oleh:Ir. Agus Dermawan, M.Si
Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN,
pesisir dan PULAU-PULAU KECIL
1. VISI DAN MISI KKP
2. ORGANISASI DAN TUSI DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
3. KEKUATAN POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA
SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
4. PERMASALAHAN
5. KEBIJAKAN DAN REGULASI :
a. KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
b. REGULASI DAN PRINSIP PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
6. PROGRAM AKSI :
1)PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
2)PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
3)SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU
MISI KKP
TRISAKTI & NAWA CITA
LAUTADALAH
MASA DEPAN BANGSA
VISI KKPMewujudkan sektor kelautan dan
perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan
nasional
1. Kedaulatan
2. Keberlanjutan
3. Kesejahteraan
12%PDB Perikanan
(2019)
Produksi
Ekspor
Konsumsi Ikan
Pendapatan
VISI DAN MISI KKP 2015 - 2019
3 PILAR MISI KKP
TRISAKTI & NAWA CITA
VISI KKPMewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang
mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
TUJUAN
Kedaulatan
Keberlanjutan
Kesejahteraan
1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
1. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan
5
MISIKedaulatan(Sovereignty)
MISIKeberlanjutan(Sustainabiltiy)
MISIKesejahteraan
(Prosperity)
PSDKP : Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
BKIPM : Perkarantinaan
ikan, pengendalian mutu, keamanan
hasil perikanan, dan keamanan hayati
ikan
DJPRL : Penataan ruang laut,
konservasi dan keanekaragamanhayati laut, pendayagunaan
pesisir dan PPK, JasaKelautan
DJPT DAN DJPB : Keberlanjutan usaha perikanan
tangkap dan budidaya
DJPDS :Daya saing dan sistem
logistik hasil kelautan danperikanan
1
2 3
4
5
BPSDMKP :SDM Aparatur dan
masyarakat
BALITBANG KP :Inovasi iptekkelautan danperikanan
6
7
BRSDMKP :Riset dan SDM Aparatur, MasyarakatKelautan danPerikanan
Penataan Organisasi dalam Menjalankan Misi KKP
PenanggungjawabMisi
ISU PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kedaulatan
• Belum selesaiannya Penamaan PPK;• Konflik pemanfaatan tanah di pulau-pulau kecil;• Pelanggaran Peraturan Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah
(SHM) secara perorangan di pulau-pulau kecil.
Keberlanjutan
• Kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, erosi/abrasi pantaiyang merusak ekosistem pesisir dan laut
• Reklamasi wilayah pesisir yang belum sesuai dengan aturan.
Kesejahteraan
• Rendahnya produksi dan kualitas garam rakyat;• Belum dilakukan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam
(BMKT) secara optimal;• Kemiskinan masyarakat di wilayah Pesisir dan PPK.
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT MENDUKUNG SINERGI KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY)
KONDISI EKSISTING
KONDISI YANG DIHARAPKAN
Belum tertatanyapemanfaatanruang laut
Terbatasnyasarana danprasarana di pulau-pulaukecil/Terluar
Tingginyatingkat degradasihabitat dansumberdaya ikan, pesisir dan laut
Tertatanyapemanfaatanruang laut
Tersedianyasarana danprasarana di pulau-pulaukecil/Terluarmenujukemandirian
Rendahnyatingkatdegradasihabitat dansumberdayaikan, pesisir danlautPeran Pemerintah
- Regulasi- Fasilitasi dan bimbingan- Pengelolaan konservasi
dan PPKT- Data dan informasi- Infrastruktur, sarana
dan prasarana- Pelayanan perijinan
Peran Masyarakat
Partisipasi(Perencanaan, Pemanfaatandan Pengawasan)
Peran Swasta
- Investasi
- KerjasamaPengelolaan
- CSR
Konservasi
danKeanekaragaman
Hayati Laut
PendayagunaanPesisir dan
Pulau-Pulau
Kecil
Penataan danPemanfaatanJasa Kelautan
PerencanaanRuang Laut
PERATURAN PERUNDANGAN
INTERVENSI
LINGKUNGAN STRATEGIS (Global, Regional, Nasional, Lokal)
ORGANISASI DAN TUSI DITJEN PRL
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR 6/PERMEN-KP/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PRLDIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
