JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50284... · 2020. 2. 14. · Skripsi yang berjudul "RELASI DAKWAH DAN POLITIK,

RELASI DAKWAH DAN POLITIK ANALISA TERHADAP REORIENTASI PARADIGMA POLITIK

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos.I)

Oleh : LUTHFI RIJALUL FIKRI

NIM :105051001938

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 2009/1429 H

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "RELASI DAKWAH DAN POLITIK, ANALISA

TERHADAP REORIENTASI PARADIGMA POLITIK PARTAI

KEADILAN SEJAHTERA (PKS)" telah diajukan dalam siding

munaqosahFakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 25 Juni 2009. Skripsi ini telah

diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam

(S.Sos.I) pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Jakarta, 25 Juni 2009

Panitia Ujian Munaqosah

Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Drs. Mahmud Jalal, MA Nasichah, MA NIP : 150 202 342 NIP : 19671126199603 2001

Penguji I Penguji II Dr. Fatmawati, MA Umi Musyarofah, MA NIP : 19760917200112 2003 NIP : 19710816199703 2002

Mengetahui

Dosen Pembimbing,

Drs. Wahidin Saputra, MA NIP : 150 276 299

RELASI DAKWAH DAN POLITIK ANALISA TERHADAP REORIENTASI PARADIGMA POLITIK

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S. Sos.I)

Oleh :

LUTHFI RIJALUL FIKRI NIM :105051001938

Dosen Pembimbing:

Drs. Wahidin Saputra, M.A NIP: 150 276 299

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2009/1429 H

SURAT PERNYATAAN Assalamualaikum, Wr. Wb Saya penulis skripsi dengan judul “Relasi Dakwah dan Politik, Analisa Terhadap

Reorientasi Paradigma Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah benar-benar murni hasil karya penulis sendiri, tanpa adanya duplikasi dari hasil karya orang lain.

2. Adapun apabila penulis mengutip tulisan dan karya ilmiah orang lain, penulis telah mencantumkannya dalam bentuk referensi. Baik footnote atau pun daftar pustaka.

3. Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang merugikan orang lain, atau terbukti penulis menduplikasi kaya orang lain, penulis siap menerima konsekwensi dan sanksi akademis yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Demikian surat pernyataan ini di buat, harap dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih

Wassalamualaikum, Wr. Wb Ciputat, 27 Mei 2009 Penulis,

Luthfi Rijalul Fikri

ABSTRAK

Luthfi Rijalul Fikri, Relasi Dakwah dan Politik, Analisa Terhadap Reorientasi Paradigma Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Mei 2009. Pembimbing : Drs. Wahidin Saputra, M.A

Iklim persaingan yang semakin memanas membuat para aktor politik mudah sekali terjebak dalam pragmatisme politik. Dalam hal ini penulis mendefinisikan pragmatisme politik sebagai “orientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik”. Seringkali orientasi jangka pendek ini membawa para aktor politik ke arah sikap yang lebih mementingkan tujuan untuk “berkuasa” ketimbang apa saja yang akan dilakukan setelah berkuasa. Untuk itu, penulis menganggap penting untuk meneliti reorientasi paradigma politik yang terjadi dikubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena, dalam konsep dakwah, terdapat istilah at-thariku aula minal mada cara lebih utama ketimbang isi. Dengan perubahan paradigma politik PKS dari inklusif menjadi eklusif sangat mempengaruhi pandangan masyarakat, terutama umat muslim. Karena, dengan begitu PKS telah membuka pintu selebar-lebarnya pada siapa pun dan dari latar belakang ideologi apa pun tanpa terkecuali untuk bergabung bersama PKS hanya mencari dukungan yang luas semata, tanpa memikirkan imbas dari itu semua. Berbeda latar belakang akan mempengaruhi kebijakan politiknya pula.

Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah dan akan dibahas antara lain : bagaimana paradigma politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan apa tujuan politik dakwah PKS serta strategi apa yang digunakan oleh PKS dalam berdakwah melalui partai politik?

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisa kualitatif. Yaitu suatu penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisa secara kualitatif, dan diwujudkan dalam konsep. Sedangkan data yang penulis peroleh dengan cara, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Nampaknya di masa kini, alam demokrasi, antara dakwah dan politik telah menjadi sebuah komponen dakwah yang saling menunjang. Pertama, politik tanpa dakwah (agama) akan hampa, dan dakwah tanpa politik akan lemah. Hal ini disebabkan obyek dakwah lebih banyak melihat apa yang menjadi kebijakan suprastruktur, karena lebih legal konstitusional. Untuk itu, maka dipandang perlu menggunakan wasilah berdakwah melalui politik agar dapat mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien. Kedua, sebagai sebuah partai yang berazaskan Islam, dan memperjuangkan berdirinya syariat Islam di bumi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Sedangkan paradigma politik PKS dalam merekrut anggota, simpatisan dan kader nampaknya pragmatis. Menggunakan cara apa pun selama itu halal dipandang oleh agama Islam. Ketiga, strategi yang digunakan yaitu secara tadarruj (tahapan), dimulai dari individu, keluarga dan masyarakat serta negara. Nampaknya saat ini PKS telah sampai pada tahap negara.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori dekonfessionalisasi, yang dikembangkan oleh Van Nieuwenhuijze (1960). Dekonfessionalisasi yaitu teori yang berusaha menanggapi fenomena perpolitikan Islam saat ini. Dan teori ini menjadi grand teori. Pada intinya dekonfessionalisasi menyimpulkan bahwa partai politik Islam saat ini merubah formatnya dari legalistik formal, menjadi subtantik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Dzat yang paling agung Allah

SWT., yang dengan Rahman dan Rahiem-Nya lah penulis dapat memulai dan menyelesaikan

penyusunan dan penulisan skripsi ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah

curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya,

sahabatnya, serta kita umatnya yang setia sampai hari pembalasan nanti. Amien

Dari lubuk hati yang terdalam, penulis sadar betul bahwa dibalik keberhasilan penulis

dalam menyelsaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu,

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Komarudin Hidayat, selaku REKTOR Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Dr. Murodi, MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bapak PD.

Bid. Akademik. Dr. Arif Subhan, M.A, PD. Bid. Adm. Umum, Drs. Mahmud Jalal, M.A.

dan PD. Bid. Kemahasiswaan, Drs. Study Rizal, LK, MA, yang telah ikut serta membantu

penulis menyelsaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Wahidin Saputra, MA., selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran

Islam (KPI), sekaligus pembimbing, yang mana di tengah-tengah kesibukannya dan

kepadatan aktivitas beliau sehari-hari, telah menyempatkan memberikan waktunya

kepada penulis dalam rangka mengarahkan dan membimbing penulis hingga

menyelsaikan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Umi Musyarafah, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

(KPI), yang telah membantu penulis dalam kelancaran dan kesuksesan penulisan skripsi

ini.

5. Bapak/ Ibu dosen UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, khususnya dosen-dosen Fakultas

Dakwah dan Komunikasi. Lebih khusus lagi dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran

Islam, yang banyak membimbing, mengarahkan, serta mendidik penulis dengan sabar

selama menjalani studi dalam kampus ini.

6. Segenap staf tata usaha dan karyawan perpustakaan fakultas dan perpustakaan UIN Syarif

Hidayatullah, yang telah memberikan dan membantu penulis dalam rangka menyelsaikan

penulisan skripsi ini.

7. Pengurus dan aktivis Dewan Pimpinan Pusat PKS, yang telah membantu penulis dalam

melaksanakan penelitian ini, guna menyelsaikan penulisan skripsi. Terutama Bapak

Ustazd Tifatul Sembiring (presiden PKS), Bapak Ustazd M. Mabruri (Head of Public

Relation). .

8. Teristimewa kepada Ibunda Neni Pupu Marfu’ah, S.Pdi dan Ayahanda H. Syarif

Hidayatullah, SY., BA tercinta, yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan serta

dihiasi kasih sayang yang tiada bandingannya, serta penuh kesabaran telah mendidik,

membimbing, dan menyekolahkan penulis hingga saat ini. Satu hal yang tidak pernah

beliau berdua lupakan, selalu mendo’akan penulis disetiap waktu.

Dengan penuh ketulusan dan kekurangan yang penulis miliki, penulis haturkan

penghargaan dan bakti yang sedalam-dalamnya, dan semoga Allah SWT senantiasa

menaungi beliau berdua dengan Rahmat, Karunia, dan bimbingan kepada keduanya untuk

tetap komitmen (Istiqomah) berada di jalan-Nya hingga keduanya memperoleh

kebahagiaan dunia- akherat. Amin

9. Kakak-kakakkku tersayang : Iis Zahratul Fua’adah, S. Pt dan Suami Asep Hidayatullah,

S.si., Apt., M. Zakky Azamahsari. Dan adikku tersayang Asep Hilman Amirullah.

Dengan penuh ketulusan serta tak henti-hentinya selalu mendorong dan membantu segala

sesuatu yang menunjang penulis dalam menyelsaikan skripsi ini. Dengan penuh ketulusan

penulis memohon kepada Allah SWT, agar selalu membimbing mereka semua dan

penulis khususnya, supaya kelak menjadi anak yang saleh dan shalehah, berbakti kepada

Allah dan Orang tua, serta bermanfa’at bagi Agama, Nusa, dan Bangsa. Semoga Allah

mengabulkan. Amien

10. Kepada Sahabat-sahabatku : Himpunan Mahasiswa Tasikmalaya (HIMALAYA) Jakarta.

Terutama Kiki Sakinah, yang dengan tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan dan

memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah

menjadikan kita semua keluarga yang bahagia dunia-akherat. Amien

11. Sahabat-sahabatku : Ikatan Keluarga Besar Alumni Darussalam (IKADA) Ciamis Jawa

Barat. Dengan tulus penulis berdo’a semoga kita semua mendapat kesuksesan dan

kebahagiaan dunia-akherat. Amien

12. Teman-temanku KPI C angkatan 2005. Bersama merekalah 3,5 tahun penulis menimba

ilmu di Universitas ini dengan segala suka duka yang kami tempuhi. Pesan penulis,

ihmalani fii kulubikum walau kaana alaikum syikolan. Sukses buat kita semua. Amien

13. Keluarga Besar Pondok Pesantren An-nur Lahat Sumatra Selatan. Berkat do’a dan

dukungannya penulis dapat menyelsaikan penulisan skripsi ini tanpa halangan yang

cukup berarti. Serta pihak lainnya yang juga membantu dan memotivasi penulis untuk

menyelsaikan penulisan skripsi ini, yang belum dapat saya tuliskan semua. Penulis

haturkan terima kasih dan semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Amien

Terakhir, penulis menginsyafi bahwa dalam penulisan skripsi masihlah banyak

kekurangan, baik dari pengumpulan data, penyusunan, dan penulisannya. Untuk itu, penulis

mohon dibukakan pintu ma’af yang selebar-lebarnya. Besar harapan penulis semoga skripsi

ini memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada

umumnya. Amien

Jakarta, 27 Maret 2009 M 23 Rabi’ul Awal 1429 H

Penulis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR........................................................................................ i

DAFTAR ISI.......................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…………………………………………….. 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah…………………………………….. 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………………………………... 8

D. Metode Penelitian…..........………………………………………..… 8

E. Tinjauan Pustaka............................................................................... 12

F. Sistematika Penulisan........................................................................ 13

BAB II LANDASAN TEORITIS MENGENAI DAKWAH DAN POLITIK

A. Pengertian Dakwah..............................................………………….. 15

B. Ruang Lingkup Dakwah................................................................... 23

1. Subyek Dakwah…………………………………..…………....... 24

2. Obyek Dakwah…………………………………...………........... 29

3. Materi Dakwah………………………………………..…............ 32

4. Metode Dakwah………………………………………..…........... 33

5. Media Dakwah…………………………....................................... 35

6. Tujuan dan Dasar Hukum Dakwah............................................... 35

C. Pengertian Politik…..............................................………………..... 40

1. Pengertian Partai Politik Islam…...………….………………….. 42

2. Teori Umum Mengenai Politik………………………..……….. 45

a. Pola Pikir Partai Politik……….……………………………. 45

b. Kesadaran Politik…………………………….…………….. 47

c. Perjuangan Politik…………………...………….…………. 47

d. Karakteristik Partai Politik………………………………… 48

e. Fungsi Partai Politik……………………………………….. 49

D. Hubungan Dakwah dan Politik………………………………..…... 51

E. Teori Dekonfessiomalisasi............................................................ 54

BAB III PROFIL SINGKAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

A. Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)………………..... 55

B. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)………………………....... 58

C. Prinsip Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS)……………………. 58

D. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)……………………. 60

E. Karakteristik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)…………………….. 61

1. Moralis………………………………………...…………… 61

2. Profosionalis……………………………………………….. 62

3. Patriotik…………………………………………….…........ 63

4. Moderat……………………………………….…………..... 63

5. Demokrat…………………………………………….…….. 63

6. Reformis…………………………………………………… 64

BAB IV ANALISA TENTANG REORIENTASI PARADIGMA POLITIK PARTAI

KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

A. Konsep Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)………… 65

B. Tujuan Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)…………. 68

C. Pembahasan Tentang Paradigma Politik dan Reorientasi Paradigma Politik Partai

Keadilan Sejahtera (PKS)……………………..…….. 69

D. Strategi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera

(PKS)……………………………………………………….………. 74

BAB V PENUTUP

Kesimpulan………………………………………………………..…… 78

Saran-saran…………………………………………..………………… 79

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 82

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

2. Surat Keterangan Wawancara

3. AD ART PKS

4. Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama dakwah yang mewajibkan bagi umatnya untuk menyebarkan

atau mendakwahkannya kepada manusia yang belum meyakini, memahami dan

mengamalkan keseluruhannya. Dengan demikian ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dengan

kegiatan dakwah.1 Baik itu dakwah melalui pendidikan, sosial, politik, atau pun budaya. Hal

ini sesuai dengan ungkapan Mahmud Yunus bahwa: "Dakwah itu merupakan yang sangat

penting sekali untuk kehidupan suatu agama tidak akan tersebar satu aliran atau ideologi

kecuali dengan dakwah, lenyaplah suatu mazhab disebabkan mengabaikan dakwah".

Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa kemajuan agama Islam itu lebih banyak

ditentukan oleh kegiatan dan usaha dalam berdakwah. Berkaitan dengan agama di bawah

Max Muller mengatakan bahwa :

"Agama dakwah ialah agama yang di dalamnya terdapat usaha menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang-orang yang belum mempercayainya, dan dianggap sebagai tugas suci oleh pendirinya walau oleh peran penggantinya semangat memperjuangkan itulah yang tak kunjung padam dari jiwa para penganutnya sehingga kebenaran itu terwujud dalam pikiran, kata-kata dan perbuatan, semangat yang membuat mereka sampai berhasil menanamkan nilai kebenaran itu ke dalam jiwa setiap orang sehingga apa yang diyakini sebagai kebenaran seluruh manusia".2

Pendapat Max Muller mempunyai relevensi yang real dengan hakikat dakwah

Islamiyah yaitu kehidupan manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam kaitannya

dengan ini Abdul Munir Mulkan mengatakan bahwa : "Dakwah pada hakikatnya adalah suatu

upaya uantuk merubah sesuatu keadaan yang lain, yang lebih baik menurut tolok ukur agama

1 Mahmud Yunus, Pedoman Dakwah Islam, Jakarta; Hida Karya Agung, 1979, hlm. 7. 2 Thomas Arnold, The Preaching Of Islam, Jakarta; Widjaya, 1981, hlm. 1.

Islam sehingga seseorang atau masyarakat mengamalkan Islam sebagai ajaran atau

pandangan hidup (way of life)".3

Untuk merubah suatu keadaan yang buruk kepada yang baik memerlukan usaha yang

maksimal dan berkelanjutan. Di dalamnya juga terdapat unsur saling menolong dalam

menciptakan kebaikan (kemaslahatan umat) sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat

Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kumu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. " (Q.S. Al-maidah :2)

Ayat diatas merupakan prinsip dasar dalam menalin hubungan dengan siapa pun,

selama tujuannya adalah kebajikan dan ketaqwaan.4

Dalam menjalankan dakwah pun harus bekerja sama sehingga memperoleh hasil yang

maksimal, sebab dakwah yang dilaksanakan secara terorganisir berkemungkinan besar akan

berjalan dangan baik dan berhasil dibandingkan dengan dakwah sendiri-sendiri seperti

ungkapan berikut ini :

"Manakala dakwah dilakukan tanpa terorganisir yang rapi maka resikonya adalah pengeluaran tenaga dan biaya yang demikian tingginya, tanpa menghasilkan sesuatu prestasi dakwah sebagaimana yang diharapkan."5 "Berdakwah sendiri tanpa shaf dan organisasi yang kuat tidak seperti Nabi dan para sahabatnya, menyebabkan basil dakwah sering mengecewakan tidak terarah dan kurang produktif”

Dalam menyampaikan ajaran Islam hendaknya tidak terfokus pada suatu sarana saja..

Artinya umat Islam harus mempunyai skill yang memadai untuk memanfaatkan media lain

3 Abdul Munir Mulkan, Ideologi Gerakan Dakwah, Yogyakarta, Press, 1996, hlm. 205. 4 M, Quraish Shihab, Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an; Jakarta : Lentera Hati, 2002,

Vol- 3, h. 14 5 Hamzah Ya’cub, Publlistic Islam Teknik Dakwah dan Leadership, Bandung; CV. Diponegoro, 1981, cet. Ke- 2, hlm. 133.

yang dijadikan sebagai sarana dakwah seperti media elektronik, media cetak, dan sejenisnya.

Karena dengan memanfaatkan itu semua maka dakwah Islam akan mudah dan cepat diterima

oleh seluruh dunia, hal ini seperti ungkapan pakar komunikasi dunia seolah menjadi The

Global Village . Hal ini dimaksudkan agar ajaran Islam itu mudah untuk disebarluaskan.

Walau selama ini ajaran Islam secara dominan didakwahkan melalui mimbar atau seminar-

seminar, maka dewasa ini media lain juga memiliki peluang besar dimanfaatkan sebagai

media dakwah. Hal ini bukan berarti ada maksud untuk mengecilkan arti berdakwah melalui

ceramah atau pidato dan sejenisnya. M. Isa Anshary mengatakan :

"Juru dakwah harus memperhatikan ketimpangan dan kelidakseimbangan hidup kerohanian masyarakat kaum muslimin ini. Harus ada koordinasi antara lisan dan tulisan, antara pena dan pidato harus ada kerjasama dan bantu-membantu, antara pengarang dan ahli mimbar, antara lidah dan tulisan, masyarakat membutuhkan kedua-duanya kuping dan mata meminta pelayanan seimbang,"6

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kegiatan dakwah Islam mendakwahkannya

tidaklah mesti melalui mimbar atau berbentuk ceramah dan sejenisnya. Rasulullah

dalam melaksanakan dakwah pun tidak terfokus pada satu, media (mimbar), melainkan juga

melalui surat-surat yang kirim kepada raja-raja atau para penguasa pada saat itu. Dakwah

yang disajikan melalui tulisan memiliki beberapa keunggulan seperti jangkauannya yang

luas, tahan lama dan dapat dibaca berulang-ulang apabila diperlukan. Selain itu, lebih bersifat

inklusif yang dimaksudkan akan lebih menyentuh hati objek dakwah tersebut. Bahkan lebih

jauh lagi diungkapkan oleh Muttaqien bahwa : "Bila kehidupan manusia bertambah kompleks

dan waktu untuk berkumpul bertambah sempit, jarak antara satu dengan yang lainnya

bertambah jauh, maka dakwah dengan lisan merupakan bagian yang terkecil dari kegiatan

dakwah. Sebaliknya dakwah dengan tulisan akan merupakan dakwah yang paling besar

dalam komuflitas untuk akhir nanti".7

6 Isa Anshari, Mujahid Dakwah, Bandung ; CV. Diponegoro, 1995, hlm. 40.

7 Muttaqien, Peranan Dakwah dalam Pembangunan Manusia, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1982), h. 66.

Begitu pun, bukan hanya objek ini saja yang akan menjadi sasaran dakwah, dakwah

tidak hanya pada masalah-masalah ibadah saja, tetapi juga pada masalah-masalah muamallah

dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia yang termasuk didalamnya adalah

masalah politik yang konskensinya akan sangat terlihat pada sistem pemerintahannya. Ini

penting karena untuk membentuk masyarakat yang Islami maka aturan yang mengatur

masyarakatnya itu sendiri harus Islami, karena bagaimana mungkin akan terbentuk

masyarakat yang Islami kalau tata aturan yang mengatur masyarakatnya itu bersebrangan

dengan nilai-nilai Islami, sehingga perjuangan dalam rangka meng-Islamisasikan tata aturan

kenegaraan (sistem pemerintahan) adalah hal yang sangat niscaya, hal ini didasarkan kepada

sangat pentingnya masalah ini.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik praktis yang lebih

memfokuskan perjuangan dakwahnya pada masalah politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

ditegakkan di atas landasan akidah Islamiah. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera

berketetapan untuk bersikap terus terang, berani dan tegas serta menentang setiap hal yang

bertentangan dengan Islam. Terutama dalam perpolitikan yang terjadi di negara Indonesia

saat ini. Sebagai salah satu partai yang berideologi Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

ikut ambil bagian dalam berdakwah baik melalui lisan maupun tulisan yang disebarluaskan

kepada masyarakat dengan masalah yang sedang diperjuangkan yaitu masalah politik. Dalam

pembahasan ini penulis akan meneliti tentang bagaimana dakwah politik yang dilakukan oleh

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta mengungkap apa dan bagaimana sebenarnya

paradigma politik Partai Keadilan Sejahtera ini yang saat ini banyak dipertanyakan oleh

banyak kalangan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memberikan argumentasi penting terhadap politik

Islam. Menurut Nabhuni : "Politik yang sesuai dengan ajaran Islam adalah tanggung jawab

terhadap pengaturan dan pemeliharaan secara keseluruhan, baik di dalam maupun di luar

negeri, dan selalu berjalan di jalan Islam bukan yang lain."

