34 Warta BPKMARET 2011
PANTAU
“SAyA menunggu laporan dan aduan. Bagi yang merasa dirugikan atau menjadi korban pemotongan anggaran, sampaikan langsung ke kantor saya. Namun, jangan fitnah, karena kita akan mengecek kebenarannya. Jika fitnah, juru fitnah akan mendapatkan ganjaran,” kata Presiden yang
juga didampingi Wapres Boediono ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2011 di Gedung Bidakara, Jakarta, baru-baru ini.
Acara ini diselenggarakan Oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai upay a menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012. Kali ini mengam-bil tema Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyak. Beberapa menteri, di an-taranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Mendagri Gamawan Fauzi, serta seluruh kepala daerah turut berpartisipasi dalam acara tersebut.
Ada ‘Tangan-tangan Gelap’ Tilep Anggaran
PRESIDEN Susilo Bambang
Yudhoyono mengaku
mendapat laporan adanya ‘tangan-
tangan gelap’ yang melakukan korupsi
anggaran. Ini adalah kejahatan
serius.
istim
ewa
34 - 39 pantau.indd 34 5/23/2011 10:52:42 PM
35Warta BPK MARET 2011
Presiden menyatakan anggaran pemerintah pusat dan daerah adalah instrumen penyelenggaraan negara yang penting. Perencanaan dan pe-nyusunan anggaran yang baik akan menentukan kesuksesan pembangu-nan nasional. Dia menginstruksikan anggaran digunakan dengan baik dan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta agar para pejabat tak melaku-kan pemborosan atau bahkan korupsi anggaran ketika mengelola program daerah. Pemerintah pusat, ujarnya, telah menjalin kerja sama dengan BPK untuk memastikan ang-garan yang digunakan pengelola anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan akunta-bel. Presiden tidak ingin uang yang diperoleh susah payah malah disalahgu-nakan. Penyalahgunaan ang garan ini akan melukai hati rakyat.
“Maka itu, saya ingin betul mengurangi tanda tangan surat pemeriksaan bagi pejabat pemerintah yang harus berhadapan dengan hukum manakala terjadi penyimpangan peng gunaan anggaran ne-gara,” katanya.
Presiden SBY mengin-gatkan untuk menyukses-kan pembangunan 2012 diperlukan rencana yang baik, tepat, dan kredibel. “Khusus bagi ujung tombak pelaksanaan pemba ngunan di daerah-daerah, kepemimpinan dan manaje-men saudara-saudara, para kepala dae-rah, akan sangat menentukan,” ujar SBY.
Pemangkasan AnggaranKaitannya dengan anggaran, Pre-
siden lewat Instruksi Presiden (In-pres) No. 7/ 2011 yang diterbitkan 15 Maret 2011 menginstruksikan
seluruh lembaga pemerintah dan nonpeme rintah untuk melakukan penghematan dan pemangkasan ang-garan.
SBy menilai selama ini banyak alo-kasi anggaran dalam APBN dan APBD yang dinilai boros dan tidak tepat sasaran. Untuk itu, Presiden mengin-struksikan penghematan anggaran
minimal 10% pada 2011 di seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
“Sekarang sudah tercatat bisa di-hemat anggaran sebanyak Rp16,8 triliun. Nanti akan kita bahas bersama DPR untuk penggunaan yang lebih te-pat. Misalnya untuk infrastruktur dan menambah anggaran program ke-miskinan,” katanya dalam jumpa pers
di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu.
Penghematan sebesar Rp16,8 triliun ini, kata Presiden, juga bisa di-jadikan dana cadangan bilamana ter-jadi gejolak harga minyak dan harga pangan ditingkat dunia. Hal ini pent-ing untuk menghindari terjadinya lonjakan kenaikan harga dan energi.
Presiden SBY juga me-merintahkan dilakukan penghematan secara kon krit. Seperti biaya-biaya yang dinilai ti-dak efektif misalnya perjalanan dinas, pe-nyelenggaraan seminar ataupun penggunaan ho tel-hotel mewah se-bagai tempat perte-muan.
“Langkah penghe-matan lain juga dengan membatasi pengadaan kendaraan-kendaraan dinas, pembangunan ge -dung, kantor dan rumah-rumah dinas ba ik di pusat maupun di dae-rah. Kalau tidak memi-liki urgensi, maka tidak perlu ditambah gedung-gedung di pusat dan di daerah,’’ katanya
Untuk APBN 2012, bersama dengan DPR, pemerintah akan ber-upaya melakukan pe ngu rangan atau pemangkasan signifi-kan biaya-biaya admin-istrasi yang dirasa ti-dak penting. Sementara itu, pos untuk belanja
modal akan ditingkatkan. Harapan-nya pertumbuhan ekonomi akan lebih riil terwujud.
‘’Untuk APBN 2011 yang sudah berjalan, nanti akan ada APBN pe-rubahan. Untuk APBN 2012 yang sedang dirancang, termasuk pemda, akan jauh lebih efesien dan optimal dalam penggunaan anggaran nega-ra,’’ kata SBY. dr
34 - 39 pantau.indd 35 5/23/2011 10:52:42 PM
36 Warta BPKMARET 2011
PANTAU
SeBAGAIMANA diungkapkan Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam pemaparannya di ge-dung KPK, Kuningan, Jakarta,
Selasa (5/4), dari 10 hasil temuan itu, tiga di antaranya bisa dikategorikan in-dikasi korupsinya sangat kuat. Namun demikian, masih harus dilakukan ka-jian lebih lanjut untuk memastikannya.
Menurut Busyro, dalam melaku-kan penelaahan ini Tim Pengkaji KPK membagi temuan itu dalam dua aspek
utama. Pertama, menyangkut regulasi sebanyak tiga temuan. Kedua, yang berkaitan dengan tatalaksana ada tu-juh temuan. “Tiga temuan yang ber-indikasikan korupsi masuk dalam dua aspek itu,” ujarnya.
Dia menjelaskan kajian ini meru-pakan bagian dari kewenangan KPK dalam UU KPK Tahun 2002 yang di-dasarkan atas jumlah belanja sosial yang besar pada 2007-2010 menca-pai Rp300,94 triliun. Jumlah itu terdiri
KPK Temukan Indikasi Korupsi di Sepakbola NasionalMerebaknya aroma korupsi yang menyeruak dari pembinaan persepakbolaan nasional ternyata bukan isapan jempol belaka. KPK menemukan tiga indikasi korupsi dari 10 temuan hasil kajian pengelolaan bantuan sosial (bansos) APBD.
atas Rp48,46 triliun di tingkat daerah dan Rp252,48 triliun di tingkat pusat.
Pihaknya, selama 2010 menerima 98 aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan bansos ini. Bahkan, hingga Maret 2011, KPK telah meng-kaji penyalahgunaan bansos dan me nemukan empat perkara sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan satu lagi masih proses penyidikan.
Atas temuan ini, sebagai tindak lanjut kajian kebijakan pengelolaan belanja bansos di pemda, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan Kementerian Dalam Negeri dan pemda diharapkan bisa segera membuat action plan atas saran perbaikan dan menyampaikan action plan tersebut ke KPK sebelum 4 Mei 2011.
“Belanja sosial adalah bagian dari keuangan daerah yang harus dike-lola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertang-gungjawab. Untuk itu, penyaluran-nya harus dilakukan selektif, dengan menetapkan kriteria ketat, transparan dan akuntabel,” katanya.
Dia mengungkapkan tiga temuan berindikasikan korupsi itu dikarena-kan dilanggarnya asas umum penge-lolaan keuangan daerah pada penge-lolaan dana APBD bagi klub sepakbola, adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta dilanggarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah dari APBD.
Sementara itu, di hadapan 15 orang perwakilan daerah dari 33 provinsi , yang dihadiri juga oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga serta Menteri Dalam Negeri, M.Jasin meminta agar Menteri Dalam Negeri segera mener-bitkan peraturan baru untuk menerap-kan langkah ini.
Namun, para pengelola sepakbola di daerah yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan belum siap jika per-aturan itu diterapkan. Sebagaimana di-ungkapkan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, yang menaungi klub sepakbola Sriwijaya FC, meminta agar mereka diberi waktu untuk mencari
Busyro Muqoddas, Ketua KPK
istim
ewa
34 - 39 pantau.indd 36 5/23/2011 10:52:43 PM
37Warta BPK MARET 2011
dana alternatif.Selama ini, hampir semua klub
sepakbola profesional di bawah nau-ngan PSSI masih bergantung pada APBD. Ini dimungkinkan oleh ke-beradaan surat edaran Mendagri No. 426/2010 yang memungkinkan dana APBD digunakan membiayai klub pro-fesional.
Penggunaan Bantuan Sosial untuk membiayai Tim sepak bola sebenarnya memang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri karena bantuan sosial pada hakekatnya dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam ben-tuk uang dan / atau barang kepada masyarakat untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemberian bantuan sosial diberikan ti-dak secara terus menerus / tidak beru-lang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan peng-gunaannya.
Dari 15 klub Liga Super Indone-sia, misalnya, baru empat yang bebas dari dana rakyat itu, yakni Arema, Persib Bandung, Pelita Jaya, dan Semen Padang. Klub lainnya mendapat dana antara Rp5 miliar dan Rp25 miliar se-tiap satu musim pertandingan.
Sebelumnya , sekelompok pemuda yang tergabung dalam i Jambore Pe-rubahan Sepak Bola Indonesia menun-tut KPK segera menindaklanjuti dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disalur-kkan ke klub sepakbola tersebut.
