LAPORANKAJIAN
PELAKSANAAN PROGRAM
ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2015
HERU SUPRAPTO
Latar belakang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah mengamanahkan perlunya dibuat PP Ttg Desa
Lahirlan PP No 72 Th 2005 Ttg Desa Regulasi terkait dengan Alokasi Dana Desa
(ADD) adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa
Selanjutnya keluar Permendagri No 37 Th 2007 Ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ADD Di Kukar Sebelum UU No 6 Th 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti dengan
diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa,
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut lahirlah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 Pedoman Pengalolaan Keuangan Desa.
Belum genab satu tahun kedua Peraturan Bupati tersebut digantikan dengan Perbu Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa dan Peratuan Bupati Nomor 72 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Pada gilirannya pada tahun 2012 Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2008 dan Nomor 73 tahun 2008 tersebut diubah melalui Perbup Peraturan Bupati 122 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan Alokasi Danan Desa diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perbup Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.
Tujuan ADD1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan
di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;3. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya
dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
masyarakat;8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).(Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah melalui Perbup No 121 Tahun 2012, Pasal 3)
Alokasi ADD dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Rp Milyar)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
ADD (Milyar)
390.29
400.63
232.21
223.72
177.66
390.00
168.05
Bantuan Utk Gaji Aparatur Desa
95.04
92.70
50.69
46.94
45.71 na na
Jlh (Milyar) 485.33 493.33 282.9 270.66 223.37 390 168.05
Jumlah Desa 193 193 185 185 185 185 185
ADD Setelah UU No 23 Th 2014 Ttg Desa
Menindaklanjuti terbitnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi kendala dalam menyusun regulasi terkait dengan keuangan desa dan Alokasi Dana Desa.
Hal ini karena antara lain Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2012 dan Perturan Bupati Nomor 122 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian, sehingga lahirlan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang terbit pada tanggal 12 Maret 2015.
Karena ada penolakan dari pemerintah desa melalui asosiasi kepala desa maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tersebut tidak dapat dijalankan, dan sebagai pengganti Pemerintah Daerah Menyusu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Mengetahui dan menganalisis tingkat keberhasilan pelaksanaan ADD
Mengetahui dan menganalisis permasalahaan pelaksanaan ADD
menganalisis efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD di Kabupaten Kutai Kartanegara; serta
menganalisis dampak ADD terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.
Dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan penggunaan ADD;
Dijadikan acuan dalam perbaikan regulasi di kabupaten dan peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam melaksanaban kelainan’
Dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD pada masa yang akan datang; serta
Acuan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan ADD di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain dalam hal jumlah/besaran, pola penyaluran, serta pola pelaksanaan.
Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang
Penyajian data hasil penelitian ditampilkan penilaian rerata score (score rata-rata) digunakan untuk jenis pertanyaan tertutup, interprestasi penilaian rerata digunakan untuk memotret gambaran umum dari keseluruhan jawaban responden atas satu indikatar dan satu set variabel serta kelompok responden.
Selanjutnya analisis juga dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antar variable yang digunakan pada variable yang digunakan untuk mengetahui persepsi baik dari Aparatur Desa, BPD maupun LPM. Analisis ini menggunakan analisisi correlation dengan bantuan program SPSS
Sampel Adapun responden penelitian pada setiap desa adalah
pengurus lembaga kemasyarakatan desa, yaitu sebagai berikut: Aparatur Desa (3 Orang : Kades, Sekdes, Kaur) Pengurus BPD (2 Orang). Pengurus LPM (4 orang).