Dengan demikian, politik yang harus dijalankan oleh umat Islam adalah berupaya

semaksimal mungkin untuk melayani dan mengurus seluruh kepentingan umat tanpa ada

diskriminatif, dan mementingkan kepentingan kelompok dan pribadi.

Permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di

atas dapat menjadi kontrol terhadap upaya-upaya politik yang bertentangan dengan ajaran

Islam. Hal ini sangat diperlukan keberadaannya, apalagi dengan munculnya partai-partai

politik yang baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia dewasa ini. Yang mana, pers sangat

berperan aktif dalam menciptakan kesan dalam pikiran manusia pada umumnya. Untuk itu,

berdakwah melalui politik dinilai menjadi sesuatu yang teramat penting dimasa ini.

Seluruh aktivitas dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hanya dalam bidang

politik semata, pembinaan akhlak dan akidah pun di lakukan pembinaan dengan kegiatan-

kegiatan positif, seperti liqo, dan pengajian yang berlangsung sekali dalam seminggu. Dalam

kancah politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bercita-cita untuk menjadikan negara ini

negara yang berasaskan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islami. Sehingga akan tercipta

sebuah masyarakat yang madani dan negara yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran

Islam.

Apabila meninjau lebih jauh visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang

berideologikan syariat Islam, serta polemik yang kerap terjadi di antara tokoh politik baik

dari intern atau pun ekstern partai. Pertanyaan besar yang muncul dibenak penulis khususnya,

apakah saat ini paradigma politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah berubah dari inklusif

menjadi eklusif atau fragmatis sehingga mempengaruhi praktek politik PKS, seperti apa yang

dikatakan beberapa kalangan dan polemik yang cukup hangat yang akhir-akhir ini sering di

beritakan oleh media cetak atau pun elektronik.

Penulis memandang bahwa, ideologi adalah sebuah pondasi yang menentukan kuat dan

tidaknya sebuah bangunan serta arah perjuangan dan pencapaian hasil yang akan dituju.

Kalau pun ideologi atau paradigma politik partai yang dikenal sebagai partai Islami ini

berubah, apakah yang menjadi tujuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini? Mungkin juga

hal ini dilakukan sebagai taktik untuk mencari massa, ataukah memang visi dan misi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) ini telah mengalami deviasi. Sedangkan apabila kita melihat

dengan seksama, bahwa visi dan misi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah:

"Sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan

ummat dan bangsa." Sedangkan misi khusus dari partai ini adalah ”Partai berpengaruh baik

secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat indonesia

yang madani serta berlandaskan syariat Islam”.

Ironis sekali apabila dalam praktik politiknya telah menyimpang. Berdasarkan latar

belakang diatas, penulis membahasnya dalam sebuah judul penilitan ” Relasi Dakwah dan

Politik, Analisa terhadap Reorientasi Paradigma Politik Partai Keadilan

Sejahtera (PKS)”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian di atas, ingin menjadi rumusan

menjawab bagaimanakah paradigma politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam

berdakwah di tengah-tengah kancah politik saat ini?

2. Perumusan Masalah

Melihat pembahasan dalam penelitian ini sangatlah luas dan kompleks, maka

pembahasan skripsi ini lebih terfokus dan dibatasi pada beberapa hal berikut ini :

a. Bagaimana Paradigma Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?

b. Tujuan Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?

c. Strategi apa yang digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam berdakwah

melalui partai politik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana paradigma politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

c. Untuk mengetahui tujuan puncak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

d. Untuk mengetahui peluang dan Hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam

dakwah politiknya.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai kontribusi pengetahuan penulis mengenai dakwah politik Partai Keadilan

Sejahtera (PKS).

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan politik dan dakwah bagi penulis khususnya dan

pembaca pada umumnya.

c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti tentang dakwah politik Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), dengan partai-partai yang berazaskan Islam lainnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berupaya

menghimpun data, mengolah dan menganalisa secara kualitatif. Untuk itu data-data yang

dikumpulkan dalam wujud konsep.

Bagdan dan Taylor dalam buku penelitian kualitatif mendefinisan “Metode kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”8

Dean J. Champion dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah

penelitian yang berfungsi untuk mendata atau mengelompokkan sederet unsur yang terlihat

sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada.9

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah metode ilmiah yang biasa digunakan sebagai pengamatan dan

pencatatan dengan statistik fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi juga

diartikan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati langsung terhadap

objeknya atau penggantinya (misalnya: film, video, rekontruksi, atau sejenisnya).

Menurut Irawati Singarimbun dalam buku Metode Penelitian Survey bahwa

manfaat dari observasi ialah : 1) menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah

ditemukan oleh para ahli pendahulu, 2) mengikuti perkembangan penelitian dalam

bidang yang akan diteliti, 3) memperoleh orientasi yang lebih khas mengenai topik

yang dipilih, 4) memanfaatkan data sekunder, 5) menghindari duplikasi penelitian.10

Dalam penulisan skripsi ini pun penulis melakukan observasi yakni dengan terjun

langsung kepada objek penelitian yaitu pada kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terletak di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 98 E-

D-F Jakarta Selatan.

b. Wawancara

8 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosyda Karya, 1993, Cet. Ke-10, hlm. 3.

9 Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian, Bandung : Refika Aditama, 1998, hlm. 6. 10 Masri Singarimbun & Sofyan, Metode Penelitian Survey, Jakarta, PT. Pustaka IP3 ES Indonesia.

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis sifatnya. Karena

bentuknya berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Dan wawancara

adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara juga dipengaruhi oleh

tiga hal, yaitu : Pewawancara, responden, dan situasi serta topik saat dilakukannya

wawancara tersebut.11

Menurut Denzin (1970), wawancara ialah pertukaran percakapan dengan tatap

muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.12 Sedangkan Benny dan

Hughes mendefinisikan wawancara sebagai suatu hubungan antara dua orang dimana

keduanya berprilaku sesuai dengan status akan bertahan, apakah mereka berprilaku

sebenarnya dan dimana mereka berperilaku keduanya hanya berarti bila dalam

hubungan baik dengan yang mereka hadapi.

Secara sederhana wawancara adalah percakapan yang mendorong diperoleh

jawaban verbal atas pertanyaan verbal yang diajukan.13 Dan dalam penelitian ini

penulis melakukan wawancara dengan kepala public relation (HUMAS) Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu Bapak Ustadz Mabruri. Dan wawancara ini dilakukan

sebanyak lima kali, akan tetapi wawancara yang dilaksanakan secara intens maksimal

sebanyak empat kali. Karena selain itu, ada kepentingan lain dari informan yang tidak

dapat ditinggalkan.

c. Dokumentasi

Sanafiah Faisal mengemukakan bahwa : untuk metode dokumenter, alat

pengumpulan datanya disebut format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa

11 Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aflikasi, Jakarta : Rajawali Pers, 1995, Cet. Ke-3, hlm. 39.

12 Dennzin, Norman K. The Research Act, Chicago, Aldine, 1970, hlm. 306. Penulis mengutipnya dari buku Penelitian Sosial karya Dean J. Champion, hlm. 45.

13 Benny, Mark, and Everett C. Hughes (terj), Of Sociology and Interview, American Jurnal Of Sociology 62 (1965): hlm. 42.

catatan atau dokumen yang tersedia, bisa termasuk data yang berupa catatan resmi atau

official in formal, juga termasuk dokumen-dokumen expresit (Exfresit document) baik

melalui surat kabar, majalah-majalah, radio, televisi, internet, maupun media cetak dan

elektronik lainnya.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian dokumentasi yang mana data yang

didapatkan dari hasil wawancara dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

penulis dokumentasikan dalam sebuah catatan kemudian penulis mentranskipnya dalam

sebuah data uraian agar dapat mudah di pahami dalam memaparkan hasil penelitian ini.

2. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Patton (1980), adalah proses mengatur uraian data.

Mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar. Ia

membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap

analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi

uraian.14

3. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu kepada Buku Pedoman (Pedoman

Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, tesis, dan disertasi) yang di terbitkan oleh UIN Jakarta

Press tahun 2008-2009.

4. Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis mulai melakukan penelitian ini pada bulan Maret-April 2009.

Ada pun tempat penelitian adalah kantor pusat DPP PKS Jl. Mampang Prapatan No. 98

D-E-F, Jakarta Selatan.

F. Tinjauan Pustaka

14 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 1993, hlm. 103.

Terhadap kemunculannya yang fenomenal membuat banyak orang ingin mengkaji lebih

dalam tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga banyak buku dan tulisan-tulisan,

serta beragam komentar dilontarkan oleh kalangan pengamat terhadap PKS.

Dalam penelitian ini, penulis juga menelusuri perpustakaan-perpustakaan yang terdapat

di UIN Syarif Hidayatullah. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah judul yang penulis

angkat telah dibahas pula oleh mahasiswa lain. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada

tiga skripsi yang judul mereka angkat sama mengenai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan

tetapi objek pembahasan/ penelitian berbeda, yaitu : Safwan Bin Ahmad, Konsep Dakwah

PKS di Indonesia dan PAS di Malysia, Studi Komperatif Program Kerja, Skripsi. UIN syarif

Hidayatullah, Fak. FDK, 2004. Dalam skripsinya itu, Safwan Bin Ahmad lebih menekankan

objek penelitiannya pada program kerja antara PKS dan PAS di Malaysia. Dan intinya bahwa

PKS dan PAS memiliki hidden agenda menegakkan syariat Islam serta menginginkan

berdirinya negara Islam. Selanjutnya, Sukma Dewi Ashri Djoyo, Relasi Gerakan Dakwah

Kampus Dengan Gerakan Dakwah Politik PKS, Skripsi, Jakarta : UIN Jakarta : Fak. FSH,

2005. Dalam hal ini yang menjadi inti dan kesimpulan yang didapat dari penelitiannya adalah

apa persamaan dan perbedaan antara gerakan dakwah kampus dan dakwah melalui partai

politik. M. Amin Muttaqin, Konsep Dakwah dan Politik PKS, (Jakarta : UIN Jakarta, 26

Desember 2007. Amin Muttaqin hanya meneliti konsep dakwah yang digunakan oleh PKS

dalam kancah perpolitikan Indonesia. Inti temuan penelitian yang dilaksanakan Amin

Muttaqien adalah bahwa konsep dakwah PKS memulainya dari individu, keluarga,

masyarakat dan Negara. Dari ketiga skripsi tersebut, terlihat jelas bahwa objek penelitian

berbeda, kendati pun masih dalam partai yang sama. Dalam hal ini, penulis meneliti pada

paradigma politik, atau cara berpikir politik dari partai yang berazaskan Islam ini, yang tentu

berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, karena peneliti mendeskripsikan tentang

reorientasi paradigma yang mempengaruhi tindak-tanduk partai secara keseluruhan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan teraturnya penelitian ini, maka penulis mengelompokkan

dalam lima bab pembahasan yaitu :

BAB I : Bab ini adalah pendahuluan yang membahas Latar Belakang Masalah,

Rumusan dan Batasan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Teoritis yang menguraikan tentang Pengertian dan Teori Umum

Mengenai Dakwah, Pengertian dan Teori Umum mengenai Politik dan

Keterkaitan Dakwah dan Politik.

BAB III : Pada Bab ini diuraikan tentang profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

sejarah singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tujuan Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), ideologi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), struktur dan

keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

BAB IV : Bab ini membahas tentang Reorientasi Paradigma Politik Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), serta Tujuan Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera

(PKS).

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisikan Kesimpulan dan

saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS MENGENAI

DAKWAH DAN POLITIK A. Pengertian Dakwah

Sebelum masuk pada pembahasan dakwah dan politik, akan lebih baik apabila kita kaji

bersama pengertian dakwah secara etimologi dan terminologi, agar mendapatkan pemahaman

yang koheren dalam memahami relasi dakwah dan politik.

Secara etimologi (lughothan) kata “Dakwah” berasal dari bahasa arab yang artinya

ajakan, seruan, panggilan, undangan.15 Kata dakwah berbentuk “isim masdar” kata ini

berasal dari Fi’il (kata kerja) “da’a” –“yad’u” yang artinya memanggil, mengajak atau

menyeru. Kata dakwah sering dijumpai dan digunakan dalam ayat-ayat al-Qur’an

sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Yunus/10: 25 berikut:

Artinya : “Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga) dan memimpin orang yang

menghendakinya, kepada jalan yang lurus (Islam).” Ayat di atas masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu demikian Kami jelaskan

ayat-ayat kepada orang-orang yang berfikir, dan ketahuilah bahwa setan-setan mengajakmu

kepada kebinasaan melalui keindahan duniawi dan Allah terus-menerus mengajak setiap

orang ke Dar as-Salam yakni surga dan menunjuki orang yang di kehendaki-Nya kepada

jalan yang benar lagi lurus.

Menururt al-Baqi’i, sebelum ayat di atas, Allah telah memperingatkan tentang aneka

bahaya dan menjelaskan kehidupan yang dipilih oleh para pendurhaka adalah kehidupan yang

15 Toha Yahya Omar, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Widya karsa Pratama, 1992), cet ke-5. h. 1.

fana. Tapi, di sini Allah SWT., menjelaskan bahwa negeri yang Allah ajak dalah negeri tanpa

bahaya Dar As-Salam.

Menurut para ulama, apabila kata hidayah dirangkaikan dengan kata ila^ maka itu

mengandung makna bahwa yang diberi petunjuk belum berada dalam jalan yang benar,

sedang bila tidak diikuti ila^, ini mengisyaratkan bahwa orang tersebut telah berada dalam

kebenaran, akan tetapi belum sampai pada tujuan. Oleh karena itu, masih diberi petunjuk agar

lebih mantap lagi.16

Banyak pakar dakwah yang memberikan definisi atau pengertian yang beraneka ragam.

Perbedaan ini disebabkan sudut pandang mereka yang berbeda-beda dalam mendefinisikan

dakwah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini ada beberapa pendapat mengenai definisi

Dakwah.

M.Quraish Shihab mendefinisikan “Dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada

keinsyafan, atau mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna. Baik

terhadap pribadi maupun kelompok serta kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan tata

hidup bersama dalam rangka pembangunan bangsa dan umat manusia.”17

Muhammad Natsir, dalam tulisannya yang berjudul Fungsi Dakwah Islam Dalam

Rangka Perjuangan mendefinisikan dakwah sebagai berikut:

Dakwah sebagai usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia, yang meliputi amar ma’ruf nahi munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan perseorangan, perikehidupan berumah tangga (usrah) perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara.18 Sedangkan Mahmud Yunus berpendapat bahwa ”Dakwah berarti menyeru, mengajak,

menganjurkan, memanggil orang, yang menyeru dinamakan da’i”. Dengan demikian secara

16 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur’an; Jakarta, Lentera Hati, 2002, vol-6, h. 60-61

17 Quraish Shihab, Membumukan Al-Qur’an: Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung:Mizan, 1998), Cet ke-17, h. 194.

18 Moh. Natsir. Metode penelitian, (Jakarta:Gradia Inidnesia, 1987). h. 7.

sederhana bahwa dakwah dapat difahami sebagai salah satu cara mengajak orang lain kepada

ajaran Islam.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Hamzah Ya’cub, bahwa dakwah berarti ajakan,

seruan, panggilan, undangan.19 Roshad Shaleh dalam bukunya Manajemen Dakwah Islam,

berpendapat bahwa : ”Perkataan dakwah berarti panggilan, seruan, ajakan, bentuk perkataan

tersebut dalam bahasa arab disebut masdar, sedangkan bentuk kata kerjanya (fi’il) adalah :

da’a, yad’u, yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak”.20

Ilyas Ismail dalam bukunya Paradigma Dakwah Sayyid Quthub, mendefinisikan

dakwah sebagai seruan, ajakan, atau panggilan. Seruan dan panggilan ini dapat dilakukan

dengan suara, kata-kata, atau perbuatan.21

Kata dakwah juga berarti do’a (al-du’a) yakni harapan, permohonan kepada Allah SWT

atau seruan (al-nida). Do’a atau seruan kepada sesuatu berarti dorongan atau ajakan untuk

mencapai sesuatu itu (al-du’a ila al-syai’ al-batsts ’ala qasdihi). 22 Dakwah dalam arti do’a

ini terbaca jelas dalam al-Qur’an ayat berikut :

Artinya : ”Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, (maka

jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendo’a apabila ia berdo’a kepada-Ku maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-Ku, dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.(Q.S. al-Baqarah : 186)

Kata ibadi / hamba-hamba-Ku, adalah bentuk jamak dari a^bd. Kata ibad biasanya di

gunakan untuk menunjuk kepada hamba-hamba-Nya yang taat kepada-Nya, atau pun kalau

19 Hamzah Ya’cub, Publistik Islam Teknik Dakwah dan Leadership, (Bandung : Diponegoro, 1981, h. 13. 20 Roshad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta: Bulang Bintang, 1977), h. 7. 21 Ahmad Al-Fayumi, al-Misbah al-Munir, (Beirut : Dar al-Fikr, tanpa Tahun), h. 194. penulis mengutip

dari, Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Qhuthub, (Jakarat : Penamadani, 2006), h. 144. 22 Ibnu Manzdur, Lisan al-Arab, (Beirut : al-Fikr, 1990), cet. Ke-1, juz XIV, hlm. 257. Abu al-Qasim al-

Rhaghib al-Ashfahani, al-Mufhradath fi Gharib al-Qur’an, (Bairut : Dar al- Makhrifat, tanpa Tahun), hlm. 170. penulis mengutip dari Paradigma dakwah Sayyid Quthub, Karya Ilyas Ismail, Penamadani, 2006), h. 144.

mereka penuh dosa tetapi mereka menyadari dosa tersebut dan selalu mencoba untuk

menjauhinya. Berbeda dengan abid yang juga merupakan bentuk jamak dari ‘abd, tetapi

bentuk jamak ini menunjukkan kepada hamba-hamba yang bergemilang dosa.23 Dan ayat di

atas menanjurkan untuk selalu berdo’a dimana pun dan kapan pun, terutama di bulan

Ramadhan.

Dari definisi-definisi tersebut terdapat perbedaan dalam perumusan, tetapi apabila

diperbandingkan satu sama lain dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Dakwah itu merupakan proses penyelenggaraan suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan dengan sadar dan sengaja

b. Usaha yang diselenggarakan berupa 1). Mengajak orang untuk beriman dan mentaati Allah SWT atau memeluk, agama

Islam 2). Amar ma’ruf, perbaikan dan pembangunan masyarakat (ishlah) 3). Nahi Mungkar

c. Proses penyelenggaraan usaha tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridhai Allah Swt.24

Dari definisi-definisi dakwah di atas jelaslah bahwa dakwah adalah suatu usaha untuk

menyerukan dan menyampaikan ajaran Allah SWT kepada manusia baik perorangan maupun

kelompok. Dengan tujuan mengajak manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat,

yang diridhai oleh Allah SWT. Atau dakwah dapat diartikan suatu usaha untuk mengajak atau

merubah manusia dari akhlak majmumah menjadi akhlak mahmudah sesuai dengan akhlak

Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan hasil penelitian Fu’ad Abd al- Baqi, kata dakwah dalam berbagai bentuk

dan turunannya terulang sebanyak 299 kali. Dalam bentuk masdhar (da’wah) disebut 6 kali,

dalam bentuk amr (ud’u) 34 kali, dan dalam bentuk fa’il (da’iyan dan al-da’i ) diulang

sebanyak 7 kali. 25

23 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta ; Lentera Hati, 2002, Vol-1, h. 407-408

24 Abd. Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam,h. 4. 25 Muhammad Fu’ad al-Baqi, Mu’jam Mufahras li Ahfadz al-Qur’an, (Beirut : Dar al-Fikr, 1987), hlm.

257-260.

Di dalam al-Qur’an dapat dikemukakan beberapa ayat yang mengandung pengertian

dakwah dalam beberapa pengertian :

1). Dalam bentuk seruan :

Artinya : ”Serulah (manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik). Sesungguhnya Dia-lah Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl 125)

Ayat ini menjelaskan tentang tiga cara berdakwah. Diantaranya dengan cara hikmah

yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap

kaum awam, diperintahkan menggunakan cara mau’izah yakni memberikan nasihat dan

perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang

sederhana. Sedang terhadap Ahl al-Kitab danpenganut agama-agama lain yang diperintahkan

adalah jidal/ perdebatan dengan cara yang baik yaitu dengan logika dan retorika yang halus,

lepas dari umpatan dan kekerasan.26

Dalam ayat di atas, terdapat kata-kata yang memiliki makna menyeru, yaitu menyeru

kepada agama Allah SWT. Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang telah mampu

dan mukhalaf. Dengan kata lain bahwa menyeru adalah berarti berdakwah.

2). Dalam bentuk ajakan :

26 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta ; Lentera Hati, 2002, Vol- 7, h. 385-386

Artinya : ”Yusuf berkata, wahai Tuhanku penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi

ajakan mereka. Dan jika tidak Engkau hindarkan dariku tipudaya mereka, tentu akan cenderung memenuhi perintah mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh” (Yusuf : 33)

Dalam ayat di atas terdapat kata “Tuhanku” yang digunakan oleh Yusuf, hal ini

merupakan panggilan yang bermakna begitu dekatnya. Dan kata shaba’ identik kepada hal

yang dicintai, hal ini memberikan makna bahwa perkataan di atas mayoritas ulama

mengatakan hal itu adalah do’a.27

Kata da’a dalam ayat di atas memiliki arti ajakan. Yaitu mengajak kepada sesuatu hal

sesuai dengan ajakan pengajak. Apabila dalam ayat di atas, ajakan tersebut di tujukan kepada

Nabi Yusuf, untuk melakukan syirik kepada Allah SWT.

