetensi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
mengenai:
a. Kompetensi teknis;
b. Kompetensi manajerial;
-
- 14 -
c. Kompetensi sosio kultural.
4. Pelaksanaan Uji kompetensi dilaksanakan melalui :
a. Portofolio; atau
b. Uji tertulis dan wawancara.
5. Pelaksanaan Uji Kompetensi melalui Portofolio dilaksanakan
dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Uji kompetensi melalui Portofolio diperuntukan bagi PNS
yang
memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang
keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo
dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan
keputusan Direktur Jenderal.
b. Penilaian uji kompetensi melalui portofolio dilakukan
melalui
penilaian dokumen berupa :
1) Fotokopi sertifikat Inspector Training System (ITS),
Surat
Keputusan Instruktur On thè Job Training (OJT) ITS, Surat
Keputusan OJT Program Manager ITS atau Surat
Keputusan Manager Training ITS;
2) Bukti pelaksanaan kegiatan pengaturan, pengendalian
dan/atau pengawasan
c. Penilaian dokumen portofolio dilakukan melalui evaluasi
dengan batas kelulusan jika dokumen portofolio lengkap dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan jenjang jabatannya.
6. Pelaksanaan Uji Kompetensi melalui Uji Tertulis dan
Wawancara
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan uji kompetensi melalui uji tertulis dan
wawancara
diperuntukkan bagi PNS yang selama ini telah bekerja dan
melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan
dan investigasi bidang keamanan penerbangan, penanganan
pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau
pelayanan darurat yang belum ditetapkan dalam Keputusan
Direktur Jenderal.
b. Uji tertulis dilakukan dengan menilai kemampuan Calon
Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asisten Inspektur
Keamanan Penerbangan dalam memberikan jawaban uraian
-
- 15 -
secara tertulis terhadap soal-soal yang sudah tersedia
sesuai
dengan format pertanyaannya.c. Uji tertulis memuat materi
pemahaman regulasi, perencanaan,
persiapan administrasi teknis, pelaksanaan kegiatan,
pelaporan, monitoring kegiatan pengaturan, pengendalian,
pengawasan dan investigasi.
d. Wawancara dilakukan melalui proses percakapan formai
antara
Tim Pewawancara dengan Calon Inspektur Keamanan
Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
dimana Tim Pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan
untuk dijawab oleh Calon Inspektur Keamanan Penerbangan
dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.
e. Wawancara memuat materi pemahaman regulasi, kemampuan
komunikasi baik tertulis maupun lisan, pengumpulan dan
pengolahan data, evaluasi dan analisa tindak lanjut,
kepribadian dan operasional.
f. Penilaian uji kompetensi melalui Uji tertulis dan Uji
Wawancara
dilaksanakan berdasarkan total nilai pembobotan yang terdiri
dari:
1) Uji Tertulis sebesar empat puluh per seratus;
2) Uji Wawancara sebesar enam puluh per seratus
g. Penilaian Uji Tertulis dan Wawancara dilakukan
menggunakan
penilaian dengan Batas Nilai Kelulusan > 80.
F. Hasil Uji Kompetensi dan Penetapan Angka Kredit
1. Hasil Uji Kompetensi PNS yang dinyatakan lulus dituangkan
di
dalam berita acara yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana
Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Inspektur Keamanan
penerbangan dan Asisten inspektur Keamanan Penerbangan dan
dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara
melalui
Sesditjen Hubud
2. PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi
dapat
diberikan 1 kali kesempatan kedua uji kompetensi dengan
memperhatikan batas waktu pengangkatan yang sudah ditetapkan
dan harus diusulkan kembali.
-
- 16 -
3. PNS yang tidak lulus dalam uji kompetensi pada kesempatan
kedua,
dapat diusulkan menjadi Inspektur Keamanan Penerbangan dan
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan melalui proses
pengangkatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
4. Berita acara kelulusan hasil uji kompetensi digunakan sebagai
dasar
pemberian usulan pengangkatan Calon Inspektur Keamanan
Penerbangan dan Calon Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
yang diusulkan oleh Direktur.
5. Format Berita Acara kelulusan hasil Uji Kompetensi
Inspektur
Keamanan Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan
Penerbangan tercantum dalam BAB IV huruf C.
6. Penetapan Angka Kredit (PAK) mengacu kepada penentuan
prediksi
penjenjangan berdasarkan ijazah yang setingkat dan masa
kepangkatan dalam pangkat terakhir.
7. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing)
sebagaimana
tercantum dalam BAB IV huruf D
8. Masa kepangkatan dalam pangkat terakhir untuk
Penyesuaian/inpassing dihitung dalam pembulatan sebagai berikut
:
a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu)
tahun;
b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun,
dihitung l(satu) tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun,
dihitung 2(dua) tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun,
dihitung 3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun
9. Format penetapan angka kredit sebagaimana tercantum dalam
BAB
IV huruf E.
G. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan
berdasarkan kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan
sesuai
ketentuan perundang-undangan.
2. Direktur mengusulkan pengangkatan JFIKP dan JFAIKP
berdasarkan Berita Acara Kelulusan Uji Kompetensi kepada
Direktur
-
- 17 -
Jenderal Perhubungan Udara melalui Sekretaris Dircktorat
Jenderal
Perhubungan Udara.
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengusulkan
pengangkatan
JFIKP jenjang Ahli Madya kepada Menteri Perhubungan melalui
Sekretaris Jenderal4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
menetapkan Keputusan
Pengangkatan JFIKP jenjang Ahli Muda dan Ahli Pertama.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
menetapkan
KeputusanPengangkatan JFAIKP
H. Pelaporan
Pelaksanaan pengangkatan JFIKP dan JFAIKP melalui
penyesuaian
(inpassing) dilaporkan kepada :
a. Menteri Perhubungan
b. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi ;
dan
c. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
-
- 18 -
BAB IV
LAM PI RAN - LAM PI RAN
A. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Keterangan
1. Nama Lengkap : ..............
2. NIP : ..............
3. Pangkat/gol. Ruang : ..............
4. Tempat dan tanggal lahir : ..............
5. Pendidikan terakhir : ..............
6. Instansi : ..............
7. Alamat : ..............
8. No. Telepon : ..............
9. E-mail : ..............
II. Riwayat Pendidikan
NO JENJANG
NAMA
SEKOLAH/
PERGURUAN
TINGGI
JURUSAN/
PROGRAM
STUDI
TAHUN
LULUS
1
2
3
dst
III. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri
NONAMA
KURSUS
LAMANYA
PELATI HAN
TEMPATPELATIHAN
TAHUN
1
2
3
dst
-
- 19 -
IV. Riwayat Jabatan Struktural
NONAMA
JABATANESELON
NOMOR
KEPUTUSAN
T.M.T
JABATAN
1
2
3
4
5
dst
V. Riwayat Jabatan Fungsional
NONAMA
JABATANESELON
NOMOR
KEPUTUSAN
T.M.T
JABATAN
1
2
3
4
5
dst
VI. Tanda Jasa/Penghargaan
NO
NAMA TANDA
JASA/
PENGHARGA
AN
NOMOR
KEPUTUSAN
TAHUN
PEROLEHAN
NAMA
NEGARA/
INSTANSI
YANG
MEMBERI
KAN
1
2
3
dst
-
- 20 -
VII. Daftar Karya Tulis Ilmiah
NO JUDUL PUBLIKASI TAHUN
1
2
3
dst
Vili. Pengalaman Kerja di Bidang bidang keamanan
penerbangan,
penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya,
atau
pelayanan darurat*)
N
O
PEKER JAAN / KEGIATAN JABATAN TAHUN
1
2
3
..d
st
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan
sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila
di
kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya
bersedia
menerima segala tindakan yang diambii oleh Instansi Pembina
Jabatan
Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Jabatan
Fungsional
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.
....... , ......... 2020Yang Membuat
(.....
NIP.)
-
- 21 -
B. FORMAT FORMULIR REKOMENDASI PIMPINAN UNIT KERJA
KOP UNIT KERJA
FORMULIR REKOMENDASI PIMPINAN UNIT KERJA
UNTUK MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN
PENERBANGAN / JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN
PENERBANGAN*)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :Instansi : Direktorat Keamanan Penerbangan/
Direktorat Bandar Udara/Direktorat Kelaikudaraan
dan Pengoperasian Pesawat Udara/ Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah.... *>
Jabatan : Direktur/ Kepala Kantor*)
Merekomendasikan :Nama
NIP
Pangkat/Gol.Ruang TMT
Instansi / Unit kerja
telah memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang
keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang
berbahaya,
atau pelayanan darurat*)selama ...... (....) tahun dan
berpendidikan
......................... . untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Inspektur
Keamanan Penerbangan / Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Keamanan
Penerbangan*).Tempat.... , Tanggai......
DIREKTUR/ KEPALA KANTOR*)
( .................................................. )
NIP.......................................
