II. FRAUD
Penggelapan dana nasabah oleh karyawan melaui penggandaan kartu ATM
Sejlan dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha, PT Babk ABC tbk sebagai salah satu bank besar dituntut mengikuti perkembangan tersebut agar dapat bersaing dalam
industri perbankan, serta berperan dalam perekonomian nasional. Tuntutan tersebut antara lain
mencakup peningkatan kualitas pelayanan, diversifikasi dan inovasi produk dan jasa yang
ditawarkan kepada pengguna jasa perbankan, termasuk kemudahan dalam bertransaksi dengan
memanfaatkan Teknologi Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine (ATM).
Perkembangan Teknologi dan kemudahan tersebut harus diimbangi dengan sistem pengamanan
yang memadai baik dari sisi pelaksanaan sistem internal control yang memadai, kecukupan
pemahaman terhadap risiko maupun dukungan teknologi yang digunakan.
Ketidakpahaman individu-individu yang terlibat dalam proses operasional bank tehadap
pelaksanaan internal kontrol maupun risiko yang dihadapi menyebabkan munculnya beberapa
kasus (fraud) yang pada akhirnya dapat merugikan bank. Kasus-kasus yang terjadi pada umumnya
disebabkan karena kelemahan tersebut. Semakin tinggi biaya hidup dan tuntutan gaya hidup yang
semakin konsumtif serta adanya kesempatan dan peluang karena kelemahan tersebut, menjadi
faktor pemicu seorang karyawan melakukan kecurangan guna memenuhi gaya hidup secara illegal
dan merugikan perusahaan.
Terjadinya kasus (fraud) pada salah satu Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank ABC di Jakarta, yaitu
‘Penggelapan Dana Nasabah oleh Karyawan melalui penggandaan Kartu ATM’ karena adanya
kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kurangnya pemahaman terhadap risiko
yang terjadi.
Pertanyaan:
Sebagai Auditer Internal:
1. Mengapa terjadi kecurangan di K.C.P Bank ABC?
2.Bagaimana saran saudara agar kejadian tersebut tidak terjadi?
TERJADINYA FRAUD ATAS PEMBAYARAN BUNGA PERJALANAN PENCARIAN DEPOSITO
YANG BELUM JATUH TEMPO PADA BANK XYZ AKIBAT LEMAHNYA PENGENDALIAN
INTERN OPERASIONAL BANK
Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan (financial
intermediary) baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya kembali ke
masyarakat dalam bentuk kredit atau diinvestasikan dalam bentuk surat berharga. Dari proses
intermediasi tersebut diketahui bahwa komoditi yang sangat penting dalam sektor perbankan
adalah uang. Hal ini mengakibatkan sektor perbankan memerlukan personol-personil yang
integritasnya tinggi serta diperlukan pengawasan yang sangat ketat.
Dalam aktivitas perbankan selalu ada peluang terjadinya fraud/manipulasi, khususnya manipulasi
operasional. Hal ini biasa dilakukan oleh karyawan bank itu sendiri atau oleh pihak luar. Untuk
mengantisipasinya maka bank harus memiliki kebijakan atau alat untuk mencegah terjadinya
manipulasi, pengendalian adalah kunci utamanya. Setiap kegiatan dalam perusahaan/organisasi
bekerja dalam dua sistem. Sistem pertama adalah sistem operasi yang dirancang untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Sistem kedua adalah sistem pengendalian yang melapisi bekerjanya
sistem operasi.
Pengendalian dalam hal ini dapat berbentuk prosedur, peraturan dan instruksi yang dirancang untuk
memastikan bahwa tujuan sistem operasi akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Terjadinya Fraud Pembayaran bunga berjalan atas Pencarian Deposito Yang Belum Jatuh Tempo
Pada Bank XYZ Akibat Lemahnya Pengendalian Intern Operasional Bank. Fraud terjadi dalam kurun
waktu bulan Januari s.d Mei 2006 atau selama lima bulan, dengan jumlah pengeluaran biaya bunga
deposito yang harus ditanggung oleh Bank XYZ sebesar Rp. 408,83 juta, dan apabila dibandingkan
dengan pengeluaran biaya bunga deposito on call sebesar Rp. 271,38 juta, maka Bank XYZ
mengalami kerugian sebesar Rp. 137,45 juta.
Pertanyaan:
Saudara sebagai Auditer Internal, bagaimana Saudara melakukan audit, dan apa saran Saudara?