Infrastruktur terlantarKapten Aliansi Suporter Indonesia
Jundan Hidayat menegaskan pihaknya mensinyalir adanya dugaan korupsi serta pemborosan dana APBD un-tuk pengelolaan klub-klub sepakbola itu. “Ada dugaan korupsi pemborosan dana APBD untuk pengelolaan klub sepakbola seharusnya klub sepakbola mencari dana sendiri,” kata Jundan di Kantor KPK.
Dugaan praktik suap dan korupsi di dunia persepakbolaan, tambahnya, telah berimbas pada telantarnya in-frastruktur sarana olahraga. Hal itu menyebakan banyaknya pemain muda yang berpotensi namun tak tersalur-
kan. “Walaupun ada dana APBD bukan
untuk infrastruktur dan pemain muda. Gaji pemain asing selangit harus di audit karena uang APBD adalah uang rakyat,” tambahnya.
Menurut Jundan, APBD untuk satu klub sepakbola dinilai sangat besar dan mendesak KPK untuk turun tangan.
APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya pening-katan pelayanan dan kesejahteraan ma-syarakat, maka seharusnya dalam hal perencanaan anggaran untuk bantuan kepada Tim sepakbola dapat dianggar-kan apa bila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib yang harus dipenuhi se-cara proposional.
Koordinator ICW Danang Widoyo-ko juga berharap KPK segera turun tangan. “KPK harus koordinasi untuk penegakan hukum dan membersihkan korupsi terutama suap menyuap, se-hingga klub bisa profesional,” kata Da-nang Widoyoko saat diskusi di Kantor ICW.
Dia mencontohkan dalam studi yang dilakukan ICW terhadap Per-satuan Sepakbola Indonesia Semarang (PSIS), dana yang dianggarkan menca-pai Rp14 miliar. “Dana tersebut lebih besar dari anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan gizi masyarakat sebe-sar Rp607 juta dan program pendidi-kan anak usia dini sebesar Rp1,4 mili-ar,” paparnya.
Dari sisi prestasi, saat dana dikucur-kan pada 2006 itu, PSIS menjadi juara dua di liga Indonesia. Namun, ironisnya
saat tidak mendapat dana pada tahun berikutnya, mereka langsung terdegra-dasi.
ICW mengeluarkan data atas dugaan korupsi APBN dan APBD di tubuh PSSI serta sejumlah klub Liga Super Indonesia (LSI). ICW menduga dana yang dikorupsi setiap tahunnya mencapai Rp720 miliar.
Angka itu dihitung dari dana yang disinyalir telah dikorupsi pengurus PSSI dan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi domis-ili klub sepak bola yang bernaung di bawah kompetisi PSSI. Sekadar infor-masi, terdapat sekitar 30 klub Divisi Utama dan 18 klub LSI yang bermain dalam kompetisi yang digelar PSSI se-tiap tahunnya.
“Total kerugian Rp720 miliar,” ujar peneliti muda ICW Apung Widadi ke-pada wartawan di Gedung KPK.
Apung mengatakan data dugaan korupsi PSSI itu sudah diserahkan ke KPK. “Untuk wilayah Semarang di-perkirakan ada kerugian negara selama 2004 hingga 2009 sebesar Rp2,5 mili-ar,” ungkapnya.
Modus yang digunakan dalam ko-rupsi PSSI beragam dan selalu berganti setiap tahunnya. Saat didesak untuk membuka data korupsi yang dilakukan PSSI di daerah lainnya, Apung enggan mengungkapnya. Dia mengaku ICW akan terlebih dahulu melakukan studi kasus sebelum mengungkap data-data itu ke publik. “Kita akan lakukan studi kasus dugaan korupsi PSSI di 10 daerah lainnya,” ungkapnya. bd
istim
ewa
34 - 39 pantau.indd 37 5/23/2011 10:52:43 PM
SeBUAH Bagian Integral Dalam Implementasi Refor-masi Birokrasi Reformasi birokrasi di lingkungan Ke-menterian Keuangan kini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun, sejak ditetapkan pertama kali pada
tahun 2007. Berbagai tahapan yang penting dalam inisiasi program ini telah rampung dilaksanakan. Mengingat pegawai (baca: sumber daya manusia) merupakan aset utama dalam organisasi, termasuk Kementerian Keuangan, perbaikan ki-nerja pegawai merupakan elemen penting dalam berjalan-nya reformasi birokrasi. Khusus membicarakan tahun 2010, penegakan peraturan pegawai tetap dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
Hal ini merupakan bukti nyata keseriusan pelaksanaan seluruh aspek reformasi birokrasi yang sedang berjalan. Pe ningkatan jumlah pengenaan sanksi juga menunjukkan bahwa reformasi yang berlangsung, harus diakui tidak bisa secara seragam diikuti oleh segenap elemen Kementerian. Ke depannya, hal ini harus menjadi sebuah pelajaran untuk terus berbenah dan berbuat lebih baik lagi.
Sebelum berbicara lebih jauh, penting untuk memahami jenis-jenis pengenaan sanksi yang diberikan kepada pega-wai, sebab serta dampaknya terhadap pegawai. Peringatan dikenakan terhadap pegawai akibat melakukan pelanggaran atas Keputusan Menteri Keuangan mengenai penegakan disi-plin kerja seperti diatur dalam KMK-15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7 Januari 1985. Berdasarkan peraturan dimaksud, sanksi peringatan diberikan kepada pegawai yang melanggar disiplin kerja seperti: terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
Bagi pegawai dimaksud diberi sanksi peri-ngatan secara bertingkat mulai dari Peringatan Pertama, Peringatan Kedua, hingga Peringatan Ketiga. Selain itu, pegawai dimaksud juga hanya berhak atas remunerasi sebesar 75%, 50,% serta 25%. Hukuman dikenakan terhadap pegawai yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Ta-hun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta perubahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pelanggaran dimaksud antara lain berupa pelang-garan integritas, penyalahgunaan wewenang, serta tidak melaksanakan tugas dengan baik. Terhadap pegawai yang dikenakan sanksi akibat pelang-garan integritas berupa hukuman ringan, sedang, serta berat, pegawai dimaksud hanya berhak atas remunerasi berturut-turut sebesar 25%, 10%, serta 5% atau 0%.
Pemberhentian Sementara adalah pemberian sanksi karena yang bersangkutan ditahan oleh pihak berwajib karena didakwa melakukan suatu pekanggaran pidana se-bagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966. Terhadap pegawai yang sedang menjalani pem-berhentian sementara pembayaran remunerasinya sebesar 0% selama pemberhentian sementara. Perlu diketahui, ber-dasarkan PMK-86/PMK.01/2010 tanggal 21 April 2010 Ten-tang Pemberian dan
Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keua-ngan, terjadi perubahan pembayaran remunerasi bagi pega-wai yang sedang menjalani pengenaan sanksi akibat pelang-garan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011.
Review Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perbaikan ki-nerja pegawai merupakan elemen penting dalam pelak-sanaan reformasi, itu merupakan fakta. Namun demikian, perbaikan organisasi tentu harus dilakukan secara kompre-hensif, sehingga
mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pegawai untuk mencapai kinerja optimal. Tahun-tahun awal sebagai proses inisiasi dari program reformasi birokrasi, berbagai perbaikan organisasi telah dilakukan, seperti penyempur-naan standar operasi dan prosedur, pemberian remunerasi yang memadai, termasuk sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
Ketika secara organisasional Kementerian Keuangan su-
Penegakan Peraturan Pegawai
38 Warta BPKMARET 2011
PANTAU
34 - 39 pantau.indd 38 5/23/2011 10:52:43 PM
dah berbenah, maka penegakan peraturan bagi pegawai layak untuk dilaksanakan secara utuh. Diharapkan, out-putnya adalah kinerja Kementerian serta pelayanan publik yang lebih baik lagi. Tabel 2 dan tabel 3 memberikan gam-baran pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian di Kementerian Keuangan sejak tahun 2006 s.d. 2010.
Banyaknya jumlah pegawai yang menerima sanksi di satu sisi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi –ter-masuk penegakan peraturan- dijalankan dengan sungguh-sungguh. Meskipun demikian, di lain sisi, banyaknya penge-naan sanksi menunjukkan bahwa masih adanya perilaku pegawai yang belum sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang sedang berlangsung. Apabila dirunut secara kronologis, terlihat adanya lonjakan yang signifikan dalam periode 3 (tiga)tahun terakhir. Hal ini diakibatkan pene-gakan peraturan pegawai –sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi- telah dijalankan secara utuh, beserta elemen-elemen pendukung lainnya. Elemen pendukung yang dimaksud misalnya, pemantauan kehadiran pegawai secara elektronis, yang bagi sebagian pegawai, hal ini meru-pakan sebuah terapi kejut, sehingga pegawai yang belum terbiasa dengan tingkat disiplin yang tinggi relatif terbata-bata dalam mengikuti perkembangan ini. Bagi pegawai yang masih memerlukan peningkatan disiplin, pengenaan sanksi peringatan diharapkan mampu memberikan pe-ngendalian korektif, sekaligus preventif, sehingga mampu mencegah pelanggaran kedisiplinan serupa.