PENDAYAGUNAAN PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT
PERENCANAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT
JASA KELAUTAN
DIREKTORAT KONSERVASI
DAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI LAUT
BAGIAN
PROGRAM
BAGIAN
KEUANGAN
DAN UMUM
BAGIAN KERJA SAMA,
HUBUNGAN
MASYARAKAT, DAN
PELAYANAN
BAGIAN
SDM APARATUR,
HUKUM, DAN
ORGANISASI
SUBDIREKTORAT
KAWASAN STRATEGIS
SUBDIREKTORAT
ZONASI DAERAH
SUBDIREKTORAT
PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
LAUT
SUBDIREKTORAT
TATA RUANG LAUT NASIONAL
SUBDIREKTORAT
RESTORASI
SUBIREKTORAT
MITIGASI BENCANA DAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM
SUBDIREKTORAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUBDIREKTORAT
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
SUBDIREKTORAT
PENATAAN KAWASAN KONSERVASI
SUBDIREKTORAT
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN
JENIS IKAN
SUBDIREKTORAT
PEMANFAATAN KAWASAN DAN
JENIS IKAN
SUBDIREKTORAT
KONVENSI DAN JEJARING
KONSERVASI
SUBDIREKTORAT
PEMANFAATAN AIR LAUT DAN
BIOFARMAKOLOGI
SUBDIREKTORAT
BANGUNAN DAN INSTALASI LAUT
SUBDIREKTORAT
WISATARA BAHARI DAN BMKT
SUBDIREKTORAT
REKLAMASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PRL
Ditjen PRL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :
PerencaanRuang Laut
• Tata ruang LautNasional
• Zonasi teluk, selat, laut danpulau-pulaukecil
• Perizinanpemanfaatanruang laut
Pengelolaan Konservasi Sumber
Daya Hayati Laut
• PengelolaanEkosistem/Kawasan Konservasi:
• PengelolaanJenis/Genetik
Pengelolaan pesisir dan pulau-
pulau kecil
• PemanfaatandanPengelolaangugus pulau
• Restorasi• Mitigasi
Bencana• Hukum Adat
JasaKelautan
• Pemanfaatan air lautdan biofarmakologi
• Bangunan daninstalasi laut,
• Wisata bahari danBenda Berharga AsalMuatan KapalTenggelam (BMKT), dan
• Reklamasi
Landasan Undang-Undang:1. UU No. 31/2004 jo UU No. 45 / 2009 tentang Perikanan2. UU No. 27/2007 jo UU No. 1 / 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil3. UU No. 32/2015 tentang Kelautan
KEKUATAN POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN
UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
• Luas Perairan Laut: 5,8 juta km2 ,
ZEE: 2,55 juta km2 , Laut teritorial: 0,30
juta km2 , Panjang garis pantai 80,791
km2 , Perairan Kep: 2,95 juta km2.
• Perikanan tangkap: 12,451 Juta ton ikan
(MSY, Komnas Kajiskan)
• Migas: Dari 60 Cekungan Migas
Indonesia, 70% berada di laut
• Cadangan Minyak Bumi 9,1 Milyar Barel
di laut
• Jumlah Pulau: 17.504 pulau (16.056 telah memiliki nama dan dikukuhkan di
PBB, Agustus 2017)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
Indonesia sebagai negaraMega Marine Bio-diversity
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA
Luas Daratan Indonesia : 1,91 juta km2 (Permendagri 18/2013)
Luas Wilayah Perairan Indonesia : 6,32 juta km2 (BIG, 2014)
Panjang garis pantai : 99.093 Km (BIG, 2014)
Jumlah Pulau : 17.504 pulau (BIG, 2014)
Jumlah Desa Pesisir : 25224 desa
Luas terumbu karang : 2,5 Juta Ha (Ditjen PRL, 2015)
Luas Mangrove : 3,6 Juta Ha Ditjen PRL, 2015)
Jenis rumput laut : 555 jenis (Renstra KKP, 2015-2019)
Species ikan : 8.500 species (Renstra KKP, 2015-2019)
Biota terumbu karang : 950 biota (Renstra KKP, 2015-2019)
Jasa wisata bahari : 548 lokasi (Ditjen PRL, 2015)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
ISU PERMASALAHAN
Ekonomi Kelautan • Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola dandimanfaatkan secara optimal
• Peraturan tentang perijinan.investasi pulau-pulau kecil danpesisir untuk wisata bahari belum memadai
• Belum adanya pengaturan tata kelola mineral dasar laut• Pengaturan kabel dan pipa dasar laut• Pengembangan ekonomi kelautan lainnya, biodiversity,
wisata bahari, dll
Tata kelola laut • Tata ruang laut belum diatur dan rencana zonasi pesisir(amanat UU No. 27/2007) belum tuntas
Batas laut dengan negaratetangga dan keamanan laut