FRAUD PEMBELIAN TICKET PERJALANAN DINAS
DI “INSTANSI ABC”
Permasalahan Fraud dapat terjadi dimana saja. Bahkan pada organisasi atau perusahaan yang telah
memiliki sistem pengendalian yang baik sekalipun. Tidak dapat dijamin bahwa suatu organisasi atau
perusahaan di maksud dapat terbebas dari kemungkinan Fraud. Fraud dapat membawa akibat
kerugian financial, rusaknya reputasi, permasalahan hukum, hingga bangkrutnya perusahaan.
Dari berbagai pengertian, secara singkat Fraud dapat didefinisikan sebagai semua perilaku yang
dengan kesadaran dilakukan atau kegiatan menghilangkan suatu bukti dengan tujuan mengelabui
pihak lain, yang dapat menimbulkan kerugian pada korbannya dan/atau memberikan keuntungan
(financial) bagi si pelaku. Perubahan lingkungan, persaingan, kemajuan teknologi, dan lainnya
menyebabkan tindakan Fraud berkembang dan mengalami perubahan. Dengan demikian
diperlukan langkah pengendalian yang semakin disempurnakan. Sebagaimana disebutkan dalam
publikasi The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) yang dikutip dalam
Managing the Business Risk of Fraud: a Practice Guideline, disebutkan bahwa kegiatan internal
audit seharusnya dapat memberikan assurance yang obyektif bagi board dan menajemen bahwa
langkah pengendalian (controls) atas Fraud telah mencukupi untuk dapat mengidentifikasikan
risiko-risiko Fraud dan bahwa langkah pengendalian tersebut berfungsi dengan efektif.
Permasalahan Fraud yang terjadi di “Instansi ABC” dalam pembelian ticket perjalanan dinas. Dalam
pengadaan ticket perjalanan, titik-titik pengendalian dan pelanggaran/Fraud yang dilakukan oknum
di “Instansi ABC”.
Pertanyaan:
1.Bagaimana caranya sampai terjadi Fraud pembelian ticket perjalanan dinas?
2.Bagaimana saran Saudara untuk memperbaiki sistem yang ada?
PERAN INTERNAL AUDIT DALAM PENCEGAHAN FRAUD DENGAN
MENCIPTAKAN
PENGENDALIAN INTERN YANG BAIK
Korupsi atau kecurangan (Fraud) merupakan issue besar di negara kita. Korupsi di Indonesia sudah
merembes ke seluruh jajaran publik maupun swasta. Kebobrokan di atas tidak terlepas dari
hubungan sebab akibat dengan sektor dunia usaha baik usaha yang dilakukan oleh BUMN/BUMD
maupun badan swasta. Ibarat dalam suatu permainan tentunya ada lebih dari satu pihak yang
terlibat, ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Ironisnya karena korupsi bukan suatu
permainan tetapi suatu tindakan yang melanggar hukum, maka para pemain bekerjasama atau
bersekongkol untuk menang dengan cara melakukan kecurangan beserta turunannya sehingga
perusahaan ataupun negara merupakan pihak yang dikalahkan ataupun dirugikan dengan
berkurangnya asset atau sumber daya kekayaan yang dimilikinya. Dampak korupsi merusak tatanan
seluruh kehidupan baik dunia usaha maupun dalam kehidupan masyarakat. Masalah Fraud atau
kecurangan yang merupakan bentuk korupsi yang terjadi dalam perusahaan, mencoba mencari
penyebab akar permasalahannya dan upaya apa yang dapat mengatasinya. Satuan pengawasan
Intern (SPI) dapat berperan dalam pencegahan Fraud sebagai suatu akifitas yang dapat
memeberikan penilaian dan meningkatkan efektifitas pengendalian intern perusahaan.
Bagaimana peran tersebut dilakukan?