Tabel 4 dan tabel 5 menyajikan data pengenaan sanksi hukuman disiplin berat bagi pegawai di lingkungan Kemen-terian Keuangan selama reformasi birokrasi s.d. sejauh ini. Data di atas menunjukkan kecenderungan yang sama dengan penge naan sanksi secara umum. Terlihat bahwa selama peri-
ode tahun 2006 s.d. 2010, pengenaan sanksi hukuman berat di
lingkungan Kementerian Keuangan relatif mengalami peningkatan. Namun demikian, secara persentase, penge-naan sanksi hukuman berat dibanding keseluruhan penge-
naan sanksi mengalami penurunan, yaitu secara ber-turut-turut sebesar 25%, 26%, 19%, 17% dan 11%. Hal ini merupakan salah satu implikasi dari perbai-kan sistem dan prosedur yang diberlakukan melalui reformasi birokrasi, sehingga semakin mampu dalam mencegah serta mempersempit ruang gerak pelang-garan bagi pegawai Kementerian Keuangan.
Reformasi birokrasi bukan kegiatan yang di-harapkan selesai dalam tempo singkat. Perubahan pola pikir, budaya dan karakter tentu memerlukan waktu. Berbagai strategi yang diterapkan, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, diharapkan mampu menjadi katalis bagi perbaikan birokrasi Ke-menterian Keuangan yang lebih berdaya guna, ber-sih, disiplin dan tentunya mampu menjaga inte gritas. Data-data dan informasi sebagaimana disebutkan di atas memberikan gambaran tentang apa yang di-capai dan bagaimana upaya yang telah dikerahkan sejauh ini, demi tercapainya kualitas birokrasi yang lebih bersih disiplin dan berintegritas dan layanan publik yang lebih baik lagi.
39Warta BPK MARET 2011
34 - 39 pantau.indd 39 5/23/2011 10:52:44 PM
40 Warta BPKAPRIL 2011
>> foto-foto: rianto prawoto
GALLERY FOTO
Pimpinan BPK RI menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Budiono bersama beberapa menteri di Istana Kepresidenan pada 11 April 2011 dalam rangka penyerahan IHPS semester II 2010.
Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Plh. Anggota VII BPK Ali Masykur Musa, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, dan Auditor Utama AKN VII Ilya Avianti bersama Pimpinan Direksi 27 Perusahaan BUMN setelah Penandatanganan MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sebagai sarana dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada 12 April 2011 di Auditorium BPK.
Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota V BPK Sapto Amal Damandari dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan saat melakukan pengarahan kepada para kepala perwakilan BPK dalam acara perumusan pedoman pemeriksaan LKPD pada 20 April 2011.
Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyerahkan IHPS semester II 2010 kepada Ketua DPR RI Marzuki Ali pada 5 April 2011 di Gedung DPR/MPR.
Pelantikan Dr. Bambang Pamungkas, MBA, Ak sebagai Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Daerah pada 25 April 2011 di Auditorium BPK.
Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Plh. Anggota VII BPK Ali Masykur Musa, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, dan Auditor Utama AKN VII Ilya Avianti bersama Pimpinan Direksi 10 Perusahaan BUMN setelah Penandatanganan MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sebagai sarana dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada 7 April 2011 di Auditorium BPK.
40 - 41 galeri foto.indd 40 5/23/2011 11:06:29 PM
41Warta BPK APRIL 2011
Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki, Auditor Utama AKN II Syafri Adnan Baharudin, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi dan stafnya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan BI.
Ketua BPK Hadi Poernomo, mantan Ketua BPK Anwar Nasution, Anggota III BPK Hasan Bisri, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Ny. Abdullah Zainie saat peluncuran SIPUSPA BPK RI dan Launching buku mantan Wakil Ketua BPK (almarhum) Abdullah Zainie pada 4 April 2011.
Kepala Biro Humas dan Kerjasama International BPK Bahctiar Arif dan Ratih Dewi Puspita, Kepala Bagian Media BPK, dalam press lunch IHPS II pada 4 April 2011.
Ketua BPK Hadi Poernomo dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan menghadiri konferensi dua tahunan Australasian Council of Auditor General (ACAG) dan Australasian Council of Public Account Committee (ACPAC) ke-11 di Perth, Australia Barat pada 26-30 April 2011.
Ketua BPK Hadi Poernomo bersama dengan pimpinan lembaga negara di MPR.
Sekjen BPK Hendar Ristriawan menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) di Gedung Umar Wirahadikusumah, Jakarta.Tujuan kunjungan ini adalah untuk mempelajari penerapan Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) dalam pemeriksaan keuangan di BPK pada 11 April 2011
40 - 41 galeri foto.indd 41 5/23/2011 11:06:54 PM
Konflik Kepentingan Kepengurusan SepakbolaOleh : Gunarwanto, Plt. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan BPK
KOLOM
42 Warta BPKMARET 2011
SEpAkbOlA adalah olahraga paling populer di du-nia. Tidak terkecuali di Indonesia. klub sepakbola bertebaran di mana-mana. Mulai dari yang amatir di kampung-kampung, sampai yang profesional
yang bermain di kompetisi liga Indonesia. Sepakbola di Indonesia sudah berkembang tidak
sekadar sebagai kegiatan olahraga, akan tetapi sudah menjadi industri yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selain itu, sepakbola juga diyakini bisa menaikkan gengsi (pres-tige) suatu daerah. Oleh karena itu, tidak mengherankan saat ini hampir semua pemerintah daerah (pemda) mempunyai klub sepakbola yang berkompe-tisi di liga Indonesia. beberapa klub itu didukung oleh pemain asing dengan bayaran sangat tinggi. Imbasnya, ang-garan yang diperlukan juga sangat besar.
begitu istimewanya keberadaan klub sepakbola bagi suatu daerah sehingga pengurusnya juga di-dominasi oleh para pejabat pemda. Mereka biasanya melibatkan bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, se-kretaris daerah, pejabat pe-ngelola keuangan (kepala di-nas), atau pimpinan DpRD.
Sebagai contoh, ketua Umum persikota dijabat oleh Wahi-din Halim yang juga Wali kota Tangerang. Sementara itu, tetang-ga dekatnya, persita dikomandani oleh Ismet Iskandar
sebagai ketua umum yang saat ini juga menjadi bupati Tangerang. Demikian pula, ketua Umum persema dipe-gang oleh peni Suparto yang juga Wali kota Malang. Dari Jawa barat, kesebelasan Maung bandung, persib, diketuai oleh Dada Rosada yang menjabat sebagai Wali kota ban-
dung. Deretan para kepala daerah yang menjadi ketua klub sepakbola di daerah masih panjang jika disebut-kan satu persatu.
keterlibatan para pejabat pemda itu diyakini menjadi jaminan untuk memberikan kemudahan
penyediaan fasilitas dan dana untuk pengu-rusan sepakbola. para pejabat tersebut
mempunyai akses langsung dalam pe-nyediaan fasilitas dan dana, terma-
suk dalam pencairanmya. Namun demikian, rangkap jabatan itu sa-ngat rawan terjadi konflik kepent-
ingan. Tidak dapat dipungkiri,
sampai saat ini pendanaan klub sepakbola masih ber-
gantung dari kas pemda. Sebut saja pada 2010, dari informasi berbagai media massa,
persema Malang memperoleh kucuran dana ApbD sebe-sar Rp18 miliar, persela lamongan sebesar Rp11,5 miliar, persija Jakarta Rp40 miliar, pSpS pekanbaru mendapat Rp7,5 miliar, dan masih banyak lagi hal sama di daerah lain. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada awal 2011, masih ada sekitar 90% klub-klub sepakbola di Indonesia yang masih mengandalkan ApbD.
Potensi konflik kepentingan dapat terjadi dalam proses pengalokasian anggaran dan pertanggungjawaban peng-gunaan. Di satu sisi, sebagai bupati, wali kota, sekretaris daerah, kepala dinas, atau pimpinan DpRD, mereka dapat memberikan kemudahan penyediaan dana dan sarana
istim
ewa
42 - 43 KOLOM.indd 42 5/23/2011 11:09:58 PM
43Warta BPK MARET 2011
dengan membantu pengalokasian anggaran dalam pembahasan ApbD, termasuk proses pencairannya. Di sisi lain, sebagai ketua klub sepakbola, mereka harus mempertanggung ja-wab kan seluruh penggunaan dana yang berasal dari ApbD kepada pem-da.
Dengan posisi rangkap jabatan seperti itu, seorang ketua klub sepak-bola yang juga kepala daerah atau pejabat pemda yang lain, akan mem-pertanggungjawabkan penggunaan dana klub yang berasal dari ApbD kepada dirinya sendiri. Dengan pro-ses demikian, dapat timbul ketidako-bjektifan dalam menilai kecukupan dan keabsahan bukti pertanggungja-wabannya. Akibatnya, sulit dihindari potensi terjadinya korupsi atau pe-nyalahgunaan dananya. Indikasi ke arah itu bisa dibaca dari hasil peme-riksaan bpk. Di beberapa daerah, bpk menemukan penggunaan dana untuk klub sepakbola yang bukti pertang-gungjawabannya tidak lengkap dan diragukan keabsahannya. Artinya, ada potensi sebagian di antaranya di-gunakan tidak sesuai dengan perun-tukannya atau bersifat fiktif.
pemeriksaan lebih dalam atas temuan bpk itu dapat membuktikan apakah ada indikasi penyalahgunaan dana/korupsi sebagai akibat konflik kepentingan dalam pengelolaan dan
pertanggungjawabannya. Melihat fak ta tersebut, sangatlah bijaksana meninjau kembali tradisi seorang pe-jabat daerah menjadi pengurus klub sepakbola. Terlalu sayang jika mereka harus terjebak dalam lubang konflik kepentingan yang bisa merugikan masyarakat dan negara.