Catatan :*) Coret yang tidak perlu
-
- 22 -
C. FORMAT BERITA ACARA KELULUSAN HASIL UJI KOMPETENSI
BERITA ACARA KELULUSAN HASILUJI KOMPETENSI PENGANGKATAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN DAN
ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGANMELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2020
Nomor :
Pada hari ini, ...... tanggal , bulan ....... tahun
................. ,
bertempat di Bagian Kepegawaian dan Organisasi telah
dilaksanakan Sidang
Kelulusan Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur
Keamanan
Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan PenerbanganBidang
Keamanan Penerbangan, Penanganan Pengangkutan Kargo dan/atau
Barang Berbahaya atau Pelayanan darurat*) Direktorat
Jenderal
Perhubungan Udara Tahun 2020.
1. Dasar Pelaksanaan Sidang yang dilaksanakan kepada Calon
Pemangku
Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan
Asisten
Inspektur Keamanan Penerbangan mengacu pada:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi
Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Inspektur Keamanan Penerbangan
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi
Birokrasi Nomor 56 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Asisten
Inspektur Keamanan Penerbangan;
c. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia
nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan
d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia
nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan;
e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM........ Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam
Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan
Asisten
Inspektur Keamanan Penerbangan Melalui Penyesuaian
(Inpassing).
-
- 23 -
f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor ....
Tahun
2020 tentang Tim Pelaksana Seleksi Pengangkatan PNS kedalam
Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asisten
Inspektur Keamanan PenerbanganBidang Keamanan Penerbangan,
Penanganan Pengangkutan Kargo dan/atau Barang Berbahaya atau
Pelayanan darurat*) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Tahun
2020
2. Komponen Sidang meliputi:a. Berita Acara HasilSeleksi
Administrasi Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asisten
Inspektur
Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Tahun 2020 nomor...... tanggal......
b. Berita Acara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur
Keamanan Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan
Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020
nomor........ tanggal........
c. Penilaian dokumen portofolio dilakukan melalui evaluasi
dengan
batas kelulusan jika dokumen portofolio lengkap dan memenuhi
persyaratan sesuai dengan jenjang jabatannya
d. Penilaian uji kompetensi melalui Uji tertulis dan Uji
Wawancara
dilaksanakan berdasarkan total nilai pembobotan yang terdiri
dari:
1. Uji Tertulis sebesar empat puluh per seratus;
2. Uji Wawancara sebesar enam puluh per seratus
e. Penilaian Uji Tertulis dan Wawancara dilakukan
menggunakan
penilaian dengan Batas Nilai Kelulusan > 80
3. Setelah diadakan rekapitulasi penilaian terhadap pelaksanaan
Uji
tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Jumlah pegawai yang mengikuti Seleksi Administrasi Uji
Kompetensi
Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan
Asisten
Inspektur Keamanan Penerbangan sebanyak .......
(.................)
orang;b. Jumlah pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional
Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asisten Inspektur
Keamanan
Penerbangan melalui Portofolio sebanyak.......
(.................) orang
-
- 24 -
c. Telah dilakukan penilaiandokumen Portofolio sebagaimana
daftar
nilai terlampir sehingga Pegawai yang dinyatakan lulus
sebanyak
.............. (................) orang dan pegawai yang
dinyatakan tidak
lulus sebanyak ......... (..............) orang sebagaimana
daftar
terlampir
d. Jumlah pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional
Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asisten Inspektur
Keamanan
Penerbangan melalui Uji tertulis dan wawancara sebanyak
...............
(...................... ) orang sebagaimana daftar
terlampir;
e. Telah dilakukan rekapitulasi penilaianUji Tertulis dan
Wawancara
sebagaimana daftar nilai terlampir sehingga Pegawai yang
dinyatakan
lulus sebanyak ............. (................... ) orang dan
pegawai yang
dinyatakan tidak lulus sebanyak ............... (..............)
orang
sebagaimana daftar terlampir
f. Peserta yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi berhak
diangkat
dalam Jabatan Inspektur Keamanan Penerbangan atau Asisten
Inspektur Penerbangan melalui Penyesuaian / Inpassing dengan
mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional Inspektur
Keamanan Penerbangan dan Asisten Inspektur Keamanan
Penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
g. Peserta yang dinyatakan tidak lulus uji komptensi dapat
diberikan
kesempatan kedua uji kompetensi dengan memperhatikan batas
waktu pengangkatan yang telah ditetapkan
Demikian Berita Acara Sidang Kelulusan Hasil Uji Kompetensi ini
dibuat
dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta, .............................
TIM PELAKSANA SELEKSI PENGANGKATAN PNS KEDALAM JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN DAN ASISTEN
INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN,
NO NAMA TANDA TANGAN
1 . 1 .