• Perundingan batas laut dengan beberapa Negara tetanggamasih belum selesai
• Masih maraknya praktek illegal fishing
PERMASALAHAN
Sumber: Background Study Bappenas, 2014
ISU PERMASALAHAN
Konektivitas antar pulau • Sarana dan prasarana pelabuhan perintis yang belummemadai, terutama di wilayah timur
• Rute dan jumlah moda angkutan perintis yang masihterbatas
Bencana dan pencemaranlaut dan pesisir
• Aturan untuk pencemaran laut dari pelayaran Internasional• Kelembagaan dan mekanisme penanganan – penegakan
hukumnya
SDM dan Iptek Kelautan • Kualitas dan kuantitas SDM Kelautan yang belum optimal,sebagai contoh sebagian besar ABK kapal perikanan >60Tdari luar
• Kelembagaan pendidikan dan pelatihan• Masih kurangnya inovasi dan sosialisasi iptek kelautan yang
tepat guna• Masih belum berkembangnya wawasan kebangsaan
Indonesia sebagai negara kepulauan
PERMASALAHAN
Sumber: Background Study Bappenas, 2014
Studi Kasus : Aksi Bersih dan Pengobatan Gratis Kampung Bajo Kab. Wakatobi
POTRET KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR
Isu dan Permasalahan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil
1. Pertahanan dan Keamanan negara, khususnya di PPKT;
(Semua PPKT)
2. Penjualan tanah di pulau kecil kepada WN Asing;
(di P. Maratua-Kab. Berau)
3. Penguasaan pulau kecil secara private oleh WN Asing atau WNI (private island);
(P. Nikoi- Tanjung Pinang, P. Bawah -Anambas, P. Manis- Kota Batam)
4. Isu okupasi/klaim kepemilikan pulau oleh Warga negara lain;
(P. Manis – Kota Batam).
5. Kerusakan lingkungan dan pencemaran di PPK;
(P. Bangka - Minahasa Utara dan Pulau-pulau kecil di Prov. Babel)
6. Penutupan akses masyarakat dan nelayan lokal oleh investor di PPK;
(Gili Gede – Lombok Barat, P. Nikoi – Tj. Pinang, PPK di Kab. Wakatobi)
7. Konflik pemanfaatan tanah dan alih fungsi hutan di pulau antara investor dan masyarakat
(P. Romang – Kab MBD, P. Pari – Kep. Seribu, P. Jemaja – Kep Anambas)
8. Aktivitas ilegal di PPK contoh penyelundupan (orang dan barang), perbudakan, illegal fishing,
illegal logging, narkoba, dll. (P. Benjina - Kab. Kep Aru, P. Bawah – Kep. Anambas)
9. Pelanggaran Peraturan Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah (SHM) secara perorangan yang
mencapai 20 Ha /orang dalam satu hamparan (P. Maratua – Kab Berau)
10. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan PNBP secara optimal bagi Negara
1. Perpres ini menyinergikan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan
(termasuk PPKT) agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur.
2. Pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan,
pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan,juga sebagai
acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan
sektor kelautan untuk bersama mewujudkan Poros Maritim Dunia
3. Penetapan 7 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia yang terkait dengan PPKT
1) Pilar Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut:
peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan PPKT
2) Pilar Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut: percepatan
penyelesaian RZ KSN, RZ KSNT, RZ Kawasan Antar Wilayah
3) Pilar Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan:
pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-
prinsip ekonomi biru di PPKT;
KEBIJAKAN DAN REGULASI
a. Kebijakan Kelautan Indonesia(Perpres No. 16 Th. 2017)
1. UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-
pulau Kecil;
2. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
3. PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil
Terluar;
4. PP No 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan
Negara;
5. Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan
Indonesia;
6. Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pulau-pulau
Kecil Terluar
b. Regulasi Pengelolaan Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 27
1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama
dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP 62/2010).