PERBERDAYAAN AUDITOR UMUM
DALAM MENANGANI INDIKASI KECURANGAN (FRAUD)
YANG DITEMUKAN DARI HASIL AUDIT
Satuan kerja audit internal yang disebut sebagai Direktorat Pengawasan Intern (DPI) di Bank
Indonesia merupakan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal berdasarkan
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Gubernur, sebagaimana diatur dalam
PDG BI No. 3/15/PDG/2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang Pokok-pokok Audit Intern Bank
Indonesia dan SE BI No. 3/54/INTERN tanggal 20 Desember 2001 perihal pelaksanaan Audit Intern
Bank Indonesia, dalam keadaan mendesak, misalnya terrdapat indikasi kecurangan (fraud) DPI
dapat melakukan audit khusus (investigasi). Yang merupakan bagian dari manajemen control yang
dilaksanakan dalam kegiatan internal control, disamping audit lainnya, seperti audit keuangan dan
audit kepatuhan (compliance audit). Tata cara pemeriksaan dan sifat pemeriksaannya, audit khusus
(investigasi) lebih dikenal dengan istilah fraud audit, yaitu kombinasi audit forensic atau investigasi
forensic (uji menyeluruh semua materi pemeriksaan) dengan teknik internal control dalam tata cara
internal audit yang dilakukan terhadap kegiatan tertentu untuk mengngkap adanya indikasi
kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pegawai dan atau pihak lain. Peran dari hasil audit umum
(general) dapat memberikan informasi yang berarti guna mendukung pelaksanaan audit khusus
secara efektif.
Sebagai Auditer Internal B.I, bidang mana yang Saudara akan lakukan Audit Khusus, dan bagaimana
caranya?
FRAUD DALAM PENGELOLAAN DATA KEUANGAN BANK X
Kemungkinan timbulnya risiko dalam organisasi adalah akibat dari keterlibatan pihak-pihak dalam
organisasi itu sendiri. Pada umumnya, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan
pengendalian hanya berfokus pada hard control seperti Kebijakan, SOP (Satandard Operating
Procedure), struktur organisasi dan lainnya.
Segagai lembaga keuangan yang berperan dalam penghimpunan maupun penyaluran dana
masyarakat berdasarkan ketentuan otoritas perbankan, pada intinya Bank adalah perusahaan jasa
keuangan berlandaskan kepercayaan dari stakeholders. Dalam aktivitas usaha bank, uang
merupakan komoditi utama dalam bisnis perbankan yang harus dikelola dengan baik dan benar,
karena merupakan amanah atau titipan dari masyarakat. Fungsi internal control yang dijalankan
dengan baik akan mengurangi risiko operasional. Kondisi ini juga harus ditunjang dengan
orang-orang yang memiliki integritas yang baik.
Dalam mengelola aktivitas operasionalnya, bank memerlukan fungsi control yang ketat terhadap
setiap pencatatan transaksi keuangan harian yang dijalankan untuk meminimalkan kemungkinan
timbulnya risiko yang dapat merugikan bank. Risiko berupa tersedianya peluang dan adanya niat
dari pelaku sebagai pengelola transaksi/aktivitas operasional harian di bank, sehingga terjadinya
peristiwa yang tidak diinginkan.
Fungsi internal control dalam pengelolaan data keuangan di bank adalah untuk meyakinkan akurasi,
bahwa pencatatan data keuangan sudah seseuai dengan kondisi transaksi. Salah satu transaksi
operasional bank adalah transaksi antar kantor cabang akibat aktivitas layanan transaksi keuangan
nasabah. Kebenaran aktivitas ini dipantau melalui proses rekonsiliasi rekening antar kantor cabang
(RAK) sebagai fungsi control.
Baik tidaknya fungsi control yang diterapkan, akan menentukan besar kecilnya peluang terjadinya
kecurangan atau fraud oleh petugas atau karyawan yang menjalankan fungsi tersebut. Karena hal
ini merupakan factor pemicu selain adanya pengaruh dari gaya hidup dan karakter. Meskipun
dengan pengaturan dan penerapan fungsi internal control yang baik, masih memungkinkan
terjadinya fraud, namun dapat segera terdeteksi dan sebaliknya. Penulils ingin menyampaikan
suatu kasus fraud yang disebabkan oleh tidak dijalankannya fungsi internal control seperti
pemahaman risiko transaksi, kompetensi, fungsi supervisi yang memadai serta standar etika yang
baik.
Kejadian fraud oleh petugas penanggung jawab rekonsiliasi rekening antar kantor cabang yang
mengakibatkan kerugian bagi bank sebesar Rp. 500 juta. Setiap aktivitas memiliki risiko yang dapat
diminimalkan dengan menciptakn dan menerapkan sistem internal control yang baik (hard & soft
control), sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian.
Bagaimana Saudara sebagai Auditer Internal memberikan saran agar fraud tersebut tidak terjadi
lagi?
