MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai keberatan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta memberikan kepastian hukum, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
70
Embed
REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI ......MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 253/PMK.03/2014
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai keberatan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta memberikan kepastian hukum, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
3. Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.
4. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan atas SPPT atau SKP PBB.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang selanjutnya disingkat SPUH adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian Keberatan dari tim peneliti keberatan.
BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
a. SPPT; atau b. SKP PBB.
Pasal 3
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diajukan terhadap materi dalam penetapan besarnya PBB yang terutang pada SPPT atau SKP PBB.
BAB III PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 4
(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dengan menyampaikan Surat Keberatan.
(2) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c. ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui
KPP;
d. dilampiri dengan SPPT atau SKP PBB asli yang diajukan keberatan; e. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib
Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;
f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung; dan
g. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf g, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terlampaui.
(4) Untuk mendukung alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Surat Keberatan dapat dilampiri dengan:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. fotokopi izin pemanfaatan atas bumi atau kepemilikan hak atas bumi; c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau d. fotokopi bukti pendukung lainnya. (5) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5 (1) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
a. bencana alam; b. kebakaran; c. huru-hara/kerusuhan massal; d. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang
mengakibatkan jumlah pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT atau SKP PBB berubah; atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. (2) Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Wajib Pajak belum mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB hasil pembetulan secara jabatan.
Pasal 6 (1) Surat Keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan:
a. secara langsung; b. melalui pos; atau c. melalui jasa pengiriman. (2) Tanggal Surat Keberatan diterima yaitu: a. tanggal tanda terima sebagaimana tercantum pada bukti penerimaan
surat, dalam hal Surat Keberatan disampaikan secara langsung; atau
b. tanggal pengiriman sebagaimana tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman.
(3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan perbaikan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tanggal Surat Keberatan
diterima yaitu:
a. tanggal tanda diterima sebagaimana tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal Surat Keberatan yang telah diperbaiki disampaikan secara langsung; atau
b. tanggal pengiriman Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal Surat Keberatan yang telah diperbaiki disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman.
(4) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dan bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
Pasal 7 (1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan.
Pasal 8 (1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan
secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan PBB kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP.
(2) Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.
Pasal 9 Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang.
BAB IV
PENCABUTAN SURAT KEBERATAN
Pasal 10
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan Surat Keberatan sebelum tanggal diterimanya SPUH oleh Wajib Pajak.
(2) Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan alasan pencabutan;
b. ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP; dan
c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal ditandatangani oleh bukan oleh Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Surat jawaban atas permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan pencabutan Surat Keberatan.
(5) Surat jawaban atas permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 11
(1) Proses penyelesaian keberatan dilakukan melalui penelitian keberatan. (2) Dalam proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
a. meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang diajukan keberatan melalui penyampaian surat peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi;
b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang diajukan keberatan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang diajukan keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan objek pajak dan/atau Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
d. melaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu, yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti, mengenai objek pajak yang diajukan keberatan;
e. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
f. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif untuk dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
(3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
(4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan:
a. surat peminjaman yang kedua; dan/atau b. surat permintaan keterangan yang kedua. (5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan
keterangan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan yang kedua dikirim.
(6) Dalam hal masih diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi tambahan dan/atau meminta keterangan tambahan dengan menyampaikan:
a. surat peminjaman tambahan; dan/atau b. surat permintaan keterangan tambahan. (7) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan
keterangan tambahan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat peminjaman tambahan dan/atau surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8) Surat peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, surat peminjaman yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan/atau surat permintaan keterangan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, surat peminjaman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan/atau surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (7), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dan dibuat berita acara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(10) Dalam hal dilaksanakan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan
peninjauan dalam rangka penelitian keberatan PBB dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan.
(12) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(13) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pasal 12 Sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan.