Pasal 50
1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan
Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan
Konservasi Nasional.
Pasal 51, Ayat (1), Huruf (a)
Kawasan strategis nasional tertentu antara lain untuk kepentingan geo-politik,
pertahanan dan keamanan, Kawasan rawan bencana besar, perubahan status Zona
Inti pada Kawasan Konservasi laut nasional, Pulau-Pulau Kecil terluar, dan
Kawasan habitat biota endemik.
UU No. 27 Tahun 2007 juncto No. 1 Tahun 2014tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil
Dasar Izin Lokasi di Perairan PPKT
1. Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:
a. perencanaan tata ruang Laut nasional;
b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
c. perencanaan zonasi kawasan Laut.
2. Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.
3. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
4. Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis
nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi
kawasan antarwilayah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Dasar Perencanaan Spasial di PPKT
1. Pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah
(Pasal 2)
2. PPKT merupakan KSNT dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 3) KEPPRES
No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PPKT
3. Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan RZ KSNT yang ditetapkan oleh Menteri dengan
mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian
terkait. (Pasal 4 ayat 1)
4. Sub Zona dalam RZ PPKT terdiri atas sub zona yang meliputi pertahanan keamanan,
kesejahteraan masyarakat, dan/atau pelestarian lingkungan (Pasal 4 ayat 2)
5. Batasan pemanfaatan PPKT pertahanan dan keamanan; kesejahteraan masyarakat; dan/atau
pelestarian lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PPKT (Pasal 5)
6. Pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan untuk (Pasal 7) untuk: a. akselerasi proses
penyelesaian batas wilayah negara dilaut; b. penempatan pos pertahanan, pos keamanan,
dan/atau pos lain; c. penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia; d. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tandabatas negara; e.
penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau f. pengembangan potensi maritim
lainnya
PP No. 62 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan PPKT
Dasar Perencanaan Spasial dan Pengaturan Pemanfaatan PPKT
Keppres No. 6 Th. 2017 tentang Penetapan PPKT
Jumlah PPKT sebanyak 111 pulau
A. Pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan dan
melibatkan masyarakat dengan memperhatikan
keterkaitan ekosistem
B. Tetap terpeliharanya keanekaragaman hayati, kekhasan
dan keaslian nilai budaya
C. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan
wilayah
D. Nilai strategis sebagai sabuk ekonomi (economic belt)
dan sabuk pengaman (security belt)
Prinsip Pengelolaan Pesisir danPulau-pulau Kecil Terluar
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
1. Penataan PPK dan PPKT :a. Validasi dan Verifikasi dalam rangka Pembakuan nama
Pulaub. Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluarc. Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana
2. Penataan Ruang di Kawasan Strategis Nasional Tertentu(RZ KSNT)
3. Pembangunan Infrastruktur di PPK/PPKT4. Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Ekosistemnya
Program Aksi 1Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
Kondisi Eksisting Pulau-pulau Kecil
Jumlah Pulau di Indonesia ±17.504 Pulau
Menurut Penjelasan UU No. 6/1996
tentang Perairan Indonesia16.056 Pulau Bernama
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id 13
2.590 Pulau Bernama yang
telah didepositkan ke PBB
(per 18 Agustus 2017)
Delegasi Republik ndonesia dalam United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, New York 2017
Definisi Pulau-pulau Kecil
Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau
sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi)
beserta ekosistemnya (UU No.27/2007)
Pulau adalah area lahan (daratan) yang terbentuk secara
alami, dikelilingi oleh air, yang berada di atas muka air
pada pasut tinggi (tidak boleh tenggelam, jika air
pasang tinggi) (UNCLOS, 1982)
Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah Pulau-Pulau
Kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis
yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan
sesuai dengan hukum internasional dan nasional(Perpres No.78/2005)
1. Pemetaan Kepemilikan
Pemetaan kepemilikan Hak penguasaan tanah di PPK seluruh Indonesia yang ukurannya≤100 Km2
menjadi: (a). Jumlah Pulau yg dikuasai Swasta (Investor), (b). Jumlah Pulau yg dikelola masyarakat, dan(c) Jumlah Pulau yg belum dikelola.
2. Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi dengan Kementerian ATR, Kanwil BPN Provinsi, BPN Kabupaten/Kota, Pemda(Kabupaten/Kota & Provinsi) hingga Kecamatan & Desa
3. Pengajuan HPL ke BPN
PPK dengan ukuran < 100 Km2 yang belum dikelola dan dikuasai masyarakat, diajukan ke BPN untukperolehan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian KP
Swasta Masyarakat Belum Dikelola
4. PNBP Pulau-pulau Kecil
RekomendasiIzin LokasiPemafaatan PPKProfit Sharing
Tahapan Sertifikasi (Target 37 Pulau)
Sertifikasi Pulau-pulau Kecil (PPK)Untuk perolehan Hak Pengelolaan (HPL) dari BPN
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
37 Pulau yang menjadi lokasi prioritas yaitu:
1) P. Rondo 14) P. Mangkai 27) P. Ndana
2) P. Berhala 15) P. Tokongnanas 28) P. Mangudu
3) P. Batumandi 16) P. Tokongberlayar 29) P. Sambit
4) P. Berakit 17) P. Tokongboro 30) P. Bateeleblah
5) P. Malangberdaun 18) P. Semiun 31) P. Rusa
6) P. Putri 19) P. Sebetul 32) P. Raya
7) P. Batuberantai 20) P. Sekatung 33) P. Karaweira Besar
8) P. Pelampong 21) P. Senua 34) P. Penambulai
9) P. Karimun Anak 22) P. Kepala 35) P. Kultubai Utara
10) P. Tokonghiu Kecil 23) P. Akarkula 36) P. Kultubai Selatan
11) P. Sentut 24) P. Metirang 37) P. Karang (alternative
12) P. Tokongmalang Biru 25) P. Batek Lain: P. Marampit,
13) P. Damar 26) P. Asutubun P. Intata, P. Kakarotan)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
Transplantasi Terumbu Karang & Penanaman Mangrove di Pulau Weh, Kota Sabang
Rehabilitasi dan Mitigasi Bencanauntuk PenyelamatanTerumbu Karang dan Ekosistem Pesisir
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id 32
Contoh pembangunan sabuk pantai dengan KGM di Tuban
Kondisi 0% Kondisi 100%
Rehabilitasi dan Mitigasi BencanaSabuk Pantai di Tuban
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
Strategi Penyelesaian RZ KSNT PPKT 2017-2018 (31 PPKT)
Penataan Ruang di Kawasan Strategis Nasional Tertentu
(RZ KSNT)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
PLTS Pulau Kakorotan
“Pembangunan PLTS di 25 PPKT tahun 2014”
Salah satu rumah di Pulau Lingayan
yang telah teraliri listrik dan juga
dilengkapi dengan PJU.
PLTS Pulau Alor PLTS Pulau Kawaluso
Masyarakat Pulau Kolepom, Distrik
Kalilam menikmati menonton TV
sesaat setelah listrik PLTS terpasang.Realisasi Joint
Statement
dengan ESDM
Pembangunan Infrastruktur di PPK/PPKT
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
Fasilitas yang sudah ada untuk
mendukung Wisata
di Pulau Senoa, Natuna
Pulau Enggano, 2015
Pulau Rani, 2015
Penyediaan Sarana Air Minum di
Pulau-Pulau Kecil
Pembangunan Infrastruktur di PPK/PPKT
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA
Perlindungan Penuh Perlindungan Terbatas Internasional (CITES)Appendix 2
Ukuran Waktu Tempat
Kepmen KP No. 18/2013 Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus)
Oseanik(Manta birostris)
Karang (Manta alfredi)
Kepmen KP No. 37/2013
(Cheilinus undulatus)
Kepmen KP No. 59/2011
Ikan Terubuk (Tenualusa
macrura) – Bengkalis,
Meranti dan Siak
Kepmen KP No. 43/2016 Ikan
Terubuk (Tenualusa ilisha) –
Labuhan Batu
Kepmen KP No. 46/2014
(Isis spp.)