Efektivitas Pengendalian Internal dalam Menekan
Perilaku Koruptif di Kementrian Negara “ E “
1.Latar Belakang Penelitian
Perilaku korupsi yang terjadi pada berbagai instansi pemerintahan, telah menjadi fenomena
yang diketahui masyarakat luas. Dalam istilah yang digunakan oleh Haryatmoko (2003) telah
terjadi banalisasi (menjadikan biasa) praktik korupsi. Masyarakat menjadi semakin permisif atas
korupsi. Banalisasi korupsi dan mekanisme pengawasan yang tidak tertata rapi menjadi tantangan
tersendiri dalam membangun citra pemerintahan bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Rangkaian aturan hukum dan organ kelembagaan tidak dapat secara otomatis berjalan dan
mengubah keadaan, melainkan memerlukan perangkat penegakan. Salah satu faktor yang cukup
penting dalam kondisi Indonesia seperti sekarang adalah efektivitas pengendalian internal.
Hardjapamekas (2005 : 2) menganalisis bahwa terdapat beberapa aspek
yang menyebabkan pengendalian internal dalam instansi pemerintah tidak mampu
menjalankan perannya dengan efekif. la menyebutkan bahwa ketidakefektifan
tersebut disebabkan lemahnya komitmen pimpinan, kurangnya keberanian untuk
menyampaikan ternuan sebenarnya, kurangnya kompetensi auditor dan lemahnya
kultur organisasi. Keempat aspek tersebut, ditunjang kondisi instansi pemerintah
yang tidak memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, belum mempunyai indikator
kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen
organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, tidak jelas antara program atau
kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan.
Sebuah studi Bank Dunia yang dilakukan Kaufmann, Kraay, and Zoido
Lobaton (1999), menyimpulkan bahwa penatakelolaan pemerintahan yang baik,
melalui pengendalian internal, sangat penting dalam kinerja ekonomi suatu
negara. Studi ini memberikan bukti kuat bahwa penatakelolaan pemerintahan
yang balk merupakan komponen yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan indikator sosial. Beberapa studi yang mengaitkan korupsi dan
pengendalian internal dalam pemerintah dengan indikator ekonomi dan sosial menemukan bahwa
terdapat hubungan yang erat antara keduanya. Pengendalian internal yang berjalan efektif
menaikan nilai indikator-indikator ini, sedangkan korupsi cenderung menurunkannya. Gupta,
Davoodi and Alonso-Terne (1998) menemukan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi,
mempunyai tingkat kesehatan dan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara
dengan tingkat korupsi yang rendah.
Bertitik tolak dari hasil-hasil penelitian di atas, pengurangan korupsi pada lembaga
pemerintahan berdampak langsung pada kualitas pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan
publik. Atas dasar itu, masalah ini untuk menganalisis bagaimana pengendalian internal yang
dijalankan secara efektif dapat berkontribusi terhadap pengurangan perilaku koruptif pada
lembaga pemerintahan, khususnya di lingkup Kementerian Negara “ E “.
2. Saudara sebagai Inspektur Jendral kementrian negara “ E “ bagaimana melaksanakan evaluasi
dalam perannya?
PELANGGARAN STANDARD OPERATING PROCEDURES DALAM PENARIKAN
TUNAI REKENING TABUNGAN SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA FRAUD
(Studi Kasus di Bank D)
1. Lafar Belakang Penulisan
Memasuki krisis globalisasi yang melanda dunia saat ini dapat berpengaruh kepada
setiap aspek kehidupan, seperti kehidupan rumah tangga, dunia usaha dan Negara.
Pengaruh krisis ini dapat merubah tingkah laku individu yang sebelumnya
berkepribadian baik_ menijadi, pribadi, yang kurang baik bila mental dan spiritual
orang tersebut tidak kuat. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah yang
dapat merugikan rumah tangga, perusahaan dan Negara.
Setiap perusahaan telah melakukan suatu sistem pengamanan yang disebut dengan
pengendalian intern dan yang lebih utama lagi dijalankan dengan sunguh-sungguh
dan bertanggung jawab oleh setiap individu. Tantangan penerapan pengendalian
intern yang paling sulit ternyata datangnya dari individu karyawan.
Begitu pula halnya dengan Bank, lemahnya Pengendalian Intern dalam suatu bank
merupakan faktor yang sering terjadi di lingkungan perbankan. Tidak dijalankannya
pengendalian intern oleh seorang karyawan akan berakibat kerugian pada bank juga
pada perorangan. Hal ini biasanya dipicu dengan adanya biaya hidup yang semakin
meningkat dan tuntutan akan gaya hidup mendorong sebagian karyawan mencari
peluang untuk menutupi kebutuhannya dengan cara tersebut.