Pasal 13 (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal
Pajak meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian SPUH yang dilampiri dengan:
a. daftar hasil penelitian keberatan; dan b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan. (2) SPUH, daftar hasil penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan
hasil penelitian keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak dan/atau pemberian penjelasan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara kehadiran yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara ketidakhadiran dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
(5) Daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pasal 14 (1) Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan
yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (3).
(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
(3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB terutang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan atas keberatan belum diterbitkan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap diterima dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.
(5) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak:
a. secara langsung dengan bukti tanda terima; atau b. melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat. (6) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dan/atau
PBB yang terutang dalam SPPT atau SKP PBB, KPP menerbitkan kembali SPPT atau SKP PBB berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, tanpa mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran.
(7) SPPT atau SKP PBB yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diajukan keberatan.
(8) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Surat Keberatan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat Surat Keberatan diajukan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2008
LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 3 / P MK . 0 3 / 2 0 1 4 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUM! DAN BANGUNAN
1 . Sesuai dengan ketentuan da lam Pa sa l 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 / PMK. 03 /20 1 4 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Paj ak Bumi dan Ba ngunan, diatur bahwa:
a . Pasal 4 ayat (2) : Surat Keberatan harus memenuhi persyaratan :
1) satu Surat Keberatan untuk sa tu SPPT atau SKP PBB ; 2 ) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3) ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP; 4) dilampiri dengan SPPT atau SKP PBB a sli yang diajukan keberatan; 5) dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan
Waj ib Pajak dan disertai dengan ala san pengajua n keberatan; 6) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT atau SKP PBB , kecuali Wajib Paja k dapat menunjukkan bahwa j angka waktu tersebut tidak dapat d ipenuhi ka rena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung; dan
7) ditandatangani oleh Wajib Paja k, atau dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Paja k, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan .
b . Pa sal 7 ayat ( 1 )
MEN I E!�l !<JU/\f\ltd\f\1 HEPUHUI< 11\JDOf\11:51/\
- 2 -
Surat Keberata n yang tidak memenuhi persyaratan seba gaimana dima ksud dalam Pa sal 4 ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan .
1 . Sesuai dengan ketentuan PasaL 1 0 ayat ( 1 ) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 5 3 / PMK. 03/ 2 0 1 4 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, diatur bahwa:
a. Pasal 1 0 ayat ( 1 ) : Waj ib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan Surat Keberatan sebelum tanggal diterimanya SPUH oleh Wajib Pajak.
b. Pasal 1 0 ayat (2) : Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan
alasan pencabutan; b . ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP;
dan c . ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2 . Berdasarkan penelitian kami, permohonan pencabutan Surat Keberatan Saudara memenuhij tidak memenuhi*) ketentuan Pasal 1 0 ayat ( 1 ) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 5 3 / PMK. 03/ 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga permohonan pencabutan Surat Keberatan Saudara disetujui/ ditolak*) .
Apabila- dalam j angka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan buku, catatan, data, dan/ a tau informasi dalam bentuk hardcopy dan/ a tau softcopy dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan .
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .
Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak meminj amkan buku, catatan, data, dan/ atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/ atau softcopy dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan .
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .
Tempat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 0) paling lama . . . . . . . . . . . . ( 1 1 ) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.
Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak meminjamkan buku, catatan, data, dan/ atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/ atau soflcopy dimaksud, maka Surat Keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Tempat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1 ) paling lama 1 5 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.
Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara akan diproses berdasarkan data yang dimiliki dan/ a tau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan .
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.
Apabila dalam j angka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara akan diproses berdasarkan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .
Tempat : ............................................ ( 1 0) paling lama ............ ( 1 1 ) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.