Dengan demikian pada setiap desa yang terpilih sebagai sampel terdapat 9 orang responden yang merupakan representasi masyarakat penerima ADD. Dengan demikian secara total untuk seluruh wilayah penelitian (Kabupaten Kutai Kartanegara) ditargetkan sebanyak 162 orang responden
Hasil PenelitianKecamatan Desa Apr
Desa BD LPM Jlh
1 Tenggarong Seberang
1 Tanjung Batu 3 2 4 92 Bukit Pariaman 3 2 4 9
2 Kenohan 3 Teluk Bingkai 2 1 3 64 Kahala 3 2 4 9
3 Anggana 5 Sidomulyo 3 1 4 86 Anggana 3 2 4 9
4 Muara Badak 7 Salo Cella 1 - 2 38 Badak Baru 3 2 4 9
5 Loa Janan 9 Tani Bhakti 3 2 4 910 Tani Harapan 3 2 4 9
6 Marang kayu 11 Perangat Baru 3 2 3 812 Perangat Selatan 3 2 4 9
7 Loa Kulu 13 Rempanga 2 - 3 514 Sumber Sari 3 2 4 9
8 Kota Bangun 15 Sari Nadi 2 1 4 716 Kota Bangun I 3 2 4 9
9 Muara Wis 17 Lebak Cilong 3 2 4 918 Sebemban 3 2 4 9
Total 49 29 67 145
Jabatan Responden
Aparatur Desa Jumlah Prosentase LPM Jumlah Prosentase
Kades 9 18.37% Ketua 37 55.22%
Sekdes 15 30.61% Wk Ketua 3 4.48%
Kaur 25 51.02% Sekretaris 6 8.96%
49 100% Anggota 5 7.46%
BPD Lainnya 1 1.49%
Ketua 11 37.93% Tak jwb 15 22.39%
Wk Ketua 6 20.69% 67 100%
Sekretaris 7 24.14%
Anggota 9 31.03%
29 100%
Pendidikan Responden
SD SLTP SLTA S1 S2 Lainnnya Tdk Jawab0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
0.00%
8.89%
73.33%
17.78%
0.00% 0.00%
8.89%6.90%
20.70%
58.60%
10.30%
0.00% 0.00%3.40%
19.40%23.88%
31.34%
8.96%
0.00%2.99%
13.43%
Aprt Desa BDP LPM
Gb. 4.4. Perbandingan Pendidikan Responden
Pekerjaan Utama BPD dan LPMBPD LPM
No Pekerjaan Utama Jlh % Jlh %1 PNS Struktural 0 0.00% 0 0.00%
2PNS Fungsional (Guru, Tenaga Medis, dll) 1 3.45% 6 8.96%
3 TNI/ Polri 0 0.00% 0 0.00%
4Pegawai Swasta/ Perusahaan 3 10.34% 3 4.48%
5 Petani 11 37.93% 20 29.85%
6Nelayan/ Budi daya perikanan 0 0.00% 2 2.99%
7 Pedagang 4 13.79% 1 1.49%8 Wiraswasta 8 27.59% 16 23.88%9 Jasa Pertukangan 0 0.00% 1 1.49%
10 Jasa Transportasi 0 0.00% 0 0.00%11 Jasa Lainnya 1 3.45% 1 1.49%12 Lainnya 1 3.45% 6 8.96%13 Tdk Jawab 0 0.00% 11 16.42%
29 100% 67 100%
1. Kualitas Perencanaan ADD
Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangat Tidak Baik
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
14.29%
65.31%
20.41%
0.00% 0.00%
17.24%
62.07%
20.69%
0.00%0.00%
23.88%
47.76%
28.36%
0.00%
0.00%
Apr DesaBPDLPM
Gb. 4.5. Kualitas Perencanaan ADD
1.1. Tanggapan Responden Aparatur Desa Atas Intrumen Kualitas Perencanaan
Apr Desa Unsr Rsp Rerata Score Kri-teria1
Keikutsertaan LPM Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes Apr Desa 3.84 BaikBPD 3.72 BaikLPM 3.81 Baik
2
Keikutsertaan Lembaga Masyarakat Selain LPM Seperti : RT, PKK, Karang Taruna, dsb, Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes
Apr Desa 3.76 BaikBPD 3.86 BaikLPM 3.85 Baik
3 Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBDesa
Apr Desa 3.78 BaikBPD 3.72 BaikLPM 3.83 Baik
4
Penentuan Prioritas Kegiatan Dalam APBDesa Apr Desa 3.69 BaikBPD 3.90 BaikLPM 3.75 Baik
5
Kemampuan BPD Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
Apr Desa 3.76 BaikBPD 3.97 BaikLPM 3.56 Baik
6
Keterlibatan BPD Dalam Pembahasan RAPBDesa Apr Desa 3.75 BaikBPD 4.00 BaikLPM 3.70 Baik
7
Transparansi Dalam Perencanaan APBDesa Apr Desa 3.96 BaikBPD 3.76 BaikLPM 3.71 Baik
8 Ketepatan Waktu Dalam Penyusunan APBDesa Apr Desa 3.71 BaikBPD 3.62 BaikLPM 3.77 Baik