Untuk itu, masalah ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pihak
Manajemen agar setiap kecurangan dalam proses operasional dapat diantisipasi
atau diminimalkan dengan selalu konsisten menjaga prinsip kehati hatian dan perlu
menciptakan sistem Pengendalian Intern yang memadai.
1.
Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang Iingkup pembahasan pada proses penarikan tunai rekening tabungan dimana
dalam prosesnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kasir kepala terhadap
aspek pengendalian intern yaitu SOP yang menyebabkan kerugian nasabah
sebesar Rp.400.000.000. Selain itu perlu memberikan rekomendasi
langkah-Iangkah
penyelesaian atas pelanggaran tersebut dengan relevansinya terhadap teori COSO.
2.Bagaimana saudara melaksanakan audit hal di atas?
MEWUJUDKAN WHISTLEBLOWER SYSTEM YANG EFEKTI F
SEBAGAI BAGIAN PROGRAM ANTI-FRAUD
1.Latar Belakang Penulisan
Pada tahun 2009, Indonesia menduduki urutan ke-1 1 1 dari 180
negara yang disurvey mengenai Corruption Perception Index oleh.
Transparency International. Nilai persepsi yang diperoleh Indonesia
sebesar 2,8 sementara New Zealand yang menduduki posisi pertama
mendapatkan nilai sebesar 9,4.
Sementara pada tahun 2008, Indonesia mendapatkan nilai persepsi
sebesar 2,6 dan menempati urutan ke-126 dari 180 negara yang disurvey.
Hal ini menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia belum
banyak berubah dan masih tergolong sebagai negara yang rawan korupsi.
Dalam `2008 Report To the Nation on Occupational Fraud and
Abuse ' yang dipublikasikan oleh Association of Certified Fraud Examiner
(ACFE) disampaikan hasil survey yang dilakukan ACFE berdasarkan
kompilasi 959 kasus yang diinvestigasi antara bulan Januari tahun 2006
sampai dengan bulan Februari 2008 sebagai berikut :
a.Korupsi adalah tindakan fraud yang paling banyak terjadi. Korupsi
terjadi 27% dari seluruh kasus fraud yang terjadi.
b.Organisasi yang mengimplementasikan program anti-fraud
mengalami kerugian akibat fraud dengan nilai tengah $70.000,00
sementara organisasi yang tidak mengimplementasikan program
anti-fraud, mengalami kerugian dengan nilai tengah $207.000,00.
Masih buruknya nilai CPI Indonesia mengindikasikan bahwa penanganan korupsi dan
fraud secara umum di Indonesia masih sangat lemah. Sementara hasil survey ACFE
menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan program anti-fraud mengalami kerugian
dengan nilai tengah yang jauh lebih rendah daripada organisasi yang tidak menerapkannya.
Makalah ini denganharapan dapat menumbuhkan kesadaran para pengambil
keputusan dalam organisasi untuk menangani ,fraud dengan lebih serius sehingga kerugian
yang diderita organisasi dapat ditekan.
2.Rumusan Masalah
Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mewujudkan whistleblower
system yang efektif sebagai bagian program anti fraud pada organisasi.
3.Pembahasan
Bagaimana menjadikan whistleblower system, praktik-praktik whistleblower dan
faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mewujudkan whistleblower system yang efektif
" FRAUD HANDLING "
(In Life Insurance Industry)
1.Latar Belakang
Pada dasarnya setiap perusahaan yang didirikan selalu mempunyai
tujuan utama, yaitu mencapai tingkat laba yang optimal. Tetapi didalam
mencapai hasil yang diharapkan sering kali perusahaan mengalami hambatan
– hambatan, salah salah satunya karena adanya KECURANGAN ( Fraud )
yang timbul, baik kecurangan yang dilakukan pihak dalam (internal) maupun
pihak Iuar ( external) dari suatu perusahaan.
Dampak kerugian yang diakibatkan dari kecurangan yang ditimbulkan,
seringkali bukan hanya disebabkan besarnya kerugian materi yang
ditimbulkan, tetapi juga kerugian Non material serta waktu & tenaga (effort )
yang ditimbulkan untuk menangani suatu kecurangan yang ada.