Hiu Koboi atau Oceanic Whitetip Shark (Carcharhinus longimanus)
Hiu Martil Scalloped atauScalloped Hammerhead (Sphyrna lewini)
Kepmen KP No. 4/2014 Ikan Pari MantaHiu Martil Besar atau Great Hammerhead (Sphyrnamokarran)
Hiu Martil Caping atau Smooth Hammerhead (Sphyrna zygaena)
PENETAPAN JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI/TERANCAM PUNAH
Perikanan Budidaya Berkelanjutan
Industri Pengolahan Hasil Perikanan
Perikanan Tangkap Berkelanjutan PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
PROGRAM AKSI 2PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
(INPRES 7 / 2016)
Regulasi, Kelembagaan dan Pembiayaan
Tata Ruang dan Pengembangan
Kawasan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id38
KKP – KEMENPERIN – KEMENKOPOLHUKAM – KEMENHUB – KEMENPUPR – KEMEN ESDM
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
Penegakan Hukum dan Transparansi Perizinan Untuk Mencegah IUU
Fishing
Revitalisasi Galangan Kapal dan Peningkatan
Kapasitas Kapal Ikan Buatan Lokal
Melengkapi Sarpras Pelabuhan Perikanan
Memenuhi Kebutuhan Energi Untuk Armada Kapal Ikan Domestik
Melatih Keterampilandan Melakukan
Sertifikasi Nelayan
PERIKANAN TANGKAP
BERKELANJUTAN
PERIKANAN
TANGKAP
BERKELANJUTAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id39
REGULASI,
KELEMBAGAAN &
PEMBIAYAAN
KKP – KEMENKUM HAM – KEMENKEU – KEMENKOP – TNI POLRI – LKPP
Dukungan pembiayaan & akses permodalan
Harmonisasi PeraturanPerundang-Undangan
Meningkatkan status kelompok menjadi
koperasi
Perbaikan data & informasi perikananmelalui Satu Data
Minimalisasi risiko
keamanan untuk industri
perikanan di pulau terluar
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id40
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
41
SKPT SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN
NAWA CITA 3
Peningkatan ekspor hasil perikanan
“Membangun Indonesia dari pinggirandengan memperkuat daerah-daerah dandesa dalam kerangka negara kesatuan”
Penumbuhan sistembisnis perikanan
Pemenuhan konsumsi ikan untuk ketahanan pangan
Pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id41
1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional2) Keputusan MKP Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan
dan Perikanan Terpadu di PPK dan Kawasan Perbatasan
• Membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar, mendekatkan dengan gateway ekspor
Rencana Lokasi 12 SKPT di 2017 & Rute Tol Laut 2017
Lokasi 12 SKPT
Tahun 2017
1. Natuna
2. Saumlaki
3. Merauke
4. Mentawai
5. Nunukan
6. Talaud
7. Morotai
8. Biak Numfor
9. Mimika
10. Rote Ndao
11. Sumba Timur
12. Sabang
Sumber:
- Rute Tol Laut: Kementerian
Perhubungan, 2016
- SKTP 2017: KKP, 2016
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id42
BISNIS PROSES SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT)
• ∑ JENIS
• ∑ JTBPOTENSI
SDI• ∑ NELAYAN
• ∑ pEMBUDIDAYA
JUMLAH PELAKU
JUMLAH SARANA
PENDARATAN (LANDING)
PENGOLAHAN (PROCESSING)
PEMASARAN (MARKETING)
PERBEKALAN MELAUT
PELATIHANKELEMBAGAAN1 2 3 4 5 6
TARGET PRODUKSI
Per-Musim
Per-Komoditas
1. LEMBAGA PENYANGGA/OFFTAKER
2. KANTOR CABANG3. LPMUKP4. FORUM BISNIS
(BUMN DAN SWASTA)
1. BBM (TON/BLN)2. AIR BERSIH
(TON/BLN)3. ES (TON/BLN)
1. DERMAGA• Jumlah Kapal+Ukuran• Pj. Dermaga• Pengaturan Jml Kapal +
waktu Bongkat Muat• Jml, ukuran dan jadwal
kapal angkut2. TEMPAT
