RELASI DAKWAH DAN POLITIK ANALISA TERHADAP REORIENTASI PARADIGMA POLITIK
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos.I)
Oleh : LUTHFI RIJALUL FIKRI
NIM :105051001938
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 2009/1429 H
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul "RELASI DAKWAH DAN POLITIK, ANALISA
TERHADAP REORIENTASI PARADIGMA POLITIK PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS)" telah diajukan dalam siding
munaqosahFakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 25 Juni 2009. Skripsi ini telah
diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam
(S.Sos.I) pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
Jakarta, 25 Juni 2009
Panitia Ujian Munaqosah
Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Drs. Mahmud Jalal, MA Nasichah, MA NIP : 150 202 342 NIP : 19671126199603 2001
Penguji I Penguji II Dr. Fatmawati, MA Umi Musyarofah, MA NIP : 19760917200112 2003 NIP : 19710816199703 2002
Mengetahui
Dosen Pembimbing,
Drs. Wahidin Saputra, MA NIP : 150 276 299
RELASI DAKWAH DAN POLITIK ANALISA TERHADAP REORIENTASI PARADIGMA POLITIK
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S. Sos.I)
Oleh :
LUTHFI RIJALUL FIKRI NIM :105051001938
Dosen Pembimbing:
Drs. Wahidin Saputra, M.A NIP: 150 276 299
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2009/1429 H
SURAT PERNYATAAN Assalamualaikum, Wr. Wb Saya penulis skripsi dengan judul “Relasi Dakwah dan Politik, Analisa Terhadap
Reorientasi Paradigma Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan ini menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini adalah benar-benar murni hasil karya penulis sendiri, tanpa adanya duplikasi dari hasil karya orang lain.
2. Adapun apabila penulis mengutip tulisan dan karya ilmiah orang lain, penulis telah mencantumkannya dalam bentuk referensi. Baik footnote atau pun daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang merugikan orang lain, atau terbukti penulis menduplikasi kaya orang lain, penulis siap menerima konsekwensi dan sanksi akademis yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Demikian surat pernyataan ini di buat, harap dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih
Wassalamualaikum, Wr. Wb Ciputat, 27 Mei 2009 Penulis,
Luthfi Rijalul Fikri
ABSTRAK
Luthfi Rijalul Fikri, Relasi Dakwah dan Politik, Analisa Terhadap Reorientasi Paradigma Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Mei 2009. Pembimbing : Drs. Wahidin Saputra, M.A
Iklim persaingan yang semakin memanas membuat para aktor politik mudah sekali terjebak dalam pragmatisme politik. Dalam hal ini penulis mendefinisikan pragmatisme politik sebagai “orientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik”. Seringkali orientasi jangka pendek ini membawa para aktor politik ke arah sikap yang lebih mementingkan tujuan untuk “berkuasa” ketimbang apa saja yang akan dilakukan setelah berkuasa. Untuk itu, penulis menganggap penting untuk meneliti reorientasi paradigma politik yang terjadi dikubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena, dalam konsep dakwah, terdapat istilah at-thariku aula minal mada cara lebih utama ketimbang isi. Dengan perubahan paradigma politik PKS dari inklusif menjadi eklusif sangat mempengaruhi pandangan masyarakat, terutama umat muslim. Karena, dengan begitu PKS telah membuka pintu selebar-lebarnya pada siapa pun dan dari latar belakang ideologi apa pun tanpa terkecuali untuk bergabung bersama PKS hanya mencari dukungan yang luas semata, tanpa memikirkan imbas dari itu semua. Berbeda latar belakang akan mempengaruhi kebijakan politiknya pula.
Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah dan akan dibahas antara lain : bagaimana paradigma politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan apa tujuan politik dakwah PKS serta strategi apa yang digunakan oleh PKS dalam berdakwah melalui partai politik?
Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisa kualitatif. Yaitu suatu penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisa secara kualitatif, dan diwujudkan dalam konsep. Sedangkan data yang penulis peroleh dengan cara, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Nampaknya di masa kini, alam demokrasi, antara dakwah dan politik telah menjadi sebuah komponen dakwah yang saling menunjang. Pertama, politik tanpa dakwah (agama) akan hampa, dan dakwah tanpa politik akan lemah. Hal ini disebabkan obyek dakwah lebih banyak melihat apa yang menjadi kebijakan suprastruktur, karena lebih legal konstitusional. Untuk itu, maka dipandang perlu menggunakan wasilah berdakwah melalui politik agar dapat mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien. Kedua, sebagai sebuah partai yang berazaskan Islam, dan memperjuangkan berdirinya syariat Islam di bumi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Sedangkan paradigma politik PKS dalam merekrut anggota, simpatisan dan kader nampaknya pragmatis. Menggunakan cara apa pun selama itu halal dipandang oleh agama Islam. Ketiga, strategi yang digunakan yaitu secara tadarruj (tahapan), dimulai dari individu, keluarga dan masyarakat serta negara. Nampaknya saat ini PKS telah sampai pada tahap negara.
Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori dekonfessionalisasi, yang dikembangkan oleh Van Nieuwenhuijze (1960). Dekonfessionalisasi yaitu teori yang berusaha menanggapi fenomena perpolitikan Islam saat ini. Dan teori ini menjadi grand teori. Pada intinya dekonfessionalisasi menyimpulkan bahwa partai politik Islam saat ini merubah formatnya dari legalistik formal, menjadi subtantik.
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Dzat yang paling agung Allah
SWT., yang dengan Rahman dan Rahiem-Nya lah penulis dapat memulai dan menyelesaikan
penyusunan dan penulisan skripsi ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah
curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya,
sahabatnya, serta kita umatnya yang setia sampai hari pembalasan nanti. Amien
Dari lubuk hati yang terdalam, penulis sadar betul bahwa dibalik keberhasilan penulis
dalam menyelsaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu,
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Komarudin Hidayat, selaku REKTOR Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Dr. Murodi, MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bapak PD.
Bid. Akademik. Dr. Arif Subhan, M.A, PD. Bid. Adm. Umum, Drs. Mahmud Jalal, M.A.
dan PD. Bid. Kemahasiswaan, Drs. Study Rizal, LK, MA, yang telah ikut serta membantu
penulis menyelsaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Wahidin Saputra, MA., selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam (KPI), sekaligus pembimbing, yang mana di tengah-tengah kesibukannya dan
kepadatan aktivitas beliau sehari-hari, telah menyempatkan memberikan waktunya
kepada penulis dalam rangka mengarahkan dan membimbing penulis hingga
menyelsaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Umi Musyarafah, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
(KPI), yang telah membantu penulis dalam kelancaran dan kesuksesan penulisan skripsi
ini.
5. Bapak/ Ibu dosen UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, khususnya dosen-dosen Fakultas
Dakwah dan Komunikasi. Lebih khusus lagi dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam, yang banyak membimbing, mengarahkan, serta mendidik penulis dengan sabar
selama menjalani studi dalam kampus ini.
6. Segenap staf tata usaha dan karyawan perpustakaan fakultas dan perpustakaan UIN Syarif
Hidayatullah, yang telah memberikan dan membantu penulis dalam rangka menyelsaikan
penulisan skripsi ini.
7. Pengurus dan aktivis Dewan Pimpinan Pusat PKS, yang telah membantu penulis dalam
melaksanakan penelitian ini, guna menyelsaikan penulisan skripsi. Terutama Bapak
Ustazd Tifatul Sembiring (presiden PKS), Bapak Ustazd M. Mabruri (Head of Public
Relation). .
8. Teristimewa kepada Ibunda Neni Pupu Marfu’ah, S.Pdi dan Ayahanda H. Syarif
Hidayatullah, SY., BA tercinta, yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan serta
dihiasi kasih sayang yang tiada bandingannya, serta penuh kesabaran telah mendidik,
membimbing, dan menyekolahkan penulis hingga saat ini. Satu hal yang tidak pernah
beliau berdua lupakan, selalu mendo’akan penulis disetiap waktu.
Dengan penuh ketulusan dan kekurangan yang penulis miliki, penulis haturkan
penghargaan dan bakti yang sedalam-dalamnya, dan semoga Allah SWT senantiasa
menaungi beliau berdua dengan Rahmat, Karunia, dan bimbingan kepada keduanya untuk
tetap komitmen (Istiqomah) berada di jalan-Nya hingga keduanya memperoleh
kebahagiaan dunia- akherat. Amin
9. Kakak-kakakkku tersayang : Iis Zahratul Fua’adah, S. Pt dan Suami Asep Hidayatullah,
S.si., Apt., M. Zakky Azamahsari. Dan adikku tersayang Asep Hilman Amirullah.
Dengan penuh ketulusan serta tak henti-hentinya selalu mendorong dan membantu segala
sesuatu yang menunjang penulis dalam menyelsaikan skripsi ini. Dengan penuh ketulusan
penulis memohon kepada Allah SWT, agar selalu membimbing mereka semua dan
penulis khususnya, supaya kelak menjadi anak yang saleh dan shalehah, berbakti kepada
Allah dan Orang tua, serta bermanfa’at bagi Agama, Nusa, dan Bangsa. Semoga Allah
mengabulkan. Amien
10. Kepada Sahabat-sahabatku : Himpunan Mahasiswa Tasikmalaya (HIMALAYA) Jakarta.
Terutama Kiki Sakinah, yang dengan tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan dan
memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah
menjadikan kita semua keluarga yang bahagia dunia-akherat. Amien
11. Sahabat-sahabatku : Ikatan Keluarga Besar Alumni Darussalam (IKADA) Ciamis Jawa
Barat. Dengan tulus penulis berdo’a semoga kita semua mendapat kesuksesan dan
kebahagiaan dunia-akherat. Amien
12. Teman-temanku KPI C angkatan 2005. Bersama merekalah 3,5 tahun penulis menimba
ilmu di Universitas ini dengan segala suka duka yang kami tempuhi. Pesan penulis,
ihmalani fii kulubikum walau kaana alaikum syikolan. Sukses buat kita semua. Amien
13. Keluarga Besar Pondok Pesantren An-nur Lahat Sumatra Selatan. Berkat do’a dan
dukungannya penulis dapat menyelsaikan penulisan skripsi ini tanpa halangan yang
cukup berarti. Serta pihak lainnya yang juga membantu dan memotivasi penulis untuk
menyelsaikan penulisan skripsi ini, yang belum dapat saya tuliskan semua. Penulis
haturkan terima kasih dan semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Amien
Terakhir, penulis menginsyafi bahwa dalam penulisan skripsi masihlah banyak
kekurangan, baik dari pengumpulan data, penyusunan, dan penulisannya. Untuk itu, penulis
mohon dibukakan pintu ma’af yang selebar-lebarnya. Besar harapan penulis semoga skripsi
ini memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada
umumnya. Amien
Jakarta, 27 Maret 2009 M 23 Rabi’ul Awal 1429 H
Penulis
DAFTAR ISI
PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN
ABSTRAKSI
KATA PENGANTAR........................................................................................ i
DAFTAR ISI.......................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah…………………………………………….. 1
B. Rumusan dan Batasan Masalah…………………………………….. 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………………………………... 8
D. Metode Penelitian…..........………………………………………..… 8
E. Tinjauan Pustaka............................................................................... 12
F. Sistematika Penulisan........................................................................ 13
BAB II LANDASAN TEORITIS MENGENAI DAKWAH DAN POLITIK
A. Pengertian Dakwah..............................................………………….. 15
B. Ruang Lingkup Dakwah................................................................... 23
1. Subyek Dakwah…………………………………..…………....... 24
2. Obyek Dakwah…………………………………...………........... 29
3. Materi Dakwah………………………………………..…............ 32
4. Metode Dakwah………………………………………..…........... 33
5. Media Dakwah…………………………....................................... 35
6. Tujuan dan Dasar Hukum Dakwah............................................... 35
C. Pengertian Politik…..............................................………………..... 40
1. Pengertian Partai Politik Islam…...………….………………….. 42
2. Teori Umum Mengenai Politik………………………..……….. 45
a. Pola Pikir Partai Politik……….……………………………. 45
b. Kesadaran Politik…………………………….…………….. 47
c. Perjuangan Politik…………………...………….…………. 47
d. Karakteristik Partai Politik………………………………… 48
e. Fungsi Partai Politik……………………………………….. 49
D. Hubungan Dakwah dan Politik………………………………..…... 51
E. Teori Dekonfessiomalisasi............................................................ 54
BAB III PROFIL SINGKAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
A. Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)………………..... 55
B. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)………………………....... 58
C. Prinsip Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS)……………………. 58
D. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)……………………. 60
E. Karakteristik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)…………………….. 61
1. Moralis………………………………………...…………… 61
2. Profosionalis……………………………………………….. 62
3. Patriotik…………………………………………….…........ 63
4. Moderat……………………………………….…………..... 63
5. Demokrat…………………………………………….…….. 63
6. Reformis…………………………………………………… 64
BAB IV ANALISA TENTANG REORIENTASI PARADIGMA POLITIK PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
A. Konsep Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)………… 65
B. Tujuan Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)…………. 68
C. Pembahasan Tentang Paradigma Politik dan Reorientasi Paradigma Politik Partai
Keadilan Sejahtera (PKS)……………………..…….. 69
D. Strategi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera
(PKS)……………………………………………………….………. 74
BAB V PENUTUP
Kesimpulan………………………………………………………..…… 78
Saran-saran…………………………………………..………………… 79
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 82
LAMPIRAN
1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Wawancara
3. AD ART PKS
4. Foto Wawancara
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama dakwah yang mewajibkan bagi umatnya untuk menyebarkan
atau mendakwahkannya kepada manusia yang belum meyakini, memahami dan
mengamalkan keseluruhannya. Dengan demikian ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dengan
kegiatan dakwah.1 Baik itu dakwah melalui pendidikan, sosial, politik, atau pun budaya. Hal
ini sesuai dengan ungkapan Mahmud Yunus bahwa: "Dakwah itu merupakan yang sangat
penting sekali untuk kehidupan suatu agama tidak akan tersebar satu aliran atau ideologi
kecuali dengan dakwah, lenyaplah suatu mazhab disebabkan mengabaikan dakwah".
Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa kemajuan agama Islam itu lebih banyak
ditentukan oleh kegiatan dan usaha dalam berdakwah. Berkaitan dengan agama di bawah
Max Muller mengatakan bahwa :
"Agama dakwah ialah agama yang di dalamnya terdapat usaha menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang-orang yang belum mempercayainya, dan dianggap sebagai tugas suci oleh pendirinya walau oleh peran penggantinya semangat memperjuangkan itulah yang tak kunjung padam dari jiwa para penganutnya sehingga kebenaran itu terwujud dalam pikiran, kata-kata dan perbuatan, semangat yang membuat mereka sampai berhasil menanamkan nilai kebenaran itu ke dalam jiwa setiap orang sehingga apa yang diyakini sebagai kebenaran seluruh manusia".2
Pendapat Max Muller mempunyai relevensi yang real dengan hakikat dakwah
Islamiyah yaitu kehidupan manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam kaitannya
dengan ini Abdul Munir Mulkan mengatakan bahwa : "Dakwah pada hakikatnya adalah suatu
upaya uantuk merubah sesuatu keadaan yang lain, yang lebih baik menurut tolok ukur agama
1 Mahmud Yunus, Pedoman Dakwah Islam, Jakarta; Hida Karya Agung, 1979, hlm. 7. 2 Thomas Arnold, The Preaching Of Islam, Jakarta; Widjaya, 1981, hlm. 1.
Islam sehingga seseorang atau masyarakat mengamalkan Islam sebagai ajaran atau
pandangan hidup (way of life)".3
Untuk merubah suatu keadaan yang buruk kepada yang baik memerlukan usaha yang
maksimal dan berkelanjutan. Di dalamnya juga terdapat unsur saling menolong dalam
menciptakan kebaikan (kemaslahatan umat) sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat
Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:
Artinya : "Dan tolong-menolonglah kumu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. " (Q.S. Al-maidah :2)
Ayat diatas merupakan prinsip dasar dalam menalin hubungan dengan siapa pun,
selama tujuannya adalah kebajikan dan ketaqwaan.4
Dalam menjalankan dakwah pun harus bekerja sama sehingga memperoleh hasil yang
maksimal, sebab dakwah yang dilaksanakan secara terorganisir berkemungkinan besar akan
berjalan dangan baik dan berhasil dibandingkan dengan dakwah sendiri-sendiri seperti
ungkapan berikut ini :
"Manakala dakwah dilakukan tanpa terorganisir yang rapi maka resikonya adalah pengeluaran tenaga dan biaya yang demikian tingginya, tanpa menghasilkan sesuatu prestasi dakwah sebagaimana yang diharapkan."5 "Berdakwah sendiri tanpa shaf dan organisasi yang kuat tidak seperti Nabi dan para sahabatnya, menyebabkan basil dakwah sering mengecewakan tidak terarah dan kurang produktif”
Dalam menyampaikan ajaran Islam hendaknya tidak terfokus pada suatu sarana saja..
Artinya umat Islam harus mempunyai skill yang memadai untuk memanfaatkan media lain
3 Abdul Munir Mulkan, Ideologi Gerakan Dakwah, Yogyakarta, Press, 1996, hlm. 205. 4 M, Quraish Shihab, Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an; Jakarta : Lentera Hati, 2002,
Vol- 3, h. 14 5 Hamzah Ya’cub, Publlistic Islam Teknik Dakwah dan Leadership, Bandung; CV. Diponegoro, 1981, cet. Ke- 2, hlm. 133.
yang dijadikan sebagai sarana dakwah seperti media elektronik, media cetak, dan sejenisnya.
Karena dengan memanfaatkan itu semua maka dakwah Islam akan mudah dan cepat diterima
oleh seluruh dunia, hal ini seperti ungkapan pakar komunikasi dunia seolah menjadi The
Global Village . Hal ini dimaksudkan agar ajaran Islam itu mudah untuk disebarluaskan.
Walau selama ini ajaran Islam secara dominan didakwahkan melalui mimbar atau seminar-
seminar, maka dewasa ini media lain juga memiliki peluang besar dimanfaatkan sebagai
media dakwah. Hal ini bukan berarti ada maksud untuk mengecilkan arti berdakwah melalui
ceramah atau pidato dan sejenisnya. M. Isa Anshary mengatakan :
"Juru dakwah harus memperhatikan ketimpangan dan kelidakseimbangan hidup kerohanian masyarakat kaum muslimin ini. Harus ada koordinasi antara lisan dan tulisan, antara pena dan pidato harus ada kerjasama dan bantu-membantu, antara pengarang dan ahli mimbar, antara lidah dan tulisan, masyarakat membutuhkan kedua-duanya kuping dan mata meminta pelayanan seimbang,"6
Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kegiatan dakwah Islam mendakwahkannya
tidaklah mesti melalui mimbar atau berbentuk ceramah dan sejenisnya. Rasulullah
dalam melaksanakan dakwah pun tidak terfokus pada satu, media (mimbar), melainkan juga
melalui surat-surat yang kirim kepada raja-raja atau para penguasa pada saat itu. Dakwah
yang disajikan melalui tulisan memiliki beberapa keunggulan seperti jangkauannya yang
luas, tahan lama dan dapat dibaca berulang-ulang apabila diperlukan. Selain itu, lebih bersifat
inklusif yang dimaksudkan akan lebih menyentuh hati objek dakwah tersebut. Bahkan lebih
jauh lagi diungkapkan oleh Muttaqien bahwa : "Bila kehidupan manusia bertambah kompleks
dan waktu untuk berkumpul bertambah sempit, jarak antara satu dengan yang lainnya
bertambah jauh, maka dakwah dengan lisan merupakan bagian yang terkecil dari kegiatan
dakwah. Sebaliknya dakwah dengan tulisan akan merupakan dakwah yang paling besar
dalam komuflitas untuk akhir nanti".7
6 Isa Anshari, Mujahid Dakwah, Bandung ; CV. Diponegoro, 1995, hlm. 40.
7 Muttaqien, Peranan Dakwah dalam Pembangunan Manusia, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1982), h. 66.
Begitu pun, bukan hanya objek ini saja yang akan menjadi sasaran dakwah, dakwah
tidak hanya pada masalah-masalah ibadah saja, tetapi juga pada masalah-masalah muamallah
dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia yang termasuk didalamnya adalah
masalah politik yang konskensinya akan sangat terlihat pada sistem pemerintahannya. Ini
penting karena untuk membentuk masyarakat yang Islami maka aturan yang mengatur
masyarakatnya itu sendiri harus Islami, karena bagaimana mungkin akan terbentuk
masyarakat yang Islami kalau tata aturan yang mengatur masyarakatnya itu bersebrangan
dengan nilai-nilai Islami, sehingga perjuangan dalam rangka meng-Islamisasikan tata aturan
kenegaraan (sistem pemerintahan) adalah hal yang sangat niscaya, hal ini didasarkan kepada
sangat pentingnya masalah ini.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik praktis yang lebih
memfokuskan perjuangan dakwahnya pada masalah politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
ditegakkan di atas landasan akidah Islamiah. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera
berketetapan untuk bersikap terus terang, berani dan tegas serta menentang setiap hal yang
bertentangan dengan Islam. Terutama dalam perpolitikan yang terjadi di negara Indonesia
saat ini. Sebagai salah satu partai yang berideologi Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
ikut ambil bagian dalam berdakwah baik melalui lisan maupun tulisan yang disebarluaskan
kepada masyarakat dengan masalah yang sedang diperjuangkan yaitu masalah politik. Dalam
pembahasan ini penulis akan meneliti tentang bagaimana dakwah politik yang dilakukan oleh
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta mengungkap apa dan bagaimana sebenarnya
paradigma politik Partai Keadilan Sejahtera ini yang saat ini banyak dipertanyakan oleh
banyak kalangan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memberikan argumentasi penting terhadap politik
Islam. Menurut Nabhuni : "Politik yang sesuai dengan ajaran Islam adalah tanggung jawab
terhadap pengaturan dan pemeliharaan secara keseluruhan, baik di dalam maupun di luar
negeri, dan selalu berjalan di jalan Islam bukan yang lain."