Perlu dilarang?Memang, hingga saat ini belum
ada ketentuan yang melarang seorang pejabat publik menjabat sebagai ke-tua klub olahraga. Namun, ada baik-nya semangat yang ada pada pasal 40 UU Sistem keolahragaan Nasional (UU SkN) dijadikan rujukan. pasal 40 UU SkN mengatur larangan bagi peja-bat publik menjadi pengurus komite Olahraga Nasional Indonesia (kONI).
Sebagai lembaga yang melakukan pembinaan terhadap olahraga di Indo-nesia, kONI menerima alokasi penda-naan dari ApbN. Jika ketua kONI dipe-gang oleh seorang pejabat publik, maka potensi terjadi konflik kepen tingan sangat besar sehingga akan meng-ganggu proses pertanggungjawa ban penggunaan dananya. Jika mengam-bil semangat aturan tersebut yang bermaksud menghindarkan pe luang terjadinya kkN, sebaiknya ke tua klub sepakbola daerah tidak perlu dijabat oleh seorang pejabat publik.
Sampai saat ini, sebagian besar
klub masih sangat bergantung kepada kucuran dana dari pemda. Tanpa dana dari kas daerah boleh dikatakan klub tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, sangat rentan terjadi konflik kepent-ingan jika ketuanya seorang kepala daerah atau pejabat publik yang lain. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum kalau pos anggaran belanja bantuan sosial/hibah, yang menjadi sum-ber pendanaan sepakbola di daerah, merupakan pos yang rawan disalah-gunakan. Sebagai kepala daerah, tanpa harus menjadi ketua klub, sebenarnya tetap dapat mendukung dan membina persepakbolaan di daerahnya
Akan lebih bijaksana jika ke depan pemerintah secara tegas melarang penggunaan ApbD untuk membiayai klub-klub sepakbola profesional. la-rangan ini akan memberikan manfaat untuk menghilangkan ketidakadilan, di mana angggaran untuk klub sepak-bola bisa berkali-kali lipat dibanding-kan dengan anggaran untuk urusan wajib pemda dan pembinaan olah raga yang lain. Selain itu, juga menghindar-kan kepala daerah dan pejabat publik yang lain terjebak dalam lubang kon-flik kepentingan dan korupsi. Perlu diingat, sudah terlalu banyak pejabat publik yang terjerat kasus korupsi karena terjebak konflik kepentingan. Apakah hal ini tidak cukup menjadi pelajaran?
42 - 43 KOLOM.indd 43 5/23/2011 11:09:58 PM
Pada 2006, laporan keuangan Peme rintah Kota Tangerang ma-sih mendapat opini WdP. Namun, pada 2007, 2008, 2009 mendapat
opini WTP. Pembenahan apa saja yang di-lakukan saat itu?
Modal utama kami adalah komitmen dari pimpinan tertinggi, yakni wali kota, hingga ke staf paling bawah. Sebagai penyelenggara pemerintahan kami dituntut untuk bertanggung jawab dan membangun sistem pemerintahan yang capable dan transparan. Mulai 2005 kita terus menerus memperbaiki sistem pengawasan pengelolaan keuangan.
Langkah berikutnya, kita membuat sistem untuk mengantisipasi terjadinya temuan atau penyalahgunaan aturan. Oleh karena itu, tidak hanya dari inspektorat yang digerakkan, akan tetapi dari seluruh komponen diwajibkan mensosialisikan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
Kita ambil contoh tentang perubahan dari Kepres No.80 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kepres No.54 . Dengan adanya perbaikan ini, seluruh pejabat di Pemkot Tangerang diwajibkan oleh Wali Kota Tangerang, H. Wahidin Halim untuk tes sertifikasi Keppres No. 54 tersebut. Itu artinya seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Tangerang harus tahu dan pahan betul aturanaturan pengadaan barang dan jasa.
Dengan demikian, opini WTP dari BPK sebenarnya hanya sasaran antara. Target terakhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, accountable di mata masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Tangerang sendiri.
Kalau hitungan waktu, berapa lama itu diperlukan?
Kalau bicara waktu, ya terusterusan . Sosialisasi dan pemahaman itu harus kita lakukan berulangulang sampai mereka memahami dan bisa mengimplementasikan dalam sikap dan perilakunya. Jadi, setiap ada bimbi
Pemerintah Kota TangerangOpini WTP, Sasaran Antara yang Strategis
Bagi Pemerintah Kota Tangerang yang dipimpin H. Wahidin Halim dan H. Arief R. Firmansyah, opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan sasaran antara yang strategis untuk menggapai tujuan akhir yakni
membangun pemerintahan yang transparan dan accountable.
Dengan opini WTP dari BPK ini Pemkot Tangerang berharap adanya trust dari masyarakat bahwa apa yang dilkukan
Pemkot Tangerang semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tangerang . Berikut wawancara
dengan Wakil Wali Kota Tangerang H Arief R. Firmansyah disela-sela persiapan peresmian Sistem Pengawasan
Daerah yang akan dilakukan Menpan di Kecamatan Pinang, belum lama ini.
44 Warta BPKAPRIL 2011
ROAD TO WTP
44 - 46 ROAD TO WTP.indd 44 5/23/2011 11:17:24 PM
ngan teknis, saat apel, evaluasi rutin, bahkan saat ada acaraacara tertentupun selalu kami menyisipkan dan mengingatkan agar komitmen kita untuk membangun pemerintanan yang bersih , accountable dan transparan itu terus melekat.
Sebenarnya, kalau kita dalami, pelaksanaan pemerintah daerah ini sudah ada jalur yang selalu mengaitkannya dengan aturanaturan. Hanya saja, terkadang ada peraturan baru atau perubahan tertentu. Hal inilah yang harus terus di sosialisasikan sehingga kalau ada pejabat yang menghadapi keraguraguan, segera menanyakan ke Inspektorat.
Biasanya Inspektorat kemudian melakukan koordinasi dengan BPK, BPKP, Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya sehingga tidak terjadi multitafsir terkait peraturan yang menimbulkan keraguan tadi. Hal ini penting karena kamipun menginginkan hasil pembangunan yang baik, tepat sasaran dan aman khususnya bagi aparat kita.
Dari kerja keras itu, apa yang dilakukan Pemkot Tangerang telah dijadikan contoh bagi kabupaten /kota yang mengadakan studi banding atau belajar ke sini. Tahun lalu, tercatat 300 kabupaten /kota yang melakukan studi banding ke Tangerang. Jadi, pentingnya melaksanakan tata keuangan yang baik ini selalu kita sosialisasikan dan kita tanamkan bagi para pejabat Pemkot Tangerang dan para jajarannya.
apakah ada kaitannya langsung dengan opini WTP dari BPK?
Bagi Pemkot Tangerang, opini WTP adalah sasaran antara yang penting dan strategis. Namun, target terakhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, accountable di mata masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat dan pengemban amanat rakyat, kami harus mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebaikbaiknya . Dengan adanya opini WTP yang diberikan BPK, masyarakatpun akan percaya dan menilai pemerin
tahan Pemkot Tangerang ini credible. De ngan demikian, apapun yang kita lakukan akan mendapat dukungan dari masyarakat karena apa yang kita lalukan itu sematamata untuk mensejahterakan mereka.
Tidak mengherankan bila dalam Pilkada 2008, suara Wahidin Halid mencapi hampir 90%. Hasil ini merupakan refleksi dari akuntabitas, kapabilitas, dan kredibilitas yang akan dijaga dan diteruskan oleh pajabatpejabat Pemkot Tangerang.
disamping mendapaatkan opi-ni WTP dari BPK apa masih ada catatan-catatan?
Masih. Catatancatatan itu umumnya terkait masalah administrasi. Meskipun catatan itu terus menurun dibandingkan dengan tahun sebelum
nya , PR harus segera diselesaikan. Karena itu, kita juga tidak hentihentinya melakukan konsultasi dengan pihakpihak lain. Bahkan, dalam rangka mengikis adanya penafiran yang berbedabeda yang sering muncul sebagai catatan itu, kami telah memba ngun pusat konsultasi. Leading centre-nya Inspektorat.
Kenapa? Hingga sekarang terkadang memang masih ada multi
tafsir dalam pencatatan. Hal ini terjadi karena adanya latar belakang disiplin pendidikan yang berbeda. Guna meminimalisir ini pemda dan pemkot membuat sistem yang kita sebut Sistem Perencanaan Keuangan Daerah. Dengan adanya sistem ini pelaksana tinggal masukmasukin ke aplikasi yang terintegrasi (link) ke inspektorat sebagai leading centre di bidang pengawasan kita dan ke BPK.
Benarkah Pemkot Tangerang selalu memulai audit internal se-cara per item?
Persis. Jadi sejak awal kita sudah komit untuk menjalankan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) secara profesional. Peraturan yang jumlahnya banyak harus kita laksanakan, kadangkadang overlapping. Untuk
menghindarinya , sejak awal kami memantau, melakukan koordinasi, mengaudit, dan mengumumkan . Jadi jangan sampai menumpuk dan rancu sehingga nantinya akan menjadi temuantemuan. Pengawasan ini kami lakukan secara berjenjang mulai dari staf, kemudian Kasi, Kabid dan seterusnya. Pengawasan yang terintegrasi ini lininya ada di bawah Inspektorat. Jadi harus kompak dan semangatnya .