Apabila dalam j angka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud) surat Keberatan Saudara akan diproses berdasarkan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
a.n Direktur Jenderal Pajak, .............................. ( 1 2)
Bahwa berdasarkan surat peminjaman, surat peminjaman kedua, surat pemlnJaman tambahan, surat permintaan keterangan, surat permintaan keterangan kedua dan surat permintaan keterangan tambahan:
No Nomor Surat Tanggal ( 1 6) (17) ( 1 8)
dengan ini diterangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi sebagian/ seluruh*) peminjaman buku, catatan, data, dan/ atau informasi serta permintaan keterangan tersebut, sehingga permohonan Wajib Pajak diproses menggunakan data yang dimiliki dan/ atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
i\i\ ! \ .I I ! 1 : ! ! ) i l i'· l·i < l > i I l'. l f li, l l l ! !:·, ! < d l 1\ l l · ! i . , j '\
- 2 -
Adapun pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, data dan/ a tau informasi serta permintaan keterangan adalah sebagai berikut :
No . Buku, Catatan, Data dan/ atau Pemenuhan Buku, Catatan, Data, Informasi yang Dipinjam serta dan/ atau Informasi serta
PETUNJUK. PENGISIAN BE RITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN / SELURUH PEMINJAMAN DAN/ ATAU PERMINTAAN KETERANGAN
Nomor ( 1 )
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9) .
Nomor ( 1 0)
Nomor ( 1 1 )
Nomor ( 1 2)
Nomor ( 1 3)
Nomor ( 1 4 )
Nomor ( 1 5)
Nomor ( 1 6)
Nomor ( 1 7)
Nomor ( 1 8)
Nomor ( 1 9)
Nomor (20)
Nomor (2 1 )
Diisi kepala surat.
Diisi nomor berita acara.
Diisi hari berita acara dibuat .
Diisi tanggal berita acara dibuat.
Diisi tempat berita acara dibuat.
Diisi nama dan NIP tim peneliti keberatan .
Diisi pangkat dan golongan tim peneliti keberatan .
Diisi jabatan tim peneliti keberatan.
Diisi nomor Surat Tugas Penelitian Keberatan PBB .
Diisi tanggal Surat Tugas Penelitian Keberatan PBB .
Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) .
Diisi alamat objek pajak.
Diisi Tahun Pajak SPPT/ SKP PBB .
Diisi nama Wajib Pajak.
Diisi alamat Wajib Pajak.
Diisi nomor urut.
Diisi nomor surat peminjaman buku, catatan, data dan/ a tau informasi; surat peminjaman buku, catatan, data dan/ a tau informasi kedua; surat peminjaman buku catatan, data dan/ a tau informasi tambahan; surat permintaan keterangan; surat permintaan keterangan kedua; dan surat permintaan keterangan tambahan.
Diisi tanggal surat peminjaman buku, catatan, data dan/ a tau informasi; surat peminjaman buku, catatan, data dan/ atau informasi kedua; surat peminjaman buku catatan, data dan/ atau informasi tambahan; surat permintaan keterangan; surat permintaan keterangan kedua; dan surat permintaan keterangan tambahan.
Diisi nomor urut.
Diisi j enis buku, catatan, data dan/ atau informasi yang dipinjam serta keterangan yang diminta.
Diisi keterangan "ya" apabila dipenuhi atau "tidak" apabila tidak dipenuhi .
l
Nomor (22 )
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)
Nomor (29 )
M ENTER I KE UAN GAN REPUB'u K I N DO N ES IA
- 4 -
Diisi jabatan p1mpman Unit Pelaksana Penelitian Keberatan .
Diisi tanda tangan, nama dan NIP pej abat pimpinan Unit Pelaksana Penelitian Keberatan .
Diisi j abatan tim peneliti keberatan .
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan .
Diisi j abatan tim peneliti keberatan .
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan .
Diisi jabatan tim peneliti keberatan .
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan .
MENTEP.l KEUANGAN REP U B LI K INDONESIA,
ttcl .