PELELANGAN IKAN (TPI)o Luas TPI o Jumlah Keranjango Jumlah
kendaraan Roda2 dan 3
1. LOKAL (JUMLAH IFM)
2. COLD STORAGE +UPI (UKURAN)A. % OLAH SEGARB. % OLAH BEKU
2. KELUAR WILAYAH
3. % EXPORT
1. ∑ KAPALa. Lokalb. Bantuan/baruc. Andond. Ijin Pusat
2. ∑ BUDIDAYA
1. MASYARAKAT (KOPERASI)
2. PENGUMPUL/LOCAL TRADING
1) KEBUTUHAN LISTRIK 2) KEBUTUHAN AIR BERSIH 3) KEBUTUHAN JALAN AKSES 4) KEBUTUHAN RUMAH NELAYAN
TA
RG
ET
IKU
SK
PT
PELUANG BISNIS : NILAI PRODUKSI &
ANALISA USAHA
MANAJEMEN :1. PELABUHAN2. PEMASARAN3. KEUANGAN4. TEKNIS
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id 43
BEA CUKAIImigrasi, Ekspor
KOPERASIPembentuka Koperasi
PU-PERAJalan / Rumah
ESDMListrik/Penerangan,
BBMDistribusi
• PERINUS• PELNI
KKP/PEMDA
Rehab Pelabuhan
SaranaTangkap/Kapal/Alat
Sarana Budidaya
Rehab/RevitalisasiBalai Benih
Sarana Pengolahan
Sarana Sistem Rantai Dingin
Pemasaran• PERINDO
Sarana Pemasaran
Penyuluhan dan Pelatihan
Karantina Ikan
Pengawasan SDKP
BUMNK/L LAIN
Masterplan/zonasi
Sarana pendukung (kapal operasional, SPDN, jetty, kantor Sekretariat, dll)
PERBANKANPermodalan usaha dan
kantor kas/money changer
Techno park
TNI-ALDukungan Pengamanan
Pembangunan Infrastruktur di SKPT
Integrasi Kegiatan di SKPT
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id 45
JENIS KEGIATAN DI SKPT TAHUN 2015-2016
2015
2016
• 1 paket Integrated cold stoarge skala besar
• 5 paket Ice flake machine skala kecil
• 8 unit kapal < 5 GT
• 63 unit kapal 5 GT
• 14 unit kapal 10 GT
• 6 unit kapal 20 GT
• 3 unit kapal 30 GT
• 62 unit alat penangkap (Gillnet permukaan)
• 49 unit alat penangkap bubu (ikan dan rajungan)
• 2 unit alat tangkap pole and line
• 4000 jiwa asuransi nelayan
• 58 paket rumput laut
• 2 kawasan kebun bibit RL
• 30 paket Sarana Budidaya Rumput Laut
• 4 Paket Percontohan Budidaya Rumput Laut
• 16 unit para-para
• 1 unit Speedboat Pengawasan SDKP
• Pembangunan Pusat Pengendalian di Lanal
Ranai
• Pembangunan Detention Center
• Gedung Layanan Operasional
• Tanah untuk gedung layanan operasional
• Sarana Gedung Layanan Operasional
• Genset
SKPT NATUNASentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
INTERVENSI PEMERINTAH
Bangsal pengeringan
rumout laut
Pembangunan Sentra Perikanan Tangkap
dan Pengolahan Terpadu di PP Ranai
Pengolahan Rumput Laut
Pengerasan drainase
Peletakan Batu Pertama
Detention Center
Keramba Napoleon
(P. Sedanau)
Lahan Pelabuhan (150 x
200) m/3 Ha
Pembangunan Pusdal Ranai
Speedboat Pengawasan
Anggaran: Rp. 117,83 M
Operasionalisasi Kapal SKPT
Dermaga (100x8) m
Speedboat Pengawasan
Pusat
Daerah
• 60 orang Pelatihan
masyarakat
• 1 paket Percontohan
penyuluh dan
pemberdayaan
masyarakat
• 10 orang Penyuluh
perikanan bantu
• Kajian Pengembangan
Potensi Sumber Daya
Arkeologi Maritim di
Perairan Pulau Laut
• Penelitian Bahan
penetapan Status
Perlindungan Jenis Ikan
Napoleon [Cheilinus
undulatus] di Kepulauan
Anambas dan Natuna,
Kepulauan Riau
• TPI, pemasangan instalasi air
bersih dan BBM, tempat
peribadatan dan MCK
• Kantor Administrasi, jalan
komplek, dan drainase,
bengkel, dan tempat perbaikan
jaring, balai pertemuan
nelayan, mess operator, wisma
nelayan, dan MCK
Anggaran: Rp. 73,44 M
46
Paket Integrated cold storage skala besar Kapasitas 200 Ton di Desa Daeo Majiko,
sumber anggran APBN (TP) Tahun 2016, progress capaian 9 % infrastruktur
terbangun dari total item kegiatan, (Progres tanggal 12 Oktober 2016)