Dengan demikian, politik yang harus dijalankan oleh umat Islam adalah berupaya
semaksimal mungkin untuk melayani dan mengurus seluruh kepentingan umat tanpa ada
diskriminatif, dan mementingkan kepentingan kelompok dan pribadi.
Permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di
atas dapat menjadi kontrol terhadap upaya-upaya politik yang bertentangan dengan ajaran
Islam. Hal ini sangat diperlukan keberadaannya, apalagi dengan munculnya partai-partai
politik yang baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia dewasa ini. Yang mana, pers sangat
berperan aktif dalam menciptakan kesan dalam pikiran manusia pada umumnya. Untuk itu,
berdakwah melalui politik dinilai menjadi sesuatu yang teramat penting dimasa ini.
Seluruh aktivitas dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hanya dalam bidang
politik semata, pembinaan akhlak dan akidah pun di lakukan pembinaan dengan kegiatan-
kegiatan positif, seperti liqo, dan pengajian yang berlangsung sekali dalam seminggu. Dalam
kancah politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bercita-cita untuk menjadikan negara ini
negara yang berasaskan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islami. Sehingga akan tercipta
sebuah masyarakat yang madani dan negara yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran
Islam.
Apabila meninjau lebih jauh visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang
berideologikan syariat Islam, serta polemik yang kerap terjadi di antara tokoh politik baik
dari intern atau pun ekstern partai. Pertanyaan besar yang muncul dibenak penulis khususnya,
apakah saat ini paradigma politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah berubah dari inklusif
menjadi eklusif atau fragmatis sehingga mempengaruhi praktek politik PKS, seperti apa yang
dikatakan beberapa kalangan dan polemik yang cukup hangat yang akhir-akhir ini sering di
beritakan oleh media cetak atau pun elektronik.
Penulis memandang bahwa, ideologi adalah sebuah pondasi yang menentukan kuat dan
tidaknya sebuah bangunan serta arah perjuangan dan pencapaian hasil yang akan dituju.
Kalau pun ideologi atau paradigma politik partai yang dikenal sebagai partai Islami ini
berubah, apakah yang menjadi tujuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini? Mungkin juga
hal ini dilakukan sebagai taktik untuk mencari massa, ataukah memang visi dan misi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) ini telah mengalami deviasi. Sedangkan apabila kita melihat
dengan seksama, bahwa visi dan misi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah:
"Sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan
ummat dan bangsa." Sedangkan misi khusus dari partai ini adalah ”Partai berpengaruh baik
secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat indonesia
yang madani serta berlandaskan syariat Islam”.
Ironis sekali apabila dalam praktik politiknya telah menyimpang. Berdasarkan latar
belakang diatas, penulis membahasnya dalam sebuah judul penilitan ” Relasi Dakwah dan
Politik, Analisa terhadap Reorientasi Paradigma Politik Partai Keadilan
Sejahtera (PKS)”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian di atas, ingin menjadi rumusan
menjawab bagaimanakah paradigma politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam
berdakwah di tengah-tengah kancah politik saat ini?
2. Perumusan Masalah
Melihat pembahasan dalam penelitian ini sangatlah luas dan kompleks, maka
pembahasan skripsi ini lebih terfokus dan dibatasi pada beberapa hal berikut ini :
a. Bagaimana Paradigma Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?
b. Tujuan Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?
c. Strategi apa yang digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam berdakwah
melalui partai politik?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana paradigma politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
c. Untuk mengetahui tujuan puncak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
d. Untuk mengetahui peluang dan Hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam
dakwah politiknya.
2. Manfaat Penelitian
a. Sebagai kontribusi pengetahuan penulis mengenai dakwah politik Partai Keadilan
Sejahtera (PKS).
b. Untuk menambah ilmu pengetahuan politik dan dakwah bagi penulis khususnya dan
pembaca pada umumnya.
c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti tentang dakwah politik Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), dengan partai-partai yang berazaskan Islam lainnya.
E. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berupaya
menghimpun data, mengolah dan menganalisa secara kualitatif. Untuk itu data-data yang
dikumpulkan dalam wujud konsep.
Bagdan dan Taylor dalam buku penelitian kualitatif mendefinisan “Metode kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”8
Dean J. Champion dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang berfungsi untuk mendata atau mengelompokkan sederet unsur yang terlihat
sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada.9
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :
a. Observasi
Observasi adalah metode ilmiah yang biasa digunakan sebagai pengamatan dan
pencatatan dengan statistik fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi juga
diartikan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati langsung terhadap
objeknya atau penggantinya (misalnya: film, video, rekontruksi, atau sejenisnya).
Menurut Irawati Singarimbun dalam buku Metode Penelitian Survey bahwa
manfaat dari observasi ialah : 1) menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah
ditemukan oleh para ahli pendahulu, 2) mengikuti perkembangan penelitian dalam
bidang yang akan diteliti, 3) memperoleh orientasi yang lebih khas mengenai topik
yang dipilih, 4) memanfaatkan data sekunder, 5) menghindari duplikasi penelitian.10
Dalam penulisan skripsi ini pun penulis melakukan observasi yakni dengan terjun
langsung kepada objek penelitian yaitu pada kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terletak di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 98 E-
D-F Jakarta Selatan.
b. Wawancara
8 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosyda Karya, 1993, Cet. Ke-10, hlm. 3.
9 Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian, Bandung : Refika Aditama, 1998, hlm. 6. 10 Masri Singarimbun & Sofyan, Metode Penelitian Survey, Jakarta, PT. Pustaka IP3 ES Indonesia.
Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis sifatnya. Karena
bentuknya berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Dan wawancara
adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara juga dipengaruhi oleh
tiga hal, yaitu : Pewawancara, responden, dan situasi serta topik saat dilakukannya
wawancara tersebut.11
Menurut Denzin (1970), wawancara ialah pertukaran percakapan dengan tatap
muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.12 Sedangkan Benny dan
Hughes mendefinisikan wawancara sebagai suatu hubungan antara dua orang dimana
keduanya berprilaku sesuai dengan status akan bertahan, apakah mereka berprilaku
sebenarnya dan dimana mereka berperilaku keduanya hanya berarti bila dalam
hubungan baik dengan yang mereka hadapi.
Secara sederhana wawancara adalah percakapan yang mendorong diperoleh
jawaban verbal atas pertanyaan verbal yang diajukan.13 Dan dalam penelitian ini
penulis melakukan wawancara dengan kepala public relation (HUMAS) Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu Bapak Ustadz Mabruri. Dan wawancara ini dilakukan
sebanyak lima kali, akan tetapi wawancara yang dilaksanakan secara intens maksimal
sebanyak empat kali. Karena selain itu, ada kepentingan lain dari informan yang tidak
dapat ditinggalkan.
c. Dokumentasi
Sanafiah Faisal mengemukakan bahwa : untuk metode dokumenter, alat
pengumpulan datanya disebut format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa
11 Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aflikasi, Jakarta : Rajawali Pers, 1995, Cet. Ke-3, hlm. 39.
12 Dennzin, Norman K. The Research Act, Chicago, Aldine, 1970, hlm. 306. Penulis mengutipnya dari buku Penelitian Sosial karya Dean J. Champion, hlm. 45.
13 Benny, Mark, and Everett C. Hughes (terj), Of Sociology and Interview, American Jurnal Of Sociology 62 (1965): hlm. 42.
catatan atau dokumen yang tersedia, bisa termasuk data yang berupa catatan resmi atau
official in formal, juga termasuk dokumen-dokumen expresit (Exfresit document) baik
melalui surat kabar, majalah-majalah, radio, televisi, internet, maupun media cetak dan
elektronik lainnya.
Penelitian ini juga menggunakan penelitian dokumentasi yang mana data yang
didapatkan dari hasil wawancara dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
penulis dokumentasikan dalam sebuah catatan kemudian penulis mentranskipnya dalam
sebuah data uraian agar dapat mudah di pahami dalam memaparkan hasil penelitian ini.
2. Teknik Analisa Data
Analisa data menurut Patton (1980), adalah proses mengatur uraian data.
Mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar. Ia
membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap
analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi
uraian.14
3. Teknik Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu kepada Buku Pedoman (Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, tesis, dan disertasi) yang di terbitkan oleh UIN Jakarta
Press tahun 2008-2009.
4. Waktu dan Tempat Penelitian
Penulis mulai melakukan penelitian ini pada bulan Maret-April 2009.
Ada pun tempat penelitian adalah kantor pusat DPP PKS Jl. Mampang Prapatan No. 98
D-E-F, Jakarta Selatan.
F. Tinjauan Pustaka
14 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 1993, hlm. 103.
Terhadap kemunculannya yang fenomenal membuat banyak orang ingin mengkaji lebih
dalam tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga banyak buku dan tulisan-tulisan,
serta beragam komentar dilontarkan oleh kalangan pengamat terhadap PKS.
Dalam penelitian ini, penulis juga menelusuri perpustakaan-perpustakaan yang terdapat
di UIN Syarif Hidayatullah. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah judul yang penulis
angkat telah dibahas pula oleh mahasiswa lain. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada
tiga skripsi yang judul mereka angkat sama mengenai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan
tetapi objek pembahasan/ penelitian berbeda, yaitu : Safwan Bin Ahmad, Konsep Dakwah
PKS di Indonesia dan PAS di Malysia, Studi Komperatif Program Kerja, Skripsi. UIN syarif
Hidayatullah, Fak. FDK, 2004. Dalam skripsinya itu, Safwan Bin Ahmad lebih menekankan
objek penelitiannya pada program kerja antara PKS dan PAS di Malaysia. Dan intinya bahwa
PKS dan PAS memiliki hidden agenda menegakkan syariat Islam serta menginginkan
berdirinya negara Islam. Selanjutnya, Sukma Dewi Ashri Djoyo, Relasi Gerakan Dakwah
Kampus Dengan Gerakan Dakwah Politik PKS, Skripsi, Jakarta : UIN Jakarta : Fak. FSH,
2005. Dalam hal ini yang menjadi inti dan kesimpulan yang didapat dari penelitiannya adalah
apa persamaan dan perbedaan antara gerakan dakwah kampus dan dakwah melalui partai
politik. M. Amin Muttaqin, Konsep Dakwah dan Politik PKS, (Jakarta : UIN Jakarta, 26
Desember 2007. Amin Muttaqin hanya meneliti konsep dakwah yang digunakan oleh PKS
dalam kancah perpolitikan Indonesia. Inti temuan penelitian yang dilaksanakan Amin
Muttaqien adalah bahwa konsep dakwah PKS memulainya dari individu, keluarga,
masyarakat dan Negara. Dari ketiga skripsi tersebut, terlihat jelas bahwa objek penelitian
berbeda, kendati pun masih dalam partai yang sama. Dalam hal ini, penulis meneliti pada
paradigma politik, atau cara berpikir politik dari partai yang berazaskan Islam ini, yang tentu
berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, karena peneliti mendeskripsikan tentang
reorientasi paradigma yang mempengaruhi tindak-tanduk partai secara keseluruhan.
H. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dan teraturnya penelitian ini, maka penulis mengelompokkan
dalam lima bab pembahasan yaitu :
BAB I : Bab ini adalah pendahuluan yang membahas Latar Belakang Masalah,
Rumusan dan Batasan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan dan Manfaat
Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II : Tinjauan Teoritis yang menguraikan tentang Pengertian dan Teori Umum
Mengenai Dakwah, Pengertian dan Teori Umum mengenai Politik dan
Keterkaitan Dakwah dan Politik.
BAB III : Pada Bab ini diuraikan tentang profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
sejarah singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tujuan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), ideologi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), struktur dan
keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
BAB IV : Bab ini membahas tentang Reorientasi Paradigma Politik Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), serta Tujuan Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera
(PKS).
BAB V : Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisikan Kesimpulan dan
saran-saran.
BAB II
LANDASAN TEORITIS MENGENAI
DAKWAH DAN POLITIK A. Pengertian Dakwah
Sebelum masuk pada pembahasan dakwah dan politik, akan lebih baik apabila kita kaji
bersama pengertian dakwah secara etimologi dan terminologi, agar mendapatkan pemahaman
yang koheren dalam memahami relasi dakwah dan politik.
Secara etimologi (lughothan) kata “Dakwah” berasal dari bahasa arab yang artinya
ajakan, seruan, panggilan, undangan.15 Kata dakwah berbentuk “isim masdar” kata ini
berasal dari Fi’il (kata kerja) “da’a” –“yad’u” yang artinya memanggil, mengajak atau
menyeru. Kata dakwah sering dijumpai dan digunakan dalam ayat-ayat al-Qur’an
sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Yunus/10: 25 berikut:
Artinya : “Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga) dan memimpin orang yang
menghendakinya, kepada jalan yang lurus (Islam).” Ayat di atas masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu demikian Kami jelaskan
ayat-ayat kepada orang-orang yang berfikir, dan ketahuilah bahwa setan-setan mengajakmu
kepada kebinasaan melalui keindahan duniawi dan Allah terus-menerus mengajak setiap
orang ke Dar as-Salam yakni surga dan menunjuki orang yang di kehendaki-Nya kepada
jalan yang benar lagi lurus.
Menururt al-Baqi’i, sebelum ayat di atas, Allah telah memperingatkan tentang aneka
bahaya dan menjelaskan kehidupan yang dipilih oleh para pendurhaka adalah kehidupan yang
15 Toha Yahya Omar, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Widya karsa Pratama, 1992), cet ke-5. h. 1.
fana. Tapi, di sini Allah SWT., menjelaskan bahwa negeri yang Allah ajak dalah negeri tanpa
bahaya Dar As-Salam.
Menurut para ulama, apabila kata hidayah dirangkaikan dengan kata ila^ maka itu
mengandung makna bahwa yang diberi petunjuk belum berada dalam jalan yang benar,
sedang bila tidak diikuti ila^, ini mengisyaratkan bahwa orang tersebut telah berada dalam
kebenaran, akan tetapi belum sampai pada tujuan. Oleh karena itu, masih diberi petunjuk agar
lebih mantap lagi.16
Banyak pakar dakwah yang memberikan definisi atau pengertian yang beraneka ragam.
Perbedaan ini disebabkan sudut pandang mereka yang berbeda-beda dalam mendefinisikan
dakwah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini ada beberapa pendapat mengenai definisi
Dakwah.
M.Quraish Shihab mendefinisikan “Dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada
keinsyafan, atau mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna. Baik
terhadap pribadi maupun kelompok serta kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan tata
hidup bersama dalam rangka pembangunan bangsa dan umat manusia.”17
Muhammad Natsir, dalam tulisannya yang berjudul Fungsi Dakwah Islam Dalam
Rangka Perjuangan mendefinisikan dakwah sebagai berikut:
Dakwah sebagai usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia, yang meliputi amar ma’ruf nahi munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan perseorangan, perikehidupan berumah tangga (usrah) perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara.18 Sedangkan Mahmud Yunus berpendapat bahwa ”Dakwah berarti menyeru, mengajak,
menganjurkan, memanggil orang, yang menyeru dinamakan da’i”. Dengan demikian secara
16 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur’an; Jakarta, Lentera Hati, 2002, vol-6, h. 60-61
17 Quraish Shihab, Membumukan Al-Qur’an: Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung:Mizan, 1998), Cet ke-17, h. 194.
18 Moh. Natsir. Metode penelitian, (Jakarta:Gradia Inidnesia, 1987). h. 7.
sederhana bahwa dakwah dapat difahami sebagai salah satu cara mengajak orang lain kepada
ajaran Islam.
Seperti halnya yang diungkapkan oleh Hamzah Ya’cub, bahwa dakwah berarti ajakan,
seruan, panggilan, undangan.19 Roshad Shaleh dalam bukunya Manajemen Dakwah Islam,
berpendapat bahwa : ”Perkataan dakwah berarti panggilan, seruan, ajakan, bentuk perkataan
tersebut dalam bahasa arab disebut masdar, sedangkan bentuk kata kerjanya (fi’il) adalah :
da’a, yad’u, yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak”.20
Ilyas Ismail dalam bukunya Paradigma Dakwah Sayyid Quthub, mendefinisikan
dakwah sebagai seruan, ajakan, atau panggilan. Seruan dan panggilan ini dapat dilakukan
dengan suara, kata-kata, atau perbuatan.21
Kata dakwah juga berarti do’a (al-du’a) yakni harapan, permohonan kepada Allah SWT
atau seruan (al-nida). Do’a atau seruan kepada sesuatu berarti dorongan atau ajakan untuk
mencapai sesuatu itu (al-du’a ila al-syai’ al-batsts ’ala qasdihi). 22 Dakwah dalam arti do’a
ini terbaca jelas dalam al-Qur’an ayat berikut :
Artinya : ”Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, (maka
jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendo’a apabila ia berdo’a kepada-Ku maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-Ku, dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.(Q.S. al-Baqarah : 186)
Kata ibadi / hamba-hamba-Ku, adalah bentuk jamak dari a^bd. Kata ibad biasanya di
gunakan untuk menunjuk kepada hamba-hamba-Nya yang taat kepada-Nya, atau pun kalau
19 Hamzah Ya’cub, Publistik Islam Teknik Dakwah dan Leadership, (Bandung : Diponegoro, 1981, h. 13. 20 Roshad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta: Bulang Bintang, 1977), h. 7. 21 Ahmad Al-Fayumi, al-Misbah al-Munir, (Beirut : Dar al-Fikr, tanpa Tahun), h. 194. penulis mengutip
dari, Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Qhuthub, (Jakarat : Penamadani, 2006), h. 144. 22 Ibnu Manzdur, Lisan al-Arab, (Beirut : al-Fikr, 1990), cet. Ke-1, juz XIV, hlm. 257. Abu al-Qasim al-
Rhaghib al-Ashfahani, al-Mufhradath fi Gharib al-Qur’an, (Bairut : Dar al- Makhrifat, tanpa Tahun), hlm. 170. penulis mengutip dari Paradigma dakwah Sayyid Quthub, Karya Ilyas Ismail, Penamadani, 2006), h. 144.
mereka penuh dosa tetapi mereka menyadari dosa tersebut dan selalu mencoba untuk
menjauhinya. Berbeda dengan abid yang juga merupakan bentuk jamak dari ‘abd, tetapi
bentuk jamak ini menunjukkan kepada hamba-hamba yang bergemilang dosa.23 Dan ayat di
atas menanjurkan untuk selalu berdo’a dimana pun dan kapan pun, terutama di bulan
Ramadhan.
Dari definisi-definisi tersebut terdapat perbedaan dalam perumusan, tetapi apabila
diperbandingkan satu sama lain dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Dakwah itu merupakan proses penyelenggaraan suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan dengan sadar dan sengaja
b. Usaha yang diselenggarakan berupa 1). Mengajak orang untuk beriman dan mentaati Allah SWT atau memeluk, agama
Islam 2). Amar ma’ruf, perbaikan dan pembangunan masyarakat (ishlah) 3). Nahi Mungkar
c. Proses penyelenggaraan usaha tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridhai Allah Swt.24
Dari definisi-definisi dakwah di atas jelaslah bahwa dakwah adalah suatu usaha untuk
menyerukan dan menyampaikan ajaran Allah SWT kepada manusia baik perorangan maupun
kelompok. Dengan tujuan mengajak manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat,
yang diridhai oleh Allah SWT. Atau dakwah dapat diartikan suatu usaha untuk mengajak atau
merubah manusia dari akhlak majmumah menjadi akhlak mahmudah sesuai dengan akhlak
Nabi Muhammad SAW.
Berdasarkan hasil penelitian Fu’ad Abd al- Baqi, kata dakwah dalam berbagai bentuk
dan turunannya terulang sebanyak 299 kali. Dalam bentuk masdhar (da’wah) disebut 6 kali,
dalam bentuk amr (ud’u) 34 kali, dan dalam bentuk fa’il (da’iyan dan al-da’i ) diulang
sebanyak 7 kali. 25
23 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta ; Lentera Hati, 2002, Vol-1, h. 407-408
24 Abd. Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam,h. 4. 25 Muhammad Fu’ad al-Baqi, Mu’jam Mufahras li Ahfadz al-Qur’an, (Beirut : Dar al-Fikr, 1987), hlm.
257-260.
Di dalam al-Qur’an dapat dikemukakan beberapa ayat yang mengandung pengertian
dakwah dalam beberapa pengertian :
1). Dalam bentuk seruan :
Artinya : ”Serulah (manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik). Sesungguhnya Dia-lah Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl 125)
Ayat ini menjelaskan tentang tiga cara berdakwah. Diantaranya dengan cara hikmah
yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap
kaum awam, diperintahkan menggunakan cara mau’izah yakni memberikan nasihat dan
perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang
sederhana. Sedang terhadap Ahl al-Kitab danpenganut agama-agama lain yang diperintahkan
adalah jidal/ perdebatan dengan cara yang baik yaitu dengan logika dan retorika yang halus,
lepas dari umpatan dan kekerasan.26
Dalam ayat di atas, terdapat kata-kata yang memiliki makna menyeru, yaitu menyeru
kepada agama Allah SWT. Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang telah mampu
dan mukhalaf. Dengan kata lain bahwa menyeru adalah berarti berdakwah.
2). Dalam bentuk ajakan :
26 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta ; Lentera Hati, 2002, Vol- 7, h. 385-386
Artinya : ”Yusuf berkata, wahai Tuhanku penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi
ajakan mereka. Dan jika tidak Engkau hindarkan dariku tipudaya mereka, tentu akan cenderung memenuhi perintah mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh” (Yusuf : 33)
Dalam ayat di atas terdapat kata “Tuhanku” yang digunakan oleh Yusuf, hal ini
merupakan panggilan yang bermakna begitu dekatnya. Dan kata shaba’ identik kepada hal
yang dicintai, hal ini memberikan makna bahwa perkataan di atas mayoritas ulama
mengatakan hal itu adalah do’a.27
Kata da’a dalam ayat di atas memiliki arti ajakan. Yaitu mengajak kepada sesuatu hal
sesuai dengan ajakan pengajak. Apabila dalam ayat di atas, ajakan tersebut di tujukan kepada
Nabi Yusuf, untuk melakukan syirik kepada Allah SWT.
