Top Banner
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Tojo Una- Una Provinsi Sulawesi Tengah; b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Poso dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah; SALINAN
8

SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN … No.60 TH 2017.pdf · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor

Jan 30, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN … No.60 TH 2017.pdf · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN POSO

DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di

Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi

Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara

pasti antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Tojo Una-

Una Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Poso

dengan Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud

dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah

Kabupaten Poso dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah

Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten

Poso dengan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi

Tengah;

SALINAN

Page 2: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN … No.60 TH 2017.pdf · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun

1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi

Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4342);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Page 3: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN … No.60 TH 2017.pdf · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor

- 3 -

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012

tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015

tentang Batas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan

Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah

(Berita Negara Republik Indonosia Tahun 2015 Nomor

1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO

UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi

Undang-Undang.

2. Kabupaten Poso adalah daerah otonom sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

3. Kabupaten Tojo Una-Una adalah daerah otonom

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-

Una di Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Koro adalah sebutan untuk sungai di Provinsi Sulawesi

Tengah.

Page 4: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN … No.60 TH 2017.pdf · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor

- 4 -

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah

pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/

Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar

daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah

titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran/penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai

pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Tojo Una-

Una Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. Teluk Tomini yang berada pada Muara Koro Malei yang

ditandai oleh TK 1 dengan koordinat 1⁰ 24' 39.529" LS dan

120⁰ 53' 15.559" BT yang terletak pada batas antara Desa

Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso dengan Desa

Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-

Una;

2. TK 1 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median

Line) Koro Malei sampai pada TK 2 dengan koordinat 1⁰ 25'

18.493" LS dan 120⁰ 53' 19.670" BT yang terletak pada

batas antara Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten

Poso dengan Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat

Kabupaten Tojo Una-Una;

3. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median

Line) Koro Malei sampai pada TK 3 dengan koordinat 1⁰ 25'

40.980" LS dan 120⁰ 53' 14.494" BT yang terletak pada

batas antara Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten

Poso dengan Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat

Kabupaten Tojo Una-Una;

4. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as

(Median Line) Koro Malei sampai pada TK 4 dengan

koordinat 1⁰ 27' 21.798" LS dan 120⁰ 53' 18.544" BT yang

terletak pada batas antara Desa Malei Lage Kecamatan

Lage Kabupaten Poso dengan Desa Malei Tojo Kecamatan

Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una;

Page 5: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN … No.60 TH 2017.pdf · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor

- 5 -

5. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median

Line) Koro Malei sampai pada TK 5 dengan koordinat 1⁰ 28'

39.985" LS dan 120⁰ 53' 21.067" BT yang terletak pada

batas antara Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten

Poso dengan Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat

Kabupaten Tojo Una-Una;

6. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median

Line) Koro Malei sampai pada TK 6 dengan koordinat 1⁰ 29'

59.164" LS dan 120⁰ 53' 38.335" BT yang terletak pada

batas antara Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten

Poso dengan Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat

Kabupaten Tojo Una-Una;

7. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median

Line) Koro Malei sampai pada TK 7 dengan koordinat 1⁰ 31'

29.224" LS dan 120⁰ 54' 07.189" BT yang terletak pada

batas antara Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten

Poso dengan Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat

Kabupaten Tojo Una-Una;

8. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median

Line) Koro Malei sampai pada TK 8 dengan koordinat 1⁰ 33'

56.123" LS dan 120⁰ 54' 44.341" BT yang terletak pada

batas antara Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten

Poso dengan Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat

Kabupaten Tojo Una-Una;

9. TK 8 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median

Line) Koro Malei sampai pada TK 9 dengan koordinat 1⁰ 36'

07.604" LS dan 120⁰ 55' 33.183" BT yang terletak pada

batas antara Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten

Poso dengan Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat

Kabupaten Tojo Una-Una;

10. TK 9 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median

Line) Koro Malei sampai pada percabangan Koro Malei,

selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Bukit

Basudara sampai pada TK 10 dengan koordinat 1⁰ 38'

28.118" LS dan 120⁰ 55' 25.945" BT yang terletak pada

batas antara Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten

Page 6: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN … No.60 TH 2017.pdf · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor

- 6 -

Poso dengan Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat

Kabupaten Tojo Una-Una;

11. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung

Bukit Navu Kodi, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri

as (Median Line) anak sungai Koro Malei sampai pada TK

11 dengan koordinat 1⁰ 38' 58.860" LS dan 120⁰ 55'

42.530" BT yang terletak pada batas antara Desa Malei

Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso dengan Desa Malei

Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una; dan

12. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median

Line) anak Koro Malei sampai pada PBU 22 dengan

koordinat 1⁰ 39' 01.978" LS dan 120⁰ 56' 09.205" BT yang

merupakan pertigaan batas antara Desa Malei Tojo

Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una dengan

Desa Rato Ombu Kecamatan Lage Kabupaten Poso dan

Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten

Morowali Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama

desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Page 7: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN … No.60 TH 2017.pdf · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2017.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2017.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1118.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19590203 198903 1 001.

Page 8: SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN … No.60 TH 2017.pdf · menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

! !! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

! !

!

!

!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!!!

!!

!!

!

!!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!#!