45Warta BPK APRIL 2011
44 - 46 ROAD TO WTP.indd 45 5/23/2011 11:17:24 PM
“Tidak ada dusta di antara kita”.Rasa tanggung jawab inilah yang
akan kami dorong terus karena semangat wali kota Tangerang dalam melaksanakan reformasi birokrasi ini adalah “membangun transparansi publik yang akuntable”. Ini harga mati. Pemkot Tangerang yakin pembangunan bisa berjalan dengan baik kalau ada trust dari masyarakat. Masyarakat adalah stakeholder yang tak terpisahkan dengan pemerintah.
Bagaimana Pemkot Tangerang menghadapi rencana penerapan e-audit dari BPK?
Sebenarnya sejak tahun kemarin, sejak Kepala Perwakilan BPK Pak
Nyoman, kita sudah menyampaikan bahwa sejak 2010, kami sudah mempersiapkan SIPPKD (Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah). Waktu itu kita sudah meminta agar hal ini bisa diakses oleh BPK selaku auditor independen. Dengan demikian bila ada temuantemuan, sudah sejak awal bisa diarahkan.
Jadi Pemkot Tangerang justru senang dan menunggu implementasi eaudit karena semangat transparansi yang terus didorong
oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wahidin Halid. Jadi kami justru berharap program Pemerintah Kota Tangerang nantinya tidak hanya berkembang secara parsial, tetapi komprenhensif sehingga semua bisa ter –link oleh eaudit.
Sebagai contoh, Pemkot Tangerang saat ini menjadi satusatunya kota di Provinsi Banten yang LPSE nya sudah dilakukan melalui online. Jadi semua pengadaan barang, jasa, konsultan dilakukan dengan layanan secara elektronik. Kita mengimplementasikan masalah ini hanya dalam waktu bebe rapa bulan. Februari launching, Mei beberapa paket mulai kita lelang
secara terbuka melalui online. Rencananya pada 2011 semua penga daan barang kita lelangkan secara online.
apa masih ada kendala masalah e-audit yang akan diterapkan BPK?
Begini, sebenarnya eaudit yang kita sepakati dengan BPK itu masih dalam tahap awal. Dalam tahap awal ini, eaudit yang bisa dilaksanakan masih terbatas pada aset dan pendapatan yang kita link ke sana. Yang lainnya, belum bisa karena kami sedang mempersiapkan memba ngun
Sistem Peren canaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ke depan kalau semuanya sudah terintegrasi, kita ingin nya semuanya link ke BPK. Mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban dengan sistem online.
Contohnya begini. Sekarang ini kita sedang membuat jaringan Sistem Pengawesan Daerah berbasis E- gover nment menggunakan wireless. Jadi semua kecamatan kota Tangerang akan kita lengkapi dengan sistem ini sehingga semua kecamatan sistem reportnya secara online. Jadi temuantemuan itu bisa sesegera mungkin diatasi dan dikontrol karena semua itu melibatkan pihak ketiga. Bahkan, dalam hal ini kita juga akan minta sinergi dari BPK untuk ikut mengawasi pembangunan yang dilakukan Pemkot Tangerang, tidak perlu menunggu proyek selesai.
Bagaimana SdM berbasis TI yang dimiliki Pemkot Tangerang?
Kita melaksanakan pengembangan TI sebagai pendukung E-gover-nment di Pemkot Tangerang itu sifatnya kontinu improvement. Berkesinambungan untuk kita bangun bersama. Tenaga sarjana TI kita untuk bidang infokom baru sekitar 25 orang. Untuk keseluruhan memang kita masih membutuhkan dukungandukungan SDM yang mumpuni. Sementara itu, untuk saat ini kita mengatasinya dengan membuat aplikasi yang sifatnya menyeluruh dan komprehensif.
Sekalipun SDM masih terbatas, sudah banyak pelayanan publik Pemkot Tengarang yang dilakukan secara online. Nah, yang akan kami resmikan besok di Kecamatan Pinang, adalah pelayanan publik secara desentralisasi. Jadi ada beberapa pelayanan publik yang dulu harus diselesaikan di wali kota, sekarang cukup di kecamatan karena kita telah membuat jaringan online dari kantor wali kota ke kecamatankecamatan Tangerang. Jadi, bukan pelayanan satu atap, tetapi pelayanan satu kota. Atapnya banyak, tetapi terintegrasi melalui jaringan ke wali kota. bd/tri
46 Warta BPKAPRIL 2011
ROAD TO WTP
44 - 46 ROAD TO WTP.indd 46 5/23/2011 11:17:27 PM
Provinsi Papua dikenal sebagai wilayah yang sebagian besar hanya bisa diakses melalui jalur transportasi
udara. ini tak lain disebabkan masih ba nyaknya pegunungan dan hutan belantara. Tak heran di provinsi ini terdapat 433 lapangan terbang. Dengan kata lain, transportasi udara menjadi sarana vital untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. selain itu, moda angkutan laut juga kerap digunakan.
Kondisi demografi masyarakat Papua masih banyak tinggal di pedalaman, berkelompok dengan masingmasing suku. Bahkan, masih ada
BPK Perwakilan Provinsi Papua
Hambatan Tak Surutkan Tugas Hambatan dalam menjalankan tugas pemeriksaan banyak terdapat di sini. Mulai dari kondisi alam sampai pola pikir para pimpinan daerah. Namun, hal itu tak menyurutkan BPK Provinsi Papua untuk menjalankan tugasnya.
formal tentu sulit untuk mencapai daerahdaerah itu.
Belum lagi masalah infrastruktur. Dengan kondisi daerah yang terpencarpencar dan di pedalaman tentu minim sarana dan prasarana. Hanya beberapa daerah yang bisa dikatakan representatif seperti di Jayapura, ibu kota provinsi pulau paling timur di Tanah Air itu.
Kekurangan dan keterbatasan ini diakui Kepala BPK Provinsi Papua Haedar. Dia menganggap situasi itu sebagai tantangan dalam menjalankan tugas. Alhasil, sejauh ini masih bisa diantisipasi sebaik mungkin.
“Pada umumnya transportasi melalui udara. Hanya ada beberapa kabupaten yang bisa dijangkau lewat darat seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jaya pura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten sarmi. sisanya melewati udara dan laut,” paparnya belum lama ini.
Bahkan, lanjutnya, ada daerah yang tidak bisa dicapai dengan satu penerbangan tetapi sampai tiga kali. “Ada juga lewat udara dua kali kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat. inilah kondisinya. sampai sejauh ini, kendalakendala itu masih bisa kita kami atasi. Kecuali kalau misalnya di suatu daerah terjadi kerusuhan atau perang antarsuku.,” jelas Haedar.
Hal senada disampaikan Kepala sub Auditorat Papua 3 BPK Provinsi Papua nur Budi setiawan. Faktor alam dan infrastruktur yang kurang mendukung menjadi hambatan yang sudah lumrah.
“Di daerah tertentu listrik tidak ada, telepon tidak ada. Kita benarbenar prihatin. Makanya, kita kemarin sepakat dengan temanteman. Kita patungan untuk investasi, satu saja telepon satelit, untuk modal kita ke tempattempat itu. Belum nanti kalau di lapangan, kita ke daerahdaerah, menggunakan perahu atau speed boat karena rawarawa. Bahkan, kita sampai terdampar selama 8 jam, tidak ada air,” ungkap nur Budi.
Dalam hal pendekatan dengan suku primitif dijumpai di provinsi ini, terutama di pedalaman. Pendidikan
Haedar, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua
BPK DAERAH
47Warta BPK APriL 2011
47 - 52 bpk daerah.indd 47 5/23/2011 11:25:33 PM
pejabat di Papua, berbeda dengan daerah lainnya. “Kalau kita agak keras, mereka justru tidak akan muncul lagi sampai pemeriksaan berakhir sehingga menghambat untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan. Jadi, pendekatan yang kita lakukan dengan cara diangkatangkat dulu (disanjungsanjung).
Tak ada toleransi
Meski begitu, Haedar tidak memberikan toleransi dalam prosedur pemeriksaan terkait hambatan geografis dan lainnya, Hanya saja ada keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah pemeriksaan. namun, prosedur pemeriksaan tetap dilakukan.
“Prosedur pemeriksaan dalam kondisi apapun tetap harus kita lakukan. Mendingan kita tidak jalankan kalau menyalahi prosedur. Misalnya, katakanlah pemeriksaan fisik. Ketika tim kita melakukan pemeriksaan fisik, harus didampingi siapa. itu harus kita penuhi. Harus didampingi oleh auditeenya. Kalau punya konsultan, ya harus didampingi konsultannya. supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” papar Haedar.
nur Budi menambahkan tidak ada penambahan atau pengurangan terkait dengan prosedur tugas pemeriksaan. Hanya saja diakuinya bahwa ada prosedur alternatif yang dilakukan. namun, itu masih dalam koridor standar pemeriksaan.
Dia mencontohkan pengiriman bantuan atau hibah. Pencapaian ke distrikdistrik di wilayah tertentu di Papua, mungkin dari 30 distrik, paling hanya lima atau 10 distrik yang bisa dijangkau. itu yang bisa lewat jalur darat atau lewat jalur laut atau sungai, selebihnya harus lewat udara.
“Dari kabupaten ke kecamatan harus lewat pesawat semua. Atau, jalan mungkin tiga sampai tujuh kali. nah, itu sampel kita yang bisa dikonfirmasi lewat jalur darat dan laut atau su ngai tadi, bisa kita datangkan. namun, misal nya kita hanya menguji kelengkapan administrasinya. Katakanlah 70%, tetapi ternyata yang di sini hanya 40%,
berarti yang selebihnya ini kita di administrasinya. Kita tidak paksakan untuk pergi ke sana, karena kita memang tidak dibekali pendanaan yang cukup,” ungkap nur Budi.