2. PELAKSANAAN ADD
Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangat Tdk Baik 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
4%
69%
27%
0% 0%7%
59%
28%
7%0%
16%
52%
30%
1% 0%
Aparatus Desa
BPD
LPM
Gb. 4.14. Pelaksanaan ADD
2.1. Atribut Pelaksanaan ADDNo Atribut Unsur Rsp Rerata
ScorKriteria Score
1 Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber ADD
Apr Desa 3.78 BaikBPD 3.45 BaikLPM 3.61 Baik
2 Proses Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber ADD Apr Desa 3.78 BaikBPD 3.64 BaikLPM 3.75 Baik
3 Perbandingan Kwalitas Kegiatan Jika Dibandingkan Dengan Jumlah Rupiah Yang Dianggarkan
Apr Desa 3.63 BaikBPD 3.48 BaikLPM 3.63 Baik
4 Kemanfaatan Hasil Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD
Apr Desa 3.80 BaikBPD 4.03 BaikLPM 3.82 Baik
5 Kwalitas Pelaksana Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD
Apr Desa 3.45 BaikBPD 3.64 BaikLPM 3.69 Baik
6 Transparansi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD
Apr Desa 3.73 BaikBPD 3.52 BaikLPM 3.76 Baik
3. Pengendalian Kegiatan
Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangan Tdk Baik0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
14%
55%
29%
2% 0%
17%
69%
14%
0% 0%
12%
60%
27%
1% 0%
Aparatus Desa BPD
LPM
3.1. Atribut Pengendalian KegiatanAtribut Unsur Rsp Rerata Scor Kriteria Score
1
Kemampuan / Kualitas Panitia Pelaksana Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD
Apr Desa 3.51 BaikBPD 3.62 BaikLPM 3.73 Baik
2
Ketepatan Waktu Dalam Penyelesaian Kegiatan Yang Bersumber Dari AD
Apr Desa 3.61 BaikBPD 3.72 BaikLPM 3.66 Baik
3
Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD Oleh BPD
Apr Desa 3.65 BaikBPD 4.07 BaikLPM 3.63 Baik
4
Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD Oleh Masyarakat
Apr Desa 3.67 BaikBPD 3.66 BaikLPM 3.64 Baik
5 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD
Apr Desa 3.63 BaikBPD 3.76 BaikLPM 3.66 Baik
4. Pertanggung Jawaban Pelaporan
Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangan Tdk Baik0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
6.38%
68.09%
25.53%
0.00% 0.00%
10.34%
51.72%
27.59%
6.90% 3.45%
13.43%
58.21%
25.37%
2.99%0.00%
Aprt DesaBPDLPM
4.1. Atribut Pertanggung Jawaban Pelaporan
Unsur Rsp Rerata Score Kriteria Score
1
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa
Apr Desa 3.74 Baik
BPD 3.66 Baik
LPM 3.83 Baik
2 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kepada Masyarakat
Apr Desa 3.70 Baik
BPD 3.31 Baik
LPM 3.69 Baik
5. Kapasitas Responden
5.1.Kapasitas Aparatur Desa
Sang
at Baik
Ba
ik
Cukup
Baik
Tidak
Baik
Sang
an Td
k Baik
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2%
55%
43%
0% 0%
Prosentase
Prosentase
Kriteria Jlh RspProsen
taseSangat Baik 1 2%
Baik 27 55%
Cukup Baik 21 43%
Tidak Baik 0 0%Sangan Tdk Baik 0 0%
49
5.1.1. Atribut Kapasitas Aparatur Desa
Kemampuan Kepala Desa Dalam Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD
Kemampuan Sekretaris Desa Dalam Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD
Kemampuan Kepala Urusan Dalam Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD
Kemampuan Bendahara Dalam Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD
Kemampuan PPK Desa Dalam Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD
Pemerataan Pemahaman Aparatur Desa Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%