3). Dalam arti panggilan :
Artinya : ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah berdirinya langit dan bumi
dengan iradhat-Nya, kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggilan dari bumi, seketika itu juga kamu keluar (dari kubur)”. (ar-Ruum : 25)
Dalam ayat tersebut, adalah arti yang sebenarnya dari dakwah. Yaitu mengajak kepada
kebaikan, akidah yang lurus, dan jalan menuju ridla Allah SWT.
Sedangkan apabila dakwah didefinisikan secara terminologi (Istilah), terdapat juga
beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar, diantaranya :
Farid Ma’ruf Noor mengemukakan :
27 27 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta ; Lentera Hati, 2002, Vol-6, h. 447-448
”Dakwah Islamiyah adalah suatu upaya membangun kehidupan umat yang lebih menitikberatkan terhadap pembangunan nilai-nilai hidup manusianya, baik perorangan maupun masyarakat, agar menjadi manusia yang berdakwah kepada Allah SWT, atau dengan kalimat lain berdakwah itu sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia-manusia pembangunan yang bertakwa kepada Allah SWT. Di mana seluruh aktivitas hidupnya dihadapkan untuk mencapai keridhaan-Nya semata-mata.28 Dengan demikian Farid Ma’ruf Noor, menginginkan kegiatan dakwah yang
dilaksanakan oleh para da’i, mampu menciptakan suasana masyarakat yang mampu
mengadakan perubahan positif yang lebih maju dari kehidupan sebelumnya, yang semua itu
dimaksudkan dalam rangka mendekatkan diri kepada sang Khalik.
Sementara M. Arifin berpendapat bahwa dakwah itu adalah : ”Suatu ajakan baik secara
lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam
usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun kelompok agar timbul dalam
dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengalaman dan pengamalan
tanpa adanya paksaan.”29
Dari pendapat ini dapat dipahami, bahwa dalam melaksanakan dakwah bukan hanya
terbatas pada suatu kegiatan tertentu, melainkan banyak hal yang dapat dilakukan untuk
menarik orang kepada jalan yang benar, baik melalui tulisan, lisan ataupun dengan perbuatan
yang dapat menyentuh perhatian orang lain yang belum mengamalkan ajaran Islam dengan
baik dan benar. Juga dapat dipahami dari pernyataan M. Arifin di atas bahwa dakwah itu
dilakukan secara sadar dan berencana, artinya dakwah yang disampaikan kepada umat
dilakukan dengan terencana, terorganisir dan dengan persiapan yang matang agar ajakan yang
disampaikan mudah dipahami manusia.
Toha Yahya Oemar, membagi pengertian dakwah itu kepada dua hal, yaitu :
1. Pengertian dakwah secara umum; Suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntutan bagaimana menarik perhatian manusia untuk mengenal dan menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat pekerjaan yang terlalui.
28 Farid MA’ruf Noor, Dinamika dan Akhlak Dakwah, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1981), cet. Ke-1, h. 47. 29 M. Arifin, Psikologi Dkwah Suatu Pengantar Study, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 17.
2. Pengertian dakwah menurut Islam; Mengajak manusia dengan bijaksana kepada jalan yang benar dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan manusia dan kebahagiaan mereka dunia dan akherat. 30
Dalam hal ini Toha Yahya Oemar, mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan
dakwah itu terdapat cara dan teknik-teknik tertentu juga tuntunan yang bertujuan untuk
menarik perhatian manusia terhadap pesan yang disampaikan oleh da’i. Sehingga pada
gilirannya dapat memberikan ketentraman dan kebahagiaan yang abadi bagi manusia.
Dengan pengertian yang dikemukakan para pakar di atas tentang dakwah, walaupun
terdapat pemikiran yang berbeda namun itu bukan berarti lari dari tujuan dakwah itu.
Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dakwah adalah tugas bagi
setiap muslim yang mampu, baik secara individu, kelompok, ataupun organisasi. Dan dalam
pelaksanaannya memiliki tata cara dan keyakinan serta kesadaran dalam mengajak manusia
untuk mentaati ajaran yang bersumber kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
Dengan harapan dapat menyelamatkan dan membahagiakan manusia baik di dunia maupun di
akherat.
B. Ruag Lingkup Dakwah
Ruang lingkup dakwah sangatlah luas. Sedangkan menurut pendapat Drs. H.M. Arifin
M.Ed, ruang lingkup dakwah adalah menyangkut masalah pembentukan sikap mental dan
pengembangan motivasi yang bersifat positif dalam segala lapangan hidup manusia. 31
Kegiatan dakwah bukanlah hal yang mudah, hal ini mengingat bahwa dakwah adalah
suatu kegiatan yang akan merubah ke arah kebaikan di tengah-tengah masyarakat yang telah
melekat dengan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu,
seorang da’i hendaknya mengetahui komponen-komponen dakwah yang dapat menunjang
keberhasilan dakwahnya. Adapun unsur-unsur dakwah tersebut diantaranya ;
30 Toha Yahya Oemar, Ilmu Dakwah, (Jakarta, CV. Al- Hidayah, (t.th),) h. 5. 31 Hasanudin, Hukum dakwah, tinjauan aspek hukum dalam berdakwah di Indonesia,(Jakarta: pedoman
Ilmu jaya) cet ke-1, h. 34 .
1. Subyek Dakwah
Subjek dakwah dalam hal ini adalah da’i. Da’i artinya orang yang mengajak.32 Secara
umum dapat dikatakan bahwa da’i adalah pelaksana dalam berdakwah atau da’i adalah
manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan
ajaran Islam kepada umat manusia. Da’i merupakan salah satu unsur penting dalam dakwah,
bahkan da’i identik dengan dakwah itu sendiri.33 Da’i adalah orang yang menyiarkan ajaran
Islam ke tengah-tengah kehidupan manusia serta menjadi panutan atau tempat orang
mencontoh cara hidup yang Islami dan menjadi penyejuk di tengah kehidupan umat, justru itu
tidak semua orang (umat Islam) dapat dikatakan da’i, karena begitu besar tanggungjawabnya.
Menurut HSM Latief, yang dimaksud da’i adalah:
”Orang muslim yang menjadikan dakwah sebagai suatu tugas amaliyah pokok baginya selaku “corps” ulama, ahli dakwah, juru dakwah, mubaligh atau da’i (juru penerang agama) yang menyeru mengajak yang memberi pengajaran dan pelajaran agama Islam. Dengan demikian da’i adalah orang yang melakukan dakwah yaitu orang yang berusaha merubah situasi kepada situasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT baik secara individual maupun berbentuk organisasi sekaligus sebagai pemberi informasi dan pembawa misi”. Kemudian A. Hasyimi, menambahkan bahwa : “Jurusan dakwah yaitu penasihat, para
pemimpin dan pemberi peringatan serta nasihat dengan baik yang mengarahkan juga
megingatkan jiwa dan raga dalam masalah wa’ad dan wa’id, membicarakan tentang kampung
akhirat untuk melepaskan manusia yang tenggelam dengan gelombang kehidupan duniawi“34
Dengan demikian A. Hasyimi berpendapat bahwa juru dakwah itu harus mampu
memberikan nasihat-nasihat agama tentunya untuk semua manusia dan mampu mengeluarkan
manusia itu dari lembah kehinaan menuju kepada suasana yang menyelamatkan. Dan dapat
juga dipahami bahwa keberhasilan satu dakwah tidak terlepas dari kepribadian da’i yang
menyampaikan ajaran agama Islam, artinya objek dakwah tidak hanya menerima begitu saja
apa yang disampaikan oleh da’i. Melainkan pula melihat bagaimana pola hidup juru dakwah
32 Hasanudin, Manajemen Dakwah (Jakarta: UIN Jakatra press, 2005) cet I. h. 57. 33 Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Quthub, (Jakarta ; Penamadani, 2006), h. 311. 34 A. Hasyimi, Dakwah Menurut Al-Qur’an, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), Cet. Ke-III, h. 116.
tersebut, dalam aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, para da’i harus
memberikan suri tauladan yang baik agar dapat diakui oleh objek dakwah (mad’u).
Thohir Luth, dalam hal ini berkomentar bahwa : “Dalam posisi ini para da’i tidak saja
dituntut memiliki kemampuan dalam menyampaikan pesan dakwahnya, akan tetapi juga
dalam mengamalkan ajaran tersebut bagi dirinya dan keluarganya’’.35
Berdakwah kepada orang lain sebenarnya juga terkandung maksud mendidik diri dan
keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ash-Shaf : 2-3 :
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang
tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan’’. (Ash-Shaf: 2-3)
Ayat diatas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman harus berpegang teguh
kepada ajaran yang disampaikan. Selain itu, ayat di atas merupakan kecaman bagi mereka
yang berjanji akan berjihad, akan tetapi enggan untuk melakukannya. Thabathaba’i
mengemukakan perbedaan antara mengataka sesuatau apa yang dia tidak kerjakan dan
mengerjakan apa yang ia tidak katakan, jika yang pertama berarti kemunafikan, dan yang
kedua kelemahan tekad.36 Dengan demikian da’i dan mad’u terjadi saling mendidik dan
mengingatkan serta mengamalkan ilmu yang didengar maupun yang disampaikan. Ali Abdul
Halim mengatakan setidaknya da’i harus memiliki sifat-sifat berikut ini :
1). Memiliki kemampuan jiwa al-Mad’u, mengetahui kecenderungannya, arah hidupnya, pola hidupnya, pandangan sosialnya, serta visi politiknya.
2). Memiliki pengetahuan untuk mengetahui kondisi al-mad’u baik mengenai kebudayaan dan peradabannya, sosial kemasyarakatannya serta adat-istiadatnya.
35 Thohir Luth, M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), Cet. Ke-I, h. 73.
36 36 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta ; Lentera Hati, 2002, Vol- 14, h. 190-191
3). Memiliki kemampuan untuk mengetahui intelegensi al-mad’u dan responnya terhadap Islam. 37
Dalam buku Study Tentang Dakwah, Tablish dan Khutbah menuju para da’i, mubaligh
dan khotib profesional, karangan Kaidir Khatib Bandaro, dijelaskannya pendapat para ahli
diantaranya :
Menurut Mustafa al-Maraghy, para da’i hendaknya :
1). Hendaknya alim (mengetahui) dalam bidang al-Qur’an dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dan khulafaurrasidin.
2). Hendaklah mengetahui (pandai) membaca situasi dan kondisi umat yang diberi dakwah, baik dalam urusan bakat, watak, dan akhlak mereka atau ringkasnya mengetahui kehidupan mereka.
3). Hendaknya mengetahui bahasa masyarakat yang dituju oleh dakwahnya. Rasulullah juga memerintahkan sebahagian sahabatnya agar mengetahui dan dapat berbahasa ibrani, karena beliau perlu berdialog dengan orang-orang Yahudi yang menjadi tetangga beliau dan untuk mengetahui hakikat mereka.
4). Mengetahui agama, aliran dan mazdhab-mazdhab umat dengan demikian akan memudahkan juru dakwah untuk mengetahui kebatilan-kebatilan yang diperlukannya, maka sulit baginya memenuhi ajaran kebenaran yang didengungkan oleh orang lain sekalipun orang tersebut telah mangajaknya.38
Dalam pada itu, Mustafa Mansur, mengemukakan ada beberapa sifat yang harus
dimiliki oleh seorang da’i :
1). Hendaknya memiliki pengetahuan yang komfrehensip tentang masyarakat ditempat aktivitas dakwahnya.
2). Da’i harus memiliki pemahaman agama yang mendalam dan senantiasa menimba ilmu agar pemberiannya dapat sempurna.
3). Hendaknya mengkaji sirah Rasulullah SAW, dan sahabat-sahabat yang mulia juga mengkaji tarikh Islam secara mendalam agar dapat dijadikan bekal dan bantuan ketika permasalahan timbul di jalan dakwahnya.
4). Hendaklah menghafal al-Qur’an sesuai dengan kemampuan agar dapat digunakan sebagai dasar-dasar dalam dakwah
5). Dalam pembicaraannya jangan hanya bermuatan rasional, tetapi harus dipadukan dengan muatan emosional, karena sentuhan-sentuhan terhadap emosi dapat mempersiapkan jiwa manusia untuk menerima apa yang diterima oleh akal, bahkan kesannya lebih mendalam. 39
37 Ali Abdullah Halim Mahmud, Dakwah Fardiyah, Metode Membentuk Remaja, (Jakarta; Gema Insani, 1995), hlm. 186.
38 Kaidir Khatib Bandaro, Ilmu Dakwah, (Bukit Tinggi ; CV. Pustaka Indonesia, 1993), Cet. Ke- 1, h. 43. 39 Mustafa Mansur, Tujuh Tahap Dakwah Fardiyah, (Jakarta : Al_I’thishom Cahaya Umat, 2001), Cet.
Ke-II, h. 45-46.
Sementara itu, Datuk Tombak Alam, dalam bukunya Kunci Sukses Penerangan dan
Dakwah, mengungkapkan bahwa justru dakwah hendaknya memiliki sifat-sifat di bawah ini :
1). Al-Shidiq, artinya benar dalam berkata, benar dalam berbuat dan benar pula niat di dalam hatinya, sehingga tidak pernah berkata bohong walaupun dalam bergurau.
2). Al-Amanah, artinya lurus dan jujur lahir dan batin serta dalam mengambil keputusan dalam perkara apa saja tidak pandang bulu, famili, serta orang lain, sehingga beliau diberi gelar al-Amin
3). Al-Fathanah, artinya tegas pantas di dalam bertindak serta mengambil sikap dalam suatu kejadian
4). Al-Tabligh, artinya menyampaikan. Setelah ketiga sifat di atas tertanam didalam jiwa seorang Muhammad, barulah beliau menyampaikan risalah Allah, sehingga dakwahnya menjadi amal perbuatan sehari-hari serta membudaya di dalam masyarakat. Saat ini hal yang seperti di atas dinamakan orang sebagai “dakwah praktis’’, itulah sebabnya beliau sukses dalam menyampaikan dakwah.40
Selain dari itu M. Asywadie Syukur, menambahkan :
1). Juru dakwah hendaknya memiliki pandangan yang jauh ke depan, karena kegagalan menyeru disebabkan piciknya pengetahuan dan sempitnya pandangan dari juru dakwah itu sendiri.
2). Juru dakwah harus memiliki keahllian mengenali jiwa dakwahnya. Ia mengetahui jiwa dan watak orang yang didakwahinya (mad’u), mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam jiwanya dan mengetahui sikap orang yang akan menjadi sasaran dakwahnya.
3). Seorang juru dakwah harus memiliki kecerdasan yang melebihi masyarakat penerima dakwahnya dan ilmu pengetahuan yang luas dari orang yang akan menjadi sasaran dakwahnya.
4). Juru dakwah harus mampu mengemukakan argumentasi yang tepat, mempersiapkan argumentasi yang akan dijelaskan kepada penerima dakwah sebelum bertemu dengan mereka, kemudian lebih dari itu, juru dakwah dapat pula mengemukakan argumentasi rasional yang dapat dijangkau atau diterima oleh orang yang menjadi pembantunya.
5). Juru dakwah hendaknya fasih berbicara, dengan demikian ia akan dapat mengemukakan argumentasi yang tepat dan dapat menundukkan orang yang belum menerima dakwahnya atau menolak dakwahnya. 41
Dari uraian di atas, penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa menjadi juru
dakwah bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang, hal ini disebabkan
bahwa untuk menjadi da’i tidak hanya cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan saja, namun
lebih kompleks dari itu, juru dakwah juga harus mempunyai wawasan yang luas tentang
disiplin ilmu yang lain, seperti masalah hukum negara, biologi, kesehatan, bahasa, psikologi,
40 Datuk Tombak Alam, Kunci Sukses Penerangan dan Daakwah, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), Cet. Ke-11, h. 6.
41 M. Asywadie Syukur, Sejarah Dakwah Islam, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1982), Cet. Ke-I, h. 10-12.
dan disiplin ilmu lainnya yang mendukung jalannya dakwah. Hal ini disebabkan bahwa
mad’u, juga memiliki keheterogenan dalam bidang ilmu pengetahuan yang tidak bisa
dipisahkan dengan ajaran agama Islam yang komprehensif.
Terlepas dari itu semua, satu hal yang patut menjadi catatan dan pegangan para da’i,
bahwa materi dakwah yang ia sampaikan hendaknya telah ia jalankan dalam kehidupannya
sehari-hari. Apabila hal yang da’i sampaikan telah ia laksanakan, maka akan membantu
keberhasilannya dalam menyampaikan dakwahnya. Karena, sedikit banyak hal ini dapat
mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengikuti seruan da’i tersebut.
2. Objek Dakwah
Pada pembahasan sebelumnya sudah dikemukakan tentang pengertian dakwah, subjek
dakwah, serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang da’i. Selanjutnya, akan dibahas pula
siapa yang menjadi mad’u dalam kegiatan dakwah. Pada umumnya seluruh manusia adalah
objek dakwah tanpa ada batasan halangan, karena ajaran Islam untuk segenap manusia yang
diciptakan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan tugas manusia diciptakan adalah untuk
mengabdikan diri kepada Sang Khalik. Firman Allah dalam surat Adz-Dzariat ayat 56 :
Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku“ (Adz-Dzariat : 56)
Jika pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk bangkit dan segera menyebah-
Nya, pada ayat ini adalah mengapa manusia dan makhluk lain harus menyembah Allah,
jawabannya karena tujuan Allah menciptakan manusia dan makhluk lainnya tiada lain untuk
menyembah Allah SWT. Dan kata Lam^ yang terdapat dalam kata li ya^budun^ dinamai oleh
pakar-pakar bahasa sebagai kesudahan yakni kesudahan dampak dari segala sesuatu. Ibadah
bukan hanya sekedar ketaan, tetapi ia adalah satu bentuk ketaatan yang mencapai puncaknya
akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia
hendak menyembah.42
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia secara keseluruhan mempunyai tugas
yang sama yaitu menyembah kepada Allah SWT. Dan justru seyogyanya pula seluruh
manusia menerima dakwah.
Dari kutipan di atas mereka semuanya memberikan peluang besar bagi juru dakwah
untuk menjadikan mereka sebagai mad’u dengan ciri khas kehidupan mereka, baik dari
golongan intelektual, awam, elit politik, orang kaya, miskin dan sebagainya. Akan tetapi cara
penyampaiannnya dan metode yang digunakan berbeda, hal ini disesuaikan dengan tingkat
intelegensi mad’u, agar materi dakwah yang disampaikan dapat dipahami dan akhirnya
diamalkan oleh masyarakat (mad’u). Pada hakikatnya dihadapan pencipta semua sama, yang
membedakan hanyalah ketaqwaan mereka. Demikian pula halnya dalam menerima syari’at
Islam tidak ada batasan bagi seluruh manusia. Namun tergantung keimanan merekalah untuk
menerima atau menolak apa yang disampaikan oleh da’i. Serta dalam menyampaikan ajaran
Islam tidak ada paksaan atau dengan kekerasan, karena masalah keimanan tidak dapat
dipaksakan, sehubungan dengan ini Allah SWT., berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256
:
Artinya : ”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang
42 42 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol-13, h. 355-356
tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (al-Baqarah : 256)
Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan, padahal Dia tidak
membutuhkan sesuatu. Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud tidak ada paksaan dalam
menganut agama adalah menganut akidahnya, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat
dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dan
terancam sanksi apabila melanggarnya. Allah menghendaki perdamaian, Islam adalah damai,
untuk itu Allah menghendaki untuk memeluk Islam.43
Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwasanya Allah tidak menyukai dalam
mendakwahkan ajaran Islam dengan paksaan dan kekerasan, karena sudah jelas jalan yang
benar dan jalan yang sesat dan itu dapat dipikirkan manusia mana yang lebih sesuai dengan
dirinya.
Klasifikasi sasaran dakwah:
a. Tempat Tinggal
1. Masyarakat Kota
2. Masyarakat Desa
b. Strukur masyarakat
1. Mayarakat industri
2. Masyarakat agraris
c. Pendidikan
1. Berpendidikan
2. Tidak berpendidikan
d. Kekuasaan
1. Elite/pemimpin
2. Rakyat
43 43 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol- 1, h. 551-552
e. Agama
1. Islam
2. Bukan Islam
f. Umur
1. Anak-anak (6-13 tahun)
2. Remaja (14-18 tahun )
3. Pemuda (18-35 tahun)
4. Orang tua (35-55 tahun)
5. Lansia ( 55 tahun keatas).
Dari klasifikasi mad’u di atas kita dapat melihat bahwa mad’u dengan segala halnya
sangatlah beragam, mulai dari tempat tinggal sampai kepada umur, tentunya seorang da’i
harus mampu untuk memahami klasifikasi mad’u di atas dengan tujuan agar mudah
menyampaikan pesan dakwah sehingga terhindar dari kesalah pahaman antara da’i dan
mad’u.
3. Materi Dakwah
Materi dakwah adalah seluruh ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-
Hadist sebagai sumber utama yang meliputi aqidah, syari’ah, dan ahlak dengan berbagai
macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Materi yang disampaikan da’i haruslah sesuai
dengan kemampuan mad’u dalam memahami sesuatu, seorang yang intelektualnya rendah
dalam penyampaian materi dakwah harus disampaikan dengan bahasa dan contoh yang
dimengerti oleh umat.
Pada dasarnya materi dakwah tergantung pada tujuan dakwah yang hendak dicapai.
Materi dakwah ajaran-ajaran Islam, ajaran agama Islam inilah yang wajib disampaikan
kepada umat manusia dan mengajak mereka agar mau menerima dan mengikutinya.
Ajaran-ajaran Islam itu dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu: 1. Keyakinan atau aqidah
Keyakinan atau aqidah ini merupakan fondemen bagi setiap muslim, menjadi dasar yang memberikan arah bagi kehidupan seorang muslim.