3). Dalam arti panggilan :

Artinya : ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah berdirinya langit dan bumi

dengan iradhat-Nya, kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggilan dari bumi, seketika itu juga kamu keluar (dari kubur)”. (ar-Ruum : 25)

Dalam ayat tersebut, adalah arti yang sebenarnya dari dakwah. Yaitu mengajak kepada

kebaikan, akidah yang lurus, dan jalan menuju ridla Allah SWT.

Sedangkan apabila dakwah didefinisikan secara terminologi (Istilah), terdapat juga

beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar, diantaranya :

Farid Ma’ruf Noor mengemukakan :

27 27 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta ; Lentera Hati, 2002, Vol-6, h. 447-448

”Dakwah Islamiyah adalah suatu upaya membangun kehidupan umat yang lebih menitikberatkan terhadap pembangunan nilai-nilai hidup manusianya, baik perorangan maupun masyarakat, agar menjadi manusia yang berdakwah kepada Allah SWT, atau dengan kalimat lain berdakwah itu sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia-manusia pembangunan yang bertakwa kepada Allah SWT. Di mana seluruh aktivitas hidupnya dihadapkan untuk mencapai keridhaan-Nya semata-mata.28 Dengan demikian Farid Ma’ruf Noor, menginginkan kegiatan dakwah yang

dilaksanakan oleh para da’i, mampu menciptakan suasana masyarakat yang mampu

mengadakan perubahan positif yang lebih maju dari kehidupan sebelumnya, yang semua itu

dimaksudkan dalam rangka mendekatkan diri kepada sang Khalik.

Sementara M. Arifin berpendapat bahwa dakwah itu adalah : ”Suatu ajakan baik secara

lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam

usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun kelompok agar timbul dalam

dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengalaman dan pengamalan

tanpa adanya paksaan.”29

Dari pendapat ini dapat dipahami, bahwa dalam melaksanakan dakwah bukan hanya

terbatas pada suatu kegiatan tertentu, melainkan banyak hal yang dapat dilakukan untuk

menarik orang kepada jalan yang benar, baik melalui tulisan, lisan ataupun dengan perbuatan

yang dapat menyentuh perhatian orang lain yang belum mengamalkan ajaran Islam dengan

baik dan benar. Juga dapat dipahami dari pernyataan M. Arifin di atas bahwa dakwah itu

dilakukan secara sadar dan berencana, artinya dakwah yang disampaikan kepada umat

dilakukan dengan terencana, terorganisir dan dengan persiapan yang matang agar ajakan yang

disampaikan mudah dipahami manusia.

Toha Yahya Oemar, membagi pengertian dakwah itu kepada dua hal, yaitu :

1. Pengertian dakwah secara umum; Suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntutan bagaimana menarik perhatian manusia untuk mengenal dan menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat pekerjaan yang terlalui.

28 Farid MA’ruf Noor, Dinamika dan Akhlak Dakwah, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1981), cet. Ke-1, h. 47. 29 M. Arifin, Psikologi Dkwah Suatu Pengantar Study, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 17.

2. Pengertian dakwah menurut Islam; Mengajak manusia dengan bijaksana kepada jalan yang benar dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan manusia dan kebahagiaan mereka dunia dan akherat. 30

Dalam hal ini Toha Yahya Oemar, mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan

dakwah itu terdapat cara dan teknik-teknik tertentu juga tuntunan yang bertujuan untuk

menarik perhatian manusia terhadap pesan yang disampaikan oleh da’i. Sehingga pada

gilirannya dapat memberikan ketentraman dan kebahagiaan yang abadi bagi manusia.

Dengan pengertian yang dikemukakan para pakar di atas tentang dakwah, walaupun

terdapat pemikiran yang berbeda namun itu bukan berarti lari dari tujuan dakwah itu.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dakwah adalah tugas bagi

setiap muslim yang mampu, baik secara individu, kelompok, ataupun organisasi. Dan dalam

pelaksanaannya memiliki tata cara dan keyakinan serta kesadaran dalam mengajak manusia

untuk mentaati ajaran yang bersumber kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Dengan harapan dapat menyelamatkan dan membahagiakan manusia baik di dunia maupun di

akherat.

B. Ruag Lingkup Dakwah

Ruang lingkup dakwah sangatlah luas. Sedangkan menurut pendapat Drs. H.M. Arifin

M.Ed, ruang lingkup dakwah adalah menyangkut masalah pembentukan sikap mental dan

pengembangan motivasi yang bersifat positif dalam segala lapangan hidup manusia. 31

Kegiatan dakwah bukanlah hal yang mudah, hal ini mengingat bahwa dakwah adalah

suatu kegiatan yang akan merubah ke arah kebaikan di tengah-tengah masyarakat yang telah

melekat dengan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu,

seorang da’i hendaknya mengetahui komponen-komponen dakwah yang dapat menunjang

keberhasilan dakwahnya. Adapun unsur-unsur dakwah tersebut diantaranya ;

30 Toha Yahya Oemar, Ilmu Dakwah, (Jakarta, CV. Al- Hidayah, (t.th),) h. 5. 31 Hasanudin, Hukum dakwah, tinjauan aspek hukum dalam berdakwah di Indonesia,(Jakarta: pedoman

Ilmu jaya) cet ke-1, h. 34 .

1. Subyek Dakwah

Subjek dakwah dalam hal ini adalah da’i. Da’i artinya orang yang mengajak.32 Secara

umum dapat dikatakan bahwa da’i adalah pelaksana dalam berdakwah atau da’i adalah

manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan

ajaran Islam kepada umat manusia. Da’i merupakan salah satu unsur penting dalam dakwah,

bahkan da’i identik dengan dakwah itu sendiri.33 Da’i adalah orang yang menyiarkan ajaran

Islam ke tengah-tengah kehidupan manusia serta menjadi panutan atau tempat orang

mencontoh cara hidup yang Islami dan menjadi penyejuk di tengah kehidupan umat, justru itu

tidak semua orang (umat Islam) dapat dikatakan da’i, karena begitu besar tanggungjawabnya.

Menurut HSM Latief, yang dimaksud da’i adalah:

”Orang muslim yang menjadikan dakwah sebagai suatu tugas amaliyah pokok baginya selaku “corps” ulama, ahli dakwah, juru dakwah, mubaligh atau da’i (juru penerang agama) yang menyeru mengajak yang memberi pengajaran dan pelajaran agama Islam. Dengan demikian da’i adalah orang yang melakukan dakwah yaitu orang yang berusaha merubah situasi kepada situasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT baik secara individual maupun berbentuk organisasi sekaligus sebagai pemberi informasi dan pembawa misi”. Kemudian A. Hasyimi, menambahkan bahwa : “Jurusan dakwah yaitu penasihat, para

pemimpin dan pemberi peringatan serta nasihat dengan baik yang mengarahkan juga

megingatkan jiwa dan raga dalam masalah wa’ad dan wa’id, membicarakan tentang kampung

akhirat untuk melepaskan manusia yang tenggelam dengan gelombang kehidupan duniawi“34

Dengan demikian A. Hasyimi berpendapat bahwa juru dakwah itu harus mampu

memberikan nasihat-nasihat agama tentunya untuk semua manusia dan mampu mengeluarkan

manusia itu dari lembah kehinaan menuju kepada suasana yang menyelamatkan. Dan dapat

juga dipahami bahwa keberhasilan satu dakwah tidak terlepas dari kepribadian da’i yang

menyampaikan ajaran agama Islam, artinya objek dakwah tidak hanya menerima begitu saja

apa yang disampaikan oleh da’i. Melainkan pula melihat bagaimana pola hidup juru dakwah

32 Hasanudin, Manajemen Dakwah (Jakarta: UIN Jakatra press, 2005) cet I. h. 57. 33 Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Quthub, (Jakarta ; Penamadani, 2006), h. 311. 34 A. Hasyimi, Dakwah Menurut Al-Qur’an, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), Cet. Ke-III, h. 116.

tersebut, dalam aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, para da’i harus

memberikan suri tauladan yang baik agar dapat diakui oleh objek dakwah (mad’u).

Thohir Luth, dalam hal ini berkomentar bahwa : “Dalam posisi ini para da’i tidak saja

dituntut memiliki kemampuan dalam menyampaikan pesan dakwahnya, akan tetapi juga

dalam mengamalkan ajaran tersebut bagi dirinya dan keluarganya’’.35

Berdakwah kepada orang lain sebenarnya juga terkandung maksud mendidik diri dan

keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ash-Shaf : 2-3 :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang

tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan’’. (Ash-Shaf: 2-3)

Ayat diatas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman harus berpegang teguh

kepada ajaran yang disampaikan. Selain itu, ayat di atas merupakan kecaman bagi mereka

yang berjanji akan berjihad, akan tetapi enggan untuk melakukannya. Thabathaba’i

mengemukakan perbedaan antara mengataka sesuatau apa yang dia tidak kerjakan dan

mengerjakan apa yang ia tidak katakan, jika yang pertama berarti kemunafikan, dan yang

kedua kelemahan tekad.36 Dengan demikian da’i dan mad’u terjadi saling mendidik dan

mengingatkan serta mengamalkan ilmu yang didengar maupun yang disampaikan. Ali Abdul

Halim mengatakan setidaknya da’i harus memiliki sifat-sifat berikut ini :

1). Memiliki kemampuan jiwa al-Mad’u, mengetahui kecenderungannya, arah hidupnya, pola hidupnya, pandangan sosialnya, serta visi politiknya.

2). Memiliki pengetahuan untuk mengetahui kondisi al-mad’u baik mengenai kebudayaan dan peradabannya, sosial kemasyarakatannya serta adat-istiadatnya.

35 Thohir Luth, M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), Cet. Ke-I, h. 73.

36 36 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta ; Lentera Hati, 2002, Vol- 14, h. 190-191

3). Memiliki kemampuan untuk mengetahui intelegensi al-mad’u dan responnya terhadap Islam. 37

Dalam buku Study Tentang Dakwah, Tablish dan Khutbah menuju para da’i, mubaligh

dan khotib profesional, karangan Kaidir Khatib Bandaro, dijelaskannya pendapat para ahli

diantaranya :

Menurut Mustafa al-Maraghy, para da’i hendaknya :

1). Hendaknya alim (mengetahui) dalam bidang al-Qur’an dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dan khulafaurrasidin.

2). Hendaklah mengetahui (pandai) membaca situasi dan kondisi umat yang diberi dakwah, baik dalam urusan bakat, watak, dan akhlak mereka atau ringkasnya mengetahui kehidupan mereka.

3). Hendaknya mengetahui bahasa masyarakat yang dituju oleh dakwahnya. Rasulullah juga memerintahkan sebahagian sahabatnya agar mengetahui dan dapat berbahasa ibrani, karena beliau perlu berdialog dengan orang-orang Yahudi yang menjadi tetangga beliau dan untuk mengetahui hakikat mereka.

4). Mengetahui agama, aliran dan mazdhab-mazdhab umat dengan demikian akan memudahkan juru dakwah untuk mengetahui kebatilan-kebatilan yang diperlukannya, maka sulit baginya memenuhi ajaran kebenaran yang didengungkan oleh orang lain sekalipun orang tersebut telah mangajaknya.38

Dalam pada itu, Mustafa Mansur, mengemukakan ada beberapa sifat yang harus

dimiliki oleh seorang da’i :

1). Hendaknya memiliki pengetahuan yang komfrehensip tentang masyarakat ditempat aktivitas dakwahnya.

2). Da’i harus memiliki pemahaman agama yang mendalam dan senantiasa menimba ilmu agar pemberiannya dapat sempurna.

3). Hendaknya mengkaji sirah Rasulullah SAW, dan sahabat-sahabat yang mulia juga mengkaji tarikh Islam secara mendalam agar dapat dijadikan bekal dan bantuan ketika permasalahan timbul di jalan dakwahnya.

4). Hendaklah menghafal al-Qur’an sesuai dengan kemampuan agar dapat digunakan sebagai dasar-dasar dalam dakwah

5). Dalam pembicaraannya jangan hanya bermuatan rasional, tetapi harus dipadukan dengan muatan emosional, karena sentuhan-sentuhan terhadap emosi dapat mempersiapkan jiwa manusia untuk menerima apa yang diterima oleh akal, bahkan kesannya lebih mendalam. 39

37 Ali Abdullah Halim Mahmud, Dakwah Fardiyah, Metode Membentuk Remaja, (Jakarta; Gema Insani, 1995), hlm. 186.

38 Kaidir Khatib Bandaro, Ilmu Dakwah, (Bukit Tinggi ; CV. Pustaka Indonesia, 1993), Cet. Ke- 1, h. 43. 39 Mustafa Mansur, Tujuh Tahap Dakwah Fardiyah, (Jakarta : Al_I’thishom Cahaya Umat, 2001), Cet.

Ke-II, h. 45-46.

Sementara itu, Datuk Tombak Alam, dalam bukunya Kunci Sukses Penerangan dan

Dakwah, mengungkapkan bahwa justru dakwah hendaknya memiliki sifat-sifat di bawah ini :

1). Al-Shidiq, artinya benar dalam berkata, benar dalam berbuat dan benar pula niat di dalam hatinya, sehingga tidak pernah berkata bohong walaupun dalam bergurau.

2). Al-Amanah, artinya lurus dan jujur lahir dan batin serta dalam mengambil keputusan dalam perkara apa saja tidak pandang bulu, famili, serta orang lain, sehingga beliau diberi gelar al-Amin

3). Al-Fathanah, artinya tegas pantas di dalam bertindak serta mengambil sikap dalam suatu kejadian

4). Al-Tabligh, artinya menyampaikan. Setelah ketiga sifat di atas tertanam didalam jiwa seorang Muhammad, barulah beliau menyampaikan risalah Allah, sehingga dakwahnya menjadi amal perbuatan sehari-hari serta membudaya di dalam masyarakat. Saat ini hal yang seperti di atas dinamakan orang sebagai “dakwah praktis’’, itulah sebabnya beliau sukses dalam menyampaikan dakwah.40

Selain dari itu M. Asywadie Syukur, menambahkan :

1). Juru dakwah hendaknya memiliki pandangan yang jauh ke depan, karena kegagalan menyeru disebabkan piciknya pengetahuan dan sempitnya pandangan dari juru dakwah itu sendiri.

2). Juru dakwah harus memiliki keahllian mengenali jiwa dakwahnya. Ia mengetahui jiwa dan watak orang yang didakwahinya (mad’u), mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam jiwanya dan mengetahui sikap orang yang akan menjadi sasaran dakwahnya.

3). Seorang juru dakwah harus memiliki kecerdasan yang melebihi masyarakat penerima dakwahnya dan ilmu pengetahuan yang luas dari orang yang akan menjadi sasaran dakwahnya.

4). Juru dakwah harus mampu mengemukakan argumentasi yang tepat, mempersiapkan argumentasi yang akan dijelaskan kepada penerima dakwah sebelum bertemu dengan mereka, kemudian lebih dari itu, juru dakwah dapat pula mengemukakan argumentasi rasional yang dapat dijangkau atau diterima oleh orang yang menjadi pembantunya.

5). Juru dakwah hendaknya fasih berbicara, dengan demikian ia akan dapat mengemukakan argumentasi yang tepat dan dapat menundukkan orang yang belum menerima dakwahnya atau menolak dakwahnya. 41

Dari uraian di atas, penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa menjadi juru

dakwah bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang, hal ini disebabkan

bahwa untuk menjadi da’i tidak hanya cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan saja, namun

lebih kompleks dari itu, juru dakwah juga harus mempunyai wawasan yang luas tentang

disiplin ilmu yang lain, seperti masalah hukum negara, biologi, kesehatan, bahasa, psikologi,

40 Datuk Tombak Alam, Kunci Sukses Penerangan dan Daakwah, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), Cet. Ke-11, h. 6.

41 M. Asywadie Syukur, Sejarah Dakwah Islam, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1982), Cet. Ke-I, h. 10-12.

dan disiplin ilmu lainnya yang mendukung jalannya dakwah. Hal ini disebabkan bahwa

mad’u, juga memiliki keheterogenan dalam bidang ilmu pengetahuan yang tidak bisa

dipisahkan dengan ajaran agama Islam yang komprehensif.

Terlepas dari itu semua, satu hal yang patut menjadi catatan dan pegangan para da’i,

bahwa materi dakwah yang ia sampaikan hendaknya telah ia jalankan dalam kehidupannya

sehari-hari. Apabila hal yang da’i sampaikan telah ia laksanakan, maka akan membantu

keberhasilannya dalam menyampaikan dakwahnya. Karena, sedikit banyak hal ini dapat

mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengikuti seruan da’i tersebut.

2. Objek Dakwah

Pada pembahasan sebelumnya sudah dikemukakan tentang pengertian dakwah, subjek

dakwah, serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang da’i. Selanjutnya, akan dibahas pula

siapa yang menjadi mad’u dalam kegiatan dakwah. Pada umumnya seluruh manusia adalah

objek dakwah tanpa ada batasan halangan, karena ajaran Islam untuk segenap manusia yang

diciptakan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan tugas manusia diciptakan adalah untuk

mengabdikan diri kepada Sang Khalik. Firman Allah dalam surat Adz-Dzariat ayat 56 :

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku“ (Adz-Dzariat : 56)

Jika pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk bangkit dan segera menyebah-

Nya, pada ayat ini adalah mengapa manusia dan makhluk lain harus menyembah Allah,

jawabannya karena tujuan Allah menciptakan manusia dan makhluk lainnya tiada lain untuk

menyembah Allah SWT. Dan kata Lam^ yang terdapat dalam kata li ya^budun^ dinamai oleh

pakar-pakar bahasa sebagai kesudahan yakni kesudahan dampak dari segala sesuatu. Ibadah

bukan hanya sekedar ketaan, tetapi ia adalah satu bentuk ketaatan yang mencapai puncaknya

akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia

hendak menyembah.42

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia secara keseluruhan mempunyai tugas

yang sama yaitu menyembah kepada Allah SWT. Dan justru seyogyanya pula seluruh

manusia menerima dakwah.

Dari kutipan di atas mereka semuanya memberikan peluang besar bagi juru dakwah

untuk menjadikan mereka sebagai mad’u dengan ciri khas kehidupan mereka, baik dari

golongan intelektual, awam, elit politik, orang kaya, miskin dan sebagainya. Akan tetapi cara

penyampaiannnya dan metode yang digunakan berbeda, hal ini disesuaikan dengan tingkat

intelegensi mad’u, agar materi dakwah yang disampaikan dapat dipahami dan akhirnya

diamalkan oleh masyarakat (mad’u). Pada hakikatnya dihadapan pencipta semua sama, yang

membedakan hanyalah ketaqwaan mereka. Demikian pula halnya dalam menerima syari’at

Islam tidak ada batasan bagi seluruh manusia. Namun tergantung keimanan merekalah untuk

menerima atau menolak apa yang disampaikan oleh da’i. Serta dalam menyampaikan ajaran

Islam tidak ada paksaan atau dengan kekerasan, karena masalah keimanan tidak dapat

dipaksakan, sehubungan dengan ini Allah SWT., berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256

:

Artinya : ”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): sesungguhnya telah

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang

42 42 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol-13, h. 355-356

tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (al-Baqarah : 256)

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan, padahal Dia tidak

membutuhkan sesuatu. Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud tidak ada paksaan dalam

menganut agama adalah menganut akidahnya, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat

dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dan

terancam sanksi apabila melanggarnya. Allah menghendaki perdamaian, Islam adalah damai,

untuk itu Allah menghendaki untuk memeluk Islam.43

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwasanya Allah tidak menyukai dalam

mendakwahkan ajaran Islam dengan paksaan dan kekerasan, karena sudah jelas jalan yang

benar dan jalan yang sesat dan itu dapat dipikirkan manusia mana yang lebih sesuai dengan

dirinya.

Klasifikasi sasaran dakwah:

a. Tempat Tinggal

1. Masyarakat Kota

2. Masyarakat Desa

b. Strukur masyarakat

1. Mayarakat industri

2. Masyarakat agraris

c. Pendidikan

1. Berpendidikan

2. Tidak berpendidikan

d. Kekuasaan

1. Elite/pemimpin

2. Rakyat

43 43 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol- 1, h. 551-552

e. Agama

1. Islam

2. Bukan Islam

f. Umur

1. Anak-anak (6-13 tahun)

2. Remaja (14-18 tahun )

3. Pemuda (18-35 tahun)

4. Orang tua (35-55 tahun)

5. Lansia ( 55 tahun keatas).

Dari klasifikasi mad’u di atas kita dapat melihat bahwa mad’u dengan segala halnya

sangatlah beragam, mulai dari tempat tinggal sampai kepada umur, tentunya seorang da’i

harus mampu untuk memahami klasifikasi mad’u di atas dengan tujuan agar mudah

menyampaikan pesan dakwah sehingga terhindar dari kesalah pahaman antara da’i dan

mad’u.

3. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah seluruh ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-

Hadist sebagai sumber utama yang meliputi aqidah, syari’ah, dan ahlak dengan berbagai

macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Materi yang disampaikan da’i haruslah sesuai

dengan kemampuan mad’u dalam memahami sesuatu, seorang yang intelektualnya rendah

dalam penyampaian materi dakwah harus disampaikan dengan bahasa dan contoh yang

dimengerti oleh umat.

Pada dasarnya materi dakwah tergantung pada tujuan dakwah yang hendak dicapai.

Materi dakwah ajaran-ajaran Islam, ajaran agama Islam inilah yang wajib disampaikan

kepada umat manusia dan mengajak mereka agar mau menerima dan mengikutinya.

Ajaran-ajaran Islam itu dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu: 1. Keyakinan atau aqidah

Keyakinan atau aqidah ini merupakan fondemen bagi setiap muslim, menjadi dasar yang memberikan arah bagi kehidupan seorang muslim.

2. Hukum-hukum, Hukum-hukum merupakan peraturan-peraturan atau sistem-sistem yang disyaratkan oleh Alah SWT untuk umat manusia baik secara tetrperinci maupun pokok-pokoknya saja. Kemudian rasulallah yang memberikan keterangan dan penjelasan.