0.00%
6.12%
0.00%
0.00%
2.04%
0.00%
48.98%
36.73%
42.86%
38.78%
48.98%
46.94%
42.86%
53.06%
51.02%
59.18%
40.82%
51.02%
8.16%
4.08%
6.12%
2.04%
8.16%
2.04%
Sangat baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik
5.2. Kapasitas BPDKriteria Jlh Rsp
Prosen tase
Sangat Baik 2 7%
Baik 18 62%Cukup Baik 7 24%
Tidak Baik 2 7%
Sangat Tdk Baik 0 0%
29
Sangat Baik
Baik Cukup Baik
Tidak Baik
Sangan Tdk Baik
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
6.90%
62.07%
24.14%
6.90%
0.00%
Prosentase
Prosentase
5.2.1. Atribut Kapasitas BPD
Kemampuan BPD dalam memahami Regulasi terkait dengan ADD dan
APBDesa
Pemerataan pemahaman BPD dlm memahami Regulasi terkait dengan
ADDd dan APBDesa
0.00% 20.00% 40.00% 60.00%
0.00%
6.90%
41.38%
37.93%
48.28%
55.17%
10.34%
0.00%
SB
B
C B
T B
S T B
5.3. Kapasitas LPM
Kriteria Jlh Rsp %
Sangat Baik 4 6%
Baik 38 57%
Cukup Baik 21 31%
Tidak Baik 4 6%
Sangan Tdk Baik 0
0%
67
Sangat Baik
Baik Cukup Baik
Tidak Baik
Sangan Tdk Baik
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
5.97%
56.72%
31.34%
5.97%
0.00%
Prosentase
Prosen-tase
5.3.1. Atibut Kapasitas LPM
Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan dalam memahami regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa
Pemerataan pemahaman Lembaga Kemasyarakatan dalam memahami Regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
5.97%
4.48%
41.79%
34.33%
47.76%
55.22%
4.48%
5.97%
Sangat BaikBaikCukup BaikTidak BaikSangat Tidak Baik
6.Aspek Kebijakan
Aprt Desa BPD Jlh % Jlh %Sangat Baik 4 8% 3 10%Baik 25 51% 15 52%Cukup Baik 17 35% 11 38%Tidak Baik 3 6% 0 0%Sangat Tdk Baik
0 0% 0 0%
49 29
Apr Desa
BPD
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
8%
10%
51%
52%
35%
38%
6%
0%
Sangat Tdk Baik Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik
Ket: LPM pada bagian ini tidak dapat dianalisi
karena jumlah responden menjawab tidak signifikan
6.1. Tanggapan thd Atribut Aspek Kebijakan
No Atribut RspRerata Score Kriteria
1 Kejelasan Regulasi (Perda & Perbup) Apr Desa 3.50 Baik BPD 3.46 Baik2 Konsistensi Regulasi Dengan Produk Hukum
Diatasnya Apr Desa 3.52 Baik BPD 3.52 Baik3 Tingkat Kemudahan Memahami Regulasi Apr Desa 3.48 Baik BPD 3.50 Baik4 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kecamatan Apr Desa 3.84 Baik BPD 3.76 Baik5 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kabupaten Apr Desa 3.65 Baik BPD 3.79 Baik6 Standar Tata Cara Evaluasi Apr Desa 3.42 Baik BPD 3.64 Baik7 Ketepatan Waktu Penetapan Alokasi ADD Per Desa Apr Desa 3.39 Cukup Baik BPD 3.55 Baik8 Kebijakan Pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten Apr Desa 3.59 Baik
BPD 3.79 Baik
6.2. % Tanggaan thd Atribut Aspek Kebijakan
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
Ting
kat K
emud
ahan
Mem
aham
i Reg
ulas
i
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%
43.75%
42.86%
41.67%
55.17%
58.70%
50.00%
29.55%
32.00%
37.50%
35.71%
45.83%
37.93%
34.78%
50.00%
56.82%
60.00%
10.42%
10.71%
6.25%
6.90%
6.52%
0.00%
13.64%
8.00%
SBBCBTBSTB
6.2. % Tanggaan thd Atribut Aspek Kebijakan
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
Kete
pata
n W
aktu
Pen
etap
an A
loka
si AD
D Pe
r Des
a
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
2.08%
0.00%
6.25%
0.00%
8.16%
6.90%
6.12%
0.00%
41.67%
27.59%