Oleh sebab itu penanganan permasalahan kecurangan yang timbul
harus merupakan suatu proses yang sistematik dan juga ter-standard
sehingga waktu & tenaga yang dihabiskan untuk menangani suatu masalah
kecurangan dapat diminimalisir. Adapun secara umum dan menyeluruh alasan
pentingnya dibuat suatu standarisasi untuk kasus kecurangan adalah:
1.Upaya Penaggulangan terjadinya kecurangan (Fraud )
2.Diperlukan standarisasi pengertian dan definisi kecurangan ( Fraud )
3.Tata cara dan koordinasi terhadap penemuan dan pe;aporan kecurangan
( Fraud )
4.Koordinasi penangan dan penyelesaian kecurangan ( Fraud )
5.Batas waktu penanganan dan penyelesaian kecurangan ( Fraud )
6.Hal – hal lain yang berhubungan dengan upaya penanggulangan,
penanganan, dan penyelesaian kecurangan ( Fraud )
Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut dapat menjadi
acuan dan panduan didalam menanggulangi dan menangani kecurangan yang terjadi pada
organisasi / perusahaan.
Dengan demikian, kejadian yang berkaitan dengan kecurangan dapat ditekan
sedemikian rupa. Kecurangan dapat terjadi dimana saja, dalam arti tindakan kecurangan
dapat dilakukan dari level Top Management (atas) s/d Bottom Management (bawah)
suatu organisasi / perusahaan.
Kecurangan berhubungan dengan karakter manusia atau lebih tepatnya kelemahan
daripada karakter itu sendiri. Karakter adalah suatu hal yang menyangkut kepribadian dan
tingkat pendidikannya ( persentasenya relative ). Oleh sebab itu kecurangan dapat terjadi
kapan saja dan dimana saja.
PT. Astra CMG Life (salah satu dari anak perusahaan Astra International dan juga
Commonwealth Bank Of Australia yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa) merupakan
salah satu perusahaan yang telah menyadari akan pentingnya strategi didalam menangani
kecurangan yang timbul. Dalam upaya meningkatkan proses & kontrol terhadap
penanganan kecurangan tersebut, perusahaan berusaha membuat "Standarisasi" terhadap
penangan kecurangan yang timbul.
PELAKSANAAN AUDIT KECURANGAN TERHADAP
INDIKASI PENGGELAPAN UANG HASIL TAGIHAN
STUDI KASUS DI PT. INDOMAJU
CABANG MANADO
1.LATAR BELAKANG MASALAH
Akhir-akhir ini sering kita dengar banyaknya pejabat BUMN/BUMD yang
diperiksa, menjadi tersangka dan terdakwa bahkan divonis bersalah dan tidak
sedikit dari mereka yang masuk penjara.
Hal ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, pertama mencerminkan memang
terjadi korupsi di BUMN/BUMD dan kedua adalah Pemerintah sedang
melakukan tindak nyata pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebenarnya apa penyebab sering terjadinya praktik korupsi di BUMN/BUMD
dan mengapa demikian maraknya sehingga hampir-hampir telinga kita
menganggap korupsi di BUMN/BUMD itu hal yang biasa. Penyebab utama
korupsi di BUMN/BUMD adalah ketidak jelasan status kepemilikan
Negara/Daerah yang pada dasarnya adalah kepemilikan yang abstrak Kurangnya
sense of belonging tehadap keuangan negara atau penerapan sense of belonging yang
keliru.
Penyebab yang berikut adalah lemahnya internal control, hal ini dapat dilihat dari
tidak adanya tindakan yang tegas terhadap pelaku fraud. Lemahnya kebijakan
penerimaan karyawan juga menyebabkan pengendalian internal lemah. SPl tidak
diberi kewenangan untuk menyelidiki kegiatan para eksekutif terutama
menyangkut pengeluaran biaya yang sangat besar.
Hal lain yang mendorong terjadinya kecurangan (fraud) adalah tekanan
keuangan terhadap seseorang, seperti terlalu banyak hutang, penghasilan pas
pasan tetapi gaya hidup telanjur mewah.
Pencegahan kemungkinan terjadinya fraud dapat dilakukan melalui:
1.Ciptakan iklim budaya jujur, terbuka dan Baling bantu.
2.Lakukan proses rekruitmen secara fair.
3.Ciptakan lingkungan kerja yang positif dan nyaman.
4.Adakan training tentang fraud awareness
2. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN
Pembahasan pada kasus kecurangan berupa penggelapan dana hasil penagihan
yang dilakukan oleh kasir, sebut saja Sdr.BS, pada PT. Indomaju Cabang
Manado Dua Jalan Sinar Raya No. 9 – Manado.
3.Bagaimana saudara melakukan audit kecurangan tersebut?