2. Hukum-hukum, Hukum-hukum merupakan peraturan-peraturan atau sistem-sistem yang disyaratkan oleh Alah SWT untuk umat manusia baik secara tetrperinci maupun pokok-pokoknya saja. Kemudian rasulallah yang memberikan keterangan dan penjelasan.
3. Akhlak dan moral Akhlak dan moral merupakan pendidikan jiwa agar jiwa seseorang dapat bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihias dengan sifat-sifat terpuji, seperti rasa persaudaraan dan saling tolong menolong antar sesaman manusia, sabar, tabah, belas kasih, pemurah, dan sifat-sifat lainnya.44
4. Metode Dakwah
Dari segi bahasa metode berasal dari dua perkataan yaitu: “meta” (melalui) dan
“bodos”(jalan, cara) maka metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai
tujuan.
Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da’i kepada
mad’u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang sebagaimana firman
Allah dalam surah an-Nahl/16:125 berikut:
Artinya :“Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang mendapat petunjuk.”
Ayat ini menjelaskan tentang tiga cara berdakwah. Diantaranya dengan cara hikmah
yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap
kaum awam, diperintahkan menggunakan cara mau’izah yakni memberikan nasihat dan
44 H.M Mashyur Amin, Dakwah Islam dan Pesan Moral, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1997), cet. ke-1. h. 11-13. .
perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang
sederhana. Sedang terhadap Ahl al-Kitab danpenganut agama-agama lain yang diperintahkan
adalah jidal/ perdebatan dengan cara yang baik yaitu dengan logika dan retorika yang halus,
lepas dari umpatan dan kekerasan.45
Dalam pelaksanaan dakwah, dikenal beberapa bentuk metode dakwah yang lain seperti:
1. Metode ceramah (rhetorika dakwah) Metode ceramah adalah suatu teknik atau media dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara seseorang mubaligh pada suatu aktivitas dakwah, ceramah dapat pula bersipat propaganda, berpidato, khutbah, mengajar dan sebagainya.
2. Metode tanya jawab, Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dakwah denga cara mendorong sasarannya (objek dakwah) untuk menyatakan sesuatu masalah yang dirasa belum dimengerti dan mubaligh atau da’i sebagai penjawabnya.
3. Metode debat (mujadalah), Mujadalah selain sinonim dari istilah dakwah dapat sebagai salah satu media dakwah yang mempertahankan pendapat dan ideologinya. Itu diakui kebenaran dan kehebatan oleh musuh (orang lain)
4. Metode percakapan antar pribadi. Metode percakapan antar pribadi, adalah percakapan bebas antara seorang da’i atau mubaligh dengan individu-individu sebagai sasaran dakwahnya.
5. Metode demontrasi, Metode demontrasi adalah dakwah dengan memperlihatkan suatu contoh baik berupa benda, peristiwa, perbuatan dan sebagainya.
6. Dakwah Rasulallah SAW, Rasulallah SAW adalah seorang da’i yang dipilih oleh allah SWT dalam menyampaikan Islam melalui metode: a). Dakwah dibawah tanah (siir) b). Dakwah secara terang-terangan c). Politik pemerintah d). Teknik informasi (surat menyurat) e). Peperangan
7. Pendidikan agama Pendidikan dan pengajaran dapat pula dijadikan sebagai metode dakwah, sebab dalam definisi dakwah disebutkan bahwa dapat diartikan dengan dua sifat yaitu sifat pembinaan (melestarikan, dan membina agar tetap beriman) dan pengembangan atau sasaran dakwah.
8. Mengunjungi rumah (silaturrahmi) Metode dakwah yang dirasa efektif juga dilaksanakan dalam rangka mengembangkan maupun membina umat Islam adalah metode dakwah dengan mengunjungi rumah objek dakwah, atau dengan disebut metode silaturrahmi ( home visit).46
45 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta ; Lentera Hati, 2002, Vol- 7, h. 385-386
46Asmuni Syukur, Dasar-Dasar Strategi Dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas,1998),Cet Ke-1 h. 160.
5. Media Dakwah
Secara etimologi media adalah jama dari bahasa latin yaitu “median” yang berarti alat
perantara. Sedangkan secara terminologi media berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan
sebagai alat perantara untuk mencapai tujuan tertentu, media dakwah dapat berupa barang
(material) orang, tempat, kondisi tertentu dan sebagainya.
Ada beberapa jenis media komunikasi yang dapat digunakan dalam media dakwah saat
ini, yaitu;
1. Media visual Media komunikasi visual merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan dengan memanfaatkan indra penglihatan dalam menangkap datanya. Media visual meliputi film slide, Overhead Proyektor (OHP), gambar peta dan komputer.
2. Media auditif, Media auditif merupakan alat komunikasi yang berbentuk hasil teknologi canggih dalam bentuk hardware, media auditif dapat ditangkap melalui indra pendengaran. Alat-alat auditif ini meliputi radio tepe corder telepon atau telegram.
3. Media auditif visual, Media auditif visual merupakan perangkat komunikasi yang dapat ditangkap baik melalui indra pendengaran maupun indra penglihatan. Yang termasuk dalam media ini adalah movie film, Televisi Vidio, media cetak.47
Media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah.
Pada zaman modern sekarang ini banyak media dakwah yang digunakan da’i untuk
menyampaikan pesan dakwahnya, misalnya dakwah melalui televisi, radio, video, kaset
rekaman, majalah, surat kabar, dan melalui berbagai upaya yang lainnya.
4. Dakwah Melalui Pendidikan
Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan potensi kreatifitas anak didik,
bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Fitrah
manusia di dalam al-Qur’an sangatlah tinggi dibandingkan dengan mahluk yang lainnya,
sehingga potensi yang ada di dalam diri manusia perlu diarahkan kedalam hal-hal yang
positif berupa amaliyah nyata. Maka untuk mengarahkan manusia agar menjadi yang paling
47 M. Bahri Ghazali, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1997), cet. Ke-1. h.33
baik, perlu adanya bimbingan. Dan bimbingan itu berada pada tataran dakwah atau jalan
dakwah.
Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dakwah melalui pendidikan
merupakan dakwah yang paling efektif karena dengan pendidikan, seorang da’i akan lebih
mudah menyampaikan pesan-pesan dakwahnya secara sistematis. Kewajiban berdakwah
merupakan suatu yang tidak mungkin dihindari dari kehidupan seorang muslim karena
melekat erat bersama dengan pengakuan sebagai penganut Islam. Dengan kata lain, setiap
muslim secara otomatis sebagai pengemban misi dakwah. Sebagaimana firman Allah SWT
dalam al-Qur’an surat Al-Maidah/5: 67 berikut:
Artinya : “Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu dan
jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintah itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatnya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”
Ayat di atas merupakan ayat penegasan kepada Rasulullah untuk selalu berdakwah,
walau pun ayat ini turun setelah Nabi berdakwah dan menyampaikan segala yang Allah
perintahkan. Akan tetapi, maksud ayat di atas adalah sebagai penegasan bahwa masih ada
umat pertengahan, yaitu yang belum sepenuhnya memeluk Islam dan mengimani Allah SWT.
48 Dakwah bukan hanya disiarkan melalui mimbar melainkan dibentuknya suatu
organisasi yang di dalamnya memiliki kegiatan dakwah dengan melaksanakan pendidikan
yang teratur dan terarah untuk mendidik dan membina peserta didik, demi tercapainya pesan
dakwah. Penyampaian dakwah dapat berjalan dengan baik, efektif , dan efisien apabila
mampu bekerja professional dan benar sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Hal ini
48 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol-3, h. 147-148
sesuai dengan apa yang dikemukakan Atsar Shahabi: ”Apabila diserahkan tugas bukan pada
ahlinya maka tunggulah saat-saat kehancuran”. 49
6. Tujuan dan Dasar Hukum Dakwah
a. Tujuan Dakwah
Tujuan dakwah adalah mengajak umat manusia kepada jalan yang benar yang diridhai
Allah SWT, agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Toto Tasmara dalam komunikasi
dakwah, mengambil intisari tujuan dakwah yaitu, “Dakwah sebagai perubahan terhadap
tingkah laku, sikap atau perbuatan yang sesuai dengan pesan al-qur’an dan al-hadis untuk
mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mendapat ridhai Allah swt.”50
Sedangkan menurut pendapat M. Arifin M.Ed, tujuan dakwah adalah untuk
menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang
dibawakan oleh aparat dakwah atau penerang dakwah. Oleh karena itu, ruang lingkup
dakwah adalah menyangkut masalah pembentukan sikap mental dan pengembangan motivasi
yang bersifat positif dalam segala lapangan hidup manusia. 51
2. Dasar Hukum dakwah Para ulama telah sepakat bahwa melaksanakan dakwah hukumnya adalah wajib, karena
dengan adanya dakwah agama Islam telah tersebar keseluruh pelosok dunia hingga sampai ke
Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah Ali-Imran/3:104 berikut:
49 Hasanudin Abu Bakar, Dt Rajo Angek, Visi dan Misi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Jakarta: media dakwah, 1999), h.19.
50 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: CV Yogya media pratama,1987), h. 47. 51 Hasanudin, Hukum dakwah, tinjauan aspek hukum dalam berdakwah di Indonesia,(Jakarta: pedoman
Ilmu jaya) cet ke-1, h. 35 .
Artinya :“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, meyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung.”
Dalam ayat di atas Allah memerintahkan agar manusia menempuh jalan yang berbeda,
dalam arti jalan berbeda tapi satu tujuannya yaitu surga. Dalam kata minum^ bermakna
sebahagian, oleh karena itu kewajiban berdakwah hanya untuk sebagian orang saja, yaitu
yang mempu untuk mengemban dan menguasai banyak tentang ajaran Islam
danmengamalkannya. Akan tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa minum berarti
penjelasan, sehingga ayat ini merupakan perintah kepada setiap manusia muslim untuk
melaksanakan tugas dakwah sesuai dengan kemampuannya. 52
Dalam ayat lain Allah berfirman yaitu dalam surat Al-Imran/3:110:
Artinya :“Kamu adalah sebaik-baiknya umat dilahirkan untuk (kemaslahatan) manusia,
kamu mengajak kepada kebaikan, dan kamu mencegah dari kemungkaran , serta kamu beriman kepada Allah.”
Pada ayat sebelumnya Allah SWT memerintahkan untuk berdakwah, akan tetapi pada
ayat ini kewajiban itu pada hakikatnya lahir dari kedudukan umat sebagai sebaik-baik ummat.
Ini yang membedakan ummat saat ini dengan Ahl al-Kitab, yang mengambil sikap berpaling
dari ajaran Allah SWT.53
Dari kedua ayat di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa awal kalimat dari ayat tersebut
adalah fi’il amr, yang berarti perintah. Amr berarti wajib dan apabila meninggalkannya begitu
saja, maka akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
52 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol-2, h. 161-162 53 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol- 2, h. 173
C. Pengertian Politik
Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Inggris politic, yang menunjukkan
kata sifat pribadi (adjective of person) atau sifat perbuatan (adjective of action) dalam kalimat
bahwa politik berarti bertindak bijaksana (acting wisely) dan bijak (wise). 54
Sedangkan menurut Firmanzah, dalam bukunya Mengelola Partai Politik,
mengungkapkan bahwa politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “Polis” yang
berarti kota atau komunitas secara keseluruhan.55
Dalam bahasa Indonesia, politik memiliki beberapa pengertian, diantaranya:
Pertama, ilmu pengetahuan ketata-negaraan. Kedua, segala urusan dan tindakan
(kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan. 56
Kata politik sendiri berasal dari bahasa Latin "politicus" atau bahasa Yunani
(Greek); yang embrionya adalah kata polis yang berarti negara kota. Sedangkan dalam
bahasa dikenal dengan kata sifat yang salah satu artinya adalah politik, sedangkan
maksudnya di sini, politik adalah muslihat, tindakan akal, kebijakan dengan tujuan
mencapai suatu maksud.57
Kala politik dalam bahasa Arabnya Al-Siyasah merupakan masdar dari kata sasa-
yasusu, yang pelakunya disebut saais. Dan ini merupakan kosa kata bahasa Arab asli.58
Dalam kamus Al-Muhith, kata politik mengambil akar kata bahasa Arab susu yang berarti
mengatur atau mengurus rakyat.
Kata sasa-yusuait-siyasah dapat berarti "mengendalikan" dari sini kita dapat
terungkap bahwa inti dari politik adalah pengendalian, pengertian politik dengan demikian
54 Ap. Cowl, Oxford Leaner Dictionary, (Oxford University Press, 1990), tanpa halaman 55 Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 48. 56 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke –VIII, h. 694. 57 Dekdikbud, h. 836. 58 Yusuf Al-Qardawi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar,
1999), h. 35.
dapat artikan secara lebih luas kepada sistem pengendalian yang lain, semisal siyasah
daulah (pengendalian negara), siyasah mujama' (pengendalian masyarakat).
Ada berbagai definisi yang diberikan oleh para ilmuan diantaranya menurut
Soelistyati Ghani dalam bukunya Pengantar ilmu Politik menurutnya dua arti kata politik
yang penting adalah :
Pertama. politik dalam arti dipergunakan untuk menunjukan pada mengenai suatu
segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat yang menyangkut
kekuasaan, menyangkut Power Relation Ship, dalam artian ini terkandung
isi politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan.
Kedua, politik di dalam arti mempergunakan untuk menunjukkan kepada satu
rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau dengar kata yang lebih singkat
kebijaksnaan.59
Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara
lain :
a. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan
kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan pemerintah dan negara.
c. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
d. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik.60
1. Pengertian Partai Politik Islam ( Hizb As Siyasah Al-Islamiyah)
Partai politik modern seperti yang kita kenal saat ini merupakan fenomena baru dalam
sistem politik. Max Weber dapat dikategorikan sebagai pengagas munculnya politik modern
59 Soelistyiati Ismail Ghani, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta : Halia Indonesia, 1984), Cet. Ke-I, h. 17. 60 Kompas, Jum’at 7 Juli 2000. Penulis Mengutip dari Jurnal Ilmiah, Politik HTI Indonesia, Karya,
Amirudin.
yang melahirkan partai politik, dalam bukunya yang berjudul Economie et Societe (1959).
Partai politik kemudian didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk
membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk
mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.61
Selain itu, partai politik pula didefinisikan sebagai organisasi yang mempunyai kegiatan
yang kesinambungan. Artinya, masa kehidupannya tak bergantung pada masa jabatan dan
hidup pemimpinannya. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya ditingkat pusat,
tetapi juga ditingkat lokal.62
Hizb secara bahasa memiliki pengertian : 1). Jamaah yang memiliki kekuatan dan
soliditas, 2). Suatu komunitas yang memiliki kesamaan kecenderungan aktivitas, 3). Kader
beserta para pendukungnya.63
Dalam kehidupan saat ini, hizb as-siyasi (partai politik) didefinisikan sebagai kelompok
orang yang mengemban ideologi (pemikiran tertentu) sekaligus berjuang mewujudkannya di
tengah-tengah masyarakat.64 Partai politik juga berupaya untuk meraih kedudukan dan
kekuasaan dalam masyarakatnya. Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Carl Freidrich
sebagaimana yang dikutip oleh Umarudin Masdar, bahwa partai politik adalah : “Kelompok
manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau
mempertahankan kekuasaan dalam memerintah bagi pemimpin partai dan berdasarkan
kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil pada para anggotanya”.65
Dalam konteks Islam, kita mengenal dua hizb atau partai Allah (hizbullah) dan partai
setan (hizbusy-syaithan). Hal tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah SWT, surat Al-
Maidah : 56, sebagai berikut :
61 Firmanzah, Mengelola Partai Politik,2008, h. 66. 62 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik,, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h.
114. 63 Syamsul Balda, dkk. Politik Dakwah PKS, h. 43. 64 Abu Fuad, Menimbang Lagi Partai Islam, dalam file : A: analisis 22-al- Wale Online. 65 Ummarudin Masdar, Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik, (Yogyakarta : LKiS, 1999), h.
107.
Artinya : “Dan barangsiapa yang mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang
beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya mereka itu adalah pengikut Allah (hizbullah) yang pasti akan mendapatkan kemenangan.”
Menurut ayat di atas, bahwa yang di maksud dengan partai Allah adalah sekelompok
manusia yang senantiasa menolong agama Allah, dalam hal ini mereka adalah para auliya^,
yang senantiasa mengerjakan shalat, menunaikan zakat, beramal saleh dan lain-lain yang di
perintahkan Allah SWT. Sehingga, dalam aflikasinya senantiasa menjalankan syariat Islam.66
Adapun tentang keberadaan hizbusy-syaithan ini tercantum dalam firman Allah SWT,
surat al-Mujadalah : 19 sebagai berikut :
Artinya : “Setan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap Allah,
mereka itulah partai setan (huzbusy-syaitan). Ketahuilah sesungguhnya anggota hizbusy-syaithan itulah anggota yang rugi”.
Ayat di atas merupakan pengukuhan dari ayat sebelumnya dalam surat yang sama, yaitu
jangan melupakan diri sendiri, karena melupakan diri akibat melupakan Allah Swt. Ayat di
atas tidak hanya melarang melupakan Allah, tetapi menegaskan bahwa telah ada orang-orang
yang berlaku demikian. Ini bertujuan menekankan larangan tersebut.67
Sedangkan dalam ayat di atas, menjelaskan bahwa partai syaitan adalah sekelompok
manusia, organisasi, atau partai yang senantiasa menentang agama Allah, dan acap kali
melakukan hal-hal yang di larang oleh Allah SWT.
66 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol- 3, h. 133 67 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol-14, h. 130-131
Sebagai seorang muslim, tentunya yang menjadi pilihan kita adalah hizb atau partai
yang dapat digunakan untuk beramar ma’ruf nahi munkar. Hal ini memungkinkan karena
partai merupakan wadah formal untuk mempengaruhi kebijakan politik, mengontrol penguasa
dan sarana berdakwah yang lebih efektif, leluasa dan terbuka.
Standar suatu partai merupakan sarana berdakwah atau tidak bisa kita lihat visi, misi,
tujuan dan sasaran dibentuknya suatu partai. Adapun visi suatu partai dakwah adalah :
“Menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Islam dan menaklukkan hegemoni; faham
materialisme”.68
Dari definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa partai politik Islam adalah
sekelompok manusia yang terorganisir dalam suatu wadah yaitu partai, yang memiliki tujuan
yang sama yaitu memperjuangkan nilai-nilai Islam.
2. Teori Umum Mengenai Politik
a. Pola Pikir Partai Politik
Pola pikir politik (tafkir siyasi) sangat berbeda dengan pola pikir dalam
penyusunan perundang-undangan (tafkir tasyri'i) atau pola pikir legislatif, meskipun pola
pikir legislatif merupakan salah satu jenis pola pikir politik. Pola pikir legislatif bertujuan
untuk memulihkan permasalahan manusia, sedangkan pola pikir politik untuk mengurusi
kepentingan manusia. Meskipun mirip ada perbedaan diantara keduanya.
68 Syamsul Balda, dkk, h. 53. Mengenai negeri-negeri Islam yang dilihat dari pengaruh peradaban materialisme, Yusuf Qardawi dalam bukunya 70 tahun Ikhwanul Muslimin : Kilas Balik Dakwah Tarbiah dan Jihad, Ia menyebutkan ada tiga yaitu :
a. Negeri-negeri yang terpengaruh paham materialisme Barat hingga pada tingkat mempengaruhi jiwa dan emosi, seperti telah mengubah keadaan dan tatanan kehidupan, diantaranya Turki dan Mesir. Dikedua negeri ini, Islam menjadi terkungkung di Masjid ta’lim, khalaqah sufi dan ritualisme tradisional.
b. Negeri-negeri yang terpengaruh pada tingkat formil akan tetapi tidak mendominasi secara signifikan terhadap emosional sentimental kejiwaan, diantaranya adalah Iran, negara-negara Maghribi dan Afrika Utara
c. Negeri-negeri yang terpengaruh hanya pada kelompok khusus penguasa dan sebagian intelektualnya, sedangkan dalam masyarakat tidak signifikan adalah seperti Suriah, Irak, Hijaz, serta negeri-negeri dikawasan Teluk.
Pola pikir politik membutuhkan tidak hanya informasi pendahuluan dari tingkat pola
pikir yang sama. Pola pikir politik merupakan jenis pola pikir yang paling tinggi, karena
membahas mengenai segala sesuatu, setiap kejadian dari segala jenis pemikiran. Pola
pikiran politik merupakan pola pikir yang paling rumit karena tidak adanya pedoman
tertentu yang mengaturnya dan sebagai kerangka serta parameter untuk mengukurnya. Inilah
yang menimbulkan kebingungan para pemikir politik. Sehingga sering melakukan kelalaian,
keliru menangkap kesan dan melakukan berbagai kekeliruan lainnya selama seseorang
belum mempunyai pengalaman berpolitik yang banyak serta mengikuti setiap kejadian
sehari-hari, sulit untuk memiliki pola pikir. Artinya seorang politisi harus orang yang
memahami berbagai kabar berita dan realita, beserta makna-maknanya.
Pola pikir yang lemah menyebabkan lemahnya bahkan kehancuran suatu bangsa,
umat dan negara. la merupakan penghalang kebangkitan suatu negara. Dengan demikian,
pola pikir politik harus menjadi perhatian dan prioritas utama sebelum mempelajari jenis-
jenis pola pikir lain karena pola pikir politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari umat dan kehidupannya.