3. Akhlak dan moral Akhlak dan moral merupakan pendidikan jiwa agar jiwa seseorang dapat bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihias dengan sifat-sifat terpuji, seperti rasa persaudaraan dan saling tolong menolong antar sesaman manusia, sabar, tabah, belas kasih, pemurah, dan sifat-sifat lainnya.44

4. Metode Dakwah

Dari segi bahasa metode berasal dari dua perkataan yaitu: “meta” (melalui) dan

“bodos”(jalan, cara) maka metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai

tujuan.

Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da’i kepada

mad’u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang sebagaimana firman

Allah dalam surah an-Nahl/16:125 berikut:

Artinya :“Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang mendapat petunjuk.”

Ayat ini menjelaskan tentang tiga cara berdakwah. Diantaranya dengan cara hikmah

yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap

kaum awam, diperintahkan menggunakan cara mau’izah yakni memberikan nasihat dan

44 H.M Mashyur Amin, Dakwah Islam dan Pesan Moral, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1997), cet. ke-1. h. 11-13. .

perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang

sederhana. Sedang terhadap Ahl al-Kitab danpenganut agama-agama lain yang diperintahkan

adalah jidal/ perdebatan dengan cara yang baik yaitu dengan logika dan retorika yang halus,

lepas dari umpatan dan kekerasan.45

Dalam pelaksanaan dakwah, dikenal beberapa bentuk metode dakwah yang lain seperti:

1. Metode ceramah (rhetorika dakwah) Metode ceramah adalah suatu teknik atau media dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara seseorang mubaligh pada suatu aktivitas dakwah, ceramah dapat pula bersipat propaganda, berpidato, khutbah, mengajar dan sebagainya.

2. Metode tanya jawab, Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dakwah denga cara mendorong sasarannya (objek dakwah) untuk menyatakan sesuatu masalah yang dirasa belum dimengerti dan mubaligh atau da’i sebagai penjawabnya.

3. Metode debat (mujadalah), Mujadalah selain sinonim dari istilah dakwah dapat sebagai salah satu media dakwah yang mempertahankan pendapat dan ideologinya. Itu diakui kebenaran dan kehebatan oleh musuh (orang lain)

4. Metode percakapan antar pribadi. Metode percakapan antar pribadi, adalah percakapan bebas antara seorang da’i atau mubaligh dengan individu-individu sebagai sasaran dakwahnya.

5. Metode demontrasi, Metode demontrasi adalah dakwah dengan memperlihatkan suatu contoh baik berupa benda, peristiwa, perbuatan dan sebagainya.

6. Dakwah Rasulallah SAW, Rasulallah SAW adalah seorang da’i yang dipilih oleh allah SWT dalam menyampaikan Islam melalui metode: a). Dakwah dibawah tanah (siir) b). Dakwah secara terang-terangan c). Politik pemerintah d). Teknik informasi (surat menyurat) e). Peperangan

7. Pendidikan agama Pendidikan dan pengajaran dapat pula dijadikan sebagai metode dakwah, sebab dalam definisi dakwah disebutkan bahwa dapat diartikan dengan dua sifat yaitu sifat pembinaan (melestarikan, dan membina agar tetap beriman) dan pengembangan atau sasaran dakwah.

8. Mengunjungi rumah (silaturrahmi) Metode dakwah yang dirasa efektif juga dilaksanakan dalam rangka mengembangkan maupun membina umat Islam adalah metode dakwah dengan mengunjungi rumah objek dakwah, atau dengan disebut metode silaturrahmi ( home visit).46

45 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta ; Lentera Hati, 2002, Vol- 7, h. 385-386

46Asmuni Syukur, Dasar-Dasar Strategi Dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas,1998),Cet Ke-1 h. 160.

5. Media Dakwah

Secara etimologi media adalah jama dari bahasa latin yaitu “median” yang berarti alat

perantara. Sedangkan secara terminologi media berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan

sebagai alat perantara untuk mencapai tujuan tertentu, media dakwah dapat berupa barang

(material) orang, tempat, kondisi tertentu dan sebagainya.

Ada beberapa jenis media komunikasi yang dapat digunakan dalam media dakwah saat

ini, yaitu;

1. Media visual Media komunikasi visual merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan dengan memanfaatkan indra penglihatan dalam menangkap datanya. Media visual meliputi film slide, Overhead Proyektor (OHP), gambar peta dan komputer.

2. Media auditif, Media auditif merupakan alat komunikasi yang berbentuk hasil teknologi canggih dalam bentuk hardware, media auditif dapat ditangkap melalui indra pendengaran. Alat-alat auditif ini meliputi radio tepe corder telepon atau telegram.

3. Media auditif visual, Media auditif visual merupakan perangkat komunikasi yang dapat ditangkap baik melalui indra pendengaran maupun indra penglihatan. Yang termasuk dalam media ini adalah movie film, Televisi Vidio, media cetak.47

Media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah.

Pada zaman modern sekarang ini banyak media dakwah yang digunakan da’i untuk

menyampaikan pesan dakwahnya, misalnya dakwah melalui televisi, radio, video, kaset

rekaman, majalah, surat kabar, dan melalui berbagai upaya yang lainnya.

4. Dakwah Melalui Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan potensi kreatifitas anak didik,

bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Fitrah

manusia di dalam al-Qur’an sangatlah tinggi dibandingkan dengan mahluk yang lainnya,

sehingga potensi yang ada di dalam diri manusia perlu diarahkan kedalam hal-hal yang

positif berupa amaliyah nyata. Maka untuk mengarahkan manusia agar menjadi yang paling

47 M. Bahri Ghazali, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1997), cet. Ke-1. h.33

baik, perlu adanya bimbingan. Dan bimbingan itu berada pada tataran dakwah atau jalan

dakwah.

Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dakwah melalui pendidikan

merupakan dakwah yang paling efektif karena dengan pendidikan, seorang da’i akan lebih

mudah menyampaikan pesan-pesan dakwahnya secara sistematis. Kewajiban berdakwah

merupakan suatu yang tidak mungkin dihindari dari kehidupan seorang muslim karena

melekat erat bersama dengan pengakuan sebagai penganut Islam. Dengan kata lain, setiap

muslim secara otomatis sebagai pengemban misi dakwah. Sebagaimana firman Allah SWT

dalam al-Qur’an surat Al-Maidah/5: 67 berikut:

Artinya : “Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu dan

jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintah itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatnya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”

Ayat di atas merupakan ayat penegasan kepada Rasulullah untuk selalu berdakwah,

walau pun ayat ini turun setelah Nabi berdakwah dan menyampaikan segala yang Allah

perintahkan. Akan tetapi, maksud ayat di atas adalah sebagai penegasan bahwa masih ada

umat pertengahan, yaitu yang belum sepenuhnya memeluk Islam dan mengimani Allah SWT.

48 Dakwah bukan hanya disiarkan melalui mimbar melainkan dibentuknya suatu

organisasi yang di dalamnya memiliki kegiatan dakwah dengan melaksanakan pendidikan

yang teratur dan terarah untuk mendidik dan membina peserta didik, demi tercapainya pesan

dakwah. Penyampaian dakwah dapat berjalan dengan baik, efektif , dan efisien apabila

mampu bekerja professional dan benar sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Hal ini

48 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol-3, h. 147-148

sesuai dengan apa yang dikemukakan Atsar Shahabi: ”Apabila diserahkan tugas bukan pada

ahlinya maka tunggulah saat-saat kehancuran”. 49

6. Tujuan dan Dasar Hukum Dakwah

a. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah adalah mengajak umat manusia kepada jalan yang benar yang diridhai

Allah SWT, agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Toto Tasmara dalam komunikasi

dakwah, mengambil intisari tujuan dakwah yaitu, “Dakwah sebagai perubahan terhadap

tingkah laku, sikap atau perbuatan yang sesuai dengan pesan al-qur’an dan al-hadis untuk

mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mendapat ridhai Allah swt.”50

Sedangkan menurut pendapat M. Arifin M.Ed, tujuan dakwah adalah untuk

menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang

dibawakan oleh aparat dakwah atau penerang dakwah. Oleh karena itu, ruang lingkup

dakwah adalah menyangkut masalah pembentukan sikap mental dan pengembangan motivasi

yang bersifat positif dalam segala lapangan hidup manusia. 51

2. Dasar Hukum dakwah Para ulama telah sepakat bahwa melaksanakan dakwah hukumnya adalah wajib, karena

dengan adanya dakwah agama Islam telah tersebar keseluruh pelosok dunia hingga sampai ke

Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah Ali-Imran/3:104 berikut:

49 Hasanudin Abu Bakar, Dt Rajo Angek, Visi dan Misi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Jakarta: media dakwah, 1999), h.19.

50 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: CV Yogya media pratama,1987), h. 47. 51 Hasanudin, Hukum dakwah, tinjauan aspek hukum dalam berdakwah di Indonesia,(Jakarta: pedoman

Ilmu jaya) cet ke-1, h. 35 .

Artinya :“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, meyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung.”

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan agar manusia menempuh jalan yang berbeda,

dalam arti jalan berbeda tapi satu tujuannya yaitu surga. Dalam kata minum^ bermakna

sebahagian, oleh karena itu kewajiban berdakwah hanya untuk sebagian orang saja, yaitu

yang mempu untuk mengemban dan menguasai banyak tentang ajaran Islam

danmengamalkannya. Akan tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa minum berarti

penjelasan, sehingga ayat ini merupakan perintah kepada setiap manusia muslim untuk

melaksanakan tugas dakwah sesuai dengan kemampuannya. 52

Dalam ayat lain Allah berfirman yaitu dalam surat Al-Imran/3:110:

Artinya :“Kamu adalah sebaik-baiknya umat dilahirkan untuk (kemaslahatan) manusia,

kamu mengajak kepada kebaikan, dan kamu mencegah dari kemungkaran , serta kamu beriman kepada Allah.”

Pada ayat sebelumnya Allah SWT memerintahkan untuk berdakwah, akan tetapi pada

ayat ini kewajiban itu pada hakikatnya lahir dari kedudukan umat sebagai sebaik-baik ummat.

Ini yang membedakan ummat saat ini dengan Ahl al-Kitab, yang mengambil sikap berpaling

dari ajaran Allah SWT.53

Dari kedua ayat di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa awal kalimat dari ayat tersebut

adalah fi’il amr, yang berarti perintah. Amr berarti wajib dan apabila meninggalkannya begitu

saja, maka akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

52 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol-2, h. 161-162 53 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol- 2, h. 173

C. Pengertian Politik

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Inggris politic, yang menunjukkan

kata sifat pribadi (adjective of person) atau sifat perbuatan (adjective of action) dalam kalimat

bahwa politik berarti bertindak bijaksana (acting wisely) dan bijak (wise). 54

Sedangkan menurut Firmanzah, dalam bukunya Mengelola Partai Politik,

mengungkapkan bahwa politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “Polis” yang

berarti kota atau komunitas secara keseluruhan.55

Dalam bahasa Indonesia, politik memiliki beberapa pengertian, diantaranya:

Pertama, ilmu pengetahuan ketata-negaraan. Kedua, segala urusan dan tindakan

(kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan. 56

Kata politik sendiri berasal dari bahasa Latin "politicus" atau bahasa Yunani

(Greek); yang embrionya adalah kata polis yang berarti negara kota. Sedangkan dalam

bahasa dikenal dengan kata sifat yang salah satu artinya adalah politik, sedangkan

maksudnya di sini, politik adalah muslihat, tindakan akal, kebijakan dengan tujuan

mencapai suatu maksud.57

Kala politik dalam bahasa Arabnya Al-Siyasah merupakan masdar dari kata sasa-

yasusu, yang pelakunya disebut saais. Dan ini merupakan kosa kata bahasa Arab asli.58

Dalam kamus Al-Muhith, kata politik mengambil akar kata bahasa Arab susu yang berarti

mengatur atau mengurus rakyat.

Kata sasa-yusuait-siyasah dapat berarti "mengendalikan" dari sini kita dapat

terungkap bahwa inti dari politik adalah pengendalian, pengertian politik dengan demikian

54 Ap. Cowl, Oxford Leaner Dictionary, (Oxford University Press, 1990), tanpa halaman 55 Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 48. 56 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke –VIII, h. 694. 57 Dekdikbud, h. 836. 58 Yusuf Al-Qardawi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar,

1999), h. 35.

dapat artikan secara lebih luas kepada sistem pengendalian yang lain, semisal siyasah

daulah (pengendalian negara), siyasah mujama' (pengendalian masyarakat).

Ada berbagai definisi yang diberikan oleh para ilmuan diantaranya menurut

Soelistyati Ghani dalam bukunya Pengantar ilmu Politik menurutnya dua arti kata politik

yang penting adalah :

Pertama. politik dalam arti dipergunakan untuk menunjukan pada mengenai suatu

segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat yang menyangkut

kekuasaan, menyangkut Power Relation Ship, dalam artian ini terkandung

isi politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan.

Kedua, politik di dalam arti mempergunakan untuk menunjukkan kepada satu

rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau dengar kata yang lebih singkat

kebijaksnaan.59

Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara

lain :

a. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan

kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).

b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan pemerintah dan negara.

c. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan

mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

d. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan

kebijakan publik.60

1. Pengertian Partai Politik Islam ( Hizb As Siyasah Al-Islamiyah)

Partai politik modern seperti yang kita kenal saat ini merupakan fenomena baru dalam

sistem politik. Max Weber dapat dikategorikan sebagai pengagas munculnya politik modern

59 Soelistyiati Ismail Ghani, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta : Halia Indonesia, 1984), Cet. Ke-I, h. 17. 60 Kompas, Jum’at 7 Juli 2000. Penulis Mengutip dari Jurnal Ilmiah, Politik HTI Indonesia, Karya,

Amirudin.

yang melahirkan partai politik, dalam bukunya yang berjudul Economie et Societe (1959).

Partai politik kemudian didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk

membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk

mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.61

Selain itu, partai politik pula didefinisikan sebagai organisasi yang mempunyai kegiatan

yang kesinambungan. Artinya, masa kehidupannya tak bergantung pada masa jabatan dan

hidup pemimpinannya. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya ditingkat pusat,

tetapi juga ditingkat lokal.62

Hizb secara bahasa memiliki pengertian : 1). Jamaah yang memiliki kekuatan dan

soliditas, 2). Suatu komunitas yang memiliki kesamaan kecenderungan aktivitas, 3). Kader

beserta para pendukungnya.63

Dalam kehidupan saat ini, hizb as-siyasi (partai politik) didefinisikan sebagai kelompok

orang yang mengemban ideologi (pemikiran tertentu) sekaligus berjuang mewujudkannya di

tengah-tengah masyarakat.64 Partai politik juga berupaya untuk meraih kedudukan dan

kekuasaan dalam masyarakatnya. Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Carl Freidrich

sebagaimana yang dikutip oleh Umarudin Masdar, bahwa partai politik adalah : “Kelompok

manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau

mempertahankan kekuasaan dalam memerintah bagi pemimpin partai dan berdasarkan

kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil pada para anggotanya”.65

Dalam konteks Islam, kita mengenal dua hizb atau partai Allah (hizbullah) dan partai

setan (hizbusy-syaithan). Hal tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah SWT, surat Al-

Maidah : 56, sebagai berikut :

61 Firmanzah, Mengelola Partai Politik,2008, h. 66. 62 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik,, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h.

114. 63 Syamsul Balda, dkk. Politik Dakwah PKS, h. 43. 64 Abu Fuad, Menimbang Lagi Partai Islam, dalam file : A: analisis 22-al- Wale Online. 65 Ummarudin Masdar, Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik, (Yogyakarta : LKiS, 1999), h.

107.

Artinya : “Dan barangsiapa yang mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang

beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya mereka itu adalah pengikut Allah (hizbullah) yang pasti akan mendapatkan kemenangan.”

Menurut ayat di atas, bahwa yang di maksud dengan partai Allah adalah sekelompok

manusia yang senantiasa menolong agama Allah, dalam hal ini mereka adalah para auliya^,

yang senantiasa mengerjakan shalat, menunaikan zakat, beramal saleh dan lain-lain yang di

perintahkan Allah SWT. Sehingga, dalam aflikasinya senantiasa menjalankan syariat Islam.66

Adapun tentang keberadaan hizbusy-syaithan ini tercantum dalam firman Allah SWT,

surat al-Mujadalah : 19 sebagai berikut :

Artinya : “Setan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap Allah,

mereka itulah partai setan (huzbusy-syaitan). Ketahuilah sesungguhnya anggota hizbusy-syaithan itulah anggota yang rugi”.

Ayat di atas merupakan pengukuhan dari ayat sebelumnya dalam surat yang sama, yaitu

jangan melupakan diri sendiri, karena melupakan diri akibat melupakan Allah Swt. Ayat di

atas tidak hanya melarang melupakan Allah, tetapi menegaskan bahwa telah ada orang-orang

yang berlaku demikian. Ini bertujuan menekankan larangan tersebut.67

Sedangkan dalam ayat di atas, menjelaskan bahwa partai syaitan adalah sekelompok

manusia, organisasi, atau partai yang senantiasa menentang agama Allah, dan acap kali

melakukan hal-hal yang di larang oleh Allah SWT.

66 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol- 3, h. 133 67 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol-14, h. 130-131

Sebagai seorang muslim, tentunya yang menjadi pilihan kita adalah hizb atau partai

yang dapat digunakan untuk beramar ma’ruf nahi munkar. Hal ini memungkinkan karena

partai merupakan wadah formal untuk mempengaruhi kebijakan politik, mengontrol penguasa

dan sarana berdakwah yang lebih efektif, leluasa dan terbuka.

Standar suatu partai merupakan sarana berdakwah atau tidak bisa kita lihat visi, misi,

tujuan dan sasaran dibentuknya suatu partai. Adapun visi suatu partai dakwah adalah :

“Menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Islam dan menaklukkan hegemoni; faham

materialisme”.68

Dari definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa partai politik Islam adalah

sekelompok manusia yang terorganisir dalam suatu wadah yaitu partai, yang memiliki tujuan

yang sama yaitu memperjuangkan nilai-nilai Islam.

2. Teori Umum Mengenai Politik

a. Pola Pikir Partai Politik

Pola pikir politik (tafkir siyasi) sangat berbeda dengan pola pikir dalam

penyusunan perundang-undangan (tafkir tasyri'i) atau pola pikir legislatif, meskipun pola

pikir legislatif merupakan salah satu jenis pola pikir politik. Pola pikir legislatif bertujuan

untuk memulihkan permasalahan manusia, sedangkan pola pikir politik untuk mengurusi

kepentingan manusia. Meskipun mirip ada perbedaan diantara keduanya.

68 Syamsul Balda, dkk, h. 53. Mengenai negeri-negeri Islam yang dilihat dari pengaruh peradaban materialisme, Yusuf Qardawi dalam bukunya 70 tahun Ikhwanul Muslimin : Kilas Balik Dakwah Tarbiah dan Jihad, Ia menyebutkan ada tiga yaitu :

a. Negeri-negeri yang terpengaruh paham materialisme Barat hingga pada tingkat mempengaruhi jiwa dan emosi, seperti telah mengubah keadaan dan tatanan kehidupan, diantaranya Turki dan Mesir. Dikedua negeri ini, Islam menjadi terkungkung di Masjid ta’lim, khalaqah sufi dan ritualisme tradisional.

b. Negeri-negeri yang terpengaruh pada tingkat formil akan tetapi tidak mendominasi secara signifikan terhadap emosional sentimental kejiwaan, diantaranya adalah Iran, negara-negara Maghribi dan Afrika Utara

c. Negeri-negeri yang terpengaruh hanya pada kelompok khusus penguasa dan sebagian intelektualnya, sedangkan dalam masyarakat tidak signifikan adalah seperti Suriah, Irak, Hijaz, serta negeri-negeri dikawasan Teluk.

Pola pikir politik membutuhkan tidak hanya informasi pendahuluan dari tingkat pola

pikir yang sama. Pola pikir politik merupakan jenis pola pikir yang paling tinggi, karena

membahas mengenai segala sesuatu, setiap kejadian dari segala jenis pemikiran. Pola

pikiran politik merupakan pola pikir yang paling rumit karena tidak adanya pedoman

tertentu yang mengaturnya dan sebagai kerangka serta parameter untuk mengukurnya. Inilah

yang menimbulkan kebingungan para pemikir politik. Sehingga sering melakukan kelalaian,

keliru menangkap kesan dan melakukan berbagai kekeliruan lainnya selama seseorang

belum mempunyai pengalaman berpolitik yang banyak serta mengikuti setiap kejadian

sehari-hari, sulit untuk memiliki pola pikir. Artinya seorang politisi harus orang yang

memahami berbagai kabar berita dan realita, beserta makna-maknanya.

Pola pikir yang lemah menyebabkan lemahnya bahkan kehancuran suatu bangsa,

umat dan negara. la merupakan penghalang kebangkitan suatu negara. Dengan demikian,

pola pikir politik harus menjadi perhatian dan prioritas utama sebelum mempelajari jenis-

jenis pola pikir lain karena pola pikir politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

dari umat dan kehidupannya.

