Top Banner
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat; b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat; SALINAN
10

SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

Jun 13, 2019

Download

Documents

dobao
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota

Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa

Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara

Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi

Jawa Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Bandung

dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana

dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah

Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota

Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi

Jawa Barat;

SALINAN

Page 2: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4688);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Page 3: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

- 3 -

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3358);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012

tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG

BARAT PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.

2. Kabupaten Bandung adalah daerah otonom sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

3. Kota Bandung adalah daerah otonom sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

4. Kota Cimahi adalah daerah otonom sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Cimahi.

5. Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

Page 4: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

- 4 -

12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat

PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi

batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat

garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah

pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada

batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar

daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara

PBU atau PABU.

8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat

PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi

batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai

titik ikat garis batas antar daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau

PABU.

9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat

TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan

posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung

Barat Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. PABU 30 dengan koordinat 06⁰ 52' 55.88050" LS dan

107⁰ 34' 17.40321" BT yang terletak di Kelurahan

Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang

berbatasan dengan Kelurahan Sarijadi Kecamatan

Sukasari Kota Bandung dan Desa Sariwangi Kecamatan

Parongpong Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke

arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Beureum

sampai pada PABA 037 dengan koordinat 06⁰ 51'

59.65500" LS dan 107⁰ 34' 36.53720" BT yang terletak di

Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota

Page 5: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

- 5 -

Bandung yang berbatasan dengan Desa Ciwaruga

Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;

2. PABA 037 selajutnya ke arah Timur Laut menyusuri as

(Median Line) Ci Beureum sampai pada PABA 038 dengan

koordinat 06⁰ 51' 43.06220" LS dan 107⁰ 34' 52.34030"

BT yang terletak di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan

Sukasari Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa

Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung

Barat;

3. PABA 038 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as

(Median Line) Ci Beureum sampai pada PABA 01 dengan

koordinat 06⁰ 51' 38.81900" LS dan 107⁰ 34' 57.23800"

BT yang terletak di Desa Ciwaruga Kecamatan

Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan

dengan Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota

Bandung;

4. PABA 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as

(Median Line) Ci Beureum sampai pada PABA 039 dengan

koordinat 06⁰ 50' 56.38990" LS dan 107⁰ 35' 26.92530"

BT yang terletak di Desa Cihideung Kecamatan

Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan

dengan Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota

Bandung;

5. PABA 039 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as

(Median Line) Ci Beureum sampai pada PABA 02 dengan

koordinat 06⁰ 50' 50.20800" LS dan 107⁰ 35' 32.28400"

BT yang terletak di Desa Cihideung Kecamatan

Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan

dengan Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota

Bandung;

6. PABA 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as

(Median Line) Ci Hideung sampai pada TK.01 dengan

koordinat 06⁰ 50' 12.79403" LS dan 107⁰ 35' 51.32910"

BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median

Line) saluran irigasi sampai pada PABA 03 dengan

koordinat 06⁰ 50' 30.94800" LS dan 107⁰ 35' 47.13000"

BT yang terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari

Page 6: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

- 6 -

Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Cihideung

Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;

7. PABA 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada

TK.02 dengan koordinat 06⁰ 50' 28.17598" LS dan 107⁰ 36' 06.74381" BT, selanjutya ke arah Tenggara sampai

pada PBA 04 dengan koordinat 06⁰ 50' 31.40900" LS dan

107⁰ 36' 13.63300" BT yang terletak pada batas

Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung

dengan Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang

Kabupaten Bandung Barat;

8. PBA 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as

(Median Line) sungai sampai pada PABA 05 dengan

koordinat 06⁰ 51' 09.39600" LS dan 107⁰ 36' 07.75400"

BT yang terletak di Desa Wangunsari Kecamatan

Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan

dengan Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota

Bandung;

9. PABA 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as

(Median Line) Ci Paganti sampai pada TK.03 dengan

koordinat 06⁰ 51' 19.03374" LS dan 107⁰ 36' 03.35121"

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 06

dengan koordinat 06⁰ 51' 24.77900" LS dan 107⁰ 36'

16.42000" BT yang terletak pada batas Kelurahan

Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung dengan

Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten

Bandung Barat;

10. PBA 06 seanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada

PABA 040 dengan koordinat 06⁰ 51' 33.43180" LS dan

107⁰ 36' 16.16860" BT yang terletak di Kelurahan

Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang

berbatasan dengan Desa Wangunsari Kecamatan

Lembang Kabupaten Bandung Barat;

11. PABA 040 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as

(Median Line) Ci Sungapan sampai pada TK.04 dengan

koordinat 06⁰ 50' 59.48899" LS dan 107⁰ 36' 41.10825"

BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA

041 dengan koordinat koordinat 06⁰ 50' 54.77580" LS

Page 7: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

- 7 -

dan 107⁰ 36' 54.36000" BT yang terletak di Kelurahan

Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang

berbatsan dengan Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang

Kabupaten Bandung Barat;

12. PABA 041 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as

(Median Line) sungai sampai pada TK.05 dengan

koordinat 06⁰ 50' 49.71935" LS dan 107⁰ 36' 57.75461"

BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.06

dengan koordinat 06⁰ 51' 02.82582" LS dan 107⁰ 37'

07.84560" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as

(Median Line) sungai sampai pada PABA 07 dengan

koordinat 06⁰ 51' 21.90600" LS dan 107⁰ 37' 19.28600"

BT yang terletak di Desa Mekarwangi Kecamatan

Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan

dengan Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota

Bandung;

13. PABA 07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as

(Median Line) sungai sampai pada PABA 042 dengan

koordinat 06⁰ 51' 46.15560" LS dan 107⁰ 37' 22.13710"

BT yang terletak di Desa Mekarwangi Kecamatan

Lembang yang berbatasan dengan Desa Ciumbuleuit

Kecamatan Cidadap Kabupaten Bandung Barat; dan

14. PABA 042 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as

(Median Line) Ci Kapundung sampai pada PABA 01

dengan koordinat 06⁰ 51' 42.20666" LS dan 107⁰ 37'

26.78464" BT yang terletak di Kelurahan Dago

Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berbatasan

dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang

Kabupaten Bandung Barat dan Desa Ciburial Kecamatan

Cimenyan Kabupaten Bandung.

Pasal 3

Posisi PABU, PBA, PABA dan TK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat

perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama

kecamatan.

Page 8: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

- 8 -

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Page 9: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 2017.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1269.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19590203 198903 1 001.

Page 10: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2017 tentang

!

!

! !

!

!

!

! !!

!!

!

!

!!

! !

!

!!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!

!

! !!

!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

! !

! !!

!! !

! !

! !

! !

!!

! !

!!

!!

!

!

!!

!

!

!

!!

! !

!!

! !

!

!! !

!!

!!

! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!!

!

!

! !

!!

! !

!

!!

!

!!

!!

!!

!

!

! !

!!

!!

! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!!

! !

!

!

!

!

!!

!!

!

!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

!

!

#!

#!

#!

#! #!

#!

#!#!

!

!

!

!

#!