Pola pikir politik tidak cukup hanya dimiliki secara individual, jadi bentuk pola pikir
politik yang bermanfaat bagi umat adalah pola pikir yang bersifat kolektif, yaitu pola pikir
yang menjadi pegangan seluruh bangsa dan umat, bukan pola pikir individu walaupun
jenius. Oleh karena itu, sangat perlu membina umat dengan pembinaan politik dan melatih
serta mendidik umat dalam pola pikir, sampai pola pikir ini menjadi pola pikir seluruh umat,
bukan sekedar pola pikir individual semata.
b. Kesadaran Politik
Negara Islam adalah suatu negara ideologis, fungsi utamanya adalah menyampaikan
seruan Islam ke seluruh dunia, untuk itu negara Islam harus memiliki kedudukan
internasional. Dengan demikian konsep politik yang dibawa para politisnya adalah konsep
yang berkaitan dengan politik internasional. Mereka tidak boleh hanya membawa konsep
politik yang berkaitan dengan politik dalam negeri atau regional saja. Dengan kata lain,
para politisi muslim harus membawa konsep politik dari sudut pandang internasional,
bukan hanya dari sudut pandang lokal dan regional semata, karena negara Islam
mempunyai fungsi utama menyampaikan dakwah Islam ke seluruh dunia, mereka tidak
punya pilihan lain kecuali harus mempunyai kesadaran politik. Kesadaran politik tidak
hanya berarti kesadaran terhadap politik dan situasi internasional, berbagai peristiwa politik,
atau senantiasa mengikuti politik internasional dan aktivitas politik, tetapi lebih dari itu
kesadaran politik mempunyai makna untuk mengambil dunia melalui sudut pandang
tertentu. Bagi kaum muslim, sudut pandang itu adalah aqidah Islamiyah, yaitu Laa Ilaaha
Illallah Muhammadur Rasulullah.
c. Perjuangan Politik
Tiap masyarakat dibentuk sesuai dengan hubungan yang ada diantara warganya,
hubungan tersebut diatur dengan pemikiran dan hukum tertentu yang diperlakukan kepada
seluruh warganya. Apabila terjadi kesalahan atau kerusakan pada hubungan tersebut, atau pada
pemerintahan yang menguasai kepentingan warganya, maka berarti masyarakat itu
merupakan masyarakat yang rusak dan perlu direformasi. Islam telah menentukan metode
untuk memperbaiki kerusakan dalam masyarakat dan negara, yaitu mengajak kepada yang
ma'ruf dan mencegah yang munkar. Metode tersebut digunakan untuk memperbaiki
masyarakat serta mengoreksi tindakan penguasa yang menimbulkan kerusakan negara.
Perjuangan politik (Kifah Siyasi) adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah
kemungkaran, dan mengoreksi penguasa.
d. Karakteristik Partai Politik
Menurut La Palombara dan Weiner (1966) mengidentifikasi empat karakteristik dasar
yang menjadi ciri khas partai politik. Diantaraya :
1. Organisasi Jangka panjang. Organisasi partai politik harus berjangka panjang,
meskipun pendirinya sudah tidak ada. Partai politik akan berfungsi dengan baik
apabila ada sistem dan prosedur yang berjalan dan berfungsi dengan baik.
2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya
apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional.
3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik
perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi
sumber legitimasi untuk berkuasa. 69
Joseph mengungkapkan bahwa karakteristik partai politik yang paling mendasar adalah
berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus menerus, berusaha
memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan, dan ikut serta dalam pemilihan
umum.70
e. Fungsi Partai Politik
Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna
mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang
digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan ialah dengan mengikuti pemilu. Berikut diantara fungsi partai
politik, adalah :
1. Sosialisasi Politik
69Firmanzah, Mengelola Partai Politik ,2008, h. 68. 70 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik,1992, h. 115.
Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para
anggota masyarakat sehingga masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap
kehidupan politik yang sedang berlangsung.71
2. Rekrutmen Politik
Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan juga pengangkatan seseorang atau
kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada
umumnya pemerintahan pada khususnya. Dan sistem rekrutmen pada setiap partai
menggunakan metode yang berbeda.
3. Partisipasi Politik
Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut serta dalam menentukan
pemimpin mereka.
4. Pemadu Kepentingan
Untuk memadu dan menampung berbagai kepentingan yang acap kali bertentangan,
maka partai politik dibentuk. Perbedaan tersebut kemudian diolah menjadi
kebijakan politik.
5. Komunikasi Politik
Komunikasi politik yang dimaksud dalam hal ini yaitu proses penyampaian
informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat, dan dari
masyarakat kepada pemerintah. Sebagai perantara penyampai informasi tersebut
dibentuklah partai politik.
6. Pengendalian Konflik
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan
konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung
71 Selengkapnya dapat dibaca Richard E. Dawson, Political Socialization, (Boston : Little Brown and Co, 1968), tanpa halaman.
dan menyalurkan aspirasi serta membantu agar hal tersebut dimusyawarahkan oleh
lembaga legislatif.
7. Kontrol Politik
Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan
penyimpangan dalam suatu isi kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh
pemerintah. Juga mempertahankan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintahan
yang baik agar tetap berjalan.
Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua.
Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini partai politik memainkan peran
penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi
politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, fungsi eksternal partai
yaitu terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga
mengemban tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan
situasi masyarakat menjadi lebih baik.72
D. Hubungan Dakwah dan Politik
Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (power) dan bagaimana dikatakan CO.
Key, Ir. Seorang pakar Ilmu Sosial, politik terutama terdiri dari hubungan antara
superodinasi dan subordinasi, antara dominasi dan submis;, antar yang memerintah dan
yang diperintah. Bagi seorang sekularis, pragmatis, suatu tindakan politik adalah baik pula
dapat memberi "benefit" atau keuntungan praktis dan manfaat materil, walaupun
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesaat, sedangkan bagi seorang muslim suatu
tindakan politik adalah baik bila tindakan tersebut berguna bagi seluruh rakyat sesuai dengan
"rahmatan lil 'alamin".
72 Firmanzah, Mengenal Partai Politik,2008, h. 69-70.
Dengan demikian. dari tinjauan Islam ada dua jenis politik, yaitu politik kualitas
tinggi (high politics) dan politik berkualitas rendah (few politics). Paling tidak ada tiga ciri
yang harus dimiliki politik berkualitas tingyi atau oleh mereka yang menginginkan
terselenggaranya "high politics", yakni :73
Pertama, setiap jabatan politik hakikatnya berupa amanah (trust) dari masyarakat
yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya
untuk memperkaya diri atau menguntungkan kepentingan golongan sendiri dan
menelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus dilihat sebagai nikmat yang
dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan dan
memelihara orde atau sosial yang egalitarian.
Kedua, erat dengan yang disebut di atas, setiap jabatan politik mengandung dalam
dirinya mas'uliyyah atau pertanggung jawaban {accountability). Sebagaimana diajarkan Nabi
SAW. Setiap orang pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan
kepemimpinannya atau tugas-tugasnya. Kesadaran akan tanggung jawab ini
menyelenggarakan politik berkualitas tinggi.. Akan tetapi tanggung jawab ini bukan
terbatas di hadapan institusi-institusi atau lembaga yang bersangkutan, lebih penting lagi
adalah tanggung jawab dihadapan Allah, dan didepan mahkamah yang paling adil (akherat).
Membicarakan mas'uliyyah. di depan Tuhan bagi telinga kaum sekulerisme-pragmatis
barangkali kedengaran janggal, apalagi kaum marxis yang memang atheistis. Hanya saja
selalu kita ingat bahwa Al-Quran dan Hadits dalam berbagai tempat menggarisbawahi
mutlak pentingnya iman kepada Allah dan pertanggungjawaban kita di hadapan-Nya.
Seorang politikus, pejabat atau negarawan yang kesadaran tanggung jawabnya pada Tuhan
sangat dalam secara otomatis memiliki "built-in control" yang tidak ada taranya. la
73 DR. M. Amien Rais, Hubungan antara Politik dan Dakwah, Berguru kepada M. Natsir, (Bandung : Mujahid, tanpa tahun), Cet. Ke-I, h. 9.
memiliki kendali diri (self-restraint) yang sangat kuat untuk tidak terperosok ke dalam
rawa-rawa kemunafikan.
Ketiga, kegiatan politik secara ketat dengan prinsip ukuwah (brotherhood), yakni
persaudaraan diantara sesama umat manusia. Ukhuwah dalam arti luas meliputi batas-batas
etnik, rasila, agama, latar belakang sosial, keturunan dan lain sebagainya. Misalnya, setiap
orang terlepas dari latar belakang maupun ia datang, jika dipukul pasti merasa sakit, jika
tidak makan pasti lapar dan seterusnya. Oleh karena itu, kegiatan politik kualitas tinggi
akan menyadari gaya politik konfrontatif yang penuh dengan konflik dan melihat pihak
lain sebagai pihak yang harus dieliminasi. Sebaliknya, gaya politik yang diambil adalah
yang penuh dengan ukhuwah, mencari saling pengertian dan membangun kerjasama dunia
seoptimal mungkin dalam menunaikan tugas-tugas kekhalifahan.
"High politics" dengan ciri-ciri minimal seperti disebutkan di atas sangat kondusif
bagi pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Barangkali inilah antara lain yang
dimaksud oleh surat Al-hajj ayat 4: "Mereka adalah orang-orang yang bila kami beri
kekuasaan yang teguh di muka bumi niscaya menegakan shalat, membayar zakat dan
menyuruh (manusia berbuat kebaikam serta mencegah kejahatan; dan bagi Allah sajalah
kembalinya segala macam urusan".
Berbeda halnya politik kualitas rendah yang pada umumnya justru dimasuki di negara-
negara terbelakang bahkan di negara muslim. Pol i t ik rendah di sini lebih dikenal
dengan istilah 'low politics". Politik ini yang banyak dianut oleh penguasa Machiavlish. Salah
satu gagasan-gagasan yang dianut oleh sukunya yang tersohor yaitu . Pertama : Kekerasan,
brutalitas dan kerjasama dapat digunakan kapan saja asal tujuan yang dikejar dapat dicapai
karena itu terkenal oleh semboyan: Tujuan menghalalkan segala cara. Kedua :
Penaklukan total atas musuh-musuh politik sebagai sumum bunun atau kebajikan puncak.
Musuh tak boleh memberikan kesempatan untuk dan kalau perlu diperlukan sebagai
barang bukan sebagai manusia. Ketiga : Menjalankan kehidupan politik seorang
penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas, terutama seperti singa dan sekaligus
anjing pemburu.
Dari penjelasan di atas penulis mencoba menyimpulkan politik kelas tinggi (high
politics) sangat erat hubungannya dengan dakwah karena di dalamnya terkandung nilai-nilai
dakwah. Beda halnya dengan law politics justru cenderung kepada kepentingan materi dan
nafsu rendahnya hal ini jelas sangat tidak sejalan dengan tujuan dakwah. Maka wajar
sering terjadi benturan di tengah-tengah masyarakat dikarenakan dalam mengamalkan
politik yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan fitrah manusia yang menginginkan
rahmatan lil 'alamin sebagaimana telah ditekankan dalam ajaran Islam itu sendiri. Artinya
dakwah yang mengatur politik, sementara politik itu sendiri melaksanakan sarana dakwah.
Yang dapat menjadi catatan dalam pembahasan ini bahwa kegiatan politik yang
berlandaskan Islam merupakan bagian dari kegiatan dakwah.
E. Teori Dekonfessionalisasi Cao Van Nieuwenhuijze (1960)
Teori dekonfessionalisasi menanggapi realita perpolitikan Islam saat ini. Teori ini
menawarkan penjelasan yang konstruktif mengenai hubungan yang antagonistik antara
agama dengan politik. Menurut teori ini, partai politik Islam tengah berusaha mengubah
formatnya dari legalistik formalistik menjadi subtantik.
Dengan kata lain, dekonfessionalisasi dapat diartikan sebagai sebuah konsep untuk
memperluas penerimaan umum, mencakup semua kelompok yang berkepentingan, terhadap
konsep-konsep atas dasar pertimbangan kemanusiaan.74
74 Bahtiar Efendy, islam dan Negara, (Bandung : Rosdakarya, 2005), h. 45. Penulis mengutipnya dari; Imdadun Rahmat, Ideologi Politik Partai Keadilan Sejahtera, ( Yogyaarta : LkiS, 2008), h. 129.
BAB III
PROFIL SINGKAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
A. Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Meski peran historis kaum muslimin dalam memperjuangkan Indonesia begitu besar
dan menentukan, namun tidak dapat dipungkiri adanya kenyataan bahwa Islam sering
dikesankan sebuah momok yang kerap membangkitkan kecurigaan para penguasa di
Indonesia. Di awal kemerdekaan, presiden republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno, dalam
pidato-pidatonya telah membuka peluang demokratis bagi para pejuang Islam di Indonesia.
Namun pada 1959, ia telah menutup kembali peluang itu dengan dekritnya yang disusul
dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin yang pada hakikatnya
sebuah bentuk diktatorisme. Setahun kemudian Masyumi sebagai partai umat Islam terbesar
pada saat itu secara inkonstitusional dibubarkan.
Perlawanan kaum muslimin terhadap pemberontakan dan makar Partai Komunis
Indonesia (PKI) pada 1965 membuktikan kebenaran kekokohan sikap umat Islam pada masa
Orde lama. Anehnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto justru
mengembangkan sikap apriori terhadap umat Islam. Pemerintah Orde Baru senantiasa
menebar semangat kecurigaan dan kebencian dengan apa yang disebut dengan ekstrim kanan
dan kemudian memunculkan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).
Awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan ke-Islaman yang mengambil masjid-
masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus mulai bersemi.
Gerakan dakwah ini mulai merebak dari tahun ke tahun, dan nuansa ke-Islaman semakin
mewarnai kampus-kampus serta masyarakat umum. Bahkan telah menjalar kepada pelajar
dan mahasiswa di luar negeri, seperti Eropa, Amerika, maupun Timur Tengah. Persaudaraan
(Ukhuwah) yang dibangun di antara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-
tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistis. Sementara komitmen mereka
terhadap nilai-nilai moral pun menjadi warna khas di tengah-tengah badai faham materialistik
yang melahirkan perilaku hedonistik.
Dikancah masyarakat mereka berupaya membangun ruh ke-Islaman melalui media
tablig, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan juga pendidikan. Sementara itu, di bidang
politik mereka mencoba menyadarkan kepada masyarakat muslim, terutama kalangan
pemuda dan mahasiswa, akan tanggung jawabnya terhadap masa depan Indonesia. Sebab,
jika bangsa ini hancur maka yang akan merasakan kerugian serta kesengsaraannya adalah
kaum muslimin juga. Ini menurut gerakan reformasi. 75
Partai Keadilan Sejahtera didirikan bukan karena inisiatif seseorang atau beberapa
orang aktivisnya, namun diwujudkan dari kesepakatan yang diambil dari musyawarah yang
aspiratif dan demokratis. Sebuah survey yang cakupan sangat luas dari para aktivis dakwah,
terutama yang tersebar di masjid-masjid kampus di Indonesia. Adapun pertanyaan survei
lebiih difokuskan untuk mengetahui sejauh mana keinginan para aktivis dakwah dalam
menyikapi arus perubahan reformasi. Satu di antaranya dari pertanyaan yang disebarkan
kepada 6.000 orang / responden pada seluruh komponen aktivis dakwah, sebanyak 5.800
pertanyaan kembali. Dari 5.800 responden tersebut, 86% lebih menginginkan untuk
mendirikan partai politik. Sementara 27% sisanya menginginkan untuk tetap
mempertahankan organisasi masyarakat, dan sisanya menginginkan mempertahankan habitat
semula, yaitu dalam bentuk yayasan, LSM, kampus pesantren, dan berbagai lembaga
lainnya.76
Pada bulan Agustus 1998, 52 kader dan aktivis Tarbiah menghendaki dibentuknya
partai politik ini dengan nama Partai Keadilan (PK). Musyawarah tersebut di ketuai oleh DR.
H. M Hidayat Nur Wahid, dengan sekretaris H. Luthfi Hasan Ishaq, MA. Kemudian partai
mengadakan musyawarah kembali sehingga terpilihlah Dr. Nur Mahmudi Ismail sebagai
75 Nashir Fahmi, Menegakkan Syari’at Islam ala PKS, (Solo : Era Intermedia, 2006), Cet. Ke-I, h. 105. 76 Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Muslim
Indonesia Kontemporer, (Jakarta : Teraju, 2004), h. 142.
presiden PK yang pertama, dan Dr. Salim Segaf Al-Jufri sebagai ketua dewan syura partai.
Sedangkan sekretaris jenderal di serahkan kepada Anis Matta, La.
Adapun modal awal dan sekaligus tulang punggung terbangunnya struktur pusat hingga
daerah adalah para kader tarbiyah. Merekalah yang mengisi kepengurusan dan kader-kader
PK yang handal. Pada awal-awal berdirinya PK, kader Tarbiah mencapai 42.202 orang.
Jumlah ini terdiri darikader inti 2.371 orang, pendukung 39.831. Kader ini terdiri dari 120
anggota ahli dan 2.251 Anggota dewasa, dengan komposisi jenis kelamin 2.049 laki-laki dan
322 perempuan.77
PKS secara resmi berdiri pada 20 April 2002. Dengan perubahan nama dari PK-PKS
tidak merubah visi dan misi partai, kalau pun ada hanya pada redaksional semata. Sejatinya,
perubahan PK-PKS hanyalah strategi agar dapat mengikuti Pemilu 2004. Dengan demikian,
suprastruktur (ideologi, pemikiran, dan konsep-konsep partai), maupun infrastruktur PKS
(baik berupa jaringan kader, kepengurusan hingga aset-aset partai) adalah pelimpahan dari
PK.
B. Tujuan Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan
negara dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur yang diridai oleh Allah SWT.78 Adapun
sasaran yang akan dicapai adalah reformasi menyeluruh dalam bidang politik dan
pemerintahan, perundang-undangan dan peradilan, pemikiran dan pendidikan, pengajaran dan
jurnalisme, kebudayaan dan tradisi, materi dan ekonomi, serta terwujudnya kehidupan yang
Islami.
Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran partai adalah
sebagai berikut :79
1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman
77 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS, ( Yogyakarta : LkiS, 2008), h. 36. 78 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Bab II Pasal 5. 79 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Bab II Pasal 6.
2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang Islami
3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problem dan
tuntutan masa mendatang
4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-
nilai Islami
5. Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa.
C. Prinsip Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Gerakan Tarbiyah PKS sebagai organ terbesar dan paling berpengaruh di kalangan
kaum revivalis di Indonesia, merupakan representasi dari “Islamisme”. PKS mengusung
Islam sebagai ideologi politiknya, dengan dasar bahwa Islam merupakan ajaran yang kaffah
(menyeluruh), yang meliputi seluruh bidang kehidupan.80 Dalam anggaran Dasar PKS,
bahwa prinsip dasar yang mereka anut adalah menciptakan negara Indonesia sebagai negara
yang berazaskan Syariat Islam.
“Islam sebagai alternatif”, “Islam adalah solusi”, syariat Islam adalah solusi krisis, dan
ungkapan-ungkapan yang sepadan merupakan jargon-jargon yang dapat menyemangati
perjuangan mereka. Agenda iqomah daulah islamiah (mendirikan negara Islam) dan
formalisasi syariat Islam merupakan muara dari semua aktivitas yang mereka lakukan.81
Secara sederhana penulis akan mengambil beberapa point yang menjadi prinsip dasar
PKS adalah sebagai berikut :
1. Keadilan, Persamaan, dan Keseimbangan
Salah satu prinsip yang telah mengakar di tubuh PKS ialah tentang kesatuan manusia,
Islam memandang bahwa manusia berasal dari hal yang satu (49:13 ; 4: 1) dan kesamaan
posisi sebagai makhluk Allah SWT.
80 Al- Chaidar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia,S.M, Kartosoewirjo : Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/ DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru, (Jakarta : Darul Fallah, 1420 H), h. 227.
81 Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS, (Yogyakarta; LKiS, 2008), h. 83.
2. Kesatuan Nasional
Kesatuan nasional Indonesia dengan segala kekayaan alam, sumber daya manusia, dan
realitasnya dalam persatuan yang terbentang dari sabang sampai Merauke merupakan karunia
Allah SWT yang harus disyukuri. Oleh karena itu, PKS akan tetap konsen menjaga dan
mempertahankan intregitas Indonesia sebagai bagian dari dunia Islam agar dapat
mewujudkan peradaban dunia melalui upaya memelihara persatuan nasional.82
3. Kemajuan
Kemajuan adalah cita-cita setiap masyarakat ketika manatap masa depan kehidupan dan
perjuangan mereka. Dalam rangka membangun sebuah peradaban “ruh ‘amal wa al ibda”
(semangat berkarya dan inovasi) merupakan “malamih” (ciri-ciri) asasi.
4. Khidmatul Ummah Demi Persatuan
Partai Keadilan Sejahtera meyakini bahwa persatuan umat ialah tonggak terpenting
bagi kesatuan bangsa. Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, PKS meyakini bahwa
pembinaan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara adalah jalan yang harus ditempuh bagi
siapa pun yang mendambakannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan langkah-langkah ta’aruf
(saling mengenal), tafahum (saling memahami), ta’awun (saling membantu), takaful (saling
menanggung). Apabila hal tersebut telah digalakan maka negara yang damai dan makmur
akan tercipta.83
5. Kerja sama Internasional
Dalam hal ini Partai Keadilan sejahtera menginginkan terciptanya perdamaian dunia
dan bahwa Islam sebenarnya cinta perdamaian. Selain itu, PKS pun menyadari bahwa untuk
mencapai apa yang menjadi tujuan partai haruslah bekerja sama dengan berbagai pihak yang
82 DPP Partai Keadilan Sejahtera, Sekilas PKS, h. 42. 83 DPP Partai Keadilan Sejahtera, h. 41-45.
dapat menunjang pencapaian tersebut. Dengan catatan, pihak yang diajak bekerja sama harus
satu visi dan misi.
D. Visi dan Misi Partai
Sebagai partai dakwah, maka Partai Keadilan Sejahtera memiliki visi dan misi yang
mencerminkan keinginan untuk eksis dengan :84
1. Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan umat dan bangsa
2. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya dan bangsa
Indonesia umumnya sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional
3. Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia
4. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia
5. Menjadi akselerator bagi wujudnya masyarakat madani di Indonesia.
Sedangkan misi yang dicanangkan guna pencapaian visi tersebut adalah :
1. Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia
2. Menegakkan eksistensi politik umat Islam di Indonesia
3. Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia.
4. Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang
kehidupan berbangsa dan bernengara
5. Ikut memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan peradaban
dunia.85
E. Karakteristik Partai
Banyak partai didirikan dengan karakteristik yang beranekaragam, hal itu akan
menunjukkan identitas partai tersebut serta kekuatan partai. Karakteristik Partai Keadilan
Sejahtera yang melekat dalam tubuhnya antara lain :
84 Dokumen DPP, PKS, Sekilas Partai Keadilan Sejahtera, h. 49. 85 Dokumen DPP, PKS, Sekilas Partai Keadilan Sejahtera, h. 49-50.
1. Moralis
Partai Keadilan Sejahtera berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh
perilaku individu dan politiknya. Partai berusaha menampilkan sisi moralitas yang
bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. Pertimbangan ini akan menjadi tonggak dalam setiap
kegiatan yang digulirkan. Karena itu, komitmen moral dipandang sebagai sesuatu yang
sangat penting pada perjalanan sebuah bangsa atau umat. Sebab, keunggulan intelektualitas
dan materi terbukti tidak memiliki manfaat sama sekali jika sisi moral ini diabaikan. Hal ini
didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum:41:
Artinya : “Telak tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia”. Ayat di atas menjelaskan bahwa, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini tiada lain
akibat ulah tangan manusia juga. Dalam firman-Nya ini, Allah telah mewanti-wanti bahwa
manusia harus senantiasa saling menjaga sesama ciptaan-Nya. Karena tabiat manusia ingin
merusak, oleh karena itu Allah memberikan kepada manusia akal dan agama untuk
membimbing agar selalu dalam kebaikan.86
2. Profosionalis
Profesionalisme itqan (berkualitas tinggi) dan ihsan (baik) merupakan ciri alamiah
seluruh ciptaan Allah. Kinerja yang itqan dan ihsan melahirkan profesionalisme yang
dilandasi skil dan kecenderungannya. Namun asas moral harus tetap menjadi pijakan
profesionalitas agar perilaku dan aktivitas tidak mengalami deviasi dari tujuan utama. Sebab,
diatas landasan moral, profesionalitas akan berkembang secara positif dan mempunyai nilai
yang tinggi.
86 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Korelasi Al-Qur'an, Jakarta, Lentera Hati, 2002, h. 124
3. Patriotik
Kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan. Sedangkan partai adalah salah satu
sarana dakwah Islam yang bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam di bumi. Dan untuk
memperjuangkan itu semua diperlukan jiwa patriotisme yang kuat demi terwujudnya cita-cita
Islam dan partai.87
4. Moderat
Dalam konsepsi Islam tidak dikenal adanya kontradiksi antara pasangan istilah seperti
dunia-akherat dan din-dawlah. Kendati pasangan ini menunjukkan adanya perbedaan
konseptual dan mengesankan adanya dikotomi; tetapi dengan sikap pertengahan Islam, tidak
menjadikan sebagai sesuatu yang kontradiktif. Ia merupakan kesatuan yang saling
melengkapi dan menyempurnakan.
Partai Keadilan Sejahtera yakin, pandangan dan sikap pertengahan dapat
menghindarkan munculnya ekstremitas dan melahirkan sejumlah kemudahan serta
mendatangkan keberpihakkan terhadap dakwah sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang
berbunyi : “buatlah yang lebih mudah dan jangan dipersulit, buatlah mereka suka, dan
jangan buat mereka lari”. (Muttafaq Alaih).88
5. Demokrat
Atas dasar bahwa manusia memiliki kewajiban yang sama, yaitu memakmurkan bumi.
Untuk itu, salah nilai-nilai universal dari demokrasi adalah mengakui eksistensi manusia
dalam tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu substansi dari demokrasi adalah partisipasi
rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syura. Syura
adalah sistem bagaimana penyelenggaraan pemerintah dalam sebuah negara.
6. Reformis
87 DPP Partai Keadilan Sejahtera, Sekilas PKS, h. 32. 88 DPP Patai Keadilan Sejahtera, h. 33-34.
Partai Keadilan menyadari bahwa tugas pembangunan adalah salah satu misinya yang
paling utama. Ia akan tetap konsisten dengan posisinya sebagai reformis dan menjauhi segala
bentuk karakter yang menimbulkan kerusakan.
Dalam kaitan reformis ini Partai Keadilan Sejahtera, seperti dinyatakan Al-Mawardi,
menekankan dua hal penting. Pertama, perkara yang mengatur urusan umum. Kedua, yang
berkaitan dengan sesuatu yang dapat mewujudkan kesealihan setiap warga. Hal itu jelas-jelas
mengisyarakatkan bahwa sebuah tatanan politik yang baik akan melahirkan individu yang
shalih pula.
BAB IV
ANALISA TENTANG REORIENTASI PARADIGMA POLITIK
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
A. Konsep Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Konsep dakwah yang dianut Politik dakwah PKS adalah bagaimana menjadikan syariat
Islam sebagai tindak-tanduk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. PKS tidak
menginginkan negara Islam, bagi PKS, sikap bersih kita, anti korupsi kita, perlawanan
terhadap kedzaliman, peduli terhadap sesama, itu adalah bagian dari syariat Islam. Akan
tetapi, ada tiga jenis pemahaman tentang penerapan syariat Islam yang dimaksud, yaitu :
Pertama, pemahaman substansial sebagaimana diungkapkan di atas. Kedua, penerapan
syariat Islam dalam pengertian menjadikannya sebagai hukum formal sebagaimana tertuang
dalam kebijakan Dasar PKS, dimana PKS akan memperjuangkan penerapan syariat Islam di
wilayah-wilayah di mana umat Islam telah siap menerimanya. Ketiga, penerapan syariat
Islam secara paripurna, yang mencakup kekuatan politik yang fowerfull untuk
merealisasikannya.89
Pada literatur di atas, penulis mencoba menyimpulkan bahwa konsep negara Islam yang
PKS cita-citakan tidak secara formal, hal ini hanya menjadi agenda tersembunyi (hiden
agenda) bagi PKS untuk jangka panjang . Akan tetapi, syariat Islam tersirat dalam tindakan
kita sehari-hari. Sikap jujur kita, bersih dari korupsi, saling menyayangi, dan membela yang
lemah adalah termasuk ajaran Islam.
Menurut cermat penulis, dari pernyataan tersebut tersirat bahwa PKS sebagai partai
politik yang berazaskan Islam, terlihat menjadi pragmatis. Dalam arti, konsep yang mereka
buat tidak kuat mereka pegang sebagai suatu acuan dan tujuan puncak yang akan mereka
capai. Sehingga, PKS (partai berazaskan Islam) dipandang lemah dan tidak yakin dalam
mencapai serta mewujudkan cita-cita Islam.
89 Anis Matta, Dari Gerakan ke Negara, (Jakarta ; Fitrah Rabbani, 2006), h. 87-88.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan partai hanya sebagai wasilah (perantara)
untuk mewujudkan cita-cita luhurnya yaitu menegakkan syariat Islam di Indonesia, untuk
terciptanya negara yang makmur sejahtera di bawah naungan ridla Allah SWT. Jadi, dapat di
pahami bahwa partai politik adalah keniscayaan karena dakwah harus memiliki kaki yang
lengkap. Secara kultural, jaringan anak-anak muda yang lahir pada zaman Islam tidak terlalu
mendapat tempat dalam kekuasaan itu telah eksis dan menjadi semacam budaya tanding
(Counter culture). Tetapi, budaya tanding tidak akan efektif jika kekuasaan politik melalui
aparatur dan kaki tangannya terus saja mengampanyekan budaya kemaksiatan. Kekuasaan
politik pasti lebih kuat karena ia mewakili suara rakyat, dan karena itu walau pun kekuasaan
politik yang sedang berjalan melakukan pengusalan secara legal dan didukung oleh
konstitusi.
Oleh karena itu, PKS sebagai sebuah parpol yang berazaskan Islam berupaya
mendapatkan kekuasaan tersebut dengan berbagai cara yang tentunya di halalkan oleh agama
dan undang-undang yang berlaku, agar dapat terus berusaha menegakkan syariat secara
kaffah (menyeluruh) di Indonesia ini, karena dengan kekuasaan, legalitas dan dukungan akan
lebih besar.90
Pada paragrap di atas, Partai Keadilan Sejahtera menekankan bahwa tujuan utama dari
pergerakan politik dakwahnya adalah menciptakan negara Indonesia khususnya agar
menggunakan syariat Islam secara legal formal konstitusional dan kaffah dalam berbagai
dimensi. Akan tetapi, penulis mencoba menganalisa bahwa tatkala PKS telah terjun pada
kancah perpolitikan Indonesia, kecenderungan terhanyut dalam nilai-nilai liberal tidak dapat
dihindari. Karena hal tersebut telah muncul pada awal reformasi.
Konsep besar yang dijalankan oleh PKS adalah Islam dan syariat sebagai konsep yang
menyeluruh dan utuh serta sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam
90 Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS, 2008, h. 58.
diwahyukan bagi kehidupan manusia untuk mengelola hidup dan kehidupan. Sehingga dalam
pemikiran dan kebijakan dasar PKS termaktub “Islam adalah sistem integral yang mampu
membimbing umat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan ukhrawi.
Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan
pribadi (futuh khashah), dan kemenangan politik (futuh ammah).91
Oleh karena itu pula, PKS memahami Islam sebagai aturan yang mengingkat dalam hal
ubudiyah (peribadatan), mu’amalah (interaksi antarmanusia), siyasah (politik kenegaraan).
Dengan demikian, sistem ritual, kemasyarakatan dan negara harus diatur dengan ketentuan
Islam. Adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk berjuang menegakkan kehidupan
yang Islami dan menerapkan Islam sebagai hukum publik, termasuk mendirikan negara
Islam.92
Jadi, sungguh ironi apabila dalam praktiknya di kancah perpolitik negeri ini, masih
terdapat oknum-oknum PKS yang tertangkap basah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya
mereka lakukan. Seperti korupsi, berzina, dan berpolitik secara tidak sehat. Seperti apa yang
terjadi di Jawa Tengah.93 Dengan demikian, tidak hanya partai yang berazaskan Islam (PKS)
saja yang tercoreng nama baiknya, akan tetapi juga Islam. Dengan demikian menimbulkan
kebencian dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut, lebih parah lagi
kepada Islam. Oleh karena itu, PKS sebagai partai dakwah untuk kemaslahatan umat dan
bangsa sudah semestinya memahami hakikat diri. Para pemimpin dan juga anggotanya harus
mengetahui dimana dan kapan serta bagaimana mereka harus berdiri dan berbuat.
B. Tujuan Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
91 Lihat “Kebijakan Dasar PKS” dalam PKS on line. 92 Dalam pernyataan resmi PKS tidak pernah disebut secara verbal tujuan mendirikan “Negara Islam“.
Akan tetapi, dalam berbagai tulisan kader-kader dan tokoh PKS, tujuan terwujudnya negara Islam sangat mudah dijumpai. Demikian juga dalam forum-forum pengkaderan maupun halaqoh Tarbiyah, cita-cita perjuangan mewujudkan negara Islam menjadi materi dasar.
93 Kompas, Oknum PKS tertangkap basah cek in Bersama wanita Pekerja Seks Komersial, edisi rabu, Februari 2009, h. 8.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan
negara dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Adapun
sasaran yang akan di capai adalah reformasi menyeluruh dalam bidang politik dan
pemerintahan, pemikiran, dan pendidikan, pengajaran serta perundang-undangan.
Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran partai, adalah
sebagai berikut :
1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kedzaliman
2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang Islami
3. Memepersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problem dan
tuntutan masa mendatang
4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan
nilai-nilai Islam
5. Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan berwibawa.
Sebagai sebuah partai politik yang berazaskan Islam, bertujuan menegakkan nilai-nilai
Islam, mau tidak mau saat ini harus hidup dalam sistem kebebasan. Dan tidak dapat
dipungkiri, ketika masuk ke dalam kancah perpolitikan negara ini, sesungguhnya PKS telah
masuk ke dalam sistem yang tidak Islami. Karena sekali lagi Indonesia bukanlah negara
Islam.
Di alam demokrasi berlakulah hukum dan tata nilai bebas. Ketika jama’ah yang
sebelumnya hidup di dalam tata nilai Islami memutuskan berpolitik praktis, maka kader-
kader jamaah tersebut harus siap hidup di dalam alam yang semi sekuler yang berlaku
“hukum-hukum” seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan kebebasan pers. Kader-kader jamaah
atau PKS harus mampu menghadapi hukum-hukum itu dengan segala konsekwensinya.
C. Pembahasan Tentang Paradigma Politik dan Reorientasi Paradigma Politik Partai
Keadilan Sejahtera (PKS)
Secara etimologi (bahasa), paradigma bearti contoh, tasrif, teladan, pedoman, dipakai
untuk menunjukkan gugusan pemikiran, bentuk kasus dan pemecahannya.94
Sedangkan definisi paradigma yang penulis maksudkan dalam pembahasan ini adalah
cara pandang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap sesuatu. Dalam hal ini adalah politik.
Akan tetapi, pemahaman ini tidak sebatas cara pandang PKS terhadap politik semata, tetapi
juga bagaimana PKS bermain dalam perpolitikan itu sendiri, sebagai aktivis politik. Serta
strategi apa yang PKS gunakan dalam berpolitik. Mengingat bahwa dalam pembahasan
sebelumnya telah penulis singgung bahwa pada awal reformasi, nilai-nilai liberal dalam
politik mulai berkembang. Tatkala PKS memutuskan untuk berpolitik praktis, secara otomatis
telah mengikuti arus perpolitikan yang terjadi.95 Menghalalkan berbagai cara demi
tercapainya tujuan partai, kelompok, bahkan individu. Hal ini pulalah yang memberikan
kesan bahwa PKS khususnya terkesan pragmatis.
Pada awal berdirinya PKS tahun 2002-2004, PKS benar-benar menutup diri (inklusif)
terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi ideologi dan paradigma politik PKS. Dalam
dekade ini, masih dapat dikatakan bahwa PKS tetap komitmen baik secara ideologi maupun
politik praktisnya kepada azas Islam. Akan tetapi, sekitar tahun 2004-sekarang telah terjadi
perubahan (reorientasi) paradigma politik. Hal ini disinyalir bahwa PKS menginginkan
bertambahnya kuantitas anggota/ kadernya. Sehingga, disadari atau tidak PKS telah
membuka diri (eklusif) terhadap siapa pun dan dari latar belakang apapun, bahkan berkualisi
dengan partai politik yang berbeda azas dan latar belakang sekalipun.96 Dengan demikian,
kemurnian nilai-nilai Islam mulai terkontaminasi dengan nilai-nilai yang berlaku di negara
ini. Jadi, sangatlah ironi dengan tetap mengklaim diri sebagai partai Islam, akan tetapi dalam
politik praktisnya telah mengalami deviasi dari nilai-nilai Islam.
94 Alex MA, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, (Surabaya : Karya Harapan, 2005), h. 473. 95 Majalah Risalah, Menimbang Parpol Islam, Edisi Maret-April 2009, h. 46-47. 96 Wawancara penulis dengan Ustazd Ahmad Mabruri, 24 April 2009.
Seperti yang telah bahas sebelumnya, dan dilihat dari prinsip dasar PKS, bahwa
ideologi PKS adalah kontinuitas dari ideologi Tarbiyah yang berorientasi pada ideologi
Ikhwanul Muslimin (IM), yaitu berazaskan Islam. Dan berusaha menjadikan Islam sebagai
tata aturan dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia. PKS berusaha mentransformasi
ideologi masyarakat dari ideologi rekaan manusia, menjadi ideologi Islam. Artinya, PKS
menghendaki ideologi lain seperti kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, termasuk “ideologi
pancasila” disingkirkan dari pemikiran masyarakat dan digantikan oleh ideologi Islam.97
Dalam hal ini, PKS merupakan kontinuitas dari pemikiran Ikhwanul Muslimin (IM).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghendaki ideologi Islam menjadi ideologi bangsa, serta
berusaha menghilangkan ideologi-ideologi lainnya yang berbau liberal, sekuler, dan kapitalis.
Tidak dapat dinafikan bahwa tujuan tersebut perlu diberi dukungan, selama PKS sendiri
komitmen dengan apa yang dicita-citakan.
Islam yang lurus dan kaffah menurut PKS telah dirumuskan dan dicontohkan oleh para
ulama salaf yang menganut paham Ahlusunnah wal Jama’ah (sunni), yakni para ulama yang
dinilai paling konsisten untuk mengamalkan Al-Qur;an dan Sunnah. Islam yang benar
menurut PKS bukanlah Islam Syi’ah, Mu’tazilah, atau khawarij, melainkan Islam
Ahlussunnah wal Jama’ah.98 Sedangkan Islam kaffah menurut PKS adalah perwujudan
syariat Islam secara menyeluruh dalam semua aktivitas kehidupan. Selain itu, Islam kaffah
juga membentuk karakter kader yang sadar politik. Konsep al-Islam din wa daulah (Islam
adalah agama dan juga negara) mendorong mereka untuk menjadi aktivis dan da’i sekaligus,
yang menjadikan politik sebagai hal penting dalam kesadaran keagamaannya. Politik adalah
bagian integral dari agama, sehingga berpolitik bagi mereka adalah perjuangan sekaligus
ibadah.
97 Imdadun Rahmat, h. 120. 98 Imdadun Rahmat, h. 143.
Jadi, PKS berasumsi bahwa Islam yang kaffah adalah Islam dalam pengertian mereka.
Yaitu apa yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama salaf, seperti Hasan al-Banna dan lain-
lain. Tetapi, dalam praktiknya, PKS membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada siapa pun
dan dari latar belakang apa pun untuk ikut serta aktif dalam partainya, dengan syarat
memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan syariat Islam sebagai ideologi bangsa Indonesia.
Ideologi PKS secara strategis tetap berazaskan Islam. Dalam artian bahwa PKS tetap
menjadikan Islam dan syariatnya sebagai ideologi dan pijakan dalam melakukan segala
kegiatan politiknya. Akan tetapi, secara teknis memang PKS fragmatis. Fragmatis dalam hal
ini adalah menggunakan segala cara yang di halalkan oleh agama dan undang-undang untuk
mencapai tujuan dalam jangka pendek dan panjang. Sebagai contoh, koalisi dengan partai-
partai yang bukan berazaskan Islam sekalipun, selama tidak merubah visi dan misi partai.99
Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa PKS membagi strategi perpolitikannya menjadi
dua, yaitu : Pertma,secara strategis, yaitu ideologi yang PKS gunakan dan sebagai pijakan
adalah berazaskan Islam. Kedua,secara teknis, PKS membuka diri dalam rangka
meningkatkan kuantitas dan kualitas kader dan anggotanya. Yaitu dengan cara berkualisi
dengan partai apa pun dan dari latar belakang apa pun, demi tercapainya cita-cita partai.
Dengan demikian, jelas sudah bahwa PKS pragmatis, dalam arti tidak menarik diri dari
perpolitikan dan nilai-nilai liberal yang ada di kancah perpolitikan yang sedang berlangsung
di Indonesia ini. Selain itu, eksistensi bahwa Islam sebagai mayoritas penganut di Indonesia
ini dipertaruhkan, apakah hal ini di sebabkan oleh tindakan partai-partai Islam yang
pragmatis. Atau kah kepercayaan masyarakat mulai menurun kepada partai-partai Islam. Hal
ini dapat disebabkan perbuatan para aktor politik partai Islam sendiri yang tidak berbeda
dengan partai-partai lain yang tidak menjadikan Islam sebagai azas partai.
99 Wawancara dengan Kepala Humas, Ustad Ahad Mabruri, (24 April 2009).
Menurut hemat penulis, hal ini disebabkan kepercayaan diri partai-partai Islam mulai
menurun, bahkan rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan partai
tersebut. Selain itu, perbuatan oknum-oknum partai yang jauh dari syariat Islam, sehingga
membuat kepercayaan terhadap partai Islam menurun, bahkan hilang.
Apabila secara teknis PKS dapat dikategorikan pragmatis, maka mengherankan apabila,
menganggap kritik keras terhadap kebijakan pemimpin adalah sebagai ghibah, dan tabu untuk
mengkritik dan mempertanyakan keputusan pemimpin. Sebagai contoh, kritik keras terhadap
sikap mendukung PKS dengan kenaikkan BBM. Wajar apabila publik menyatakan
kekecewaannya, karena publiklah yang merasakan pahitnya kebijakan tersebut. Jadi, tidak
pada tempatnya apabila kekecewaan tersebut dihadapkan pada dalil-dalil naqli seperti Q.S. 49
: 11- 12, karena pihak yang kecewa juga dapat menuduh balik keputusan itu menganiaya
publik, yang telah memberikan amanah. Artinya, pembuat keputusan tidak menjalankan
amanah dari publik, melanggar Q.S. 4: 58. Lah, kalau sudah begini akan terjadi perang dalil.
Apa yang menjadi pembahasan pada bab ini, kiranya akan berkorelasi apabila di tinjau
dengan pisau analisa teori dekonfessionalisasi, teori ini di cetuskan oleh Co Van
nieuwenhuijze pada pertengahan tahun 1960. teori ini menanggapi realita perpolitikan Islam
di Indonesia saat ini. Teori ini menawarkan penjelasan yang konstruktif mengenai hubungan
yang antagonistik antara agama dan politik.100 Islam politik di Indonesia tengah berusaha
untuk mengidentifikasi eksistensinya dalam politik nasional sehingga tidak dapat dihindari
bahwasanya terjadi transformasi format partai politik Islam Indonesia.