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA §IRO UMUM
BAMBANG P. S . BRODJONEGORO
. u . . b._ . .. . . ' ' KEPALA B.XGIAN T. O . �EMENTERIAN
'-· . "-:;· \
� · ·.: , ·· · · • n } .-. ,. .� ·1 GIARTO . - · · - · ·--; I NIP 195904:?0 1984.!)Q l 00 1
' ' ' -:� ,c ... ·�
:r ,-�
i\; \ i 1 ·-l l l- 1 { 1 ! ·: tt J .. \f',l t, , J\ I ,i ! { L 1 ' t } H !.. l l·� i f,J LH ! i" ) f. · �� ! ;':\
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 5 3 / P M K . 0 3 / 2 0 1 4 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
diperintahkan untuk melaksanakan penmJauan di lokasi obj ek paj ak, tempat kedudukan Waj ib Paj ak, dan/ atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian keberatan pada hari . . . . . . . . . . . . . . ( 1 3) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4) di . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 5) .
Demi kelancaran j alannya penelitian keberatan, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada petugas peneliti .
Mengingat hasil penelitian keberatan PBB tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, dan/ atau informasi yang mendukung uraian tanggapan tertulis terse but dalam jangka waktu paling lama 1 0 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan dan/ atau memperoleh penj elasan pada: Hari, tanggal Waktu Tern pat untuk menemui
Apabila dalam jangka waktu terse but Saudara tidak hadir, surat Keberatan PBB Saudara tetap diproses berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 9) Keterangan: 1 . *) dipilih yang sesuai dan coret yang tidak sesuai 2 . Memberi tanda X pada D yang sesuai
l'fomor ( 1 )
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor ( 1 0)
Nomor ( 1 1 )
Nom or ( 1 2)
Nomor ( 1 3)
Nomor ( 1 4)
Nomor ( 1 5)
Nomor ( 1 6)
Nomor ( 1 7)
Nomor ( 1 8)
M i N 1 1 1 -� 1 '' r t t /\ 1 , \ f , 1\ f".,, ! : ! l ' l J I ;: I ! I< l i\ J f I( l f ' . l ! : -I ll
- 6 -
PETUNJUK PENGISIAN SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB
Diisi nomor surat tanggapan sesuai dengan administrasi Waj ib Pajak.
Diisi tanggal surat tanggapan dibuat.
Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat tanggapan .
Diisi Tahun Pajak SPPT / SKP PBB yang diajukan keberatan .
Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak diadministrasikan .
Diisi nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) .
Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) .
Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat tanggapan .
Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat tanggapan.
Diisi pekerjaan atau jabatan yang menandatangani surat tanggapan .
Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat tanggapan .
Diisi nomor telepon Wajib Pajak menandatangani surat tanggapan keberatan .
Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) .
Diisi dengan alamat objek pajak.
atau kuasa yang hasil penelitian
Diisi nama Wajib Pajak apabila surat tanggapan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Waj ib Pajak apabila surat tanggapan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
Diisi alamat W ajib Pajak apabila surat tanggapan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
Diisi uraian tanggapan dari Wajib Paj ak.
M ENTER! KEUANGAN R EPUB'u K I N D O N ES IA
- 7-
I
Nomor ( 1 9 ) Diisi nama dan tanda tangan pembuat surat tanggapan hasil penelitian keberatan .
MENTER! KEUAN GAN R E P U B LI K INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM u.b.
KEPALA BAGIA,N T:·�KEMENTERIAN
ttcl .