Masalah biaya pemeriksaan, tahun ini ada standar biaya pemeriksaan. Berdasarkan standar itu, tetap tak bisa menjangkau daerah secara keseluruhan. Pasalnya, untuk menjangkau suatu distrik di suatu daerah, butuh biaya sekitar rp30 juta untuk menyewa pesawat terbang. itupun tidak semua penerbangan umum komersial melalui distrikdistrik. sementara jalur transportasi laut maupun darat juga tidak ada.
Menunggu jadwal penerbangan dan waiting list sudah menjadi keseharian para pemeriksa dalam menjalankan tugasnya. selain karena cuaca
yang tidak menentu juga keterbatasan pesawat dan banyaknya penumpang yang mengantri. Penerbangan tidak bisa kompromi hanya karena ada pemeriksa BPK.
“Kondisi di sini itu sering hanya untuk bisa mencapai satu kabupaten memerlukan waktu lebih dari 3 hari. Contohnya, kami mau ke Kabupaten Mappi atau Asmat. Kita harus ke Merauke terlebih dahulu. selanjutnya, dari Merauke ke kabupaten yang bersangkutan, bisa nunggu sehari, 23 hari.”
Mengenai pemekaran daerah, banyak dilakukan pemda tingkat ii di Provinsi Papua. Tentunya, dengan penambahan ini berarti jumlah entitas yang diperiksa bertambah. otomatis, jumlah laporan keuangan yang harus diperiksa BPK bertambah.
“Pada 2009, entitas yang kita periksa sebanyak 26. Untuk LKPD tahun lalu menjadi 28 entitas. Dan untuk tahun ini menjadi 30. Jadi,masih ada dua entitas yang belum kita periksa karena pemekarannya pada 2011 ini, yaitu Kabupaten intan Jaya dan Deiyai,” ucap Haedar.
Jumlah entitas yang cukup banyak tersebut, ternyata tak terlalu mempengaruhi sumber daya manusia pemeriksa BPK. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum serempak dalam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hanya beberapa pemda yang on time dalam menyampaikan LKPD. Menurut Haedar, jika penyerahan LKPD dilakukan serentak, kemungkinan untuk penambahan tenaga pemeriksa bisa terjadi. and
seCArA keseluruhan, jumlah auditee di Papua mencapai 30 entitas, yaitu: pemerintah provinsi, satu pemerintah kota, dan 28 kabupaten. selain itu, ada dua BUMD yaitu Bank Pembangunan Daerah Papua dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Total jumlah sDM BPK Provinsi Papua sekitar 145 pegawai. sebanyak 69 tenaga pemeriksa muda dari keseluruhan 78 pemeriksa BPK. sisanya, pejabat struktural sebanyak 15 pegawai dan 35 pegawai pada staf penunjang dan pendukung.
Data BPK Provinsi Papua
Nur Budi Setiawan
48 Warta BPKAPriL 2011
BPK DAERAH
47 - 52 bpk daerah.indd 48 5/23/2011 11:25:34 PM
sUATU hari pada Agustus 2009. empat pesawat penumpang komersial Trigana Air jenis ATr terparkir di Bandara
Wamena. Mungkin tak mau terbang melihat langit di kejauhan mendung kelam. Jadwal penerbangan WamenaJayapura, sekitar pukul 12.00 WiT pun tertunda.
Waktu berlalu. Apa mau dikata, penumpang sudah menunggu. Bisnis tetap bisnis. Akhirnya sebuah pesawat Trigana urung diparkir lama. setelah sore datang, sekitar pukul 14.30 WiT, penerbangan akan dilakukan. Para penumpang yang sekitar 30an orang pun masuk ke dalam pesawat.
Pesawat akhirnya take off. sang pilot tentu tak ingin menantang marabahaya. Dia mencoba mengarahkan pesawat ke tempat langit yang lebih cerah. sayangnya, langit mendung seperti ada dimanamana.
Pesawat sudah melayang di udara. Langit cerah tak ada. Hanya kabut putih tipis terlihat di kaca jendela. Guncangan kecil mulai terasa. Lama kelamaan, kabut putih tebal yang datang. Pesawat mulai berguncang keras. Di Papua, hal itu sudah biasa.
Tak lama kemudian, percikan hujan rintik menerpa jendela pesawat. Menyambut suasana kelam yang mulai mendekat. Masuklah pesawat di sebuah kawasan yang gelap, layaknya malam. Tak ada lagi hujan rintik, yang ada percikan deras disertai petir berkilat, memancar berulang. Mencekam.
orangorang di dalam pesawat mulai dilanda kepanikan. Mereka merasakan pesawat mendongak ke atas lalu kembali turun ke bawah. Berulang kali. sepertinya pesawat hendak melawan badai, tetapi kadang tak kuasa menahannya. Berulang kali ingin naik ke atas, tetapi dipaksa turun oleh angin yang berhembus kencang. sampai pada suatu waktu, pesawat tak lagi mendongak ke atas, malahan menukik ke bawah.
Momen ini mungkin membuat orangorang di pesawat terkesiap. sadar, antara hidup dan kematian hanya dipisah garis tipis. seperti mimpi bu
Penggalan Kisah Pemeriksa di Tanah Papua
ruk menjadi kenyataan. Layaknya berada di pintu gerbang ajal yang mulai terbuka lebar. orangorang mungkin baru mengingat Tuhan setelah sekian lama terlupa. Teriakan kepanikan bercampur desisan doa terdengar jelas di kabin.
rupanya alam masih bermurah hati. suasana kelam nan mencekam tibatiba sontak berubah drastis. Pesawat mampu keluar dari badai. Kini langit cerah membentang. Akhirnya pesawat berhasil mendarat di Bandara sentani Jayapura. semua orang di dalam pesawat sumringah. Mereka masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup di dunia. namun, peristiwa ini akan menjadi memori yang tak terlupakan. Dan, mungkin saja, ini bukan yang terakhir walau
berharap menjadi pengalaman yang terakhir.
Dari sekitar 30 penumpang pesawat itu, terdapat Yahya Hutagaol, pemeriksa BPK dari sub Auditorat Papua iii BPK Provinsi Papua. Dia bersama tiga rekan kerja. sebelum melewati peristiwa mencekam tersebut, di Wamena ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Yahya bersama rekanrekan satu tim tengah melakukan pemeriksaan LKPD Kabupaten Jayawijaya. setelah selesai melakukan pemeriksaan, dia bersama ketiga rekannya bergegas kembali ke Jayapura, hingga mengalami peristiwa tersebut.
Badai di lautMelewati badai di tanah Papua,
saat menjalankan tugas juga dialami
Suasana Bandara di Wamena
49Warta BPK APriL 2011
47 - 52 bpk daerah.indd 49 5/23/2011 11:25:35 PM
oleh pemeriksa dari sub Auditorat Papua i, Dadan sundayana. Tidak di udara, tetapi di perairan laut. saat menuju serui, ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen, dari wilayah pemeriksaannya di Botawa, ibu kota Kabupaten Waropen.
suatu waktu pada november 2009, Dadan selaku ketua tim pemeriksa LKPD Kabupaten Waropen, memutuskan untuk menemui pengendali teknis yang tengah berada di serui untuk melaporkan hasil pemeriksaan timnya dan menerima supervisi.
Awalnya pengendali teknis yang akan pergi ke Botawa. namun, mengingat cuaca di perairan laut menuju Botawa tidak bersahabat, sehingga alat transportasi laut dari serui ke Botawa tidak ada yang berani beroperasi. Akhir nya Dadan yang pergi ke serui.
Pasalnya, dia ditunggu pengendali teknis dan waktunya mendesak. Mau tak mau dia harus memberanikan diri. Ternyata tak mudah. Alat transportasi laut dari Botawa juga enggan melaut. sementara transportasi udara rute Botawaserui juga tidak ada. Di sisi lain, pegawai Pemda Waropen yang diupayakan untuk ikut serta juga enggan menemaninya.
“Mereka [pegawai pemda] bingung juga, akhirnya saya memberanikan diri. Dan, kebetulan saya paksa satu orang untuk ikut, akhirnya dia mau ikut,” kenang Dadan sambil tertawa.
Akhirnya, menjelang siang, sekitar pukul 11.00 WiT, bersama dengan tiga pegawai dari Pemda Waropen, Dadan
pergi menuju serui. oleh karena speedboat tidak ada yang berani melaut, mereka menyewa perahu tempel yang biasa digunakan penduduk setempat untuk mencari ikan. ini baru pertama kalinya ia menumpang perahu tempel.
Awalnya gelombang terasa tenang. namun, semakin jauh, gelombak mulai meninggi. Tak mau kalah dengan laut, hujan pun datang dari langit yang mendung. Juru kemudi perahu tempel berupaya menghindari cuaca buruk dengan menjauhi jalur laut menuju serui dengan arah zigzag.
Bukannya bertambah baik, gelombang laut justru semakin tinggi. Hanya sekitar 2 meter memang tinggi gelombang, tetapi jika melihat ukuran fisik perahu tempel yang kecil, tentu bisa dibayangkan betapa kecilnya perahu itu diombangambing laut yang luas. sampaisampai tempat duduk di perahu terlonjaklonjak.
Dadan mulai berpikiran untuk kembali ke Botawa. Tidak melanjutkan lagi perjalanan lautnya. namun, tiga pegawai Pemda yang menemani memberi tahu, bahwa bagi para pelaut di sini, pantang untuk kembali sebelum mencapai tujuan.