Untuk itu, partai politik Islam Indonesia berupaya untuk merubah formatnya dari
legalistik formalistik menjadi subtantik. Dengan demikian Islam politik dapat diterima di
kancah perpolitikan Indonesia. Secara umum, dekonfessionalisasi dapat diartikan sebagai
100 Bahtiar Efendy, islam dan Negara, (Bandung : Rosdakarya, 2005), h. 45. Penulis mengutipnya dari; Imdadun Rahmat, Ideologi Politik Partai Keadilan Sejahtera, ( Yogyaarta : LkiS, 2008), h. 129.
sebuah konsep untuk memperluas penerimaan umum, menambah kuantitas, yang mencakup
semua kalangan atas dasar kemmanusiaan bersama.
Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Bahtiar Efendy, ia berpendapat
bahwa Islam politik saat ini mengubah penampilannya menjadi objektif dan subtantik. Itulah
jenis Islam politik yang dapat mentransendenkan diri dari kepentingan-kepentingan
formalistik, legalistik, dan ekslusif serta lebih berusaha mencapai kepentingan-kepentingan
subtantif, integratif, dan inklusif. Sehingga Islam politik ( aktivitas partai Islam) lebih
memfokuskan perhatiannya kepada subtansi nilai-nilainya.101
D. Strategi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Strategi yang digunakan PKS adalah menggunakan metode tadaruj (pentahapan). PKS
tidak menggunakan metode revolusioner. Artinya, PKS bisa menerima dan mentolelir
capaian-capaian sementara yang tidak ideal sekalipun. Jika hambatan dan rintangan tidak
dapat dilewati. Dengan strategi ini, PKS tidak mudah diprovokasi untuk mengambil jalan
pintas, seperti kekerasan, pemberontakan, maupun tindakan maker. Strategi PKS juga
menggunakan metode bottom up, yakni jalan dakwah dengan mengislamkan masyarakat
terlebih dahulu sebelum mengubah sistem, aturan, dan bentuk Negara menjadi Islami. Sebab,
basis umat yang kuatlah yang menjadi tonggak perjuangan menuju Negara Islam.
Strategi tadarruj (pentahapan), adalah strategi yang digunakan dalam berpolitik untuk
mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Begitu pula dalam pengkaderan, pentahapan digunakan
pula sesuai tingkat kaderisasi. Ada pemula, anggota, pengurus, dan paripurna. Hal ini
dilakukan agar dalam segala sesuatu terjadi keteraturan dan manajemen yang tersusun rapi.
Sedangkan tadarruj dalam peta politik PKS adalah, memulai dakwah dari individu, keluarga,
masyarakat dan negara. Sehingga dikenal dalam PKS dengan istilah bottom up dalam
menggapai tujuan partai.
101 Bahtiar Efendy, Islam dan Negara, (Bandung : Rosdakarya, 2005), h. 45.
Selanjutnya, PKS juga menggunakan strategi legal konstitusional dengan mendirikan
partai dan ikut dalam pemilu. Melalui mekanisme demokrasi, PKS turut serta dalam
lingkaran kekuasaan dan menggunakan jalan parlemen untuk mewujudkan cita-cita
diterapkannya syariat Islam dalam segala lini kehidupan, PKS juga menerapkan sikap terbuka
terhadap semua golongan Islam. PKS mencoba untuk mempersatukan Islam dalam sebuah
ikatan persaudaraan tanpa meng-“anakemas”-kan golongan Islam tertentu.102 Namun
demikian, sikap terbuka tidak sepenuhnya diaflikasikan oleh para kader PKS. Sebab,
dikalangan bawah, kecenderungan tatharuuf (berlebihan) dalam meyebarkan gagasan juga
masih sangat kuat. Perbedaan masih dianggap sebagai alasan untuk menganggap kelompok
lain sebagai lawan. Tidak hanya terhadap kelompok Islam pesantren (Islam tradisional)
maupun Islam modernis, kelompok harakah yang lain, seperti HTI, NII, dan yang lainnya itu
sebgai saingan. Bahkan menyebutnya sebagai perang dingin.103
Jadi, tujuan PKS mendirikan partai adalah sebagai wasilah dalam menyampaikan
dakwah, karena dengan demikian setiap kebijakan yang diputuskan akan lebih didukung
karena legal konstitusional. Selain itu, PKS menghindari perubahan secara revolusioner. Hal
ini di maksudkan agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya berontak, radikalisme, dan anarkis.
Karena Islam datang sebagai rahmatan lil alamien.
Selain itu, PKS menawarkan dan mengupayakan jalan keluar terhadap segala
permasalahan yang terjadi di Indonesia ini, yaitu dengan kembali kepada Islam dan
menerapkan hukum-hukumnya. Dengan demikian maka akan menambah keimanan individu
yang imflikasinya akan tercipta kedamaian dan ketentramaan di Indonesia ini. Seperti kita
simak dalam kebijakan dasar PKS berikut ini :
“Realitas masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan tengah terjadinya deviasi sistemik kehidupan bermasyarakat dari sendi-sendi tuntunan ilahiah dalam hampir semua sendi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Akibat hal tersebut terjadilah
102 Wawancara dengan Kepala HUMAS PKS Ustad, Ahmad Mabruri, (24 April 2009). 103 Wawancara dengan Kokom Komariah, aktivis Tarbiyah IAIN Jakarta, (20 September 2007). Penulis
mengutif dari buku Ideologi Politik PKS, Imdadun Rahmat, h. 138.
malapetaka yang menimpa bangsa dalam berbagai sendi kehidupan. Diyakini, sebuah bangsa akan terbebas dari segala bentuk malapetaka yang menakutkan apabila bangsa tersebut memurnikan keimanannya kepada Allah SWT dan secara konsisten merealisasikan seluruh hukum-hukum-Nya. (Q.S al-An’am (6): 81-82). Untuk mengembalikan masyarakat kepada tuntunan Allah diperlukan gerakan dakwah, yang pada hakikatnya merupakan proses tahawul wa taghayyur (transformasi dan perubahan) menuju tatanan kehidupan yang Islami, baik pada level perorangan maupun pada level masyarakat, dan Negara. Gerakan dakwah akan efektif apabila didukung oleh manhaj, uslub, dan wasilah yang jelas serta tanpa ragu terjun ke sektor kehidupan, termasuk wilayah politik”104
Dari ungkapan di atas dapat kiranya penulis mengambil kesimpulan bahwa ideologi
PKS secara universal adalah azas Islam, dan bagaimana mengaflikasikan syariat Islam dalam
kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan mulai dari individu-individu, keluarga, masyarakat
dan negara. Akan tetapi membentuk negara Islam tidak menjadi prioritas utama, negara Islam
yang dimaksud adalah bagaimana syariat Islam menjadi tata aturan hidup masyarakat.
Apabila hal ini telah terlaksana, maka secara sendirinya negara Islam telah terbentuk. Selain
itu, PKS menggunakan strategi politik dakwah mulai dari individu-individu, keluarga,
masyarakat dan negara. Apabila hal ini telah berhasil, maka visi dan misi PKS akan mudah
dicapai.
Mengenai perbedaan aliran yang berkembang di Indonesia, PKS menggunakan strategi
dengan cara merangkul semuanya dan menciptakan suasana yang membuat berbagai aliran
tersebut diterima. Karena dalam hal ini PKS memiliki jargon dari Hasan al Banna, yaitu ”kita
bersepakat kepada hal-hal yang kita sepakati, dan kita berbeda dalam hal yang di-
ikhtilafkan”. Sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi api perpecahan di kubu PKS.
Dalam hal perbedaan mazdhab yang ada, PKS mengambil jalan moderat. Merangkul
semua semua aliran yang ada, dengan satu sarat tetap memperjuangkan Islam, dan Islam yang
mereka anut adalah Islam yang benar (masih sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunah). Dengan
demikian, secara kuantitas PKS akan berkembang pesat. Hal ini pulalah yang acap kali
menyebabkan PKS kecolongan dalam memfilter kader-kader yang memang ikhlas ingin
104 “Kebijakan Dasar PKS”, dalam PKS on Line.
berdakwah, dan kader yang hanya menginginkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan
mengatasnamakan partai.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan definisi politik sebagai pengurusan umat atau bangsa untuk meraih sebuah
tujuan. Dan dakwah juga merupakan usaha pengurusan umat agar menjadi masyarakat yang
makmur, sejahtera dengan berkelakuan yang Islami. Maka penulis memandang bahwa di
zaman globalisasi dan teknologi yang pesat ini, ironis apabila dikatakan bahwa media
dakwah masihlah sangat terbatas. Seperti apa yang penulis paparkan pada bab-bab
sebelumnya, bahwa dakwah pun dapat dilakukan melalui politik atau partai. Akan tetapi,
untuk melakukan itu semua diperlukan komitmen yang kuat untuk tetap berada pada jalan
Allah SWT. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan dalam bidang
teknologi. Untuk itu, diharapkan kepada juru dakwah masa kini dan yang akan datang untuk
senantiasa membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan dalam banyak hal
yang dapat menunjang keberhasilan dakwah. Walau tidak dipungkiri, pada praktiknya, akan
banyak menemui halang rintang yang tidak mudah. Perlu adanya tekad dan niat yang kuat
pada diri da’i yang memlakukan dakwahnya. Ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan
dari apa yang menjadi pembahasan skripsi ini. Diantaranya :
1. Setiap partai politik didirikan pasti memiliki ideologi. Dan dari ideologi yang
mereka buat menjadi arah pijakan setiap aktivitas yang mereka lakukan. Akan
tetapi, dalam kenyataannya banyak sekali partai-partai yang berazaskan Islam,
namun dalam politik praktis mereka telah mengalami deviasi. Begitu kiranya
yang terjadi pada kubu Partai PKS ini, dalam fenomenanya PKS pragmatis.
Yaitu, melakukan segala cara untuk mencapai tujuan jangka pendek. Dan masih
banyaknya oknum-oknum partai, dengan menjual agama, melakukan hal-hal
negatif. Hal ini diakibatkan reorientasi tujuan dari para kader PKS, dan perubahan
paradigma politik dari inklusif (tertutup) menjadi eksklusif (terbuka) (2004-
sekarang). Sehingga, orang-orang yang notabenenya berbeda dan juga
memungkinkan memiliki tujuan berbeda hanya menjual agama untuk kepentingan
pribadi atau kelompok.
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang berazaskan Islam. Sehingga
yang menjadi titik fokus tujuan utamanya adalah merevormasi negara Indonesia
yang sebelumnya tidak menyeluruh menggunakan syariat Islam menjadi negara
yang benar-benar menggunakan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah).
3. Sedangkan strategi yang digunakan adalah tadarruj (pentahapan). Pentahapan
dalam melakukan dakwah, yaitu mulai dari keshalehan individu, keluarga,
masyarakat, dan negara. Juga pentahapan dalam sistem pengkaderan, mulai dari
pemula, anggota, pengurus, dan paripurna. Akan tetapi strategi yang dimaksud
adalah strategi dalam berpolitik dalam rangka merevormasi ideologi liberal
dengan ideologi Islam. Strategi ini dikenal juga dengan nama strategi buttom up.
B. Saran-saran
Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis mengajukan saran-saran yang mungkin
bermanfaat bagi kita semua. Agar lebih spesifik kepada siapa saran-saran itu ditujukan, maka
penulis menyusunnya dalam bentuk point, yang ditujukan kepada :
1. Kepada aktivis dakwah
a. Di era globalisasi informasi in metode dan sasaran dakwah dapat dikembangkan,
disesuaikan dengan skill dan bakat para da’i.
b. Istiqomah, sabar dan jangan tergesa-gesa dalam berdakwah. Manfaatkan setiap
momen untuk mencapai target atau tujuan dakwah yang memungkinkan dapat
dicapai.
c. Hendaknya menghilangkan kecurigaan dan kesan negatif pada politik. Karena
ternyata partai atau politik bisa di pakai sebagai sarana dakwah.
d. Perbanyaklah referensi dan bahan bacaan. Karena dakwah yang dijalankan adalah
dakwah Islam yang utuh dan universal.
e. Pertimbangkanlah untuk menggunakan partai sebagai sarana dakwah.
2. Kepada para aktivis Partai Keadilan Sejahtera
a. hendaklah selalu membuka komunikasi dengan komunitas lain sehingga bisa
meminimalisir kecurigaan kepada partai yang anda ikuti.
b. Jangan pernah lekas puas dan berbangga diri terhadap hasil yang telah anda
nikmati. Terus berdakwah dan istiqomah dan juga tawadlu.
c. Bersikap profesional dan proporsional (tentunya, amanah) dalam berbagai bidang
yang anda ikuti.
d. Bangunlah percaya diri yang tinggi, agar Islam di mata publik tidak di klaim
pragmatis. Karena, dengan seperti tu akan mencoreng pula nama baik Islam.
e. Binalah kader da’awi dan kader siyasi yang handal dan beriman. Tidak mudah
terbawa oleh arus globalisasi yang semakin gencar saat ini. Mencebur tapi tidak
melebur.
3. Kepada Para Mahasiswa Dakwah dan Cendekiawan Muslim
Hendaknya selalu meningkatkan gairah dalam melakukan penelitian taua berijtihad
dalam mencari terobosan metode dakwah yang efektif, efisien dan produktif, demi tegaknya
kalimah Allah SWT di bumi ini.
Mulailah hiasi diri kita dengan nuansa dan sifat yang Islami. Karena dengan hal
tersebut, kita telah berdakwah melalui tindakan (dakwah bil al hal). Setidaknya, jiwa-jiwa
sebagai seorang da’i ada dalam jiwa kita. Karena selain itu, setidaknya kita telah mengemban
amanah almamater, lebih besar lagi kewajiban yang Allah percayakan kepada kita untuk
menjaga agama-Nya.
4. Kepada masyarakat
Hendaknya menghindari sifat apriori dan kecurigaan terhadap suatu gerakan dakwah.
Bersifat proporsional dan obyektif dalam menilai suatu gerakan dakwah. Sambutlah syiar
dakwah dengan gelora bara api semangat perjuangan untuk kejayaan Islam.
Apabila terjadi deviasi pada partai-partai Islam, menjadi kewajiban bagi kita untuk
saling mengingatkan dalam kebaikan. Tidak secara otomatis menjust buruk, karena manusia
tidak akan pernah luput dari khilaf dan lupa.
Demikianlah yang dapat penulis paparkan dalam penulisan skripsi ini, penulis
menginsyafi bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan,
mengingat keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri penulis.
Terakhir, besar harapan penulis agar skripsi ini memberikan kontribusi pengetahuan
baru bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amien
Jakarta, 20 April 2009
Penulis
DAFTAR PUSTAKA
Arnold, Thomas W, The Preaching Of Islam, Jakarta,Widjaya, 1981. Anshari, Isa, Mujahid Dakwah, Bandung, CV. Diponegoro, 1995. Aay Muhammad Furqon, PKS, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia
Kontemporer, Artikel Penelitian. al-Ashfahani, Abu al-Qasim al-Rhaghib, al-Mufhradath fi Gharib al-Qur’an, Bairut : Dar al-
Makhrifat, tanpa Tahun. Penulis mengutip dari Paradigma dakwah Sayyid Quthub, Karya Ismail, Ilyas, Penamadani, 2006.
al-Baqi, Muhammad Fu’ad, Mu’jam Mufahras li Ahfadz al-Qur’an, Beirut : Dar al-Fikr,
1987. Alam, Datuk Tombak, Kunci Sukses Penerangan dan Dakwah, Jakarta : Rineka Cipta, 1990,
Cet. Ke-11. Amin, H.M Mashyur, Dakwah Islam dan Pesan Moral, Yogyakarta: Al-Amin Press, 1997,
cet. ke-1 . Ahmad, Sofwan Bin, Konsep Dakwah PKS di Indonesia dan PAS di Malysia, Studi
Komparatif Program Kerja, Skripsi, Jakarta : UIN Jakarta, Fak. FDK, 2004 Arifin, M. Psikologi Dkwah Suatu Pengantar Study, Jakarta : Bulan Bintang, 1977. Bakar,Hasanudin Abu, Angek, Dt Rajo, Visi dan Misi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
Jakarta: media dakwah, 1999. Balda, Syamsul, dkk. Politik Dakwah PKS. Bandaro, Kaidir Khatib, Ilmu Dakwah, Bukit Tinggi ; CV. Pustaka Indonesia, 1993, Cet. Ke-
1. Al- Chaidar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia,S.M,
Kartosoewirjo : Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/ DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru, Jakarta : Darul Fallah, 1420 H.
Champion, Dean J, Metode dan Masalah Penelitian, Bandung : Refika Aditama, 1998. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke –VIII. Dawson, Richard E., Political Socialization, Boston : Little Brown and Co, 1968, tanpa
halaman
Djoyo, Ashri, Sukma Dewi Relasi Gerakan Dakwah Kampus Dengan Gerakan Dakwah Politik PKS, Skripsi, Jakarta : UIN Jakarta : Fak. FSH, 2005.
Faisal, Sanafiah, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aflikasi, Jakarta, Rajawali Pers, 1995, Cet. Ke-3.
Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008. Fahmi,Nashir, Menegakkan Syari’at Islam ala PKS, Solo : Era Intermedia, 2006, Cet. Ke-I. Fuad, Abu, Menimbang Lagi Partai Islam, dalam file : A: analisis 22-al- Wale Online Furqon,Aay Muhammad, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praktis Politik Kaum
Muda Muslim Indonesia Kontemporer, Jakarta : Teraju, 2004. Al-Fayumi, Ahmad, al-Misbah al-Munir, Beirut : Dar al-Fikr, tanpa Tahun. Penulis mengutip
dari, Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Qhuthub, Jakarta : Penamadani, 2006. Ghazali, M. Bahri, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah, Jakarta: CV
Pedoman Ilmu Jaya, 1997, cet. Ke-1. Ghani, Soelistyiati Ismail, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Halia Indonesia, 1984, Cet. Ke-
I. Hasanudin, Hukum dakwah, Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia, Jakarta:
pedoman Ilmu Jaya cet ke-1. Hasyimi, A., Dakwah Menurut Al-Qur’an, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, Cet. Ke-III.
Luth, Thohir, M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya, Jakarta : Gema Insani Press, 1999, Cet.
Ke-I. Linrung, Baca Tamsil, PKS dan Islam Rahmatan Lil Ah-Kamin, dalam DPP PKS, Dari Kader
untuk Bangsa, Jakarta : Fitrah Rabbani, 2007. Mulkan, Abdul Munir, Ideologi Gerakan Dakwah, Yogyakarta, Press, 1996. Muttaqien, Peranan Dakwah dalam Pembangunan Manusia, Surabaya,PT. Bina Ilmu: 1982. Moeloeng, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosyda Karya, 1993,
Cet. Ke-10. Mark, Benny, and Hughes, Everett C. (terj), Of Sociology and Interview, American Jurnal Of
Sociology 62 (1965). Manzdur, Ibnu, Lisan al-Arab, Beirut : al-Fikr, 1990, cet. Ke-1, juz XIV.
Mahmud,Ali Abdullah Halim, Dakwah Fardiyah, Metode Membentuk Remaja, Jakarta; Gema Insani, 1995.
Matta,Anis, Dari Gerakan ke Negara, Jakarta ; Fitrah Rabbani, 2006. Mansur, Mustafa, Tujuh Tahap Dakwah Fardiyah, Jakarta : Al_I’thishom Cahaya Umat,
2001, Cet. Ke-II. Mahmudi,Yon, Partai Keadilan Sejahtera: wajah Baru Islam Politik Indonesia, Bandung :
Harakatuna Publishing, 2005. Masdar,Ummarudin, Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik, Yogyakarta : LKiS,
1999. Muttaqin, M. Amin, Konsep Dakwah dan Politik PKS, Jakarta : UIN Jakarta, 26 Desember
2007. Noor, Farid MA’ruf, Dinamika dan Akhlak Dakwah, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1981, cet. Ke-
1. Norman K, Dennzin, The Research Act, Chicago, Aldine, 1970. Penulis mengutipnya dari
buku Penelitian Sosial karya Dean J. Champion. Natsir. Moh., Metode penelitian, Jakarta:Gradia Inidnesia, 1987.. Omar, Toha Yahya, Ilmu Dakwah, Jakarta: Widya karsa Pratama, 1992 Cet ke- 5. Al-Qardawi, Yusuf, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, Jakarta : Pustaka Al-
Kautsar, 1999. Shihab, Quraish, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Korelasi Al-Qur'an, Jakarta, Lentera
Hati, 2002. Rais, Amien, DR. M., Hubungan antara Politik dan Dakwah, Berguru kepada M. Natsir,
Bandung : Mujahid, tanpa tahun, Cet. Ke-I. Singarimbun, Masri, & Sofyan, Metode Penelitian Survey, Jakarta, PT. Pustaka IP3 ES
Indonesia.tanpa tahun. Shihab, Quraish, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat, Bandung:Mizan, 1998, Cet ke-17. Shaleh, Roshad, Manajemen Dakwah Islam, Jakarta: Bulang Bintang, 1977. Syukur, M. Asywadie, Sejarah Dakwah Islam, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1982, Cet. Ke-I. Syukur, Asmuni, Dasar-Dasar Strategi Dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlas,1998,Cet Ke-1.
Surbakti,Ramlan, Memahami Ilmu Politik,, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
1992. Tasmara, Toto, Komunikasi Dakwah Jakarta: CV Yogya media pratama,1987. Wawancara dengan Kokom Komariah, aktivis Tarbiyah IAIN Jakarta, (20 September 2007).
Penulis mengutif dari buku Ideologi Politik PKS, Imdadun Rahmat. Yunus, Mahmud, Pedoman Dakwah Islam, Jakarta, Hida Karya Agung, 1979. Ya’cub, Hamzah, Publlistic Islam Teknik Dakwah dan Leadership, Bandung, CV.
Diponegoro,1981. Surat Kabar : Kompas, (12/20/2008). Kompas, Jum’at 7 Juli 2000. Penulis Mengutip dari Jurnal Ilmiah, Politik HTI
Indonesia, Karya, Amirudin Kompas, Oknum PKS tertangkap basah cek in Bersama wanita Pekerja Seks Komersial, edisi
rabu, Februari 2009. Noor, Firman, PKS, Islam dan Demokrasi, Republika Jakarta 26 Juni 2006. Internet : www.pks.co.id www.google.com
.