BAMBAN G P. S. BRODJONEG ORO
LAMPIRAN XI PER,ATUR.AN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 5 3 / P M K . 0 3 / 2 0 1 4 TENTANG TATA CAR,A PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBER.ATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
CONTOH FORMAT BERITA ACARA KEHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN:
Keterangan : 1 . *) dicoret yang tidak sesuai 2 . **) diisi tanda X pad a D yang sesuai
1 1' 1 1 l\1 i } l : ! \\ ! i 1 /\!"•.!t , (\f.J 1 : 1 i ' l f l : i l i . I I\ ! ! I• \f l l ' 1 1 ·,
- 3 -
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KEHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN
Nomor ( 1 )
Nomor (2)
Nomor (3)
Nom or (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nom or (8)
Nomor (9)
Nomor ( 1 0)
Nomor ( 1 1 )
Nom or ( 1 2)
Nomor ( 1 3)
Nomor ( 1 4)
Nomor ( 1 5)
Nomor ( 1 6)
Nomor ( 1 7)
Nomor ( 1 8)
Nomor ( 1 9)
Nomor (20)
Nomor (2 1 )
Nomor (22)
Diisi kepala surat.
Diisi nomor berita acara kehadiran .
Diisi hari berita acara kehadiran dibuat.
Diisi tanggal berita acara kehadiran dibuat .
Diisi tempat berita acara kehadiran dibuat .
Diisi nomor urut .
Diisi nama dan NIP tim peneliti keberatan .
Diisi pangkat dan golongan tim peneliti keberatan .
Diisi jabatan tim peneliti keberatan .
Diisi nomor Surat Tugas penelitian keberatan .
Diisi tanggal Surat Tugas penelitian keberatan .
Diisi Tahun Pajak SPPT / SKP PBB yang diajukan keberatan .
Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani berita acara kehadiran pemberian keterangan dan/ atau memperoleh penjelasan .
Diisi pekerjaan atau jabatan Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani berita acara kehadiran pemberian keterangan dan/ a tau memperoleh penjelasan .
Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani berita acara kehadiran pemberian keterangan dan / a tau memperoleh penjelasan.
Diisi nama Wajib Pajak apabila berita acara kehadiran ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak apabila berita acara kehadiran ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
Diisi alamat Wajib Pajak apabila berita acara kehadiran ditandatangani oleh kuasa dari W ajib Pajak.
Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) .
Diisi alamat objek pajak.
Diisi nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) .
Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) .
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (2 5)
Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)
M ENTERI KEUAN GAN REPUBU K I N D O N ESIA
- 4 -
Diisi keterangan yang telah diberikan oleh Waj ib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Waj ib Paj ak atau kuasa menyampaikan keterangan tertulis harap dicantumkan nomor dan tanggal surat dari Waj ib Paj ak atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal isian ini tidak mencukupi agar dibuatkan lampiran tersendiri dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang tercantum dalam berita acara ini .
Diisi tanda tangan dan nama Wajib Paj ak atau kuasa Wajib Paj ak.
Diisi jabatan tim peneliti keberatan .
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan .
Diisi jabatan tim peneliti keberatan .
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan .
MENTEl�! KEUANGAN R E P U B LI K INDONESIA,
ttcl .
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM
BAMBANG P. S . BRODJONEGORO
u . b . KEPALA BAGIAN T. U . KEMENTERIAN
� GIARTO NIP 195904201984021001
,1 !\ h\ j\ · · · � f ' { . , r· . I LAMPIRAN XII \ .1 PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA .
NOMOR 2 5 3 / P M K . 0 3 / 2 0 1 4 , , ;. TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
. . :v KEBERATAN PAJAK BUM! DAN BANGUNAN
lVI I I' ! I I I : ! L l \ l i\1· .!\ , rt t· .: I U I ' \ .l! ; j i i , I I\! ! ! \ l hl ! ' · i f\
CONTOH FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN:
serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dengan nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 1 ) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22) terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan dan/ atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Paj ak yang bersangkutan tidak hadir dan memberikanj tidak memberikan*) keterangan tertulisf lisan*) sebagai berikut :
Keterangan : 1 . *) dicoret yang tidak sesuai 2 . **) diisi tanda X pada D yang sesuai
li/l l l\i l f ! ( i ! : ! l. i /'J V ; / I hl 1 0 I' ! l l '. l ! !< l i \l ! ! ( t hi i ' , ! .J\
- 3 -
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nom or
Nomor
Nom or
Nomor
Nomor
Nom or
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
( 1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 1 0)
( 1 1 )
( 1 2)
( 1 3)
( 1 4)
( 1 5)
( 1 6)
( 1 7)
( 1 8)
( 1 9)
(20)
(2 1 )
(22 )
Diisi kepala surat.