“saya mulai berubah pikiran untuk balik kembali, mengingat kondisi cuaca dirasa tidak memungkinkan. namun, temanteman dari pemda mengatakan bahwa ada mitos di sana, bahwa motoris (juru mudi perahu tempel), kalau mereka sudah jalan, nggak mau kembali. sebesar apapun ombaknya, dia tak akan pernah kem
bali,” ceritanya.Dia pun mengikuti saran dari ko
lega. Gelombang laut yang tinggi tetap dihadapi. Jika biasanya orang yang pertama kali naik perahu pusing dan mabuk laut, tetapi Dadan tak mengalaminya. “Kalau mabuk nggak. Lebih banyak paniknya, jadi mabuknya lupa,” ucapnya berseloroh.
Apa yang dialami pemeriksa BPK di Papua bukan hanya soal tantangan alam yang kurang bersahabat, tetapi juga infrastruktur penunjang yang kurang memadai. seperti halnya yang dialami Andu Wendy dari sub Audi to rat Papua ii. saat ia melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan kabupaten pemekaran Kabupaten Memberamo Tengah.
Pemeriksaan itu dilakukan dalam rentang 125 november 2010. Memeriksa tiga tahun anggaran yaitu 2008, 2009, dan 2010. Karena daerah pemekaran baru, Pemda Kabupaten Memberamo Tengah belum memiliki laporan keuangan, sehingga yang diperiksa anggaran belanjanya.
Andu bersama empat rekan satu tim akhirnya berangkat dengan menggunakan pesawat carteran. sebelum keberangkatannya, hambatan sudah menghadang. Pesawat carteran ogah menuju Kobakma, ibu kota Kabupaten Memberamo Tengah. Alasannya masuk akal. Lapangan udara berumput di Kobakma masih banyak berlubang dan belum diperbaiki.
Hal ini membuat Bupati Memberamo Tengah turun tangan. Dia meminta kepada pesawat carteran tersebut un
Di Papua kerap terjadi cuaca buruk yang membahayakan penerbangan Dadan berada di Dermaga Waropen
50 Warta BPKAPriL 2011
BPK DAERAHBPK DAERAH
47 - 52 bpk daerah.indd 50 5/23/2011 11:25:37 PM
tuk membawa Andu dan empat rekannya. Atas permintaan Bupati, akhirnya pesawat pun mau berangkat.
sesampainya di Kobakma dengan selamat, tim pemeriksa BPK melaporkan kedatangannya. Barak pegawai yang biasa digunakan untuk tamu pemda pun dikosongkan sebagai posko Andu dan rekanrekannya selama menjalankan tugas.
Jarak posko ke kantor bupati sekitar 1,5 km. Dan untuk pulangpergi dari posko ke kantor bupati mereka menempuhnya dengan berjalan kaki. Jalan yang ada di sana tidak terbuat dari aspal, tetapi masih tanah. Bisa dibayangkan kalau hujan datang, tak banyak jenis kendaraan yang bisa melewatinya.
stamina memang benarbenar harus dijaga, mengingat pekerjaan memeriksa bukan hanya pikiran yang digunakan, tetapi juga fisik. Jika tidak dijaga, malaria akan mudah menyerang. Tak heran jika dengan kondisi apapun mereka tak hanya rajin bekerja tetapi juga rajin makan.
Persedian makanan yang dibawa dari Jayapura untuk seminggu habis hanya dalam 34 hari saja. Jika sudah habis, mereka mengkonsumsi makanan hasil bumi yang tersedia di Memberamo Tengah. sayangnya, makanan yang tersedia di daerah ini juga tidak banyak. Paling banter sayur yang disebut sayur lilin dengan telur ayam. selain itu, harus didatangkan dari Jayapura.
selama menjalankan tugas di sana, seperti camping di Gunung.
Makan, masak sendiri, dengan kompor minyak milik Pemda. Listrik hanya menggunakan genset dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Jika kehabisan bahan bakar listrik mati.
“Pernah suatu ketika mati lampu seharian. Ya semampunya kita bekerja, jadi, waktu itu sudah sore, kita habis genset. Malamnya kita mau kerja, secukupnya batere laptop, setelah itu dengan bantuan senter yang kami bawa, besoknya, alhamdulillah, helikopter datang bawa bensin lagi, untuk ngisi genset. Jadi, sangat terganggu pemeriksaan kita di situ. Kalau manual nggak bisa, sebab data di sini semua (laptop),” ungkap Andu.
Ketersediaan air bersih kendala lainnya. Pernah selama dua hari Andu dan rekanrekan setim tidak mandi karena kehabisan air bersih. sumber air di Memberamo tengah berasal dari bendungan yang terletak di atas pegunungan.
Dari bendungan tersebut kemudian dialirkan ke saluran penampungan (reservoir). Kemudian dari situ dialirkan ke bak penampungan. Dari bak penampungan inilah air didistribusikan ke rumahrumah atau barakbarak pegawai, yang salah satunya menjadi posko yang ditempati Andu dan rekanrekan satu tim. Masalahnya, aliran air dari bendungan kerap dialihkan oleh masyarakat setempat ke area mereka. Hal inilah, kadang yang membuat berhentinya distribusi air ke posko mereka.
Tak banyak daerah di Papua yang baik dalam hal komunikasi jarak jauh.
Hal ini juga terjadi di Memberamo Tengah. Jika di Kobakma sendiri masih bisa berkomunikasi karena di sana terdapat tower telekomunikasi. namun, jika sudah di pinggiran kota, sinyal pun sulit dicari. otomatis komunikasi jarak jauh tak berfungsi.
Tak hanya itu, dalam menjalankan tugas, macam konfirmasi ke masyarakat terkait dengan bantuan pemerintah dan sejenisnya, hambatan komunikasi biasa terjadi. Masyarakat di Memberamo Tengah misalnya, mereka kurang menguasai baca tulis. Kerap pemeriksa BPK harus mengajarkannya terlebih dahulu untuk dimin tai konfirmasinya.
“Ya kan kalau kita konfirmasi itu kan biasanya ada tulisan pernyataan, itu masyarakatnya masih ada yang harus kita dikte dulu, bagaimana cara nulisnya, huruf per huruf. Mereka kuasai huruf per huruf. Tapi, kalau kita bilang makan, harus dieja dulu,” ucap Andu.
Jarak antara satu distrik (istilah kecamatan di Papua) juga sangat jauh antara satu dengan yang lainnya. Di Memberamo Tengah, terdapat lima distrik: Distrik Kobakma, ilugwa, Kelila, eragayam, Taria. Di Kobakma sendiri hanya terdapat satu distrik, yaitu distrik Kobakma itu sendiri. sementara distrik ilugwa, Kelila dan eragayam, harus melalui Wamena sebelum bisa menuju ke tiga distrik tersebut. sementara Distrik Taria harus melalui Jayapura. itupun dengan mencarter pesawat untuk menuju ke sana.Dan, biayanya bukan main ma
Andu bersama rekan kerjanya berada di rumah adat Andu bersama tim berada di kantor Bupati Memberamo Tengah
51Warta BPK APriL 2011
47 - 52 bpk daerah.indd 51 5/23/2011 11:25:39 PM
halnya, sekitar 30 juta.
Ancaman buaya AsmatApa yang dialami Andu, sedikit
banyak juga dialami Yahya ketika menjalankan tugasnya di Kabupaten Asmat. sudah dua kali Yahya melakukan pemeriksaan ke Kabupaten Asmat. Pada oktober 2009 untuk pemeriksaan belanja daerah dan november 2010 untuk pemeriksaan dana otonomi khusus (otsus).
struktur tanah di Kabupaten Asmat sebagian besar rawa. Akses transportasi utamanaya sungai. sehingga daerah berpenduduk di sana diba ngun di atas rawa. Tak heran jika daerah di sana seperti daerah panggung kayu, mengambil istilah rumah panggung. Alat transportasi yang umum digunakan adalah motor listrik, sepeda dan speedboat atau perahu. Jika ingin mencari mobil di sana, maka itu masih dalam mimpi.
Untuk mencapai ke Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, dari Jayapura ke Timika terlebih dahulu. Kemudian baru dilanjutkan ke Agats dengan pesawat kecil yang kapasitas penumpangnya sekitar enam orang. sampai di Bandara, untuk menuju ke kota Agats, dilalui dengan menggunakan perahu atau speedboat selama kirakira 15 menit perjalanan.
Landasan pesawat di bandara di Agats sendiri unik. Tersusun dari baja sehingga disebut dengan tikar baja. Di ujung landasan terdapat sungai besar. Bisa dibayangkan, jika hujan datang, kemungkinan pesawat tergelincir juga besar. Jika sampai rem blong, pesawat bisa kecebur di sungai yang masih banyak buaya buas.
Untuk penyediaan air bersih di sana, masih bertumpu pada air hujan. Jika 34 hari atau sampai seminggu tidak ada hujan. Maka, tak akan bisa mandi. Walau Yahya dan timnya menginap di hotel milik Pemda Kabupaten Asmat. Dia dan timnya selalu membawa tisu basah jika bertugas ke sana.
Mengenai kondisi infrastruktur di sana, Yahya berkisah, ”Barubaru ini, di sana baru buat jalan komposit, semacam jalan cor. Dan, itu jalannya
nggak panjang. Di sana rumah berdempetdempetan semua. Listrik di sana jam 6 sore ke atas nyala. selama pagi itu masingmasing mengandalkan genset. Kami kerjanya di kantor bupati, masih ada listrik. sore nanti, kalau kita sudah selesai pulang. nanti jam 6 sore baru ada lagi. Air pakai air hujan. Transportasi darat pakai skuter listrik. Ke sana kemari, kalau antar distrik, secara umum bisa dijangkau, semuanya sampai ke sudutsudut distrik, karena keunggulannya semua di sana dijangkau dengan sungai”.