47.92%
39.29%
53.06%
37.93%
34.69%
31.03%
45.83%
65.52%
43.75%
57.14%
30.61%
48.28%
53.06%
58.62%
10.42%
6.90%
2.08%
3.57%
8.16%
6.90%
6.12%
10.34%
SBBCBTBSTB
7. Hubungan Antar VariabelNilai Kriteria
0,00-0,20
Korelasi Sangat rendah
0,21-0,40 Rendah0,41-0,60 Sedang
0,61-0,80 Kuat
0,81-1.00 Sangat KuatSugiyono : 2007
Hubungan antar variabel diukur melalui nilai korelasi.Dalam analisas ini disampaikan gambaran untuk masing2 unsud responden (Apr Desa, BPD dan LPM)
7.1. Aparatur DesaKapasitas Aparatur
Desa
Kualitas Perenca
naan
Pelaksa naan
Pengen dalian
Kegiatan
Pertang gung jawaban
0.505 0.365 0.112 0.435Sig 0 0.005 0.221 0.001
Kriteria Sedang Rendah Sangat rendah Sedang
Aspek Kebijakan
Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian
KegiatanPertanggung
jawaban0.186 0.398 0.592 0.424
Sig 0.1 0.002 0 0.001Kriteria
Sangat rendah Rendah Sedang Sedang
7.2. BPDKapasitas
BPDKualitas
Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan
Pertanggunjawaban
0.605 0.459 0.688 0.565Sig 0 0.006 0 0.001Kriteria Kuat Sedang Kuat Sedang
Aspek Kebijakan
Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian
KegiatanPertanggunja
waban0.617 0.529 0.508 0.659
Sig 0 0.002 0.002 0Kriteria Kuat Sedang Sedang Kuat
7.3. LPMKapasitas
LPMKualitas
Perencanaan PelaksanaanPengen dalian
Kegiatan
Pertanggunjawaban
0.527 0.542 0.618 0.552Sig 0.00 0.00 0.00 0.00Kriteria Sedang Sedang Kuat Sedang
Ket: Pada Variabel Aspek Kebijakan, Jlh Resp
dari Unsur LPM tidak mencukupi utk dianalisa
Hal ini karena LPM tidak memahami atau tdk mengetahui pertanyaan yg terdapat
dalam Aspek Kebijakan
8. ADD dan KemiskinanTahun Pdd Miskin
Alokasi ADD&Bankeu
2008 48,160.00 168.050
2009 42,480.00 390.000
2010 54,700.00 223.370
2011 46,800.00 270.660
2012 51,000.00 282.900
2013 51,758.00 493.330
2014 50,085.00 485.330
Sumber :Pdd Miskin :DisdukcapilADD : Bappemas
Corelasi : - 0,069 dengan tk Signifikan 0,441 atau 44,1%
Hubungan ADD dengan Penduduk Miskin tidak signifikan
Tidak Sig, karena terdapat program penanggulangan kemiskinan lain seperti Bedah Rumah
Catatan : analisa ini menggunakan data total kabupaten
9. ADD Dan Penyerapan Tenaga KerjaDesa Jlh Tenaga
Kerja ADD 20141 Tanjung Batu, Tgr. Seberang 29 1,495,021,966.00 2 Bukit Pariaman, Tgr. Seberang 59 2,647,221,230.00 3 Teluk Bingkai, Kec. Kenohan4 Kahala, Kec. Kenohan 29 1,890,838,151.00 5 Sidomulyo, Kec. Anggana 42 2,017,278,054.00 6 Anggana, Kec. Anggana 7 1,806,177,854.00 7 Salo Cella, Kec. Muara Badak8 Badak Baru, Kec. Muara Badak 26 3,001,514,037.00 9 Tani Bhakti, Kec. Loa Janan 105 1,730,744,725.00
10 Tani Harapan, Kec. Loa Janan 74 1,587,868,890.00 11 Perangat Baru, Kec. Marang Kayu 57 1,851,543,501.00 12 Perangat Selatan, Kec. Marangkayu 28 1,988,766,536.00 13 Rempanga, Kec. Loa Kulu 1,945,323,805.00 14 Sumber Sari, Kec. Loa Kulu 21 1,823,932,409.00 15 Sari Nadi, Kec. Kota Bangun 1,812,957,936.00 16 Kota Bnagun I, Kec. Kota Bangun 55 1,649,638,650.00 17 Lebak Cilong, Kec. Muara Wis 1,797,138,910.00 18 Sebemban, Kec. Muara Wis 75 1,753,650,128.00
Corelasi : - 0,021 tingkat Sig 0,255 atau 25,5% atau Tidak Signifikan
10. Desa Yg memiliki BUMDesa
1 2 3 4 5 6
Kecamatan Kec. Anggana
Kec. Muara Badak
Kec. Loa Janan
Kec. Kota Bangun
Kec. Muara Wis Muara Wis
Desa Anggana Badak Baru, Tani Harapan,
Kota Bangun I,
Lebak Cilong,
Sebemban, Kec.
Nama BUMDes Alamanda
Karya Sejahtera Harapan Jaya Abadi Keham
Mandiri -Bidang Usaha
Simpan Pinjam Jasa Sarang Walet Saprodi Perkebunan Mesin Giling
Padi
Perdagangan Sembako Kebun Sawit (Baru Berjalan)
Jasa
Industri Rumah Tangga
Rumah Sewa
Sewa Kios
Keuntungan - - - - - -Dari 18 Desa
Sampel, terdapat 6 Desa yg memiliki
BUMDesa
Kesimpulan Umum 1A. Evaluasi pelaksanaan program alokasi dana desa di kabupaten
kutai kartanegara dilakukan melaku kajian ini menunjukkan bahwa :
1. Kualitas Perencanaan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik.
2. Pelaksanaan Kegiatan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik
3. Pengendalian Kegiatan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik
4. Pertanggunjawaban dan Laporan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik
5. Kualitas SDM dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik
6. Aspek kebijakan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD adalah Baik
Kesimpulan lanjutan 2...7. Pada Variabel Aspek Kebijakan responden LPM
tidak memberikan tanggapan, hal ini karena LPM tidak mengetahui atribut sebagaimana terdapat dalam kuisiner, yaitu :
No Atribut/ Indikator Aspek Kebiakan
1 Kejelasan Regulasi (Perda & Perbup)
2 Konsistensi Regulasi Dengan Produk Hukum Diatasnya
3 Tingkat Kemudahan Memahami Regulasi
4 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kecamatan
5 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kabupaten
6 Standar Tata Cara Evaluasi
7 Ketepatan Waktu Penetapan Alokasi ADD Per Desa
8 Kebijakan Pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten
Kesimpulan lanjutan 3... Hubungan Antar variabel (Unsur Aprt
Desa): Kapasitas Aparatur Desa memiliki keeratan
hubungan yang :1.sedang terhadap kualitas perencanaan; 2.rendah terhadap Pelaksanaan Kegiatan; 3.Tidak berhubungan dengan Pengendalian Kegiatan dan
4.rendah dengan Pertanggunjawaban dan Pelaporan
Keseimpulan lanjutan 4... Aspek Kebijakan, yang dipersepsikan Aparatur
Desa memiliki keeratan hubungan yang: 1. Tidak memiliki keeratan hubungan terhadap
kualitas perencanaan; 2. rendah terhadap Pelaksanaan Kegiatan; 3. Sedang berhubungan dengan Pengendalian
Kegiatan dan 4. Sedang dengan Pertanggunjawaban dan
Pelaporan
Keseimpulan lanjutan 5...Unsur BPD Kapasitas BPD memiliki hubungan yang :
1. Kuat terhadap kualitas perencanaan; 2. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan; 3. Kuat berhubungan dengan Pengendalian
Kegiatan dan 4. Sedang dengan Pertanggunjawaban dan
Pelaporan
Keseimpulan lanjutan 6... Aspek kebijakan yg dipersepsikan oleh BPD
memiliki hubungan yang :1. Kuat terhadap kualitas perencanaan; 2. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan; 3. Sedang berhubungan dengan Pengendalian
Kegiatan dan 4. Kuat dengan Pertanggunjawaban dan
Pelaporan
Kesimpulan lanjutan 7...Unsur LPM Kapasitas LPM di persepsikan memiliki
hubungan yang :1. Sedang terhadap kualitas perencanaan; 2. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan; 3. Kuat berhubungan dengan Pengendalian
Kegiatan dan 4. Sedang dengan Pertanggunjawaban dan
Pelaporan
Kesimpulan Khusu Terkait Dg Tujuan ADD... 1... Bahwa ADD tidak berhubungan penurunan
Penduduk Miskin Bahwa ADD dapat meningkatkan
meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
Bahwa ADD tidak berhubungan dengan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Bahwa ADD belum mampu mendorong tebentuknya BUMDesa secara signifikan
Kesimpulan Khusu Terkait Dg Tujuan ADD... 2... Bahwa Tujuan ADD untuk :1. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;2. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 3. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam
rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
4. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
Tingkat keberhasilannya indikator tidak dapat terukur dengan akurat
Rekomendasi ...1... Diperlukan peningkatan kualitas Aparatur
Desa, BPD dan LPM guna dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan khususnya yang bersumber dari ADD
Perlu penguatan kapasitas SDM khususnya untuk LPM dalam memahami regulasi terkait dengan ADD.
Rekomendasi ..2.... Pengaturan Kebijakan terkait dengan ADD
Hendaknya memberikan tolok ukur keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggunjawabkan.
Rekomendasi ...3... Dengan berlakunya UU No 4 Th 2014 Ttg Desa,
sumber keuangan Desa semakin kuat khususnya dengan adanya Dana Desa Dari Pusat. Oleh karena itu diperlukan perbaikan regulasi yang mengatur tentang :1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa2. Tata Kelola Keuangan.3. Tata cara pengadaan Barang dan Jasa
TERIMAKASIH