Diisi nomor berita acara ketidakhadiran .
Diisi hari berita acara ketidakhadiran dibuat .
Diisi tanggal berita acara ketidakhadiran dibuat .
Diisi tempat berita acara ketidakhadiran dibuat .
Diisi nomor urut .
Diisi nama dan NIP tim peneliti keberatan .
Diisi pangkat dan golongan tim peneliti keberatan .
Diisi jabatan tim peneliti keberatan .
Diisi nomor Surat Tugas penelitian keberatan .
Diisi tanggal Surat Tugas penelitian keberatan .
Diisi Tahun Pajak SPPT/ SKP PBB .
Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) .
Diisi alamat objek pajak.
Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani berita acara ketidakhadiran pemberian keterangan dan/ atau memperoleh penjelasan .
Diisi pekerjaan atau jabatan Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani berita acara ketidakhadiran pemberian keterangan dan/ a tau memperoleh penjelasan .
Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani berita acara ketidakhadiran pemberian keterangan dan/ atau memperoleh penjelasan .
Diisi nama Wajib Pajak apabila berita acara ketidakhadiran ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Paj ak.
Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak apabila berita acara ketidakhadiran ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
Diisi alamat Wajib Pajak apabila berita acara ketidakhadiran ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
Diisi nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) .
Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) .
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (2 5)
Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)
M ENTER! KE UAN GAN R EPUB'u K I N D O N ES IA
- 4 -
I ·
Diisi keteranganj penjelasan yang telah diberikan atau diterima oleh Wajib Pajak atau kuasa Waj ib Paj ak. Dalam hal Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak menyampaikan keterangan tertulis , harap dicantumkan nomor dan tanggal surat dari Wajib Pajak atau kuasa dari Waj ib Pajak. Dalam hal isian ini tidak mencukupi agar dibuatkan lampiran tersendiri dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang tercantum dalam berita acara ini .
Diisi tanda tangan, dan nama Wajib Pajak atau kuasa.
Diisi jabatan tim peneliti keberatan .
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan .
Diisi jabatan tim peneliti keberatan .
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP peneliti keberatan .
M EN TEH.l KEUANGAN REP U B LI K I N D O N E SI A,
ttd .
BAMBANG P. S . BRODJONEGORO
'l . 1 LAMPIRAN XIII ' PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 5 3 / PMK . 0 3 / 2 0 1 4 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
M E N ! rl i l i<EU/\ hiCJ/\ N H E l ' U L\ l. ! i< I i\! ! I ( l f\1 F S ! 1\
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN:
a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama ..... (4) nomor . . . . . . . . . (5) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . (6) yang diterima oleh KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) tanggal . . . . . . . . . . . . . . (8) berdasarkan LPAD I BPS nomor . . . . . . . . . . . . . (9) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) atas SPPT I SKP PBB*l Nomor . . . . . . . . . . ( 1 1 ) tanggal . . . . . . . . . . . ( 1 2) Tahun Pajak . . . . . . . . . . . . . ( 1 3) ;
b . bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan nomor . . . . . . . . . . . . . ( 1 4) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 5) ;
c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPTI SKP PBB*l nomor . . . . . . . . . . ( 1 6) tanggal . . . . . . . . . . . . . . ( 1 7) ;
1 . Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 2 Tahun 1 994 ;
2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 5 3I PMK. 03 I 2 0 1 4 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
3 . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 I PMK. 0 1 I 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 67 I PMK. 0 1 I 20 1 2 ;
Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
r � � · .i , t l : 1 I< U ! <\i'h , · \ :-.: ; � r J . ,, : i q ; r . 1 b 1 : .1 ·._ 1 �-n · � 1 ,:-.,
ivH hfi t I � i !q t. i ,.'\ !\l t ( /\ !\! I U ! ' ( l l ·: ! f l< ! l\i ! \ li-H ' d i\
- 4 -
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN
Nomor ( 1 )
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor ( 1 0)
Nomor ( 1 1 )
Nomor ( 1 2)
Nomor ( 1 3)
Nomor ( 1 4)
Nomor ( 1 5)
Nomor ( 1 6)
Nomor ( 1 7)
Nomor ( 1 8 )
Nomor ( 1 9 )
Nomor (20)
Nomor (2 1 ) Nomor (22)
Nomor (23)
Diisi nomor keputusan keberatan .