Bisa dibilang, sungai di Kabupaten Asmat memang menjadi sarana transportasi utama. namun, sungai di sana banyak terdapat buaya. Mengenai yang satu ini Yahya pernah mengalaminya ketika melakukan pemeriksaan fisik di Distrik suator, yang jauh dari Agats. Perjalanan menuju ke dan kembali dari Distrik suator memakan waktu sekitar 5 jam (PP). Melalui jalur sungai.
suatu waktu, sekitar pukul 18.00 WiT, sehabis melakukan pemeriksaan fisik di Distrik Suator, Yahya dan timnya pulang ke Agats. Dengan me ngendarai speedboat, mereka mening galkan suator. Hari memang beranjak senja. Malam akan datang, gelap menjelang.
sumber penerangan yang digunakan waktu itu hanya cahaya bulan purnama. Tidak ada lampu, tidak ada senter. sepanjang perjalanan ternyata tidak hanya bulan purnama saja yang bercahaya. Di tepian sungai dan di sekitar sungai, terdapat kelapkelip cahaya lain. Banyak cahayacahaya kecil. Menurut pengemudi speedboat itulah mata buaya.
“Buayanya suka makan orang. namun, sepanjang kita di atas perahu, ya aman,” ucap Yahya.
Apa yang dikisahkan Yahya, Dadan, dan Andu hanya penggalanpenggalan kecil saja. Masih banyak lainnya yang bisa membentuk memori kolektif pemeriksa BPK yang bertugas di Papua. Terasa kelu mendengarnya. namun, itu sudah menjadi bagian tugas mereka. Bukan hanya menjalan kan pekerjaan sebagai pegawai BPK, tetapi sebagai warga negara, mereka menjalankan tugas negara. and
Sungai menjadi sarana vital transportasi di Kabupaten Asmat
Suasana perkampungan di Kabupaten Asmat
Yahya (tengah) bersama rekan kerjanya akan berangkat ke Agats Kabupaten Asmat
Buaya banyak terdapat di sungai-sungai Papua
52 Warta BPKAPriL 2011
BPK DAERAHBPK DAERAH
47 - 52 bpk daerah.indd 52 5/23/2011 11:25:41 PM
Perintah Rahasia Pindahkan kantor BPk dari Magelang ke YogyaSekalipun pada 1 Januari 1947, secara resmi Pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan dibentuknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan tetapi pada awal pembentukan belum bisa bekerja secara maksimal.
53Warta BPK APRIL 2011
KeIngInAn pemerintah Belanda masuk kembali ke Indonesia, membuat situasi negara semakin genting.
Menghadapi situasi yang tidak menentu tersebut, dan untuk menye lamatkan BPK yang menjadi salah satu aksentuasi keberadaan Pemerintah Indonesia, para perintispun terpaksa harus kucingkucingan dengan Be
landa. Walhasil, kantor BPK harus berpindahpindah, hingga akhirnya terpaksa “boyongan” dari Magelang ke Yogyakarta.
Agresi Belanda pertama ini tak pelak menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia. Pada 30 Juli 1947, pemerin tah India dan Australia meng ajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan
dalam agenda pembicaraan Dewan Keamanan Perserikataan Bangsa Bangsa (PBB).
Permintaan diterima dan PBB kemudian memerintahkan pertikaian antara kedua belah pihak dihentikan. Selanjutnya, untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda, dibentuk Komisi Tiga negara (KTn) yang terdiri atas Australia, Belgia dan Amerika Serikat.
Sebagai tindak lanjut, sampai dengan Desember 1948, KTn telah memprakarsai beberapa perundingan. namun, perundingan tersebut selalu mengalami kegagalan karena sulitnya kesepakatan antara kedua belah pihak.
Kian hari suasananya menjadi bertambah genting. Dari pihak belanda semakin jelas terlihat, bahwa mere ka tidak mau mengakui keberadaan RI. Bahkan, mereka merasa cukup mempunyai alasan untuk menyerang dan menghapuskan republik ini, yang dianggap tidak pernah ada.
TEMPO DOELOE
Museum BPK
istim
ewa
53 - 55 TEMPO DULU.indd 53 5/23/2011 11:36:06 PM
54 Warta BPKAPRIL 2011
TEMPO DOELOE
Akibat tindakan Belanda itu, BPK yang baru lahir tidak bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya secara maksimal. Padahal, berdasarkan peraturan perundangan, BPK wajib menyelenggarakan tiga fungsi yaitu fungsi operasi, fungsi rekomendasi, dan fungsi yudikatif.
Fungsi operasi adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yaitu menguji dan menilai tentang pengeluaran anggaran negara, serta memberikan pendapatnya atas perhitungan anggaran negara (PAn). Cara pemeriksaan ini dilakukan baik dengan pemeriksaan dokumen (buril) atau dengan pemeriksaan setempat.
Fungsi rekomendasi ialah memberi saran atau pertimbangan kepada pemerintah bilamana dipandang perlu untuk kepentingan negara atau jika terdapat halhal yang dapat menyebabkan pengurangan atau penghematan pengeluaran anggaran dan penyederhanaan pengurusan keuangan .
Fungsi yudikatif yakni melakukan peradilan komtable (bendaharawan) dengan meneliti, memeriksa dan mengambil keputusan terhadap masalahmasalah yang berhubungan dengan tuntutan perbendaharaan. Selain itu, BPK memberikan pertimbangan terhadap proses tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah.
Sementara itu, sesuai dengan UUD 1945, BPK berkewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR. Jadi tiap tahun, selambatlambatnya 1 April, BPK harus mengirim kan laporan lengkap tentang pekerjaan tahun lalu. Semua penyelewengan dan penyimpangan dari peraturan yang ada dilaporkan oleh BPK untuk kepentingan pengurusan ke ua ngan negara.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan di tempat ada uang dan barang milik negara. BPK dapat meminta keterangan, mengadakan pemeriksaan keuangan dan barang,
memeriksa buku, perhitungan, dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya .
Usaha Belanda untuk menyerbu Ibu Kota RI itu semakin lama makin mendekati kenyataan. Untuk mengantisipasi dan menyelamatkan kantor BPK yang baru diangkatlah R.
Soerasno sebagai Ketua BPK. Dia segera memberikan petunjuk dalam surat yang bersifat rahasia pada 24 Juni 1947.
Dalam surat tersebut, antara lain ditetapkan bahwa jika kota Magelang diancam oleh musuh, dua orang pegawai BPK yaitu R. Kasirman dan R. Harjono Soerojo diperintahkan untuk menyingkir ke kota lain dan bergabung dengan aparat pemerintah pusat.
Di samping itu, diberikan juga petunjuk untuk menyelamatkan barangbarang inventaris termasuk surat–surat rahasia. Adapun kantor yang ada dan terpaksa di tinggalkan, dipercayakan pada tiga orang pegawai yaitu Saiboen, Soebardjo, dan Bandji. Mereka ini bertanggungjawab atas keselamatan pegawai dan keluarganya yang tetap tinggal di kota dan juga terhadap barangbarang yang ditinggalkan.
Akhirnya, ketika Belanda benar
benar melakukan Agresi Militer I pada Juli 1947, Kantor BPK dipindahkan ke Kantor Karesidenan, kemudian di pindahkan lagi ke gedung Klooster Magelang. Akhirnya pindah ke Yogyakarta.
Di Ibu Kota RI ini, pada pertengahan 1947 telah dibentuk Kantor Ca
bang BPK yang berkantor di gedung nilmy (sekarang kantor PT Bank negara Indonesia ). Pembentukan kantor cabang ini, diikuti dengan pemindahan sebagian dari Kantor BPK di Magelang ke Yogyakarta, yang dilakukan sejak September 1947.
Selain itu, beberapa kementerian dan kantor lain telah berada di Yogyakarta. Sehubungan dengan itu kedudukan Kantor BPK pun kemudian dipindahkan ke Yogyakarta berdasarkan Penetapan Pemerintah no. 6/1948 tanggal 6 november 1948. Adapun, kantor BPK Magelang kemudian dijadikan kantor cabang.
Dengan adanya dua kantor BPK ini kemudian ditetapkan pembagian tugas antara kantor pusat dan
kantor cabang.Kantor Pusat di Yogyakarta me
ngurus kepegawaian pada umumnya dan melakukan pemeriksaan setempat di bawah pimpinan R. Kasirman. Laporan hasil pemeriksaan setempat pada umumnya dikirimkan langsung kepada seksi keuangan Badan Pekerja Komite nasional Indonesia Pusat (BPKnIP).
Kantor Cabang di Magelang melakukan verifikasi dan mengadakan suratmenyurat mengenai pertanggungjawaban, surat perintah membayar uang dan lainlain, serta memberikan bahanbahan untuk keperluan pemeriksaan setempat kepada Kantor Pusat di Yogyakarta.
Dengan demikian masingmasing kantor mempunyai tugas dan kewajiban yang saling mengisi dan saling melengkapi. Pada saat itu, pegawai Kantor Pusat berjumlah 42 orang, dan Kantor Cabang sebanyak 74 orang.
bd
53 - 55 TEMPO DULU.indd 54 5/23/2011 11:36:11 PM
55Warta BPK APRIL 2011
53 - 55 TEMPO DULU.indd 55 5/23/2011 11:36:12 PM