Pola pikir politik tidak cukup hanya dimiliki secara individual, jadi bentuk pola pikir

politik yang bermanfaat bagi umat adalah pola pikir yang bersifat kolektif, yaitu pola pikir

yang menjadi pegangan seluruh bangsa dan umat, bukan pola pikir individu walaupun

jenius. Oleh karena itu, sangat perlu membina umat dengan pembinaan politik dan melatih

serta mendidik umat dalam pola pikir, sampai pola pikir ini menjadi pola pikir seluruh umat,

bukan sekedar pola pikir individual semata.

b. Kesadaran Politik

Negara Islam adalah suatu negara ideologis, fungsi utamanya adalah menyampaikan

seruan Islam ke seluruh dunia, untuk itu negara Islam harus memiliki kedudukan

internasional. Dengan demikian konsep politik yang dibawa para politisnya adalah konsep

yang berkaitan dengan politik internasional. Mereka tidak boleh hanya membawa konsep

politik yang berkaitan dengan politik dalam negeri atau regional saja. Dengan kata lain,

para politisi muslim harus membawa konsep politik dari sudut pandang internasional,

bukan hanya dari sudut pandang lokal dan regional semata, karena negara Islam

mempunyai fungsi utama menyampaikan dakwah Islam ke seluruh dunia, mereka tidak

punya pilihan lain kecuali harus mempunyai kesadaran politik. Kesadaran politik tidak

hanya berarti kesadaran terhadap politik dan situasi internasional, berbagai peristiwa politik,

atau senantiasa mengikuti politik internasional dan aktivitas politik, tetapi lebih dari itu

kesadaran politik mempunyai makna untuk mengambil dunia melalui sudut pandang

tertentu. Bagi kaum muslim, sudut pandang itu adalah aqidah Islamiyah, yaitu Laa Ilaaha

Illallah Muhammadur Rasulullah.

c. Perjuangan Politik

Tiap masyarakat dibentuk sesuai dengan hubungan yang ada diantara warganya,

hubungan tersebut diatur dengan pemikiran dan hukum tertentu yang diperlakukan kepada

seluruh warganya. Apabila terjadi kesalahan atau kerusakan pada hubungan tersebut, atau pada

pemerintahan yang menguasai kepentingan warganya, maka berarti masyarakat itu

merupakan masyarakat yang rusak dan perlu direformasi. Islam telah menentukan metode

untuk memperbaiki kerusakan dalam masyarakat dan negara, yaitu mengajak kepada yang

ma'ruf dan mencegah yang munkar. Metode tersebut digunakan untuk memperbaiki

masyarakat serta mengoreksi tindakan penguasa yang menimbulkan kerusakan negara.

Perjuangan politik (Kifah Siyasi) adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah

kemungkaran, dan mengoreksi penguasa.

d. Karakteristik Partai Politik

Menurut La Palombara dan Weiner (1966) mengidentifikasi empat karakteristik dasar

yang menjadi ciri khas partai politik. Diantaraya :

1. Organisasi Jangka panjang. Organisasi partai politik harus berjangka panjang,

meskipun pendirinya sudah tidak ada. Partai politik akan berfungsi dengan baik

apabila ada sistem dan prosedur yang berjalan dan berfungsi dengan baik.

2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya

apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional.

3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan

kekuasaan.

4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik

perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi

sumber legitimasi untuk berkuasa. 69

Joseph mengungkapkan bahwa karakteristik partai politik yang paling mendasar adalah

berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus menerus, berusaha

memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan, dan ikut serta dalam pemilihan

umum.70

e. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna

mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang

digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan

mempertahankan kekuasaan ialah dengan mengikuti pemilu. Berikut diantara fungsi partai

politik, adalah :

1. Sosialisasi Politik

69Firmanzah, Mengelola Partai Politik ,2008, h. 68. 70 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik,1992, h. 115.

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para

anggota masyarakat sehingga masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap

kehidupan politik yang sedang berlangsung.71

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan juga pengangkatan seseorang atau

kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada

umumnya pemerintahan pada khususnya. Dan sistem rekrutmen pada setiap partai

menggunakan metode yang berbeda.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses

pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut serta dalam menentukan

pemimpin mereka.

4. Pemadu Kepentingan

Untuk memadu dan menampung berbagai kepentingan yang acap kali bertentangan,

maka partai politik dibentuk. Perbedaan tersebut kemudian diolah menjadi

kebijakan politik.

5. Komunikasi Politik

Komunikasi politik yang dimaksud dalam hal ini yaitu proses penyampaian

informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat, dan dari

masyarakat kepada pemerintah. Sebagai perantara penyampai informasi tersebut

dibentuklah partai politik.

6. Pengendalian Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan

konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung

71 Selengkapnya dapat dibaca Richard E. Dawson, Political Socialization, (Boston : Little Brown and Co, 1968), tanpa halaman.

dan menyalurkan aspirasi serta membantu agar hal tersebut dimusyawarahkan oleh

lembaga legislatif.

7. Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan

penyimpangan dalam suatu isi kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh

pemerintah. Juga mempertahankan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintahan

yang baik agar tetap berjalan.

Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua.

Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini partai politik memainkan peran

penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi

politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, fungsi eksternal partai

yaitu terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga

mengemban tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan

situasi masyarakat menjadi lebih baik.72

D. Hubungan Dakwah dan Politik

Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (power) dan bagaimana dikatakan CO.

Key, Ir. Seorang pakar Ilmu Sosial, politik terutama terdiri dari hubungan antara

superodinasi dan subordinasi, antara dominasi dan submis;, antar yang memerintah dan

yang diperintah. Bagi seorang sekularis, pragmatis, suatu tindakan politik adalah baik pula

dapat memberi "benefit" atau keuntungan praktis dan manfaat materil, walaupun

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesaat, sedangkan bagi seorang muslim suatu

tindakan politik adalah baik bila tindakan tersebut berguna bagi seluruh rakyat sesuai dengan

"rahmatan lil 'alamin".

72 Firmanzah, Mengenal Partai Politik,2008, h. 69-70.

Dengan demikian. dari tinjauan Islam ada dua jenis politik, yaitu politik kualitas

tinggi (high politics) dan politik berkualitas rendah (few politics). Paling tidak ada tiga ciri

yang harus dimiliki politik berkualitas tingyi atau oleh mereka yang menginginkan

terselenggaranya "high politics", yakni :73

Pertama, setiap jabatan politik hakikatnya berupa amanah (trust) dari masyarakat

yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya

untuk memperkaya diri atau menguntungkan kepentingan golongan sendiri dan

menelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus dilihat sebagai nikmat yang

dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan dan

memelihara orde atau sosial yang egalitarian.

Kedua, erat dengan yang disebut di atas, setiap jabatan politik mengandung dalam

dirinya mas'uliyyah atau pertanggung jawaban {accountability). Sebagaimana diajarkan Nabi

SAW. Setiap orang pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan

kepemimpinannya atau tugas-tugasnya. Kesadaran akan tanggung jawab ini

menyelenggarakan politik berkualitas tinggi.. Akan tetapi tanggung jawab ini bukan

terbatas di hadapan institusi-institusi atau lembaga yang bersangkutan, lebih penting lagi

adalah tanggung jawab dihadapan Allah, dan didepan mahkamah yang paling adil (akherat).

Membicarakan mas'uliyyah. di depan Tuhan bagi telinga kaum sekulerisme-pragmatis

barangkali kedengaran janggal, apalagi kaum marxis yang memang atheistis. Hanya saja

selalu kita ingat bahwa Al-Quran dan Hadits dalam berbagai tempat menggarisbawahi

mutlak pentingnya iman kepada Allah dan pertanggungjawaban kita di hadapan-Nya.

Seorang politikus, pejabat atau negarawan yang kesadaran tanggung jawabnya pada Tuhan

sangat dalam secara otomatis memiliki "built-in control" yang tidak ada taranya. la

73 DR. M. Amien Rais, Hubungan antara Politik dan Dakwah, Berguru kepada M. Natsir, (Bandung : Mujahid, tanpa tahun), Cet. Ke-I, h. 9.

memiliki kendali diri (self-restraint) yang sangat kuat untuk tidak terperosok ke dalam

rawa-rawa kemunafikan.

Ketiga, kegiatan politik secara ketat dengan prinsip ukuwah (brotherhood), yakni

persaudaraan diantara sesama umat manusia. Ukhuwah dalam arti luas meliputi batas-batas

etnik, rasila, agama, latar belakang sosial, keturunan dan lain sebagainya. Misalnya, setiap

orang terlepas dari latar belakang maupun ia datang, jika dipukul pasti merasa sakit, jika

tidak makan pasti lapar dan seterusnya. Oleh karena itu, kegiatan politik kualitas tinggi

akan menyadari gaya politik konfrontatif yang penuh dengan konflik dan melihat pihak

lain sebagai pihak yang harus dieliminasi. Sebaliknya, gaya politik yang diambil adalah

yang penuh dengan ukhuwah, mencari saling pengertian dan membangun kerjasama dunia

seoptimal mungkin dalam menunaikan tugas-tugas kekhalifahan.

"High politics" dengan ciri-ciri minimal seperti disebutkan di atas sangat kondusif

bagi pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Barangkali inilah antara lain yang

dimaksud oleh surat Al-hajj ayat 4: "Mereka adalah orang-orang yang bila kami beri

kekuasaan yang teguh di muka bumi niscaya menegakan shalat, membayar zakat dan

menyuruh (manusia berbuat kebaikam serta mencegah kejahatan; dan bagi Allah sajalah

kembalinya segala macam urusan".

Berbeda halnya politik kualitas rendah yang pada umumnya justru dimasuki di negara-

negara terbelakang bahkan di negara muslim. Pol i t ik rendah di sini lebih dikenal

dengan istilah 'low politics". Politik ini yang banyak dianut oleh penguasa Machiavlish. Salah

satu gagasan-gagasan yang dianut oleh sukunya yang tersohor yaitu . Pertama : Kekerasan,

brutalitas dan kerjasama dapat digunakan kapan saja asal tujuan yang dikejar dapat dicapai

karena itu terkenal oleh semboyan: Tujuan menghalalkan segala cara. Kedua :

Penaklukan total atas musuh-musuh politik sebagai sumum bunun atau kebajikan puncak.

Musuh tak boleh memberikan kesempatan untuk dan kalau perlu diperlukan sebagai

barang bukan sebagai manusia. Ketiga : Menjalankan kehidupan politik seorang

penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas, terutama seperti singa dan sekaligus

anjing pemburu.

Dari penjelasan di atas penulis mencoba menyimpulkan politik kelas tinggi (high

politics) sangat erat hubungannya dengan dakwah karena di dalamnya terkandung nilai-nilai

dakwah. Beda halnya dengan law politics justru cenderung kepada kepentingan materi dan

nafsu rendahnya hal ini jelas sangat tidak sejalan dengan tujuan dakwah. Maka wajar

sering terjadi benturan di tengah-tengah masyarakat dikarenakan dalam mengamalkan

politik yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan fitrah manusia yang menginginkan

rahmatan lil 'alamin sebagaimana telah ditekankan dalam ajaran Islam itu sendiri. Artinya

dakwah yang mengatur politik, sementara politik itu sendiri melaksanakan sarana dakwah.

Yang dapat menjadi catatan dalam pembahasan ini bahwa kegiatan politik yang

berlandaskan Islam merupakan bagian dari kegiatan dakwah.

E. Teori Dekonfessionalisasi Cao Van Nieuwenhuijze (1960)

Teori dekonfessionalisasi menanggapi realita perpolitikan Islam saat ini. Teori ini

menawarkan penjelasan yang konstruktif mengenai hubungan yang antagonistik antara

agama dengan politik. Menurut teori ini, partai politik Islam tengah berusaha mengubah

formatnya dari legalistik formalistik menjadi subtantik.

Dengan kata lain, dekonfessionalisasi dapat diartikan sebagai sebuah konsep untuk

memperluas penerimaan umum, mencakup semua kelompok yang berkepentingan, terhadap

konsep-konsep atas dasar pertimbangan kemanusiaan.74

74 Bahtiar Efendy, islam dan Negara, (Bandung : Rosdakarya, 2005), h. 45. Penulis mengutipnya dari; Imdadun Rahmat, Ideologi Politik Partai Keadilan Sejahtera, ( Yogyaarta : LkiS, 2008), h. 129.

BAB III

PROFIL SINGKAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

A. Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Meski peran historis kaum muslimin dalam memperjuangkan Indonesia begitu besar

dan menentukan, namun tidak dapat dipungkiri adanya kenyataan bahwa Islam sering

dikesankan sebuah momok yang kerap membangkitkan kecurigaan para penguasa di

Indonesia. Di awal kemerdekaan, presiden republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno, dalam

pidato-pidatonya telah membuka peluang demokratis bagi para pejuang Islam di Indonesia.

Namun pada 1959, ia telah menutup kembali peluang itu dengan dekritnya yang disusul

dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin yang pada hakikatnya

sebuah bentuk diktatorisme. Setahun kemudian Masyumi sebagai partai umat Islam terbesar

pada saat itu secara inkonstitusional dibubarkan.

Perlawanan kaum muslimin terhadap pemberontakan dan makar Partai Komunis

Indonesia (PKI) pada 1965 membuktikan kebenaran kekokohan sikap umat Islam pada masa

Orde lama. Anehnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto justru

mengembangkan sikap apriori terhadap umat Islam. Pemerintah Orde Baru senantiasa

menebar semangat kecurigaan dan kebencian dengan apa yang disebut dengan ekstrim kanan

dan kemudian memunculkan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

Awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan ke-Islaman yang mengambil masjid-

masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus mulai bersemi.

Gerakan dakwah ini mulai merebak dari tahun ke tahun, dan nuansa ke-Islaman semakin

mewarnai kampus-kampus serta masyarakat umum. Bahkan telah menjalar kepada pelajar

dan mahasiswa di luar negeri, seperti Eropa, Amerika, maupun Timur Tengah. Persaudaraan

(Ukhuwah) yang dibangun di antara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-

tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistis. Sementara komitmen mereka

terhadap nilai-nilai moral pun menjadi warna khas di tengah-tengah badai faham materialistik

yang melahirkan perilaku hedonistik.

Dikancah masyarakat mereka berupaya membangun ruh ke-Islaman melalui media

tablig, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan juga pendidikan. Sementara itu, di bidang

politik mereka mencoba menyadarkan kepada masyarakat muslim, terutama kalangan

pemuda dan mahasiswa, akan tanggung jawabnya terhadap masa depan Indonesia. Sebab,

jika bangsa ini hancur maka yang akan merasakan kerugian serta kesengsaraannya adalah

kaum muslimin juga. Ini menurut gerakan reformasi. 75

Partai Keadilan Sejahtera didirikan bukan karena inisiatif seseorang atau beberapa

orang aktivisnya, namun diwujudkan dari kesepakatan yang diambil dari musyawarah yang

aspiratif dan demokratis. Sebuah survey yang cakupan sangat luas dari para aktivis dakwah,

terutama yang tersebar di masjid-masjid kampus di Indonesia. Adapun pertanyaan survei

lebiih difokuskan untuk mengetahui sejauh mana keinginan para aktivis dakwah dalam

menyikapi arus perubahan reformasi. Satu di antaranya dari pertanyaan yang disebarkan

kepada 6.000 orang / responden pada seluruh komponen aktivis dakwah, sebanyak 5.800

pertanyaan kembali. Dari 5.800 responden tersebut, 86% lebih menginginkan untuk

mendirikan partai politik. Sementara 27% sisanya menginginkan untuk tetap

mempertahankan organisasi masyarakat, dan sisanya menginginkan mempertahankan habitat

semula, yaitu dalam bentuk yayasan, LSM, kampus pesantren, dan berbagai lembaga

lainnya.76

Pada bulan Agustus 1998, 52 kader dan aktivis Tarbiah menghendaki dibentuknya

partai politik ini dengan nama Partai Keadilan (PK). Musyawarah tersebut di ketuai oleh DR.

H. M Hidayat Nur Wahid, dengan sekretaris H. Luthfi Hasan Ishaq, MA. Kemudian partai

mengadakan musyawarah kembali sehingga terpilihlah Dr. Nur Mahmudi Ismail sebagai

75 Nashir Fahmi, Menegakkan Syari’at Islam ala PKS, (Solo : Era Intermedia, 2006), Cet. Ke-I, h. 105. 76 Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Muslim

Indonesia Kontemporer, (Jakarta : Teraju, 2004), h. 142.

presiden PK yang pertama, dan Dr. Salim Segaf Al-Jufri sebagai ketua dewan syura partai.

Sedangkan sekretaris jenderal di serahkan kepada Anis Matta, La.

Adapun modal awal dan sekaligus tulang punggung terbangunnya struktur pusat hingga

daerah adalah para kader tarbiyah. Merekalah yang mengisi kepengurusan dan kader-kader

PK yang handal. Pada awal-awal berdirinya PK, kader Tarbiah mencapai 42.202 orang.

Jumlah ini terdiri darikader inti 2.371 orang, pendukung 39.831. Kader ini terdiri dari 120

anggota ahli dan 2.251 Anggota dewasa, dengan komposisi jenis kelamin 2.049 laki-laki dan

322 perempuan.77

PKS secara resmi berdiri pada 20 April 2002. Dengan perubahan nama dari PK-PKS

tidak merubah visi dan misi partai, kalau pun ada hanya pada redaksional semata. Sejatinya,

perubahan PK-PKS hanyalah strategi agar dapat mengikuti Pemilu 2004. Dengan demikian,

suprastruktur (ideologi, pemikiran, dan konsep-konsep partai), maupun infrastruktur PKS

(baik berupa jaringan kader, kepengurusan hingga aset-aset partai) adalah pelimpahan dari

PK.

B. Tujuan Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan

negara dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur yang diridai oleh Allah SWT.78 Adapun

sasaran yang akan dicapai adalah reformasi menyeluruh dalam bidang politik dan

pemerintahan, perundang-undangan dan peradilan, pemikiran dan pendidikan, pengajaran dan

jurnalisme, kebudayaan dan tradisi, materi dan ekonomi, serta terwujudnya kehidupan yang

Islami.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran partai adalah

sebagai berikut :79

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman

77 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS, ( Yogyakarta : LkiS, 2008), h. 36. 78 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Bab II Pasal 5. 79 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Bab II Pasal 6.

2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang Islami

3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problem dan

tuntutan masa mendatang

4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-

nilai Islami

5. Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa.

C. Prinsip Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Gerakan Tarbiyah PKS sebagai organ terbesar dan paling berpengaruh di kalangan

kaum revivalis di Indonesia, merupakan representasi dari “Islamisme”. PKS mengusung

Islam sebagai ideologi politiknya, dengan dasar bahwa Islam merupakan ajaran yang kaffah

(menyeluruh), yang meliputi seluruh bidang kehidupan.80 Dalam anggaran Dasar PKS,

bahwa prinsip dasar yang mereka anut adalah menciptakan negara Indonesia sebagai negara

yang berazaskan Syariat Islam.

“Islam sebagai alternatif”, “Islam adalah solusi”, syariat Islam adalah solusi krisis, dan

ungkapan-ungkapan yang sepadan merupakan jargon-jargon yang dapat menyemangati

perjuangan mereka. Agenda iqomah daulah islamiah (mendirikan negara Islam) dan

formalisasi syariat Islam merupakan muara dari semua aktivitas yang mereka lakukan.81

Secara sederhana penulis akan mengambil beberapa point yang menjadi prinsip dasar

PKS adalah sebagai berikut :

1. Keadilan, Persamaan, dan Keseimbangan

Salah satu prinsip yang telah mengakar di tubuh PKS ialah tentang kesatuan manusia,

Islam memandang bahwa manusia berasal dari hal yang satu (49:13 ; 4: 1) dan kesamaan

posisi sebagai makhluk Allah SWT.

80 Al- Chaidar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia,S.M, Kartosoewirjo : Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/ DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru, (Jakarta : Darul Fallah, 1420 H), h. 227.

81 Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS, (Yogyakarta; LKiS, 2008), h. 83.

2. Kesatuan Nasional

Kesatuan nasional Indonesia dengan segala kekayaan alam, sumber daya manusia, dan

realitasnya dalam persatuan yang terbentang dari sabang sampai Merauke merupakan karunia

Allah SWT yang harus disyukuri. Oleh karena itu, PKS akan tetap konsen menjaga dan

mempertahankan intregitas Indonesia sebagai bagian dari dunia Islam agar dapat

mewujudkan peradaban dunia melalui upaya memelihara persatuan nasional.82

3. Kemajuan

Kemajuan adalah cita-cita setiap masyarakat ketika manatap masa depan kehidupan dan

perjuangan mereka. Dalam rangka membangun sebuah peradaban “ruh ‘amal wa al ibda”

(semangat berkarya dan inovasi) merupakan “malamih” (ciri-ciri) asasi.

4. Khidmatul Ummah Demi Persatuan

Partai Keadilan Sejahtera meyakini bahwa persatuan umat ialah tonggak terpenting

bagi kesatuan bangsa. Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, PKS meyakini bahwa

pembinaan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara adalah jalan yang harus ditempuh bagi

siapa pun yang mendambakannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan langkah-langkah ta’aruf

(saling mengenal), tafahum (saling memahami), ta’awun (saling membantu), takaful (saling

menanggung). Apabila hal tersebut telah digalakan maka negara yang damai dan makmur

akan tercipta.83

5. Kerja sama Internasional

Dalam hal ini Partai Keadilan sejahtera menginginkan terciptanya perdamaian dunia

dan bahwa Islam sebenarnya cinta perdamaian. Selain itu, PKS pun menyadari bahwa untuk

mencapai apa yang menjadi tujuan partai haruslah bekerja sama dengan berbagai pihak yang

82 DPP Partai Keadilan Sejahtera, Sekilas PKS, h. 42. 83 DPP Partai Keadilan Sejahtera, h. 41-45.

dapat menunjang pencapaian tersebut. Dengan catatan, pihak yang diajak bekerja sama harus

satu visi dan misi.

D. Visi dan Misi Partai

Sebagai partai dakwah, maka Partai Keadilan Sejahtera memiliki visi dan misi yang

mencerminkan keinginan untuk eksis dengan :84

1. Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan umat dan bangsa

2. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya dan bangsa

Indonesia umumnya sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional

3. Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia

4. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia

5. Menjadi akselerator bagi wujudnya masyarakat madani di Indonesia.

Sedangkan misi yang dicanangkan guna pencapaian visi tersebut adalah :

1. Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia

2. Menegakkan eksistensi politik umat Islam di Indonesia

3. Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

Indonesia.

4. Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang

kehidupan berbangsa dan bernengara

5. Ikut memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan peradaban

dunia.85

E. Karakteristik Partai

Banyak partai didirikan dengan karakteristik yang beranekaragam, hal itu akan

menunjukkan identitas partai tersebut serta kekuatan partai. Karakteristik Partai Keadilan

Sejahtera yang melekat dalam tubuhnya antara lain :

84 Dokumen DPP, PKS, Sekilas Partai Keadilan Sejahtera, h. 49. 85 Dokumen DPP, PKS, Sekilas Partai Keadilan Sejahtera, h. 49-50.

1. Moralis

Partai Keadilan Sejahtera berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh

perilaku individu dan politiknya. Partai berusaha menampilkan sisi moralitas yang

bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. Pertimbangan ini akan menjadi tonggak dalam setiap

kegiatan yang digulirkan. Karena itu, komitmen moral dipandang sebagai sesuatu yang

sangat penting pada perjalanan sebuah bangsa atau umat. Sebab, keunggulan intelektualitas

dan materi terbukti tidak memiliki manfaat sama sekali jika sisi moral ini diabaikan. Hal ini

didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum:41:

Artinya : “Telak tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia”. Ayat di atas menjelaskan bahwa, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini tiada lain

akibat ulah tangan manusia juga. Dalam firman-Nya ini, Allah telah mewanti-wanti bahwa

manusia harus senantiasa saling menjaga sesama ciptaan-Nya. Karena tabiat manusia ingin

merusak, oleh karena itu Allah memberikan kepada manusia akal dan agama untuk

membimbing agar selalu dalam kebaikan.86

2. Profosionalis

Profesionalisme itqan (berkualitas tinggi) dan ihsan (baik) merupakan ciri alamiah

seluruh ciptaan Allah. Kinerja yang itqan dan ihsan melahirkan profesionalisme yang

dilandasi skil dan kecenderungannya. Namun asas moral harus tetap menjadi pijakan

profesionalitas agar perilaku dan aktivitas tidak mengalami deviasi dari tujuan utama. Sebab,

diatas landasan moral, profesionalitas akan berkembang secara positif dan mempunyai nilai

yang tinggi.

86 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Korelasi Al-Qur'an, Jakarta, Lentera Hati, 2002, h. 124

3. Patriotik

Kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan. Sedangkan partai adalah salah satu

sarana dakwah Islam yang bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam di bumi. Dan untuk

memperjuangkan itu semua diperlukan jiwa patriotisme yang kuat demi terwujudnya cita-cita

Islam dan partai.87

4. Moderat

Dalam konsepsi Islam tidak dikenal adanya kontradiksi antara pasangan istilah seperti

dunia-akherat dan din-dawlah. Kendati pasangan ini menunjukkan adanya perbedaan

konseptual dan mengesankan adanya dikotomi; tetapi dengan sikap pertengahan Islam, tidak

menjadikan sebagai sesuatu yang kontradiktif. Ia merupakan kesatuan yang saling

melengkapi dan menyempurnakan.

Partai Keadilan Sejahtera yakin, pandangan dan sikap pertengahan dapat

menghindarkan munculnya ekstremitas dan melahirkan sejumlah kemudahan serta

mendatangkan keberpihakkan terhadap dakwah sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang

berbunyi : “buatlah yang lebih mudah dan jangan dipersulit, buatlah mereka suka, dan

jangan buat mereka lari”. (Muttafaq Alaih).88

5. Demokrat

Atas dasar bahwa manusia memiliki kewajiban yang sama, yaitu memakmurkan bumi.

Untuk itu, salah nilai-nilai universal dari demokrasi adalah mengakui eksistensi manusia

dalam tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu substansi dari demokrasi adalah partisipasi

rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syura. Syura

adalah sistem bagaimana penyelenggaraan pemerintah dalam sebuah negara.

6. Reformis

87 DPP Partai Keadilan Sejahtera, Sekilas PKS, h. 32. 88 DPP Patai Keadilan Sejahtera, h. 33-34.

Partai Keadilan menyadari bahwa tugas pembangunan adalah salah satu misinya yang

paling utama. Ia akan tetap konsisten dengan posisinya sebagai reformis dan menjauhi segala

bentuk karakter yang menimbulkan kerusakan.

Dalam kaitan reformis ini Partai Keadilan Sejahtera, seperti dinyatakan Al-Mawardi,

menekankan dua hal penting. Pertama, perkara yang mengatur urusan umum. Kedua, yang

berkaitan dengan sesuatu yang dapat mewujudkan kesealihan setiap warga. Hal itu jelas-jelas

mengisyarakatkan bahwa sebuah tatanan politik yang baik akan melahirkan individu yang

shalih pula.

BAB IV

ANALISA TENTANG REORIENTASI PARADIGMA POLITIK

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

A. Konsep Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Konsep dakwah yang dianut Politik dakwah PKS adalah bagaimana menjadikan syariat

Islam sebagai tindak-tanduk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. PKS tidak

menginginkan negara Islam, bagi PKS, sikap bersih kita, anti korupsi kita, perlawanan

terhadap kedzaliman, peduli terhadap sesama, itu adalah bagian dari syariat Islam. Akan

tetapi, ada tiga jenis pemahaman tentang penerapan syariat Islam yang dimaksud, yaitu :

Pertama, pemahaman substansial sebagaimana diungkapkan di atas. Kedua, penerapan

syariat Islam dalam pengertian menjadikannya sebagai hukum formal sebagaimana tertuang

dalam kebijakan Dasar PKS, dimana PKS akan memperjuangkan penerapan syariat Islam di

wilayah-wilayah di mana umat Islam telah siap menerimanya. Ketiga, penerapan syariat

Islam secara paripurna, yang mencakup kekuatan politik yang fowerfull untuk

merealisasikannya.89

Pada literatur di atas, penulis mencoba menyimpulkan bahwa konsep negara Islam yang

PKS cita-citakan tidak secara formal, hal ini hanya menjadi agenda tersembunyi (hiden

agenda) bagi PKS untuk jangka panjang . Akan tetapi, syariat Islam tersirat dalam tindakan

kita sehari-hari. Sikap jujur kita, bersih dari korupsi, saling menyayangi, dan membela yang

lemah adalah termasuk ajaran Islam.

Menurut cermat penulis, dari pernyataan tersebut tersirat bahwa PKS sebagai partai

politik yang berazaskan Islam, terlihat menjadi pragmatis. Dalam arti, konsep yang mereka

buat tidak kuat mereka pegang sebagai suatu acuan dan tujuan puncak yang akan mereka

capai. Sehingga, PKS (partai berazaskan Islam) dipandang lemah dan tidak yakin dalam

mencapai serta mewujudkan cita-cita Islam.

89 Anis Matta, Dari Gerakan ke Negara, (Jakarta ; Fitrah Rabbani, 2006), h. 87-88.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan partai hanya sebagai wasilah (perantara)

untuk mewujudkan cita-cita luhurnya yaitu menegakkan syariat Islam di Indonesia, untuk

terciptanya negara yang makmur sejahtera di bawah naungan ridla Allah SWT. Jadi, dapat di

pahami bahwa partai politik adalah keniscayaan karena dakwah harus memiliki kaki yang

lengkap. Secara kultural, jaringan anak-anak muda yang lahir pada zaman Islam tidak terlalu

mendapat tempat dalam kekuasaan itu telah eksis dan menjadi semacam budaya tanding

(Counter culture). Tetapi, budaya tanding tidak akan efektif jika kekuasaan politik melalui

aparatur dan kaki tangannya terus saja mengampanyekan budaya kemaksiatan. Kekuasaan

politik pasti lebih kuat karena ia mewakili suara rakyat, dan karena itu walau pun kekuasaan

politik yang sedang berjalan melakukan pengusalan secara legal dan didukung oleh

konstitusi.

Oleh karena itu, PKS sebagai sebuah parpol yang berazaskan Islam berupaya

mendapatkan kekuasaan tersebut dengan berbagai cara yang tentunya di halalkan oleh agama

dan undang-undang yang berlaku, agar dapat terus berusaha menegakkan syariat secara

kaffah (menyeluruh) di Indonesia ini, karena dengan kekuasaan, legalitas dan dukungan akan

lebih besar.90

Pada paragrap di atas, Partai Keadilan Sejahtera menekankan bahwa tujuan utama dari

pergerakan politik dakwahnya adalah menciptakan negara Indonesia khususnya agar

menggunakan syariat Islam secara legal formal konstitusional dan kaffah dalam berbagai

dimensi. Akan tetapi, penulis mencoba menganalisa bahwa tatkala PKS telah terjun pada

kancah perpolitikan Indonesia, kecenderungan terhanyut dalam nilai-nilai liberal tidak dapat

dihindari. Karena hal tersebut telah muncul pada awal reformasi.

Konsep besar yang dijalankan oleh PKS adalah Islam dan syariat sebagai konsep yang

menyeluruh dan utuh serta sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam

90 Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS, 2008, h. 58.

diwahyukan bagi kehidupan manusia untuk mengelola hidup dan kehidupan. Sehingga dalam

pemikiran dan kebijakan dasar PKS termaktub “Islam adalah sistem integral yang mampu

membimbing umat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan ukhrawi.

Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan

pribadi (futuh khashah), dan kemenangan politik (futuh ammah).91

Oleh karena itu pula, PKS memahami Islam sebagai aturan yang mengingkat dalam hal

ubudiyah (peribadatan), mu’amalah (interaksi antarmanusia), siyasah (politik kenegaraan).

Dengan demikian, sistem ritual, kemasyarakatan dan negara harus diatur dengan ketentuan

Islam. Adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk berjuang menegakkan kehidupan

yang Islami dan menerapkan Islam sebagai hukum publik, termasuk mendirikan negara

Islam.92

Jadi, sungguh ironi apabila dalam praktiknya di kancah perpolitik negeri ini, masih

terdapat oknum-oknum PKS yang tertangkap basah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya

mereka lakukan. Seperti korupsi, berzina, dan berpolitik secara tidak sehat. Seperti apa yang

terjadi di Jawa Tengah.93 Dengan demikian, tidak hanya partai yang berazaskan Islam (PKS)

saja yang tercoreng nama baiknya, akan tetapi juga Islam. Dengan demikian menimbulkan

kebencian dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut, lebih parah lagi

kepada Islam. Oleh karena itu, PKS sebagai partai dakwah untuk kemaslahatan umat dan

bangsa sudah semestinya memahami hakikat diri. Para pemimpin dan juga anggotanya harus

mengetahui dimana dan kapan serta bagaimana mereka harus berdiri dan berbuat.

B. Tujuan Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

91 Lihat “Kebijakan Dasar PKS” dalam PKS on line. 92 Dalam pernyataan resmi PKS tidak pernah disebut secara verbal tujuan mendirikan “Negara Islam“.

Akan tetapi, dalam berbagai tulisan kader-kader dan tokoh PKS, tujuan terwujudnya negara Islam sangat mudah dijumpai. Demikian juga dalam forum-forum pengkaderan maupun halaqoh Tarbiyah, cita-cita perjuangan mewujudkan negara Islam menjadi materi dasar.

93 Kompas, Oknum PKS tertangkap basah cek in Bersama wanita Pekerja Seks Komersial, edisi rabu, Februari 2009, h. 8.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan

negara dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Adapun

sasaran yang akan di capai adalah reformasi menyeluruh dalam bidang politik dan

pemerintahan, pemikiran, dan pendidikan, pengajaran serta perundang-undangan.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran partai, adalah

sebagai berikut :

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kedzaliman

2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang Islami

3. Memepersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problem dan

tuntutan masa mendatang

4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan

nilai-nilai Islam

5. Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan berwibawa.

Sebagai sebuah partai politik yang berazaskan Islam, bertujuan menegakkan nilai-nilai

Islam, mau tidak mau saat ini harus hidup dalam sistem kebebasan. Dan tidak dapat

dipungkiri, ketika masuk ke dalam kancah perpolitikan negara ini, sesungguhnya PKS telah

masuk ke dalam sistem yang tidak Islami. Karena sekali lagi Indonesia bukanlah negara

Islam.

Di alam demokrasi berlakulah hukum dan tata nilai bebas. Ketika jama’ah yang

sebelumnya hidup di dalam tata nilai Islami memutuskan berpolitik praktis, maka kader-

kader jamaah tersebut harus siap hidup di dalam alam yang semi sekuler yang berlaku

“hukum-hukum” seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan kebebasan pers. Kader-kader jamaah

atau PKS harus mampu menghadapi hukum-hukum itu dengan segala konsekwensinya.

C. Pembahasan Tentang Paradigma Politik dan Reorientasi Paradigma Politik Partai

Keadilan Sejahtera (PKS)

Secara etimologi (bahasa), paradigma bearti contoh, tasrif, teladan, pedoman, dipakai

untuk menunjukkan gugusan pemikiran, bentuk kasus dan pemecahannya.94

Sedangkan definisi paradigma yang penulis maksudkan dalam pembahasan ini adalah

cara pandang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap sesuatu. Dalam hal ini adalah politik.

Akan tetapi, pemahaman ini tidak sebatas cara pandang PKS terhadap politik semata, tetapi

juga bagaimana PKS bermain dalam perpolitikan itu sendiri, sebagai aktivis politik. Serta

strategi apa yang PKS gunakan dalam berpolitik. Mengingat bahwa dalam pembahasan

sebelumnya telah penulis singgung bahwa pada awal reformasi, nilai-nilai liberal dalam

politik mulai berkembang. Tatkala PKS memutuskan untuk berpolitik praktis, secara otomatis

telah mengikuti arus perpolitikan yang terjadi.95 Menghalalkan berbagai cara demi

tercapainya tujuan partai, kelompok, bahkan individu. Hal ini pulalah yang memberikan

kesan bahwa PKS khususnya terkesan pragmatis.

Pada awal berdirinya PKS tahun 2002-2004, PKS benar-benar menutup diri (inklusif)

terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi ideologi dan paradigma politik PKS. Dalam

dekade ini, masih dapat dikatakan bahwa PKS tetap komitmen baik secara ideologi maupun

politik praktisnya kepada azas Islam. Akan tetapi, sekitar tahun 2004-sekarang telah terjadi

perubahan (reorientasi) paradigma politik. Hal ini disinyalir bahwa PKS menginginkan

bertambahnya kuantitas anggota/ kadernya. Sehingga, disadari atau tidak PKS telah

membuka diri (eklusif) terhadap siapa pun dan dari latar belakang apapun, bahkan berkualisi

dengan partai politik yang berbeda azas dan latar belakang sekalipun.96 Dengan demikian,

kemurnian nilai-nilai Islam mulai terkontaminasi dengan nilai-nilai yang berlaku di negara

ini. Jadi, sangatlah ironi dengan tetap mengklaim diri sebagai partai Islam, akan tetapi dalam

politik praktisnya telah mengalami deviasi dari nilai-nilai Islam.

94 Alex MA, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, (Surabaya : Karya Harapan, 2005), h. 473. 95 Majalah Risalah, Menimbang Parpol Islam, Edisi Maret-April 2009, h. 46-47. 96 Wawancara penulis dengan Ustazd Ahmad Mabruri, 24 April 2009.

Seperti yang telah bahas sebelumnya, dan dilihat dari prinsip dasar PKS, bahwa

ideologi PKS adalah kontinuitas dari ideologi Tarbiyah yang berorientasi pada ideologi

Ikhwanul Muslimin (IM), yaitu berazaskan Islam. Dan berusaha menjadikan Islam sebagai

tata aturan dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia. PKS berusaha mentransformasi

ideologi masyarakat dari ideologi rekaan manusia, menjadi ideologi Islam. Artinya, PKS

menghendaki ideologi lain seperti kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, termasuk “ideologi

pancasila” disingkirkan dari pemikiran masyarakat dan digantikan oleh ideologi Islam.97

Dalam hal ini, PKS merupakan kontinuitas dari pemikiran Ikhwanul Muslimin (IM).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghendaki ideologi Islam menjadi ideologi bangsa, serta

berusaha menghilangkan ideologi-ideologi lainnya yang berbau liberal, sekuler, dan kapitalis.

Tidak dapat dinafikan bahwa tujuan tersebut perlu diberi dukungan, selama PKS sendiri

komitmen dengan apa yang dicita-citakan.

Islam yang lurus dan kaffah menurut PKS telah dirumuskan dan dicontohkan oleh para

ulama salaf yang menganut paham Ahlusunnah wal Jama’ah (sunni), yakni para ulama yang

dinilai paling konsisten untuk mengamalkan Al-Qur;an dan Sunnah. Islam yang benar

menurut PKS bukanlah Islam Syi’ah, Mu’tazilah, atau khawarij, melainkan Islam

Ahlussunnah wal Jama’ah.98 Sedangkan Islam kaffah menurut PKS adalah perwujudan

syariat Islam secara menyeluruh dalam semua aktivitas kehidupan. Selain itu, Islam kaffah

juga membentuk karakter kader yang sadar politik. Konsep al-Islam din wa daulah (Islam

adalah agama dan juga negara) mendorong mereka untuk menjadi aktivis dan da’i sekaligus,

yang menjadikan politik sebagai hal penting dalam kesadaran keagamaannya. Politik adalah

bagian integral dari agama, sehingga berpolitik bagi mereka adalah perjuangan sekaligus

ibadah.

97 Imdadun Rahmat, h. 120. 98 Imdadun Rahmat, h. 143.

Jadi, PKS berasumsi bahwa Islam yang kaffah adalah Islam dalam pengertian mereka.

Yaitu apa yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama salaf, seperti Hasan al-Banna dan lain-

lain. Tetapi, dalam praktiknya, PKS membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada siapa pun

dan dari latar belakang apa pun untuk ikut serta aktif dalam partainya, dengan syarat

memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan syariat Islam sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Ideologi PKS secara strategis tetap berazaskan Islam. Dalam artian bahwa PKS tetap

menjadikan Islam dan syariatnya sebagai ideologi dan pijakan dalam melakukan segala

kegiatan politiknya. Akan tetapi, secara teknis memang PKS fragmatis. Fragmatis dalam hal

ini adalah menggunakan segala cara yang di halalkan oleh agama dan undang-undang untuk

mencapai tujuan dalam jangka pendek dan panjang. Sebagai contoh, koalisi dengan partai-

partai yang bukan berazaskan Islam sekalipun, selama tidak merubah visi dan misi partai.99

Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa PKS membagi strategi perpolitikannya menjadi

dua, yaitu : Pertma,secara strategis, yaitu ideologi yang PKS gunakan dan sebagai pijakan

adalah berazaskan Islam. Kedua,secara teknis, PKS membuka diri dalam rangka

meningkatkan kuantitas dan kualitas kader dan anggotanya. Yaitu dengan cara berkualisi

dengan partai apa pun dan dari latar belakang apa pun, demi tercapainya cita-cita partai.

Dengan demikian, jelas sudah bahwa PKS pragmatis, dalam arti tidak menarik diri dari

perpolitikan dan nilai-nilai liberal yang ada di kancah perpolitikan yang sedang berlangsung

di Indonesia ini. Selain itu, eksistensi bahwa Islam sebagai mayoritas penganut di Indonesia

ini dipertaruhkan, apakah hal ini di sebabkan oleh tindakan partai-partai Islam yang

pragmatis. Atau kah kepercayaan masyarakat mulai menurun kepada partai-partai Islam. Hal

ini dapat disebabkan perbuatan para aktor politik partai Islam sendiri yang tidak berbeda

dengan partai-partai lain yang tidak menjadikan Islam sebagai azas partai.

99 Wawancara dengan Kepala Humas, Ustad Ahad Mabruri, (24 April 2009).

Menurut hemat penulis, hal ini disebabkan kepercayaan diri partai-partai Islam mulai

menurun, bahkan rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan partai

tersebut. Selain itu, perbuatan oknum-oknum partai yang jauh dari syariat Islam, sehingga

membuat kepercayaan terhadap partai Islam menurun, bahkan hilang.

Apabila secara teknis PKS dapat dikategorikan pragmatis, maka mengherankan apabila,

menganggap kritik keras terhadap kebijakan pemimpin adalah sebagai ghibah, dan tabu untuk

mengkritik dan mempertanyakan keputusan pemimpin. Sebagai contoh, kritik keras terhadap

sikap mendukung PKS dengan kenaikkan BBM. Wajar apabila publik menyatakan

kekecewaannya, karena publiklah yang merasakan pahitnya kebijakan tersebut. Jadi, tidak

pada tempatnya apabila kekecewaan tersebut dihadapkan pada dalil-dalil naqli seperti Q.S. 49

: 11- 12, karena pihak yang kecewa juga dapat menuduh balik keputusan itu menganiaya

publik, yang telah memberikan amanah. Artinya, pembuat keputusan tidak menjalankan

amanah dari publik, melanggar Q.S. 4: 58. Lah, kalau sudah begini akan terjadi perang dalil.

Apa yang menjadi pembahasan pada bab ini, kiranya akan berkorelasi apabila di tinjau

dengan pisau analisa teori dekonfessionalisasi, teori ini di cetuskan oleh Co Van

nieuwenhuijze pada pertengahan tahun 1960. teori ini menanggapi realita perpolitikan Islam

di Indonesia saat ini. Teori ini menawarkan penjelasan yang konstruktif mengenai hubungan

yang antagonistik antara agama dan politik.100 Islam politik di Indonesia tengah berusaha

untuk mengidentifikasi eksistensinya dalam politik nasional sehingga tidak dapat dihindari

bahwasanya terjadi transformasi format partai politik Islam Indonesia.

Untuk itu, partai politik Islam Indonesia berupaya untuk merubah formatnya dari

legalistik formalistik menjadi subtantik. Dengan demikian Islam politik dapat diterima di

kancah perpolitikan Indonesia. Secara umum, dekonfessionalisasi dapat diartikan sebagai

100 Bahtiar Efendy, islam dan Negara, (Bandung : Rosdakarya, 2005), h. 45. Penulis mengutipnya dari; Imdadun Rahmat, Ideologi Politik Partai Keadilan Sejahtera, ( Yogyaarta : LkiS, 2008), h. 129.

sebuah konsep untuk memperluas penerimaan umum, menambah kuantitas, yang mencakup

semua kalangan atas dasar kemmanusiaan bersama.

Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Bahtiar Efendy, ia berpendapat

bahwa Islam politik saat ini mengubah penampilannya menjadi objektif dan subtantik. Itulah

jenis Islam politik yang dapat mentransendenkan diri dari kepentingan-kepentingan

formalistik, legalistik, dan ekslusif serta lebih berusaha mencapai kepentingan-kepentingan

subtantif, integratif, dan inklusif. Sehingga Islam politik ( aktivitas partai Islam) lebih

memfokuskan perhatiannya kepada subtansi nilai-nilainya.101

D. Strategi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Strategi yang digunakan PKS adalah menggunakan metode tadaruj (pentahapan). PKS

tidak menggunakan metode revolusioner. Artinya, PKS bisa menerima dan mentolelir

capaian-capaian sementara yang tidak ideal sekalipun. Jika hambatan dan rintangan tidak

dapat dilewati. Dengan strategi ini, PKS tidak mudah diprovokasi untuk mengambil jalan

pintas, seperti kekerasan, pemberontakan, maupun tindakan maker. Strategi PKS juga

menggunakan metode bottom up, yakni jalan dakwah dengan mengislamkan masyarakat

terlebih dahulu sebelum mengubah sistem, aturan, dan bentuk Negara menjadi Islami. Sebab,

basis umat yang kuatlah yang menjadi tonggak perjuangan menuju Negara Islam.

Strategi tadarruj (pentahapan), adalah strategi yang digunakan dalam berpolitik untuk

mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Begitu pula dalam pengkaderan, pentahapan digunakan

pula sesuai tingkat kaderisasi. Ada pemula, anggota, pengurus, dan paripurna. Hal ini

dilakukan agar dalam segala sesuatu terjadi keteraturan dan manajemen yang tersusun rapi.

Sedangkan tadarruj dalam peta politik PKS adalah, memulai dakwah dari individu, keluarga,

masyarakat dan negara. Sehingga dikenal dalam PKS dengan istilah bottom up dalam

menggapai tujuan partai.

101 Bahtiar Efendy, Islam dan Negara, (Bandung : Rosdakarya, 2005), h. 45.

Selanjutnya, PKS juga menggunakan strategi legal konstitusional dengan mendirikan

partai dan ikut dalam pemilu. Melalui mekanisme demokrasi, PKS turut serta dalam

lingkaran kekuasaan dan menggunakan jalan parlemen untuk mewujudkan cita-cita

diterapkannya syariat Islam dalam segala lini kehidupan, PKS juga menerapkan sikap terbuka

terhadap semua golongan Islam. PKS mencoba untuk mempersatukan Islam dalam sebuah

ikatan persaudaraan tanpa meng-“anakemas”-kan golongan Islam tertentu.102 Namun

demikian, sikap terbuka tidak sepenuhnya diaflikasikan oleh para kader PKS. Sebab,

dikalangan bawah, kecenderungan tatharuuf (berlebihan) dalam meyebarkan gagasan juga

masih sangat kuat. Perbedaan masih dianggap sebagai alasan untuk menganggap kelompok

lain sebagai lawan. Tidak hanya terhadap kelompok Islam pesantren (Islam tradisional)

maupun Islam modernis, kelompok harakah yang lain, seperti HTI, NII, dan yang lainnya itu

sebgai saingan. Bahkan menyebutnya sebagai perang dingin.103

Jadi, tujuan PKS mendirikan partai adalah sebagai wasilah dalam menyampaikan

dakwah, karena dengan demikian setiap kebijakan yang diputuskan akan lebih didukung

karena legal konstitusional. Selain itu, PKS menghindari perubahan secara revolusioner. Hal

ini di maksudkan agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya berontak, radikalisme, dan anarkis.

Karena Islam datang sebagai rahmatan lil alamien.

Selain itu, PKS menawarkan dan mengupayakan jalan keluar terhadap segala

permasalahan yang terjadi di Indonesia ini, yaitu dengan kembali kepada Islam dan

menerapkan hukum-hukumnya. Dengan demikian maka akan menambah keimanan individu

yang imflikasinya akan tercipta kedamaian dan ketentramaan di Indonesia ini. Seperti kita

simak dalam kebijakan dasar PKS berikut ini :

“Realitas masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan tengah terjadinya deviasi sistemik kehidupan bermasyarakat dari sendi-sendi tuntunan ilahiah dalam hampir semua sendi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Akibat hal tersebut terjadilah

102 Wawancara dengan Kepala HUMAS PKS Ustad, Ahmad Mabruri, (24 April 2009). 103 Wawancara dengan Kokom Komariah, aktivis Tarbiyah IAIN Jakarta, (20 September 2007). Penulis

mengutif dari buku Ideologi Politik PKS, Imdadun Rahmat, h. 138.

malapetaka yang menimpa bangsa dalam berbagai sendi kehidupan. Diyakini, sebuah bangsa akan terbebas dari segala bentuk malapetaka yang menakutkan apabila bangsa tersebut memurnikan keimanannya kepada Allah SWT dan secara konsisten merealisasikan seluruh hukum-hukum-Nya. (Q.S al-An’am (6): 81-82). Untuk mengembalikan masyarakat kepada tuntunan Allah diperlukan gerakan dakwah, yang pada hakikatnya merupakan proses tahawul wa taghayyur (transformasi dan perubahan) menuju tatanan kehidupan yang Islami, baik pada level perorangan maupun pada level masyarakat, dan Negara. Gerakan dakwah akan efektif apabila didukung oleh manhaj, uslub, dan wasilah yang jelas serta tanpa ragu terjun ke sektor kehidupan, termasuk wilayah politik”104

Dari ungkapan di atas dapat kiranya penulis mengambil kesimpulan bahwa ideologi

PKS secara universal adalah azas Islam, dan bagaimana mengaflikasikan syariat Islam dalam

kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan mulai dari individu-individu, keluarga, masyarakat

dan negara. Akan tetapi membentuk negara Islam tidak menjadi prioritas utama, negara Islam

yang dimaksud adalah bagaimana syariat Islam menjadi tata aturan hidup masyarakat.

Apabila hal ini telah terlaksana, maka secara sendirinya negara Islam telah terbentuk. Selain

itu, PKS menggunakan strategi politik dakwah mulai dari individu-individu, keluarga,

masyarakat dan negara. Apabila hal ini telah berhasil, maka visi dan misi PKS akan mudah

dicapai.

Mengenai perbedaan aliran yang berkembang di Indonesia, PKS menggunakan strategi

dengan cara merangkul semuanya dan menciptakan suasana yang membuat berbagai aliran

tersebut diterima. Karena dalam hal ini PKS memiliki jargon dari Hasan al Banna, yaitu ”kita

bersepakat kepada hal-hal yang kita sepakati, dan kita berbeda dalam hal yang di-

ikhtilafkan”. Sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi api perpecahan di kubu PKS.

Dalam hal perbedaan mazdhab yang ada, PKS mengambil jalan moderat. Merangkul

semua semua aliran yang ada, dengan satu sarat tetap memperjuangkan Islam, dan Islam yang

mereka anut adalah Islam yang benar (masih sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunah). Dengan

demikian, secara kuantitas PKS akan berkembang pesat. Hal ini pulalah yang acap kali

menyebabkan PKS kecolongan dalam memfilter kader-kader yang memang ikhlas ingin

104 “Kebijakan Dasar PKS”, dalam PKS on Line.

berdakwah, dan kader yang hanya menginginkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan

mengatasnamakan partai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan definisi politik sebagai pengurusan umat atau bangsa untuk meraih sebuah

tujuan. Dan dakwah juga merupakan usaha pengurusan umat agar menjadi masyarakat yang

makmur, sejahtera dengan berkelakuan yang Islami. Maka penulis memandang bahwa di

zaman globalisasi dan teknologi yang pesat ini, ironis apabila dikatakan bahwa media

dakwah masihlah sangat terbatas. Seperti apa yang penulis paparkan pada bab-bab

sebelumnya, bahwa dakwah pun dapat dilakukan melalui politik atau partai. Akan tetapi,

untuk melakukan itu semua diperlukan komitmen yang kuat untuk tetap berada pada jalan

Allah SWT. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan dalam bidang

teknologi. Untuk itu, diharapkan kepada juru dakwah masa kini dan yang akan datang untuk

senantiasa membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan dalam banyak hal

yang dapat menunjang keberhasilan dakwah. Walau tidak dipungkiri, pada praktiknya, akan

banyak menemui halang rintang yang tidak mudah. Perlu adanya tekad dan niat yang kuat

pada diri da’i yang memlakukan dakwahnya. Ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan

dari apa yang menjadi pembahasan skripsi ini. Diantaranya :

1. Setiap partai politik didirikan pasti memiliki ideologi. Dan dari ideologi yang

mereka buat menjadi arah pijakan setiap aktivitas yang mereka lakukan. Akan

tetapi, dalam kenyataannya banyak sekali partai-partai yang berazaskan Islam,

namun dalam politik praktis mereka telah mengalami deviasi. Begitu kiranya

yang terjadi pada kubu Partai PKS ini, dalam fenomenanya PKS pragmatis.

Yaitu, melakukan segala cara untuk mencapai tujuan jangka pendek. Dan masih

banyaknya oknum-oknum partai, dengan menjual agama, melakukan hal-hal

negatif. Hal ini diakibatkan reorientasi tujuan dari para kader PKS, dan perubahan

paradigma politik dari inklusif (tertutup) menjadi eksklusif (terbuka) (2004-

sekarang). Sehingga, orang-orang yang notabenenya berbeda dan juga

memungkinkan memiliki tujuan berbeda hanya menjual agama untuk kepentingan

pribadi atau kelompok.

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang berazaskan Islam. Sehingga

yang menjadi titik fokus tujuan utamanya adalah merevormasi negara Indonesia

yang sebelumnya tidak menyeluruh menggunakan syariat Islam menjadi negara

yang benar-benar menggunakan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah).

3. Sedangkan strategi yang digunakan adalah tadarruj (pentahapan). Pentahapan

dalam melakukan dakwah, yaitu mulai dari keshalehan individu, keluarga,

masyarakat, dan negara. Juga pentahapan dalam sistem pengkaderan, mulai dari

pemula, anggota, pengurus, dan paripurna. Akan tetapi strategi yang dimaksud

adalah strategi dalam berpolitik dalam rangka merevormasi ideologi liberal

dengan ideologi Islam. Strategi ini dikenal juga dengan nama strategi buttom up.

B. Saran-saran

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis mengajukan saran-saran yang mungkin

bermanfaat bagi kita semua. Agar lebih spesifik kepada siapa saran-saran itu ditujukan, maka

penulis menyusunnya dalam bentuk point, yang ditujukan kepada :

1. Kepada aktivis dakwah

a. Di era globalisasi informasi in metode dan sasaran dakwah dapat dikembangkan,

disesuaikan dengan skill dan bakat para da’i.

b. Istiqomah, sabar dan jangan tergesa-gesa dalam berdakwah. Manfaatkan setiap

momen untuk mencapai target atau tujuan dakwah yang memungkinkan dapat

dicapai.

c. Hendaknya menghilangkan kecurigaan dan kesan negatif pada politik. Karena

ternyata partai atau politik bisa di pakai sebagai sarana dakwah.

d. Perbanyaklah referensi dan bahan bacaan. Karena dakwah yang dijalankan adalah

dakwah Islam yang utuh dan universal.

e. Pertimbangkanlah untuk menggunakan partai sebagai sarana dakwah.

2. Kepada para aktivis Partai Keadilan Sejahtera

a. hendaklah selalu membuka komunikasi dengan komunitas lain sehingga bisa

meminimalisir kecurigaan kepada partai yang anda ikuti.

b. Jangan pernah lekas puas dan berbangga diri terhadap hasil yang telah anda

nikmati. Terus berdakwah dan istiqomah dan juga tawadlu.

c. Bersikap profesional dan proporsional (tentunya, amanah) dalam berbagai bidang

yang anda ikuti.

d. Bangunlah percaya diri yang tinggi, agar Islam di mata publik tidak di klaim

pragmatis. Karena, dengan seperti tu akan mencoreng pula nama baik Islam.

e. Binalah kader da’awi dan kader siyasi yang handal dan beriman. Tidak mudah

terbawa oleh arus globalisasi yang semakin gencar saat ini. Mencebur tapi tidak

melebur.

3. Kepada Para Mahasiswa Dakwah dan Cendekiawan Muslim

Hendaknya selalu meningkatkan gairah dalam melakukan penelitian taua berijtihad

dalam mencari terobosan metode dakwah yang efektif, efisien dan produktif, demi tegaknya

kalimah Allah SWT di bumi ini.

Mulailah hiasi diri kita dengan nuansa dan sifat yang Islami. Karena dengan hal

tersebut, kita telah berdakwah melalui tindakan (dakwah bil al hal). Setidaknya, jiwa-jiwa

sebagai seorang da’i ada dalam jiwa kita. Karena selain itu, setidaknya kita telah mengemban

amanah almamater, lebih besar lagi kewajiban yang Allah percayakan kepada kita untuk

menjaga agama-Nya.

4. Kepada masyarakat

Hendaknya menghindari sifat apriori dan kecurigaan terhadap suatu gerakan dakwah.

Bersifat proporsional dan obyektif dalam menilai suatu gerakan dakwah. Sambutlah syiar

dakwah dengan gelora bara api semangat perjuangan untuk kejayaan Islam.

Apabila terjadi deviasi pada partai-partai Islam, menjadi kewajiban bagi kita untuk

saling mengingatkan dalam kebaikan. Tidak secara otomatis menjust buruk, karena manusia

tidak akan pernah luput dari khilaf dan lupa.

Demikianlah yang dapat penulis paparkan dalam penulisan skripsi ini, penulis

menginsyafi bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan,

mengingat keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri penulis.

Terakhir, besar harapan penulis agar skripsi ini memberikan kontribusi pengetahuan

baru bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amien

Jakarta, 20 April 2009

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Arnold, Thomas W, The Preaching Of Islam, Jakarta,Widjaya, 1981. Anshari, Isa, Mujahid Dakwah, Bandung, CV. Diponegoro, 1995. Aay Muhammad Furqon, PKS, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia

Kontemporer, Artikel Penelitian. al-Ashfahani, Abu al-Qasim al-Rhaghib, al-Mufhradath fi Gharib al-Qur’an, Bairut : Dar al-

Makhrifat, tanpa Tahun. Penulis mengutip dari Paradigma dakwah Sayyid Quthub, Karya Ismail, Ilyas, Penamadani, 2006.

al-Baqi, Muhammad Fu’ad, Mu’jam Mufahras li Ahfadz al-Qur’an, Beirut : Dar al-Fikr,

1987. Alam, Datuk Tombak, Kunci Sukses Penerangan dan Dakwah, Jakarta : Rineka Cipta, 1990,

Cet. Ke-11. Amin, H.M Mashyur, Dakwah Islam dan Pesan Moral, Yogyakarta: Al-Amin Press, 1997,

cet. ke-1 . Ahmad, Sofwan Bin, Konsep Dakwah PKS di Indonesia dan PAS di Malysia, Studi

Komparatif Program Kerja, Skripsi, Jakarta : UIN Jakarta, Fak. FDK, 2004 Arifin, M. Psikologi Dkwah Suatu Pengantar Study, Jakarta : Bulan Bintang, 1977. Bakar,Hasanudin Abu, Angek, Dt Rajo, Visi dan Misi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Jakarta: media dakwah, 1999. Balda, Syamsul, dkk. Politik Dakwah PKS. Bandaro, Kaidir Khatib, Ilmu Dakwah, Bukit Tinggi ; CV. Pustaka Indonesia, 1993, Cet. Ke-

1. Al- Chaidar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia,S.M,

Kartosoewirjo : Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/ DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru, Jakarta : Darul Fallah, 1420 H.

Champion, Dean J, Metode dan Masalah Penelitian, Bandung : Refika Aditama, 1998. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke –VIII. Dawson, Richard E., Political Socialization, Boston : Little Brown and Co, 1968, tanpa

halaman

Djoyo, Ashri, Sukma Dewi Relasi Gerakan Dakwah Kampus Dengan Gerakan Dakwah Politik PKS, Skripsi, Jakarta : UIN Jakarta : Fak. FSH, 2005.

Faisal, Sanafiah, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aflikasi, Jakarta, Rajawali Pers, 1995, Cet. Ke-3.

Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008. Fahmi,Nashir, Menegakkan Syari’at Islam ala PKS, Solo : Era Intermedia, 2006, Cet. Ke-I. Fuad, Abu, Menimbang Lagi Partai Islam, dalam file : A: analisis 22-al- Wale Online Furqon,Aay Muhammad, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praktis Politik Kaum

Muda Muslim Indonesia Kontemporer, Jakarta : Teraju, 2004. Al-Fayumi, Ahmad, al-Misbah al-Munir, Beirut : Dar al-Fikr, tanpa Tahun. Penulis mengutip

dari, Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Qhuthub, Jakarta : Penamadani, 2006. Ghazali, M. Bahri, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah, Jakarta: CV

Pedoman Ilmu Jaya, 1997, cet. Ke-1. Ghani, Soelistyiati Ismail, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Halia Indonesia, 1984, Cet. Ke-

I. Hasanudin, Hukum dakwah, Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia, Jakarta:

pedoman Ilmu Jaya cet ke-1. Hasyimi, A., Dakwah Menurut Al-Qur’an, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, Cet. Ke-III.

Luth, Thohir, M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya, Jakarta : Gema Insani Press, 1999, Cet.

Ke-I. Linrung, Baca Tamsil, PKS dan Islam Rahmatan Lil Ah-Kamin, dalam DPP PKS, Dari Kader

untuk Bangsa, Jakarta : Fitrah Rabbani, 2007. Mulkan, Abdul Munir, Ideologi Gerakan Dakwah, Yogyakarta, Press, 1996. Muttaqien, Peranan Dakwah dalam Pembangunan Manusia, Surabaya,PT. Bina Ilmu: 1982. Moeloeng, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosyda Karya, 1993,

Cet. Ke-10. Mark, Benny, and Hughes, Everett C. (terj), Of Sociology and Interview, American Jurnal Of

Sociology 62 (1965). Manzdur, Ibnu, Lisan al-Arab, Beirut : al-Fikr, 1990, cet. Ke-1, juz XIV.

Mahmud,Ali Abdullah Halim, Dakwah Fardiyah, Metode Membentuk Remaja, Jakarta; Gema Insani, 1995.

Matta,Anis, Dari Gerakan ke Negara, Jakarta ; Fitrah Rabbani, 2006. Mansur, Mustafa, Tujuh Tahap Dakwah Fardiyah, Jakarta : Al_I’thishom Cahaya Umat,

2001, Cet. Ke-II. Mahmudi,Yon, Partai Keadilan Sejahtera: wajah Baru Islam Politik Indonesia, Bandung :

Harakatuna Publishing, 2005. Masdar,Ummarudin, Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik, Yogyakarta : LKiS,

1999. Muttaqin, M. Amin, Konsep Dakwah dan Politik PKS, Jakarta : UIN Jakarta, 26 Desember

2007. Noor, Farid MA’ruf, Dinamika dan Akhlak Dakwah, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1981, cet. Ke-

1. Norman K, Dennzin, The Research Act, Chicago, Aldine, 1970. Penulis mengutipnya dari

buku Penelitian Sosial karya Dean J. Champion. Natsir. Moh., Metode penelitian, Jakarta:Gradia Inidnesia, 1987.. Omar, Toha Yahya, Ilmu Dakwah, Jakarta: Widya karsa Pratama, 1992 Cet ke- 5. Al-Qardawi, Yusuf, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, Jakarta : Pustaka Al-

Kautsar, 1999. Shihab, Quraish, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Korelasi Al-Qur'an, Jakarta, Lentera

Hati, 2002. Rais, Amien, DR. M., Hubungan antara Politik dan Dakwah, Berguru kepada M. Natsir,

Bandung : Mujahid, tanpa tahun, Cet. Ke-I. Singarimbun, Masri, & Sofyan, Metode Penelitian Survey, Jakarta, PT. Pustaka IP3 ES

Indonesia.tanpa tahun. Shihab, Quraish, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan

Masyarakat, Bandung:Mizan, 1998, Cet ke-17. Shaleh, Roshad, Manajemen Dakwah Islam, Jakarta: Bulang Bintang, 1977. Syukur, M. Asywadie, Sejarah Dakwah Islam, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1982, Cet. Ke-I. Syukur, Asmuni, Dasar-Dasar Strategi Dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlas,1998,Cet Ke-1.

Surbakti,Ramlan, Memahami Ilmu Politik,, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,

1992. Tasmara, Toto, Komunikasi Dakwah Jakarta: CV Yogya media pratama,1987. Wawancara dengan Kokom Komariah, aktivis Tarbiyah IAIN Jakarta, (20 September 2007).

Penulis mengutif dari buku Ideologi Politik PKS, Imdadun Rahmat. Yunus, Mahmud, Pedoman Dakwah Islam, Jakarta, Hida Karya Agung, 1979. Ya’cub, Hamzah, Publlistic Islam Teknik Dakwah dan Leadership, Bandung, CV.

Diponegoro,1981. Surat Kabar : Kompas, (12/20/2008). Kompas, Jum’at 7 Juli 2000. Penulis Mengutip dari Jurnal Ilmiah, Politik HTI

Indonesia, Karya, Amirudin Kompas, Oknum PKS tertangkap basah cek in Bersama wanita Pekerja Seks Komersial, edisi

rabu, Februari 2009. Noor, Firman, PKS, Islam dan Demokrasi, Republika Jakarta 26 Juni 2006. Internet : www.pks.co.id www.google.com

.