Lampiran II Anggaran Rumah Tangga
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
BAB 1 TAFSIR LAMBANG PARTAI
Pasal 1 Arti Lambang Partai
Bentuk lambang partai memiliki arti sebagai berikut :
1. Kotak persegi empat berarti kesetaraan, keteraturan dan keserasian. 2. Kotak hitam berarti pusat peribadahan dunia Islam yakni Ka'bah 3. Bulan sabit berarti lambang kemenangan Islam , dimensi waktu, keindahan,
kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah. 4. Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqomah, berani dan ketegasan
yang mewujudkan keejahteraan.
Warna lambang partai memiliki arti sebagai berikut :
1. Putih berarti bersih dan kesucian. 2. Hitam berarti aspiratif dan kepastian. 3. Kuning emas berarti kecermelangan, kegembiraan dan kejayaan.
Pasal 2 Makna Lambang Partai
Makna lambang partai secara keseluruhan adalah menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan ummat dan bangsa.
BAB 2 SASARAN DAN SARANA.
Pasal 3 Sasaran
Untuk mencapai tujuan partai dirumuskan sasaran berikut :
1. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
2. Tegaknya 'Masyarakat Islami' yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.
Sasaran partai yang dimaksud ayat (1) pasal ini diupayakan dalam bingkai Kebijakan Dasar Periodik dan Agenda Nasional Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ini.
Pasal 4 Sarana dan Prasarana
Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum, antara lain:
1. Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan-pernasalahannya.
2. Ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.
3. Menggalakkan dialog konstruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial.
4. Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai dengan tujuan partai.
BAB 3 KEANGGOTAAN
Pasal 5 Sistem dan Prosedur Keanggotaan
Anggota Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari :
1. Anggota Kader Pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian.
2. Anggota Kader Inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penseleksian.
3. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Sistem dan prosedur keanggotaan serta hal-hal yang terkait dengan keanggotaan partai diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.
BAB 4 MAJELIS SYURO
Pasal 6 Anggota Majelis Syuro
1. Syarat keanggotaan Majelis Syuro sebagai berikut : 1. Umur tidak kurang dari 30 tahun qomariyah 2. Telah menjadi anggota kader inti dengan status anggota ahli Partai 3. Melaksanakan asas dan tujuan partai 4. Komitmen dengan kewajiban-kewajiban anggota 5. Berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sangsi dalam 3 tahun terakhir. 6. Berwawasan syar'i 7. Bersifat amanah dan berwibawa
2. Jika ada anggota Majelis Syuro berhalangan tetap maka majelis berhak mengangkat dan mensahkan pengantinya.
3. Majelis Syuro berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Partai, terdiri dari para pakar dan tokoh dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 15 % anggotanya.
4. Jika anggota Majelis Syuro telah dipilih, maka masing-masing mengucapkan janji setianya di hadapan Musyawarah Nasional, dengan bunyi sebagai berikut:
'Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh pada syari'at Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarat-syarat keanggotaan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, melak sanakan tugas-tugas darinya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan lapang maupun sempit -selain untuk maksiat-, sekuat tenaga melaksanakannya. Dan saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.
Pasal 7 Tugas Majelis Syuro
1. Memilih dan menetapkan Ketua majelis, Wakilnya dan Sekretaris Majelis dan menetapkannya sebangai ketua, wakil dan sekretaris Majelis Pertimbangan Partai.
2. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Partai. 3. Memilih, dan menetapkan Ketua, Wakil dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat 4. Memilih, dan menetapkan Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jendral dan
Bendahara Umum serta beberapa orang Anggota Dewan Pimpinan Pusat. 5. Menyusun tujuan-tujuan Partai, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah
Nasional. 6. Menetapkan klausul-klausul perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
(AD/ ART) dan kebijakan politik. 7. Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dari laporan keuangan. 8. Menetapkan rencana kerja periodik partai, dan mengawasi serta mengevaluasi
pelaksanaannya. 9. Mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nama baik, kritik, pengaduan,
dan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan partai.
BAB 5 MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI
Pasal 8 Anggota Majelis Pertimbangan Partai
Majelis Pertimbangan Partai terdiri dari sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syuro yang dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.
Pasal 9 Majelis Pertimbangan Partai
1. Menjabarkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro 2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional
dan Majelis Syuro
3. Menentukan sikap Partai terhadap permasalahan-permasalahan umum dan perubahan-perubahan politik secara regional, dunia Islam atau internasional bersama Dewan Pimpinan Pusat.
4. Mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Sidang-sidang Majelis Syuro.
5. Merekomendasikan kebijakan program pemilihan umum dan melegalisir calon-calon partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Menunjuk perwakilan (wakil) Partai pada lembaga-lembaga, organisasi dan kongres-kongres di dalam dan luar negeri bersama Dewan Pimpinan Pusat.
7. Meratifikasi langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja politik (strategis).
8. Meratifikasi anggaran proyek yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat sebelum diajukan ke Majelis Syuro.
9. Meratifikasi pengajuan struktur dan personil Bidang Dewan Pimpinan Pusat. 10. Mengambil tindakan tegas dalam hal fitnah, kritik, aduan, dan tuduhan yang berkaitan
dengan partai dan anggotanya. 11. Mejelis berhak membentuk komisi ad-hoc yang terdiri dari unsur anggota Majelis
Syuro dan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya.
BAB 6 DEWAN SYARI'AH
Pasal 10 Syarat Anggota Dewan Syari'ah
1. Umur Ketua dan wakil ketua Dewan Syari'ah Pusat tidak kurang dari 35 tahun qomariyah.
2. Umur Ketua dan Wakil ketua Dewan Syari'ah Wilayah tidak kurang dari 30 tahun qomariyah.
3. Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli Partai. 4. Berpegang dan komitmen kepada nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil,
bertaqwa, sabar, jujur dan bijaksana. 5. Memiliki pengetahuan hukum-hukum syariat yang memadai, bersifat amanah dan
berwibawa. 6. Memiliki pengetahuan di Bidang peradilan dan menguasai mekanisme pengambilan
keputusan.
Pasal 11 Fungsi Dewan Syari'ah
1. Sebagai Lembaga Fatwa. 2. Sebagai Lembaga Qadha yang keputusan-keputusannya mengikat. 3. Pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Majelis Syuro. 4. Lembaga Peradilan Banding.
Pasal 12 Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah
1. Memberikan landasan syar'i terhadap kebijakan-kebijakan dan persoalan-persoalan yang dihadapi partai.
2. Melakukan pembinaan terhadap Dewan Syari'ah Wilayah. 3. Melakukan kajian terhadap perkara-perkara yang tidak terselesaikan di Dewan
Syari'ah Wilayah. 4. Melakukan investigasi terhadap isu, pengaduan, tuduhan, evaluasi dan kesewenangan
yang berkaitan dengan Pimpinan Partai dan mengungkapkan hasilnya kepada Majelis Syuro. Khusus yang berkenaan dengan Ketua Umum Partai atau Ketua Majelis Syuro atau Ketua Majelis Pertimbangan Partai atau Ketua Dewan Syari'ah Pusat untuk kasus yang menyangkut dirinya dilakukan oleh komisi khusus yang dibentuk oleh Majelis Syuro.
5. Mengambil tindakan syar'i dalam masalah-masalah yang diserahkan Dewan Pimpinan Pusat, atau Dewan Syari'ah Wilayah kepadanya.
6. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Syari'ah Pusat kemudian mengajukannya kepada Majelis Syuro.
7. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.
Pasal 13 Klasifikasi Pelanggaran dan Hukuman
1. Setiap perbuatan anggota yang menodai citra partai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga partai adalah pelanggaran yang harus dikenakan sangsi hukum.
2. Klasifikasi pelanggaran berikut hukuman dan cara pelaksanaannya, di atur oleh ketentuan Dewan Syari'ah yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.
BAB 7 TUGAS DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 14 : Tugas Konsepsional
1. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukannya kepada Majelis Pertimbangan Partai.
2. Mengajukan rancangan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada Majelis Pertimbangan Partai.
3. Menetapkan Produk-produk konsepsional untuk Bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
Pasal 15 Tugas Stuktural
1. Menerima waqaf, hibah dan dana sukarela yang legal. 2. Menyerahkan laporan keuangan dan evaluasi akhir kepada Majelis Pertimbangan
Partai. 3. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada Majelis
Pertimbangan Partai. 4. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.
Pasal 16 Tugas Manajerial
1. Menunjuk ketua-ketua Bidang dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Partai. 2. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya. 3. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai. 4. Mensahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah 5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pimpinan
Wilayah dan lembaga terkait lainnya.
Pasal 17 Tugas Operasional
1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.
2. Menerbitkan pernyataan-pernyatan resmi. 3. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai Bidang. 4. Melaksanakan koordinasi anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang 5. berasal dari anggota kader partai.
BAB 8 DEWAN PIMPINAN WILAYAH
Pasal 18 Struktur Dewan Pimpinan Wilayah
Dewan Pimpinan Wilayah adalah lembaga eksekutif tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi dengan struktur sebagai berikut :
1. Ketua Umum dan beberapa ketua. 2. Sekretaris dan wakil sekretaris 3. Bendahara dan wakil bendahara 4. Deputi-deputi.
Pasal 19 Tugas Dewan Pimpinan Wilayah
1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga-lembaga strutural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya. 4. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada
Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat. 5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Wilayah sesuai dengan ketentuan yang terkait
dengan hal tersebut. 6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan
Pusat.
Pasal 20 Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
1. Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli. 2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat
dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.
BAB 9 DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 21 Struktur Dewan Pimpinan Daerah
Dewan Pimpinan Daerah didirikan pada tingkat kabupaten/kotamadya yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kotamadya dengan struktur sebagai berikut
1. Ketua Umum dan beberapa ketua. 2. Sekretaris dan wakil sekretaris 3. Bendahara dan wakil bendahara 4. Bagian-Bagian.
Pasal 22 Tugas Dewan Pimpinan Daerah
1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Daerah dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya. 4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada
Musyawarah Daerah. 5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Daerah sesuai dengan ketentuan yang terkait
dengan hal tersebut. 6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan
Wilayah.
Pasal 23 Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah
1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota dewasa.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.
BAB 10 DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 24 Struktur Dewan Pimpinan Cabang
Dewan Pimpinan Cabang didirikan pada tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamatan dengan struktur sebagai berikut
1. Ketua dan Wakil ketua. 2. Sekretaris dan wakil sekretaris 3. Bendahara dan wakil bendahara 4. Seksi-Seksi.
Pasal 25 Tugas Dewan Pimpinan Cabang
1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya. 4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada
Musyawarah Cabang. 5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang terkait
dengan hal tersebut. 6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan
Daerah.
Pasal 26 Syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang
1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota madya.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 20 tahun qomariyah.
BAB 11 DEWAN PIMPINAN RANTING
Pasal 27 Struktur Dewan Pimpinan Ranting
Dewan Pimpinan Ranting didirikan pada tingkat kelurahan/desa dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :
1. Ketua dan Wakil ketua. 2. Sekretaris dana wakil sekretaris 3. Bendahara dan wakil bendahara 4. Unit-Unit.
Pasal 28 Tugas Dewan Pimpinan Ranting
1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan Dewan Pimpinan Cabang.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Ranting kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang.
3. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Ranting.
4. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Ranting sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
5. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 29 Syarat-syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Ranting
1. Telah menjadi kader pendukung partai dengan status anggota muda. 2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat
dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari anatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 18 tahun qomariyah.
BAB 12 KEUANGAN
Pasal 30 Sumber Keuangan
Kekayaan Partai diperoleh dari :
1. Iuran, infaq wajib, dan shadaqah yang berasal dari anggota. 2. Infaq dan shadaqah dari luar anggota.
3. Sumbangan dan bantuan tetap atau tidak tetap dari masyarakat atau orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada aktifitas Partai yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
4. Waqaf, wasiat dan hibah-hibah lainnya.
Pasal 31 Pemungutan Iuran dan Infaq Anggota
Partai mempunyai hak untuk mengambil iuran, infaq dan shadaqah dari anggotanya.
Pasal 32 Penyaluran/Pengalokasian Dana
1. Partai mempunyai hak untuk menentukan penyaluran dan atau pengalokasian dana Partai.
2. Dana Partai yang tidak segera digunakan untuk kepentingan aktifitas Partai, pengaturannya ditentukan oleh Majelis Syuro.
Pasal 33 Tugas Bendahara Partai
1. Mengatur kekayaan Partai. 2. Mencatat semua harta Partai dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya. 3. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya
kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik. 4. Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.
BAB 13 HUBUNGAN KEORGANISASIAN
Pasal 34 Asas Hubungan Keorganisasian
1. Hubungan dengan oragisasi yang sejenis baik vertikal maupun horizontal atas asas wala' dan ta'awun.
2. Hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta'awun. 3. Hubungan dengan organisasi umum atas asas kemanusiaan dan kemaslahatan umum
yang dibenarkan Islam.
Pasal 35 Hubungan Antar Struktur
1. Hubungan lembaga tertinggi partai dengan lembaga-lembaga di bawahnya bersifat langsung.
2. Hubungan antar lembaga tinggi partai tingkat pusat bersifat langsung, melalui Pimpinan masing-masing.
3. Hubungan lembaga tinggi partai dengan lembaga organisasi partai tingkat wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenangnya.
4. Hubungan departemen di Dewan Pimpinan Pusat dengan deputi terkait di Dewan Pimpinan Wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Apabila departemen di Dewan Pimpinan Pusat tidak mempunyai turunannya di Dewan Pimpinan Wilayah maka departemen tersebut dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
6. Hubungan antar pimpinan partai tingkat wilayah dengan struktur di bawahnya, mengikuti pola hubungan antar level kepemimpinan partai seperti tersebut dalam ayat 2 sampai dengan 5 pasal ini..
7. Hubungan lembaga-lembaga struktural di tingkat bawah dengan lembaga-lembaga di atasnya mengikuti mekanisme struktural yang telah ditetapkan.
BAB 14 KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 36 Ketentuan Tambahan
1. Untuk memperluas jaringan kerja dan menampung aspirasi pendukung partai, maka : 1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk kepengurusan Majelis Kehormatan
dan Dewan Pakar, 2. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk kepengurusan Dewan Pakar, 3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk kepengurusan Dewan Penasehat,
dan 4. Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk kepengurusan Dewan Pembina,
yang diatur oleh peraturan khusus yang ditetapkan Majelis Syuro. 2. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan
Pimpinan Daerah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Pertimbangan Partai.
3. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
4. Didirikan perwakilan Partai di kalangan warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan khusus yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan.
BAB 15 KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37 Penutup
Dalam hal belum dilaksanakannya Musyawarah Nasional I, maka para pendiri partai bertindak dan melaksanakan tugas selaku Majelis Syuro
DAFTAR WAWANCARA (Wawancara dengan pengurus pusat PKS, Ustad. Ahmad Mabruri)
Head of Public Relation
1. Apa pengertian PKS secara istilah yang sesuai dengan apa yang dimaksud PKS itu sendiri? Jawab : PKS adalah salah satu sarana (wasilah) yang digunakan untuk mencapai tujuan dakwah di kancah global (dunia). Dan akan menggunakan wasilah tersebut selama wasilah tersebut maslahat, dan apabila telah mendatangkan madlarat yang lebih banyak, maka akan ditinggalkan. Tapi bukan berarti meninggalkan dari dakwah Islam.
2. Apa Pengertian dakwah dan korelasinya dengan politik Menurut PKS? Jawab : Politik adalah bagian dari dakwah. Berdakwah dapat dilakukan melalui apa pun selama itu baik dan boleh dipandang dari syariat Islam. Sedangkan dakwah adalah inti dari politik, dalam arti yang menggerakkan PKS untuk melakukan kegiatan politik karena ada misi dakwah di dalamnya.
3. Apa ideologi utama dalam politik dakwah PKS? Jawab : Azas Islam yang kaffah (menyeluruh) tanpa adanya pengecualian.
4. Bagaimana politik dakwah PKS?
Jawab : Secara rinci politik dakwah PKS adalah kepada : 1. Individu---menjadikan individu-individu yang bermoral baik, dan beriman kepada
Allah. Sehingga dimana pun ia berada akan membawa lingkungan tersebut menjadi baik secara hukum agama dan negara.
2. Keluarga---apabila individu telah baik, maka akan menciptakan keluarga yang baik pula. Dari sini akan memproduksi bibit-bibit penerus yang baik.
3. Masyarakat---imflikasi dari kesealihan individu dan keluarga akan berdampak pada kesealihan dalam cakupan yang lebih besar, yaitu dalam masyarakat. Akan terbentuk masyarakat yang shalih.
4. Negara---tujuan puncak adalah mennciptakan kesealihan negara. Jadi semuanya bertahap dan pasti. Apabila negara yang cakupannya telah baik, maka negara ini akan makmur, sejahtera dan mendapat rahmat dari Allah SWT.
5. Ruang Lingkup Kegiatan politik dakwah PKS?
Jawab : Politik dakwah PKS mencakup semua lini yang dapat mendukung tercapainya tujuan dakwah. Sama halnya dengan objek dakwah, kita dalam berdakwah di harapkan kepada seluruh manusia.
6. Apa saja masalah-masalah politik dakwah/ yang menjadi sasaran politik dakwah PKS? Jawab :
1. Moralitas 2. Menegakkan syariat Islam 3. Menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan segala atributnya 4. Membebaskan negara-negara Islam yang terjajah 5. Membantu minoritas Muslim
6. Persatuan Umat Islam (Khilafah Islamiah)
7. Mengapa PKS mengambil jalan dakwah melalui partai politik? Jawab : Mencontoh Rasulullah SAW : karena dakwah amat banyak medianya, diantaranya melalui partai. Selama melalui partai politik itu maslahat kenapa tidak? Kecuali jika dakwah melalui partai ini telah membawa madlarat, maka akan ditinggalkan. Tapi selama ini tidak dan semoga saja selamanya sampai pada akhirnya syariat Islam berdiri dan mengakar di bumi Allah ini. Selain itu, dakwah dapat melalui :
1. Kultural (secara individu, ceramah mimbar, dan lain-lain) 2. Struktural (partai politik atau organisasi dakwah lainnya )
8. Apa definisi partai politik menurut PKS? Jawab : Adalah organisasi yang terstruktur yang menampung kepentingan bersama serta dijadikan sarana untuk mencapai tujuan bersama tersebut.
9. Menurut PKS, partai politik Islam itu apa?
Jawab : 1. Azasnya Islam 2. Dalam pelaksanaannya sesuai syariat Islam 3. Anggota dan pengurusnya Islam 4. Demi kepentingan Islam yang menjadi tujuan puncaknya 5. Selalu membela Islam dalam kondisi, situasi apa pun.dll
10. Menurut PKS, perjuangan partai politik itu apa dan bagaimana? Jawab : Bagaimana merubah orang yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik melalui berbagai macam cara yang di halalkan oleh agama.
11. Apa langkah konkret PKS, mengenai dakwah melalui partai politiknya?
Jawab : Langkah konkret yang telah dilakukan adalah pengkaderan, terdiri dari kader dakwah dan kader politik. Dimana kedua kader tersebut telah melalui tahapan-tahapan yang dijadikan pegangan dan prasyarat dalam PKS.
12. Bagaimana PKS, menanggapi opini publik yang mengatakan bahwa PKS pragmatis? Jawab : Sebenarnya salah apabila dikatakan ideologi PKS pragmatis. Dalam tahapan strategis, ideologi PKS tetap berazaskan Islam. Akan tetapi, dalam tatanan teknis, memang pragmatis. Hal ini disesuaikan dengan bagaimana cara untuk mendapatkan simfati dan kekuasaan untuk dapat menjalankan misi dan visi PKS, yaitu menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang negara Indonesia. Dengan catatan, dalam tatanan teknis ini, tetap berpegang pada al-Qur’an dan hadits.
13. Apa peluang dan hambatan yang dialami oleh PKS dalam dakwahnya dikancah perpolitikan? Jawab :
Peluang : 1). Horizontal ---PKS dapat diterima semua kalangan masyarakat, karena PKS datang dengan misi dan visi yang insya allah semua kalangan Muslim setuju. Selain itu, PKS datang dengan mengangkat kebutuhan dasar intuisi manusia yaitu ingin adanya ketenteraman dan keadilan.
2). Pertikal ---dengan (partai), maka PKS mempunyai peluang yang semakin hari semakin terlihat untuk dapat menduduki kursi-kursi yang berpengaruh di negara ini. Sehingga, aakn mendapatkan banyak peluang pula untuk mencapai visi dan misi partai.
Hambatan : 1. Adanya partai-partai politik lain yang kurang pro-terhadap Islam. 2. masih ada lawan politik yang melakukan black compaing, dengan
maksud merusak citra baik PKS. Hal ini disimpulkan setelah melalui penelitian ke lapangan.
3. masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami Islam secara kaffah, sehingga seolah menjadi bumerang bagi mereka.
14. Apa tujuan dakwah politik PKS, dan apa bedanya dengan tujuan Partai-partai berazaskan
Islam lainnya? Jawab : Bedanya PKS menjadikan dakwah sebagai panglima. Setiap tindakan atau kegiatan apa pun yang dilakukan partai selalu dibawa oleh niat dakwah dan tujuannya untuk dakwah.
15. Bagaimana teknik PKS dalam berdakwah di masyarakat, agar masyarakat menerima dengan lapang dada apa yang disampaikan. Melihat masyarakat mayoritas bermazhab Syafi’i? Jawab : PKS meraup segala mazhab, yang terpenting Islamnya benar. Benar menurut al-Qur’an dan al-Hadits. Dan menginginkan Islam jaya di bumi ini.
Mengetahui
Pewawancara,
Luthfi Rijalul Fikri
NIM : 105051001938
Responden,
Ustazd. Ahmad Mabruri Head of Public Relation
Foto setelah melakukan wawancara dengan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ustazd Tifatul Sembiring dan Ustazd Ahmad
Mabruri (Head of Public Relation)