Koro

Male

i

Koro

Cin

ili

Koro Walili

Koro

Ba

mb

olo

Ue M

ee

ta

Koro Sambera

Koro

Ba

tua

wu

Koro

Tolib

a

Koro Toyado

Koro

Kina

papu

a

Koro

Toya

ngi

Koro

Ku

se

K A B U P A T E N P O S O

K A B U P A T E N T O J O U N A - U N A

K A B U P A T E N M O R O W A L I U T A R A

KECAMATAN MORI UTARA

DESA MAYUMBA

DESA RATO OMBU

DESA MALEI TOJO

DESA MALEI LAGE

KECAMATAN TOJO BARAT

KECAMATAN LAGE

TK 9

TK 8

TK 7

TK 6

TK 5

TK 4

TK 3

TK 2

TK 1

TK 11

TK 10

PBU 22

975

95

0

900

875

850

825

800

775

1

150

750

72

5

92

5

700

675

650

1025

11

25

1 075

110

0

625

600

1050

575

10 0 0

550

525

500

475

127

5

125

0

450

425

400

1225

1175

1300

12

00

375

1325

350

25

50 75

325

300

275

250

225

200

13

50

17 5

13

75

14

00

100

125

150

142

5

14

50

14751

500

15

25

15

5015

75

1

525

14

75

1

20

0

1400

400

1 25

4

75

425

12

5

1200

450

4

0 0

400

135

0

1075

13

00

10

50

1400

14

75

15

00

1250

475

1475

12

25

12

2

5

107

5

475

1425

1350

450

12

00

200

1450

425

1275

250

147

5

1

425

4 25

13

50

120

0

1275

1300

200

122

5

1

225

4 75

150

115

0

12

25

37

5

14

50

45 0

14

75

12

75

450

1175

1350

1275

13

25

425

1100

10

50

13

00

1

500

125

0

1400

14

75

1275

425

2 25

117

5

1

30 0

425

1 325

12

25

4 5 0

13

75

13

25

1250

14

00

137

5

150

13

75

375

1325

42 5

1450

12

25

12

5

1225

1425

1 350

14

50

12

00

14

25

175

12

50

20

0

350

11

00

14

00

13

00

127

5

47

5

1325

400

1375

15

00

12

0

0

152

5

1

3 75

1

4 5 0

12

75

175150

4254

50

14

25

145

0

10

50

1225

175

1225

1

30 0

1 4

00

1225

1

175

150

100

0

450

40

0

12

00

120

0

1250

4 50

400

1175

14

00

121°2'0"121°1'0"121°0'0"120°59'0"120°58'0"120°57'0"120°56'0"120°55'0"120°54'0"120°53'0"120°52'0"120°51'0"120°50'0"120°49'0"120°48'0"120°47'0"

1°2

1'0

"1°2

2'0

"1°2

3'0

"1°2

4'0

"1°2

5'0

"1°2

6'0

"1°2

7'0

"1°2

8'0

"1°2

9'0

"1°3

0'0

"1°3

1'0

"1°3

2'0

"1°3

3'0

"1°3

4'0

"1°3

5'0

"1°3

6'0

"1°3

7'0

"1°3

8'0

"1°3

9'0

"1°4

0'0

"1°4

1'0

"1°4

2'0

"1°4

3'0

"1°4

4'0

"

255000 260000 265000 270000 275000 280000

98

10

00

09

81

50

00

98

20

00

09

82

50

00

98

30

00

09

83

50

00

98

40

00

09

84

50

00

98

50

00

0

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

PETA BATAS DAERAH

124°0'0"E123°0'0"E122°0'0"E121°0'0"E120°0'0"E119°0'0"E

1°0

'0"N

0°0

'0"

1°0

'0"S

2°0

'0"S

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KAB.

TOJO UNA-UNA

PROVINSI

SULAWESI TENGAH

¶U

PROYEKSI

Sistem Grid

Datum Horizontal

Zona

Selang Kontur

: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

: Datum - WGS - 84

: 51 M

: 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 50.000 Tahun 2016

2. Peta Kesepakatan Batas Daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2017

LEGENDA

Jalan

Sungai

Garis Kontur#! Pilar Batas

DIAGRAM LOKASI

TELUK TOMINI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG :

60 TAHUN 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN

KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

0 1 2 3 4 50.5 km

0 4 6 8 cm2

SKALA 1 : 50 000

KAB. POSO

10

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK

KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Titik Kartometrik

S E

L A

T M

A K

A S

S A

R

BT

LS

mT

mS

LINTANG BUJUR X Y

1 TK 1 1° 24' 39.529" LS 120° 53' 15.559" BT 264966 9843937

2 TK 2 1° 25' 18.493" LS 120° 53' 19.670" BT 265094 9842740

3 TK 3 1° 25' 40.980" LS 120° 53' 14.494" BT 264935 9842049

4 TK 4 1° 27' 21.798" LS 120° 53' 18.544" BT 265063 9838952

5 TK 5 1° 28' 39.985" LS 120° 53' 21.067" BT 265143 9836550

6 TK 6 1° 29' 59.164" LS 120° 53' 38.335" BT 265680 9834117

7 TK 7 1° 31' 29.224" LS 120° 54' 07.189" BT 266574 9831351

8 TK 8 1° 33' 56.123" LS 120° 54' 44.341" BT 267728 9826839

9 TK 9 1° 36' 07.604" LS 120° 55' 33.183" BT 269242 9822801

10 TK 10 1° 38' 28.118" LS 120° 55' 25.945" BT 269022 9818484

11 TK 11 1° 38' 58.860" LS 120° 55' 42.530" BT 269536 9817540

12 PBU 22 1° 39' 01.978" LS 120° 56' 09.205" BT 270361 9817445

NO NAMAKOORDINAT GEOGRAFI KOORDINAT UTM

T E L U K T O M I N I

KAB.

MOROWALI UTARA

! ! ! ! ! ! Batas Kabupaten

!

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Muda (IV/d)

NIP. 19590203 198903 1 001

Bukit Navu Kodi

Bukit Basudara