Lampiran II Anggaran Rumah Tangga

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

BAB 1 TAFSIR LAMBANG PARTAI

Pasal 1 Arti Lambang Partai

Bentuk lambang partai memiliki arti sebagai berikut :

1. Kotak persegi empat berarti kesetaraan, keteraturan dan keserasian. 2. Kotak hitam berarti pusat peribadahan dunia Islam yakni Ka'bah 3. Bulan sabit berarti lambang kemenangan Islam , dimensi waktu, keindahan,

kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah. 4. Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqomah, berani dan ketegasan

yang mewujudkan keejahteraan.

Warna lambang partai memiliki arti sebagai berikut :

1. Putih berarti bersih dan kesucian. 2. Hitam berarti aspiratif dan kepastian. 3. Kuning emas berarti kecermelangan, kegembiraan dan kejayaan.

Pasal 2 Makna Lambang Partai

Makna lambang partai secara keseluruhan adalah menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan ummat dan bangsa.

BAB 2 SASARAN DAN SARANA.

Pasal 3 Sasaran

Untuk mencapai tujuan partai dirumuskan sasaran berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

2. Tegaknya 'Masyarakat Islami' yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.

Sasaran partai yang dimaksud ayat (1) pasal ini diupayakan dalam bingkai Kebijakan Dasar Periodik dan Agenda Nasional Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ini.

Pasal 4 Sarana dan Prasarana

Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum, antara lain:

1. Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan-pernasalahannya.

2. Ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

3. Menggalakkan dialog konstruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial.

4. Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai dengan tujuan partai.

BAB 3 KEANGGOTAAN

Pasal 5 Sistem dan Prosedur Keanggotaan

Anggota Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari :

1. Anggota Kader Pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian.

2. Anggota Kader Inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penseleksian.

3. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Sistem dan prosedur keanggotaan serta hal-hal yang terkait dengan keanggotaan partai diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

BAB 4 MAJELIS SYURO

Pasal 6 Anggota Majelis Syuro

1. Syarat keanggotaan Majelis Syuro sebagai berikut : 1. Umur tidak kurang dari 30 tahun qomariyah 2. Telah menjadi anggota kader inti dengan status anggota ahli Partai 3. Melaksanakan asas dan tujuan partai 4. Komitmen dengan kewajiban-kewajiban anggota 5. Berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sangsi dalam 3 tahun terakhir. 6. Berwawasan syar'i 7. Bersifat amanah dan berwibawa

2. Jika ada anggota Majelis Syuro berhalangan tetap maka majelis berhak mengangkat dan mensahkan pengantinya.

3. Majelis Syuro berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Partai, terdiri dari para pakar dan tokoh dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 15 % anggotanya.

4. Jika anggota Majelis Syuro telah dipilih, maka masing-masing mengucapkan janji setianya di hadapan Musyawarah Nasional, dengan bunyi sebagai berikut:

'Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh pada syari'at Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarat-syarat keanggotaan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, melak sanakan tugas-tugas darinya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan lapang maupun sempit -selain untuk maksiat-, sekuat tenaga melaksanakannya. Dan saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.

Pasal 7 Tugas Majelis Syuro

1. Memilih dan menetapkan Ketua majelis, Wakilnya dan Sekretaris Majelis dan menetapkannya sebangai ketua, wakil dan sekretaris Majelis Pertimbangan Partai.

2. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Partai. 3. Memilih, dan menetapkan Ketua, Wakil dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat 4. Memilih, dan menetapkan Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jendral dan

Bendahara Umum serta beberapa orang Anggota Dewan Pimpinan Pusat. 5. Menyusun tujuan-tujuan Partai, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah

Nasional. 6. Menetapkan klausul-klausul perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

(AD/ ART) dan kebijakan politik. 7. Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dari laporan keuangan. 8. Menetapkan rencana kerja periodik partai, dan mengawasi serta mengevaluasi

pelaksanaannya. 9. Mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nama baik, kritik, pengaduan,

dan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan partai.

BAB 5 MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Pasal 8 Anggota Majelis Pertimbangan Partai

Majelis Pertimbangan Partai terdiri dari sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syuro yang dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.

Pasal 9 Majelis Pertimbangan Partai

1. Menjabarkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro 2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional

dan Majelis Syuro

3. Menentukan sikap Partai terhadap permasalahan-permasalahan umum dan perubahan-perubahan politik secara regional, dunia Islam atau internasional bersama Dewan Pimpinan Pusat.

4. Mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Sidang-sidang Majelis Syuro.

5. Merekomendasikan kebijakan program pemilihan umum dan melegalisir calon-calon partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat.

6. Menunjuk perwakilan (wakil) Partai pada lembaga-lembaga, organisasi dan kongres-kongres di dalam dan luar negeri bersama Dewan Pimpinan Pusat.

7. Meratifikasi langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja politik (strategis).

8. Meratifikasi anggaran proyek yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat sebelum diajukan ke Majelis Syuro.

9. Meratifikasi pengajuan struktur dan personil Bidang Dewan Pimpinan Pusat. 10. Mengambil tindakan tegas dalam hal fitnah, kritik, aduan, dan tuduhan yang berkaitan

dengan partai dan anggotanya. 11. Mejelis berhak membentuk komisi ad-hoc yang terdiri dari unsur anggota Majelis

Syuro dan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya.

BAB 6 DEWAN SYARI'AH

Pasal 10 Syarat Anggota Dewan Syari'ah

1. Umur Ketua dan wakil ketua Dewan Syari'ah Pusat tidak kurang dari 35 tahun qomariyah.

2. Umur Ketua dan Wakil ketua Dewan Syari'ah Wilayah tidak kurang dari 30 tahun qomariyah.

3. Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli Partai. 4. Berpegang dan komitmen kepada nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil,

bertaqwa, sabar, jujur dan bijaksana. 5. Memiliki pengetahuan hukum-hukum syariat yang memadai, bersifat amanah dan

berwibawa. 6. Memiliki pengetahuan di Bidang peradilan dan menguasai mekanisme pengambilan

keputusan.

Pasal 11 Fungsi Dewan Syari'ah

1. Sebagai Lembaga Fatwa. 2. Sebagai Lembaga Qadha yang keputusan-keputusannya mengikat. 3. Pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Majelis Syuro. 4. Lembaga Peradilan Banding.

Pasal 12 Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah

1. Memberikan landasan syar'i terhadap kebijakan-kebijakan dan persoalan-persoalan yang dihadapi partai.

2. Melakukan pembinaan terhadap Dewan Syari'ah Wilayah. 3. Melakukan kajian terhadap perkara-perkara yang tidak terselesaikan di Dewan

Syari'ah Wilayah. 4. Melakukan investigasi terhadap isu, pengaduan, tuduhan, evaluasi dan kesewenangan

yang berkaitan dengan Pimpinan Partai dan mengungkapkan hasilnya kepada Majelis Syuro. Khusus yang berkenaan dengan Ketua Umum Partai atau Ketua Majelis Syuro atau Ketua Majelis Pertimbangan Partai atau Ketua Dewan Syari'ah Pusat untuk kasus yang menyangkut dirinya dilakukan oleh komisi khusus yang dibentuk oleh Majelis Syuro.

5. Mengambil tindakan syar'i dalam masalah-masalah yang diserahkan Dewan Pimpinan Pusat, atau Dewan Syari'ah Wilayah kepadanya.

6. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Syari'ah Pusat kemudian mengajukannya kepada Majelis Syuro.

7. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

Pasal 13 Klasifikasi Pelanggaran dan Hukuman

1. Setiap perbuatan anggota yang menodai citra partai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga partai adalah pelanggaran yang harus dikenakan sangsi hukum.

2. Klasifikasi pelanggaran berikut hukuman dan cara pelaksanaannya, di atur oleh ketentuan Dewan Syari'ah yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

BAB 7 TUGAS DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 14 : Tugas Konsepsional

1. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukannya kepada Majelis Pertimbangan Partai.

2. Mengajukan rancangan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada Majelis Pertimbangan Partai.

3. Menetapkan Produk-produk konsepsional untuk Bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

Pasal 15 Tugas Stuktural

1. Menerima waqaf, hibah dan dana sukarela yang legal. 2. Menyerahkan laporan keuangan dan evaluasi akhir kepada Majelis Pertimbangan

Partai. 3. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada Majelis

Pertimbangan Partai. 4. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

Pasal 16 Tugas Manajerial

1. Menunjuk ketua-ketua Bidang dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Partai. 2. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya. 3. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai. 4. Mensahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah 5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pimpinan

Wilayah dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 17 Tugas Operasional

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.

2. Menerbitkan pernyataan-pernyatan resmi. 3. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai Bidang. 4. Melaksanakan koordinasi anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang 5. berasal dari anggota kader partai.

BAB 8 DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 18 Struktur Dewan Pimpinan Wilayah

Dewan Pimpinan Wilayah adalah lembaga eksekutif tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua Umum dan beberapa ketua. 2. Sekretaris dan wakil sekretaris 3. Bendahara dan wakil bendahara 4. Deputi-deputi.

Pasal 19 Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.

2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga-lembaga strutural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya. 4. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada

Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat. 5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Wilayah sesuai dengan ketentuan yang terkait

dengan hal tersebut. 6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan

Pusat.

Pasal 20 Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah

1. Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli. 2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat

dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.

3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan tugas.

4. Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.

BAB 9 DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 21 Struktur Dewan Pimpinan Daerah

Dewan Pimpinan Daerah didirikan pada tingkat kabupaten/kotamadya yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kotamadya dengan struktur sebagai berikut

1. Ketua Umum dan beberapa ketua. 2. Sekretaris dan wakil sekretaris 3. Bendahara dan wakil bendahara 4. Bagian-Bagian.

Pasal 22 Tugas Dewan Pimpinan Daerah

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah.

2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Daerah dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.

3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya. 4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada

Musyawarah Daerah. 5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Daerah sesuai dengan ketentuan yang terkait

dengan hal tersebut. 6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan

Wilayah.

Pasal 23 Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah

1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota dewasa.

2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.

3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan tugas.

4. Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.

BAB 10 DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 24 Struktur Dewan Pimpinan Cabang

Dewan Pimpinan Cabang didirikan pada tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamatan dengan struktur sebagai berikut

1. Ketua dan Wakil ketua. 2. Sekretaris dan wakil sekretaris 3. Bendahara dan wakil bendahara 4. Seksi-Seksi.

Pasal 25 Tugas Dewan Pimpinan Cabang

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah.

2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya. 4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada

Musyawarah Cabang. 5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang terkait

dengan hal tersebut. 6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan

Daerah.

Pasal 26 Syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang

1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota madya.

2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.

3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.

4. Umur tidak kurang dari 20 tahun qomariyah.

BAB 11 DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 27 Struktur Dewan Pimpinan Ranting

Dewan Pimpinan Ranting didirikan pada tingkat kelurahan/desa dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil ketua. 2. Sekretaris dana wakil sekretaris 3. Bendahara dan wakil bendahara 4. Unit-Unit.

Pasal 28 Tugas Dewan Pimpinan Ranting

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan Dewan Pimpinan Cabang.

2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Ranting kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang.

3. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Ranting.

4. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Ranting sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.

5. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 29 Syarat-syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Ranting

1. Telah menjadi kader pendukung partai dengan status anggota muda. 2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat

dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari anatisme kepentingan pribadi dan golongan.

3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.

4. Umur tidak kurang dari 18 tahun qomariyah.

BAB 12 KEUANGAN

Pasal 30 Sumber Keuangan

Kekayaan Partai diperoleh dari :

1. Iuran, infaq wajib, dan shadaqah yang berasal dari anggota. 2. Infaq dan shadaqah dari luar anggota.

3. Sumbangan dan bantuan tetap atau tidak tetap dari masyarakat atau orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada aktifitas Partai yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

4. Waqaf, wasiat dan hibah-hibah lainnya.

Pasal 31 Pemungutan Iuran dan Infaq Anggota

Partai mempunyai hak untuk mengambil iuran, infaq dan shadaqah dari anggotanya.

Pasal 32 Penyaluran/Pengalokasian Dana

1. Partai mempunyai hak untuk menentukan penyaluran dan atau pengalokasian dana Partai.

2. Dana Partai yang tidak segera digunakan untuk kepentingan aktifitas Partai, pengaturannya ditentukan oleh Majelis Syuro.

Pasal 33 Tugas Bendahara Partai

1. Mengatur kekayaan Partai. 2. Mencatat semua harta Partai dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya. 3. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya

kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik. 4. Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.

BAB 13 HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 34 Asas Hubungan Keorganisasian

1. Hubungan dengan oragisasi yang sejenis baik vertikal maupun horizontal atas asas wala' dan ta'awun.

2. Hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta'awun. 3. Hubungan dengan organisasi umum atas asas kemanusiaan dan kemaslahatan umum

yang dibenarkan Islam.

Pasal 35 Hubungan Antar Struktur

1. Hubungan lembaga tertinggi partai dengan lembaga-lembaga di bawahnya bersifat langsung.

2. Hubungan antar lembaga tinggi partai tingkat pusat bersifat langsung, melalui Pimpinan masing-masing.

3. Hubungan lembaga tinggi partai dengan lembaga organisasi partai tingkat wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenangnya.

4. Hubungan departemen di Dewan Pimpinan Pusat dengan deputi terkait di Dewan Pimpinan Wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah.

5. Apabila departemen di Dewan Pimpinan Pusat tidak mempunyai turunannya di Dewan Pimpinan Wilayah maka departemen tersebut dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.

6. Hubungan antar pimpinan partai tingkat wilayah dengan struktur di bawahnya, mengikuti pola hubungan antar level kepemimpinan partai seperti tersebut dalam ayat 2 sampai dengan 5 pasal ini..

7. Hubungan lembaga-lembaga struktural di tingkat bawah dengan lembaga-lembaga di atasnya mengikuti mekanisme struktural yang telah ditetapkan.

BAB 14 KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 36 Ketentuan Tambahan

1. Untuk memperluas jaringan kerja dan menampung aspirasi pendukung partai, maka : 1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk kepengurusan Majelis Kehormatan

dan Dewan Pakar, 2. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk kepengurusan Dewan Pakar, 3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk kepengurusan Dewan Penasehat,

dan 4. Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk kepengurusan Dewan Pembina,

yang diatur oleh peraturan khusus yang ditetapkan Majelis Syuro. 2. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan

Pimpinan Daerah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Pertimbangan Partai.

3. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.

4. Didirikan perwakilan Partai di kalangan warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan khusus yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan.

BAB 15 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37 Penutup

Dalam hal belum dilaksanakannya Musyawarah Nasional I, maka para pendiri partai bertindak dan melaksanakan tugas selaku Majelis Syuro

DAFTAR WAWANCARA (Wawancara dengan pengurus pusat PKS, Ustad. Ahmad Mabruri)

Head of Public Relation

1. Apa pengertian PKS secara istilah yang sesuai dengan apa yang dimaksud PKS itu sendiri? Jawab : PKS adalah salah satu sarana (wasilah) yang digunakan untuk mencapai tujuan dakwah di kancah global (dunia). Dan akan menggunakan wasilah tersebut selama wasilah tersebut maslahat, dan apabila telah mendatangkan madlarat yang lebih banyak, maka akan ditinggalkan. Tapi bukan berarti meninggalkan dari dakwah Islam.

2. Apa Pengertian dakwah dan korelasinya dengan politik Menurut PKS? Jawab : Politik adalah bagian dari dakwah. Berdakwah dapat dilakukan melalui apa pun selama itu baik dan boleh dipandang dari syariat Islam. Sedangkan dakwah adalah inti dari politik, dalam arti yang menggerakkan PKS untuk melakukan kegiatan politik karena ada misi dakwah di dalamnya.

3. Apa ideologi utama dalam politik dakwah PKS? Jawab : Azas Islam yang kaffah (menyeluruh) tanpa adanya pengecualian.

4. Bagaimana politik dakwah PKS?

Jawab : Secara rinci politik dakwah PKS adalah kepada : 1. Individu---menjadikan individu-individu yang bermoral baik, dan beriman kepada

Allah. Sehingga dimana pun ia berada akan membawa lingkungan tersebut menjadi baik secara hukum agama dan negara.

2. Keluarga---apabila individu telah baik, maka akan menciptakan keluarga yang baik pula. Dari sini akan memproduksi bibit-bibit penerus yang baik.

3. Masyarakat---imflikasi dari kesealihan individu dan keluarga akan berdampak pada kesealihan dalam cakupan yang lebih besar, yaitu dalam masyarakat. Akan terbentuk masyarakat yang shalih.

4. Negara---tujuan puncak adalah mennciptakan kesealihan negara. Jadi semuanya bertahap dan pasti. Apabila negara yang cakupannya telah baik, maka negara ini akan makmur, sejahtera dan mendapat rahmat dari Allah SWT.

5. Ruang Lingkup Kegiatan politik dakwah PKS?

Jawab : Politik dakwah PKS mencakup semua lini yang dapat mendukung tercapainya tujuan dakwah. Sama halnya dengan objek dakwah, kita dalam berdakwah di harapkan kepada seluruh manusia.

6. Apa saja masalah-masalah politik dakwah/ yang menjadi sasaran politik dakwah PKS? Jawab :

1. Moralitas 2. Menegakkan syariat Islam 3. Menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan segala atributnya 4. Membebaskan negara-negara Islam yang terjajah 5. Membantu minoritas Muslim

6. Persatuan Umat Islam (Khilafah Islamiah)

7. Mengapa PKS mengambil jalan dakwah melalui partai politik? Jawab : Mencontoh Rasulullah SAW : karena dakwah amat banyak medianya, diantaranya melalui partai. Selama melalui partai politik itu maslahat kenapa tidak? Kecuali jika dakwah melalui partai ini telah membawa madlarat, maka akan ditinggalkan. Tapi selama ini tidak dan semoga saja selamanya sampai pada akhirnya syariat Islam berdiri dan mengakar di bumi Allah ini. Selain itu, dakwah dapat melalui :

1. Kultural (secara individu, ceramah mimbar, dan lain-lain) 2. Struktural (partai politik atau organisasi dakwah lainnya )

8. Apa definisi partai politik menurut PKS? Jawab : Adalah organisasi yang terstruktur yang menampung kepentingan bersama serta dijadikan sarana untuk mencapai tujuan bersama tersebut.

9. Menurut PKS, partai politik Islam itu apa?

Jawab : 1. Azasnya Islam 2. Dalam pelaksanaannya sesuai syariat Islam 3. Anggota dan pengurusnya Islam 4. Demi kepentingan Islam yang menjadi tujuan puncaknya 5. Selalu membela Islam dalam kondisi, situasi apa pun.dll

10. Menurut PKS, perjuangan partai politik itu apa dan bagaimana? Jawab : Bagaimana merubah orang yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik melalui berbagai macam cara yang di halalkan oleh agama.

11. Apa langkah konkret PKS, mengenai dakwah melalui partai politiknya?

Jawab : Langkah konkret yang telah dilakukan adalah pengkaderan, terdiri dari kader dakwah dan kader politik. Dimana kedua kader tersebut telah melalui tahapan-tahapan yang dijadikan pegangan dan prasyarat dalam PKS.

12. Bagaimana PKS, menanggapi opini publik yang mengatakan bahwa PKS pragmatis? Jawab : Sebenarnya salah apabila dikatakan ideologi PKS pragmatis. Dalam tahapan strategis, ideologi PKS tetap berazaskan Islam. Akan tetapi, dalam tatanan teknis, memang pragmatis. Hal ini disesuaikan dengan bagaimana cara untuk mendapatkan simfati dan kekuasaan untuk dapat menjalankan misi dan visi PKS, yaitu menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang negara Indonesia. Dengan catatan, dalam tatanan teknis ini, tetap berpegang pada al-Qur’an dan hadits.

13. Apa peluang dan hambatan yang dialami oleh PKS dalam dakwahnya dikancah perpolitikan? Jawab :

Peluang : 1). Horizontal ---PKS dapat diterima semua kalangan masyarakat, karena PKS datang dengan misi dan visi yang insya allah semua kalangan Muslim setuju. Selain itu, PKS datang dengan mengangkat kebutuhan dasar intuisi manusia yaitu ingin adanya ketenteraman dan keadilan.

2). Pertikal ---dengan (partai), maka PKS mempunyai peluang yang semakin hari semakin terlihat untuk dapat menduduki kursi-kursi yang berpengaruh di negara ini. Sehingga, aakn mendapatkan banyak peluang pula untuk mencapai visi dan misi partai.

Hambatan : 1. Adanya partai-partai politik lain yang kurang pro-terhadap Islam. 2. masih ada lawan politik yang melakukan black compaing, dengan

maksud merusak citra baik PKS. Hal ini disimpulkan setelah melalui penelitian ke lapangan.

3. masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami Islam secara kaffah, sehingga seolah menjadi bumerang bagi mereka.

14. Apa tujuan dakwah politik PKS, dan apa bedanya dengan tujuan Partai-partai berazaskan

Islam lainnya? Jawab : Bedanya PKS menjadikan dakwah sebagai panglima. Setiap tindakan atau kegiatan apa pun yang dilakukan partai selalu dibawa oleh niat dakwah dan tujuannya untuk dakwah.

15. Bagaimana teknik PKS dalam berdakwah di masyarakat, agar masyarakat menerima dengan lapang dada apa yang disampaikan. Melihat masyarakat mayoritas bermazhab Syafi’i? Jawab : PKS meraup segala mazhab, yang terpenting Islamnya benar. Benar menurut al-Qur’an dan al-Hadits. Dan menginginkan Islam jaya di bumi ini.

Mengetahui

Pewawancara,

Luthfi Rijalul Fikri

NIM : 105051001938

Responden,

Ustazd. Ahmad Mabruri Head of Public Relation

Foto setelah melakukan wawancara dengan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ustazd Tifatul Sembiring dan Ustazd Ahmad

Mabruri (Head of Public Relation)