Diisi Tahun Pajak SPPT / SKP PBB yang diajukan keberatan .
Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) .
Diisi nama Wajib Pajak.
Diisi nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.
Diisi tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.
Diisi KPP yang menerima Surat Keberatan Pajak.
Diisi tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak diterima.
Diisi nomor LPAD (Lembar Penerimaan Arus Dokumen) atau Bukti Penerimaan Surat (BPS) penerimaan Surat Keberatan.
Diisi tanggal LPAD atau BPS penerimaan Surat Keberatan .
Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) untuk SPPT atau nomor SKP PBB .
Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan .
Diisi Tahun Pajak SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan .
Diisi nomor laporan hasil penelitian keberatan .
Diisi tanggal laporan hasil penelitian keberatan .
Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) untuk SPPT atau nomor SKP PBB .
Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB .
Diisi Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pelimpahan wewenang Direktur Jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan perubahannya.
Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) untuk SPPT atau nomor SKP PBB .
Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB .
Diisi nomor Surat Keberatan.
Diisi tanggal Surat Keberatan .
Diisi nama Wajib Pajak.
Nomor (24)
Nomor (2 5)
Nomor (2 6)
Nomor (27)
Nom or (28)
Nom or (29)
Nomor (30)
Nomor (3 1 )
Nomor (32 )
Nomor (33)
Nom or (34)
Nomor (35)
Nomor (36 )
Nomor (37)
Nomor (38)
Nomor (39 )
Nomor (40)
Nomor (4 1 )
Nomor (42)
Nomor (43)
Nomor (44)
Nomor (45)
M f i ·� ! I I : 1 t·, l U/\ hl t ; /\ N I n : I ' \ 1 i ; ! ! I< I N I li ) !\H · :U\
- 5 -
Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .
Diisi alamat Wajib Pajak.
Diisi nomor Nomor Objek Pajak (NOP) untuk SPPT a tau nomor SKP PBB .
Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB .
Diisi jumlah PBB yang terutang.
Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) .
Diisi alamat objek pajak.
Diisi PBB yang terutang hasil Keputusan Keberatan dengan angka.
Diisi PBB yang terutang hasil Keputusan Keberatan dengan huruf.
Diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKP PBB .
Diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKP PBB .
Diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT atau SKP PBB .
Diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT atau SKP PBB .
Diisi dengan jumlah ketetapan PBB sesuai SPPT atau SKP PBB .
Diisi luas bumi hasil keputusan keberatan .
Diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan .
Diisi NJOP bumi per m2 hasil keputusan keberatan .
Diisi NJOP bangunan per m2 hasil keputusan keberatan .
Diisi dengan jumlah ketetapan PBB hasil keputusan keberatan .
Diisi KPP yang mengadministrasikan objek pajak.
Diisi kota tempat diterbitkannya keputusan keberatan .
Diisi tanggal diterbitkannya keputusan keberatan .
Nomor (46)
Nomor (47)
M ENTER ! KEUAN GAN REPUBL! K I N D O N ESIA
- 6 -
Diisi jabatan pejabat keputusan keberatan .
I ·
yang menandatangani
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pej abat yang menandatangani keputusan keberatan .