Kator UPT PPI Daruba Di Desa Daeo Majiko, sumber dana APBD (DAK-IPD) dengan nilai Rp. 331.900.000,-
jangka waktu pelaksanaan 90 Hari, tanggal kontrak 12 September 2016dengan progress fisik 3 %
Infrastruktur Terbangun dari total item pekerjaan, (Progres tanggal 12 Oktober 2016)
Sebelum Kator UPT PPI Daeo Majiko di bangun ( Sebelum Bangunan Eksisting)
Pembangunan dermaga tahap I, PPI Daruba di Desa Daeo Majiko, pagu anggaran Rp. 2.847.800.000,-
jangka waktu kontrak 90 Hari terhitung mulai kontrak tanggal 24 September Tahun 2016 dengan progress
fisik 0,5% dari item pekerjaan pembersihan dan 0 % dari total Item Pekerjaan dengan progress keuangan
10%.(Progres Tanggal 12 Oktober 2016)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id 47
SKPT MOROTAISentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
Foto jalan dan Bangunan Pelelangan Ikan PPI
Sebatik (12 April 2016)
Foto Jalan dan Bangunan Pelelangan Ikan
PPI Sebatik (05 Oktober 2016)
Foto Finishing Siring/Turap, Tahap Akhir (5
Oktober 2016)
Foto Finishing Siring/Turap, Tahap Akhir (5
Oktober 2016)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id 48
SKPT SEBATIKSentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
TPI Pasiran
KJT Lobster KJA Kerapu Pabrik Es Kapal Nelayan
• Pengolahan Ikan Tradisional = 51 unit
PPI Pasiran Dari Atas
PENDUKUNG
TPI Ie Meulee
PPI Pasiran
YACHT
Budidaya KJA
Kapal Purse Seine
SPDN
• Pelabuhan Ferry & Kapal Cepat
• Bandara 1.800 m ( berfungsi )
• PLN 7 MW ( Pemakaian 2,5 MW )
• PDAM ( Produksi 1,997 Juta m³/tahun )
• Akses Jalan Darat ( bagus )
• Jaringan Telekomunikasi ( bagus )
• Koperasi Berbadan Hukum = 10 unit
• SPBU = 2 unit ( 4.860 ton premium, 12.450 ton solar )
• Perbankan : BRI, BNI, Mandiri, BCA, Bank Aceh
PERIKANAN BUDIDAYA
• KJA Kerapu HDPE
• KJT Pembesaran Lobster
PARIWISATA BAHARI
• Hotel
• Resort
• Homestay
• Motel
• Toko Souvenir
• Dive Center
• Penyewaan Kendaraan
• Restoran / Cafe / Kedai Kopi
• Titik Labuh Yacht
SARANA & PRASARANA UTAMA SERTA PENDUKUNG SKPT SABANGPERIKANAN TANGKAP
• Dermaga Beton ( berfungsi )
• Pabrik Es = 5 ton ( perbaikan )
• Cold Storage = 20 ton ( rusak )
• PPI = 1 lokasi & TPI = 9 lokasi
• Ice Storage = 9 ton ( rusak )
• Rumah Kemasan
• Gedung Processing ( rusak )
• SPDN ( rusak )
• Kantor PPI
• LIstrik PLN
• Air PDAM
• Pos Pengawas SDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
49
3. Pembangunan pilar-pilar monumental misalnya tugu NKRI, prasasti, pos-pos
pengamanan
4. Menerapkan model pengawasan terpadu (KKP, POLRI dan TNI) di wilayah
rawan illegal fishing
5. Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan teknis operasional pengawasan secara
terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan POLRI,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Institusi terkait.
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan POLRI, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Perhubungan dan Institusi terkait besama-sama
mengkoordinasikan penempatan personil pengawas yang terlatih, pada
lokasi/wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar secara merata di wilayah
nusantara.
1. Mengaktifkan Bakorkamla dalam koordinasi
pengamanan laut secara terpadu.
2. Penyediaan fasilitas kapal pengawasan disertai
dengan sistem terpadu dan sistem pengawasan
berbasis masyarakat (POKMASWAS)
Kerjasama KKP, TNI dan POLRI
TERIMA KASIH