KECAMATAN CIDADAP

KECAMATAN PARONGPONG

K E C A M A T A N L E M B A N G

KECAMATAN SUKASARI

KECAMATAN CIMAHI UTARA

KECAMATAN COBLONG

KECAMATAN CIMENYAN

K O T A C I M A H I

K O T A B A N D U N G

K A B U P A T E N B A N D U N G B A R A T

K A B U P A T E N B A N D U N G

DESA CIWARUGA

DESA DESA PAGERWANGI

DESA MEKARWANGI

KELURAHAN CIUMBULEUIT

DESA CIHIDEUNG

KELURAHAN GEGERKALONG

KELURAHAN

LEDENG

DESA WANGUNSARI

GUDANG KAHURIPAN

KELURAHAN

ISOLA

DESA SARIWANGI

KELURAHAN SARIJADIKELURAHAN PASIRKALIKI

KELURAHAN CIBURIAL

KELURAHAN DAGO

PABA 039

PABA 038

PABA 037

PABA 042

PABA 041

PABA 040

PABA 01

PBA 06

PBA 04PABA 03

PABA 01

PABA 07

PABA 05

PABA 02

TK.02

TK.03

TK.05

TK.06TK.04

TK.01

PABU 30

Ci Mah i

Ci B

eure

um Ci P

a

ganti

Ci

Hid

eung

Ci

D

uria

n

Ci W

are

ga

Leb

ak

Cig

ugur C

i Sun

gapa

n

Ci Ja

ng

gel

Ci K

ap

un

d

ung

Ci L

imus

Ci

Bal

igo

Ci B

arani

Ci Tepus

Ci G

ulung

K. L

emahn

eund

eut

Ci K

aka

k

Ci M

an

cong

Ci

Bon

gko

k

Su sukan Legok

Ci R

eun

gas

Ci P

edes

C i Beunying

Ci P

an

as

Ci H

ara

lan

g

Ci B

ogo

Ci Lem

ber

Ci S

angkan

Ci

Kali

nt u

C i P

utr

i

Ci K

apa

yang

Ci K

aw

ari

Ci

Bola

ng

Leb

ak L

arang

Ci R

apohan

Ci T

ope n

g

Ci

Kuka

ng

Ci C

adas

Ci B

eu

r eum

Ci L

imus

Ci

Beu

reu

m

Ci W

arega

Ci K

apundung

Ci B

ongk

ok

Ci

Rap

ohan

Ci W

areg

a

Susu

kan L

egok

Ci R

ap

oha

n

850

800

900

950

750

1000

10

50

1100

1150

1200

12

50

1300

1350

700

140 0

1450

1250

12

50

1300

850

1250

135

0

1250

12

5

0

1300

1

25 0

1250

75

0

12 50

700

1

3

00

7

50

1 4 0

0

750

12 5 0

1300

1300

9

00

900

1000

1300

1100

120

0

900

12 0

0

1250

1100

11 5 0

1300

950

7 5

0

750

1050

1200

107°38'0"E107°36'0"E107°34'0"E6°4

8'0

"S6°5

0'0

"S6°5

2'0

"S6°5

4'0

"S6°5

6'0

"S

790000

92

35

00

092

45

00

0

PETA BATAS DAERAH

109°0'0"E108°30'0"E108°0'0"E107°30'0"E107°0'0"E106°30'0"E

6°0

'0"S

6°3

0'0

"S

7°0

'0"S

7°3

0'0

"S

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

¶U

SKALA 1 : 25.000

PROYEKSI

Sistem Grid

Datum Horizontal

Zona

Selang Kontur

: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

: Datum - WGS - 84

: 48 M

: 12,5 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Bakosurtanal Skala 1 : 25.000 Edisi Tahun 2001.

2. Pengukuran dan Pemeriksaan Lapangan.

LEGENDA

Jalan

Sungai

Garis Kontur

#!

!

Pilar Batas APBN

Titik Kartometrik

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK

KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

DIAGRAM LOKASI

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

KAB.

BANDUNG

L A U T J A W A

S A M U D E R A H I N D I A

0 1 2 3 40.5 km

0 4 12 cm2 8 16

KOTA

CIMAHI

! ! ! ! ! ! Batas Kabupaten/Kota

Danau / Waduk

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG : BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2017

KAB.

BANDUNG

BARAT

Jalan Keretaapi

KOTA

BANDUNG

#!Pilar Batas APBD Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2015

#!Pilar Batas APBD Kabupaten Bandung

Tahun 2011

#!Pilar Batas APBD Kabupaten Bandung

Tahun 2006

#!Pilar Batas APBD Kabupaten Bandung

Tahun 2012

X Y

1 PABU 30 060

52' 55.88050" LS 1070

34' 17.40321" BT 784188.9531 9238510.1210

2 PABA 037 060

51' 59.65500" LS 1070

34' 36.53720" BT 784786.0365 9240235.1915

3 PABA 038 060

51' 43.06220" LS 1070

34' 52.34030" BT 785274.2551 9240742.6015

4 PABA 01 060

51' 38.81900" LS 1070

34' 57.23800" BT 785425.4168 9240872.2172

5 PABA 039 060

50' 56.38990" LS 1070

35' 26.92530" BT 786344.4694 9242171.4773

6 PABA 02 060

50' 50.20800" LS 1070

35' 32.28400" BT 786510.1219 9242360.6076

7 TK.01 060

50' 12.79403" LS 1070

35' 51.32910" BT 787101.3349 9243507.4790

8 PABA 03 060

50' 30.94800" LS 1070

35' 47.13000" BT 786969.4136 9242950.1582

9 TK.02 060

50' 28.17598" LS 1070

36' 06.74381" BT 787572.3516 9243032.1061

10 PBA 04 060

50' 31.40900" LS 1070

36' 13.63300" BT 787783.5631 9242931.5830

11 PABA 05 060

51' 09.39600" LS 1070

36' 07.75400" BT 787596.6209 9241764.9101

12 TK.03 060

51' 19.03374" LS 1070

36' 03.35121" BT 787459.6561 9241469.3970

13 PBA 06 060

51' 24.77900" LS 1070

36' 16.42000" BT 787860.2856 9241290.6194

14 PABA 040 060

51' 33.43180" LS 1070

36' 16.16860" BT 787851.1176 9241024.6895

15 TK.04 060

50' 59.48899" LS 1070

36' 41.10825" BT 788622.8700 9242063.8691

16 PABA 041 060

50' 54.77580" LS 1070

36' 54.36000" BT 789030.8782 9242206.5294

17 TK.05 060

50' 49.71935" LS 1070

36' 57.75461" BT 789135.9124 9242361.3890

18 TK.06 060

51' 02.82582" LS 1070

37' 07.84560" BT 789443.7310 9241956.8249

19 PABA 07 060

51' 21.90600" LS 1070

37' 19.28600" BT 789792.0996 9241368.4072

20 PABA 042 060

51' 46.15560" LS 1070

37' 22.13710" BT 789875.6119 9240622.5276

21 PABA 01 060

51' 42.20666" LS 1070

37' 26.78464" BT 790019.0549 9240743.1312

NO PILARKOORDINAT GEOGRAFI KOORDINAT UTM

Lintang Bujur