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. dst....
bampiran 1 Berita Acara Kelulusan Hasil Uji Kompetensi
-
- 25 -
DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENGIKUTI UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN DAN
ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
NOMOR NAMA NIP PANGKAT GOL UNIT KERJA
1
2
3 Dst....
Jakarta
KETUA TIM PELAKSANA SELEKSI PENGANGKATAN PNS KEDALAM JABATAN
FUNGSIONALINSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN DAN
ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
( )
NIP
PANGKAT/ GOL
-
Lampiran II Berita Acara Hasil Kelulusan Uji Kompetensi
REKAPITULASI HASUL PENILAIAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN DAN ASISTEN INSPEKTUR
KEAMANANPENERBANGAN
Bidang Keamanan Penerbangan, Penanganan Pengangkutan Kargo
dan/atau Barang Berbahaya atau Pelayanan darurat*)
NO N A M A N IP P A N G K A T G O LU N IT
K E R J A
U S U L A N
J E N J A N GP O R T O F O L IO
T E S T E R T U L IS D AN
W A W A N C A R AP E M B O B O T A N
T O T A L
N IL A I(S E B U T A N K E T E R A N G A N
T E R T U L IS W A W A N C A R AT E R T U L IS
(..... % )W A W A N C A R A
(..........% )
1
2
Jakarta
KETUA TIM PELAKSANA SELEKSI PENGANGKATAN PNS KEDALAM JABATAN
FUNGSIONALINSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN DAN
ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
(.............
NIP
)
PANGKAT/ GOL
-
D. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)
1. JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
NoGol
Ruang
Ijazah/Sttb
Yang
Setingkat
Angka Kredit Dan Masa Kepangkatan
< 1
Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
>4
Tahun
1 III/a S-l/D-4 100 112 125 137 148
2 Ill/bS-l/D-4 150 162 174 186 197
S-2 150 163 177 188 199
3 III/c
S-l/D-4 200 224 247 271 294
S-2 200 226 249 273 296
S-3) 200 228 251 275 298
4 III/d
S-l/D-4 300 322 345 368 391
S-2 300 325 347 370 393
S-3 300 327 349 372 395
5 IV/a
S-l/D-4 400 434 468 502 536
S-2 400 437 471 505 539
S-3 400 440 474 508 542
6 IV/b
S-l/D-4 550 584 618 652 686
S-2 550 587 621 655 689
S-3 550 590 624 658 692
7 IV/cS-l/D-4 s.d
S-3700 700 700 700 700
-
- 29 -
2. JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN
PENERBANGAN
NoGol
Ruang
Ijazah/Sttb
Yang
Setingkat
Angka Kredit Dan Masa Kepangkatan
< 1
Tah
un
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
>4
Tahun
1
2
Il/b
II/c
SMA /
Sederajat40 43 47 52 57
Diploma II 40 44 48 53 58
SLTA 60 63 68 73 77
Diploma II 60 64 69 74 78
Diploma III 60 65 70 75 79
3 II/d
SMA /
Sederajat80 83 87 92 97
Diploma II 80 84 88 93 98
Diploma III 80 85 89 94 99
4 III/a
SMA /
Sederajat100 110 121 132 144
Diploma II 100 111 122 133 145
Diploma III 100 112 123 134 146
5 III/b
SMA /
Sederajat150 161 172 183 195
Diploma II 150 162 173 184 196
Diploma III 150 163 174 185 197
6 III/c
SMA /
Sederajat200 221 244 268 290
Diploma II 200 222 245 269 291
Diploma III 200 223 246 270 292
7 Ill/d
SMA /
Diploma II
/Diploma
III
300 300 300 300 300
-
- 30 -
PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN
PENERBANGAN/JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
NOMOR :..........
Instansi : ............................Masa penilaian tanggal :
...................... s.d
I. KETERANGAN PERORANGAN
1. Nama
2. NIP3. Nomor seri Kartu Pegawai
4. Pangkat/ Gol / Ruang/TMT
5. Tempat Tanggal Lahir
6. Jenis kelamin
7. Pendidikan Tertinggi
8. Jabatan/TMT
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
1. Unsur Utama
a. (1). Pendidikan Formai dan Mencapai Gelar Ijazah
(2) Pendidikan dan Latihan dan Mendapat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPP)
b. Pembinaan Teknis Keamanan Penerbangan, Penanganan
Pengangkutan Kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan
darurat
c. Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama
2. Unsur Penunjang
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
III.
Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Keamanan Penerbangan/Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Keamanan Penerbangan
padajenjang.............................................
Jakarta,
An Menteri Perhubungan,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara / Sekretaris Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara
-
- 31 -
BAB V
PENUTUP
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan
Fungsional
Inspektur Keamanan Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur
Keamanan Penerbangan Melalui Penyesuaian/Inpassing ini
ditetapkan untuk
menjadi panduan dalam proses pengangkatan JFIKP dan JFAIKP dalam
rangka
memenuhi kebutuhan jumlah inspektur penerbangan yang sesuai
dengan
kompetensinya.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI