KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN, …kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/HUMAS... · UU No. 27/2007 jo UU No. 1 / 2014 tentang Pengelolaan Wilayah

oleh:Ir. Agus Dermawan, M.Si

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN,

pesisir dan PULAU-PULAU KECIL

1. VISI DAN MISI KKP

2. ORGANISASI DAN TUSI DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

3. KEKUATAN POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA

SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

4. PERMASALAHAN

5. KEBIJAKAN DAN REGULASI :

a. KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

b. REGULASI DAN PRINSIP PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

6. PROGRAM AKSI :

1)PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

2)PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

3)SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU

MISI KKP

TRISAKTI & NAWA CITA

LAUTADALAH

MASA DEPAN BANGSA

VISI KKPMewujudkan sektor kelautan dan

perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan

nasional

1. Kedaulatan

2. Keberlanjutan

3. Kesejahteraan

12%PDB Perikanan

(2019)

Produksi

Ekspor

Konsumsi Ikan

Pendapatan

VISI DAN MISI KKP 2015 - 2019

3 PILAR MISI KKP

TRISAKTI & NAWA CITA

VISI KKPMewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang

mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional

TUJUAN

Kedaulatan

Keberlanjutan

Kesejahteraan

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut

2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya

3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

1. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

5

MISIKedaulatan(Sovereignty)

MISIKeberlanjutan(Sustainabiltiy)

MISIKesejahteraan

(Prosperity)

PSDKP : Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

BKIPM : Perkarantinaan

ikan, pengendalian mutu, keamanan

hasil perikanan, dan keamanan hayati

ikan

DJPRL : Penataan ruang laut,

konservasi dan keanekaragamanhayati laut, pendayagunaan

pesisir dan PPK, JasaKelautan

DJPT DAN DJPB : Keberlanjutan usaha perikanan

tangkap dan budidaya

DJPDS :Daya saing dan sistem

logistik hasil kelautan danperikanan

1

2 3

4

5

BPSDMKP :SDM Aparatur dan

masyarakat

BALITBANG KP :Inovasi iptekkelautan danperikanan

6

7

BRSDMKP :Riset dan SDM Aparatur, MasyarakatKelautan danPerikanan

Penataan Organisasi dalam Menjalankan Misi KKP

PenanggungjawabMisi

ISU PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kedaulatan

• Belum selesaiannya Penamaan PPK;• Konflik pemanfaatan tanah di pulau-pulau kecil;• Pelanggaran Peraturan Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah

(SHM) secara perorangan di pulau-pulau kecil.

Keberlanjutan

• Kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, erosi/abrasi pantaiyang merusak ekosistem pesisir dan laut

• Reklamasi wilayah pesisir yang belum sesuai dengan aturan.

Kesejahteraan

• Rendahnya produksi dan kualitas garam rakyat;• Belum dilakukan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam

(BMKT) secara optimal;• Kemiskinan masyarakat di wilayah Pesisir dan PPK.

DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT MENDUKUNG SINERGI KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY)

KONDISI EKSISTING

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Belum tertatanyapemanfaatanruang laut

Terbatasnyasarana danprasarana di pulau-pulaukecil/Terluar

Tingginyatingkat degradasihabitat dansumberdaya ikan, pesisir dan laut

Tertatanyapemanfaatanruang laut

Tersedianyasarana danprasarana di pulau-pulaukecil/Terluarmenujukemandirian

Rendahnyatingkatdegradasihabitat dansumberdayaikan, pesisir danlautPeran Pemerintah

- Regulasi- Fasilitasi dan bimbingan- Pengelolaan konservasi

dan PPKT- Data dan informasi- Infrastruktur, sarana

dan prasarana- Pelayanan perijinan

Peran Masyarakat

Partisipasi(Perencanaan, Pemanfaatandan Pengawasan)

Peran Swasta

- Investasi

- KerjasamaPengelolaan

- CSR

Konservasi

danKeanekaragaman

Hayati Laut

PendayagunaanPesisir dan

Pulau-Pulau

Kecil

Penataan danPemanfaatanJasa Kelautan

PerencanaanRuang Laut

PERATURAN PERUNDANGAN

INTERVENSI

LINGKUNGAN STRATEGIS (Global, Regional, Nasional, Lokal)

ORGANISASI DAN TUSI DITJEN PRL

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR 6/PERMEN-KP/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PRLDIREKTORAT JENDERAL

PENGELOLAAN RUANG LAUT

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT

PENDAYAGUNAAN PESISIR

DAN PULAU-PULAU KECIL

DIREKTORAT

PERENCANAAN RUANG LAUT

DIREKTORAT

JASA KELAUTAN

DIREKTORAT KONSERVASI

DAN KEANEKARAGAMAN

HAYATI LAUT

BAGIAN

PROGRAM

BAGIAN

KEUANGAN

DAN UMUM

BAGIAN KERJA SAMA,

HUBUNGAN

MASYARAKAT, DAN

PELAYANAN

BAGIAN

SDM APARATUR,

HUKUM, DAN

ORGANISASI

SUBDIREKTORAT

KAWASAN STRATEGIS

SUBDIREKTORAT

ZONASI DAERAH

SUBDIREKTORAT

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

LAUT

SUBDIREKTORAT

TATA RUANG LAUT NASIONAL

SUBDIREKTORAT

RESTORASI

SUBIREKTORAT

MITIGASI BENCANA DAN ADAPTASI

PERUBAHAN IKLIM

SUBDIREKTORAT

MASYARAKAT HUKUM ADAT

SUBDIREKTORAT

PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

SUBDIREKTORAT

PENATAAN KAWASAN KONSERVASI

SUBDIREKTORAT

PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN

JENIS IKAN

SUBDIREKTORAT

PEMANFAATAN KAWASAN DAN

JENIS IKAN

SUBDIREKTORAT

KONVENSI DAN JEJARING

KONSERVASI

SUBDIREKTORAT

PEMANFAATAN AIR LAUT DAN

BIOFARMAKOLOGI

SUBDIREKTORAT

BANGUNAN DAN INSTALASI LAUT

SUBDIREKTORAT

WISATARA BAHARI DAN BMKT

SUBDIREKTORAT

REKLAMASI

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PRL

Ditjen PRL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

PerencaanRuang Laut

• Tata ruang LautNasional

• Zonasi teluk, selat, laut danpulau-pulaukecil

• Perizinanpemanfaatanruang laut

Pengelolaan Konservasi Sumber

Daya Hayati Laut

• PengelolaanEkosistem/Kawasan Konservasi:

• PengelolaanJenis/Genetik

Pengelolaan pesisir dan pulau-

pulau kecil

• PemanfaatandanPengelolaangugus pulau

• Restorasi• Mitigasi

Bencana• Hukum Adat

JasaKelautan

• Pemanfaatan air lautdan biofarmakologi

• Bangunan daninstalasi laut,

• Wisata bahari danBenda Berharga AsalMuatan KapalTenggelam (BMKT), dan

• Reklamasi

Landasan Undang-Undang:1. UU No. 31/2004 jo UU No. 45 / 2009 tentang Perikanan2. UU No. 27/2007 jo UU No. 1 / 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil3. UU No. 32/2015 tentang Kelautan

KEKUATAN POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN

UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

• Luas Perairan Laut: 5,8 juta km2 ,

ZEE: 2,55 juta km2 , Laut teritorial: 0,30

juta km2 , Panjang garis pantai 80,791

km2 , Perairan Kep: 2,95 juta km2.

• Perikanan tangkap: 12,451 Juta ton ikan

(MSY, Komnas Kajiskan)

• Migas: Dari 60 Cekungan Migas

Indonesia, 70% berada di laut

• Cadangan Minyak Bumi 9,1 Milyar Barel

di laut

• Jumlah Pulau: 17.504 pulau (16.056 telah memiliki nama dan dikukuhkan di

PBB, Agustus 2017)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

Indonesia sebagai negaraMega Marine Bio-diversity


POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA

Luas Daratan Indonesia : 1,91 juta km2 (Permendagri 18/2013)

Luas Wilayah Perairan Indonesia : 6,32 juta km2 (BIG, 2014)

Panjang garis pantai : 99.093 Km (BIG, 2014)

Jumlah Pulau : 17.504 pulau (BIG, 2014)

Jumlah Desa Pesisir : 25224 desa

Luas terumbu karang : 2,5 Juta Ha (Ditjen PRL, 2015)

Luas Mangrove : 3,6 Juta Ha Ditjen PRL, 2015)

Jenis rumput laut : 555 jenis (Renstra KKP, 2015-2019)

Species ikan : 8.500 species (Renstra KKP, 2015-2019)

Biota terumbu karang : 950 biota (Renstra KKP, 2015-2019)

Jasa wisata bahari : 548 lokasi (Ditjen PRL, 2015)


ISU PERMASALAHAN

Ekonomi Kelautan • Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola dandimanfaatkan secara optimal

• Peraturan tentang perijinan.investasi pulau-pulau kecil danpesisir untuk wisata bahari belum memadai

• Belum adanya pengaturan tata kelola mineral dasar laut• Pengaturan kabel dan pipa dasar laut• Pengembangan ekonomi kelautan lainnya, biodiversity,

wisata bahari, dll

Tata kelola laut • Tata ruang laut belum diatur dan rencana zonasi pesisir(amanat UU No. 27/2007) belum tuntas

Batas laut dengan negaratetangga dan keamanan laut

• Perundingan batas laut dengan beberapa Negara tetanggamasih belum selesai

• Masih maraknya praktek illegal fishing

PERMASALAHAN

Sumber: Background Study Bappenas, 2014

ISU PERMASALAHAN

Konektivitas antar pulau • Sarana dan prasarana pelabuhan perintis yang belummemadai, terutama di wilayah timur

• Rute dan jumlah moda angkutan perintis yang masihterbatas

Bencana dan pencemaranlaut dan pesisir

• Aturan untuk pencemaran laut dari pelayaran Internasional• Kelembagaan dan mekanisme penanganan – penegakan

hukumnya

SDM dan Iptek Kelautan • Kualitas dan kuantitas SDM Kelautan yang belum optimal,sebagai contoh sebagian besar ABK kapal perikanan >60Tdari luar

• Kelembagaan pendidikan dan pelatihan• Masih kurangnya inovasi dan sosialisasi iptek kelautan yang

tepat guna• Masih belum berkembangnya wawasan kebangsaan

Indonesia sebagai negara kepulauan

PERMASALAHAN

Sumber: Background Study Bappenas, 2014

Studi Kasus : Aksi Bersih dan Pengobatan Gratis Kampung Bajo Kab. Wakatobi

POTRET KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR

Isu dan Permasalahan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil

1. Pertahanan dan Keamanan negara, khususnya di PPKT;

(Semua PPKT)

2. Penjualan tanah di pulau kecil kepada WN Asing;

(di P. Maratua-Kab. Berau)

3. Penguasaan pulau kecil secara private oleh WN Asing atau WNI (private island);

(P. Nikoi- Tanjung Pinang, P. Bawah -Anambas, P. Manis- Kota Batam)

4. Isu okupasi/klaim kepemilikan pulau oleh Warga negara lain;

(P. Manis – Kota Batam).

5. Kerusakan lingkungan dan pencemaran di PPK;

(P. Bangka - Minahasa Utara dan Pulau-pulau kecil di Prov. Babel)

6. Penutupan akses masyarakat dan nelayan lokal oleh investor di PPK;

(Gili Gede – Lombok Barat, P. Nikoi – Tj. Pinang, PPK di Kab. Wakatobi)

7. Konflik pemanfaatan tanah dan alih fungsi hutan di pulau antara investor dan masyarakat

(P. Romang – Kab MBD, P. Pari – Kep. Seribu, P. Jemaja – Kep Anambas)

8. Aktivitas ilegal di PPK contoh penyelundupan (orang dan barang), perbudakan, illegal fishing,

illegal logging, narkoba, dll. (P. Benjina - Kab. Kep Aru, P. Bawah – Kep. Anambas)

9. Pelanggaran Peraturan Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah (SHM) secara perorangan yang

mencapai 20 Ha /orang dalam satu hamparan (P. Maratua – Kab Berau)

10. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan PNBP secara optimal bagi Negara

1. Perpres ini menyinergikan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan

(termasuk PPKT) agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur.

2. Pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan,

pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan,juga sebagai

acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan

sektor kelautan untuk bersama mewujudkan Poros Maritim Dunia

3. Penetapan 7 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia yang terkait dengan PPKT

1) Pilar Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut:

peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan PPKT

2) Pilar Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut: percepatan

penyelesaian RZ KSN, RZ KSNT, RZ Kawasan Antar Wilayah

3) Pilar Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan:

pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-

prinsip ekonomi biru di PPKT;

KEBIJAKAN DAN REGULASI

a. Kebijakan Kelautan Indonesia(Perpres No. 16 Th. 2017)

1. UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-

pulau Kecil;

2. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

3. PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil

Terluar;

4. PP No 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan

Negara;

5. Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan

Indonesia;

6. Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pulau-pulau

Kecil Terluar

b. Regulasi Pengelolaan Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 27

1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama

dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP 62/2010).

Pasal 50

1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan

Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan

Konservasi Nasional.

Pasal 51, Ayat (1), Huruf (a)

Kawasan strategis nasional tertentu antara lain untuk kepentingan geo-politik,

pertahanan dan keamanan, Kawasan rawan bencana besar, perubahan status Zona

Inti pada Kawasan Konservasi laut nasional, Pulau-Pulau Kecil terluar, dan

Kawasan habitat biota endemik.

UU No. 27 Tahun 2007 juncto No. 1 Tahun 2014tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil

Dasar Izin Lokasi di Perairan PPKT

1. Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

a. perencanaan tata ruang Laut nasional;

b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

c. perencanaan zonasi kawasan Laut.

2. Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.

3. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis

nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi

kawasan antarwilayah.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Dasar Perencanaan Spasial di PPKT

1. Pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah

(Pasal 2)

2. PPKT merupakan KSNT dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 3) KEPPRES

No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PPKT

3. Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan RZ KSNT yang ditetapkan oleh Menteri dengan

mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian

terkait. (Pasal 4 ayat 1)

4. Sub Zona dalam RZ PPKT terdiri atas sub zona yang meliputi pertahanan keamanan,

kesejahteraan masyarakat, dan/atau pelestarian lingkungan (Pasal 4 ayat 2)

5. Batasan pemanfaatan PPKT pertahanan dan keamanan; kesejahteraan masyarakat; dan/atau

pelestarian lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PPKT (Pasal 5)

6. Pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan untuk (Pasal 7) untuk: a. akselerasi proses

penyelesaian batas wilayah negara dilaut; b. penempatan pos pertahanan, pos keamanan,

dan/atau pos lain; c. penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia; d. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tandabatas negara; e.

penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau f. pengembangan potensi maritim

lainnya

PP No. 62 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan PPKT

Dasar Perencanaan Spasial dan Pengaturan Pemanfaatan PPKT

Keppres No. 6 Th. 2017 tentang Penetapan PPKT

Jumlah PPKT sebanyak 111 pulau

A. Pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan dan

melibatkan masyarakat dengan memperhatikan

keterkaitan ekosistem

B. Tetap terpeliharanya keanekaragaman hayati, kekhasan

dan keaslian nilai budaya

C. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan

wilayah

D. Nilai strategis sebagai sabuk ekonomi (economic belt)

dan sabuk pengaman (security belt)

Prinsip Pengelolaan Pesisir danPulau-pulau Kecil Terluar

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

1. Penataan PPK dan PPKT :a. Validasi dan Verifikasi dalam rangka Pembakuan nama

Pulaub. Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluarc. Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana

2. Penataan Ruang di Kawasan Strategis Nasional Tertentu(RZ KSNT)

3. Pembangunan Infrastruktur di PPK/PPKT4. Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Ekosistemnya

Program Aksi 1Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar



Kondisi Eksisting Pulau-pulau Kecil

Jumlah Pulau di Indonesia ±17.504 Pulau

Menurut Penjelasan UU No. 6/1996

tentang Perairan Indonesia16.056 Pulau Bernama

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id 13

2.590 Pulau Bernama yang

telah didepositkan ke PBB

(per 18 Agustus 2017)

Delegasi Republik ndonesia dalam United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, New York 2017

Definisi Pulau-pulau Kecil

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau

sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi)

beserta ekosistemnya (UU No.27/2007)

Pulau adalah area lahan (daratan) yang terbentuk secara

alami, dikelilingi oleh air, yang berada di atas muka air

pada pasut tinggi (tidak boleh tenggelam, jika air

pasang tinggi) (UNCLOS, 1982)

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah Pulau-Pulau

Kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis

yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan

sesuai dengan hukum internasional dan nasional(Perpres No.78/2005)

1. Pemetaan Kepemilikan

Pemetaan kepemilikan Hak penguasaan tanah di PPK seluruh Indonesia yang ukurannya≤100 Km2

menjadi: (a). Jumlah Pulau yg dikuasai Swasta (Investor), (b). Jumlah Pulau yg dikelola masyarakat, dan(c) Jumlah Pulau yg belum dikelola.

2. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi dengan Kementerian ATR, Kanwil BPN Provinsi, BPN Kabupaten/Kota, Pemda(Kabupaten/Kota & Provinsi) hingga Kecamatan & Desa

3. Pengajuan HPL ke BPN

PPK dengan ukuran < 100 Km2 yang belum dikelola dan dikuasai masyarakat, diajukan ke BPN untukperolehan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian KP

Swasta Masyarakat Belum Dikelola

4. PNBP Pulau-pulau Kecil

RekomendasiIzin LokasiPemafaatan PPKProfit Sharing

Tahapan Sertifikasi (Target 37 Pulau)

Sertifikasi Pulau-pulau Kecil (PPK)Untuk perolehan Hak Pengelolaan (HPL) dari BPN



37 Pulau yang menjadi lokasi prioritas yaitu:

1) P. Rondo 14) P. Mangkai 27) P. Ndana

2) P. Berhala 15) P. Tokongnanas 28) P. Mangudu

3) P. Batumandi 16) P. Tokongberlayar 29) P. Sambit

4) P. Berakit 17) P. Tokongboro 30) P. Bateeleblah

5) P. Malangberdaun 18) P. Semiun 31) P. Rusa

6) P. Putri 19) P. Sebetul 32) P. Raya

7) P. Batuberantai 20) P. Sekatung 33) P. Karaweira Besar

8) P. Pelampong 21) P. Senua 34) P. Penambulai

9) P. Karimun Anak 22) P. Kepala 35) P. Kultubai Utara

10) P. Tokonghiu Kecil 23) P. Akarkula 36) P. Kultubai Selatan

11) P. Sentut 24) P. Metirang 37) P. Karang (alternative

12) P. Tokongmalang Biru 25) P. Batek Lain: P. Marampit,

13) P. Damar 26) P. Asutubun P. Intata, P. Kakarotan)



Transplantasi Terumbu Karang & Penanaman Mangrove di Pulau Weh, Kota Sabang

Rehabilitasi dan Mitigasi Bencanauntuk PenyelamatanTerumbu Karang dan Ekosistem Pesisir


Contoh pembangunan sabuk pantai dengan KGM di Tuban

Kondisi 0% Kondisi 100%

Rehabilitasi dan Mitigasi BencanaSabuk Pantai di Tuban



Strategi Penyelesaian RZ KSNT PPKT 2017-2018 (31 PPKT)

Penataan Ruang di Kawasan Strategis Nasional Tertentu

(RZ KSNT)



PLTS Pulau Kakorotan

“Pembangunan PLTS di 25 PPKT tahun 2014”

Salah satu rumah di Pulau Lingayan

yang telah teraliri listrik dan juga

dilengkapi dengan PJU.

PLTS Pulau Alor PLTS Pulau Kawaluso

Masyarakat Pulau Kolepom, Distrik

Kalilam menikmati menonton TV

sesaat setelah listrik PLTS terpasang.Realisasi Joint

Statement

dengan ESDM

Pembangunan Infrastruktur di PPK/PPKT


Fasilitas yang sudah ada untuk

mendukung Wisata

di Pulau Senoa, Natuna

Pulau Enggano, 2015

Pulau Rani, 2015

Penyediaan Sarana Air Minum di

Pulau-Pulau Kecil

Pembangunan Infrastruktur di PPK/PPKT

PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA

Perlindungan Penuh Perlindungan Terbatas Internasional (CITES)Appendix 2

Ukuran Waktu Tempat

Kepmen KP No. 18/2013 Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus)

Oseanik(Manta birostris)

Karang (Manta alfredi)

Kepmen KP No. 37/2013

(Cheilinus undulatus)


Ikan Terubuk (Tenualusa

macrura) – Bengkalis,

Meranti dan Siak

Kepmen KP No. 43/2016 Ikan

Terubuk (Tenualusa ilisha) –

Labuhan Batu


(Isis spp.)

Hiu Koboi atau Oceanic Whitetip Shark (Carcharhinus longimanus)

Hiu Martil Scalloped atauScalloped Hammerhead (Sphyrna lewini)

Kepmen KP No. 4/2014 Ikan Pari MantaHiu Martil Besar atau Great Hammerhead (Sphyrnamokarran)

Hiu Martil Caping atau Smooth Hammerhead (Sphyrna zygaena)

PENETAPAN JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI/TERANCAM PUNAH

Perikanan Budidaya Berkelanjutan

Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Perikanan Tangkap Berkelanjutan PERCEPATAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

PROGRAM AKSI 2PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

(INPRES 7 / 2016)

Regulasi, Kelembagaan dan Pembiayaan

Tata Ruang dan Pengembangan

Kawasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id38

KKP – KEMENPERIN – KEMENKOPOLHUKAM – KEMENHUB – KEMENPUPR – KEMEN ESDM

RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

Penegakan Hukum dan Transparansi Perizinan Untuk Mencegah IUU

Fishing

Revitalisasi Galangan Kapal dan Peningkatan

Kapasitas Kapal Ikan Buatan Lokal

Melengkapi Sarpras Pelabuhan Perikanan

Memenuhi Kebutuhan Energi Untuk Armada Kapal Ikan Domestik

Melatih Keterampilandan Melakukan

Sertifikasi Nelayan

PERIKANAN TANGKAP

BERKELANJUTAN

PERIKANAN

TANGKAP

BERKELANJUTAN


REGULASI,

KELEMBAGAAN &

PEMBIAYAAN

KKP – KEMENKUM HAM – KEMENKEU – KEMENKOP – TNI POLRI – LKPP

Dukungan pembiayaan & akses permodalan

Harmonisasi PeraturanPerundang-Undangan

Meningkatkan status kelompok menjadi

koperasi

Perbaikan data & informasi perikananmelalui Satu Data

Minimalisasi risiko

keamanan untuk industri

perikanan di pulau terluar


RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

41

SKPT SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU

DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN

NAWA CITA 3

Peningkatan ekspor hasil perikanan

“Membangun Indonesia dari pinggirandengan memperkuat daerah-daerah dandesa dalam kerangka negara kesatuan”

Penumbuhan sistembisnis perikanan

Pemenuhan konsumsi ikan untuk ketahanan pangan

Pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat


1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional2) Keputusan MKP Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan

dan Perikanan Terpadu di PPK dan Kawasan Perbatasan

• Membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar, mendekatkan dengan gateway ekspor

Rencana Lokasi 12 SKPT di 2017 & Rute Tol Laut 2017

Lokasi 12 SKPT

Tahun 2017

1. Natuna

2. Saumlaki

3. Merauke

4. Mentawai

5. Nunukan

6. Talaud

7. Morotai

8. Biak Numfor

9. Mimika

10. Rote Ndao

11. Sumba Timur

12. Sabang

Sumber:

- Rute Tol Laut: Kementerian

Perhubungan, 2016

- SKTP 2017: KKP, 2016


BISNIS PROSES SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT)

• ∑ JENIS

• ∑ JTBPOTENSI

SDI• ∑ NELAYAN

• ∑ pEMBUDIDAYA

JUMLAH PELAKU

JUMLAH SARANA

PENDARATAN (LANDING)

PENGOLAHAN (PROCESSING)

PEMASARAN (MARKETING)

PERBEKALAN MELAUT

PELATIHANKELEMBAGAAN1 2 3 4 5 6

TARGET PRODUKSI

Per-Musim

Per-Komoditas

1. LEMBAGA PENYANGGA/OFFTAKER

2. KANTOR CABANG3. LPMUKP4. FORUM BISNIS

(BUMN DAN SWASTA)

1. BBM (TON/BLN)2. AIR BERSIH

(TON/BLN)3. ES (TON/BLN)

1. DERMAGA• Jumlah Kapal+Ukuran• Pj. Dermaga• Pengaturan Jml Kapal +

waktu Bongkat Muat• Jml, ukuran dan jadwal

kapal angkut2. TEMPAT

PELELANGAN IKAN (TPI)o Luas TPI o Jumlah Keranjango Jumlah

kendaraan Roda2 dan 3

1. LOKAL (JUMLAH IFM)

2. COLD STORAGE +UPI (UKURAN)A. % OLAH SEGARB. % OLAH BEKU

2. KELUAR WILAYAH

3. % EXPORT

1. ∑ KAPALa. Lokalb. Bantuan/baruc. Andond. Ijin Pusat

2. ∑ BUDIDAYA

1. MASYARAKAT (KOPERASI)

2. PENGUMPUL/LOCAL TRADING

1) KEBUTUHAN LISTRIK 2) KEBUTUHAN AIR BERSIH 3) KEBUTUHAN JALAN AKSES 4) KEBUTUHAN RUMAH NELAYAN

TA

RG

ET

IKU

SK

PT

PELUANG BISNIS : NILAI PRODUKSI &

ANALISA USAHA

MANAJEMEN :1. PELABUHAN2. PEMASARAN3. KEUANGAN4. TEKNIS


BEA CUKAIImigrasi, Ekspor

KOPERASIPembentuka Koperasi

PU-PERAJalan / Rumah

ESDMListrik/Penerangan,

BBMDistribusi

• PERINUS• PELNI

KKP/PEMDA

Rehab Pelabuhan

SaranaTangkap/Kapal/Alat

Sarana Budidaya

Rehab/RevitalisasiBalai Benih

Sarana Pengolahan

Sarana Sistem Rantai Dingin

Pemasaran• PERINDO

Sarana Pemasaran

Penyuluhan dan Pelatihan

Karantina Ikan

Pengawasan SDKP

BUMNK/L LAIN

Masterplan/zonasi

Sarana pendukung (kapal operasional, SPDN, jetty, kantor Sekretariat, dll)

PERBANKANPermodalan usaha dan

kantor kas/money changer

Techno park

TNI-ALDukungan Pengamanan

Pembangunan Infrastruktur di SKPT

Integrasi Kegiatan di SKPT


JENIS KEGIATAN DI SKPT TAHUN 2015-2016

2015

2016

• 1 paket Integrated cold stoarge skala besar

• 5 paket Ice flake machine skala kecil

• 8 unit kapal < 5 GT

• 63 unit kapal 5 GT




• 62 unit alat penangkap (Gillnet permukaan)

• 49 unit alat penangkap bubu (ikan dan rajungan)

• 2 unit alat tangkap pole and line

• 4000 jiwa asuransi nelayan

• 58 paket rumput laut

• 2 kawasan kebun bibit RL

• 30 paket Sarana Budidaya Rumput Laut

• 4 Paket Percontohan Budidaya Rumput Laut

• 16 unit para-para

• 1 unit Speedboat Pengawasan SDKP

• Pembangunan Pusat Pengendalian di Lanal

Ranai

• Pembangunan Detention Center

• Gedung Layanan Operasional

• Tanah untuk gedung layanan operasional

• Sarana Gedung Layanan Operasional

• Genset

SKPT NATUNASentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

INTERVENSI PEMERINTAH

Bangsal pengeringan

rumout laut

Pembangunan Sentra Perikanan Tangkap

dan Pengolahan Terpadu di PP Ranai

Pengolahan Rumput Laut

Pengerasan drainase

Peletakan Batu Pertama

Detention Center

Keramba Napoleon

(P. Sedanau)

Lahan Pelabuhan (150 x

200) m/3 Ha

Pembangunan Pusdal Ranai

Speedboat Pengawasan

Anggaran: Rp. 117,83 M

Operasionalisasi Kapal SKPT

Dermaga (100x8) m

Speedboat Pengawasan

Pusat

Daerah

• 60 orang Pelatihan

masyarakat

• 1 paket Percontohan

penyuluh dan

pemberdayaan

masyarakat

• 10 orang Penyuluh

perikanan bantu

• Kajian Pengembangan

Potensi Sumber Daya

Arkeologi Maritim di

Perairan Pulau Laut

• Penelitian Bahan

penetapan Status

Perlindungan Jenis Ikan

Napoleon [Cheilinus

undulatus] di Kepulauan

Anambas dan Natuna,

Kepulauan Riau

• TPI, pemasangan instalasi air

bersih dan BBM, tempat

peribadatan dan MCK

• Kantor Administrasi, jalan

komplek, dan drainase,

bengkel, dan tempat perbaikan

jaring, balai pertemuan

nelayan, mess operator, wisma

nelayan, dan MCK

Anggaran: Rp. 73,44 M

46

Paket Integrated cold storage skala besar Kapasitas 200 Ton di Desa Daeo Majiko,

sumber anggran APBN (TP) Tahun 2016, progress capaian 9 % infrastruktur

terbangun dari total item kegiatan, (Progres tanggal 12 Oktober 2016)

Kator UPT PPI Daruba Di Desa Daeo Majiko, sumber dana APBD (DAK-IPD) dengan nilai Rp. 331.900.000,-

jangka waktu pelaksanaan 90 Hari, tanggal kontrak 12 September 2016dengan progress fisik 3 %

Infrastruktur Terbangun dari total item pekerjaan, (Progres tanggal 12 Oktober 2016)

Sebelum Kator UPT PPI Daeo Majiko di bangun ( Sebelum Bangunan Eksisting)

Pembangunan dermaga tahap I, PPI Daruba di Desa Daeo Majiko, pagu anggaran Rp. 2.847.800.000,-

jangka waktu kontrak 90 Hari terhitung mulai kontrak tanggal 24 September Tahun 2016 dengan progress

fisik 0,5% dari item pekerjaan pembersihan dan 0 % dari total Item Pekerjaan dengan progress keuangan

10%.(Progres Tanggal 12 Oktober 2016)


SKPT MOROTAISentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

Foto jalan dan Bangunan Pelelangan Ikan PPI

Sebatik (12 April 2016)

Foto Jalan dan Bangunan Pelelangan Ikan

PPI Sebatik (05 Oktober 2016)

Foto Finishing Siring/Turap, Tahap Akhir (5

Oktober 2016)

Foto Finishing Siring/Turap, Tahap Akhir (5

Oktober 2016)


SKPT SEBATIKSentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

TPI Pasiran

KJT Lobster KJA Kerapu Pabrik Es Kapal Nelayan

• Pengolahan Ikan Tradisional = 51 unit

PPI Pasiran Dari Atas

PENDUKUNG

TPI Ie Meulee

PPI Pasiran

YACHT

Budidaya KJA

Kapal Purse Seine

SPDN

• Pelabuhan Ferry & Kapal Cepat

• Bandara 1.800 m ( berfungsi )

• PLN 7 MW ( Pemakaian 2,5 MW )

• PDAM ( Produksi 1,997 Juta m³/tahun )

• Akses Jalan Darat ( bagus )

• Jaringan Telekomunikasi ( bagus )

• Koperasi Berbadan Hukum = 10 unit

• SPBU = 2 unit ( 4.860 ton premium, 12.450 ton solar )

• Perbankan : BRI, BNI, Mandiri, BCA, Bank Aceh

PERIKANAN BUDIDAYA

• KJA Kerapu HDPE

• KJT Pembesaran Lobster

PARIWISATA BAHARI

• Hotel

• Resort

• Homestay

• Motel

• Toko Souvenir

• Dive Center

• Penyewaan Kendaraan

• Restoran / Cafe / Kedai Kopi

• Titik Labuh Yacht

SARANA & PRASARANA UTAMA SERTA PENDUKUNG SKPT SABANGPERIKANAN TANGKAP

• Dermaga Beton ( berfungsi )

• Pabrik Es = 5 ton ( perbaikan )

• Cold Storage = 20 ton ( rusak )

• PPI = 1 lokasi & TPI = 9 lokasi

• Ice Storage = 9 ton ( rusak )

• Rumah Kemasan

• Gedung Processing ( rusak )

• SPDN ( rusak )

• Kantor PPI

• LIstrik PLN

• Air PDAM

• Pos Pengawas SDKP


49

3. Pembangunan pilar-pilar monumental misalnya tugu NKRI, prasasti, pos-pos

pengamanan

4. Menerapkan model pengawasan terpadu (KKP, POLRI dan TNI) di wilayah

rawan illegal fishing

5. Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan teknis operasional pengawasan secara

terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan POLRI,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Institusi terkait.

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan POLRI, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Perhubungan dan Institusi terkait besama-sama

mengkoordinasikan penempatan personil pengawas yang terlatih, pada

lokasi/wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar secara merata di wilayah

nusantara.

1. Mengaktifkan Bakorkamla dalam koordinasi

pengamanan laut secara terpadu.

2. Penyediaan fasilitas kapal pengawasan disertai

dengan sistem terpadu dan sistem pengawasan

berbasis masyarakat (POKMASWAS)

Kerjasama KKP, TNI dan POLRI

TERIMA KASIH

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN, …kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/HUMAS... · UU No. 27/2007 jo UU No. 1 / 2014 tentang Pengelolaan Wilayah

Documents